Pidato Pembukaan MS I 2012 2013


Naskah AKHIR
16 Agustus 2012

Malam





SKENARIO DAN PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2012-2013


KAMIS, 16 AGUSTUS 2012


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
SKENARIO DAN PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2012-2013

KAMIS, 16 AGUSTUS 2012
Pukul: 20.00 WIB


ACARA:


1. Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan Sidang I

Tahun Sidang 2012-2013.

2. Pidato Presiden RI dalam rangka Pengantar/Keterangan

Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013 dan

Nota Keuangannya beserta D okumen Pendukung.

KEDATANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
DIDAMPINGI OLEH PIMPINAN DPR-RI
PEMBAWA ACARA:


1. Presiden dan Wakil Presiden didampingi Pimpinan DPR dan DPD

memasuki Ruang Paripurna Nusantara.

2. Hadirin dimohon berdiri.


MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA

PEMBAWA ACARA:
Menyanyikan Bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.



1

PEMBAWA ACARA:

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.



PIDATO KETUA DPR-RI

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,
Yang kami hormati,
Saudara Presiden Republik Indonesia,
Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,
Saudara Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPR-RI,
Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPD-
RI,
Saudara Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-lembaga
Negara,
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
Para Undangan dan hadirin yang kami muliakan,

Mengawali Rapat Paripurna DPR-RI hari ini, perkenankanlah
saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan
syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga malam hari ini kita
dapat hadir pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan

2
Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 dalam keadaan
sehat.
Agenda Rapat Paripurna DPR-RI malam hari ini, yang juga
dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPD-RI, adalah [1]
Pidato Ketua DPR-RI dalam rangka Pembukaan Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, dan [2] Pidato
Presiden
Republik
Indonesia
dalam
rangka
Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang
APBN 2013 dan Nota Keuangannya.
Kehadiran seluruh Pimpinan dan Anggota DPD-RI dalam
agenda Sidang Paripurna DPR-RI malam ini, mencerminkan spirit
politik kenegaraan di dalam satu rangkaian kegiatan bersama,
berkaitan
dengan
fungsi
DPD-RI
dalam
memberikan
pertimbangan atas Pembahasan RAPBN, sesuai UU No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 154.
Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal, telah hadir
dan menandatangani daftar hadir sebanyak …. Anggota Dewan,
terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR-RI. Oleh karena itu, sesuai
dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata
Tertib, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkan
kami membuka Rapat Paripurna DPR-RI Pembukaan Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013. Sesuai dengan

3
ketentuan Peraturan DPR tentang Tata Tertib, Rapat Paripurna ini
kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,
Tadi pagi, DPR-RI dan DPD-RI telah menyelenggarakan
Sidang Bersama dengan agenda pokok, Pidato Kenegaraan
Presiden RI dalam rangka HUT ke-67 Proklamasi
Kemerdekaan RI. Kita semua, segenap bangsa Indonesia,
wajib memaknai arti kemerdekaan Indonesia. Para pendiri
bangsa telah bertekad untuk mendirikan suatu negara yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bertujuan untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah
darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut,
segenap bangsa Indonesia memiliki komitmen dan tanggung
jawab bersama, tidak hanya menata dan membangun demokrasi,

4
tetapi berusaha mewujudkan stabilitas nasional dan pertumbuhan
ekonomi, yang akan memperkuat pondasi perekonomian nasional
dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita harus selalu
mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan, bersama-sama
membangun, mengimplementasikan pembangunan di daerah
dengan lebih bersinergi bagi kemajuan masyarakat.
Dalam kaitan inilah, dalam Rapat Paripurna ini Presiden akan
menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN
Tahun Anggaran 2013.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,
Sesuai dengan Tata Tertib DPR, izinkanlah kami
menyampaikan kepada Sidang Dewan Yang Terhormat,
beberapa surat masuk yang telah diterima oleh Pimpinan
DPR. Surat-surat masuk tersebut adalah: 4 (empat) surat
masuk dari Presiden RI tertanggal 16, 17 dan 27 Juli 2012
perihal penyampaian RUU tentang Usaha Perasuransian
dan permohonan pertimbangan bagi pencalonan duta-duta
besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat
untuk Republik Indonesia; 5 (lima) surat dari Ketua DPD-
RI yaitu No. HM.310/363 dan HM.310/364 tertanggal

5
5 Juli 2012, surat DPD RI No. HM.310/398, No. HM.310/399, dan No.
HM.310/401 masing-masing tertanggal 30 Juli 2012, yang kesemuanya
merupakan penyampaian Keputusan-keputusan DPD-RI; 3 (tiga) surat dari
Ketua BPK-RI tertanggal 23, 24 dan 25 Juli 2012, perihal penyampaian
Laporan
Hasil
Pemeriksaan
BPK-RI
atas
Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara; serta 1 (satu) surat dari Ketua
KOMNAS HAM RI No. 142/TUA/VI/2012 tentang Penyampaian Hasil Akhir
Seleksi Calon Anggota Komnas Ham Periode 2012 – 2017. Surat-surat
tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme Tata Tertib
DPR RI.
Pada kesempatan ini juga perlu saya informasikan kepada Sidang
Dewan Yang Terhormat, bahwa pada Masa Reses yang lalu telah dilakukan
pengambilan sumpah 2 (dua) anggota DPR Pengganti Antar Waktu, Drs.
Sofyan Ali, mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jambi menggantikan
Saudara Drs. Asad Syam, dan Saudara Ir. H. Marsanto MS, mewakili Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Timur IX,
menggantikan Saudara Drs. Soewarno. Kepada kedua anggota yang telah
diambil sumpah, kami ucapkan selamat bertugas.

Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,
Masa Persidangan I akan berlangsung sejak 16 Agustus
sampai dengan 25 Oktober 2012. Pada Masa Sidang ini, Dewan

6
akan melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama Dewan, yaitu fungsi
anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, serta tugas-
tugas lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan.
Dalam fungsi anggaran, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4)
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU tentang
APBN harus diselesaikan dua bulan sebelum tahun anggaran
tersebut berjalan atau akhir bulan Oktober 2012, pada akhir
Masa Sidang I.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun
dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN
merupakan instrumen kebijakan fiskal Pemerintah untuk
mengarahkan perekonomian nasional. Melalui kebijakan yang
tercermin dari komposisi belanjanya, APBN diharapkan mampu
melakukan ekspansi yang dapat memacu kegiatan ekonomi yang
lebih produktif dan mendorong pro-pertumbuhan, pro-lapangan
kerja, pro-pengurangan kemiskinan, dan pro-lingkungan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia
Indonesia. Secara konstitusional, fungsi anggaran DPR adalah
sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagai

7
bangsa dan negara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur,
serta
untuk
mencapai
tujuan
bernegara
dan
tujuan
penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan
dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Amanat konstitusi juga menegaskan perlunya percepatan
pembangunan di seluruh daerah, untuk mendorong peningkatan
kesejahteraan rakyat secara merata, melalui politik desentralisasi,
termasuk desentralisasi fiskal, dengan prinsip pengakuan atas ciri
dan keragaman daerah. APBN juga ditujukan untuk melindungi
dan memenuhi hak-hak dasar rakyat yang tersebar di seluruh
daerah. Dengan demikian, politik anggaran negara menuntut
perumusan pengelolaan anggaran negara yang jelas dan terukur,
menjaga
kesinambungan
pembangunan
serta
tetap
mengutamakan kepentingan rakyat dan kedaulatan negara.
Proses penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2013 telah
didahului melalui mekanisme Pembicaraan Pendahuluan RAPBN
Tahun 2013, yang telah dibahas oleh DPR dan Pemerintah pada
Masa Persidangan IV yang lalu. Dalam pembahasan Asumsi
Makro Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2013
serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, DPR dan
Pemerintah sepakat mengambil tema pokok: MEMPERKUAT

8
PEREKONOMIAN
DOMESTIK
BAGI
PENINGKATAN
DAN
PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.
Atas dasar tema pokok tersebut, Dewan menekankan
kepada Pemerintah agar memperluas partisipasi seluruh
pemangku kepentingan, termasuk memperluas partisipasi swasta
dan BUMN bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, bagi
keberhasilan pembangunan nasional. Dalam pencapaian sasaran
pembangunan sepanjang tahun 2013, ditekankan pada beberapa
prioritas antara lain: Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan
Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, serta
Energi. Dalam Pembicaraan Pendahuluan, Dewan telah
menyepakati Asumsi Makro Ekonomi dan Pokok-pokok Kebijakan
Fiskal Tahun 2013 sebagai pedoman dalam penyusunan APBN
Tahun 2013, antara lain: Pertumbuhan ekonomi 6,8 7,2 persen;
Inflasi disepakati 4,4 5,4 persen; Nilai tukar Rupiah 9.000,00 –
9.300,00 per dollar Amerika Serikat; Tingkat Suku Bunga
Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan 4,5 5,5 persen; Produksi
minyak bumi (lifting) sebesar 890 930 ribu barel per hari; dan
Harga Patokan Minyak Bumi Indonesia 95,0 – 120 dolar Amerika
Serikat per barel.
Dengan melihat prognosa dan program prioritas dalam
RAPBN 2013, DPR dan Pemerintah segera akan melakukan

9
pembahasan program prioritas secara seksama dan terukur. Hal
ini penting mengingat kondisi perekonomian global yang masih
tidak menentu, agar pelaksanaan APBN 2013 tidak jauh dari
perencanaan. Pada perencanaan awal, Pemerintah menargetkan
Pertumbuhan Ekonomi yang cukup optimis yakni antara 6,8 7,2
persen. Namun DPR mengingatkan, bahwa ada persyaratan
penting untuk dapat mencapai angka pertumbuhan tersebut,
berikut tingkat kualitas pertumbuhan yang akan dicapai dalam
satu tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi disebut berkualitas
apabila dapat menciptakan kesempatan kerja dan pengurangan
tingkat kemiskinan, yang disertai dengan pemerataannya,
sehingga kesenjangan ekonomi bisa ditekan guna mewujudkan
keadilan ekonomi. Pertumbuhan yang tidak dibarengi dengan
pemerataan akan menyebabkan kesenjangan yang semakin
melebar dan berpotensi besar menimbulkan masalah di aspek
yang lain, terutama aspek sosial dan politik.
Ada kekhawatiran bahwa perekonomian Indonesia akan
menghadapi tantangan yang sangat berat di tahun 2013. Untuk
menghadapi krisis finansial jangka pendek perlu peningkatan
kesiagaan fiskal (fiscal back-up). Pada saat bersamaan,
Pemerintah juga harus mempersiapkan berbagai kebijakan yang
mendukung pertumbuhan jangka menengah dan jangka panjang,
di tengah perekonomian dunia yang cenderung melemah. Dewan

10
meminta, Pemerintah tidak terbuai dengan hasil pertumbuhan
ekonomi yang dicapai dalam 3 tahun terakhir. Pemerintah perlu
memberikan bukti yang realistis dalam upaya penciptaan
lapangan kerja baru, dan program jaminan sosial bagi
masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang tepat
sasaran. Perlu diingatkan bahwa semua negara dalam era
globalisasi, cepat atau lambat akan terpengaruh dan tidak kebal
terhadap krisis, termasuk Indonesia. DPR meminta Pemerintah
untuk bekerja lebih keras dalam menjaga momentum
pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkat kuatnya faktor
konsumsi domestik dan investasi.
Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dan kebijakan
pengembangan energi alternatif lain juga menjadi perhatian DPR
dalam rangka pembahasan RAPBN. DPR terus mendorong
Pemerintah untuk secara konsisten melaksanakan kebijakan
penghematan konsumsi BBM bersubsidi yang cenderung terus
meningkat. Dengan tingkat pertumbuhan konsumsi BBM sebesar
9%, konsumsi BBM akan dapat mencapai 48 juta kiloliter pada
tahun 2013. Implikasi dari situasi seperti ini, tentunya akan
semakin membebani subsidi APBN untuk BBM. Kenaikan
fenomenal konsumsi BBM bersubsidi secara nasional misalnya,
telah terlihat dalam rentang waktu semester pertama APBN 2012
yang sedang berjalan. BPH Migas Pertamina melansir bahwa

11
dalam semester pertama tahun ini, BBM bersubsidi seperti
premium dan solar telah melebihi ambang batas kuota, yakni
21,7 juta kiloliter atau setara dengan 109,4% dari kuota yang
ditetapkan. BPH Migas juga mencatat bahwa hampir semua
provinsi mengalami over-kuota.
Terkait kebijakan pengembangan energi alternatif, DPR
mengingatkan Pemerintah untuk segera mengambil langkah-
langkah dalam melaksanakan kebijakan tersebut, pengembangan
energi baru dan terbarukan, sebagaimana juga telah menjadi
salah satu prioritas dalam RKP Tahun 2013.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,
Terkait dengan pokok-pokok pembahasan RAPBN 2013,
DPD-RI telah memberikan sejumlah catatan penting yang perlu
mendapatkan perhatian Pemerintah di antaranya:
Pertama, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
keadilan sosial serta dalam memacu percepatan pembangunan
daerah, penyusunan kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok
Kebijakan
Fiskal
Tahun
2013,
harus
memperhitungkan
optimalisasi seluruh instrumen negara baik berupa belanja pusat
dalam bentuk dana dekonsentrasi/tugas perbantuan, dana

12
transfer daerah, dana perbankan, dan investasi swasta, maupun
sumber dana lainnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
pembangunan nasional.
Kedua, penyusunan RAPBN 2013 harus memberikan
pemihakan kepada daerah-daerah yang relatif tertinggal dan
rentan terhadap gejolak perekonomian nasional dan global.
Bahwa dampak yang dirasakan oleh setiap daerah akan berbeda
sesuai dengan struktur ekonomi, daya tahan, dan kapasitas fiskal
setiap daerah. DPD RI menegaskan bahwa pengajuan RAPBN
Tahun 2013 juga perlu dilengkapi dengan skenario dampak
perubahan perekonomian makro terhadap perekonomian daerah.
Lebih jauh, DPD-RI mendorong Pemerintah untuk menyampaikan
perincian perkiraan dampak pelambatan ekonomi nasional
terhadap perekonomian daerah, terutama dampak terhadap
pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan di setiap
provinsi.
Ketiga, sejalan dengan penurunan asumsi pertumbuhan
ekonomi, Pemerintah juga perlu mengimbanginya dengan upaya
penajaman kebijakan dan program pembangunan untuk menjaga
momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan
menjamin percepatan pembangunan bagi daerah-daerah yang
relatif tertinggal.

13
Keempat, terkait dengan alokasi belanja, Pemerintah
seharusnya menggunakan pendekatan keseimbangan antar-
daerah, keadilan, dan pemihakan kepada daerah-daerah yang
relatif tertinggal. Dana transfer ke daerah merupakan salah satu
instrumen fiskal yang sangat penting untuk mendorong
percepatan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan
tujuan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah harus cepat
menanggulangi berbagai hambatan dalam pengelolaan dana
transfer daerah yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan
dan kurang optimalnya penyerapan belanja daerah dengan
langkah dan kebijakan yang tepat dan terukur.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,
Dalam Masa Persidangan I, selain fokus untuk melakukan
penyelesaian pembahasan RUU APBN 2013, DPR akan
mengoptimalkan fungsi legislasi. Fungsi ini merupakan salah satu
fungsi utama DPR, capaiannya tidak terlepas dari hasil yang telah
diperoleh dari tahun sidang sebelumnya. Dapat diungkapkan
bahwa selama Tahun Sidang 20112012 yang ditutup akhir Juli
lalu, capaian produk legislasi yang dihasilkan memang masih jauh
dari harapan, karena capaian ini tidak berbanding lurus dengan

14
perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah
ditetapkan.
Minimnya capaian produk legislasi pada Tahun Sidang
20112012, hendaknya menjadi perhatian bersama, baik DPR
maupun Pemerintah. Beberapa kendala yang ditemui dan
menjadi hambatan dalam proses penyelesaian RUU antara lain
berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan yang cukup
tajam terhadap suatu substansi, baik antara DPR dengan
Pemerintah maupun di antara fraksi-fraksi DPR.
Perbedaan pandangan adalah wajar di dalam proses
berdemokrasi.
Penyelesaian
dalam
menyikapi
perbedaan
pendapat, diupayakan melalui musyawarah mufakat. Upaya ini
dilakukan untuk memperoleh hasil optimal guna mencapai
kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara dan
masyarakat.
Pada Masa Persidangan I, II, III dan IV Tahun Sidang
20112012, atas dasar penetapan Prolegnas 2011, DPR dan
Pemerintah dapat menyelesaikan 26 (dua puluh enam) RUU, baik
RUU Prioritas yang datang dari DPR dan Pemerintah, maupun
RUU Kumulatif Terbuka, yaitu RUU yang berkaitan dengan APBN
dan Pengesahan Konvensi.

15
Beberapa RUU yang mengalami perpanjangan beberapa kali
dan belum juga tuntas, di antaranya RUU tentang Aparatur Sipil
Negara, RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang
Pangan, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan
Mikro, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang
Daerah, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, dan RUU tentang
Organisasi Masyarakat.
Dalam kaitan inilah Pimpinan DPR meminta Presiden untuk
membantu
meminimalisir
berbagai
hambatan,
sehingga
efektifitas
penyelesaian
RUU
dapat
dioptimalkan.
DPR
berpandangan bahwa Prolegnas adalah tanggung jawab
bersama, mengingat Prolegnas disusun sebagai instrumen
pembangunan
hukum,
sekaligus
sebagai
bagian
dari
pembangunan nasional yang pada hakekatnya menjadi sarana
untuk
mewujudkan
tujuan
nasional.
Prolegnas
disusun
berdasarkan pada kebutuhan hukum yang nyata dan terukur.
Juga kepada fraksi-fraksi dan para anggota DPR, kami mohon
perhatian
perlunya
optimalisasi
fungsi
legislasi
dengan
pembahasan yang lebih intensif dan efektif.
Alhamdulillah, di antara RUU yang sudah disetujui, RUU
tentang Pendidikan Tinggi yang pembahasannya mengalami

16
beberapa kali perpanjangan, telah diselesaikan. Pembahasan
telah dilakukan secara ketat dan komprehensif dengan menerima
banyak
masukan
dari
kelompok-kelompok
masyarakat,
pemangku kepentingan dan para pemerhati dunia pendidikan
tinggi.
RUU Pendidikan Tinggi yang sudah disahkan, merupakan
bentuk tanggung jawab atas pengaturan pengelolaan perguruan
tinggi yang harus berpihak kepada masyarakat serta harus
mampu menjawab semua permasalahan yang berkaitan dengan
pendidikan tinggi selama ini.
RUU Pendidikan Tinggi telah memastikan tidak terjadi
komersialisasi
dan
liberalisasi,
dengan
mengharuskan
penyelenggaraan
pendidikan
tinggi
berprinsip
nirlaba,
memastikan adanya tanggung jawab pendanaan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, mendorong dunia usaha, dunia industri dan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendanai pendidikan
tinggi.
Semua
pihak
menyadari
bahwa
pendidikan
tinggi
merupakan tulang punggung bagi terciptanya masyarakat
berbasis ilmu pengetahuan agar mampu memenangi persaingan
dalam perekonomian dunia yang makin bergeser pada basis ilmu
pengetahuan.
Untuk
mempercepat
dan
mendorong

17
permbangunan bangsa, diperlukan anak bangsa yang cerdas
komprehensif. RUU ini juga meletakkan harapan pada Perguruan
Tinggi untuk menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa,
membudayakan dan memberdayakan bangsa dari Sabang sampai
Merauke berdasar Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,
Dalam kaitan dengan fungsi pengawasan, berbagai
permasalahan telah mendapat perhatian dan porsi pembahasan
oleh Komisi-Komisi DPR-RI, maupun oleh Komite DPD-RI.
Berkenaan dengan penegakan hukum, perhatian kita
tertuju pada Aparat Penegak Hukum yang sedang menangani
kasus-kasus korupsi, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketiga aparat penegak hukum ini diminta untuk bekerja
secara profesional, melakukan koordinasi yang sinergis dalam
menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dengan lebih
tepat, cepat dan tidak berlarut-larut, yang dilandasi kesadaran
bahwa kita sedang mengemban tugas untuk mewujudkan cita-
cita nasional dan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam

18
melaksanakan tugas, semua aparat penegak hukum diminta
untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan.
Masalah lain yang menjadi perhatian DPR-RI dan DPD-RI
adalah masalah pertanahan, terutama berkaitan dengan sistem
kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan atas tanah. Konflik
agraria dengan berbagai pemicu atau faktor penyebab, harus
menjadi perhatian serius dalam kaitan dengan upaya menemukan
solusi jangka panjang tentang masalah agraria. Persoalan agraria
yang muncul akhir-akhir ini merupakan kebijakan dalam
rangkaian antar-rezim pemerintahan, akan tetapi pengelolaannya
saat ini dan antisipasi atas berbagai masalah potensial
berikutnya, harus tetap menjadi prioritas untuk ditangani.
Di sisi lain, kiranya reforma agraria yang sudah
direncanakan 10 (sepuluh) tahun yang lalu sudah dapat segera
dituntaskan.

Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,
Permasalahan lain yang menjadi perhatian kita adalah
masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Permasalahan TKI
sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004. Namun
kenyataannya, UU tersebut belum sepenuhnya memberikan
kepastian dan perlindungan hukum yang menyeluruh. Oleh

19
karena itu, DPR menganggap perlu melakukan revisi terhadap UU
tersebut. Revisi ini telah disiapkan oleh Komisi IX, dan telah
disetujui menjadi RUU DPR dan siap dibahas pada Masa Sidang
yang akan datang dengan judul RUU tentang Perlindungan
Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Beberapa pertimbangan dilakukannya revisi terhadap UU
tersebut antara lain, bahwa UUD NRI tahun 1945 menjamin
setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan
yang sama tanpa diskriminiasi untuk memperoleh pekerjaan dan
penghidupan yang layak. Upaya perlindungan kepada pekerja
Indonesia di luar negeri merupakan bentuk dari perwujudan hak
dan kesempatan yang sama bagi TKI untuk memperoleh
pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan
keterampilan, kemampuan, dan bakat yang pelaksanaannya
dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat dan hak
asasi manusia.
Selain TKI, persoalan lain yang tak kalah penting dan
mendapat perhatian adalah persoalan kesejahteraan buruh.
Dalam beberapa bulan terakhir, DPR mencatat setidaknya 3 (tiga)
kali demo besar-besaran buruh. Kita bersyukur, bahwa aksi demo
tersebut tidak berlanjut menjadi anarkis. Namun, hal ini
setidaknya merupakan sinyal bagi DPR dan juga Pemerintah

20
untuk memperhatikan tuntutan mereka tentang kerja yang layak,
upah yang adil dan peningkatan kesejahteraan dari waktu ke
waktu.

Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,
Sehubungan dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1433 H,
DPR meminta kepada Pemerintah untuk fokus menjaga stabilitas
harga kebutuhan pokok dan penyediaan atau perbaikan
infrastruktur tansportasi. Akhir-akhir ini harga kebutuhan pokok
mengalami kenaikan pada hampir seluruh wilayah. Hal ini
menuntut Pemerintah untuk menjaga stok pangan yang cukup
dan mengendalikan harga agar tetap terjangkau.
Terkait dengan persiapan transportasi menjelang dan pasca
lebaran, DPR meminta kepada Pemerintah agar hal ini ditangani
dengan sebaik-baiknya. Harus kita akui bahwa masyarakat kita
masih mengagungkan nilai-nilai tradisi silaturrahim kepada orang
tua, saudara dan kerabat, yang kesemuanya diwujudkan dalam
budaya mudik. Untuk itu, DPR meminta kepada aparat keamanan
dan Kementerian Perhubungan untuk mempersiapkan sarana dan
prasarana transportasi, sehingga perjalanan mudik dapat
dilakukan dengan aman, nyaman sampai ke tempat tujuan dan

21
meminimalisir jumlah kecelakaan sebagai akibat dari tingginya
arus mudik dan arus balik.
Hal lain yang menjadi perhatian DPR adalah program
ketahanan pangan. Dalam pembahasan RAPBN Tahun 2013, DPR
akan mendukung kebijakan fiskal untuk membangun ketahanan
pangan nasional. Dalam jangka panjang masalah pangan
seharusnya menjadi prioritas guna mengantispasi timbulnya krisis
pangan, termasuk permasalahan lahan dan infrastruktur irigasi,
serta pengembangan varietas unggul, merevitalisasi sektor
pertanian, terkait dengan kebutuhan pokok pangan dan bahan
bakunya.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,
Kiprah DPR-RI di berbagai forum antar-parlemen, baik
regional maupun internasional, telah memberikan warna
tersendiri. Kegiatan yang dilakukan melalui aktifitas diplomasi
parlemen, semakin memiliki makna, tidak saja bagi kepentingan
nasional tetapi juga bagi kepentingan regional dan global. Kami
berpandangan bahwa aktifitas diplomasi parlemen yang dilakukan
oleh DPR, telah turut memperkuat politik luar negeri Indonesia,
dan memberi kontribusi bagi pencarian solusi atas berbagai

22
permasalahan yang dihadapi dunia. Berbagai permasalahan
internasional sesungguhnya juga menjadi concern forum antar-
parlemen, dan DPR-RI sebagai bagian dari masyarakat
internasional sudah tentu juga merasa terpanggil untuk berperan
melalui forum-forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly
(AIPA), Asian Parliamentary Assembly (APA), Parliamentary Union
of OIC Member Countries (PUIC), dan Inter-Parliamentary Union
(IPU).
Dalam menyikapi isu Palestina, yang juga sering
diagendakan dalam sidang-sidang antarparlemen internasional
seperti di forum IPU misalnya, sejalan dengan kebijakan luar
negeri Indonesia, DPR selalu menyuarakan dukungan penuh bagi
terbebasnya Palestina dari penjajahan Israel dan tercapainya
solusi damai atas wilayah tersebut.
Salah satu permasalahan serius di kawasan Asia Tenggara
yang perlu kita respons saat ini adalah menyangkut nasib warga
Rohingya di Myanmar, yang menjadi korban kekerasan komunal,
menimbulkan korban jiwa dan banyak di antaranya menjadi
pengungsi. DPR berpendapat, nasib warga Rohingya, harus
direspons serius oleh badan-badan internasional. ASEAN sebagai
organisasi regional yang menjunjung tinggi HAM harus menyikapi
persoalan ini dengan sungguh-sungguh dan menentukan

23
langkah, karena masalah Rohingya adalah isu kemanusiaan. DPR
mempercayakan kepada Pemerintah untuk bertindak pro-aktif
menangani masalah ini, baik melalui jalur diplomasi maupun
melalui langkah lainnya. Indonesia tidak boleh tinggal diam,
karena upaya menciptakan perdamaian dunia, merupakan salah
satu amanat konstitusi negara.

Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,
Masih dalam kaitan dengan diplomasi parlemen, perlu kami
sampaikan bahwa DPR-RI akan menjadi tuan rumah Sidang
Umum AIPA ke-33, yang dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara
Barat, pada tanggal 16 – 20 September 2012. Sidang Umum AIPA
ke-33
tersebut
mengambil
tema
Strengthening
the
Parliamentary Roles towards ASEAN Community 2015, akan
membahas sejumlah isu penting di bidang politik, ekonomi,
sosial, dan organisasi, dan juga mengagendakan dialog dengan
parlemen dari beberapa negara observer.
Sebagaimana yang telah disepakati melalui sidang
Executive Committee Meeting AIPA bulan Juli yang lalu di
Jogjakarta, persoalan-persoalan penting yang sedang dihadapi
kawasan akan dibahas pada Sidang Umum tersebut, diantaranya
pengembangan usaha kecil dan menengah di wilayah regional

24
ASEAN, peningkatan upaya memerangi pencucian uang,
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
pencapaian MDGs, serta isu energi dan lingkungan hidup, dan
dorongan bagi terwujudnya ASEAN Community 2015.
Selaku tuan rumah, DPR-RI mengharapkan kepada Presiden
Republik Indonesia untuk hadir dan menyampaikan opening
speech pada upacara pembukaan Sidang Umum AIPA ke-33.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Peserta Sidang Yang Terhormat,
Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun
Sidang 2012-2013. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan
Pidato Presiden RI dalam rangka Pengantar/Keterangan
Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013 dan
Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukung.
Kepada Saudara Presiden kami persilahkan.

PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA

PENGANTAR/KETERANGAN PEMERINTAH ATAS
RUU TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2013

PEMBAWA ACARA:
Penyerahan RUU APBN 2013 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen

Pendukung dari Presiden RI kepada Ketua DPR-RI, dan dilanjutkan
penyerahan dari Ketua DPR-RI kepada Ketua DPD-RI.

25
Demikianlah telah kita ikuti bersama Pidato Presiden
Republik
Indonesia
dalam
rangka
Pengantar/Keterangan
Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013
beserta Nota Keuangannya. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.
Selanjutnya kami mempersilahkan Saudara Ahmad Rubaie
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat
Nasional untuk membacakan doa.

DOA OLEH ANGGOTA DEWAN

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ahmad
Rubaie dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah
membacakan doa, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
mengabulkan doa kita bersama. Aamiin.
Dengan telah selesainya Pidato Presiden Republik Indonesia
dan pembacaan doa, maka selesailah seluruh acara Rapat
Paripurna DPR malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada
Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga
Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, anggota DPR RI
dan Anggota DPD-RI, dan semua hadirin yang telah memberikan
perhatian dan dukungan, sehingga memungkinkan acara ini
berjalan dengan tertib dan lancar.

26
Dengan mengucap alhamdulillahirobilalamin, kami
menutup Rapat Paripurna malam hari ini. Wassalamualaikum
warohmatullahi wabarokatuh.

Ketok 3 kali

PEMBAWA ACARA:
Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan
Indonesia Raya.

PEMBAWA ACARA:
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi Pimpinan
DPR dan Pimpinan DPD, meninggalkan ruang Paripurna DPR RI.
Jakarta, 16 Agustus 2012



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,


Dr. H. MARZUKI ALIE

27

Leave a Reply