Pidato_presiden_182002 : PIDATO PRESIDEN RI

PIDATO PRESIDEN RI
(1 Agustus 2002)

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat,
Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara,
Yang Mulia para Duta Besar dan pimpinan badan-badan dan Organisasi Internasional;
Hadirin yang saya hormati,

Assalamualaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Mengawali pertemuan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mulia ini, terlebih dahulu marilah
kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa berkat bimbingan dan
lindungan-Nya kita dapat memenuhi tugas konstitusional yang penting ini.

Kita memang patut bersyukur, bahwa ditengah berbagai keterbatasan yang kita miliki dewasa ini, kita masih tetap
mampu mengelola dinamika kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang terus bergerak maju. Melalui serangkaian
Ketetapan, Majelis yang terhormat telah memberi arahan kebijakan srategis yang harus diperhatikan dan dilaksanakan
Presiden. Selain panduan bagi penyelenggaraan pemerintah negara, saya memahami bahwa bersama-sama GBHN 1999
dan arahan lainnya, semua itu merupakan pedoman dalam pelaksanaan reformasi nasional yang kita lakukan sejak
empat tahun yang lalu.

Berpegang pada arahan itu pula sekarang saya menyampaikan laporan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
negara menurut UUD 1945 dan GBHN terhitung sejak saya mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI tanggal 23 Juli
2001, dalam Sidang Tahunan Majelis sekarang ini.

Saya juga menyimak, bahwa disamping UUD 1945 dan GBHN, dalam ST tahun 2001, Majelis telah memberi tugas kepada
Presiden untuk memperhatikan dan melaksanakan beberapa arahan dan rekomendasi sebagaimana dituangkan dalam
Ketetapan-ketetapan Majelis khususnya Nomor VI, VII, VIII, IX dan Nomor X, yang substansinya menjangkau hampir
semua aspek dalam kehidupan nasional kita. Untuk memudahkan penyampaian laporan saya mengenai pelaksanaan
tugas-tugas tadi, termasuk arahan dan rekomendasi Majelis, saya akan mengelompokakkannya dalam bidang-bidang
besar yang saling berkaitan, berturut-turut bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi dan keuangan, dan bidang
kesejahteraan rakyat.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang saya muliakan,
Hadirin yang saya hormati,

Saat ini kehidupan politik kita terus berkembang kearah tatanan yang lebih demokratis, sebagaimana menjadi cita-cita
reformasi. Hubungan antar lembaga negara mulai berlangsung dalam keseimbangan. Dalam rangka perkuatan otonomi,
peran pemerintah daerah mulai berkembang. Ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang membayangi sejak beberapa
tahun terakhir, dan gejolak sosial politik yang timbul karena konflik antar golongan di beberapa daerah, juga telah
mereda.
Kebijakan, program, dan kegiatan dibidang politik dan keamanan yang menghadirkan hasil-hasil diatas, dilandaskan pada
arahan sebagaimana tertera dalam ketetapan-ketetapan majelis, khususnya Ketetapan Nomor X/MPR/2001. Dalam tahun

2002, kebijakan, program, dan kegiatan dibidang ini pada pokoknya diprioritaskan pada penanganan beberapa agenda
sebagai berikut: Pertama, resolusi konflik dengan prioritas penanganan masalah Aceh, Papua, Maluku, serta penuntasan
penyelesaian konflik atau masalah dan langkah pemeliharaannya di beberapa daerah: Poso, Maluku Utara, Kalimantan
dan Atambua.
Kedua, meningkatkan langkah-langkah penegakkan hukum, penyelesaian kasus- kasus besar, dan pencegahan KKN.
Ketiga, pemulihan keamanan dan pemeliharaan ketertiban umum, termasuk memerangi terorisme, baik dalam
perspektif internasional yaitu sebagai anggota PBB, maupun perspektif nasional yaitu dalam rangka melindungi
keselamatan rakyat dan pemeliharan keamanan dalam negeri, serta penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA dan
berbagai bentuk kejahatan yang terorganisasi.

Sekalipun belum tuntas, upaya-upaya penyekesaian konflik di berbagai daerah telah menunjukkan hasil dan kemajuan
yang positif. dalam masalah Aceh, pilar utama penyelesaian dilandaskan pada UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istemewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Dengan
memperhatikan latar belakang dan karakteristik permasalahan di daerah itu, pemerintah melaksanakan pendekatan yang
bersifat komprehensif dan terpadu di bidang-bidang politik termasuk dialog, percepatan pembangunan ekonomi,
rehabilitasi sosial, penegakan hukum dan HAM, pemulihan keamanan , serta pembinaan informasi dan komunikasi.

Kesemuanya dilakukan dengan tujuan untuk secepatnya mengakhiri permasalahan khususnya penderitaan rakyat di Aceh
yang telah demikian lama hidup dalam ketakutan , ketidaktentraman, dan lain-lainnya yang serba tidak nyaman. Berbagai
program di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, pemerintahan, dan lain-lainnya juga telah dilaksanakan secara
terpadu terutama sejak awal tahun 2002.

Secara umum kita menyaksikan gerak maju dalam kehidupan masyarakat. Semua itu menunjukkan kemauan yang kuat
dari pemerintah untuk memperbaiki keadaan dan berbagai kekeliruan masa lalu, yang dirasakan telah menimbulkan bibit
ketidak-adilan dan ketidak puasan saudara-saudara kita di Aceh.

Dalam rangka itu semua, pemerintah juga berketetapan untuk mengambil tindakan terhadap siapa saja dengan
kekerasan telah berlaku seolah, melakukan tindak kriminal, dan melanggar hak asasi manusia. Namun demikian sikap
tegas saja memang tidak cukup. Mengumpulkan bukti-bukti tindak kejahatan ataupun pelanggaran dimasa silam, dalam
kenyataannya juga bukanlah hal yang sederhana dan dapat dengan cepat diperoleh.

Pemerintah sadar, terutama bagi keluarga korban, kepedihan dan penderitaan yang ditimbulkan dari semua tindak
kekerasan itu sulit dilupakan, dan sangat membekas dalam pikiran dan perasaan. Tetapi melakukan tindakan tanpa bukti
yang cukup, apalagi hanya berdasarkan dugaan, sentimen, dendam, atau apalagi karena dorongan kepentingan yang
lebih menginginkan perpecahan bangsa dan negara, pada gilirannya hanya akan membuahkan pelanggaran baru, baik
terhadap rasa keadilan, hak asasi manusia, maupun terhadap hukum.

Dalam kaitan ini, secara khusus saya ingin menjelaskan upaya penyelesaian maslah keamanan didaerah tersebut.
Pengalaman berulang kali menunjukan, tanpaterciptanya keamana yang mantap, hampir tidak ada apapun yang
dapat dilakukan untuk membangun kembali kehidupan rakyat di Aceh. Hingga saat inipun, sesuai dengan arahan
Majelis, Pemerintah tetap membuka pintu dan selalu mendahulukan dialog dalam penyelesaian masalah Aceh.

Sikap tersebut bertujuan untuk mendorong agar sparitis GAM bersedia menerima otonomi khusus sebagai solusi
politik, dihentikannya permusuhan, dan gerakan sparatisme. Namun demikian, hingga saat ini pun semua itu

belum juga membuahkan hasil yang konkrit. Kesepakatan untuk menerima otonomi khusus sebagai solusi politik
dihentikannya permusuhan, dan gerakan sparatisme. Namun demikian, hingga saat inipun semua itu belum juga
membuahkan hasil yang konkrit. Kesepakatan untuk menerima otonomi khusus dan menghentikan permusuhan
yang dicapai di Jenewa bulan Mei 2002, bahkan diingkari separatis bersenjata GAM. Lebih dari itu, gerakan
tersebut malahan tetap saja melakukan tindakan kekerasan dengan aksi-aksi intimidasi, pemerasan, penculikan,
pembunuhan, penyanderaan, pembakaran sekolah-sekolah, dan penghancuran berbagai fasilitas umum lainnya.

Berbagai upaya tetap dilakukan pemerintah untuk secepatnya mengakhiri penderitaan diAceh. Dalam rangka
upaya ini, pemerintah mempertimbangkan beberapa kebijakan lanjutan, yang diarahkan :
Pertama, pemulihan keamanan, dengan melakukan sparatis bersenjata GAM, melindungi rakyat dan pemuoihan
fungsi pemerintah daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
Kedua, penegakan hukum tanpa memandang siapapun yang melanggar hukum.
Ketiga, pemulihan kehidupan sosial budaya dan ekonomi, termasuk pemberian santunan ekonomi, pendidikan,
dan bantuan pembangunan kembali sarana peribadatan.
Keempat, tetap mengefektifkan dialog dengan prasyarat bahwa sparatis bersenjata GAM menerima otomoni
khusus sebagai solusi politik dan menghentikan segala tindakan kekerasan.

Melalui proses yang panjang tersebut sekarang menjadi jelas, bahwa berlarut-larutnya penyelesaian masalah Aceh
juga sangat dipengaruhi oleh sikap GAM. Selama keinginan untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik
Indonesia masih terus dilanjutkan sudah barang tentu penyelesaian masalah Aceh menjadi semakin sulit terwujud,
dan hal itu berarti berkepanjangannya penderitaan rakyat didaerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah
berketetapan bahwa langkah-langkah yang lebih tegas terhadap sparatis bersenjata GAM, justru diperlukan untuk
menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan rakyat.

Dalam maslah papua, langkah-langkah yang diambil pemerintah juga menghasilkan kondisi yang secara umum
semakin baik. Penerapan undang-undang nomor 21 thn 2001 tentang otonomi pusat bagi propinsi Irian Jaya
sebagai propinsi Papua, telah menjadi dasar utama bagi penyelesaian masalah didaerah tersebut.

Urusan sosial budaya dan perlindungan hak-hak adat penduduk asli, kewenangan dibidang keuangan dan
pembangunan, perlindungan HAM dan rekonsiliasi, pemekaran propinsi, dan lain-lainnya menjadi esensi penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi khusus itu.

Penanganan konflik yang menelan korban cukup besar dibeberapa daerah juga menunjukkan kemajuan. melalui
kesepakatan malino I, kondisi di Poso telah membaik. Upaya terpadu aparat keamanan dan masyarakat, telah
membantu terpeliharanya situasi damai, walau disana sini masih terdapat percikan. Ketegangan kian reda
terutama sejak dilaksanakannya operasi sintuhu Miroso yang melibatkan segenap lapisan masyarakat.

Dimaluku dan maluku utara, sesuai arahan Majelis, pemerintah terus melanjutkan kebijakan penyelesaian melalui
penghentia permusuhan, rekonsiliasi sosial, rekonstruksi dan rehabilitasi berbagi sarana dan prasarana pisik
ataupun non pisik, penegakkan hukum dan penanganan masalah pengungsi.

Melalui kesepakatan Malino II dan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan, penntasan penghentian
konflik di Maluku dan Maluku Utara telah menunjukkan hasil dan kemajuan yang positip. Propinsi Maluku Utara
saat ini dapat dikatakan telah mencapai kondisi yang memungkinkannya melanjutkan kegiatan pembangunan, dan
dipertimbangkannya pengembalian status darurat sipil ke tertib sipil. Sedangkan di maluku, kecuali kota Ambon
yang masih memerlukan penanganan, situasi pada umumnya juga telah menunjukkan kemajuan yang
menggembirakan. Seperti maluku Utara, kondisi dibagian-bagian daerah tersebut semakin memungkinkan
dipertimbangkannya pengakhiran status darurat sipil.

Beberapa gangguan terhadap upaya penyelesaian konflik seperti yang terjadi di kota Ambon, ditangani dengan
mengambil tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan atupun organisasi yang terlibat, razia dan permintaan
penyerahan senjata api, serta pengefektipan struktur organisasi dan tata kerja penguasa darurat sipil daerah
Maluku. Selain itu, untuk mengetahui akar permasalahan dan akibat konflik selama ini, pemerintah telah
membentuk Tim Penyelidik Independen Nasional yang saat ini masih melaksanakan tugasnya.

Dalam kaitannya dengan arahan majelis untuk menyusun Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,
pada saat ini pemerintah sedang menyelesaikannya dan pada saatnya akan mengajukannya kepada DPR RI

Sudara Ketua, para wakil ketua dan Anggota ajelis, Hadirin yang saya hormati,
Hadirin yang saya hormati,
Terkait dengan permasalahan daerah tadi, kiranya perlu disimak upaya pengembangan dan perkuatan otonomi
daerah secara proposional. Sekalipun secara umum pertumbuhan di bidang ini berjalan mengembirakan, tetapi
perkrmbangan yang melingkupinya terasa memerlukan kewaspadaan kita semua, khususnya yangbertalian
dengan beberapa aspek disekitar konsepsi otonomi itu sendiri, dan kaitannya dengan kebutuhan pembinaan
wawasan nasional. Selain berkenan dengan persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara, hal tyersebut
berkaitan pula dengan penciptaan stabilitas politik, pemerintahan dan kemasyarakatan di daerah.

Dengan terbentuknya 34 kabupaten dan kota yang baru, pada saat ini jumlah seluruh kabupaten dengan kota
yang baru, pada saat ini jumlah seluruh kabupaten dan kota telah mencapai 370 buah. Dalam waktu dekat jumlah
tersebut akan bertambah lagi dengan adanya rencana pemekaran 16 daerah baru yang sedang disiapkan
RancanganUndang-undangnya. Sejumlah rencana lainnya masih dalam proses penelitian Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah.

Dalam masalah pemekaran daerah ini perlu dicatat, bahwa untuk sebagian besar prakarsa tersebut digerakkan
oleh kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat baik yang ada di DPR-RI
maupun di DPRD. Pertimbangan yang digunakan lebih banyak pada aspek politik dari pada kriteria-kriteria
sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahnun 1999 tadi. Perhatian terhadap masalah ini
penting, karena pada gilirannya, terlalu dominannya pendekatan politik tersebut juga menimbulkan permasalahan
baru yang tidak kalah rumitnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berkaitan dengan tugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2004 yang
akan datang, Pemerintah telah mengajukan kepada DPR-RI dua Rancangan Undang-Undang, masing-masing

dibidang kepartaiam politik dan pemilihan umum. Sedangkan Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD mengingat materinya akan erat berkaitan dengan isi amandemen UUD 1945
yang saat ini masih diolah Majelis, pada saatnya akan disusulkan pengajuannya setelah selesainya amandemen
tersebut.

Sesuai dengan amanat Majelis melalui Ketetapan Nomor IV/MPR/1999, untuk meningkatkan prinsip transparansi
dan akuntabilitas penyelenggraan, pemerintah telah mengukuhkan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum yang
independen dan non-partisan yang proses pemilihannya dilakukan DPR-RI. Penyiapan perangkat Pendukung
Komisi khususnya di daerah, pada saat ini masih terus dilakukan.
Mengenai reposisi TNI dan POLRI dapat disampaikan, bahwa proses tersebut saat ini masih
terus berlanjut. Penegasan kedudukan dan fungsi masing masing, secara hukum telah diberikan dengan mulai
diberlakukannya Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2002dan Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2002. Penyiapan
berbagai peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk menuntaskan proses reposisi tersebut, saat ini
sedang dalam taraf penyelesaian. Melalui penegasan kedudukan dan fungsi tersebut, TNI akan lebih mampu
memusatkan perhatiannya dalam peningkatan profesionalisme dan perannya sebagai komponen utama fungsi
pertahanan negara, sedangkan POLRI dalam fungsi pemeliharaan keamanan dan ketetiban masyarakat,
perlindungan masyarakat pencegahan tindakann pertentangan atau permusuhan serta tindakan anarki lainnya.
Khusus dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme POLRI ini, kitamencatat prestasi yang semakin
mengembirakan dalam penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA, pemberantasan kejahatan lintas kawasan
penanganan masalah imigran gelap, serta kemampuannya dalam mengungkap kasus kasus penting secara cepat
termasuk aksi-aksi pemboman akhir-akhir ini.
Selanjutnya dalam kaitannya dengan penegakan hukum, pemerintah terus berusaha melaksanakan
amanat Majelis dengan sungguh sungguh. Untuk memperoleh landasan hukum yang lebih kokoh dalam
pemberantasan korupsi, di samping Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah juga telah mengundangkan
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian Uang.
Hasil dari keseluruhan upaya tersebut hingga saat ini memang belum seperti kita harapkan. Khususnya
dalam penanganan kasus kasus tindak pidana yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau
BLBI, yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah sangat menyadari adanya unsur pelanggaran
hukum dalam kasus kasus tersebut. Namun pada saat yang sama di tengah kesulitan keuangan negara seperti kita
alami dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menempuh kebijakan penyelesaian yang mengutamakan
diperolehnya kembali piutangpiutang negara tersebut.
Hanya bilamana ternyata tidak ada itikad baik para obligor dalam mengembalikan pinjaman meraka
dalam waktu yang ditentukan kasus mereka diselesaika melalui proses peradilan. Kebijakan ini pada gilirannya
memang sering menimbulkan kesalahpahaman, seakan akan pemerintah lambat atau bahkan dinilai kurang serius
dalam menyelesaikan kasus kasus tadi.
Agak berbeda dari kasus BLBI, adalah kegiatan penegakan hukum dalammasalah penangulangan
penyalahgunaan NARKOBA.Sejalan dengan arahan Majelis, penindakan tidak hanya diambil terhadap orang yang
menyalahgunaka, tetapi juga yang terlibat dalam jaringan pembuat dan perdarannya untuk memotong atau
menghancurkan jaringan yang rapih dan selalu tertutup, apalagi beroperasi secara Internasional, diperlukan kerja
sama Internasional pula.

Melalui kerja sama dengan negara negara dan badan badan lainnya,termasuk negara negara ASEAN,
pemerintah memerangi tindakan yang hakikatmya merupakan kejahatan yang terorganisasi itu. Dalam kerjasama
tersebut dirintis pula upaya untuk bersama sama menangani berbagai kejahatan seperti perdagangan manusia,
pejudian, perdagangan senjata, dan terorisme yang akhir akhir ini kian marak.
Dalam masalah penegakan hukumini ada baiknya kita simak bersama sama peta permasalahannya
secara utuh. Sebagai suatu proses, penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan badan
badan yang berada di bawah pemerintah, lembaga peradilan dan kegiatan profesi kepengacaraan, yang masing
masing tunduk kepada Undang Undang yang mengaturnya. Kelemahan pada satu mata rantai, besar atau kecilnya
akan memberi dampak terhadap kelancaran dan efektifitas penegakan hukum itu sendiri. Dari sudut pengamatan
ini, masalah penegakan hukum menjadi tidak mudah untuk dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah.
Selain itu keberhasilan penegeakan hukum secara makro sesungguhnya juga sangat dipengaruhi oleh
tingkat disiplin sosial dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun secara mikro memang
ditentukan oleh kemampuan penguasaan pengetahuan hukum para individu di kalangan komunitas penegak
hukum tadi arahan Majelis mengenai penegakan hukumdalam hubungannya dengan perlindungan HAM juga
diperhatikan pemerintah. Perangkat hukum bagi penyelangaraan peradilan HAM, yaitu : Undang Undang Nomor
26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM telah pula dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002
tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat dan peraturan
pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran
HAM berat dan peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi
terhadap korban pelanggaran HAM berat. Proses peradilan kasus kasus HAM sesuai dengan kesiapan perkaranya,
termasuk kasus pelanggaran HAM di Timor Timur, telah mulai berlangsung tanpa campur tangan pemerintah.
mengenai pelaksanaan politik dua negeri dapat saya sampaikan bahwa pemerintah tetap berpegang pada prinsip
politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Dengan pemahaman mengenai pentingnya stbilitas politik dan keamanan kawasan, serta
pewrkembangan geo-politik di Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya, Saya memberi prioritas pada ASEAN
sebagai prioritas politik luar negeri kita. Kunjungan kenegaraan pertama yang saya lakukan setelah menerima
kepercayaan sebagai Presiden RI, adalah ke selurunh negara anggota ASEAN. Sesuai dengan semangat ASEAN
sebagaimana dituangkan dalam Bali Treaty Of Amity and Cooperation Tahun 1976, penyelesaian secara damai
atas sengketa Indonesia dan Malaysia pemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, disepakati untuk
menyerahkannya kepada Mahkamah Internasional. Pemeriksaan terhadap perkara tersebut saat ini telah
mendekati akhir, dan diharapkan akhir tahun ini dapat diperoleh keputusan yang besifat final dan mengikat.
Berbagai langkah diplomasi yang telah dan sedang dilakukan saat ini, diprioritskan untuk mendukung
pemulihan ekonomi dan peningkatan citra positif Indonesia, untuk memperkuat integritas wilayah. Dukungan dari
negara negara sahabat di ASEAN, Asia Pasifik, Amerika, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa terhadap kedaulatan
dan integritas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu hasil dari kegiatan diplomasi dan
pelaksanaan politik luar negeri selama ini. Termasuk dalam kegiatan ini adalah peningkatan dialog dan kerja sama
dengan negara negara di pasifik, baik melaui forum kepulauan pasifik maupun Dialog Pasifik Barat Daya, serta
penyerlesaian masalah masalah residual dengan Timor Leste.
Khusus dalam kaitannya dengan penanganan masalah imigran gelap, pemerintah telah mengambil
langkah langkah kerjasama dengan negara negara tetangga terutama yang berbatasan, dan membangun
jaringan informasi diantara kepolisian dan keimigrasian. Melalui konferensi regional Asia Pasifik yang kita prakasai,

telah disepakati kerja sama dengan negara negara asa, transit dan tujuan imigran untuk mengatasi masalah
imigran gelap, baik dengan cara memulangkan ke negara asal maupun memukimkan ke negara ketiga.
Saudara ketua, para wakil ketua dan anggota Majelis, hadirin yang saya hormati,
Ijinkan sekarang saya menyampaikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di bidang Ekonomi dan
Keuangan. Sesuai arahan majelis, pemerintah memberikan prioritas terhadap upaya pemulihan ekonomi. Dalam
hubungan ini, pemerintah sangat menyadari besarnya tantangan yang timbul terutama dari belum pulihnya fungsi
perbankkan, lambannya kebangkitan kembali sektor riil, besarnya defisit anggaran beratnya beban cicilan hutang
baik pokok maupun bunga atas hutang hutang luar negeridan dalam negeri, di samping belum pulihnya
kepercayaan investor.
Dalam kondisi serupa itu, pemerintah memberikan prioritas utama pada stabilitas ekonomi makro dan
moneter. Menyadari bahwa terciptanya stabilitas tersebut akan menumbuhkan keprcayaan terhadap
perekonomian nasional, pemerintah mengambil langkah awal dengan mengamankan kebijakan fiskal.
Dengan kondisi serupa itu, pemerintah memberikan prioritas utama pada stabilitas ekonomi makro dan
moneter. Bahwa terciptanya stabilitas tersebut akan menumbuhkan kepercayaan terhadap perekonomian nasional,
pemerintah mengambil langkah awal dengan mengamankan kebijakan fiskal.
Dengan sasaran yang lebih rendah sebagaimana di amanatkan Majelis pemerintah tetap mengusahakan
pinjaman dari CGI. Poemerintah juga memperpanjang kerja sama dengan IMF hingga 2003, dengan maksud agar
beban cicilan kewajiban pembayaran pokok hutang dan bunganya yang sudah jatuh tempo dapat dijadwalkan
ulang dalam Paris Club. Upaya penjadwalan hutang tersebut dalam Tahun 2002 ini dapat diperoleh dengan kondisi
yang lebih baik dari tahun tahun sebeluimnya. Langkah yang sama juga diperoleh dalam penjadwalan hutang
hutang luar negeri swasta melalui London Club.
Khusus mengenai kerja sama dengan IMF tersebut dapat saya tegaskan bahwa dalam masa tansisi yang
sulit ini, kerja sama tersebut memang kita perlukan bagi penumbuhan kepercayaan terhadap ekonomi makro dan
moneter. Apapun latar belakangnya, sekarang semua itu sulit dicapai tanpa dukungan badan moneter dunia
tersebut. Sekalipun demikian, prinsip yang jelas tidak berubah adalah, bahwa kerja sama itu tidak boleh
mengganti usaha kita sendiri untuk ke luar dari krisis, dan sama sekali tidak boleh menggangu kedaulatan kita.
Kondisi tersebut memeng memberi dasar yang baik bagi langkah selanjutnya di bidang ekonomi makro
dan moneter. Melalui perbaikan kerjasama dan tata kerja dengan Bank Indonesia, jumlah uang yang beredar
dapat makin dikendalikan, suku bunga dapat diturunkan dan tingkat inflasi dapat ditekan hingga kurang dari 5 %
pada semester pertama Tahun ini. Nilai tukar Rupiah mulai stabil dan gejolak yang selama ini yang melingkupinya
juga mulai dapat dikendalikan.
Upaya pembangkitan kembali sektor riil dan revitalisasi industri dalam negeri juga di harapkan dapat
memperoleh dasar dasar yang lebih kuat dengan perkembangan ini. Apabila kondisi ini dapat berlanjut, kita
semua berharap bahwa lapangan kerja dapat terbuka lagi dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi juga dapat
dipacu lagi.
Penyehatan usaha perbankkan baik melalui restrukturisasi maupun rekapitalisasi terus juga di usahakan
pemerintah. Melalui kebijakan itu bukan saja usaha perbankkan di harapkan dapat secepatnya memainkan peran
intermediasinya, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih besar bagi usaha kecil dan menengah untuk dapat
menyehatkan diri mereka. Begitupula halnya dengan program divestasi aset perusahaan perusahaan yang selama
ini dikelola oleh BPPN, diharapkan dapat mendorong perusahaan perusahaan tersebut dapat segera beroperasi
kembali dan bankable .

Untuk mempercepat resturkturisasi usah kecil dan menengah telah diterbitkan Keputusan Presiden yang
memberi kewenangan dan ruang gerak yang lebih luas kepada perbankkan, khususnya Bank BUMN, untuk
melakukan reststrukturisasi kredit bermasalah. Kebijakan yang ditujukan kepada usaha kecil dan menengah ini
sebenarnya juga dimaksudkan sebagai bagian untuk mempercepat pembangunan ekonomi rakyat. Dalam
hubungan ini, dukungan terhadap pembangunan koperasi, terutama dari pemerintah daerah menjadi penting dan
akan terus ditingkatkan.
Masih dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal, pemerintah juga terus mengurangi sejauh mengkin
defisit anggaran dengan antara lain memperkecil beban subsidi dalam APBN, khususnya padfa harga BBM, tarif
listrik dan telepon. Sadsaran tingkat defisit anggaran untuk Tahun 2001 dapat dicapai lebih rendah dari rencana
semula. Tanda tanda yang sama juga telah mulai tampak dalam semester pertama dalam tahun 2002 ini.
Kemampuan dalam megelolan defisit ini memberi dorongan kepada pemerintah dengan persetujuan DPR
RI, untuk terus menurunkan angka defisit. Tujuannya adalah agar da;lam jangka panjang pemerintah dapat
menurunkan rasio hutang terhadap Pendapatan Domestik Bruto ( PDB ) secara berarti dan mengupayakanagar
beba hutang luar negeri selalu berada dalam batas batas kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara
untuk menangungnya.
Keberhasilan jangka pendek itu memang dicapai dengan pengorbanan yang berat. Pemerintah terpaksa
mengambil kebijakan yang pahit dan tidak populer, tetapi sangat penting bagi pemulihan ekonomi jangka
panjang. Dalam rangka kebijakan fiskal tadi penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor perpajakan harus
terus ditingkatkan. Pengecualian atau perlakuan khusus lainnya harus ditiadakan.
Untuk mengurangi akibat yang muncul dari pengurangan subsidi, khususnya di kalangan kelompok
miskin menghadapi kenaikan harga dan tarif, Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 2,8 Triliun
sebagai dana kompensasi.
Dalam upaya mengurangi beban hutang dalam negeri, pelunasan hutang para pemilik perusahaan yang
telah menandatangani skim Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham atau PKPS, Pemerintah tetap memegang
prinsip hukum, keadilan, dan pengembalian hutang. Saat ini telah diselesaikan pemeriksaan kepatuhan para
penandatangan PKPS tadi bagi yang tidak bersedia menandatangani PKPS maka proses penyelesaian langsung
dilakukan secara hukum melalui pengadilan.
Masih dalam kaitannya dengan upaya untuk menganjal defisit anggaran, adalah program privatisasi
BUMN. Bersama program divestasi aset yang ada di Badan Penyehatan Perbankkan Nasional, pelaksanaan
program privatisasi ini dalam jangka pendek dilakukan untuk mendukung stabilitas fiskal, dan dalam jangka
panjang diperlukan untuk meningkatkan transparasi dan efisiensi BUMN.
Kelancaran program privatisasi tadi pada dasrnya sangat membutuhkan landasan dan perlindungan
hukum yang jelas. Dalam hali ini segera dapat diselesaikannya pembahasan RUU perubahan Undang Undang
tentang BUMN dan adanya persettujuan DPR-RI, memiliki arti yang sangat besar.
Berdekatan dengan upaya pemulihan sektor riil, termasuk untuk menarik investasi adalah penyediaan
prasarana seperti listrik, telepon, dan transportasi. Perundingan dengan banyak pemilik proyek pembangkit tenaga
listrik dan lain lainnya yang dahulu berhenti karena krisis moneter, telah diselesaikan dan pembangunanya telah
mulai dilanjutkan kembali.
Sehubungan dengan upaya pembangkitan sektor riil ini, dan kaitannya dengan repitalisasi industri dalam
negeri, dorongan diberikan terhadap pengembangan industri yang berbasis bahan baku dan pengolahan sumber
daya alam dalam negeri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi.

Pengembangan industri dengan memanfaatkan keuntungan komparatif seperti ini, seperti misalnya di sektor
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, daya saing perekonomian nasional, akan sangat membantu
pembangunan daya saing perekonomian indonesia.
Khusus mengenai investasi yang sampai sekarang masih belum menunjukkan kegairahan, hal ini
disebabkan terutama oleh beberapa faktor. Selain kepastian hukum, stabilitas kebijakan, dan stabilitas keamanan,
tidak kalah pentingnya adalah pandangan dan kekuatiran yang berkaitan dengan kebijakan perburuhan atau
ketenaga kerjaan. Dalam hal yang terakhir ini, pemerintah masih terus berupaya mencari pemecahannya.
Sekalipun belum tampak kegairahan penanaman modal langsung, tetapi meningkatnya minat investor
luar negeri membeli obligasi obligasi yang diterbitkan perusahaan Indonesia akhir akhir ini, pada dasarnya
merupakan investasi tidak langsung atau setidaknya tanda tanda arus balik modal ke dalam negeri.
Sidang yang terhormat,

Diantara sekian banyak keterbatasan yang kita miliki, didepan kita sekarang terbentang kenyataan
terbentang kenyataan tentang besarnya pengaruh faktor sumberdaya manusia. Sebagai unsur terpenting dalam
komponen sumberdaya, kita yang menjadi pemimpin ataupun rakyat biasa, adalah subyek dan sekaligus obyek
pembangunan itu sendiri. Kita semua adalah pelaku dan sekaligus sasaran reformasi itu pula. Baik dalam rangka
reformasi kehidupan nasional maupun dalam upaya pembangunan nasional, perwujudan kualitas sumberdaya
manusia yang berkarakter, yang mandiri, yang berilmu, dan yang mumpuni, pada akhirnya menjadi sangat
menentukan sifatnya. Dalam hubungan ini semua,permasalahan pokoknya tidak akan terlepas dari masalah
pendidikan dan pengajaran.
Seiring dengan pemahaman tadi, dan sesuai dengan arahan Majelis, kebijakan dan program
pembangunan manusia di bidang pendidikan, pengajaran, dan keagamaan diarahkan pada peningkatan keimanan
dan ketaqwaan, serta penanaman budi pekerti serta akhlak mulia. Dalam hubungan ini, upaya penyempurnaan
kurikulum, metoda dan pengadaab sarana pendidikan dan pengajaran yang dibutuhkan, terus menjadi perhatiann
pemerintah. Termasuk dalam konteks pengajaran ini adalah upaya pembangunan moral, watak, kepribadian yang
memang penting dalam rangka pembentukan karakter bangsa.
Pemerintah terus berusaha menyempurnakan sistem pendidikan dengan mengembangkan manajemen
berbasis sekolah dan masyarakat. Pengkajian dan pengujian rancangan sistem tersebut masih berlangsung,
sebelum prinsip-prinsipnya dirumuskan dalam rancangan undang-undang sebagai penyempurnaan undang-
undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang berlaku. Pembangunan pendidikan terus diarahkan
bagi pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, dan manajemen
pendidikan. Pemerintah menyadari, semua itu tidak akan terwujud tanpa guru. Karenanya, walau masih berada
ditengah keterbatasan, pemerintah tetap melihat pentingnya faktor dan peran guru. Berdasar pertimbangan itu
pula, insya Allah, dalam penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 16 Agustus
nanti, saya dapat menyampaikan usul tambahan penghargaan kepada para guru Indonesia.
Kebijakan pembangunan kesehatan juga terus berlangsung dengan upaya untuk mengembangkan
program jaringan perlundungan sosial bidang kesehatan. Meskipun program ini dirancang sebagai program
darurat terutama dalam pengentasan kemiskinan, tetapi dalam kerangka yang lebih besar, pelaksanaan program
tersebut akan merupakan bagian dari sistem jaminan Sosial nasional yang saat ini sedang disusun oleh sebuah tim
yang saya bentuk.

Kebijakan di bidang kesejahteraan ini juga diarahkan pada penanggulangan penyalahgunaan
NARKOBA dan penyakit HIV/AIDS. Dalam rangka penanggulangan NARKOBA, pemerintah telah mengambil
langkah pemantapan aspek kedudukan, organisasi dan tatakerja badan Koordinasi Narkotika Nasional, menjadi
Badan Narkotika Nasional yang lebih operasional, independen dan berkedudukan dibawah Presiden.

Sedangkan dalam penanganan kasusu HIV / AIDS, sedangkan prihatin saya sampaikan nahwa populasi
penderita penyakit tersebut cenderung menungkat, termasuk melalui penggunaan alat untuk mengkonsumsi
NARKOBA. Untuk mengantisipasi dampak yang kurang menguntungkan dari kecenderungan tadi, pemerintah telah
mendorong diaktifkannya kembali Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang selanjutnya akan
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan nasional dalam rangka penanggulangan penyakit ini.
Dalam upaya lebih memajukan kebudayaan dan kepariwisataan, pemerintah mendorong pemerintah
daerah untuk terus mampu mengembangkan potensi budaya dan pariwisata di daerah masing-masing. Dalam hal
ini, pembangunan kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan penerapan budaya
nasional yang secara harmonis dapat berinteraksi dengan budaya dari luar tanpa harus kehilangan kepribadiannya
sendiri. Begitu pula di bidang kepariwisataan pemerintah telah melakukan langkah-langkah guna mengembangkan
kepariwisataan yang berbasis lingkungan dan kerakyatan.
Masih dalam kaitannya dengan sumberdaya manusia, dalam rangka pemberdayaan sumberdaya
perempuan, pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan, terutama dalam meningkatkan pendidikan, hak-hak,
dan derajat kesehatan perempuan. Berdekatan dengan ini, adalah kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah
dalam mengentaskan anak jalanan dan anak terlantar, dan upaya untuk melawan pornografi dan kecabulan.
Untuk menanggulangi meluasnya pornografi ini, pemerintah telah membangun jaringan kerjasama dengan
berbagai organisasi kemasyrakatan dan media massa, untuk bersama-sama menyusun konsep penanggulangan
yang efektip dan menyusun langkah-langkah penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Masih dalam kaitannya dengan masalah suberdaya ini, kegiatan disektor aparatur negara diarahkan pada
pembianaan aparat yang netral, profesional, sejahtera dan akuntabel. Pada saat ini pemerintah sedang
menyiapkan sistem manajemen kepegawaian yang rasional, dan meliputi penyusunan klasifikasi jabatan, standar
kompetensi jabatan, dan sistem informasi manajemen kepegawaian itu sendiri.
Khusus mengenai penaganan pengungsi, secara umum dapat dikatan bahwa upaya di bidang ini juga
memperlihatkan hasil yang melegakan. Dalam satu tahun terakhir ini, jumlah pengungsi di tempat-tempat
penampungan sementara yang pada akhir tahun 2001 masih berjumlah 1,2 juta jiwa, sekarang tinggal kurang
lebih 350 ribu jiwa. Saya berusaha, akhir tahun 2002 masalah sisa pengungsi ini sejauh mungkin telah kita
selesaikan.
Selain pemulangan ke tempat asal, bagi mereka yang ingin hidup ditengah masyarakat, dibantu melalui
program pemberdayaan. Cara penyelesaian lainnya adalah memungkinkan ke tempat baru melalui program
relokasi baik dengan cara sisipan maupun transmigrasi lokal.

Suadara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis, Hadirin yang saya hormati,

Demikianlah laporan pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara yang say
alakukan dalam satu tahun terakhir ini. Saya persilahkan Majelis yang terhormat memberi penilaian seobyektif
mungkin baik terhadap hasil-hasil yang telah dapat dicapai maupun terhadap segala kekurangan yang ada.

Demikianlah laporan pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara yang saya
lakukan dalam satu tahun terakhir ini. Saya persilahkan Majelis yang terhormat memberi penilaian seobyektif
mungkin baik terhadap segala kekurangan yang ada.
Dengan segala kerja keras dan kemapuan yang kita miliki, kita mampu berjalan maju. Walau tidak selalu
dalam tempo dan kualitas yang sama, kita melihat dan merasakan perubahan kearah perbaikan dalam banyak
bidang kehidupan. Kita jelas tidak mandeg, meski harus diakui memang banyak pula yang belum dapat kita
tuntaskan. Kita juga sangat mengetahui adanya kekurangan, dan kecewa atau bahkan marah karena
pembaharuan atau penataan ulang suatu bidang tertentu belum juga selesai atau belum tampak tanda-tanda
kberhasilannya.
Hampir seluruh potensi yang kita miliki, dengan segala keterbasannya, kita kerahkan dalam pelaksanaan
reformasi kehidupan dan multi dimensi ini. Tetapi kendala yag kita hadapi bukannya tidak ada. Sumber daya yang
kita miliki bukan pula tak terbatas. Saya sungguh percaya, kita sebenarnya mengetahui halitu. Kalaupun tidak kita
ungkap secara langsung setidaknya mata-hati kita dapat mengatakannya dengan lebih jujur dan jernih. Banyak
tenaga, pikiran, waktu, dan bahkan biaya yang harus kita curahkan untuk menyelesaikan banyak kesulitan yang
ditinggalkan masa lalu, belum kita dapat melakukan pembaharuan itu sendiri. Itulah kenyataan yang terjadi dan
kita alami.
Saya yakin, kita semua mengetahui betapa mendasar, luas dan jauhnya jangkauan reformasi kita itu.
Mungkin tidak mudah menemukan padanan sebuah reformasi kehidupan nasional yang dilakukan secara serentak,
secepat, dan dipenuhi demikian banyak harapan seperti yang kita lakukan sekarang ini dalam sejarah bangsa-
bangsa. Lebih dari sekedar mengenai strategi dan kebijakan nasional, kita bahkan memperbaharui dan menata
ulang visi kenegaraan, struktur pemerintahan negara, dan bahkan kutltur politik.
Kita semua perlu bersikap sabar dan berusaha menciptakan ketenangan, agar kita sendiri dapat bekerja
dengan lebih baik. Dengan segala pengalaman kolektif yang kita miliki selama ini, kita memang memerlukan
waktu. Kita harus bertindak selangkah demi selangkah, sebesar apapun keiningan kita untuk secepatnya
menyelesaikan semua persoalan ini. Kita perlu bersikap realistis, bahwa tidak ada instan and quick solution bagi
masalah yang demikian kompleks seperti yang kita hadapi saat ini. Sikap ini menjadi semakin perlu kita timbang,
apalagi kalau menyangkut norma atau pengaturan tentang hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan
kebangsaan dan kenegaraan kita.
Tidak akan mungkin, siapapun dan kapanpun, dapat menyelesaikan tugas yang besar dan berat itu
dalam situasi yang gaduh dan saling curiga. Demokrasi yang kita bangun dan kebebasan mengeluarkan pendapat
yang dewasa ini kita nikmati, perlu kita pelihara baik-baik dan kita gunakan secara santun, sehingga tidak
mencemari demokrasi dan kebebasan yang kita perjuangkan dengan susah payah, atau menurunkan martabat
kita sendiri.
Kehidupan kebangsaan da lenegaraan kita yang besar, berdiri diatas keberagaman yang luar biasa.
keberadaan kita sebagai suatu bangsa dalam satu negara kesatuan, sangat bergantung pada kemampuan kita
untuk memelihara keberagaman tadi, dan menghormati segala perbedaan yang ada didalamnya. Otonomi daerah
yang ingin kita perkuat, cita perlindungan terhadap hak asasi manusia yang kita bangun, ataupun kebebasan
mengeluarkan pendapat yang kita mantapkan, semuanya haruslah memperteguh kehidupan kebangsaan
dankenegaraan tadi, dan bukan sebaliknya.

Kebersamaan dalam memahami permasalahan besar dan kompleks yang sedang kita hadapi,
kebersamaan tekad untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan tadi, kebersamaan dalam menatap masa
depan, adalah kunci kekuatan dan keberhasilan kita. Karena itu, marilah kita tinggalkan rasa paling benar, paling
baik, ingin menang sendiri, atau yang serupa itu. Sebab, tidak banyak yang kita peroleh dengan hal itu.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan berkah, perlindungan, dan kekuatan kepada kita
semua dalammeneruskan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara yang tercinta ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 1 Agustus 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Leave a Reply