Pidato Promotor Amin Suma

KH. MARUF AMIN
MENIMBANG PEMIKIRAN, PERAN DAN JASA
DALAM PENGGALIAN DAN PENERAPAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI NEGARA HUKUM INDONESIA
Oleh
Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, MA., SH., MM
Promotor II
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
2
3
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
2
3
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
4
5
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
MENIMBANG PEMIKIRAN, PERAN DAN JASA
K.H. MARUF AMIN DALAM PENGGALIAN DAN
PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI NEGARA HUKUM INDONESIA
Oleh
Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, MA., SH., MM.
(Promotor II)
A. PENGANTAR

.

.
Yang terhormat ,yang mulia dan/atau yang berbahagia kaum cerdik-
pandai ,ulama dan zuama yang sangat terpelajar ,serta umara yang
terhormat ,dan hadirin-hadirat yang berbahagia ,terutama:

Rektor/Ketua Senat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul-
lah Jakarta, Prof. Dr. Komarudin Hidayat;

Anggota Senat dan/atau Dewan Guru Besar Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.S.Pd, rekan sejawat yang
bertindak selaku Promotor I dalam penganugerahan Gelar
Doktor H.C kepada K.H. Maruf Amin sekarang ini;
4
5
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia, masing-masing Bapak. Drs. H.
Suyadarma Ali, MM., dan Bapak Prof. Dr. H. Mohammad
Nuh;

Para Menteri Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, dan/atau
yang mewakili;

Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara atau yang mewakili;

Para pejabat Negara dan/atau Pemerintah, Sipil maupun Mili-
ter dan Polri;

Para Dekan atau yang mewakili semua Fakultas dalam lingun-
gan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Saudara Promovendus, K.H. Maruf Amin, beserta keluar-
ga;

Para ulama, zuama, tokoh umat dan masyarakat, serta para
tamu undangan yang berbahagia !
Usai penaikan puji – syukur ke hadirat Allah swt, dengan iringan
salawat dan salam untuk nabi dan rasul Nya, Muhammad saw, be-
serta segenap keluarga, sahabat dan umatnya; izinkan saya, Mu-
hammad Amin Suma, baik sebagai pribadi dan keluarga, maupun
sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Neg-
eri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekaligus oleh almamater seka-
ligus juga ditugasii sebagai salah seorang Promotor, menyampaikan
terima kasih yang tidak terkira dan tidak berhingga kepada semua
dan setiap pihak yang langsung maupun tidak langsung, telah mem-
berikan amanah, kepercayaan, kehormatan, masukan, dukungan,
kritik, saran dan lain sebagainya apapun nama/sebutannya — da-
lam memeroses pengusulan penganugerahan Gelar Doctor Honoris
Causa untuk Saudara K.H. Maruf Amin ini. Mulai dari penerimaan
pengusulan dan proses pembahasan sampai perbaikan, penyempur-
naan dan seterusnya dan seterusnya baik di tingkat fakultas dalam
hal ini Fakultas Syariah dan Hukum, maupun terutama di tingkat
universitas dalam kaitan ini Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
6
7
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
Hidayatullah Jakarta; bahkan insya Allah sampai penyelenggaraan
penganugerahaannya secara formal dan simbolis di hari ini, Sabtu,
5 Mei 2012 M/13 Jumadil Akhir 1433 H.
Tanpa bantuan, dukungan, kekritisan, koreksi, tantangan, dan
bahkan mungkin tidak salah dikatakan ujian dari anggota senat
yang terhormat baik di tingkat fakultas meskipun relatif homogin
bidang keilmuannya, dan lebih-lebih di tingkat senat universitas
yang notabene heterogen spesialisasi keilmuannya, mustahil bisa
pengukuhan gelar Doktor Kehormatan kepada Saudara Maruf
Amin, ini dilaksanakan hari ini. Berkat peran aktif dan keterlibatan
semua pihak dalam berbagai bentuknya yang disebutkan sebelum
inilah justru penganugerahan gelar Doctor HC ini insya Allah
lebih bisa dipertanggung-jawabkan dari banyak sisinya, bila kurang
tepat dinyatakan dari semua seginya. Termasuk dari sisi yuridis ad-
ministratif, di samping terutama dari sudut pandang pertimban-
gan ilmiah akademik dan kepatutan lainnya. Lebih-lebih dari sisi
pandang jasa-jasa besar dan luar biasa K.H. Maruf Amin melalui
pengabdian ilmu-pengetahuannya kepada umat dan masyarakat,
serta kepada agama, nusa dan bangsa Indonesia.
Sebelum menyimak biografi singkat promovendus (Kiyai Haji
Maruf Amin), izinkan sebagai Promoter II, penulis menguraikan
sedikit pohon ilmu syariah dan kesyariahan yang menjadi kelo-
laan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang menyebabkan fakultas ini memandang
perlu merespons usulan, mengusulkan dan menindak-lanjuti proses
penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa kepada Promoven-
dus dalam waktu yang relatif cukup panjang, formalnya hampir
satu setengah tahun (Januari 2011 Mei 2012).
Hadirin, terutama anggota sidang terbuka senat Al-Jamiah
yang terhormat !
Memang ada benarnya apa yang dinyatakan Huntington
Cairns, bahwa: Di dunia ini, terdapat lebih banyak masalah
6
7
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
daripada kata-kata yang dapat digunakan untuk menjelaskannya
(Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, 3). Apakah itu terkait dengan bi-
dang ilmu pengetahuan, maupun yang berhubungan dengan yang
lain-lainnya. Termasuk kesulitan para pakar ekonomi tatkala hen-
dak memformulasikan definisi ilmu ekonomi yang bersifat utuh dan
menyeluruh (jami mani; universal comprehensive). Ilmu ekonomi,
demikian simpul Walter Nicholson, merupakan bidang atau disip-
lin ilmu yang kurang jelas batas-batasnya, karena mencakup terlalu
banyak hal. Batasannya selalu berubah-ubah, dan definisi yang di-
gunakan pun sering merupakan subyek yang kontroversial sifatnya.
Orang awam menafsirkan lain, demikian pula halnya dengan para
sosiolog, antropolog dan sejarawan yang memandang ekonomi
dari sudut yang tidak sama. Bahkan di antara sesama ahli ekonomi
sendiri sering dijumpai ketidak sepakatan (Walter Nicholson, 1999,
1); dan akhirnya, sepakat untuk mengakui ketidak-sepakatan itu
sindiri. Lebih dari itu, Henry Hazlitt bahkan berani menyimpul-
kan bahwa Ilmu ekonomi dibayangi oleh lebih banyak kekeliruan
dibandingkan dengan ilmu lain yang diketahui manusia (Jeffrey Ed-
mund Curry, 2001, v).
Keluasan dan/atau malahan kekaburan definisi dan lingkup
ekonomi, ini sedikit banyak tentu berimbas pada registrasi ciri-ciri
utama dan apalagi jati diri ilmu ekonomi itu sendiri. Tidak terkec-
uali ilmu ekonomi syariah berikut ilmu hukum ekonominya yang
juga memiliki ruang-lingkup sangat luas dan bisa saja berubah-ubah
sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan. Kerumitan akan hadir
tidak sebatas pada bidang ilmu ekonomi atau bidang ilmu hukum
ekonominya itu sendiri, akan tetapi juga bisa berpengaruh tatkala
dihubungkan dengan keahlian bidang ilmu pengetahuan seseorang,
apalagi terkait dengan kepatutan dan ketepatan penganugerahan
gelar akademik tertinggi oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi.
Ungkapan Huntington di atas, tampak sesuai atau paling sedikit
tidak bertentangan dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang ber-
sifat wahyu (revelation) sekalipun dalam hal ini ilmu-ilmu keisla-
8
9
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
man dan lebih spesifik lagi dalam bidang fikih muamalah (hukum
ekonomi syariah) yang pada satu sisi menggunakan istilah-istilah
ekonomi yang sarat dengan nilai (qimah; value) yang berlaku abadi
dan universal, sementra di sisi lain memerlukan penguraian yang
sangat panjang lebar di samping meluas dan mendalam. Apapun
alasannya, yang jelas kehadiran sebuah definisi dan terutama iden-
tifikasi beberapa ciri ilmu pengetahuan, pasti merupakan hal urgen
yang tidak dapat dihindari. Termasuk mencari tahu tentang ciri-
ciri utama dan jika mungkin bahkan jati diri ilmu pengetahuan itu
sendiri dalam konteks ini ilmu fikih muamlah yang umum diterje-
mahkan dengan hukum ekononomi syariah.
A. PEMBIDANGAN ILMU AGAMA ISLAM
Sebagaimana kita tahu, di antara doktrin keilmuan Islam yang
telah baku dan mendunia adalah pemilahan bidang ilmu Islam
ke dalam tiga bingkai utama yakni: al-iman, aI-islam dan al-ihsan,
yang masing-masing juga lazim disebut dengan istilah: al-aqidah,
al-syariah
dan al-akhlaq. Dalam kalangan ahli-ahli hukum Islam (al-
ushuliyyun
), ketiga doktrin ilmu Islam/keislaman, ini lebih popu-
lar dengan sebutan ahkam itiqadiyah, ahkam khuluqiyah dan ahkam
amaliyyah
(Abdul Wahhab Khallaf, 1977, 39). Khusus untuk ah-
kam amaliyyah
, obyek kajiannya lebih tertuju (fokus) kepada perso-
alan hubungan antara manusia dengan Allah (hablun min Allah) dan
hubungan antara manusia dengan sesama manusia (hablun min al-
nas
) di samping hubungan antara manusia dengan lingkungan atau
alam sekitarnya (hablun min al-alamin). Dalam literatur fikih klasik,
istilah hablun min Allah biasa disebut dengan fikih ibadah; sementara
untuk hablun min al-al-nas dan hablun min al-alamin, diistilahkan
dengan fikih muamalah. Jelasnya, para pakar fikih salah satunya
Ibn Juzay (693 741 H) terbiasa membedakan pembidangan ilmu
fikih ke dalam fikih ibadah dan fikih muamalah (Ibn Juzay, [t.t.],
7).
Pembidangan keilmuan semacam ini, disengaja atau tidak, dan
8
9
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
disadari atau tidak, dapat dilacak dari hampir atau bahkan semua
dan setiap kitab-kitab fikih/hadis-hadis hukum klasik yang meng-
gunakan pendekatan abwab al-fiqhiyyah (pembababan fikih) yang
kebanyakan pengarang (muallifnya) dari kalangan ahli-ahli fikih,
memulai karya-karya monumentalnya dengan bab/kitab ibadah
yang ditandai dengan sub-bab bersuci (al-thaharah). Usai persoalan
ibadah, barulah para ahli hadis hukum dan terutama para ahli fikih,
membahas fikih mumalah yang umumnya diawali dengan kitab/
bab al-ahwal al-syakhshiyyah (hukum keluarga) khususnya munaka-
hat (perkawinan). Baru kemudian diikuti dengan pembahasan ten-
tang persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan harta benda
(al-amwal) terutama bidang perniagaan/perdagangan dan lain-lain
yang terkait dengan persoalan ekonomi dan keuangan pada umum-
nya.
B. SEKILAS FIKIH MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYA-
RIAH

Fikih muamalah memiliki ruang-lingkup yang sangat luas, teru-
tama di zaman modern sekarang ini. Dr. Rafiq Yunus al-Mashri,
penulis kitab Fiqh a-Muamalat al-Maliyyah, misalnya, membentang-
kan fikih muamalah dengan cakupan yang sangat luas; mulai dari
persoalan harta (al-mal), kepemilikian (al-milk) dan perikatan (al-
aqd
) yang bersifat klasik dalam arti baku, sampai kepada persoalan-
persoalan muamalah kontemporer (al-muamalat al-haditsah; eco-
nomic contemporer
) seperti perkongsian dalam waktu (al-musyarakah
fi-al-waqt
; time share), pencucian uang (ghusl al-amwal; money laun-
dring
), transksi elektronik (al-tijarah al-ilektroniyyah; electronic transac-
tion
) dan lain-lain.
Di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta umumnya dan Fakultas Syariah dan Hukum khususnya
yang oleh bangsa dan Negara diamanati untuk melakukan transfer
of knowledge
berdasarkan pendekatan yang bersifat integrated, al-
hamdulillah Fakulats Syariah dan Hukum telah memiliki kekhusu-
10
11
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
san tersendiri dalam melakukan integrasi bidang ilmu dimaksud
sedemikian rupa mulai dari pemaduan nama fakultas, obyek kajian,
penataan kurikulum, pembenahan silabus dan pengemasan sumber
rujukan (referensi) sampai kepada proses pengajaran dan pembela-
jaran dan bahkan penciptaan lingkungan yang pada intinya beru-
saha untuk melakukan quranisasi ilmu pengetahuan dan kehidupan
sebagaimana dapat direnungkan dalam gambar di bawah ini:
Quranisasi ilmu hukum dan ekonomi bagi Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah suatu hal yang
niscaya dan menjadi suatu keharusan. Sebab, sebagaimana disim-
pulkan para ahli di antaranya Abdur Rahman I. Doi, Allah is the Law
Giver = Allah-lah pemberi (pembuat) hukum
; justice is Allahs attribute,
and to stand firm for justice is to be a witness to Allah
= Keadilan adalah
sifat Allah; dan penegakkannya yang kokoh adalah kesaksian ke-
pada Allah (Abdur Rahman I. Doi, 2002, 2 5).
Gambar di atas mengisyaratkan usaha FSH UIN Jakarta untuk
memulai dan meneruskan semua upaya yang melandaskan semua
dan setiap ilmu tidak kecuali ilmu hukum dan ekonomi apalagi ilmu
10
11
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
syariah kepada wahyu Allah (Alquran) dan sunnah nabi Muham-
mad saw (Al-hadits); baru kemudian dijabarkan atau menjabar-
kan oleh/dengan hasil usaha pemikiran (fatwa-ijtihad) para ahli
dan para pihak yang berwenang untuk kemudian dituangkan ke
dalam bentuk karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, yuris-
prudensi dan lain-lain. Termasuk tentunya Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia (MARI), Fatwa Dewan Syariah Na-
sional (Fatwa DSN), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan
Menteri Keuangan (Permenkeu), dan lain-lain yang karena satu dan
lain hal, terutama atas dasar pertimbangan teknis, tidaklah mung-
kin bisa disebutkan satu-persatu di dalam pidato yang terbatas ini.
Yang jelas, gambar di atas menyimbolkan integrasi keilmuan yang
serba Islami dalam konteks yang utuh dan menyeluruh dengan me-
madukan antara wahyu dan pemikiran, antara ayat-ayat qauliah dan
kauniah, antara sumber-sumber naqliah dan akliah, antara pendeka-
tan berbasis kalam Allah dan sunnah Allah, antara ilmu syariah dan
ilmu hukum, antara Alquran Alkarim dan peraturan perundang-
undangan, antara jurisprudensi dan pembaruan hukum, dan begitu-
lah seterusnya.
C. SEGI TIGA EMAS ILMU KELOLAAN FSH
UIN JAKARTA

Satu hal yang tidak mungkin dilupakan terkait dengan perkemban-
gan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah
peran lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi dalam ber-
bagai jenjang dan tingkatannya, termasuk dalam hal ini Universi-
tas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam mana Fakultas
Syariah dan Hukum merupakan salah satu fakultas yang ada di
dalamnya. Fakultas Syariah IAIN yang kemudian menjelma men-
jadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
oleh umat dan bangsa diberi amanah supaya mengelola bidang ilmu
syariah, ekonomi syariah dan ilmu hukum yang kemudian dibaku-
12
13
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
kan dengan istilah SEGI TIGA EMAS BIDANG ILMU KELO-
LAAN FSH UIN JAKARTA
. Ketiga bidang ilmu pengetahuan
yang dimaksudkan adalah: ilmu syariah, ilmu ekonomi syariah dan
ilmu hukum dengan gelar akademik S-1-nya masing-masing: Sar-
jana Syariah (disingkat, S.Sy), Sarjana Ekonomi Syariah (disingkat,
S.E.Sy), dan Sarjana Hukum (disingkat, SH).
Bidang ilmu syariah, pengelolaan dan pengembangannya di-
percayakan kepada tiga program studi senyawa yang ada di FSH,
masing-masing adalah: Program Studi Ahwal Syakhshiyyah untuk
hukum keluarga Islam, Program Studi Perbandingan Mazhab dan
Hukum untuk bidang ilmu perbandingan mazhab dan hukum, serta
Program Studi Jinayah-Siyasah Syariyyah untuk pidana Islam (ji-
nayah
) dan politik Islam (siyasah syariyyah). Sedangkan untuk bi-
dang ilmu ekonomi Islam/syariah dan ilmu hukum, masing-masing
pengelolaannya dipercayakan kepada Program Studi Mumalah
(Ekonomi Islam) dan Program Studi Ilmu Hukum.
Pembidangan ketiga ilmu kelolaan FSH UIN Jakarta, ini tidak
terjadi secara tiba-tiba; akan tetapi, melalui proses sejarah yang se-
lain terbilang panjang, juga insya Allah dapat dinyatakan sangat
matang. Panjang, mengingat sejak di masa-masa awal didirikan
Fakultas Syariah IAIN Jakarta (1967 2002) sampai mejadi Fakul-
tas Syariah dan Hukum UIN Jakarta (2002 sekarang), fakultas ini
telah menaruh kepedulian serius dan mendalam terhadap ilmu-ilmu
syariah termasuk muamalah (ekonomi Islam) di satu pihak dan ilmu
hukum di pihak lain. Sedangkan matang, karena setiap perubahan
selalu dibahas dan didiskusikan secara terencana, berkesinambun-
gan dan kontinyu baik di tingkat universitas maupun lebih-lebih di
tingakt fakultas.
Rumpun ilmu ekonomi Islam/ekonomi syariah, kala itu masih
berada dalam naungan ilmu-ilmu syariah yang memiliki cakupan
sangat luas atau bahkan tidak bertepi seperti terungkap dalam ada-
gium syariah yang menyatakan: = Ilmu
syariah itu [keluasan dan kedalamannya] laksana lautan yang tidak
12
13
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
bertepi. Namun, begitu penting aspek ekonomi dalam kehidupan
manusia, Fakultas Syariah-pun kemudian membuka Jurusan Mu-
malah di samping Jurusan Qadha (Peradilan Agama) di awal-awal
tahun 1970-an. Hanya saja, istilah Muamalah waktu itu belum iden-
tik benar dengan ekonomi syariah sebagaimana yang berkembang
di kemudian hari, mengingat masih dimaknakan dengan perdata
dan pidana Islam. Belakangan, setelah Fakultas Syariah IAIN men-
jadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN, lingkup keilmuan jurusan
ekonomi Islam fokus ditangani oleh Program Studi Muamalat se-
bagaimana terlihat jelas dalam bentuk-bentuk konsentrasi pemina-
tan selanjutnya yakni: Perbankan Syariah, Asuransi Syariah serta
Manajemen zakat dan Wakaf. Sedangkan pidana dan ketatanega-
raan Islam, dikelola oleh Prodi Jinayah Siyasah Syariyyah.
Terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, ada disiplin
ilmu yang kemudian berkembang pesat dengan sebutan hukum
ekonomi syariah, yang sesungguhnya merupakan padanan kalau
kurang tepat dikatakan penerjemahan belaka dari istilah fikih mua-
malah yang telah baku dan mendunia selama ini. Sebutan Hukum
Ekonomi Syariah, semakin mendapatkan posisinya yang bukan
saja mantap secara keilmuan, akan tetapi juga menguat secara legal
formal berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 36 tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan
Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama yang
secara tegas mengakui esksistensi dan pengembangan bidang ilmu
Hukum Ekonomi Syariah/Muamalh (Lampiran Permenag RI, No.
36 Tahun 2009, Nomor 1 angka 2, huruf e). Eksistensi dan terutama
posisi ilmu hukum ekonomi syariah sebagaimana akan disebutkan
nanti, semakin menguat tatkala mendapatkan pengakuan formal
dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).
Mengenai konsep segi tiga emas bidang ilmu kelolaan FSH UIN
Jakarta itu sendiri, secara mudah dapat difahami dalam gambar di
bawah ini:
14
15
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
Memperhatikan segi tiga emas bidang ilmu kelolaan FSH – UIN
Jakarta, tampak relevan dengan keahlian ilmu pengetahuan yang
didalami dan digeluti K.H. Maruf Amin dalam aktifitas keseha-
riannya dalam waktu lebih kurang 20 tahun sejak menjabat Ketua
Komisi Fatwa sampai menjadi salah seorang Ketua dan bahkan
Koordinator Ketua Majelis Ulama Indonesia di samping terutama
dengan kapasitasnya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan
Syariah Nasional (BPH DSN). Paling sedikit dengan dua bidang
ilmu yang disebutkan di atas yakni ilmu syariah dan ilmu ekonomi
syariah sebagaimana akan segera disimak.
14
15
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
E.PEMIKIRAN, PERAN DAN JASA LUAR BIASA K.H.
MARUF AMIN DALAM KONTEKSTUALISASI, SOSIAL-
ISASI DAN TAQNINISASI FIKIH MUAMALAH

Adalah Anggota Senat dan Guru Besar bidang akademik Uni-
versitas Islam Negeri (UIN) Syariaf Hidayatuah Jakarta yang me-
nyetujui dan kemudian mengusulkan kami berdua (Prof. Dr. H. M.
Atho Mudzhar, M.S.Pd dan Prof. Dr. H.M. Amin Suma, MA., SH.,
MM.) masing-masing menjadi Promotor I dan Promotor II dalam
penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan kepada Saudara K.H.
Maruf Amin sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Rek-
tor UIN Syarf Hidayatullah Jakarta, Nomor UN 01 /R/HK.005
tertanggal 26 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Promotor pada
Penganugerahan Gelar Doctor H.C. kepada K.H. Maruf Amin.
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor di atas dan senafas den-
gan hasil pertemuan tim pendukung pidato ilmiah bersama kedua
promotor pada tanggal 26 Maret 2012 M/03 Jumadil Akhir 1433
H, telah ada kesesuaian persepsi antar promotor I dan II dalam
penyampaian pidato Promotor ini. Promotor I lebih mengacu ke-
pada hal-hal yang bersifat ilmiah akademik (keilmuan) tanpa harus
dimaknai tidak boleh bersentuhan sama sekali dengan hal-hal yang
bersifat administratif-yuridis; sementara Promotor II, dengan tugas
tambahannya sebagai Dekan Fakultas, lebih berorientasi kepada
hal-hal yang bersifat yuridis – administratif di samping prosedur
dan proses menuju penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa
kepada promovendus. Tetapi, juga tentu dengan tetap memperha-
tikan aspek-aspek ilmiah akademiknya yang melekat dengan dasar-
dasar pertimbangan keilmuan Saudara Promovendus.
Oleh itu, terhadap hal-hal yang terkait dengan pertimbangan
ilmiah akademik dalam konteks ini ilmu fikih muamalah atau hu-
kum ekonomi syariah, secara khusus izinkan saya sebagai Promo-
tor II menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Promotor I
16
17
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
(Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, M.S.Pd.), yang dengan serba luas
dan mendalam telah menyusun dan menyampaikan pidato Promo-
tornya dalam kesempatan terhormat ini, sebagaimana kita saksikan
dan nikmati bersama. Sungguhpun demikian, dalam rangka saling
isi dan memperkuat argumentasi keilmuan dan lainnya yang telah
dibentangkan Promotor I, dengan hormat perkenankan pula saya
memohon izin kepada hadirin terutama kepada Prof. Atho untuk
juga menyampaikan beberapa alasan mengapa Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
memandang tepat untuk mengusulkan penganugerahan Gelar
Doctor Honoris Causa atas nama K.H. Maruf Amin dalam bidang
Hukum Ekonomi Syariah ?

F. ALASAN PENGANUGERAHAN GELAR DOCTOR HON-
ORIS CAUSA KEPADA K.H. MARUF AMIN

Ada beberapa alasan mengapa Fakultas Syariah dan Hukum
mengusulkan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa terh-
adap K.H. Marif Amin. Beberapa alasan yang dimaksudkan ada-
lah sebagai berikut:
1.Alasan Yuridis – Administratif
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No-
mor 178/U/2001 Tentang Gelar Dan Usulan Perguruan Tinggi,
menyatakan bahwa: Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris
Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar
biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyaraka-
tan dan/atau kemanusiaan (Pasal 14). Syarat bagi calon penerima
gelar Doktor Kehormatan adalah:
1. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana;
2. Berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu
pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/
atau kemanusiaan;
Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor Ke-
16
17
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
hormatan adalah universitas dan institut yang memiliki wewenang
menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor sesuai ketentuan
yang berlaku (Pasal 15 ayat (1) dan (2)).
Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh
senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut yang
dimiliki [memiliki] wewenang. Pemberian Gelar Doktor Kehor-
matan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan tata cara yang berlaku di universitas/institut yang bersang-
kutan. Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Rektor kepada Menteri dengan
disertai pertimbangan lengkap atas karya jasa yang bersangkutan
(Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3)).
Sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Peraturan Menteri Pen-
didikan Nasional di atas, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang menjunjung tingggi asas tiga Pro yakni:
profesional – prosedural – proporsional dalam melaksanakan tugas
dan amanah yang diembannya, insya Allah telah melakukan proses
verifikasi baik yang bersifat administratif maupun yuridis terhadap
hal-hal yang terkait dengan penganugerahan Gelar Doktor Honoris
Kausa kepada siapapun, termasuk untuk tidak mengatakan teru-
tama kepada Saudara Maruf Amin sekarang ini.
Mula-mula, FSH menerima surat resmi pengusulan pen-
ganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dari tim Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Pusat yang diketuai oleh Prof. Dr. H. M. Umar
Shihab, MA., kemudian diikuti oleh beberapa lembaga lainnya
baik dari lingkungan perguruan tinggi maupun lembaga keilmuan
khususnya dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli
Ekonomi Syariah (IAEI) dan lainnya. Berdasarkan beberapa usulan
lembaga akademik dan/atau keilmuan itulah maka FSH UIN Ja-
karta menyelenggarakan rapat senat fakultas pada tanggal 22 Maret
2011 M/18 Rabiul Akhir 1432 H.
Setelah melalui diskusi dan pembahasan cukup meluas, pan-
jang dan mendalam, senat fakultas memberikan persetujuan dan
18
19
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
sekaligus kepercayaan kepada fakultas untuk membentuk tim
khusus yang bertugas memverifikasi, mengkaji dan memeroses usu-
lan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa dimaksud. Tim
yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas No-
mor: 53 tanggal 12 Juli 2011 Tentang Pembentukan Tim Penyiapan
Pengusulan Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa terhadap
K.H. Maruf Amin, itu telah melaksanakan tugas dan wewenang-
nya dengan mengadakan bebarapa kali rapat dan/pertemuan inter-
nal maupun eksternal.
Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan senat fakultas, tim
FSH melengkapi dan memeroses semua persyaratan yang diperlu-
kan bagi pengajuan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa,
guna diajukan ke pihak universitas dalam hal ini Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta supaya menganugerahkan Gelar
Doctor Honoris Causa kepada K.H. Maruf Amin dalam bidang
Hukum Ekonomi Syariah. Meski sebelumnya sempat terjadi perde-
batan dan perbedaan pendapat tentang bidang keilmuannya antara
perbankan syariah dan hukum ekonomi syariah, pada akhirnya
disepakati bahwa Gelar Doktor Kehormatan yang tepat diberikan
kepada K.H. Maruf Amin adalah dalam bidang Hukum Ekonomi
Syariah.
Setelah mengalami proses dan lagi-lagi verifikasi secukupnya,
universitas kemudian membentuk Tim Khusus bidang akademik
yang beranggotakan 15 orang Profesor sebagai tim Penilai Pen-
ganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa atas nama K.H. Maruf
Amin dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, melalui Surat Tu-
gas dari Rektor Nomor: Un. 01/R/Kp.014/387/2011 tertanggal 31
Agustus 2011.
Tim Kerja mengadakan rapat pada hari kamis, 20 Oktober 2011,
yang pada intinya tim menerima dan menyetujui supaya menindak-
lanjuti pengusulan penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa
kepada K.H. Maruf Amin. Di antara dasar pertimbangannya, to-
koh ini selain dikenal dan terkenal menguasai bidang ilmu agama
18
19
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
Islam pada umumnya, juga sangat mumpuni keahlian dan dalam
bidang fiqhiyah, termasuk untuk tidak menyatakan terutama dalam
bidang fikih muamalah mulai dari yang klasik masa lalu — sam-
pai yang kontemporer masa mutaakhkhir sekarang — seiring dengan
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di
Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Termasuk dalam
hal reinterpretasi, regulasi, sosialisasi dan lain sebagainya.
Guna mematangkan dan memastikan kelayakan penganugera-
han Gelar Doctor Honoris Causa kepada K.H. Maruf Amin dalam
bidang Hukum Ekonomi Syariah, universitas mengadakan rapat
senat guru besar bidang akademik sebanyak dua kali, masing-mas-
ing tanggal 15 dan 20 Maret 2012 Masehi. Termasuk dari sudut
pandang yuridis administratif. Setelah melalui diskusi dan pem-
bahasan yang terbilang meluas dan mendalam, di samping melebar
dan meliputi banyak hal bahkan tergolong panjang dan cenderung
alot, senat universitas pada akhirnya sepakat untuk mengabulkan
usulan Fakultas Syariah dan Hukum kepada Universitas Islam
Negeri syarif Hidayatullah Jakarta terkait dengan pengusulan pen-
ganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa (Dr. HC.) kepada K.H.
Maruf Amin.

2. Alasan Ilmiah – Akademik
Sesuai dengan diktum KEMENDIKNAS RI di atas, Saudara
Kiyai Maruf Amin adalah seorang sarjana, sebagaimana dapat
dibuktikan dengan ijazahnya yang diperoleh dari Fakultas Ush-
uluddin Universitas Ibnu Khaldun Jakarta pada tahun 1967, NBP
1099 dengan N0. Ijazah 504. Satu hal yang menarik terkait dengan
pendidikan calon penerima Gelar Dr. HC., adalah bahwa untuk
kurun waktu tahun 1960-an seperti hadirin ketahui, situasi politik
Indonesia jelas sangat tidak kondusif untuk dunia pendidikan ting-
gi, dan karenanya maka tidaklah mengherankan manakala banyak
aktivis 1960-an sampai 1970-an yang terpaksa atau dipaksa tidak
bisa menamatkan perkuliahannya di perguruan tinggi walau untuk
20
21
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
tingkat sarjana muda (BA) sekalipun. Sementara Maruf Amin, di
tengah-tengah situasi politik nasional yang demikian sulit dan tidak
menentu, justru masih tetap ia jalani dan ternyata sukses menyele-
saikan perkuliahannya. Di sinilah terletak salah satu titik kelebihan
Maruf Amin terkait dengan pendidikan tingginya.
Kondisi demikian, tentu saja mengisyaratkan kecerdasan in-
telektual yang bersangkutan di satu pihak di samping merupakan
ketekunan dan keuletannya dalam menuntut ilmu pengetahuan
di perguruan tinggi di pihak lain. Untuk ukuran kebanyakan
masyarakat Indonesia khususnya dan bahkan masyarakat internasi-
olnal pada umumnya, gelar Sarjana Muda di tahun-tahun 1960-an,
bahkan sampai di tahun-tahun 1970-an, jelas merupakan prestasi
dan prestise tersendiri bagi penyandang gelar akademiknya mengin-
gat gelar kesarjanaan di waktu-waktu itu hanya bisa diraih dengan
bersusah payah oleh orang-orang tertentu yang memiliki kecer-
dasan dan kecakapan di atas rata-rata kecerdasan dan kecakapan
kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Beralih ke pertimbangan berjasa luar biasa dalam pengem-
bangan disiplin ilmu pengetahuan, kebudayaan, teknologi, ke-
masyarakatan dan/atau kemanusiaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf b, Saudara promovendus (Maruf Amin),
jelas memiliki jasa-jasa yang terbilang luar biasa dalam pengemban-
gan disiplin ilmu pengetahuan agama Islam pada umumnya dan
bidang hukum Islam (fikih) pada khususnya. Terlebih lagi dalam
bidang fikih muamalah atau ilmu hukum ekonomi syariah yang
pengakuannya dalam bidang ini telah diterima oleh senat fakultas
maupun senat universitas. Kemampuannya dalam mengkaji fikih
muamalah yang termaktub dalam sejumlah kitab kuning (klasik)
maupun kitab putih (kontemporer) yang paling tidak sebagiannya
kemudian dia tuangkan ke dalam sejumlah makalah dan terutama
dalam bentuk buku, mengisyaratkan kemampuan yang bersangku-
tan dalam bidang hukum ekonomi syariah.
Karya-karya ilmiah yang dimaksudkan terutama tertulis da-
20
21
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
lam bentuk buku, yakni: Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (diter-
bitkan oleh el-SAS, Jakarta, 2008), Fatwa Produk Halal Melindungi
dan Menenteramkan
(Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010), Prospek
Cerah Keuangan Syariah di Indonesia
(Pena Nusantara, Jakarta, 2011)
dan terutama Era Baru [Hukum] Ekonomi Islam Indonesia Dari Fikih
ke Praktek Ekonomi Islami
(Jakarta: el-SAS, 2011). Belum termasuk
belasan hingga puluhan makalah dalam berbagai bidang, terutama
bidang hukum ekonomi syariah. Di antara makalah yang relevan
dengan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan yang ber-
sangkutan adalah: Perkembangan, Kebijakan dan Tantangan Industri
Keuangan Syariah di Indonesia
, (MES, Agustus 2005), Politik Hukum
Ekonomi Syariah (Refleksi Kebijakan MUI Dalam Pengembangan Ekono-
mi Syariah di Indonesia
(Jakarta, 5 Juli 2007), Strategi Pengembangan
Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Syariah
(Uni-
versitas Paramadina, 2 April 2008), Fatwa DSN – MUI dan Implemen-
tasinya pada Lembaga Keuangan Syariah
(Kementerian Agama RI, 11
Juni 2011), Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga dan Pengaruhnya
Bagi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS),
(7 Juni 2011),
Kepatuhan Prinsip Syariah Vs Pemenuhan Kebutuhan Nasabah (Bank
Indonesia, 2008), Penyelesaian Sengketa Transaksi Ekonomi Syariah
(HISSI, 18 Juni 2011), dan lain-lain.
Lepas dari kekurangan dan keterbatasan atau malahan ada
yang memandangnya sedikit kontroversial terhadap sebagian pe-
mikiran Maruf Amin, yang jelas kehadiran fatwa-fatwanya ban-
yak yang senafas dan selaras dengan perubahan hukum fikih di satu
pihak dan perubahan masyaraat di pihak lain. Sebagaimana kita
tahu, bahwa hukum berubah tidak semata-mata karena perbedaan
waktu dan ketidaksamaan tujuan; akan tetapi, juga disebabkan per-
bedaan kepentingan, politik dan lain-lain (D.J. Galligan, 2007, 27).
Maruf Amin telah menunjukkan kemampaun dan kecakapannya
yang khas dalam berdiplomasi dan memediasi dunia fatwa dengan
berbagai pihak terkait.
Jasa luar biasa lainnya dalam diri KH Maruf Amin terkait
22
23
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
dengan hukum ekonomi syariah adalah keterlibatan aktifnya dalam
merumuskan, mensosialisasikan, dan mentaqninkan fatwa-fatwa
Majelis Ulama Indonesia umumnya dan Fatwa-Fatwa Dewan Sya-
riah Nasional pada khususnya. Terhitung sejak awal-awal tahun
2000-an dan lebih-lebih setelah tahun 2005 sekarang, Maruf Amin
dalam kedudukannya sebagai Ketua Komisi Fatwa dan kemudian
Koordinator Harian Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat sampai
sekarang, hampir dapat dipastikan selalu terlibat aktif dengan dunia
fatwa MUI baik melalui pintu-pintu Komisi Fatwa terutama selama
yang bersangkutan menjadi Ketua Komisi Fatwa sepeninggal al-
maghfurulah Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML (1917 – 2001), mau-
pun melalui jendela fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam
kedudukannya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian DSN.
Masih terkait dengan peran dan jasa luar biasa K.H. Maruf
Amin dalam bidang hukum ekonomi syariah, adalah keterlibatan
langsung yang bersangkutan sebagai Wakil Ketua Komite Ahli
Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999 sekarang)
dalam rangka positivisasi dan/atau taqninisasi fatwa-fatwa Dewan
Syariah Nasional melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam
bidang perbankan syariah, maupun Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia terutama terkait dengan lembaga keuangan
syariah non bank khususnya asuransi syariah, lembaga pembiayaan
syariah, pegadaian syariah dan lain-lain.
Baik fatwa-fatwa Komisi Fatwa Mejelis Ulama Indonesia (KF-
MUI) maupun fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Mejelis Ula-
ma Indonesia (DSN-MUI) yang jumlahnya telah melampaui se-
ratusan, itu sebagian besar daripadanya kini telah dihimpun dalam
buku yang khas Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Buku
dimaksud ialah Buku Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975
setebal 961 halaman dan memuat 102 Fatwa Komisi Fatwa MUI,
belum termasuk belasan hingga puluhan keputusan Ijtima Ulama
Indonesia dan belasan rekomendasi kepada berbagai pihak khusus-
nya kepada Pemerintah Republik Indonesia, merupakan bukti nya-
22
23
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
ta peranan dan keterlibatan aktif Maruf Amin dalam dunia fatwa
dan/atau ijtihad dan penerapan hasil-hasilnya di tengah-tengah
masyarakat luas. Demikian pula dengan Himpunan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang me-
muat 80-an fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah di
Indonesia, yang tebal halamannya hampir mencapai 700-an.
Kehadiran Buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
dan terutama Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, ini pal-
ing sedikit turut mengiringi dan mengimbangi kehadiran kitab/buku
fatwa-fatwa kontemporer yang dihasilkan oleh dunia Islam lainnya.
Sebutlah semacam Accounting and Auditing Organization for Islamic Fi-
nancial Institutions (AAOIFI)
di Bahrain dan Islamic Financial Services
Board (IFSB)
di Malaysia. Kehadiran fatwa Dewan Syariah Nasion-
al yang eksistensinya diakui oleh dunia Islam internasional, paling
tidak telah memberikan dampak positif tersendiri bagi kepedulian
umat Islam Indonesia terhadap eksistensi dan pemajuan hukum
ekonomi syariah. Pengkuan itu secara langsung mapun tidak lang-
sung, berarti pengakuan pula terhadap pemikiran, peran dan jasa
Kiyai Maruf Amin terhadap hukum ekonomi syariah.
Benar bahwa kedua Buku Himpunan (Fatwa Komisi Fatwa dan
Fatwa Dewan Syariah Nasional) ini bukan karya pribadi Kiyai Amin
sebagaimana beberapa atau sejumlah kitab fatwa yang ditulis oleh
mufti-mufti mandiri semisal Ibnu Taymiyah (661-728 H/1263-1328
M) dengan Majmu al-Fatawa-nya, atau Al-Fatawa yang merupakan
kumpulan fatwa al-Syeikh Muhammad Mutawalli al-Syarawi, dan
fatwa-fatwa yang dihasilkan tokoh-tokoh yang lain-lain; tetapi, ket-
erlibatan kiyai Amin dalam kedua buku Himpuan Fatwa yang dis-
ebutkan sebelum ini, jelas mencerminkan peran utamanya sebagai
ulama Islam di satu pihak, dan sebagai seorang manajer perumu-
san dan pembentukan fatwa di pihak lain. Kerja keras dan jasa luar
biasa Maruf Amin dalam hal dunia fatwa, dalam kadar tertentu
mengingatkan Promotor akan kepesertaan aktif seorang peneliti
utama dalam penelitian kolektif di lingkungan perguruan tinggi.
24
25
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
Perguruan tinggi tetap mengakui keberadaan penelitian kolektif
yang dilakukan oleh tim dan/atau oleh banyak orang (team work), di
samping penelitian individual yang dilakukan oleh orang perseoran-
gan. Dalam dunia penelitian kolektif, peneliti utama yang biasanya
ditempatkan sebagai pemimpin apapun sebutannya, misalnya ketua
tim, konsultan dan atau lainnya, memiliki hak untuk memperoleh
angka kredit sebagai peneliti dengan perimbangan berkisar antara
60 %; sementara para pembantu penelitinya hanya mendapatkan
angka kredit sebesar 40 %. Manakala analogi (al-qiyas) ini dapat
diterima kebenarannya, maka angka kredit karya ilmiah dari Him-
punan fatwa yang dilahirkan Ki Maruf Amin dan kawan-kawan,
sudah tentu melebihi para anggota penghimpun fatwa-fatwa yang
lainnya. Baik dalam buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indo-
nesia maupun dalam buku Fatwa Dewan Syariah Nasional, nama
K.H. Maruf Amin terpampang sebagai orang pertama di dalam
tim dimaksud.
Satu hal penting yang tidak bisa dielakkan dari keberadaan
Himpunan Fatwa Majelis Ulma Indonesia dan terutama Him-
punan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
terkait dengan pengembangan hukum ekonomi syariah adalah bu-
kan hanya eksistensinya yang telah diakui oleh para teoritisi mau-
pun praktisi ekonomi dan keuangan Islam/Syariah; akan tetapi,
lebih dari itu, juga kenyataan yang menunjukkan bahwa fatwa-
fatwa Dewan Syariah Nasional telah banyak dijadikan rujukan dan
penguatan oleh beberapa lembaga Negara/keuangan di Indonesia.
Adalah Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum
(UUD-NRI-1945, Pasal 1 ayat (3). Sebagai Negara hukum, Indo-
nesia sangat menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan
termasuk di dalamnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan tidak
terkecuali Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Pendapat umum memang menyatakan bahwa fatwa Maje-
lis Ulama Indonesia termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional-
24
25
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
nya tidak bersifat mengikat secara hukum positif; tetapi pada saat
yang bersamaan, juga tidak ada peraturan perundang-undangan
yang melarang (mengharamkan, dalam istilah agama) keberlakuan
atau pemberlakuan fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan
Syariah Nasional justru memiliki kekuatan hukum yang befsifat
mengikat karena adanya pengakuan dan pengukuhan dari sejum-
lah atau minimal beberapa peraturan perundang-undangan misal-
nya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah, sejumlah Peraturan Bank Indonesia
(PBI) dan beberapa Peraturan Menteri Keuangan dan/atau menteri
terkait lainnya.
Kecuali itu, fatwa-fatwa kontemporer Dewan Syariah Nasion-
al, bersamaan dengan fatwa-fatwa kontemporer dunia Islam yang
lain yang disebutkan sebelum ini, juga telah nyata-nyata dijadikan
referensi penting di berbagai perguruan tinggi Indonesia maupun
dunia lainnya. Termasuk untuk tidak mengatakan terutama di ling-
kungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
syarif Hidayatullah Jakarta yang sebentar lagi insya Allah hendak
menganugerahkan Gelar Doktor Kehormatan kepada K.H. Maruf
Amin, salah seorang, diulangi sekali lagi, salah seorang arsitektur
positifisasi dan taqninisasi fikih muamalah ke dalam sistem hukum
Indonesia melalui pintu hukum ekonomi Islam/Syariah.
Masih terkait dengan pertimbangan jasa luar biasa K.H. Maruf
Amin dalam bidang hukum ekonomi syariah ialah kenyataan pula
bahwa dalam banyak kasus, Fatwa Dewan Syariah Nasional men-
jadi salah satu inspirasi dan sekaligus sebagai salah satu acuan bagi
keberadaan buku-buku serupa di Indonesia. Sebutlah misalnya
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbitan Mahkamah
Agung Republik Indonesia (MARI) yang menghimpun 4 BUKU,
tersusun atas 43 BAB dengan 790 Pasal.
KHES ini memuat materi ilmu ekonomi syariah dan kesyaria-
han (fikih muamalah) yang terbilang sangat luas meskipun belum
tepat untuk dikatakan bersifat komprehensif khususnya dalam bi-
26
27
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
dang hukum ekonomi syariah (fikih muamalah). Mulai dari hal-hal
yang bersifat umum, dasar dan baku semisal Ketentuan Umum,
Subyek Hukum, Amwal (Buku I), Tentang Akad, Jual-Beli/Bai,
Syirkah, Mudharabah, Muzaraah, Musaqah, Khiyar, Ijarah, Ka-
falah, Hawalah, Rahn, Wadiah, Ghashab dan Itlaf, Wakalah,
Shulh, Pelepasan Hak, Tamin, Obligasi Syariah Mudharabah,
Pasar Modal, Reksadana Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Sya-
riah, Obligasi Syariah, Pembiayaan Multi Jasa, Qardh, Pembiayaan
Rekening Koran Syariah, dan Dana Pensiun Syariah (Buku II),
sampai kepada persoalan Zakat dan Hibah (Buku III), serta Akun-
tansi Syariah (Buku IV), ada dan diatur dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (M. Amin Suma, 2012, 3).
Setara dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Men-
teri Keuangan terkait dengan ihwal lembaga-lembaga keuangan
syariah non bank, Buku KHES, kehadirannya jelas memiliki keung-
gulan tersendiri dibandingkan dengan buku-buku serupa atau yang
sama-sama memuat hukum ekonomi dan keuangan syariah. Pasal-
nya ? Mengingat pemberlakuan buku KHES, ini ditopang oleh Pera-
turan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008
yang pada intinya menginstruksikan para hakim dalam lingkungan
Peradilan Agama agar dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan
kehakiman di bidang sengketa ekonomi syariah agar berpedoman
pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mah-
kamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan
oleh undang-undang (UUD-NRI-1945, Pasal 24 A).
Hal penting lain terkait peran dan jasa Maruf Amin yang in-
sya Allah juga layak dikemukakan di sini ialah bahwa kehadiran
Fatwa Dewan Syariah Nasional bersama-sama dengan Peraturan
Bank Indonesia (PBI), Peraturan Menteri Keuangan dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia (NHI) yang
26
27
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
nyata-nyata beragama dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dengan
jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia pula, ini tentu
akan memberikan martabat (prestasi dan prestise) tersendiri bagi
negeri ini dalam kancah pergaulan hukum ekonomi dan keuangan
Islam/syariah seiring dengan pembukuan dan pembakuan hukum
ekonomi dan keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang cu-
kup pesat di berbagai belahan dunia sekarang ini. Maha Benar da-
lam kalam Nya yang menyatakan:

Kami akan memperlihatkan kepada mereka [orang-orang yang tidak
mempercayai Alquran], tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap wilayah
bumi (penjuru dunia) dan pada diri mereka sendiri, sampai benar-benar
jelas bagi mereka, bahwa Al-quran itu adalah benar (adanya). Tidakkah
cukup bahwa sesungguhnya Rabb-mu itulah yang akan menjadi saksi atas
segala sesuatu ?
(Fushshilat (41): 53).
Setelah dunia termasuk Indonesia mengalami berbagai macam
persoalan ekonomi dan keuangan dalam kurun waktu yang terbil-
ang panjang, baru sekitar seperempat hingga separoh abad terakh-
irlah sistem hukum ekonomi dan keuangan syariah kembali dilirik
umat manusia dalam rangka mencari dan menemukan sistem hu-
kum ekonomi yang lebih adil dan merata, yakni hukum ekonomi
syariah yang berpemerataan dan berkeadilan, atau berkeadilan dan
berpemerataan sebagaimana termaktub dalam surat al-Hasyr (59):
7.
Kehadiran fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dalam bidang
ekonomi dan keuangan syariah, jelas memiliki nilai guna dan daya
dukung tersendiri di Indonesia, terutama dalam konteks pemedo-
mannya yang laksana suluh sebagai penerang dan pencerah bagi
arah pertumbuhan dan perkembangan hukum ekonomi – keuan-
28
29
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
gan syariah. Terutama dalam memberikan petunjuk ke arah mana
ekonomi dan keuangan syariah itu harus melangkah, dan bagaima-
na pula hukum ekonomi dan keuangan syariah itu harus dipraktek-
kan di bumi Pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa ini. Da-
lam konteks inilah K.H. Maruf Amin terbilang memberikan andil
besar dan turut menentukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Ba-
dan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional.
3. Alasan Pengabdian Kepada Masyarakat
Hampir semua dan setiap pergurun tinggi di Indonesia men-
genal dan mengamalkan tri dharma perguruan tinggi yang meli-
puti pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada
masyarakat. Makruf Amin, secara langsung maupun tidak lang-
sung terlibat aktif dengan tri dharma perguruan tinggi ini, terutama
terkait dengan bidang pengabdianya kepada masyarakat di samping
bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam bidang pendidikan dan
pengajaran, yang bersangkutan sekurang-kurangnya pernah men-
jadi dosen pada Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdhatul Ulama di
Jakarta Utara (1966 1971) di samping aktif terlibat dengan berba-
gai kegiatan keilmuan yang bersifat ilmiah akademik semisal semi-
nar, diskusi dan lain-lain sebagaimana terlihat dari sekian banyak
makalah yang dia tuliskan untuk kepentinga itu.
Bentuk lain dari pengabdian luar biasa K.H. Maruf Amin ke-
pada masyarakat luas, benar-benar ia lakukan secara terus-menerus
terhitung sejak yang bersangkutan masih tergolong berusia muda
bahkan remaja dengan se-abreg aktivitasnya sebagai salah seorang
aktivis dalam berbagai organisasi sosial keagamaan, organisasi so-
sial politik dan/atau lembaga-lembaga keuangan syariah. Sederet
jabatan formal maupun non formal yang pernah dan lebih-lebih
yang masih diembannya sampai sekarang, membuktikan jasa luar
biasa Saudara Kiyai Haji Maruf Amin dalam mengabdikan penge-
tahuan dan kemampuannya terhadap masyarakat luas.
Sejak di masa-masa usia muda, Ki Maruf Amin terlibat ak-
28
29
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
tif menjadi pemimpin organisasi sosial keagamaan yang terbilang
cukup panjang deretannya untuk dimuat di dalam pidato tertulis
ini. Di antara jabatan yang masih diemban sampai sekarang ialah:
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar
Agama (2010 sekarang); Koordinator Harian Ketua Majelis Ula-
ma Indonesia Pusat (2005 sekarang); Mustasyar Pengurus Besar
Nahdhatul Ulama (2010 sekarang), Ketua Tim Penanggulangan
Terorisme (2006 sekarang), Ketua Badan Pelaksana Harian Dew-
an Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN MUI)
sejak tahun 1999 sekarang; Wakil Ketua Komite Ahli Pengem-
bangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999 sekarang), serta Ket-
ua Dewan Pengawas Syariah pada beberapa perbankan syariah di
samping ketua dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada
Lembaga Keuangan Syariah Non Bank misalnya di Asuransi dan
lain-lain. Semua kedudukannya yang strategis tersebut, sarat den-
gan nilai-nilai edukasi dan pengabdian seorang K.H. Maruf Amin
kepada umat dan masyarakat, serta kepada agama, nusa, bangsa
dan Negara Indonesia.
Sisi lain dari sosok unggul Maruf Amin, adalah pengalaman
politik praktisnya yang terbilang panjang dan berjenjang. Sejak
di masa-masa muda, Maruf Amin tercatat sebagai salah seorang
ulama yang memiliki naluri dan sekaligus menjalani politik prak-
tis dengan kiprahnya di partai politik. Bagaimana tidak ? Di tahun
1970 1972, Maruf Amin telah menjadi Ketua Fraksi Golongan
Islam dalam DPRD DKI Jakarta, kemudian Ketua Fraksi PPP (P-3)
di DPRD DKI Jakarta (1973 1977), Pimpinan Komisi A DPRD
DKI Jakarta (1977 1982), Anggota MPR-RI dari unsur ulama
(1997 1999), Anggota DPR RI dan Ketua Komisi VI DPR RI
(1998 2001), dan, sejak 2007 sekarang, Maruf Amin dipercaya
Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagai salah seorang anggota
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimres) bidang Kehidupan Be-
ragama yang kemudian diubah menjadi Bidang Hubungan Antar
Agama (Tim Penilai Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa
30
31
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
Atas nama K.H. Maruf Amin, 2012, 3). Terkait dengan kiprahnya
dalam Bidang Hubungan Antar Agama, Berdasarkan Surat Kepu-
tusan Presiden Nomor 001/TK/tahun 2008 tertanggal 2 Januari
2008, Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yu-
doyono, telah menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana
Wira Karya terhadap 12 warga Negara Indonesia, termasuk KH.
Maruf Amin dari Majlis Ulama Indonesia, sebagai penghargaan
atas dharma bhaktinya yang besar terhadap Negara dan bangsa
Indonesia khususnya berperan aktif dalam penyusunan Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8
Tahun 2006 yang mengatur perlunya pendirian forum-forum keru-
kunan umat beragama di tingkat propinsi dan kabupaten/kota serta
aktif mensosialisasikannya kepada jajaran pejabat pemerintah dan
masyarakat di seluruh Indonesia, dalam menciptakan kerukunan
beragama di Indonesia dan merupakan salah satu instrument untuk
memelihara kerukunan umat beragama, sehingga dapat dijadikan
teladan bagi setiap Warga Negara Indonesia
Pengalaman politik praktis ini sedikit banyak hampir dapat di-
pastikan tentu menjadi bekal modal berharga bagi Promovendus
dalam melakukan lobi-lobi politik hukum terkait dengan positivisa-
si dan taqninisasi fikih muamalah ke dalam pengundangan hukum
ekonomi syariah.
Tidak kurang penting adalah wawasan K.H. Maruf Amin yang
tidak saja menasional, akan tetapi juga menginternasional (mend-
unia) paling sedikit ditandai dengan keterlibatannya dengan lem-
baga-lembaga dan/atau masyarakat internasional terkait dengan
tugas-tugas/jabatan-jabatan yang diembannya sebagaimana dis-
ebutkan di atas. Kunjungan K.H. Maruf Amin ke berbagai Negara
atas dasar tugas jabatan yang dipercayakan kepadanya, sedikit-ban-
yak tentu memberikan wawasan tersendi bagi dirinya sebagai salah
seorang yang aktif pada beberapa lembaga pemerintahan/kenega-
raan di satu pihak dan lembaga-lembaga sosial kemsyarakatan di
pihak lain. Tidak terkecuali keterlibatan aktifnya dengan beberapa
30
31
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
lembaga ekonomi dan keuangan syariah.
Terkait dengan konsep pemikiran K.H. Maruf Amin dalam
bidang hukum ekonomi syariah, telah panjang lebar diuraikan Pro-
motor I Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar. Satu di antaranya yang
menggelitik saya sebagai Promotor II ialah kesigapan pemikiran
Maruf Amin dalam mengikuti dinamika fiqhiyah. Maruf Amin
tegas-tegas mengakui dan menerima pendapat al-Qarafi sebagaima-
na dikutibkan Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, bahwa sikap terpaku
secara terus-menerus pada teks pendapat ulama terdahulu [taqlid
buta] adalah suatu kesesatan dalam [memahami] agama; di samp-
ing juga suatu ketidak-mengertian yang bersangkutan terhadap apa
yang diinginkan oleh ulama terdahulu (H.M. Atho Mudzhar, 2012,
3).
4. Alasan Lainnya
Seiring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah
di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, kehadiran
ekonomi dan keuangan syariah termasuk dalam bidang regulasinya
merupakan satu hal yang sangat penting bagi dunia kerja. Seba-
gaimana dinyatakan Deputi Gubernur Bank Indonesia (Dr. Halim
Alamsyah), tiga tantangan yang dihadapi perbankan syariah dewasa
ini adalah (1) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (2) ino-
vasi produk dan layanan yang kompetitif (3) keberlangsungan pro-
gram edukasi dan sosialisasi (Kompas, 22 Maret 2012). Kehadiran
fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan tiga tantangan
yang dihadapi perbankan syariah dewasa ini, merupakan salah satu
sumbangan nyata lembaga-lembaga yang dipimpin Kiyai Amin.
Dalam lingkungan perguruan tinggi, kedua himpunan fatwa yang
dinakodai Ki Maruf Amin, ini paling sedikit dijadikan referensi
penting/utama meskipun belum/tidak sampai dijadikan sebagai
buku wajib, kecuali untuk fakultas/jurusan tertentu. Demikian pula
halnya dengan kehadiran kedua buku ini yang dijadikan sumber ru-
jukan oleh masyarakat pengguna (praktisi) ekonomi dan keuangan
32
33
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
syariah di Tanah Air Indonesia.
Khusus dengan ketiga tantangan yang harus dijawab oleh se-
mua dan setiap komponen masyarakat ekonomi dan keuangan sya-
riah sebagaimana dikemukakan Deputi Gubernur Bank Indonesia
di atas, K.H. Maruf Amin jelas memiliki sumbangsih atau minimal
andil tersendiri pada ketiga persoalan di atas. Terkait dengan pen-
ingkatan kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia, Maruf
Amin telah banyak melahirkan konsepsi pemikiran-pemikirannya
baik lisan maupun tulisan atau dituliskan. Dalam bidang inovasi
produk dan layanan yang kompetitif, Maruf Amin minimal turut
berperan serta bahkan dapat dikatakan pada barisan paling depan
dalam mengarahkan, mendorong dan jika perlu langsung turun
gunung memediasi beberapa pihak yang terkait dengan persoalan-
persoalan ekonomi dan keuangan syariah tersebut. Terkait dengan
persoalan keberlangsungan edukasi dan terutama sosialisasi, K.H.
Maruf Amin juga hampir selalu mengambil bagian untuk menso-
sialisasikan ekonomi dan keuangan syariah. Di antara indikatornya,
nama K.H. Maruf Amin hampir selalu ada (tercantum) dalam
kebanyakan organisasi sosial masyarakat maupun ahli ekonomi
syariah semisal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli
Ekonomi Syariah (IAEI) dan lain-lain.
Last but non least, satu hal paling penting yang hendak promotor
sampaikan terkait K.H. Maruf Amin adalah kesepakatan semua
masyarakat untuk mengakui ke-kiya-ian alim ini. Yang promotor
dan bahkan banyak hadirin ketahui, Maruf Amin adalah kelahi-
ran al-Bantani, tepatnya di Kresek Tangerang – Banten. Di daerah
Banten, paling tidak oleh sebagian Kiyai dalm hal ini Kiyai Haji
Sandja Pengasuh Pondok Pesantren Islam Raudhatul Alfiyah Kadu
kaweng (PIRAK) Pandeglang – Banten, dinyatakan bahwa kata Ki-
yai itu adalah singkatan (naht) dari bahasa Arab, yang terdiri atas
huruf kaf, ya, hamzah, dan ya. Kafnya kependekan dari kafin fi-ilmih
(cukup ilmunya), ya-nya dari kata yalamu wa-yuallimu (belajar dan
kemudian mengajar), i (hamzahnya) berasal dari kata al-amir bi-al-
32
33
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
maruf (mendorong kepada kebaikan) dan ya-nya berasal dari kata
yanha n al-fahsya wa-al-munkar (akan selalu mencegah hal-hal yang
keji dan munkar). Wallahu alam bi-al-shawab.
G. PENUTUP
Setelah mengenal dan mengenali lebih jauh K.H. Maruf
Amin dalam jangka waktu yang terbilang panjang terutama se-
lama menjadi anggota dan kemudian Wakil Ketua Komisi Fatwa
(1990-an sekarang), lebih spesifik setelah menelusuri sepak ter-
jang perjuangan dan memperhatikan karya-karya dan terutama
jasa-jasanya yang luar biasa dalam pengabdian pada masyarakat,
sebagai Promotor, saya berkesimpulan bahwa di balik kekurangan
dan keterbatasan yang pasti ada di dalam diri K.H. Maruf Amin,
sebagaimana juga dipastikan ada pada setiap insan tidak terkecuali
kita semua, dari beberapa atau malahan sejumlah sudut pandang,
setelah mengikuti dan mengawal proses pengusulan penganugera-
han Gelar Doctor Honoris Causa K.H. Maruf Amin yang terbilang
panjang – lebih dari 1 tahun (Januari 2011 Mei 2012), Promotor
bukan saja semakin yakin melainkan Alhamdulillah dapat mene-
mukan pembuktian bahwa K.H. Maruf Amin yang namanya san-
gat makruf (popular) — ini insya Allah tergolong ke dalam deretan
pendek sosok Ulama Intelek yang memiliki pengetahuan mumpuni
dalam bidang agama Islam dan bidang fikih umumnya serta fikih
muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) khususnya.
Bedasarkan berbagai alasan dan pertimbangan yang terukur
dan terstruktur di atas, mulai dari menghasta alasan yuridis – ad-
ministratif maupun ilmiah akademik di samping terutama meng-
hasta alasan atas jasa-jasanya yang luar biasa kepada masyarakat
luas, maka sampailah pada kesimpulan bahwa K.H. Maruf Amin
layak dan tepat untuk dianugerahi Gelar Doktor Kehormatan dalam
bidang Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana telah disetui oleh
Senat Fakultas Syariah dan Hukum yang kemudian diperkuat dan
dikukuhkan oleh senat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul-
34
35
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
lah Jakarata. Atas dasar itu pula maka atas nama Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum maupun selaku Promotor, dengan hormat saya
memohon kesediaan dan perkenan Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Bapak Prof. Dr. Komarudin Hidayat, untuk pada waktunya
nanti secara resmi dan simbolik menganugerahkan Gelar Doctor
Honoris Causa kepada Saudara K.H. Maruf Amin dalam bidang
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
Akhirnya, atas nama pribadi dan keluarga, serta sivitas aka-
demika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, sekali lagi me-
nyampaikan terima kasih yang tidak terkira dan tidak berhingga
kepada semua pihak khususnya kepada senat Fakultas maupun
senat universitas dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta serta para tamu undangan yang dengan penuh
khidmat dan khusyuk telah mengikuti serangkaian acara dan upac-
ara penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa kepada Calon
Dr. HC. K.H. Maruf Amin. Moga tidak menyalahi etika, izinkan
saya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada K.H.
Maruf Amin.
Demikianlah pidato selaku Promotor ini saya sampaikan, tentu
dengan keterbatasan dan kekurangannya. Yang jelas, saya berharap
dan berdoa semoga penganugerahan Gelar Doctor Honoris Cau-
sa dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah kepada K.H. Maruf
Amin, ini tidak hanya bermanfaat untuk yang bersangkutan dan
keluarganya maupun sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum; akan tetapi, lebih
dari itu, justru lebih bermanfaat lagi bagi percepatan penumbuhan
dan pengembangan ekonomi dan keungan syariah ke depan di bumi
pertiwi Indonesia yang kaya raya ini. Termasuk dalam bidang regu-
lasinya melalui pengundangan hukum ekonomi syariah. Amin, ya
mujib al-sailin!

34
35
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
36
37
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Al-quran Al-karim;
Abd al-Wahhab Khallaf, Ushul al-Fiqh, Beirut Lubnan: Dar
al-Fikr, 1973;
Abdur Rahman I. Doi, Shariah: The Islamic Law, Kuala Lumpur
Malaysiaya, Zafar SDN., Bhd., 2002;
D. J. Galligan, Law in Modern Society, New York: Oxford Uni-
versity, 2007;
Majelis Ulama Indonesia, Himpuan Fatwa Majelis Ulama Indone-
sia Sejak Tahun 1975 Sampai Sekarang, Jakarta: 2011;
Ibn Juzayy al-Kilabi (Muhammad bin Ahmad), al-Qawanin al-
Fiqhiyyah, Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, [t.t.];
————–, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta:
2009;
Maruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Jakarta: el-
SAS, 2008;
————–, Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menenteramkan,
Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010;
————–, Prospek Cerah Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta:
Pena Nusantara, 2011;
————–, Era Baru [Hukum] Ekonomi Islam Indonesia Dari Fikih
ke Praktek Ekonomi Islami, Jakarta: el-SAS, 2011;
————–, Perkembangan, Kebijakan dan Tantangan Industri
Keuangan Syariah di Indonesia, (makalah, MES, Agustus 2005);
————–, Politik Hukum Ekonomi Syariah (Refleksi Kebijakan
MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia ( makalah,
Jakarta, Juli 2007);
————–, Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di
Indonesia dalam Perspektif Syariah (makalah, Universitas Parama-
dina, April 2008);
————–, Fatwa DSN – MUI dan Implementasinya pada Lembaga
Keuangan Syariah (makalah, Kementerian Agama RI, Juni 2011);
36
37
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
————–, Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga dan Pengaruh-
nya Bagi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), (makalah,
Juni 2011);
————–, Kepatuhan Prinsip Syariah Vs Pemenuhan Kebutuhan
Nasabah (makalah, Bank Indonesia, 2008);
————–, Penyelesaian Sengketa Transaksi Ekonomi Syariah
(makalah, HISSI, 2011);
M. Atho Mudzhar, K.H. Maruf Amin: Seorang Ulama Yang Ce-
merlang Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Motor Penggerak
Ekonomi Syariah Indonesia,
Pidato Promotor, Jakarta: Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2012;
Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Is-
lam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnaya di Negara Hukum Indonesia,
Jakarta: Rajawali Press
(Edisi revisi, 2008);
————–, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan
Islam, Tangerang: Kholam Publising, 2008;
————-, Kajian Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Sya-
riah (Makalah, HISSI, 2012);
Muhammad bin Salim al-Bayjani, al-Futuhat al-Rabbaniyyah,
Beirut Lubnan: Dar al-fikr, [t.t.];
Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani
(PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: PPHIM,
2009;
Rafiq Yunus al-Mashri, Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah, Dam-
syiq: Dar al-Qalam, 1426 H/2005 H;
Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum
dan Masyarakat, Bandung: Remadja Karya, 1985;
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Berita Ac-
ara Rapat Tim Penilai Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Atas
Nama K.H. Maruf Amin, Tangerang: 2012.

38
39
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
38
39
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
40
41
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
KH. MARUF AMIN
Nama lengkap
:Maruf Amin
Tempat / Tgl. Lahir
:Tangerang, 11 Maret 1943
Istri

:Hj. Siti Hurriyah
Alamat

: Jl. Deli, Lorong 27 Koja Jakarta Utara

14220
Pendidikan:
1. Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun (1964-1967)
2. Belajar di beberapa pesantren daerah Banten (1961-1963)
3. Belajar di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur (1956-
1961)
4. Madrasah Ibtidaiyah di Tangerang (selesai 1955)
5. Sekolah Rakyat di Tangerang (selesai 1955)
Jabatan Sekarang:
1. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan
Antar Agama (2010- sekarang)
2. Koordinator Harian Ketua Majelis Ulama (MUI) Pusat (2005
sekarang)
3. Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-sekarang)
4. Ketua Tim Penanggulangan Terorisme (2006 sekarang)
5. Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional
(DSN-MUI) (1999 sekarang)
6. Wakil Ketua Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank
Indonesia (1999 sekarang)
7. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Mega In-
donesia (2004-sekarang)
8. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Danareksa Invest-
ment (1999 sekarang)
9. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank BNI Syariah
40
41
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
(1999 sekarang)
10. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat
(2001-sekarang)
11. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Asuransi Bringin Life
(2002 sekarang)
12. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Asuransi Jasindo Taka-
ful (2003 sekarang)
13. Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan dan Syara, Departe-
men Kesehatan (2003-sekarang)
14. Pengasuh Pesantren An Nawawi, Tanara- Banten (1990-seka-
rang)
15. Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani (1987-seka-
rang)
16. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Shalahuddin Al-
Ayyubi Jakarta (1985-sekarang)
17. Direktur Lembaga Pendidikan dan Ketua Yayasan Al-Jihad Pa-
panggo, Warakas, Jakarta Utara (1976-sekarang)
Pengalaman Kerja/Jabatan:
1. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan
Beragama (2007-2009)
2. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (1995 2010)
3. Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (2000 2006)
4. Mustasyar DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, 2000-2004)
5. Ketua Komisi VI DPR RI (1999 2001)
6. Ketua Dewan Syuro DPP PKB (1998-2000)
7. Mustasyar PB Nahdlatul Ulama (1998-2000)
8. Anggota MPR RI (1997 -1999)
9. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1996-2000)
10. Rais Syuriah PBNU (1994-1998)
11. Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994)
12. Pengurus Lembaga Dawah PBNU Jakarta (1977-1989)
13. Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta (1977 1982)
42
43
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
14. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta (1973-1977)
15. Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta (1971
1973)
16. Anggota BAZIS DKI Jakarta (1971 1977)
17. Anggota Koordinator Dawah (KODI) DKI Jakarta (1970
1972)
18. Wakil Ketua NU Wilayah DKI Jakarta (1968-1976)
19. Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta
Utara (1968-1971)
20. Ketua NU Cabang Tanjung Priok (1966-1970)
21. Ketua Front Pemuda (1964-1967)
22. Ketua Cabang ANSHOR Tanjung Priok (1964-1966)
Penghargaan:
1. Penghargaan MES Award 2010 sebagai Tokoh Ulama yang ber-
jasa dalam pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.
2. Penghargaan Best Syariah 2009 dari Majalah Investor sebagai
Tokoh Ekonomi Syariah dari unsur Ulama.
3. Penghargaan Best Syariah 2008 dari Majalah Investor sebagai
Tokoh Ekonomi Syariah dari unsur Ulama.
4. Penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI ta-
hun 2008 atas jasanya dalam penyusunan Peraturan Bersama
(PBM) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 tahun
2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tu-
gas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Keruku-
nan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
Karya Tulis:
Buku
:
1. Harmoni dalam Keberagamaan : Dinamika Relasi Agama Nega-
ra (Jakarta, Dewan Pertimbangan Presiden, 2011)
2. Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam,. (Jakarta: eLSAS, 2008)
42
43
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
3. Melawan Terorisme dengan Iman, (Jakarta: Tim Penanggulan
gan Terorisme, 2007)
4. Prospek Cerah Perbankan Syariah, (Jakarta: Majelis Ulama In
donesia Pusat, 2004)
5. Meluruskan makna jihad, mencegah terorisme (Jakarta: Tim
Penanggulangan Terorisme, tahun 2006)
Makalah (tidak semua):
1. Etika Perbedaan Pendapat dalam Mengokohkan Ukhu
wah, makalah disampaikan dalam acara Halaqah Ulama dan
Tokoh Masyarakat
, diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indo
nesia DKI Jakarta, pada 28 Desember 2011, di Jakarta.
2. Empat Pilar Kebangsaan dalam Perspektif Islam, maka
lah disampaikan dalam acara: Pelatihan untuk Pelatih (TOT)
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan
, diselenggarakan kerjasa
ma antara MUI dan MPR RI, di Bandung, pada 14 Oktober
2011.
3. Bingkai Kedamaian dalam Perspektif Yuridis, makalah
disampaikan dalam Seminar tentang Kerukunan Antar Umat
Beragama
, diselenggarakan oleh MUI Provinsi Sumatera Se
latan, di Palembang, pada 26 Juli 2011.
4. Penyelesaian sengketa Transaksi Ekonomi Syariah, Key
note Peech pada Seminar Nasional Peradilan Agama dan Ke-
wenangan Sengketa Ekonomi Syariah
, diselenggarakan oleh
Himpunan Ilmuwan dan sarjana Syariah Indonesia (HISSI),
pada 18 Juni 2011, di Jakarta.
5. Peran Dawah dalam Memperteguh Integrasi Umat, dis
ampaikan dalam Forum Daurah Dawah Nasional, yang dis
elenggarakan oleh MUI Pusat, di Jakarta, pada 12 Juni 2011.
6. Fatwa DSNMUI dan Implementasinya pada Lembaga
Keuangan Syariah, disampaikan dalam Dialog dengan Prak-
tisi Lembaga Keuangan Syariah
, yang diselenggarakan oleh
MUI Metro Lampung Tengah, di Kota Metro Lampung Ten
44
45
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
gah, pada 11 Juni 2011.
7. Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Beragama
disampaikan dalam acara diskusi tentang Reaktualisasi Pan-
casila dalam Kehidupan Beragama
yang diselenggarakan oleh
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
(DPP PPP), di Jakarta, pada 10 Juni 2011.
8. Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga dan Pengaruhnya
Bagi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS),
makalah sebagai narasumber dalam Lokakarya Sikap Ormas-
Ormas Islam Terhadap Fatwa MUI Yang Menetapkan Bunga Bank
Haram: Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi
Umat
, diselenggarakan oleh Puslitbang Kementerian Agama
RI, pada 7 Juni 2011, di Jakarta.
9. Peran Ulama dalam Mewujudkan Ajaran Keagamaan Yang
Benar Sebagai Upaya Menangkal Akar Terorisme di Indone
sia, disampaikan dalam Halaqah Penanggulangan Terorisme,
diselenggarakan oleh MUI Jawa Barat di Bandung, pada 20
November 2010.
10. Meluruskan Makna Jihad Menurut Islam, disampaikan
dalam Lokakarya Nasional Peningkatan Peran Pondok Pesant-
ren Dalam Membangun Budaya Damai
, oleh Balitbang Kemen
terian Agama, pada 1517 Juni 2010.
11. Fahaman Menyimpang di Indonesia Serta Kaitannya deng
an Masalah Pendekatan dan Pemikiran Umat di Rantau Ini,
disampaikan dalam Konvensyen Pengukuhan Aliran Ahli Sun-
nah Wal Jamaah (Aswj) Sebagai Arus Perdana di Negeri Selangor
,
dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor Malaysia,
di Selangor Malaysia, pada 20 Maret 2010.
12. PrinsipPrinsip Islam Tentang Hubungan Antar Umat
Beragama di Indonesia, makalah disampaikan dalam Ijtima
Ulama se Indonesia
, oleh MUI Pusat di Padang Panjang, pada
24 Januari 2009.
13. Membingkai Ukhuwwah dan Menyatukan Langkah (Ref
44
45
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
leksi Konsep Taswiyah AlManhaj dan Tansiq AlHara
kah), disampaikan dalam acara Silaturrahim dan Sosialisasi
Pengembangan Ukhuwah Islamiyah Terhadap Ormas Islam
, di
Kabupaten Lampung Utara, pada 17 November 2008.
14. Aktualisasi Konsep Taswiyah AlManhaj dan Tansiq Al
Harakah, disampaikan dalam acara Pesantren Kilat MUI
Bagi Para Guru Agama Islam di SMP/SMU/SMK di Jabodetabek
,
di Cipanas, pada 13 September 2008.
15. Improving Economic Prosperity of Ummah For Peace and
Humanity, makalah disampaikan dalam The Third Inter-
national Conference of Islamic Scholars
, diselenggarakan oleh
ICIS PBNU di Jakarta, pada 1 Agustus 2008.
16. Berkejujuran, Realita Kedaulatan dan Menyusun Agenda
Bersama Umat Beragama Indonesia Mengawal NKRI,
makalah dalam Pertemuan Besar Umat Beragama Indonesia
dalam Mengawal NKRI
, diselenggarakan oleh majelismajelis
agama di Jakarta, pada 21 Mei 2008.
17. Peran Agama Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernega
ra, makalah dalam Seminar tentang Peran Agama dalam Ke-
hidupan Berbangsa dan Bernegara
, yang selenggarakan Anggo
ta Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) Bidang Kehidupan
Beragama, di Jakarta, pada 15 Mei 2008.
18. Ukhuwah Islamiyah, Antara Cita Dan Fakta, makalah
disampaikan dalam Rakerda MUI provinsi DKI Jakarta, dilaks
anakan oleh MUI DKI Jakarta, di Jakarta, pada 29 April
2008.
19. Prospek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, maka
lah dalam acara Sosialisasi Ekonomi Syariah, diselenggarakan
oleh pusat komunikasi ekonomi syariah (PKES) dan Masya
rakat Ekonomi Syariah (MES) di Palembang, pada 26 April
2008.
20. Implementasi Ekonomi Syariah Untuk Membangun Kese
jahteraan Warga Nahdliyyin, makalah dalam Halaqoh Syah-
46
47
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
riyyah Lembaga Bahtsul Masail (LBM PBNU), diselenggarakan
oleh LBM PBNU di Jakarta pada 24 April 2008.
21. Agama dan Integrasi Nasional, keynote speach dalam Se
minar terbatas tentang Penanganan Kelompok-kelompok Politik
yang Mengancam Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indone-
sia
, diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, di
Jakarta, pada 3 April 2008.
22. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di In
donesia dalam Perspektif Syariah, makalah dalam seminar
Islamic Financial Engineering In Sharia and Busines Perspective,
diselenggarakan diselenggarakan oleh Universitas Parama
dina, di Jakarta, pada 2 April 2008.
23. Kronologis Ghazwul Fikri di Indonesia, disampaikan
dalam Seminar dan Lokakarya tentang Tauhid Al-Fikri Se
Provinsi Riau
, yang diselenggarakan oleh MUI provinsi Riau
di Pekanbaru, pada 2627 Maret 2008.
24. Posisi Agama di Negara Indonesia dan Jaminan Hak Kebe
basan Beragama, keynote speach dalam Seminar tentang
Jaminan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
Kebebasan Beragama dan Beribadat Menurut Agama dan Keper-
cayaannya
, diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Pre
siden Bidang Hukum di Jakarta, pada 1315 Februari 2008.
25. Ahlussunnah Wal Jamaah Sebagai Manhaj AlFikri Di
Lingkungan NU, makalah dalam acara Halaqah Aswaja
tentang Pesantren Membincang Multi-Tafsir Ahlussunnah Wal
Jamaah NU
, diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Rabithah
Maahid Islamiyah (RMI PBNU) dalam rangka peringatan
Harlah NU ke82, di Jakarta, pada 1 Februari 2008.
26. Strategi Penyelarasan Manhaj alFikr dan Koordinasi Per
gerakan, makalah Ijtima Ulama I se-Kabupaten Kampar, di
selenggarakan oleh MUI Kabupaten Kampar Provinsi Riau,
pada 13 Januari 2008.
27. Kepatuhan Prinsip Syariah Vs Pemenuhan Kebutuhan Nasa-
46
47
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
bah, makalah disampaikan dalam seminar tentang Prinsip-prinsip
Ekonomi Syariah, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di
Jakarta, pada tahun 2008.
28. Fenomena Aliran Sesat, Sebuah Ancaman, disampaikan dalam
Seminar Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), diseleng-
garakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Sekretariat DMDI di
Pekanbaru Riau, pada 10 Desember 2007.
29. Politik Hukum Ekonomi Syariah (Refleksi Kebijakan MUI da-
lam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia), disampaikan
sebagai Keynote Speaker pada Seminar tentang Praktik Ekono-
mi Syariah dan Penyelesaian Sengketanya
, diselenggarakan oleh
MUI Pusat bekerjasama dengan Bank Muamalat dan Bank Syariah
Mandiri, di Jakarta, pada 5 Juli 2007.
30. Radikalisme dan Liberalisme Pemahaman Keagamaan di Indo-
nesia, makalah disampaikan dalam Rakernas MUI, dilaksanakan
oleh MUI Pusat, di Jakarta, pada 46 November 2007.
31. Fikrah Nahdhiyyah, Disampaikan dalam Halaqoh Pra Munas
dan Kombes NU, diselenggarakan oleh PBNU di Jakarta, pada 89
Juli 2006.
32. Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, disampaikan
dalam Kursus Singkat Manajemen untuk Eksekutif, dilaksnakan
oleh Badiklat Dephan, di Jakarta, pada 5 Juli 2006.
33. Ekspektasi Pengembangan Industri Perbankan Syariah Yang Le-
bih Terarah, Disampaikan dalam Seminar Akhir Tahun Bank Indo-
nesia
, di Jakarta, pada 26 Desember 2005.
34. Perkembangan, Kebijakan dan Tantangan Industri Keuangan
Syariah di Indonesia, makalah disampaikan dalam acara Inovasi
Produk Keuangan Syariah
yang diselenggarakan oleh Masyarakat
Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta, pada Agustus 2005.
35. Sistem dan Prosedur Fatwa Produk Halal, disampaikan dalam
acara Pertemuan ASEAN Tentang Penyelarasan Sistem dan Prose-
dur Fatwa Produk Halal
, diselenggarakan oleh Ulama Negara
negara ASEAN, di Surabaya, pada 13-15 Oktober 2003.
48
49
Pidato Promotor II
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
36. Penjabaran Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Dalam
Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdhatul Ulama: Sebagai Hasil
Keputusan Munas Alim Ulama di Lampung, disampaikan dalam
Halaqoh Harlah NU ke-80 di Pesantren Tebuireng, Jatim, dise-
lenggarakan oleh PBNU, pada 13 September 2003.
37. Memupuk Pemahaman dan Meredam Perbedaan Tentang Hasil
Hisab dan Rukyat di Kalangan Masyarakat Bawah, disampaikan
dalam Seminar tentang Hisab dan Rukyat, diselenggarakan oleh
Departemen Agama RI, di Gedung Dep. Agama-Jakarta, pada 21
Mei 2003.
48
49
Auditorium Prof. Dr. Harun Nasution
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
5 Mei 2012 M/13 Jumadil Akhir 1433 H

Leave a Reply