Pidato GBI Pertemuan Perbankan 2011 Ind1

Mewujudkan Keseimbangan yang Efisien
Menuju Pertumbuhan yang Berkesinambungan

Pidato Gubernur Bank Indonesia, Dr. Darmin Nasution
Pada Pertemuan Tahunan Perbankan 2011
9 Desember 2011

Yang terhormat,
Ketua MPR RI, Bpk M. Taufiq Kiemas
Ketua DPD RI, Bpk Irman Gusman
Yang saya hormati
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Para Pemimpin Perbankan di Tanah Air,
Para pelaku dunia usaha,
Hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamualaikum Wr. Wb,
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua
1. Mengawali perbincangan kita malam ini, saya ingin mengajak kita semua untuk
bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
yang masih memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu dalam suasana
yang baik, dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan tahun 2011 ini.
2. Berbeda dengan tradisi pertemuan tahunan perbankan sebelumnya yang
diselenggarakan di awal tahun baru, kali ini kita selenggarakan di penghujung
tahun. Ini tidak lain agar kita selain dapat melihat sejenak pada catatan-catatan
perjalanan yang telah kita lewati, namun juga memiliki waktu lebih dini bagi kita
untuk mendiskusikan harapan-harapan, risiko dan tantangan, serta menanamkan
komitmen-komitmen.
1

Hadirin sekalian yang saya hormati,
<Pengantar>
3. Rasanya kita cukup mahfum bahwa perubahan konstelasi ekonomi global sejak
krisis 2008 lalu yang terasa begitu luas dan mendalam, telah memunculkan
berbagai tantangan baru yang semakin komplek dalam pengelolaan stabilitas
makroekonomi. Kejutan eksternal dan ketidakpastian seakan-akan adalah sebuah
dimensi konstan yang terus menerus mengikuti langkah kita.
4. Di era globalisasi ini, setiap perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi pasti
akan berhadapan dengan keniscayaan tentang kepastian dan ketidakpastian.
Hal yang pasti adalah bahwa setiap perekonomian yang terbuka seperti
Indonesia akan menghadapi kejutan-kejutan eksternal dengan tipe, yang tidak
selamanya sama-sebangun. Sedangkan, hal yang tidak pasti adalah tentang
kapan kejutan eksternal tersebut akan terjadi, berapa besarnya, dan bagaimana
bentuknya.
5. Di tengah berbagai ketidakpastian yang mewarnai dinamika global selama tahun
2011, patut disyukuri bahwa perekonomian nasional berkinerja lebih baik
dibandingkan tahun lalu. Jalinan kerjasama yang erat selama ini telah menjadi
elemen penting dalam mencapai keberhasilan pengelolaan perekonomian kita.
6. Untuk itu, sebelum saya menyampaikan pandangan mengenai substansi dalam
pertemuan ini, perkenankan saya menyampaikan rasa penghargaan dan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat perbankan, jajaran
Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, kalangan pengusaha, akademisi,
pengamat, media massa dan berbagai pihak lain, yang telah memberikan
dukungan kepada pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia.
7. Saya merasakan bahwa perjalanan memimpin Bank Indonesia sebagai lembaga
negara yang menerima mandat memelihara stabilitas makro, adalah sebuah
pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman yang penuh dinamika dan warna,
yang telah mengantarkan saya dapat menjadi lebih dalam memahami dinamika
2

perekonomian. Tentunya, mandat tersebut adalah sebuah kehormatan dan
kesempatan untuk senantiasa memberikan bakti terbaik saya kepada bangsa.
8. Pada malam ini, tiba waktunya bagi saya melakukan refleksi atas apa-apa yang
sudah saya jalankan di Bank Indonesia dan rencana langkah ke depannya. Saya
berharap apa yang saya sampaikan, dapat menjadi sumbangan pemikiran agar
kita dapat melangkah ke depan dengan lebih mantap. Terkait hal itu, tema
perbincangan saya malam ini adalah Mewujudkan Keseimbangan yang Efisien
Menuju Pertumbuhan yang Berkesinambungan.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
9. Dengan tema tersebut, saya ingin mencoba mengajak Bapak/Ibu sekalian untuk
turut memikirkan, bagaimana mengatasi berbagai penyakit inefisiensi yang telah
mengontrol perekonomian kita secara menahun sehingga menghambat ekonomi
untuk tumbuh tinggi dan berkesinambungan. Hanya dengan pertumbuhan yang
tinggi dan berkesinambungan, maka masalah kemiskinan dan pengangguran yang
merupakan masalah riil di sekeliling kita dapat kita atasi bersama.
10. Secara teknis, pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan mengacu pada
angka pertumbuhan ekonomi potensial.1 Berdasarkan estimasi Bank
Indonesia pertumbuhan potensial perekonomian Indonesia berada pada tingkat
7,0%, apabila ditopang pertumbuhan investasi minimal 12,0% setiap tahun.
11. Namun, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan terdapat
dua pra-kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, adanya elemen kontinuitas
berupa lingkungan makroekonomi yang kondusif. Kedua, adanya pertumbuhan
akumulasi kapital dan produktivitas (total factor productivity) sebagai elemen
struktural agar perekonomian dapat meningkatkan kapasitasnya dan berdaya
saing. Pertambahan akumulasi kapital dapat tercapai melalui peningkatan
investasi, baik berupa mesin, bangunan pabrik, termasuk juga investasi yang
bersifat intangible seperti riset dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM).

1 Pertumbuhan potential yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan laju inflasi yang tidak terlalu
tinggi dan sustainable serta penyerapan tenaga kerja yang mendekati natural full employment
3

12. Keberlangsungan kegiatan investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di
antaranya ekspektasi keuntungan, iklim investasi, dan yang tak kalah penting
adalah ketersediaan pembiayaan. Untuk Indonesia, ketersediaan pembiayaan
merupakan salah satu faktor yang menghambat (binding constraint) kegiatan
investasi di dunia usaha. Hal ini terekam dalam beberapa hasil survei Bank
Indonesia seperti Survei Pemetaan Sektor Ekonomi di Industri Nonmigas, serta
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Hasil survei mengungkap adanya kendala
pembiayaan oleh dunia usaha terkait kesulitan dalam mengakses kredit ke bank,
yang dikaitkan dengan tingginya suku bunga kredit, ketersediaan jaminan, dan
persyaratan kredit yang terlalu rumit.
13. Dari gambaran survei tersebut saya ingin mengajak insan perbankan melakukan
restrokpeksi bagaimana fungsi dan peran industri perbankan seharusnya kita
tempatkan
dalam
mencapai
tujuan
pertumbuhan
ekonomi
yang
berkesinambungan, seperti yang saya sampaikan tadi. Industri perbankan kita
sesungguhnya sudah berevolusi melalui berbagai krisis dan learning curve yang
panjang, maka sudah sepantasnya menjelma menjadi industri perbankan yang
didambakan masyarakat.
14. Masyarakat mendambakan perbankan yang tidak saja sehat dan kuat, tapi
juga
berperan
secara
efektif
dan
efisien
dalam
pembiayaan
perekonomian. Terciptanya perbankan yang sehat dan kuat di satu sisi, dan
perbankan yang dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara efektif dan
efisien di sisi lainnya, bukanlah dua hal yang dapat dipisahkan. Keduanya ibarat
dua sisi mata uang yang menjadi satu kesatuan.
15. Kita tidak bisa berdiam diri, statis dan menganggap industri perbankan kita sudah
mencapai kondisi keseimbangan (ekulibrium), sementara di negara Asia lain,
industri perbankannya terus berbenah diri untuk menemukan keseimbangan yang
sesungguhnya, yaitu industri perbankan yang sehat, kuat, dan berdaya saing.
Apabila kita tidak berbenah meningkatkan daya saing, maka akan mempersulit kita
dalam menghadapi tantangan yang sudah sangat nyata di depan kita, yaitu
perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
4

16. Ketika kita tidak mampu bersaing dalam era globalisasi, kita menjadi kurang
kompatibel bagi negara lain. Akibatnya, di satu sisi kita menjadi kurang mampu
untuk mengambil manfaat dari globalisasi tersebut, dan di sisi lain kita hanya
menerima imbas mudaratnya.
Hadirin sekalian yang saya hormati
<Ekonomi Global 2011>
17. Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, saya melihat tahun 2011 ini adalah
sebuah tahun yang menarik. Sebuah tahun dengan berbagai catatan keberhasilan,
namun juga penuh dinamika dan sarat dengan berbagai tantangan, yang
menjadikan kita semakin matang dalam mengelola perekonomian.
18. Kita sudah mengetahui bersama, ketidakpastian atas resolusi krisis utang Eropa
dan kecemasan yang meluas terhadap resesi global menjadi dua episentrum
pemicu gejolak di pasar keuangan global selama 2011. Kita belum mengetahui
sampai seberapa dalam dan lama krisis utang Eropa akan berlangsung karena
dimensi permasalahannya yang sangat luas. Saat ini tengah terjadi suatu lingkaran
buruk yang secara negatif saling mempengaruhi (adverse feedback loop) yaitu
antara krisis utang pemerintah, kondisi perbankan yang merapuh, dan aktivitas
ekonomi yang melambat, yang pada gilirannya dapat meng-eskalasi krisis lebih
buruk dan berkepanjangan.
19. Sementara itu, proses pemulihan ekonomi AS tampak masih berjalan ditempat
karena semakin terbatasnya manuver kebijakan fiskal untuk menstimulasi
kegiatan ekonomi. Dengan kombinasi antara keterbatasan manuver kebijakan
fiskal dan perlambatan ekonomi (deadly combination), pemulihan ekonomi AS
menjadi hanya bertumpu pada the Federal Reserve.
20. Namun, dengan ruang penurunan suku bunga yang juga sudah sempit, bank
sentral seperti the Fed dituntut untuk terus berkreasi menstimulasi ekonomi
melalui kebijakan quantitative easing. Kita pun sebagai negara emerging market
5

menerima imbasnya dalam bentuk arus modal dua arah (two-way cross border
capital flows) dengan pola pergerakan yang semakin sulit diantisipasi.
21. Dari pemahaman tersebut, saya tidak bermaksud untuk membuat kita menjadi
pesimis dalam menatap masa depan, sebaliknya agar menjadikan kita waspada
dan perlu bersiap diri menghadapi kondisi global tahun depan yang diperkirakan
tidak akan lebih baik dari kondisi sekarang ini. Kita pun pada akhirnya harus
melakukan penyesuaian-penyesuaian, realignment, atas berbagai perkiraan yang
sudah ditetapkan sebelumnya.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
<ekonomi dan pasar keuangan domestik 2011>
22. Kita patut bersyukur, di tengah persistensi gejolak global, daya tahan sektor
keuangan dan perekonomian nasional semakin teruji ketangguhannya. Selama
tahun 2011 ini ekonomi Indonesia masih terisolasi dari dampak rambatan krisis
Eropa melalui jalur perdagangan (trade channel), karena kuatnya basis
permintaan domestik dalam struktur perekonomian.
23. Kita juga masih dapat menjaga integritas sistem keuangan di tengah besarnya
tekanan rambatan krisis Eropa melalui jalur pasar keuangan (financial market
channel). Bahkan rambatan krisis Yunani sudah kita rasakan sejak pertengahan
2010. Pada tahun 2011, optimisme yang tumbuh pada awal tahun atas prospek
ekonomi global memudar ketika lembaga pemeringkat kredit Fitch menurunkan
peringkat kredit utang Portugal dan Yunani di bulan April dan Mei 2011.
24. Pada awal September 2011 skala tekanan krisis meluas ke Italia dan Spanyol,
memicu investor menilai ulang (repricing) risiko berinvestasi dan mereposisi
portfolio pada asset emerging market, termasuk di Indonesia. Kita menyaksikan
bagaimana rupiah mengalami tekanan dalam tiga bulan terakhir, di tengah
kondisi pasokan valas yang tidak berimbang (ekses permintaan).
25. Bank Indonesia tetap menjaga laju depresiasi rupiah agar bergerak dalam skala
yang terukur relatif terhadap mata uang regional. Kisaran fluktuasi nilai tukar yang
6

dicapai saat ini juga konsisten dengan keseimbangan internal dan eksternal makro,
serta kondusif untuk memberikan kepastian bagi pelaku baik di sektor riil maupun
keuangan.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
26. Terjaganya kestabilan nilai tukar dan kondisi makro secara umum, memberikan
ruang bagi kita untuk dapat mengarahkan berbagai indikator ekonomi makro
bergerak melaju pada jalurnya yang tepat (on-track). Pengeluaran konsumsi
rumah tangga tetap resilien, sementara investasi dan ekspor terus meningkat.
Namun, saya perlu memberikan catatan atas masih minimnya realisasi belanja
modal fiskal, menyebabkan dampak multiplier operasi fiskal terhadap PDB masih
terbatas.
27. Dengan investasi yang terus meningkat, rasio investasi terhadap PDB naik
menjadi 31,3% dibandingkan 23,6% pada tahun 2005. Kenaikkan investasi ini
juga tergambar dari meningkatnya impor barang modal terutama dalam bentuk
mesin, tingginya pertumbuhan penyaluran kredit investasi, dan semakin besarnya
penanaman modal langsung (Foreign Direct Investment). Meningkatnya peran
investasi dan ekspor membentuk struktur pertumbuhan tahun 2011 tetap
berimbang. Untuk tahun 2011 ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 6,5%,
melampaui pencapaian tahun 2010 lalu sebesar 6,1%.
28. Sejalan dengan peningkatan investasi, industri pengolahan diperkirakan dapat
tumbuh 6,1%(yoy), tertinggi sejak 2004. Ekspansi pada industri pengolahan ini
sangat membesarkan hati karena disertai penyerapan angkatan kerja di sektor
formal. Tingkat pengangguran turun menjadi 6,6% pada Agustus 2011 dari 7,1%
pada Agustus 2010.
29. Potret keberhasilan kita dalam mempertahankan tingginya pertumbuhan ekonomi,
menjadi lebih lengkap karena kita juga berhasil mengendalikan inflasi. Pada
tahun 2011, inflasi IHK diperkirakan hanya 3,9% (yoy). Sementara itu, inflasi inti
yang dalam tiga tahun stabil di sekitar 4,0% menunjukkan bahwa perekonomian
masih beroperasi di bawah pertumbuhan potensialnya.
7

30. Saya melihat kecenderungan ini sebagai awal baik karena berarti mulai terjadi
proses akumulasi kapital, yang dapat mendorong efektivitas ekspansi kapasitas
produktif perekonomian. Reasesmen Bank Indonesia terkini terhadap rigiditas
(kekakuan) sisi penawaran perekonomian menunjukkan bahwa tingkat
sensitivitas kenaikan harga (inflasi inti) terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi
cenderung menurun (membaik) dalam lima tahun terakhir.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
31. Di tengah lambatnya pemulihan ekonomi di negara maju dan koreksi harga
komoditas di pasar global, ekspor Indonesia tetap solid. Ekspor selama 2011
tumbuh 28,2%. Kita dapat memanfaatkan meningkatnya intra-regional trade di
kawasan Asia, sehingga dampak pelambatan ekonomi di negara maju dapat
dikompensasikan dengan ekspor ke negara Asia yang pertumbuhan ekonominya
masih tinggi seperti China dan India.
32. Di pihak lain, impor tetap tumbuh pesat (30,4%) sebagai konsekuensi dari
akselerasi kegiatan ekonomi. Saya menilai kenaikan impor masih berada dalam
batasan yang sehat karena lebih terkait dengan impor bahan baku dan barang
modal, yang menunjang peningkatan kapasitas produksi.
33. Sementara itu, struktur aliran modal semakin berkualitas dengan
meningkatnya penanaman modal langsung (FDI) melampaui investasi portofolio.
Secara keseluruhan, di tahun 2011 neraca pembayaran membukukan surplus USD
12,6 miliar dan cadangan devisa meningkat menjadi USD 111,0 (7 Desember
2011) dibandingkan akhir 2010.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
34. Ketangguhan stabilitas sistem keuangan Indonesia juga teruji di tengah persistensi
gejolak pasar keuangan global selama 2011. Indeks Stabilitas Sistem
Keuangan Indonesia turun ke 1,68 (Oktober 2011) dari 1,75 pada awal 2011,
atau jauh lebih rendah dari periode krisis 2008 sebesar 2,43. Ini tidak terlepas
8

dari kemampuan perbankan kita yang semakin baik dalam menyerap risiko
instabilitas, dengan tetap dapat menjalankan fungsi intermediasinya.
35. Perbaikan kondisi permodalan dan konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian
bank tampaknya cukup efektif dalam menahan terjadinya pemburukan kondisi
industri secara drastis. Kondisi ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL)
yang secara gross tercatat hanya 2,7% (Oktober 2011), jauh dibawah indicative
threshold sebesar 5%, sementara rasio kecukupan modal (CAR) cukup tinggi
mencapai 17,2% (Oktober 2011).
36. Meskipun kondisi pasar valas di dalam negeri mengalami tekanan, hal itu tidak
berpengaruh pada kondisi likuiditas rupiah di pasar uang antar bank (PUAB),
sementara ketersediaan likuiditas perbankan juga cukup memadai. Dana
Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2011 (Oktober 2011) tumbuh 19,0% yoy,
sedangkan rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposits tetap terjaga pada level di
atas 100% (182,0% Oktober 2011).
37. Fungsi
intermediasi
perbankan
dapat
berjalan
sebagaimana
yang
direncanakan. Pada tahun 2011 pertumbuhan kredit mencapai 25,7% (Oktober
2011), sementara Loan to Deposit ratio (LDR) meningkat dari 75,5% pada akhir
2010 menjadi 81,4% pada Oktober 2011. Pertumbuhan kredit semakin berkualitas
sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit kepada sektor produktif,
tercermin dari pertumbuhan kredit investasi yang mencapai 31% (yoy) per
Oktober 2011.
38. Disamping semakin tangguh dalam menyerap risiko, industri perbankan kita
juga mampu meraup keuntungan yang sangat besar, bahkan paling besar
diantara negara-negara ASEAN. Pada Oktober 2011, tingkat Return on Asset
(ROA) industri perbankan mencapai 3,11%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
negara-negara di kawasan yang rata-rata hanya mencapai 1,14%.
39. Sementara itu, untuk perbankan syariah, menurut release BMB Islamic sebuah
lembaga konsultan bisnis dan manajemen yang berbasis di London, industri
9

keuangan syariah Indonesia menduduki posisi ke-4 di dunia setelah Iran, Malaysia
dan Arab Saudi. Ini suatu capaian yang menggembirakan.
40. Pada September 2011, total aset perbankan syariah mencapai Rp126,6 triliun atau
3,8% dari total aset perbankan nasional, tumbuh sebesar 47,8% (yoy) dan yang
tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Rata-rata CAR BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS)
sebesar 16%, sedangkan rata-rata CAR BPRS sebesar 24,7%. Di kelompok BPR,
pada akhir Oktober 2011 secara year on year aset tumbuh 20,56%, kredit
20,96%, DPK 21,31%, dan jumlah rekening simpanan tumbuh 9,72%, serta rasio
CAR pada akhir Oktober 2011 mencapai 28,58%.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
<Respon Kebijakan>
41. Berbagai pencapaian positif pada kinerja perekonomian nasional di tahun 2011
saya sikapi sebagai buah dari hasil kerja keras dan jalinan kerjasama di antara
semua pemangku kebijakan. Kerjasama tersebut didukung secara aktif oleh
kalangan perbankan, para pelaku dunia usaha dan masyarakat secara luas.
42. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa langkah kebijakan yang
telah ditempuh Bank Indonesia dalam menyikapi dinamika perekonomian nasional
selama 2011. Di bidang moneter, kebijakan Bank Indonesia selama tahun 2011
pada dasarnya merupakan penguatan dari bauran kebijakan yang telah
diimplementasikan pada tahun sebelumnya, namun dikalibarasi sesuai dengan
dinamika tantangan ekonomi yang dihadapi selama tahun 2011.
43. Kebijakan suku bunga selama 2011 tetap diarahkan agar konsisten terhadap
pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan, yaitu 5%1% dan 4,5%1%
pada tahun 2011 dan 2012. Pada Februari 2011 Bank Indonesia menaikkan BI
Rate sebesar 25 bps menjadi 6,75% sebagai respon atas meningkatnya ekspektasi
inflasi, yang dipengaruhi tingginya inflasi volatile food.
44. Sejak September 2011, stance kebijakan moneter mulai memberikan sinyal kuat
memasuki fase longgar, dengan diturunkannya batas bawah koridor suku bunga
10

pasar uang antar bank (PUAB) O/Ndari 100 bps menjadi 150 bps. Selanjutnya,
pada Oktober dan November 2011 Bank Indonesia menurunkan BI rate masing-
masing 25 bps dan 50 bps sehingga BI Rate menjadi 6,0% saat ini. Keputusan
tersebut didasari keyakinan kuat bahwa inflasi IHK akan semakin rendah, bahkan
berpeluang melaju di bawah sasaran 51%. Di pihak lain, kita perlu memperkuat
basis permintaan domestik sebagai langkah countercyclical dalam mengatisipasi
risiko perlambatan ekonomi global. Sebagai catatan, pada tahun 2011 ini Bank
Indonesia adalah merupakan bank sentral pertama di Asia yang menurunkan suku
bunga kebijakan (ahead of the curve).
45. Kami memandang perekonomian nasional juga harus dipagari dari sumber-sumber
instabilitas seperti lalu lintas modal jangka pendek dengan kebijakan
manajemen lalu lintas modal. Di samping itu, struktur aliran modal perlu
diperbaiki dengan menggesernya ke instrument yang lebih panjang. Oleh karena
itu, pada 13 Mei 2011, masa tahan kepemilikan SBI diperpanjang menjadi 6
bulan (six month holding period) dari sebelumnya 1 bulan. Kebijakan ini efektif
menghentikan arus masuk modal ke SBI dan menggeser penempatan modal asing
ke pasar SBN. Untuk meningkatkan kehati-hatian bank dalam mengelola ULN
valas, dilakukan pembatasan atas Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN)
Jangka Pendek Bank maksimal 30% dari Modal.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
46. Pengalaman menunjukkan bahwa penanganan krisis sering menelan biaya
ekonomi dan sosial yang sangat besar serta waktu pemulihan yang lama. Oleh
karena itu, Bank Indonesia juga mematangkan manajemen pencegahan dan
penanganan krisis atau Protokol Manajemen Krisis (PMK). Namun, ke depan
PMK memerlukan adanya suatu pedoman dan payung hukum yang mengatur
proses pencegahan dan penanganan krisis secara sistematis dan terintegrasi
dalam skala nasional, melalui Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
(JPSK).
11

47. Krisis keuangan pada umumnya diawali dengan keketatan likuiditas di pasar antar
bank, lonjakan suku bunga pasar, dan tekanan nilai tukar. Oleh karena itu, kami
juga mengintensifkan monitoring terhadap transaksi di pasar keuangan,
terutama untuk mencermati berbagai kerentanan yang menuju ke kondisi krisis
sehingga dimitigasi sedini mungkin. Efektivitas monitoring akan menentukan
kemampuan untuk mengidentifikasi kondisi waspada, siaga, dan krisis, yang
merupakan tahapan dalam Protokol Manajemen Krisis.
48. Berdasarkan hasil monitoring terhadap tekanan pasar selama tiga bulan terakhir,
telah menginisiasi kami untuk menempuh strategi operasi dengan melakukan
stabilisasi di pasar valas dan SBN secara simultan. Hal ini karena terdapat
keterkaitan yang erat antara dinamika harga di kedua pasar tersebut, dimana
kepemilikan pihak asing dalam SBN cukup besar. Mekanismenya adalah Bank
Indonesia memasok valas ke pasar dan membeli SBN di pasar sekunder. Strategi
ini cukup efektif dalam menstabilkan nilai tukar dan harga SBN, sekaligus
meningkatkan akumulasi SBN di Bank Indonesia yang dapat digunakan dalam
rangka operasi moneter (Reverse Repo).
49. Dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas nilai tukar dan pendalaman pasar
valas, kita juga perlu mencari terobosan kebijakan struktural meskipun tetap
dalam koridor rezim devisa bebas (UU No. 24 tahun 1999). Kebijakan perlu
ditempuh untuk memperkuat ketersediaan pasokan valas yang lebih permanen.
Hal ini mengingat sampai saat ini keseimbangan pasar valas domestik masih
sangat tergantung pada pasokan valas yang bersumber dari investasi portofolio
asing, yang rentan terhadap risiko pembalikan dalam skala besar dan mendadak.
50. Oleh karena itu, pada akhir September 2011 kami berinisiatif menerbitkan
peraturan yang mewajibkan penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa
utang luar negeri (DULN) diterima melalui bank devisa di dalam negeri. Kebijakan
ini berlaku efektif Januari 2012. Untuk memonitor pelaksanaannya, Bank Indonesia
telah menempuh beberapa upaya, antara lain dengan menyempurnakan ketentuan
pelaporan LLD bank dan pelaporan ULN, serta menyiapkan infrastruktur yang
diperlukan guna mengakomodasi pelaporan tersebut.
12

51. Kebijakan ini tergolong lunak apabila dibandingkan dengan yang diberlakukan di
Thailand dan Malaysia, yang sudah sejak puluhan tahun lalu mengatur secara
ketat lalu lintas devisa terkait ekspor-impor. Saya berharap industri perbankan kita
dapat memanfaatkan pemberlakuan kebijakan ini untuk meningkatkan sumber
pendanaan valas. Untuk memanfaatkan peluang ini, tantangan yang harus dijawab
adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan DHE dan
DULN di masing-masing bank.
52. Mempertimbangkan besarnya pengaruh inflasi yang bersumber dari sisi pasokan,
Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan Pemerintah dengan memberi masukan
atas kebijakan stabilisasi harga bahan pangan (volatile foods) dan kebijakan
meminimalkan dampak kebijakan harga yang diatur pemerintah. Bank Indonesia
juga terus mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
53. Kantor Bank Indonesia juga secara rutin menyusun Kajian Ekonomi Regional
(KER) yang menjadi ujung tombak bagi pengayaan pemahaman Bank Indonesia
terhadap aspek spasial perekonomian nasional. Sudut pandang daerah dalam
melihat dinamika ekonomi makro akan semakin mempertajam kualitas proses
perumusan kebijakan di Bank Indonesia. Di sisi lain, keberadaan KER yang secara
komprehensif menelaah kemajuan dan berbagai tantangan perekonomian daerah
merupakan wujud nyata peran Bank Indonesia dalam mendukung proses
pembangunan ekonomi daerah.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
54. Di bidang perbankan, selama 2011 Bank Indonesia menempuh beberapa
langkah kebijakan yang dibingkai oleh empat pilar, yaitu:
a. Kebijakan untuk mendorong peran intermediasi perbankan, agar
intermediasi dapat berjalan secara lebih efisien dan transparan, serta untuk
lebih membuka akses masyarakat kecil terhadap jasa keuangan. Termasuk
dalam kebijakan ini adalah kebijakan mengenai Transparansi Informasi Suku
Bunga Dasar Kredit (SBDK), serta kelanjutan program financial inclusion.
13

Saya sangat menaruh perhatian besar terhadap penguatan transparansi
perbankan ini, yang diharapkan akan berujung pada efisiensi. Pertama,
industri perbankan yang semakin transparan dapat mendorong kompetisi yang
sehat melalui terciptanya market discipline yang lebih baik. Kedua, bank
dapat lebih mengindentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi struktur biaya
sehingga mendorong terwujudnya tingkat efisiensi yang lebih baik.
b. Kebijakan untuk meningkatkan ketahanan perbankan, agar bank tetap
kuat dan sehat dalam menghadapi persaingan, melalui pengelolaan yang lebih
transparan dengan mengacu pada prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan
termasuk penyempurnaan perhitungan permodalan agar lebih sesuai risiko,
serta mewajibkan bank menerapkan strategi anti fraud, prinsip kehati-hatian
dalam melakukan alih daya, dan manajemen risiko dalam melakukan layanan
nasabah prima.
c. Kebijakan untuk penguatan fungsi pengawasan, yang ditujukan untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan bank, terutama dalam hal
kualitas early warning system. Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan
ketentuan terkait pelaporan Bank kepada Bank Indonesia. Sementara itu,
untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan bank, kami
melalui peraturan Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan
memberikan batas waktu untuk setiap status pengawasan bank
d. Penguatan kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini bertujuan untuk
lebih memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui pelaksanaan
macropudential surveillance yang lebih baik. Termasuk dalam kebijakan ini
adalah kenaikkan GWM Valas dan GWM-LDR.
55. Sementara itu kebijakan pengaturan perbankan syariah selama tahun 2011
masih dalam rangka harmonisasi ketentuan dengan perbankan konvensional,
relaksasi ketentuan dan pelaksanaan amanah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Beberapa ketentuan yang sudah kami keluarkan antara lain
ketentuan mengenai kualitas aktiva bagi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha
14

Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), restrukturisasi
pembiayaan dan penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.
56. Kami juga mendukung upaya penelitian, pelatihan dan fasilitasi pengembangan
UMKM melalui kebijakan dan strategi Meningkatkan akses UMKM kepada Bank
dan strategi Mendorong Bank untuk membiayai UMKM. Kebijakan ini diarahkan
agar UMKM mampu meningkatkan elijibilitas dan kapabilitasnya sehingga mampu
memenuhi persyaratan dari Bank (bankable), sekaligus mendorong peningkatan
kapasitas ekonomi daerah. Sebaliknya di dalam mendorong bank untuk
meningkatkan akses kepada UMKM, Bank Indonesia memberikan insentif bagi
perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM melalui penerbitan ketentuan
perbankan dan penguatan infrastruktur keuangan.
57. Sementara itu, sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi,
tantangan di bidang sistem pembayaran semakin kompleks. Misalnya,
tantangan dalam pengembangan implementasi Gerbang Pembayaran Nasional
(National Payment Gateway) dan standarisasi E-money. Tantangannya adalah
selain terkait teknologi, juga faktor kompetisi antar penyelenggara dalam
penyediaan infrastruktur Sistem Pembayaran, yang menyebabkan duplikasi dalam
pengembangan infrastruktur, dan ini menimbulkan in-efisiensi. Selain itu antar
penyelenggara switching yang ada belum terkoneksi satu sama lain, sehingga
untuk dapat memberikan layanan yang seluas-luasnya kepada nasabahnya, bank-
bank harus menjadi anggota dan terkoneksi ke semua penyelenggara switching
yang ada.
58. Dengan semakin meningkatnya transaksi pembayaran yang dilakukan melalui
sistem BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI maupun saluran pembayaran lain seperti kartu
kredit, kartu ATM/Debet, dan uang elektronik (e-money), kami telah menempuh
beberapa
kebijakan
untuk
memastikan
terselenggaranya
sistem
pembayaran yang aman dan efisien. Kebijakan dan pengembangan sistem
yang ditempuh oleh Bank Indonesia selama tahun 2011 termasuk; (i)
Standardisasi Kartu ATM/Debet Berbasis Chip, (ii)
Tahapan
Pengembangan
15

Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II, (iii)
Efisiensi Pengelolaan Rekening
Pemerintah, dan (iv) Standarisasi Uang Elektronik
Hadirin sekalian yang saya hormati,
<Tantangan>
59. Perlu kiranya saya sampaikan bahwa kita tidak dapat dan tidak boleh berasumsi
bahwa stabilitas makro kita kedepan akan terus berlanjut. Asumsi seperti itu dapat
menyebabkan kita terjebak pada zona kenyamanan yang melunturkan
kemampuan kita dapat mengantisipasi tantangan ke depan secara lebih dini.
60. Oleh karena itu, ijinkanlah saya pada bagian ini menguraikan pandangan-
pandangan tentang tantangan-tantangan terhadap perekonomian kita, yang
menuntut kerja keras semua pihak untuk mengantisipasi dan mentuntaskannya di
tahun 2012 nanti.
61. Tantangan eksternal dihadapan kita yang semakin menguat intensitasnya
adalah terkait risiko kerentanan pemulihan ekonomi global, yang dapat lebih
buruk dari perkiraan awal (downside risk). Ini mengingat kompleksitas krisis yang
dihadapi Eropa dari jeratan utang, dapat cukup berpengaruh terhadap ekonomi
global. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di 2012 akan mencapai
4,0%. Namun, dengan skenario downside risk ini, IMF memperkirakan
kemungkinan besar akan merosot di bawah 2,0%. Risks to the outlook remain
large, and downside risks dominate upside risks. The probability of global growth
below 2 percent is appreciably higher than in the April 2011 World Economic
Outlook (WEO September 2011) .
62. Dengan potret buram global tersebut, mesin pertumbuhan ekonomi nasional akan
bergantung pada efektivitas daya serap sumber-sumber pertumbuhan domestik
dan kemampuan memanfaatkan pasar domestik. Terkait hal ini, kemampuan
untuk menjaga momentum pertumbuhan akan terbatas bila intermediasi
perbankan dan penyerapan belanja fiskal berjalan secara sub-optimal.
16

63. Di pihak lain, kombinasi antara risiko pemburukan ekonomi global, tingkat suku
bunga di negara maju yang sangat rendah, dan ekses likuiditas global berpotensi
menggerakkan modal portofolio global dengan pola dua arah (two-way capital
flows). Ini merupakan sumber instabilitas yang akan menjadi tantangan kebijakan
bagi otoritas di negara emerging market dalam menjaga stabilitas makro dan
sistem keuangannya.
64. Dari tantangan domestik, kita juga masih memiliki banyak pekerjaan rumah
yang perlu dituntaskan, bahkan beberapa diantaranya merupakan beban bawaan
yang kita tanggung dari tahun ke tahun dan melahirkan inefisiensi dalam
perekonomian. Di pasar keuangan, industri perbankan nasional pasca krisis
1998 telah jauh lebih tangguh. Namun, kontribusinya dalam pembangunan
ekonomi nasional masih sub-optimal.
65. Gambaran paradoksial dapat kita lihat pada fakta berikut ini. Rasio total
aset industri perbankan terhadap PDB di Indonesia telah mencapai 47,2%
(September 2011). Namun, rasio penyaluran kredit terhadap PDB hanya 29,0%
(September 2011). Sebagai perbandingan, data Bank Dunia memperlihatkan rasio
penyaluran kredit perbankan terhadap PDB di Malaysia, Thailand, dan China
masing-masing 114,0%, 117,0%, dan 131,0%. Fakta ini menggambarkan
demikian strategisnya perbankan di ketiga negara tersebut dalam menentukan
denyut nadi perekonomian, meskipun pertumbuhan kreditnya lebih rendah dari
Indonesia.
66. Prespektif dari dunia usaha memberikan gambaran yang searah. Dari hasil survei
Bank Indonesia mengenai pembiayaan perusahaan pada tahun 2009
mengungkapkan fakta bahwa pangsa kredit bank dari total pembiayaan
perusahaan sangat minim, yaitu untuk modal kerja hanya 25%, dan untuk
investasi hanya 21%. Sebaliknya, dana internal merupakan sumber utama
pembiayaan perusahaan, yaitu 61% untuk investasi dan 48% untuk modal kerja.
67. Dengan kata lain, tingginya aset industri perbankan kita tidak diikuti secara
seimbang dengan peningkatan kontribusinya bagi perekonomian. Ini karena
17

terdapat bagian dari aset perbankan, yang dari perspektif makro tidak produktif,
yaitu dalam bentuk ekses likuiditas yang ditempatkan dalam instrument
moneter dan Surat Bendahara Negara (SBN). Ekses likuiditas tersebut juga
menjadi fakta hubungan yang masih merenggang (decoupling) antara sektor
perbankan dan sektor riil.
68. Kepemilikan bank pada SBN dan instrument moneter Rp245,97 triliun dan
Rp415,48 triliun (Oktober 2011) atau sekitar 31,40% dari total kredit yang
mencapai Rp2.106,2 triliun. Sekitar 60% instrument moneter Bank Indonesia
dikuasai oleh 10 bank besar. Untuk mempertahankan total pendapatan bank tetap
berada pada zona yang menguntungkan, sejumlah bank membebankan suku
bunga kredit yang tinggi, sebagai kompensasi dari rendahnya perolehan
pendapatan dari SBN dan instrument moneter tersebut.
69. Tingkat efisiensi industri perbankan yang masih rendah telah memberikan
kontribusi pada penetapan suku bunga kredit yang tinggi. Rendahnya tingkat
efisiensi tergambar dari rasio BOPO yang mencapai 86,44% (Oktober 2011).
Sebagai perbandingan, rasio BOPO perbankan dikawasan ASEAN berada antara
40%-60%.
70. Meskipun fungsi intermediasi berjalan, ketidakefisienan operasional perbankan
melahirkan biaya ekonomi tinggi, sehingga perekonomian menjadi kurang
memiliki daya saing. Tingginya ongkos pembiayaan di Indonesia tercermin pada
suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi
(KK) yang masing-masing adalah 12,09%, 11,66% dan 13,40% (Oktober 2011),
meskipun suku bunga kebijakan (BI Rate) sudah mencapai 6,0%. Sebagai
perbandingan, di Malaysia dan Philipina dengan suku bunga kebijakan masing-
masing pada tingkat 3,0% dan 4,5% (Reverse Repo), tingkat suku bunga kredit
bank hanya 6,5% dan 5,7% (Oktober 2011).
71. Berbagai permasalahan struktural yang menyebabkan terjadinya keseimbangan
semu pada industri perbankan saat ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui
mekanisme pasar. Perlu suatu kebijakan untuk mengkoreksi dan membawa
18

keseimbangan
semu
tersebut
kepada
keseimbangan
perbankan
yang
sesungguhnya.
72. Di pasar barang, inefisiensi juga menimbulkan beban bagi perekonomian akibat
lemahnya struktur mikro pasar, yang menghambat kemampuan pasar untuk
mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dengan kelemahan ini, laju inflasi
terutama inflasi barang pangan kebutuhan pokok cenderung mengalami gejolak
dan sulit untuk dapat bergerak ke laju yang lebih rendah. Lemahnya struktur
mikro pasar barang kebutuhan pokok terutama terkait dengan inefisiensi dan tidak
efektifinya kebijakan pada tahap produksi maupun distribusi.
73. Pada tahap produksi, kurang efektifnya strategi pembangunan sektor pertanian
di Indonesia, sebagai negara agraris dengan ketersediaan lahan yang luas,
misalnya menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan konsumsi beras
sebagai kebutuhan paling pokok. Impor menjadi jalan pintas untuk memenuhi
kesenjangan produksi, yang seharusnya diatasi dengan langkah-langkah kebijakan
struktural.
74. Pada tahap distribusi, lemahnya struktur mikro pasar terkait dengan beberapa
kelemahan dalam hal (i) penyediaan jasa logistik, transportasi, dan infrastruktur
transportasi bahan makanan, (ii) penyediaan informasi pasar yang simetris bagi
produsen pemasok, pengumpul, dan retailer, serta (iii) kebijakan yang berpihak
hanya pada pelaku pasar tertentu, sehingga muncul praktek oligopoli di pasar
distribusi, serta aktivitas rent-seeking. Akibat kelemahan mikro struktural pada
pasar distribusi ini, kita lihat kenaikkan harga cenderung terjadi di tingkat
konsumen, bukan produsen.
75. Dalam perspektif jangka panjang, momentum pertumbuhan ekonomi yang
tinggi sejak tahun 2010 akan dapat dimanfaatkan secara optimal dan
berkesinambungan jika potensi permintaan yang besar di Indonesia direspons
secara tepat. Hal ini ditempuh dengan mendorong sumber-sumber pertumbuhan
jangka panjang (struktural) secara seimbang yaitu akumulasi kapital (K), baik
modal fisik dan modal manusia (H), serta faktor produktivitas total (TFP).
19

76. Dari hasil kajian Bank Indonesia terhadap faktor-faktor produksi tersebut2,
pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir lebih banyak ditopang
oleh kontribusi peningkatan modal fisik berupa sarana dan prasarana yang
digunakan untuk kegiatan produksi. Sedangkan modal manusia dan faktor
produktivitas total (TFP) dalam kecenderungan menurun. Menurunnya sumbangan
TFP mencerminkan menurunnya tingkat efisiensi penggunaan faktor produksi,
baik kapital maupun tenaga kerja. Hal ini juga dikonfirmasi oleh meningkatnya
(memburuknya) angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) pada
periode pascakrisis (2000-2010).
Hadirin sekalian yang saya hormati,
<Prospek perekonomian 2012>
77. Luas dan dalamnya tantangan-tantangan yang kita hadapi kedepan tidak berarti
bahwa prospek perekonomian tanpa optimisme. Optimisme yang sudah terbagun
saat ini, stabilitas makro yang sudah kita genggam, momentum pertumbuhan
ekonomi yang kuat, perlu terus kita pertahankan di masa yang akan datang.
78. Di tengah melambatnya ekonomi global, kami memperkirakan perekonomian
nasional di tahun 2012 akan tumbuh 6,3% – 6,7%. Penguatan momentum
ekonomi nasional masih dapat kita pertahankan selama basis-basis pertumbuhan
domestik dapat semakin dimantapkan.
79. Kami optimis, menurunnya BI rate sejak Oktober 2011 lalu akan mampu
menghidupkan sumber-sumber pembiayaan domestik, terutama yang berasal dari
sektor perbankan. Dengan pertumbuhan ekonomi 6,3% – 6,7% memerlukan
pembiayaan (termasuk credit channeling) minimal Rp 598 triliun atau setara
dengan laju pertumbuhan kredit 26,9%(yoy).
80. Laju pertumbuhan investasi yang pada tahun 2011 tumbuh 7,7% diperkirakan
masih akan meningkat ke 9,7%-10,1% pada tahun 2012. Dengan investasi yang
meningkat pada gilirannya akan mampu menjaga kekuatan daya beli masyarakat,

2 Outlook Ekonomi Indonesia 2011 – 2016, Edisi Agustus 2011 (Bank Indonesia)
20

sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2012 dapat
dipertahankan pada tingkat 4,7%-5,1%%. Sementara itu, peran faktor pendorong
dari sisi fiskal kami perkirakan masih terbatas karena target defisit fiskal yang
cenderung konservatif (1,5% dari PDB) serta masih besarnya beban alokasi
anggaran untuk subsidi.
81. Tekanan inflasi pada 2012 tetap akan terkendali. Dalam kondisi ekonomi global
yang melambat, perkembangan harga komoditas global yang melaju rendah, dan
didukung kapasitas produksi di domestik yang memadai, kami memperkirakan
inflasi pada 2012 akan stabil di tingkat sekitar 4,5%. Hal ini masih konsisten
dengan sasaran inflasi 2012-2013 yaitu 4,5 1%.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
<Arah Kebijakan Moneter dan Perbankan >
82. Dengan memandang bahwa pengelolaan ekonomi makro kedepan masih harus
berhadapan dengan risiko global dan kompleksitas permasalahan domestik yang
begitu besar, arah kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2012 akan di
arahkan dalam rangka:
a.
Mengoptimalkan peran kebijakan moneter dalam mendorong kapasitas
perekonomian sekaligus memitigasi risiko perlambatan ekonomi global.
b.
Meningkatkan efisiensi perbankan untuk mengoptimalkan kontribusinya
dalam perekonomian, dengan tetap memperkuat ketahanan perbankan.
c.
Meningkatkan efisiensi, kehandalan, dan keamanan sistem pembayaran, baik
dalam sistem pembayaran nasional maupun hubungan sistem pembayaran
dengan luar negeri.
d.
Memperkuat ketahanan makro dengan memantapkan koordinasi dalam
manajemen pencegahan dan penanganan krisis (PMK).
21

e.
Mendukung pemberdayaan sektor riil termasuk melanjutkan upaya perluasan
akses perbankan (financial inclusion) kepada masyarakat
83. Pada tahun 2012, kebijakan moneter akan diarahkan dalam rangka
melanjutkan stabilisasi di sektor keuangan serta menjangkar BI Rate yang
konsisten dengan upaya mengoptimalkan stimulus pada perekonomian, namun
dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran inflasi.
84. Respon suku bunga akan diarahkan agar konsisten untuk pencapaian sasaran
inflasi IHK sebesar 4,5 persen 1 persen pada tahun 2012 dan 2013, sekaligus
untuk menjaga momentum penguatan ekonomi dan memitigasi risiko dari
perlambatan ekonomi global. Kebijakan suku bunga ini akan dilengkapi dengan
kebijakan makro prudensial, untuk memitigasi risiko kerentanan pada sektor-
sektor konsumtif yang pertumbuhannya tidak sustainable atau berpotensi
mengalami pengelembungan harga aset (asset bubble).
85. Strategi operasi kebijakan moneter akan tetap diarahkan untuk menjaga
kestabilan suku bunga di pasar uang rupiah, mendukung stabilitas nilai tukar, dan
memelihara stabilitas pasar keuangan. Saya memandang, bentuk stabilitas
tersebut perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi pendalaman pasar
keuangan nasional.
86. Oleh karena itu, operasi moneter akan bertumpu pada instrumen-instrumen
yang secara langsung dapat menghidupkan aktifitas transaksi di pasar
uang seperti, transaksi pasar uang rupiah antar bank (PUAB), Repurchase
Agreement (Repo) dan swap. Dengan demikian, ini akan mendorong pengelolaan
likuiditas perbankan secara lebih sehat dan efisien, tidak tergantung pada
penempatan di instrument moneter. Kami juga melihat perlunya langkah-langkah
untuk melanjutkan proses re-alignment struktur suku bunga di pasar
keuangan melalui berbagai penyempurnaan dalam mekanisme operasi pasar
terbuka (OPT).
87. Kebijakan Bank Indonesia di nilai tukar akan tetap diarahkan untuk menjaga
stabilitas nilai tukar dengan memperhatikan pencapaian keseimbangan internal
22

dan eksternal perekonomian, serta memberikan kepastian bagi seluruh pelaku
ekonomi. Sejak Januari 2012, kebijakan stabilisasi nilai tukar akan didukung oleh
implementasi kebijakan kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor (DHE)
dan devisa utang luar negeri (DULN) di bank domestik. Bank Indonesia juga
tengah me-review ketentuan-ketentuan untuk memperkaya instrument di pasar
valas dalam rangka menghidupkan transaksi lindung nilai (hedging).
88. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, kami akan mengoptimalkan
fungsi Kantor Bank Indonesia (KBI) sebagai fasilitator dan katalisator percepatan
pembangunan di daerah, terutama di wilayah timur Indonesia dimana disparitas
pertumbuhannya masih cukup lebar. KBI akan didorong untuk menjalankan
fungsinya secara efektif, dengan memperkuat jalinan hubungan dengan
Pemerintah Daerah. Pelaksanaa tugas TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) ke
depan perlu ditopang dengan sistem informasi harga barang strategis terutama
mencakup informasi mengenai produksi dan stok secara nasional. Untuk dapat
mewujudkan hal tersebut memerlukan komitmen yang kuat dan dukungan dari
banyak pihak termasuk dari kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan
Kementerian Perdagangan, termasuk dari Pemerintah Daerah
Hadirin sekalian yang saya hormati,
89. Di bidang perbankan, kebijakan akan diarahkan untuk menjaga keseimbangan
antara peningkatan daya saing dan memperkuat ketahanan perbankan, dengan
tetap mendorong intermediasi bank termasuk memperluas akses masyarakat ke
layanan jasa perbankan berbiaya rendah.
90. Dalam rangka meningkatkan daya saing perbankan, kebijakan Suku Bunga
Dasar Kredit (SBDK) akan dilanjutkan untuk memastikan mekanisme pasar
berjalan dengan baik sehingga sasaran kebijakan dapat tercapai. Sebagai tindak
lanjut dari sisi pengawasan bank, akan ditingkatkan enforcement ketentuan
dengan mewajibkan Rencana Bisnis Bank (RBB) mencantumkan target-target
peningkatan efisiensi dan penurunan suku bunga kredit pada level yang wajar.
Bank Indonesia juga tengah mengkaji praktek pemberian tingkat bunga
23

dana pihak ketiga (DPK) di atas tingkat bunga yang ditetapkan oleh Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS), serta mengkaji pembatasan pemberian hadiah
bagi nasabah.
91. Kebijakan penguatan ketahanan perbankan dilakukan melalui peningkatan
permodalan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan dan
antisipasi perubahan siklus bisnis. Melalui kebijakan ini perbankan Indonesia akan
lebih siap dalam mengantisipasi berbagai risiko karena dapat di-cover dengan
permodalan yang mencukupi.
92. Saya melihat aspek perlindungan nasabah dan tata kelola perbankan juga
merupakan dua aspek yang perlu memperoleh perhatian. Beberapa kasus fraud di
perbankan yang menyita perhatian pada tahun 2011 memerlukan penataan
kembali kebijakan terkait dengan kedua aspek di tersebut. Oleh karena itu, pada
tahun 2012 kami akan melanjutkan kebijakan untuk menyempurnakan aspek
perlindungan nasabah dan calon nasabah.
93. Lebih lanjut, untuk peningkatan kualitas tata kelola perbankan, kami akan
menyempurnakan ketentuan transparansi laporan keuangan, khususnya yang
terkait laporan keuangan publikasi, dan pengaturan terhadap akuntan publik yang
digunakan oleh perbankan. Kami juga terus mengkaji kebijakan kepemilikan di
perbankan dan kebijakan multi-license seiring dengan semakin kompleksnya
kegiatan usaha bank.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
94. Di luar aspek penguatan daya saing dan ketahanan perbankan, kami akan
mendorong intermediasi perbankan melalui beberapa langkah sebagai berikut :
a. Melanjutkan upaya mendukung perluasan akses perbankan (financial
inclusion) kepada masyarakat khususnya layanan perbankan bagi
masyarakat pedesaan berbiaya rendah, termasuk peningkatan kualitas
program Tabunganku, pengembangan edukasi keuangan, pelaksanaan
Financial Identity Number dan pelaksanaan survei literacy.
24

b. Memfasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai
sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah.
Disamping itu, akan pula dikaji mengenai berbagai hambatan dalam
pembiayaan untuk sektor-sektor yang tingkat pertumbuhan kreditnya masih
relatif rendah. Terkait dengan kebutuhan pembiayaan sektor-sektor yang
secara komersial tidak diminati oleh perbankan namun memiliki peran
strategis dalam perekonomian, Bank Indonesia bersama-sama dengan
pemerintah akan mengembangkan berbagai skim pembiayaan.
95. Upaya peningkatan daya saing dan tata kelola juga akan menjadi arah kebijakan
perbankan Syariah. Selain itu akan didorong pengembangan produk dan
aktivitas perbankan syariah. Strategi pengembangan BPRS ke depan diarahkan
sesuai dengan karakteristik BPRS sebagai community bank yang sehat, kuat,
produktif, serta fokus pada penyediaan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM
dan masyarakat setempat di daerah.
96. Seperti juga dengan industri perbankan yang kita harapkan dapat menurunkan
biaya perekonomian, area jasa pembayaran (financial services) juga memiliki
tujuan serupa. Area jasa pembayaran ini mencakup baik sistem pembayaran yang
kita telah kenal, baik tunai dan non-tunai, serta setelmen (penyelesaian transaksi).
97. Bank Indonesia berketetapan untuk mengambil posisi kepemimpinan dalam
menentukan arah kebijakan pengembangan jasa pembayaran ke depan.
Koordinasi kebijakan antar instansi dan otoritas akan terus dibutuhkan, terlebih
karena terdapat pengembangan jasa pembayaran yang melibatkan pihak di luar
bank sentral. Pengembangan industri jasa pembayaran nasional ke depan akan
dilakukan melalui sejumlah upaya yaitu :
a. Pertama, peningkatan keamanan dan kehandalan penyelenggaraan jasa
pembayaran melalui penerapan mitigasi risiko termasuk memanfaatkan
kemajuan teknologi, penguatan kerangka hukum, penguatan pengawasan,
serta peningkatan peran industri jasa pembayaran nasional;
25

b. Kedua, peningkatan efisiensi penyelenggaraan jasa pembayaran nasional,
termasuk mendorong terciptanya interoperabilitas dan interkoneksi di antara
berbagai penyelenggara jasa pembayaran.
c. Ketiga, peningkatan perlindungan konsumen melalui peningkatan transparansi
oleh pelaku jasa pembayaran, serta penguatan pengaturan perlindungan
konsumen.
98. Berbagai program pengembangan jasa pembayaran nasional dituangkan dalam
cetak biru, yang secara terpadu menjadi pedoman dalam mewujudkan sistem
pembayaran yang efisien, aman dan handal.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
99. Kami terus mengkaji berbagai kebijakan makro prudensial untuk memperkuat
fungsi dan peran aktif Bank Indonesiaa sebagai systemic regulator dalam
menjaga stabilitas sistem keuangan. Penguatan fungsi systemic regulator
dirasakan sangat tepat paska disahkannya Undang-undang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), di mana fungsi pengaturan dan pengawasan bank yang
sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia akan beralih kepada OJK pada akhir
2013.
100. Ke depan Bank Indonesia akan tetap mengawal industri Perbankan dengan
penerapan fungsi stabilitas sistem keuangan. Untuk kepentingan ini, Bank
Indonesia akan melakukan surveillance baik kepada bank dan non bank,
pemeriksaan kepada bank dalam rangka makro prudensial, mengawal
berfungsinya intermediasi secara efisien, serta berkoordinasi dalam rangka
pencegahan dan penanganan krisis. Fungsi dan tugas Bank Indonesia terkait
dengan stabilitas sistem keuangan dan mengawal terciptanya efisiensi di industri
perbankan ini menjadi bagian penting dalam amandemen UU BI yang telah
menjadi agenda Program Legislasi Nasional 2012.

26

Hadirin sekalian yang saya hormati
<Penutup>
101. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Melihat pada tantangan
yang kita hadapi, kita semua menyadari bahwa tahun-tahun ke depan tidaklah
lebih mudah dari tahun-tahun yang telah berlalu. Berbagai langkah untuk
mencapai keberhasilan kebijakan Bank Indonesia, akan sangat membutuhkan
dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaannya nanti.
102. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak/Ibu sekalian dan seluruh masyarakat
untuk "melepaskan bangsa ini dari segala bentuk inefisiensi, karena
apabila tidak, kita hanya akan tergilas oleh globalisasi". Kita yakin bahwa
Allah SWT senantiasa bersama kita untuk meridhoi dan meringankan langkah kita
menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.
Jakarta, 9 Desember 2011
GUBERNUR BANK INDONESIA

Dr. Darmin Nasution

27

KERANGKA PIKIR: PERTEMUAN TAHUNAN PERBANKAN 2011

Pertumbuhan Ekonomi
full employment, Non-
Keseimbangan
accelerated inflation
Potensial
Internal
7,0%
Stabilitas Makro &
Elemen
Peningkatan Akumulasi
Elemen
Sistem Keuangan
struktural
Kapital & Produktivitas
kontinuitas
Infrastruktur
Investasi
Inflasi
Nilai Tukar
Ekonomi biaya tinggi
Pembiayaan
Mikro Struktur
Mikro Struktur
Pasar
Pasar
Perbankan
Produksi
Ekses Demand
Valas
Prudent,
Distribusi
Profitable, tapi
Short Term capital
Tidak Efisien
Flows
Ketidaksempurnaan pasar dan inefisiensi

28

INDIKATOR UTAMA PERBANKAN INDONESIA
Data/Indikator
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Oct-11
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
FSI
1.48
1.26
1.25
2.10
1.91
1.75
1.68
KETAHANAN PERBANKAN
CAR (%)
19.3
21.3
19.3
16.8
17.4
17.2
17.2
NPL Gross (%)
7.6
6.1
4.1
3.2
3.3
2.6
2.7
LIKUIDITAS
PERTUMBUHAN DPK (% YOY)
17.1
14.1
17.4
16.1
12.5
18.5
19.0
ALAT LIKUID THD NON CORE DEPOSIT (%)
243.5
262.6
240.6
188.1
179.7
184.4
182.0
INTERMEDIASI
PERTUMBUHAN KREDIT (% YOY)
24.3
13.9
26.5
30.5
10.0
22.8
25.7
-KMK
22.4
17.0
28.6
28.4
2.7
25.2
24.7
-KI
13.2
12.5
23.2
37.4
16.4
17.0
31.1
-KK
36.8
9.5
24.9
29.9
19.0
22.9
23.8
LDR
61.7
61.6
66.3
74.6
72.9
75.5
81.4
PROFITABILITAS
ROA (%)
2.6
2.6
2.8
2.3
2.6
2.9
3.1
EFISIENSI
BOPO (%)
89.5
87.0
84.1
88.6
86.6
86.1
86.4
NIM (%)
5.6
5.8
5.7
5.7
5.6
5.7
6.0
SUKU BUNGA BANK
SK BUNGA SEPOSITO 1 BULAN
12.0
9.0
7.2
10.7
6.8
6.6
6.8
SK BUNGA KREDIT RUPIAH (%)
16.3
15.8
13.9
14.8
13.9
12.7
12.4
-KMK
16.2
15.1
13.0
14.6
13.3
12.4
12.1
-KI
15.7
15.1
13.0
14.0
12.6
11.9
11.7
-KK
16.8
17.6
16.1
15.8
15.8
13.8
13.4
29

Leave a Reply