Pidato Mentan YGK 06 02 07

SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN
PADA
DISKUSI REGULER EVALUASI POLITIK PANGAN
PEMERINTAHAN SBY-KALLA
Yogyakarta, 6 Februari 2007
Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Yang Saya Hormati:
Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Wilayah
Pimpinan Pusat Aisyiyah dan Daerah
Para undangan dan hadirin peserta diskusi,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah
Subhanahu Wataala atas segala limpahan rakhmat dan karunia-Nya, pada hari
ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat sehat sehingga kita dapat
berkumpul pada Diskusi Reguler dengan Topik: EVALUASI POLITIK PANGAN
PEMERINTAHAN SBY-KALLA .
Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggitingginya kepada pengurus Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Pimpinan
Pusat Muhammadiyah atas inisiatif dan prakarsanya untuk menyelenggarakan
diskusi yang saya nilai sangat bermanfaat untuk menggali ide-ide cemerlang dalam
memperbaiki kinerja ketahanan pangan di negara kita. Dalam kesempatan ini saya
akan menyampaikan paparan dengan judul: Kebijakan Pembangunan Ketahanan
Pangan Nasional".
1
Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati
Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama, karena itu
pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian dari hak azasi individu.
Selain itu juga penting dalam rangka pembentukan sumberdaya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing global. Mengingat pentingnya hal ini, setiap
negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai
fondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya
Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan
dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang baik
pada tingkat nasional, daerah hingga rumahtangga. Ketahanan pangan harus
diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan
memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati
Ketahanan pangan yang kuat dicirikan oleh kemandirian pangan yang
tinggi dalam menjamin penyediaan kebutuhan pangan. Dengan demikian
pengertian ketahanan pangan memberikan penekanan khusus tentang
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dari sumber pasokan dalam negeri
dan adanya kebebasan dalam penentuan dan pengelolaan sistem cadangan
pangan sesuai dengan kepentingan nasional, sehingga tidak terpengaruh oleh
tekanan dari negara lain.
Konsep dasar ketahanan pangan sendiri pada hakekatnya mencakup tiga
aspek penting yang juga dapat dipahami sebagai indikator keberhasilan
pencapaian sasaran ketahanan pangan, yaitu : (1) Ketersediaan pangan, yang
diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh
penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman; (2) Distribusi pangan,
dimana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga
stabil dan terjangkau oleh rumahtangga dan (3) Konsumsi pangan, yaitu setiap
rumahtangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mengarahkan agar
pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi,
keamanan, kehalalan dan efisiensi untuk mencegah pemborosan.
Secara agregat nasional, pencapaian ketahanan pangan menunjukkan
perkembangan yang positip yang ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai
2
berikut.
Walaupun dalam situasi sulit akibat kenaikan biaya produksi karena
kenaikan BBM dan meningkatnya laju konversi lahan sawah serta di beberapa
daerah mengalami kekeringan, namun produksi padi tahun 2006 mencapai
54,75 juta ton, meningkat 1,11 % dibanding tahun 2005. Kenaikan produksi
tersebut berasal dari peningkatan luas panen sebesar 0,23 % dan produktivitas
sebesar 0,87 %. Keberhasilan ini berkaitan dengan cukup efektifnya regulasi
yang diajukan oleh Departemen Pertanian dalam menciptakan insentif harga
bagi petani sehingga harga gabah di tingkat petani selama tahun 2006 berada
diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Sejak tahun 2004, produksi beras nasional telah melampaui tingkat
konsumsinya, dan sampai tahun 2006 masih menunjukkan hal yang demikian.
Hasil perhitungan neraca beras nasional tahun 2005 mengindikasikan bahwa
stok akhir beras tahun 2005 diperkirakan mencapai 167.000 ton. Perhitungan
sampai Bulan Oktober 2006 diperkirakan masih terdapat stok sebesar 110.000
ton. Penyediaan ini terus diupayakan mengalami peningkatan sejalan dengan
perkembangan jumlah penduduk yang juga tumbuh sekitar 1,3 % per tahun,
padahal jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 220 juta jiwa dengan
pola pangan pokok beras.
Harus diakui bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, impor
masih harus dilakukan apabila pasokan beras domestik menipis. Hal ini
dilakukan sebagai tindakan preventif untuk menjaga cadangan beras nasional
dan menanggulangi gejolak harga beras. Hal ini juga terkait dengan kebijakan
ketahanan pangan. Mengingat petani berperan ganda, sebagai produsen yang
menginginkan harga jual gabah tinggi, dipihak lain sebagai konsumen yang
terjadi terutama pada musim paceklik, petani menginginkan harga beras di
pasar rendah sehingga mereka mampu membelinya.
Pada tahun 2006, terjadi bencana alam di beberapa daerah yang
menyebabkan stok Perum Bulog sampai akhir tahun 2006 diperkirakan hanya
532.000 ton beras (dibawah iron stock 1 juta ton). Ketidakmampuan Bulog
mengisi stok dari produksi dalam negeri disebabkan harga beras di pasaran
lebih tinggi dari HPP. Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya
untuk memenuhi iron stock tersebut.
3
Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati
Peningkatan produksi jagung pada tahun 2006 sebesar 12,481 juta ton
lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran sebesar 12,446 juta ton. Produksi
komoditas pangan hewani periode 2005-2006 juga mengalami peningkatan
yaitu 13,94 % untuk daging, 7,83% untuk telur dan 7,77 % untuk susu.
Peningkatan pangan tersebut juga diikuti oleh peningkatan ketersediaan energi
sebesar 0,57 persen dan protein hewani sebesar 3,98 persen.
Konsumsi pangan masyarakat baik kuantitas maupun kualitas pangan
juga menunjukkan perbaikan. Dari segi kuantitas, konsumsi energi tahun 2005
sebesar 1996 Kalori/kapita/hari lebih tinggi dibandingkan pada tahun
sebelumnya. Demikian pula untuk protein pada tahun 2005 mencapai 55,3
gram/kapita/hari.
Apabila
mengacu
pada
patokan
kecukupan
yang
direkomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII (energi :
2000 Kalori dan protein : 52,0 gram/kapita/hari) maka konsumsi masyarakat
sudah mendekati patokan tersebut bahkan untuk protein sudah melebihi dari
yang dianjurkan. Kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh nilai Pola
Pangan Harapan (PPH) juga meningkat, dari 66,3 pada tahun 1999 menjadi
78,2 pada tahun 2005.
Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan rumahtangga
petani pada tahun 2006 sebesar 102,35 meningkat 1,28 % dibandingkan tahun
2005 (tahun dasar 1993=100). Ini menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan
petani tahun 2006 lebih baik dibanding tahun 1993 dan tahun 2005. Akan tetapi
dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, mengakibatkan
daya beli masyarakat secara keseluruhan mengalami penurunan, akibat
peningkatan harga pangan dan non pangan.
Namun sebetulnya, Indeks daya beli petani tahun 2006 dapat ditekan
penurunannya hanya sebesar -0,20 %, lebih kecil dibanding tahun 2005 yang
mencapai -2,83 %. Dengan demikian kebijakan pembangunan pertanian yang
berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani telah mampu
menekan penurunan daya beli petani pada tahun 2006.
Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati
Dalam pembangunan ketahanan pangan juga dihadapkan pada berbagai
permasalahan seperti berikut. Permasalahan ketahanan pangan terkait dengan
4
aspek ketersediaan pangan, adalah (a) terjadinya konversi lahan pertanian
produktif terutama di Pulau Jawa, peningkatan proporsi petani gurem (luas
garapan < 0,50 ha) dan menurunnya kinerja infrastruktur irigasi; (b)
permasalahan terkait dengan adopsi teknologi yang diindikasikan adanya
gangguan hama penyakit pada tanaman dan ternak, relatif besarnya proporsi
tanaman tebu dengan sistem ratoon dan lain-lain serta (c) permasalahan terkait
dengan implementasi kebijakan, sistem insentif dan kelembagaan yang
ditunjukkan oleh tidak terealisasinya HET pupuk bersubsidi, terbatasnya fasilitas
permodalan dan suku bunga KKP serta rendahnya kemampuan pengelolaan
cadangan pangan.
Permasalahan yang terkait dengan aspek distribusi pangan, diantaranya
adalah : (a) Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau
daerah terpencil, (b) Keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar; (c)
Banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi. Permasalahan ini berdampak buruk
pada insentif berproduksi karena rendahnya efisiensi pemasaran dan bagian
harga yang diterima petani.
Permasalahan terkait dengan aspek konsumsi pangan adalah : (a)
Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan akses pangan
yang rendah, (b) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap
diversifikasi konsumsi pangan dan gizi, (c) Masih dominannya konsumsi energi
yang berasal dari beras dan (d) Rendahnya kesadaran dalam penerapan sistem
sanitasi dan higienis serta keamanan pangan.
Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati
Ketahanan pangan terwujud apabila secara umum telah memenuhi dua
aspek sekaligus. Pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata
untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan
ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani
kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari. Ketahanan pangan tingkat
rumahtangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang
selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional.
Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah satu prioritas utama
pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar
mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri dan berkelanjutan.
5
Berdasarkan pada permasalahan riil yang dihadapi dan dengan
memperhatikan strategi pembangunan nasional RPJM 2005-2009 ditetapkan 10
sasaran pembangunan ketahanan pangan ke depan. Sasaran terkait dengan
aspek ketersediaan pangan adalah : (1) Dipertahankannya ketersediaan energi
minimal 2200 kalori/kapita/hari dan protein 57 gram/ kapita/hari; (2)
Meningkatnya kemandirian pangan melalui pencapaian swasembada beras
berkelanjutan, swasembada jagung tahun 2007, kedelai tahun 2015,
swasembada gula pada tahun 2009 dan daging sapi tahun 2010; (3)
Meningkatnya kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah
dan masyarakat; (4) Meningkatnya rata-rata pemilikan lahan melalui penyediaan
lahan abadi beririgasi dan lahan kering masing-masing minimal seluas 15 juta
hektar.
Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati
Strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan dilaksanakan adalah
staregi jalur ganda (twin track stategy) yaitu : (1) Membangun ekonomi berbasis
pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan
dan (2) Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan
memalui pemberian bantuan langsung serta pemberdayaan agar mereka
semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri.
Adapun kebijakan strategis ketahanan pangan nasional terkait dengan
aspek ketersediaan pangan mencakup : (1) Menjamin ketersediaan pangan, (2)
menata pertanahan dan tata ruang/wilayah dan (3) Pengembangan cadangan
pangan. Implementasi kebijakan menjamin ketersediaan pangan dilakukan
melalui kegiatan: (a) Pengembangan lahan abadi 15 juta ha beririgasi dan 15
juta ha lahan kering, (b) Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan, (c)
Pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai, (d)
Pengembangan dan penyebaran benih, bibit unggul dan alsintan, (e) pengaturan
pasokan gas untuk produksi pupuk, (f) Pengembangan skim permodalan yang
kondusif, (g) Peningkatan produktivitas melalui perbaikan genetis dan teknologi
budidaya, (h) Peningkatan efisiensi penanganan pasca panen dan pengolahan,
(i) Penyediaan insentif investasi bidang pangan, serta (j) penguatan penyuluhan,
kelembagaan tani dan kemitraan.
6
Terkait dengan aspek distribusi pangan dengan cara mengembangkan
sistem distribusi pangan yang efisien dan menjaga stabilitas harga pangan.
Pengembangan sistem distribusi pangan yang efisien dilakukan melalui : (1)
Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi, (2)
Penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan, (3) Pemberian subsidi
transportasi bagi daerah sangat rawan dan daerah terpencil, dan (4)
Pengawasan sistem persaingan perdagangan yang tidak sehat. Sementara itu,
untuk menjaga stabilitas harga pangan dilakukan dengan memantau harga
pangan pokok secara berkala dan pengelolaan pasokan pangan/cadangan
penyangga pangan.
Dalam aspek konsumsi pangan, kebijakan strategis diarahkan pada : (1)
Meningkatkan aksesibilitas rumahtangga terhadap pangan, (2) Melaksanakan
diversifikasi pangan, (3) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan dan (4)
Mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi. Implementasi
kebijakan peningkatan aksesibilitas rumahtangga terhadap pangan ditempuh
melalui : (a) Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan, (b)
Peningkatan efektivitas program raskin dan (c) Penguatan lembaga pengelola
pangan di pedesaan. Pelaksanaan diversifikasi konsumsi pangan dilakukan
dengan : (a) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan gizi seimbang, (b)
Pengembangan teknologi pangan, dan (c) Diversifikasi usahatani dan
pengembangan pangan lokal.
Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati
Khusus berkaitan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan,
Presiden RI telah memutuskan melalui Sidang Kabinet Terbatas di Departemen
Pertanian pada tanggal 8 Januari 2007 untuk melaksanakan Program Aksi
Peningkatan Produksi Padi mulai tahun 2007. Melalui program aksi ini,
kenaikan produksi beras harus mencapai minimal sebesar 2 juta ton atau setara
dengan 3,5 juta ton gabah.
Pada tahun 2007, sasaran luas panen sebesar 11,86 juta hektar (naik
0,1 %), produktivitas sebesar 49,05 ku/hektar (naik 6,3 %) dan produksi 58,19
juta ton setara GKG (naik 6,4 %). Akselerasi laju peningkatan produksi
difokuskan pada 16 propinsi sentra, sedangkan pada provinsi lainnya
dipertahankan laju peningkatan optimum. Terdapat 4 buah strategi untuk
7
mewujudkan hal tersebut yaitu : 1) Peningkatan produktivitas melalui perbaikan
mutu benih, pengendalian OPT, penyediaan air, pemupukan berimbang dan
penggunaan pupuk organik; 2) Perluasan areal tanam melalui pencetakan
sawah baru, pemanfaatan lahan sub optimal, penyediaan air; 3) Pengamanan
produksi melalui pengendalian OPT, antisipasi fenomena iklim, pengurangan
kehilangan (loses) dan peningkatan rendemen serta 4) pemberdayaan
kelembagaan pertanian dan dukungan pembiayaan usahatani.
Saudara- Saudara sekalian yang saya hormati
Perlu disadari bahwa pembangunan ketahanan pangan nasional bukan
semata-mata tugas Departemen Pertanian, tetapi juga tanggungjawab dari
berbagai Departemen/Lembaga dan stakeholder lainnya. Oleh karena itu, upaya
pemantapan ketahanan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan dan
penanggulangan kemiskinan memerlukan kerjasama, koordinasi dan sinergitas
dari berbagai dinas/instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan
partisipasi aktif masyarakat. Begitu juga Majelis Pemberdayaan Masyarakat,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai dengan namanya, diharapkan turut
bahu
membahu
menciptakan
ketahanan
pangan
yang
kuat
dan
berkesinambungan, melalui pemberdayaan masyarakat petani yang masih
memerlukan banyak bimbingan dari kita semua.
Berpijak dari strategi kebijakan diatas dan dukungan dari berbagai pihak
secara sinergi maka Insya Allah pembangunan ketahanan pangan yang kita cita-
citakan bersama dapat berhasil. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Menteri Pertanian,
Dr. Ir. ANTON APRIYANTONO, MS
8

loading...

Leave a Reply