Pidato Penutupan 22 Juli 2011





PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2010-2011


JUMAT, 22 JULI 2011


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2011



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

EWAN
PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2010-2011


JUMAT, 22 JULI 2011


Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,
Hadirin yang berbahagia,
Sidang Dewan Yang Terhormat,


Hari ini, kita akan mengakhiri Masa Sidang IV yang telah dimulai sejak 9 Mei 2011. Hari ini juga
merupakan penutupan satu Tahun Sidang 2010-2011. Oleh karenanya, selain melaporkan Masa Sidang
IV, Pimpinan Dewan juga akan menggambarkan sekilas mengenai kegiatan Dewan selama satu tahun
sidang DPR, sejak 16 Agustus 2010 sampai dengan hari ini untuk memenuhi ketentuan Tata Tertib
DPR-RI Pasal 218 Ayat 3.
Khusus untuk Masa Sidang IV ini, kegiatan Dewan lebih diwarnai dengan rapat-rapat Komisi
Dewan, Badan Legislasi, dan Panitia Khusus yang membahas berbagai RUU yang telah ditetapkan
menjadi prioritas untuk tahun 2011. Sesuai dengan siklus pembahasan APBN, DPR juga menyelesaikan
RUU berkaitan dengan APBN.
Untuk fungsi legislasi, dalam masa sidang ini, Dewan telah menyelesaikan 7 (tujuh) RUU
menjadi UU. Satu diantaranya adalah RUU kumulatif terbuka, yaitu RUU tentang Perubahan UU No. 10
tahun 2010 tentang APBN TA 2011. RUU-RUU yang diselesaikan pada masa sidang ini antara lain, RUU
tentang Perubahan Atas UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, RUU tentang Perubahan
Atas UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, RUU tentang Perubahan Atas
UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, RUU
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Ada beberapa RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I, memerlukan perpanjangan
waktu untuk diselesaikan pada Masa Sidang berikutnya, yaitu RUU tentang perubahan UU tentang
Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Rumah Susun, RUU tentang Perubahan UU tentang Komisi

1

Yudisial, RUU tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial dan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).
Dengan demikian, untuk satu tahun sidang, yaitu sejak 16 Agustus 2010 sampai dengan akhir
masa sidang IV ini, telah dapat diselesaikan 17 RUU dan 3 RUU kumulatif terbuka, berkaitan dengan
APBN dan Pengesahan Konvensi.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam masa sidang ini ada 7 (tujuh) RUU telah dihasilkan oleh Dewan, kendati demikian,
Pimpinan merasa bahwa pelaksanaan fungsi legislasi masih harus tetap didorong, karena belum
menunjukkan hasil optimal. Pimpinan menyadari, banyak kendala yang menjadi penyebab
terhambatnya pembahasan berbagai RUU, diantaranya ada beberapa substansi pokok pada beberapa
RUU yang pembahasannya sangat alot dan memakan waktu, karena sulitnya dicapai kesepakatan
antara Pemerintah dan DPR. Kendala lainnya adalah terbatasnya waktu untuk bidang legislasi karena
Komisi/Baleg harus melakukan RDP/RDPU dan Kunjungan Kerja ke daerah untuk mendapatkan
masukan dan sosialisasi terhadap draft RUU. Pembahasan RUU juga sering berlarut-larut, namun
bukan pada substansi, melainkan pada sisi redaksional. Masih diperlukan penyamaan visi mengenai
mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi untuk mengurangi perbedaan
pemahaman antara pengusul (Komisi) dengan Baleg.
Visi tersebut juga diperlukan untuk memperoleh satu pemahaman yang sama mengenai suatu
perundang-undangan yang dibahas, yang tidak selalu bertumpu pada penyelesaian politik.
Tersendatnya penyelesaian RUU, mendorong Pimpinan Dewan untuk berupaya melakukan
serangkaian langkah dalam mengefektifkan penyelesaian RUU melalui rapat-rapat konsultasi dengan
fraksi, dengan berbagai Alat Kelengkapan Dewan, dan bahkan dengan Presiden dan Wakil Presiden
dalam rangka mencari titik temu, seperti halnya dalam penyelesaian RUU tentang BPJS dan OJK.
Dalam konsultasi dengan presiden juga disepakati bahwa kedua lembaga perlu memperkuat lembaga
masing-masing dengan menunjuk wakil yang akan menjadi vocal point.

Dari 7 (tujuh) RUU yang dihasilkan masa sidang ini, Alhamdulillah, 1 (satu) RUU yang sangat
penting telah tuntas, yaitu RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, yang merupakan inisiatif DPR.
Sebagaimana kita ketahui, UUD 1945 Pasal 34 ayat 1, mewajibkan negara untuk memelihara fakir
miskin dan anak terlantar. Ketentuan ini secara langsung mengharuskan negara memainkan peranan
penting dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta mengembangkan sistem Jaminan
Sosial Nasional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus memberikan rehabilitasi sosial, jaminan
sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin
diperlukan juga peran masyarakat, baik perseorangan, keluarga, ormas, organisasi keagamaan, LSM,
organisasi profesi, pelaku usaha dan sebagainya. Penanganan fakir miskin harus berasaskan
kemanusiaan, keadilan sosial, non-diskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan.

2

Dewan menunggu Pemerintah dan para pemangku kepentingan, untuk melakukan tindaklanjut atas
pelaksanaan UU ini.

Dalam masa sidang ini, Dewan telah menyelesaikan penyusunan RUU usul inisiatif tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Masyarakat. Kedua RUU ini akan segera disampaikan kepada Presiden untuk penunjukan menteri yang
akan membahasanya bersama DPR.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam satu Tahun Sidang 2010-2011, sebagaimana tahun sidang sebelumnya, pelaksanaan
fungsi anggaran telah berjalan sesuai prosedur dan mekanisme APBN. Dengan demikian, pelaksanaan
fungsi anggaran telah dilakukan dengan tepat waktu. Dalam Masa Sidang ini, agenda Pembicaraan
Pendahuluan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam rangka
penyusunan RAPBN 2012 telah selesai dilaksanakan, dan telah dilaporkan hasilnya oleh ketua Badan
Anggaran dalam Rapat Paripurna DPR.
Badan Anggaran telah membentuk empat (4) Panitia Kerja yang secara intensif telah
membahas antara lain mengenai asumsi dasar, pendapatan negara, defisit anggaran, pembiayaan;
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), belanja pemerintah pusat, dan transfer fiskal ke daerah. Dewan dan
Pemerintah telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, yakni target pertumbuhan ekonomi 2012
pada kisaran 6,6% sampai 7,0%; target inflasi 4,0% sampai 5,3%; target produksi (lifting) minyak
mentah sebesar 950.000 sampai 970.000 barel per hari; patokan harga minyak mentah Indonesia
sebesar USD 75 sampai USD 95 per barel; tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3
bulan (sebagai pengganti Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan) adalah 5,5% sampai 6,75%. Nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp. 8.600 sampai Rp. 9.100. Defisit anggaran 1,4% sampai
1,9% terhadap proyeksi PDB 2012.
Dalam kaitan penetapan target defisit anggaran RAPBN 2012, Dewan meminta Pemerintah agar
berhati-hati. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya kemampuan keuangan
negara (fiscal resources), keamanan anggaran (fiscal capacity), serta kesinambungan anggaran (fiscal
sustainability). Ketiga aspek ini menjadi dasar dan pertimbangan dalam merumuskan politik kebijakan
anggaran dimanapun.
Untuk penyusunan RAPBN 2012, Pemerintah diminta memonitor perkembangan pelaksanaan
APBN Tahun Anggaran 2011. Pemerintah juga diminta, tidak hanya melakukan monitoring, tetapi juga
diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN yang sedang berjalan dan sudah berjalan sebagai
gambaran untuk pelaksanaan penyusunan tahun anggaran berikutnya. Pemerintah juga harus sinkron
dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang mengambil tema: Percepatan dan Peluasan
Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat.

3

Dalam awal bulan ini, Pemerintah telah menyampaikan RUU APBNP 2011. Pembahasan atas
RUU APBNP 2011 dilaksanakan dengan prosedur singkat dan diselesaikan pada Masa Persidangan IV,
dengan tetap melibatkan Komisi-Komisi Dewan. Dari hasil evaluasi kinerja ekonomi tahun 2010, serta
melihat perkembangan perekonomian dan pembangunan di tahun 2011, Pemerintah memandang perlu
untuk melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2011. Selain itu, perubahan APBN 2011 juga
dilakukan dalam rangka mengakomodir tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam UU
APBN 2011.
Pada awal bulan ini, Pemerintah juga telah menyampaikan Keterangan Pemerintah mengenai
pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2010. UU No.
27 tahun 2009 mengatur bahwa pembahasan dan penetapan RUU-RUU ini dilakukan dalam waktu
paling lama 3 bulan setelah bahan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
oleh BPK-RI disampaikan ke DPR. Pembicaraan tingkat II akan dilakukan pada Masa Persidangan I
2011-2012, sekitar minggu ke-4 bulan Agustus.
Dalam keterangannya, Pemerintah menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia 2010 cukup
menggembirakan, antara lain ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif, investasi yang
meningkat dan nilai tukar yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 6,1% atau
lebih tinggi dari yang ditargetkan dalam APBNP tahun 2010 sebesar 5,8%. Terjaganya stabilitas
berbagai indikator makro ekonomi antara lain disebabkan berbagai perkembangan positif yang terjadi
pada perekonomian global dan penguatan ekonomi domestik yang ditopang juga oleh berbagai upaya
pemerintah sebagai salah satu internal driver perekonomian dalam mendorong projek infrastruktur.
Dewan meminta perhatian Pemerintah untuk sungguh-sungguh menerapkan good governance
dalam meningkatkan kinerjanya, agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif, dilakukan
pemantapan koordinasi antar lembaga negara dan antar tingkatan pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah juga perlu memperhatikan banyaknya tantangan ancaman krisis ekonomi dunia
yang dipicu oleh krisis utang yang dialami beberapa negara di Eropa. Krisis keuangan ini berpotensi
meluas ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Perlu dilakukan antisipasi sejak dini, agar
Indonesia dapat terhindar dari dampak krisis tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, selama kurun waktu satu tahun ini, Dewan mengamati
dengan seksama berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian serius, terutama berkaitan
dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah pertama yang menuntut perhatian kita semua
adalah gejala lunturnya nilai-nilai ideologi Pancasila. Hal ini ditengarai dengan makin memudarnya
pemahaman terhadap ideologi Pancasila di kalangan masyarakat, terutama para generasi muda.
Memudarnya ideologi Pancasila itu ditandai dengan makin maraknya aksi-aksi kekerasan di kalangan
masyarakat. Kita sering menyaksikan konflik diantara berbagai kelompok masyarakat, kecenderungan
pada penyelesaian tanpa mampu menghormati lagi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

4

Memperhatikan kondisi yang makin memprihatinkan, Dewan mendesak pemerintah agar segera
menciptakan harmoni di kalangan masyarakat, bertindak tegas terhadap setiap aksi kekerasan yang
berpotensi memecah belah bangsa yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
Empat Pilar dalam Kehidupan Berbangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan
NKRI, harus ditanamkan, dijaga dan dilestarikan kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda
penerus bangsa. Pancasila yang menyatukan, merekatkan, membangun, menyemangati, dan
meneguhkan bangsa, harus kembali menjadi jatidiri ideologi bangsa dan negara. Hal ini dapat
dilakukan antara lain dengan menjadikan Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum
pendidikan nasional dan melalui kebudayaan rakyat, serta dengan mendorong semua orang untuk
menjadi teladan kejujuran bagi semua orang.

Sidang Dewan yang terhormat,
Makin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di hampir semua lini, baik di birokrasi
pemerintahan, lembaga-lembaga negara, termasuk aparat penegak hukum, menjadi keprihatinan kita
bersama. Masyarakat sering tidak puas terhadap penanganan berbagai kasus oleh aparat penegak
hukum. Di lembaga penegak hukum, yaitu lembaga peradilan, kejaksaan dan kepolisian, yang semula
diharapkan dapat menjadi benteng terakhir penegakan hukum, kondisinya juga sama.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan KPK, Dewan telah meminta agar proses penegakan
hukum berjalan dengan optimal. Kepada KPK diminta, pertama, agar tugas di bidang pencegahan
tindak pidana korupsi menjadi prioritas; kedua, menangani secara tuntas tindak pidana korupsi yang
menjadi perhatian masyarakat dalam sisa masa jabatan, dan ketiga, meningkatkan koordinasi
antarlembaga penegak hukum.
Langkah-langkah penanganan korupsi tidak hanya berkutat pada lembaga penegak hukum,
namun juga harus dicari akar masalahnya. Seperti adanya ruang yang lebar bagi penyelenggara
negara untuk melakukan korupsi, antara lain: me mark-up anggaran, menetapkan spesifikasi barang
yang menutup ruang untuk kompetisi, dan standar calon bidder yang tidak memberikan ruang untuk
kompetisi yang sehat. Sudah menjadi rahasia umum adanya praktek distribusi dana haram antara 10-
25% dari nilai anggaran proyek yang melebihi nilai wajar. Dewan meminta Pemerintah untuk
memperhatikan ketiga hal tersebut dengan membuat suatu standar perhitungan yang wajar dalam
menetapkan nilai anggaran, dan membuka ruang agar kompetisi bisa berjalan dengan sehat.
Dalam Masa Sidang ini, Komisi II Dewan telah membentuk Panitia Kerja Mafia Pemilu.
Pembentukan Panja ini dimaksudkan untuk dapat mendalami persoalan kinerja KPU dan Bawaslu dalam
proses penetapan calon terpilih anggota DPR hasil Pemilu 2009, termasuk untuk mendapat klarifikasi
dalam menentukan langkah-langkah dalam hal pengawasan Pemilu. Panja telah bekerja secara intens,
yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi makin tertibnya pelaksanaan Pemilu 2014.

5

Sidang Dewan yang terhormat,

Masih lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap para tenaga kerja kita yang berada di
luar negeri, menjadi keprihatinan kita bersama. Kasus hukuman pancung yang telah dijalani oleh salah
seorang TKI di Arab Saudi, menegaskan bahwa Pemerintah harus memperhatikan para pekerja migran
Indonesia dari sisi kemanusiaan, bukan semata-mata dari sisi ekonomi saja. Sudah waktunya bagi
pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis bagi keselamatan dan keamanan para pekerja
migran Indonesia.

Dewan mengharapkan, jika perlu TKI atau pekerja migran setelah direkrut, diberikan
pembekalan pengetahuan mengenai budaya, karakter masyarakat, dan aturan-aturan hukum negara
tujuan. Hal ini sangat penting, terutama bagi mereka yang baru pertama kali bekerja di luar negeri.
Pembekalan ini sekaligus merupakan pembenahan dalam proses pemberangkatan calon TKI. KBRI
dimana TKI berada, untuk bekerja lebih keras, melakukan komunikasi dengan para TKI. Komunikasi
jangan hanya dilakukan ketika ada masalah.
Pembebasan Darsem Binti Dawud Tawar dari hukuman pancung merupakan langkah positif,
meskipun harus membayar diat yang jumlahnya cukup besar. Namun, pemerintah harus tetap
memperhatikan bahwa masih banyak TKI kita yang terancam hukuman mati, tidak hanya di Arab Saudi
tetapi juga di negara-negara lain, yang harus diperjuangkan dan dilindungi haknya sebagai warga
negara Indonesia.
Terkait dengan keselamatan dan perlindungan TKI di luar negeri, DPR-RI telah membentuk Tim
Khusus Penanganan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Atas temuan Tim khusus, DPR-Ri telah
merekomendasi kepada Pemerintah antara lain: Pertama, menghentikan sementara (moratorium)
pengiriman TKI ke seluruh negara di wilayah Timur Tengah. Kedua, moratorium diakhiri setelah
Pemerintah melakukan pembenahan kelembagaan terutama di Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan BNP2TKI. Ketiga, membentuk Gugus Tugas (Task Force) dengan penugasan khusus
menangani 303 orang TKI yang saat ini terancam hukuman mati terutama di Arab Saudi dan Malaysia.
Kita bersyukur, Presiden telah mengeluarkan Kepres No. 17 tahun 2011 tentang Satuan Tugas
penanganan Kasus warganegara Indonesia/Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri yang terancam
hukuman mati, dengan beberapa tugas pokok dalam rangka melakukan advokasi dan bantuan hukum
bagi WNI/TKI diluar negeri yang terancam hukuman mati.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini tidak luput dari perhatian Dewan. UN sebagai salah
satu sarana untuk mengukur kualitas pendidikan sudah seharusnya dievaluasi setiap tahun, agar
kualitas pendidikan makin meningkat. Dewan bersepakat bahwa, kebijakan UN bukan lagi sebagai
satu-satunya penentu kelulusan, karena penilaian kelulusan adalah dengan penggabungan antara nilai
ujian dengan nilai rapor.

6

Namun disayangkan, dalam pelaksanaan UN masih saja terjadi kecurangan dan penyimpangan
di sana-sini, baik secara parsial maupun sistemik. Dimensi politik di daerah juga ikut mendorong
terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan UN, sehingga prinsip pendidikan yang seharusnya
mengedepankan proses transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran menjadi kontradiktif dengan realitas
yang terjadi.
Praktek kecurangan yang terus saja terjadi, pada akhirnya membuat hasil UN tidak bisa
dijadikan model evaluasi hasil pembelajaran. Untuk itu, merupakan momentum yang tepat bagi
pemerintah untuk berusaha memupuk pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia, untuk
membentuk individu yang berkarakter ideal sebagai bagian dari transformasi pendewasaan peserta
didik. Disamping itu, Pemerintah seharusnya melakukan kajian atas hasil UN tersebut dalam rangka
meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Sidang Dewan yang Terhormat,
Untuk bidang luar negeri, ada beberapa kegiatan yang menjadi perhatian Pimpinan Dewan
karena terkait dengan kepentingan politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah Konperensi
Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7-8 Mei 2011. Pimpinan
Dewan menyambut baik hasil-hasil yang dicapai dalam KTT tersebut terutama yang berkaitan dengan
peningkatan kerja sama regional dalam menghadapi ancaman kecukupan pangan dan ketahanan
energi. Kedua isu ini sangatlah penting bagi Indonesia karena terkait dengan masalah perubahan iklim
yang mengharuskan semua negara di dunia untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi untuk
menghadapi dampak yang ditimbulkannya.
Bidang luar negeri lainnya yang penting untuk kita perhatikan adalah Sidang ke-38 Dewan
Menteri Luar Negeri Organisasi Konperensi Islam yang menyepakati dukungan pengakuan terhadap
negara Palestina dengan wilayah perbatasan tahun 1967 dan Jerusalem sebagai ibukotanya.
Dukungan ini akan dibawa dalam Sidang Majelis Umum PBB bulan September mendatang. Pimpinan
Dewan mendesak pemerintah agar senantiasa memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Bangsa
Palestina.

Sidang Dewan yang Terhormat,
DPR-RI juga aktif melakukan diplomasi parlemen dalam upaya meningkatkan hubungan
bersahabat dan saling pengertian dengan negara-negara lain baik di tingkat regional maupun
internasional. Berbagai delegasi, telah hadir dalam forum-forum pertemuan regional maupun
internasional, diantaranya menghadiri G-20 Seoul Speakers Consultation yang berlangsung tanggal 17-
21 Mei 2011 di Seoul, Korea Selatan.
Pertemuan-pertemuan keparlemenan di tingkat regional lainnya, antara lain Pertemuan ke-8
AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) di Phnom Penh Kamboja, Pertemuan ke-3 ASEAN Inter-
Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus di Manila Filipina, Sidang Umum ke-15 Asia-Pacific

7

Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED) di Kuala Lumpur Malaysia,
dan Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Political Affairs di Seoul Korea
Selatan.
Disamping itu, Ketua DPR-RI dalam kapasitasnya sebagai Ketua Working Group telah membuka
Sidang The Working Group of Asia Pasific of The IPU pada 14 Juli 2011. Dalam kata sambutannya,
telah disampaikan tentang perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Regional Asia Pasific.
Perkembangan yang terjadi di Asia Pasifik telah menarik perhatian dan memerlukan penyelesaian
bersama. Sebagai Anggota Parlemen Kelompok Asia Pasifik, Indonesia mempunyai kewajiban untuk
memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian permasalahan yang terjadi di Regional Asia Pasific.
Sidang satu hari APG telah menghasilkan berbagai rekomendasi untuk kepentingan Asia-Pasific dalam
ikut mewarnai Strategic Plan IPU.
Pada hari yang sama, Ketua Parlemen Australia yang sedang mengikuti Sidang The Working
Group of Asia Pasific of The IPU, telah mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR-RI didampingi
Pimpinan BKSAP dan Komisi I. Pembicaraan dalam pertemuan berkaitan dengan keerjasama antar
parlemen dan hubungan bilateral kedua negara. Parlemen Australia berkepentingan untuk dapat
melakukan kerjasama yang erat dengan Parlemen Indonesia mengingat intensitas hubungan yang
terjadi sebagai negara yang bertetangga dekat.
Pada minggu pertama bulan Juli, DPR-RI telah mengirimkan Delegasi Muhibah ke Russia
dipimpin oleh Ketua DPR-RI. Serangkaian kegiatan telah dilakukan, termasuk melakukan pertemuan
dengan Ketua Parlemen Rusia (Duma). Dalam pertemuan ini, dibicarakan perkembangan hubungan
bilateral kedua negara sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sementara, Ketua Dewan Federasi Rusia
memandang bahwa Indonesia adalah negara penting di kawasan, dengan banyaknya peranan
Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Indonesia dipandang sebagai negara berpenduduk muslim,
dengan Islam moderat, dan Rusia ingin banyak belajar dari Indonesia.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Agustus yang akan datang, kita akan memasuki tahun ketiga keberadaan kita sebagai anggota
Dewan. DPR hasil Pemilu 2009 adalah DPR hasil amandemen UUD 1945. DPR saat ini menjadi lembaga
yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, tetapi belum diikuti oleh penguatan suprastruktur yang
menunjang kinerja DPR. Tiga fungsi DPR, yaitu fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi, dinilai oleh
masyarakat belum optimal dilaksanakan. Kinerja DPR menjadi sorotan tajam, terutama dalam
pelaksanaan fungsi legislasi, oleh karena itu kelembagaan DPR sebagai pilar demokrasi harus
diperkuat, baik oleh anggota DPR berikut alat kelengkapannya maupun lembaga pendukung, yaitu
Sekretariat Jenderal.

Survei yang dilakukan oleh salah satu media nasional, yang menujukkan tingkat kepercayaan
publik kepada DPR pada awal keanggotaan hanya 24-25%, harus kita jawab dengan berbagai upaya.
Kami selaku pimpinan Dewan, sangat concern bahwa penguatan kelembagaan ini menjadi fokus

8

utama, oleh karena itu DPR telah menetapkan Renstra DPR-RI 2010-2014. Renstra DPR yang telah
ditetapkan telah disosialisasikan kepada masyarakat, baik melalui perguruan tinggi negeri, swasta di
berbagai daerah di Indonesia dan Forum Rektor. Catatan penting dari sosialisasi adalah, bahwa semua
pihak menghendaki agar Renstra DPR dapat menjadi pendorong bagi optimalisasi pelaksanaan fungsi-
fungsi DPR melalui program kegiatan yang sistematis, terarah dan terukur. Upaya perluasan jejaring
kemitraan dengan perguruan tinggi dan civitas akademika dalam memberikan masukan substansi
ilmiah terhadap tugas dan fungsi Dewan, perlu terus dikembangkan.
Dalam kaitan ini, saya juga sangat concern terhadap penguatan kelembagaan sistem
pendukung yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal. Pimpinan Dewan memberikan apresiasi kepada
jajaran Sekretariat Jenderal, dipimpin Sekretaris Jenderal, yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tahun 2010.
Opini WTP ini merupakan prestasi kesekjenan terhadap opini serupa atas laporan keuangan tahun
2009. Kita mengharapkan, capaian ini dapat dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang. Opini ini
bukan merupakan tujuan akhir, namun sasaran antara menuju efektititas, efisiensi, dan tertib
administrasi pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai tata
pemerintahan yang baik, good governance.

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan Dewan dalam masa Sidang IV ini serta
evaluasi permasalahan yang menjadi perhatian Dewan selama satu tahun terakhir. Pimpinan Dewan
mengucapkan selamat bertugas kepada para anggota Dewan, yang dalam masa reses ini akan
mengunjungi hampir sebagian besar provinsi di Indonesia, dan mangunjungi masing-masing Dapil
untuk menemui dan menerima aspirasi dari konstituen.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan. Dewan ingin memastikan bahwa
selama Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri, ketersediaan bahan makanan pokok mencukupi dengan
harga yang terjangkau. Ijinkanlah pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat menjalankan
Ibadah Puasa kepada segenap anggota Dewan dan bangsa Indonesia yang menjalankannya. Mudah-
mudahan ibadah kita diterima Allah SWT.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 22 Juli 2011
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



DR. H. MARZUKI ALIE

9

LAMPIRAN PIDATO PENUTUPAN MASA SIDANG IV 2010-2011

RUU YANG TELAH DISAHKAN SELAMA TAHUN SIDANG 2010-2011

No
Nama RUU
Inisiatif
Ditangani
Keputusan Rapur
Menjadi UU Nomor
.
Oleh
1. RUU tentang Pencegahan
Pemerintah Pansus
Rapur 5 Oktober
8 Tahun 2010
dan Pemberantasan Tindak
2010
22-10-2010
Pidana Pencucian Uang
2. RUU tentang Gerakan
DPR
Komisi X
Rapur 26 Oktober
12 Tahun 2010
Pramuka
2010
24-11-2010
3. RUU tentang Cagar Budaya
DPR
Komisi X
Rapur 26 Oktober
11 Tahun 2010
2010
24-11-2010
4. RUU tentang Hortikultura
DPR
Komisi IV
Rapur 26 Oktober
13 Tahun 2010
2010
24-11-2010
5. RUU tentang Keprotokolan
DPR
Pansus
Rapur 26 Oktober
9 Tahun 2010
2010
19-11-2010
6. RUU tentang Perubahan
DPR
Komisi II
Rapur 17 Desember
2 Tahun 2011
Atas UU No. 2 tahun 2008
2010
15-01-2011
tentang Partai Politik
7. RUU tentang Perumahan
DPR
Komisi V
Rapur 17 Desember
1 Tahun 2011
dan Kawasan Pemukimam
2010
12-01-2011
8. RUU tentang Transfer Dana
Pemerintah Pansus
Rapur 22 Februari
3 Tahun 2011
2011
23-03-2011
9. RUU tentang Informasi
Pemerintah Komisi VII
Rapur 5 April 2011
4 Tahun 2011
Geospasial
21-04-2011
10. RUU tentang Akuntan Publik Pemerintah Komisi XI
Rapur 5 April 2011
5 Tahun 2011
03-05-2011
11. RUU tentang Keimigrasian
Pemerintah Komisi III
Rapur 7 April 2011
6 Tahun 2011
05-05-2011
12. RUU tentang Mata Uang
DPR
Komisi XI
Rapur 31 Mei 2011
7 Tahun 2011
28-06-2011
13. RUU tentang Perubahan
DPR
BALEG
Rapur 21 Juni 2011

Atas UU No. 24 tahun 2003
tentang Mahkamah
Konstitusi
14. RUU tentang Perubahan
DPR
Komisi VI
Rapur 19 Juli 2011

Atas UU No. 9 tahun 2006
tentang Sistem Resi Gudang
15. RUU tentang Perubahan
DPR
Komisi VI
Rapur 19 Juli 2011

Atas UU No. 32 tahun 1997
tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi
16. RUU tentang Penanganan
DPR
Komisi VIII
Rapur 21 Juli 2011

Fakir Miskin

17. RUU tentang Pembentukan
DPR
Pansus
Rapur 21 Juli 2011

Peraturan Perundang-

undangan


10

RUU KUMULATIF TERBUKA YANG TELAH DISAHKAN SELAMA TAHUN SIDANG 2010-2011

No.
Nama RUU
Inisiatif
Ditangani
Keputusan Rapur
Menjadi UU Nomor
Oleh
1. RUU tentang
Pemerintah Banggar
31 Agustus 2010
7 Tahun 2010
Pertanggungjawaban Atas
28-09-2010
Pelaksanaan APBN TA 2009
2. RUU tentang APBN TA 2011
Pemerintah Banggar
26 Oktober 2010
10 Tahun 2010
19-11-2010
3. RUU tentang APBN-
Pemerintah Banggar
22 Juli 2011

Perubahan TA 2011

11

Leave a Reply