Pidato Pembukaan MS II 2012 2013

NASKAH LENGKAP


TANGGAL 18-11-12




PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2012-2013

SENIN, 19 NOVEMBER 2012


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2012-2013

SENIN, 19 NOVEMBER 2012


Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati,
Para Wakil Ketua,
Pimpinan Alat Kelengkapan DPR,
Para Anggota DPR-RI,
Hadirin yang berbahagia,


Pada hari ini, Dewan akan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012-2013 dan
akan ditutup pada 14 Desember 2012. Dalam jangka waktu kurang dari satu bulan, Dewan
tetap berusaha menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, penetapan anggaran,
pengawasan dan fungsi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Masa Persidangan II kali ini, DPR hanya memiliki waktu selama 20 hari kerja untuk
melaksanakan kegiatan tiga fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan. Di dalam menjalankan fungsi legislasi, pada Masa Persidangan I, DPR
bersama Pemerintah telah menyetujui 5 (lima) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas
untuk disahkan menjadi Undang-Undang, dan 7 (tujuh) RUU Kumulatif Terbuka. Menjelang
akhir Masa Persidangan I, ada beberapa Rancangan Undang-Undang seharusnya dapat
memasuki Pembicaraan Tingkat II, seperti RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU
tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Pembalakan Liar, dan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Namun ternyata, RUU-RUU
tersebut belum juga dapat dituntaskan, walaupun ada yang sudah memasuki pentahapan
Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
Sebenarnya ada 29 (dua puluh sembilan) RUU yang sudah memasuki Pembicaraan
Tingkat I. Kedua puluh sembilan RUU tersebut merupakan: 2 (dua) RUU prioritas tahun

1
2010, 9 (sembilan) RUU prioritas tahun 2011, dan 18 (delapan belas) RUU prioritas tahun
2012. Diharapkan di antara 29 (dua puluh sembilan) RUU tersebut dipastikan dapat
memasuki Pembicaraan Tingkat II sebelum penutupan Masa Persidangan II.
Di samping itu, ada beberapa RUU Prioritas yang sedang disusun dan dipersiapkan oleh
Komisi dan Badan Legislasi. RUU yang dipersiapkan oleh Komisi-Komisi, harus melalui
pentahapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan oleh Badan Legislasi (Baleg)
DPR RI. Oleh karena itu, kepada Baleg diminta memperhatikan time table dalam
pelaksanaan kegiatannya.

Sidang Dewan yang terhormat,
Pimpinan Dewan mengamati, di antara RUU-RUU yang mendekati penyelesaian,
ternyata masih menyisakan beberapa pasal yang harus dimatangkan dalam pembahasan,
salah satunya adalah RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan. Beberapa substansi yang
belum menemukan kata sepakat dalam RUU ini, di antaranya adalah definisi, klasifikasi,
pengaturan ormas asing, larangan, sanksi administratif, pembekuan dan pembubaran
ormas, termasuk pidana bagi anggota dan pengurus Ormas yang melanggar UU. Hal ini
tentu saja harus diatur secara jelas di dalam UU yang akan kita lahirkan, termasuk masalah
pendanaan.
Kita juga memperhatikan adanya keberatan beberapa kalangan terhadap RUU Ormas
ini. Pandangan dan keberatan, terutama berkaitan dengan kekhawatiran terhadap
kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia, terutama bagi organisasi yang memiliki
karakter kritis terhadap Pemerintah dan lembaga legislatif. Pendapat ini pasti diperhatikan.
Untuk RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah memperoleh kemajuan dalam
pembahasan. Beberapa substansi krusial mengenai Lembaga Keuangan Mikro, telah
mendapatkan kesepakatan bersama di dalam rapat-rapat yang cukup efektif, yang
dilakukan pada awal masa reses. Insya Allah, RUU ini segera dapat memasuki pengambilan
keputusan pada rapat paripurna DPR awal Masa Sidang II.

Sidang Dewan yang terhormat,
Pada Rapat Paripurna 25 Oktober 2012, Dewan telah menyetujui pembentukan 5 (lima)
Daerah Otonom Baru, diantara 19 (sembilan belas) RUU yang telah dipersiapkan oleh DPR-
RI. Daerah-daerah otonom baru tersebut adalah: pertama, pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara, dan kedua, pembentukan 4 (empat) kabupaten baru, yaitu Kabupaten

2
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, serta
Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Arfak, keduanya di Provinsi Papua Barat.
Pimpinan Dewan menggarisbawahi laporan Ketua Komisi II, bahwa pembentukan
daerah otonom baru merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik,
memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk lebih efisien dan efektif. Hal ini
sejalan dengan azas umum dan tata kelola pemerintahan yang baik, demi terwujudnya
kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pimpinan Dewan mendukung Ketua Komisi II yang dalam laporannya mengatakan,
bahwa pemekaran bukanlah sekedar menggerogoti keuangan negara, tetapi lebih dari itu,
dengan pemekaran, sekaligus menjaga kedaulatan dan martabat bangsa.
Alasan keamanan nasional dalam pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sangatlah
tepat, karena merupakan open gate ke wilayah Sabah Malaysia, Filipina Selatan, dan
Brunei Darussalam. Kalimantan Utara berada pada posisi strategis yang perlu
dikembangkan menjadi kekuatan nasional, dalam menghadapi gangguan atau ancaman
yang membahayakan integritas dan identitas kelangsungan kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Demikian pula pembentukan 4 (empat) daerah otonom baru. Daerah-daerah ini,
terutama pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan, sangat memprihatinkan. Rakyat di
daerah ini wajib dilindungi, disejahterakan dan dicerdaskan. UU pembentukan daerah
otonom baru ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi II adalah UU yang
mengakomodasi manusia baru, nama baru, kehidupan baru, wilayah baru dengan identitas
baru, yang memiliki hak yang penuh dan diharapkan sama dengan daerah-daerah lain.
Terkait dengan RUU tentang Keamanan Nasional (Kamnas), saat ini Pansus sedang
mendalami draf RUU yang telah mendapatkan penjelasan dari Pemerintah terkait poin-poin
krusial yang ada. RUU Kamnas ini diharapkan dapat menjadi UU yang tetap
mengedepankan supremasi sipil, mengakomodasi semangat reformasi dan menegakkan
nilai-nilai demokrasi, hukum dan HAM, yang selama ini kita perjuangkan bersama, serta
tidak tumpang tindih dengan UU yang sudah ada.

Sidang Dewan yang terhormat,
Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 yang mengatur bahwa DPR
memegang kekuasaan membentuk Undang Undang, pembentukan UU menjadi tanggung

3
jawab bersama dengan Pemerintah, karena dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan Presiden
berhak mengajukan RUU kepada DPR. Oleh sebab itu, keberhasilan pelaksanaan fungsi
legislasi juga menjadi tanggung jawab bersama antara DPR dan Pemerintah. Pemerintah
juga dituntut untuk berperan serta melaksanakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Dalam Rapat Paripurna ini, Pimpinan Dewan mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-
sungguh menjalankan Prolegnas dalam menyusun RUU yang telah menjadi prioritas, yang
menjadi porsi Pemerintah untuk mempersiapkannya.
Kami juga mengamati bahwa, dalam pembangunan hukum nasional, RUU tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sangat urgent untuk dipersiapkan. Seperti kita
ketahui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, merupakan UU
peninggalan zaman Hindia Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan
saat ini KUHP sejenis di negara Belanda sudah dicabut dan diganti dengan KUHP baru. Bagi
Indonesia sendiri, pentingnya pembentukan KUHP selain untuk membentuk sistem hukum
pidana versi Indonesia juga dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi dan zaman saat ini
yang berbeda dengan zaman di era tahun 1940-an. Oleh sebab itu wajar, kalau RUU
tentang KUHP merupakan salah satu prioritas RUU yang harus diselesaikan oleh DPR
periode 20092014.
Seiring dengan pentingnya keberadaan RUU KUHP tersebut, maka RUU tentang KUHP
harus diikuti juga dengan RUU tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). RUU tentang KUHAP
dirasakan penting karena saat ini UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sudah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini, dimana tingkat pelanggaran pidana sudah semakin canggih.
Dalam kaitan dengan fungsi legislasi ini, sekali lagi, Pimpinan mengingatkan bahwa
pelaksanaan fungsi ini harus benar-benar dioptimalkan, mengingat keterbatasan waktu
masa-masa sidang DPR pada periode saat ini. Masa Sidang sekarang hanya 20 (dua puluh)
hari kerja, sedangkan masa sidang yang akan datang juga relatif pendek, sementara tahun
2013 dipastikan pelaksanaan fungsi ini tidak akan dapat berjalan optimal mengingat akan
digelarnya Pemilu 2014.
Dalam kaitan inilah, Pimpinan DPR mengingatkan kepada para Anggota terhadap
sumpah/janji sebelum memangku jabatan. Pimpinan DPR berharap sumpah/janji tersebut
dapat kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab di sisa masa
jabatan kita, yang akan berakhir pada tahun 2014.
Kepada Pimpinan Fraksi diharapkan peran sertanya untuk memberikan dukungan
penuh bagi kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, sebagaimana diatur oleh Tata Tertib

4
DPR. Pimpinan Fraksi bertugas untuk mengoordinasikan semua kegiatan, meningkatkan
kemampuan, disiplin, efektifitas dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan akan fokus kepada evaluasi pelaksanaan
APBN 2012 dan nantinya akan mengamati serta mengawasi berbagai hal dalam kaitannya
dengan pembangunan ekonomi, atas dasar APBN 2013 yang telah kita setujui bersama.
Dewan dan Pemerintah telah menetapkan target penerimaan perpajakan pada APBN
2013 sebesar Rp. 1.193,6 triliun dengan tax ratio sekitar 12,87% terhadap PDB. Jumlah ini
setara 79,1% dari total pendapatan negara di APBN 2013. Berdasarkan data tersebut, porsi
penerimaan perpajakan di APBN 2013 ini lebih besar ketimbang APBN-P 2012. Dewan
meminta kepada Pemerintah, agar benar-benar melakukan langkah konkret dalam
mengamankan dan mengoptimalkan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2013 dengan
berbagai langkah yang telah diuraikan pada Pembahasan Tingkat I. Direktorat Jenderal
Pajak harus bekerja lebih keras dalam mencapai realisasi penerimaan tersebut. Hal ini
perlu, karena salah satu kelemahan dari penerimaan perpajakan adalah tingginya
tunggakan pajak dari para wajib pajak.
Peringatan ini perlu kita sampaikan untuk mencegah tunggakan pajak yang semakin
tinggi. Pemerintah seharusnya menggunakan instrumen hukum dalam UU No. 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam UU tersebut, sudah diatur
upaya hukum yang diberikan kepada petugas pajak untuk melakukan, pertama penagihan
seketika dan sekaligus, kedua, memberitahukan surat paksa, ketiga, mengusulkan
pencegahan, keempat, melakukan penyitaan, kelima, melaksanakan penyanderaan dan,
keenam, menjual barang yang telah disita.
Melalui enam instrumen hukum inilah, diharapkan para penunggak pajak dapat
membayar kewajiban perpajakannya kepada negara. Tidak perlu ada ketakutan bagi
petugas pajak untuk menagih tunggakan pajak melalui instrumen hukum dalam UU No. 19
Tahun 1997, karena UU tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi petugas pajak
untuk menagih pajak kepada para penunggak pajak.
Namun di sisi lain, kita harus menyadari bahwa setiap penerimaan sektor pajak harus
digunakan benar-benar bagi pembangunan dan kebutuhan masyarakat luas. Semua pihak
yang menggunakan anggaran negara yang berasal dari pungutan pajak, harus dapat
mempertanggungjawabkan dan menggunakan anggaran tersebut sesuai prioritas bagi

5
kepentingan publik, antara lain pembangunan infrastruktur dan pembiayaan berbagai
subsidi dengan arah yang tepat sasaran. Dewan menghimbau agar semua pihak menjaga
situasi ekonomi tetap kondusif, agar permasalahan tuntutan penyesuaian upah dan gejolak
buruh yang mengganggu kegiatan industri dan investasi, dapat diminimalkan. Dewan juga
meminta semua pihak perlu mengedepankan kepentingan bersama, oleh karena itu,
permasalahan ini perlu dicarikan penyelesaian tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Kebijakan pembatasan konsumsi BBM masih terus menjadi perhatian Dewan, setelah
Dewan menyetujui kuota komsumsi BBM untuk tahun 2013 sebesar 46,1 juta kiloliter.
Jumlah kuota konsumsi BBM tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 lalu. Dalam
kaitan ini, Dewan mendukung langkah apapun yang direncanakan Pemerintah seperti
adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang seharusnya lebih tepat sasaran.
Ketepat-sasaran kebijakan Pemerintah akan sulit dijalankan bila masih ada kelompok
masyarakat yang seharusnya sama sekali tidak memanfaatkan subsidi, tetapi tetap
membeli BBM bersubsidi.
Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi pemilik mobil pribadi, harus ketat
dilakukan dalam upaya menekan kuota BBM bersubsidi, agar tetap di angka 46,1 juta
kiloliter di tahun depan. Untuk itu Dewan meminta, Pemerintah konsisten dengan
kebijakannya, mengawasi pelaksanaannya yang dipastikan akan sulit. Dewan juga meminta
pemerintah mempersiapkan berbagai hal terkait pemberlakuan kebijakan agar tidak
menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat. Di samping itu, Pemerintah juga
harus selektif mengeluarkan kebijakan impor mobil yang hemat energi, sehingga tidak
mengganggu kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

Sidang Dewan yang terhormat,
Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012, menyatakan bahwa BP Migas
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dampak hukum atas Putusan MK adalah
bahwa eksistensi BP Migas tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap kegiatannya.
Pemerintah dan DPR perlu melakukan langkah-langkah penting. Pemerintah perlu
mengambil tindakan cepat untuk memulihkan kegiatan kontraktor migas yang
diselenggarakan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani antara BP Migas dan
kontraktor Migas. Karyawan BP Migas tidak perlu resah dengan Putusan MK ini, karena

6
Kementerian ESDM akan menentukan tindak lanjut atas putusan ini, termasuk kepentingan
para karyawan BP Migas. Putusan MK jangan sampai menimbulkan gejolak ekonomi dan
menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, terutama investor asing.
Kita mengapresiasi Presiden yang hari itu juga memberikan penjelasan kepada publik,
mengenai kebijakan yang segera diambil terkait dengan Putusan MK.
DPR perlu segera menyelesaikan pembentukan RUU tentang Minyak dan Gas (Migas),
mengingat RUU Migas termasuk salah satu RUU Prioritas tahun 20102014. Dalam
pembentukan RUU Migas perlu dipikirkan lembaga yang akan mengurusi kegiatan Migas
ini. Tindakan yang perlu diperhatikan juga, adalah perlunya audit terhadap keuangan BP
Migas, dan terhadap aset-aset agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan mendukung pernyataaan Presiden yang
meminta seluruh jajaran Pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar menghindari
penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran negara. Dewan meminta kepada BPK,
BPKP, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya, untuk lebih intensif memonitor,
mengawasi pengelolaan dan penggunaan anggaran negara. Perencanaan anggaran negara
telah ditempuh dengan benar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya pun harus tepat
sasaran, dan tetap mengacu kepada UU. Dewan juga meminta Pemerintah untuk
mempercepat pengucuran anggaran, apabila semua sistem, mekanisme, dan prosedur
anggaran sudah ditempuh dengan benar, sehingga penyerapan anggaran dapat segera
dimulai pada awal pelaksanaan anggaran.
Menyikapi adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara untuk proyek
Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)
Hambalang, Bogor, Dewan akan mempelajari Hasil Pemeriksaan Investigatif tahap I yang
telah diserahkan kepada Dewan oleh BPK pada 31 Oktober yang lalu.
Perlu diingat bahwa laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diserahkan
merupakan salah satu dari tiga jenis pemeriksaan atas keuangan negara yang dilaksanakan
oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu menghasilkan
kesimpulan sesuai dengan tujuan khusus dari pemeriksaan itu sendiri.
Adanya pengungkapan penyimpangan dalam pemeriksaan investigatif ini, DPR harus
menindaklanjutinya, khususnya oleh Panja Hambalang Komisi X dan BAKN DPR-RI.

7
BAKN DPR-RI selama masa reses, telah melakukan kajian dan evaluasi atas hasil
pemeriksaan BPK, dan mengambil keputusan dalam bentuk rekomendasi yang telah
disampaikan kepada Pimpinan DPR. Ada 6 (enam) rekomendasi yang dihasilkan, di
antaranya adalah pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
diminta menelusuri aliran dana P3SON, karena ada indikasi kerugian negara hingga Rp.
243,6 milyar. Kedua, direkomendasikan juga agar KPK menuntaskan penyidikan dan
penuntutan
terhadap
kasus
Hambalang
dengan
adanya
bukti
penyimpangan
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengelola proyek. Ketiga, BAKN meminta
Pimpinan Komisi X dan Kelompok Kerja Anggaran DPR bertanggung jawab atas proses
pembahasan dan persetujuan proyek Hambalang dalam rapat-rapat di DPR.
Apabila dari pengungkapan penyimpangan tersebut mengarah kepada suatu dugaan
penyimpangan peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan kewenangan, tindak
pidana umum atau dugaan tindak pidana korupsi, kiranya penyimpangan tersebut dapat
ditindaklanjuti oleh para penegak hukum.

Sidang Dewan yang terhormat,
Pemerintah dan Dewan telah sepakat akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar
15% di tahun depan. Imbal baliknya, Pemerintah menjanjikan akan menyediakan
infrastruktur yang lebih baik. Kenaikan tarif dasar listrik ini akan memberi tambahan Rp.
11,8 triliun bagi sektor infrastruktur tahun depan. Rencana kenaikan tarif dasar listrik ini
akan diserahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk
mengatur pelaksanaannya, apakah akan naik per bulan atau per tiga bulan. Sebagaimana
diketahui, anggaran infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2013 mendatang ditetapkan
sebesar Rp. 213 triliun. Angka tersebut merupakan angka anggaran infrastruktur tertinggi
sejak reformasi.
Permasalahan inefisiensi penggunaan BBM untuk pembangkit listrik oleh PT. PLN
sebesar Rp. 37,6 triliun sebagaimana audit BPK, menjadi perhatian Dewan. Dalam masa
reses, Komisi VII DPR-RI telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM dan Rapat
Dengar Pendapat dengan BP. Migas, BPH Migas, PT. PLN (Persero), PT. Pertamina
(Persero), PT. PGN (Persero), serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Saudara Dahlan
Iskan selaku mantan Dirut PT. PLN, dengan agenda pokok fungsi pengawasan DPR-RI,
khususnya terkait dengan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap
PT. PLN, BP. Migas, dan Kementerian ESDM.

8
Dalam rapat ini, belum mendapatkan hasil optimal sesuai dengan agenda pokok
pembahasan, sehingga rapat ditunda, dan direncanakan diselenggarakan kembali pada
Masa Sidang II.
Dewan tidak ingin berpolemik terhadap masalah ini. Oleh karenanya, perlu segera
mendapatkan kejelasan. Dewan meminta, manajemen PT. PLN untuk tetap fokus
meningkatkan efisiensi, khususnya efisiensi pemakaian sumber energi untuk pembangkit.
Dewan menilai, rencana pembangunan energi listrik 10.000 MW adalah hal yang sangat
urgent dan harus segera diselesaikan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam satu bulan terakhir ini, berbagai permasalahan di tengah masyarakat Indonesia,
cukup menyita perhatian kita. Hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang partai
politik peserta Pemilu yang lolos dan tidak lolos, masih belum sepenuhnya tuntas. KPU
mengumumkan, dari 34 (tiga puluh empat) parpol, 16 (enam belas) dinyatakan lolos
administrasi, dan 9 (sembilan) di antaranya adalah parpol yang telah duduk di DPR.
Sekarang ini, kita masih menunggu proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU.
Diharapkan, KPU dapat bekerja dengan cermat, profesional, agar pentahapan Pemilu dapat
dilaksanakan sesuai dengan agenda.

Sidang Dewan yang terhormat,
Baru-baru ini, kita untuk kesekian kalinya, dikejutkan dan merasakan keprihatinan
mendalam atas terjadinya konflik di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.
Konflik ini mengakibatkan 14 (empat belas) orang meninggal dunia, ratusan rumah
dibakar, dan 2.000 (dua ribu) orang terpaksa mengungsi. Berbagai konflik yang terjadi
belakangan ini, menunjukkan bahwa, keberagaman yang selama ini kita banggakan dan
agungkan, telah berkembang menjadi konflik berdarah antar warga yang membawa korban
jiwa dan harta benda.
Konflik horizontal ini telah mengancam sendi-sendi persatuan dan kesatuan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam beberapa kasus konflik antar-warga yang
pernah terjadi di Ambon, Sampit, Sampang, dan tempat-tempat lain, tergambar bahwa
kerukunan antar-warga terutama kerukunan antara penduduk pendatang dan penduduk
asli, harus benar-benar ditangani dengan baik, agar tidak memunculkan disintegrasi.

9
Peta potensi konflik di tanah air sudah seharusnya diketahui oleh Pemerintah. Oleh
karena itu, Dewan mendukung upaya pencegahan konflik di daerah-daerah berpotensi
konflik, sedini mungkin. Semua pihak diundang melakukan pendekatan, terutama
pendekatan budaya, untuk meminimalkan friksi-friksi antar-etnik serta menciptakan
kerukunan dan ketenteraman bersama. Pendekatan akan memacu semangat persaudaraan
di tengah-tengah masyarakat. Pembauran dengan masyarakat setempat akan mendorong
setiap warga untuk dapat memainkan peran dengan baik, sehingga terwujud perdamaian
yang abadi di seluruh kawasan Indonesia. Dewan berpendapat, untuk mencegah konflik
semacam ini terjadi di daerah lain, maka Pemerintah perlu membuat peta daerah rawan
konflik.
Selain potensi konflik horizontal, permasalahan terorisme di Indonesia masih menjadi
tantangan keamanan. Hal ini meneguhkan komitmen kuat dari aparat keamanan,
khususnya Polri dibantu TNI, untuk dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya
agar ketentraman di masyarakat Indonesia dapat terwujud.
Terorisme muncul kembali, selain dalam berbagai bentuk, juga dengan wajah-wajah
baru yang merupakan perekrutan terhadap anak-anak muda. Dewan mengingatkan sekali
lagi, bahwa kesuksesan memberantas terorisme tersebut akan semakin cepat, bila seluruh
rakyat Indonesia bersatu-padu bekerja sama dengan aparat keamanan, terutama dalam
hal memberikan informasi mengenai hal-hal terkait potensi terorisme di lingkungannya
masing-masing.

Sidang Dewan yang terhormat,
Di bidang sosial, di tengah upaya keras untuk menjaga keamanan dan ketentraman,
Pemerintah Indonesia dan Malaysia diserang iklan yang melecehkan para TKI dan martabat
bangsa. Dewan meminta Pemerintah terus memantau penanganan hukum secara tuntas
atas kasus-kasus TKI di Malaysia, dan juga terus melaksanakan strategi diplomasi efektif
untuk mengembalikan martabat bangsa.
Perlu diingatkan kembali bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah
menyepakati nota kesepahaman mengenai rekrutmen dan penempatan tenaga kerja di
Malaysia yang ditandatangani pada tahun 2006. Amandemen terhadap nota kesepahaman
pada Mei 2011 dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan terkait hak-hak TKI, termasuk
masalah gaji, kontrak kerja dan hari libur. Tidak dapat dipungkiri tentang perlu adanya
pembenahan manajemen penempatan TKI terutama di Malaysia, mengingat hampir 70%
pekerja migran di Malaysia berasal dari Indonesia.

10

Sidang Dewan yang terhormat,
Perlindungan terhadap masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, tidak hanya
dilakukan terhadap mereka yang sedang bekerja, tetapi juga terhadap warga Indonesia
yang sedang menjalankan ibadah haji. Proses ibadah haji 2012 telah berakhir, dan
sebagian jemaah haji Indonesia sudah dan sedang menunggu kepulangan sesuai kelompok
terbang yang telah ditetapkan. Seperti penyelenggaraan haji tahun lalu, maka tahun ini
DPR kembali membentuk dua tim, yang terdiri dari Tim Pengawas Tahap I dan Tim
Pengawas Tahap II.
Beberapa permasalahan yang ditemukan oleh kedua tim masih berkisar kepada hal-hal
yang berkaitan dengan pemondokan, sarana dan prasarana, transportasi, makan bagi
jamaah, pelayanan kesehatan, dan perlindungan dari tindak kejahatan. Permasalahan yang
merata hampir di semua jenis pelayanan, memunculkan kesan belum ada peningkatan
secara maksimal dalam kualitas pelayanan kepada para jamaah, baik dari sisi Pemerintah
Indonesia maupun dari Pemerintah Arab Saudi. Selain itu, Dewan sangat menyesalkan,
lagi-lagi ada kasus calon jemaah yang batal berangkat yang disebabkan penanganan biro
perjalanan yang tidak profesional. Pemerintah perlu menertibkan biro perjalanan haji yang
telah melakukan penipuan dan melakukan tindakan hukum terhadap badan-badan ini.
Dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang besar, sudah saatnya, Pemerintah
melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara komprehensif terhadap sistem pelayanan
haji Indonesia agar lebih efisien dan nyaman. Oleh karena itu, rencana revisi UU Haji yang
telah diprioritaskan dalam Prolegnas, untuk segera dibahas. Komitmen Dewan dalam revisi
UU Haji adalah fokus pada terselenggaranya pelayanan haji yang profesional, baik dan
amanah. Oleh karena itu, masih perlu dipertimbangkan adanya pemisahan antara regulator
dan operator.

Sidang Dewan yang terhormat,
Permasalahan dalam pengelolaan dan kepatuhan pelaporan Barang Milik Negara (BMN)
menjadi hal penting dalam upaya menjaga aset kekayaan negara. Kepatuhan pelaporan
adalah upaya-upaya dan perjuangan yang harus terus menerus dilakukan dengan
pendekatan profesionalitas.
Baru-baru ini, perangkat pendukung kedewanan yaitu Sekretariat Jenderal, telah
menerima penghargaan BMN Awards sebagai bentuk dari penataan Barang Milik Negara

11
yang berhasil dilakukan sejak tahun 2006. Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi juara kedua
untuk kategori kepatuhan pelaporan. BMN Awards dari Kementerian Keuangan, merupakan
buah dari keseriusan mengikuti aturan perundang-undangan.
Pimpinan Dewan mengapresiasi penghargaan ini dan mengharapkan, bahwa apa yang
telah dicapai dapat memberikan motivasi kepada seluruh jajaran Kesetjenan DPR agar
dapat lebih optimal dalam mengelola barang milik negara. Hal ini bisa tercapai karena
peran Badan Urusan Rumah Tangga DPR-RI sebagai lembaga supervisi dalam pelaksanaan
pengelolaan aset negara.
Perlu ditekankan, bahwa belum saatnya lembaga DPR, khususnya lembaga pendukung,
berpuas diri terhadap apa yang dicapai, karena masih banyak beban kerja yang belum
tuntas. Pimpinan Dewan berharap, rangkaian catatan positif DPR ini dapat diteruskan,
seperti raihan Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah tiga kali
berturut-turut diterima dari BPK.

Sidang Dewan yang terhormat,
Di samping berbagai kegiatan dan berbagai hal yang kita kemukakan tersebut, perlu
diinformasikan bahwa pada masa sidang ini, DPR akan memproses calon-calon pejabat
publik. Penetapan pejabat-pejabat publik yang akan dilaksanakan pada Masa Persidangan
II adalah pemrosesan calon Anggota KPPU 2012-2016, pencalonan Hakim Agung,
pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan pemberian pertimbangan jabatan
keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Kegiatan ini hanya dapat
dilakukan pada Masa Sidang dan ada kalanya terkendala dengan berakhirnya masa jabatan
pejabat-pejabat publik yang bersangkutan, sementara itu daftar calon yang disampaikan
kepada DPR juga sering terlambat. Ke depan, hal ini perlu lebih ditertibkan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, kita perlu memperkuat kerja sama
dengan negara-negara sahabat, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam kaitan ini,
Dewan mengapresiasi kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesa, Dr. Susilo
Bambang Yudhoyono disertai Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Komisi II dan beberapa
anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, ke Inggris, dalam rangka memenuhi undangan Ratu
Elizabeth II. Dewan mengucapkan selamat kepada Presiden RI yang menerima
penghargaan Knight Grand Cross in the Order of the Bath, dan Ketua DPR yang

12
menerima penghargaan Knight Commander in Order of St. Michael and St. George dari
Ratu Inggris. Kita berharap kerjasama Indonesia-Inggris kedepan, akan semakin
meningkat, terutama di bidang investasi dan perdagangan, dan membawa kemajuan bagi
kedua bangsa.
Dalam kerangka multilateral, kehadiran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi
Asian-Europe (ASEM) ke-9 di Vientiane Laos, pada 5-6 November 2012, kita anggap
memiliki arti penting. Dewan berharap, kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam KTT
ASEM tersebut dapat lebih implementatif, sehingga menghasilkan manfaat yang konkret
bagi semua pihak yang terlibat, terutama bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia.
Kita menyambut baik diselenggarakannya Forum Demokrasi Bali (BDF) selama dua hari,
yang berlangsung 8-9 November 2012, di Bali. Dewan berpandangan, forum yang dihadiri
oleh sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan, merupakan forum penting bagi
kemajuan bersama dalam upaya negara-negara dan pemerintahan di dunia dalam
menjunjung tinggi demokrasi, yang lebih berkeadilan dan menghargai hak-hak asasi
manusia. Dewan mengapresiasi pandangan Presiden RI yang disampaikan dalam forum
tersebut, bahwa selain perlunya membangun demokrasi yang lebih baik, juga perlu
diupayakan reformasi keanggotaan tetap di Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari
demokratisasi badan dunia tersebut. Reformasi diperlukan untuk memastikan adanya
harmoni antara anggota Dewan Keamanan PBB dan sebagaian besar anggota PBB lainnya.
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan the Conference of the Parties to the United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-18 di Doha Qatar, pada
26 November sampai 7 Desember 2012, Dewan meminta Pemerintah untuk
memaksimalkan kemampuan diplomasinya dan memimpin negara-negara yang rentan
terhadap dampak perubahan iklim, untuk bersama-sama memberikan tekanan kepada
negara-negara industri untuk segera menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca mereka,
serta mengupayakan realisasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai melalui
pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bumi membutuhkan tindakan penyelamatan segera,
sebelum masa depan umat manusia menjadi semakin suram akibat peningkatan suhu
global.
Perlu kami sampaikan juga, bahwa Delegasi DPR-RI pada 15-16 November 2012 telah
menghadiri Sidang Tahunan Konferensi Parlemen tentang WTO di Jenewa Swiss, guna
berdiskusi dan berbagi pengetahuan dengan sesama anggota parlemen negara-negara lain,
tentang bagaimana menata sistem perdagangan internasional yang lebih baik dan adil bagi
masyarakat internasional.

13
DPR-RI yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR/Korinbang, telah menghadiri dan
berpartisipasi dalam International Anti-Corruption Conference ke-15 pada tanggal 7-10
November 2012 di Brazilia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah
Agung. Dalam konferensi tersebut, DPR bersama Mahkamah Agung telah menegaskan
komitmennya untuk memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi KPK dalam
memerangi impunitas terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, dan melakukan
langkah-langkah dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan transparan. Selain itu,
Wakil Ketua DPR/Korekku telah memimpin delegasi muhibah ke Kyrgiztan dan Ekuador
dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antar kedua negara, khususnya antar
kedua parlemen.
Perlu juga kami sampaikan bahwa, dari tanggal 21-24 November 2012, DPR RI akan
menjadi tuan rumah pelaksanaan Parliamentary Event on Interfaith Dialogue, sebagai
bagian dari kegiatan organisasi antar-parlemen negara-negara anggota OKI atau PUIC.
Parliamentary event yang akan dilaksanakan di Nusa Dua Bali ini, mengambil tema Peran
Parlemen dalam Mengembangkan Kerjasama Antar-Keyakinan dan Antar-Budaya atau the
Parliamentary Role in Promoting Interfaith and Intercultural Cooperation. Tujuan dari
diselenggarakannya parliamentary event ini, adalah untuk mengembangkan kerja sama
antarkeyakinan dan antarbudaya di kalangan parlemen negara-negara anggota PUIC, dan
mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengembangan kerja sama
antar-keyakinan dan antar-budaya.
Berpijak pada pentingnya pemahaman mengenai mandat internasional United Nations
Convention Against Corruption (UNCAC) dalam perang global melawan korupsi, dan upaya
untuk mewujudkan eksistensi nasional dalam kancah perang anti-korupsi di tingkat
internasional, DPR RI bekerjasama dengan Global Organization of Parliamentarians Against
Corruption (GOPAC) akan menggelar Workshop sehari pada bulan Desember 2012 dengan
tema Engaging Parliamentarians in the United Nations Convention against Corruption.
Tujuan diselenggarakannya Workshop ini yaitu untuk: menginisiasi pembentukan National
Chapter Parliamentarians against Corruption sebagai bagian dari komitmen internasional
parlemen untuk melawan korupsi; membuka ruang dialog dan pendalaman UNCAC bagi
para anggota DPR RI; dan menjadi sarana pengayaan penguatan integritas dan etika bagi
penyelenggara negara terutama anggota parlemen.


14
Sidang Dewan yang terhormat,
Situasi yang makin tidak terkendali berkaitan dengan serangan Israel ke Jalur Gaza
beberapa hari terakhir, mengundang reaksi keras masyarakat Internasional. Indonesia
yang sejak awal mendukung penuh berdirinya Palestina mengecam keras serangan tentara
Israel ke Palestina yang hingga saat ini telah menelan korban puluhan tewas, ratusan
terluka, dan hancurnya bangunan-bangunan penting.
Dewan mengharapkan operasi militer Pilar Pertahanan Israel yang telah dimulai sejak
Rabu kemarin dapat segera dihentikan. Semoga kedua belah pihak dapat sama-sama
menahan diri dan tergerak untuk melakukan gencatan senjata. Kita semua tidak
menginginkan peristiwa serangan terbuka empat tahun yang lalu (2008), di tempat yang
sama, dengan korban lebih dari 1.400 orang -termasuk masyarakat sipil-, terulang kembali.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam kaitan dengan kerjasama internasional di antara bangsa-bangsa, masyarakat
internasional menyambut baik terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat
untuk periode kedua pada Pemilu Presiden 6 November yang lalu. Kita berharap,
terpilihnya kembali Obama sebagai Presiden Amerika Serikat, tidak saja akan membawa
kebaikan bagi masyarakat Amerika, tetapi juga membawa kemajuan yang lebih berarti bagi
masyarakat internasional. Kita juga mengharapkan, kepemimpinan periode kedua Barack
Obama akan lebih berpihak kepada kepentingan negara-negara berkembang dan
meningkatkan kemitraan strategis dalam hubungan bilateral IndonesiaAmerika Serikat.
Selain itu, Dewan menyambut baik dan mengucapkan selamat kepada pemimpin baru
China, Xi Jinping yang semula merupakan Wakil Presiden XI. Xi Jinping telah mengambil
alih posisi sekjen partai dari Presiden Hu Jintao. Kita berharap di bawah kepemimpinan Xi
Jinping ada peningkatan kerja sama di segala bidang, terutama di bidang ekonomi baik
untuk kawasan regional maupun hubungannya dengan Indonesia. Pemimpin China yang
baru perlu memahami lebih banyak tentang dunia dan perkembangannya yang sangat
dinamis di era globalisasi.

Sidang Dewan yang terhormat,
Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada Pidato Pembukaan Masa
Persidangan II Tahun Sidang 2012-2013. Sebelum menutup pidato ini, perlu diingatkan
kembali bahwa saat ini wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Bahkan, telah

15
terjadi banjir bandang di sejumlah kawasan di Indonesia yang telah membawa korban jiwa.
Mulai dari beberapa kecamatan di Sumatra Utara dan Bengkulu, beberapa wilayah di
Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Di belahan dunia yang lain,
Dewan turut prihatin dengan berbagai bencana alam seperti badai Sandy di Amerika
Serikat dan gempa bumi di Guatemala. Akibat bencana alam sangat beragam, selain
menelan korban jiwa, juga akses transportasi di sejumlah wilayah yang terputus sampai
terendamnya prasarana umum.
Banjir bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan, tetapi harus diantisipasi dengan
melakukan tindakan konkret. Di Jakarta, banjir dan pembangunan saling berinteraksi,
artinya banjir dapat merusak hasil pembangunan. Namun sebaliknya, terkadang hasil
pembangunan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya banjir.
Oleh karena itu, kepada masyarakat di seluruh wilayah, termasuk Jakarta dan
sekitarnya, harus siap untuk melakukan penanggulangan bencana apabila banjir benar-
benar datang, melakukan koordinasi antar kepala daerah dan lembaga-lembaga terkait,
agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat banjir dan datangnya musim
hujan.
Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012-2013 pada
Rapat Paripurna Dewan hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan Pimpinan DPR mengucapkan
Selamat Tahun Baru Islam 1434 Hijriyah. Mudah-mudahan tahun yang akan kita jalani
ini, membawa berkah bagi kita semua. Amiin. Selamat menjalankan tugas dalam Masa
Persidangan II.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 19 November 2012

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Marzuki Alie

16

loading...

Leave a Reply