Statement INFID Menanggapi Pidato Presiden Tentang RUU APBN

( NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nation, Ref. No : D1035 )
Jl. Mampang Prapatan XI No. 23, Jakarta 12790- Indonesia * Phone (62-21) 79196721, 79196722, 7901950 * Fax (62-21) 7941577 * E-mail: infid@infid.org * www.infid.org

Pernyataan INFID atas Pidato RUU APBN 2010 Presiden RI
Konsolidasi Sumberdaya Dalam Negeri Harus Diutamakan

Pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas RUU
APBN tahun 2010 di depan rapat paripurna luar biasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada
tanggal 3 Agustus 2009 secara eksplisit menggambarkan beberapa hal penting yang perlu dicermati secara
teliti.

Pertama-tama patut diapresiasi bahwa pidato Presiden RI kali ini memberi harapan yang cukup positif
dalam hal bahwa APBN 2010 disusun di atas kerangka results-based (pemerintah menetapkan beberapa
oucome penting yang hendak dicapai tahun 2010). Pemerintah telah menetapkan target yang cukup jelas
dan spesifik yang harus dicapai dalam tahun 2010 dengan memperhitungkan dana yang dialokasikan,
meskipun pengalaman menunjukkan bahwa pemerintah tidak berhasil memenuhi target yang
dirumuskannya sendiri.

Pemerintah juga terus melangkah secara sistematis melakukan reformasi birokrasi yang selalu disoroti
selama ini sebagai salah satu indikator yang menyebabkan rendahnya ranking Indonesia dalam survey
index persepsi korupsi. Dari sisi lain reformasi birokrasi diharapkan dapat membantu mewujudkan peran
utama negara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih bertanggungjawab dan profesional, serta
bisa menurunkan biaya negara yang eksesif tanpa hasil guna.

Namun pemerintah juga dengan tegas tidak akan keluar dari skema utang luar negeri. Perlu dicatat bahwa
meskipun Indonesia tidak lagi berada di bawah supervisi IMF dan tidak mau meminta bantuan IMF,
masih ada lembaga-lembaga keuangan internasional yang justru memainkan peran besar dalam
menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia. Pinjaman luar negeri untuk program, yakni untuk
reformasi kebijakan, masih cukup besar. Ketika sistem renumerasi pegawai negeri pusat dan peningkatan
kapasitas birokrasi pemerintah pusat sudah berjalan, pinjaman program yang dimaksudkan untuk
reformasi kebijakan pemerintah patut dipertanyakan. Utang luar negeri untuk program selama ini dipakai
sebagai pintu masuk bagi lembaga-lembaga keuangan internasional dan para kreditor untuk memaksakan
kebijakannya untuk diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Independensi Indonesia dari IMF menjadi tidak
berarti ketika pemerintah masih bergantung pada pinjaman program yang sebagian besar dijalankan
sendiri oleh kreditor terutama para ahli dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia
dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Lebih parah lagi jika lembaga-lembaga keuangan ini membuka
cabang-cabangnya sampai ke daerah-daerah dengan kamuflase lembaga pendukung desentralisasi atau
pendukung pelaksanaan PNPM dan BOS, kebijakan pemerintah daerah akan diarahkan untuk memenuhi
tuntutan dari para kreditor luar negeri dan menghilangkan peluang pemerintah daerah untuk mandiri
dalam menyusun kebijakannya. Reformasi birokrasi dan penguatan pemerintah daerah seharusnya
dilaksanakan sendiri oleh kekuatan dalam negeri tanpa dukungan utang program dari kreditor.

Tema utama pidato Presiden Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan
Rakyat menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat
miskin dan rentan terhadap kemiskinan melalui berbagai proyek yang langsung mengenai sasaran
kelompok miskin. sayangnya sebagian besar penanganan terhadap krisis bersifat sementara, menciptakan
ketergantungan dan hanya diarahkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dari pada upaya
membangun kemandirian masyarakat yang berkelanjutan. Program-program seperti PNPM, BOS, PKH

( NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nation, Ref. No : D1035 )
Jl. Mampang Prapatan XI No. 23, Jakarta 12790- Indonesia * Phone (62-21) 79196721, 79196722, 7901950 * Fax (62-21) 7941577 * E-mail: infid@infid.org * www.infid.org
dan beras bersubsidi, jamkesmas adalah program-program yang bersifat penyeragaman dari pemerintah
pusat. Program ini rentan penyelewengan, memiliki potensi tinggi menimbulkan konflik di daerah bagi
mayarakat (antara mereka yang menerima dan tidak menerima bantuan) dan antara masyarakat yang tidak
menerima dengan aparat pelaksana di tingkat terendah. Proyek-proyek pemerintah yang bersifat jangka
pendek seperti PNPM, BOS, PKH dan sebagainya justru menghancurkan institusi lokal yang telah lama
menopang penghidupan masyarakat lokal.

Komitmen tersebut akan kehilangan makna jika program pembangunan mendukung kesejahteraan rakyat
miskin ini dibiayai oleh utang luar negeri, terlebih-lebih dipaksakan untuk dilaksanakan dengan dana
pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penegasan pemerintah untuk mendukung kelompok masyarakat miskin dan rentan terhadap kemiskinan
seharusnya diletakkan dalam kerangka otonomi daerah sesuai UU No 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan di daerah. Yang menentukan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yakni urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 32/2004. Urusan wajib
antara lain seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas sosial, jaminan sosial, lingkungan
hidup, administrasi kependudukan. Sedangkan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah seperti,
pertambangan, pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan perikanan. Penyeragaman proyek
pengentasan kemiskinan seperti yang berlangsung selama 5 tahun ini adalah pengingkaran terhadap
sistem pemerintahan yang telah diatur dalam UU Nomor 32/2004.

Dalam pidato ini pemerintah (Presiden) mengakui peran masyarakat sipil dalam mendukung pemantapan
reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional. Mendukung
peningkatan efektivitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil sebagai salah satu pilar demokrasi sejalan
dengan tuntutan global akan peran independen masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan, watchdog
dan kelompok yang menyuarakan kepentingan masyarakat secara langsung di luar mekanisme reguler
pemilihan umum. Komitmen penguatan efektivitas organisasi masyarakat sipil ini penting untuk menjaga
kualitas demokrasi, menjamin efektivitas pembangunan di tingkat lokal, dan menjamin transparansi dan
akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan, serta mendukung kinerja parlementer pada semua tingkatan.

Jika pemerintah konsisten dengan komitmen Pidato Presiden tersebut, maka tema Pemulihan
Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat seyogyanya diimplementasikan dengan
mengutamakan kekuatan dari dalam negeri, yakni dengan mengkonsolidasi semua kekuatan produktif dan
potensial dalam negeri tanpa harus selalu menggantungkan diri pada kekuatan luar.

Menanggapi Pidato Presiden ini INFID mendesak pemerintah agar:
1. Pemerintah seharusnya menggunakan situasi krisis ini sebagai moment untuk mengkonsolidasi
kekuatan ekonomi dalam negeri, termasuk penataan pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien
dan berkelanjutan, dengan mengutamakan kepentingan nasional.
2. Pemerintah mengkonsolidasi daerah untuk secara bersama konsisten dalam pengentasan
kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup keluarga-keluarga miskin.
3. Pemerintah Pusat bersama-sama pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah sistematis
untuk mengembangkan strategi investing in investment, dengan melakukan saving yang lebih
besar dari pendapatan hasil eksploitasi sumberdaya alam.
4. Pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara
lain baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal perdagangan.

( NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nation, Ref. No : D1035 )
Jl. Mampang Prapatan XI No. 23, Jakarta 12790- Indonesia * Phone (62-21) 79196721, 79196722, 7901950 * Fax (62-21) 7941577 * E-mail: infid@infid.org * www.infid.org
5. Dengan semakin tingginya pendapatan pegawai negeri terutama di pemerintah pusat, maka utang
program dari luar negeri tidak diperlukan lagi dan seluruh program dalam pembuatan rancangan
kebijakan dikerjakan sendiri oleh para ahli Indonesia, tanpa kehadiran ahli-ahli luar negeri yang
tidak memiliki komitmen pada pembangunan Indonesia.
6. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kreatif untuk menghapus utang lama seperti
melanjutkan upaya konversi utang luar negeri (debt swap) untuk tujuan-tujuan pembangunan di
dalam negeri.

Jakarta, 3 Agustus 2009

Don K Marut
Direktur Eksekutif

Informasi lebih lanjut hubungi :

Dian Kartika Sari
– Wakil Direktur (0816759865)
Wahyu Susilo – Kepala Divisi Jaringan dan Kampanye (08129307964)

Leave a Reply