Pidato Pengukuhan Prof. Hikmahanto Juwana

HUKUM INTERNASIONAL
DALAM KONFLIK KEPENTINGAN EKONOMI
NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU
Hikmahanto Juwana
PIDATO UPACARA PENGUKUHAN SEBAGAI
GURU BESAR TETAP DALAM ILMU HUKUM INTERNASIONAL
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
Depok, 10 November 2001
Maju).1 Negara Berkembang yang tergabung dalam Kelompok-77
(Group-77) dapat dicirikan sebagai negara yang memperoleh
kemerdekaan setelah tahun 1945, sedang dalam proses membangun,
Yang terhormat,
dan kebanyakan berada di Benua Asia, Afrika dan sebagian Benua
Amerika (Amerika Latin). Sementara Negara Maju yang tergabung
Rektor Universitas Indonesia
dalam Organisation for Economic Co-operation and Development
Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia
(OECD) dapat dicirikan sebagai negara yang telah berdiri sebelum
Para Wakil Rektor Universitas Indonesia
tahun 1945, memiliki industri yang kuat dan kebanyakan berada di
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Benua Eropa atau memiliki tradisi Eropa seperti Amerika Serikat,
Para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Indonesia
Kanada dan Australia. Negara Maju, kecuali Jepang, juga diistilahkan
Para Guru Besar
sebagai negara Barat (Western states).
Para Pejabat Tinggi Negara
Rekan-rekan Pengajar
Hukum Internasional yang Lebih Mengakomodasi Kepentingan
Para Mahasiswa
Ekonomi Negara Maju
Sanak saudara dan para sahabat sekalian
Negara Berkembang kerap mengargumentasikan bahwa hukum
internasional merupakan produk dari negara Barat yang saat ini menjadi
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Negara Maju. Argumentasi ini didasarkan pada fakta bahwa hukum
Pertama-tama perkenankanlah saya mengucap puji dan syukur ke
internasional pada awalnya merupakan hukum yang berlaku antar
hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat sekaligus amanah
negara di Benua Eropa.2 Oleh karenanya tidak heran apabila hukum
kepada saya untuk mengemban jabatan mulia sebagai guru besar tetap
1 Istilah yang juga sering digunakan, antara lain, adalah Utara (North) dan Selatan (South),
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam ilmu hukum
Negara Ketiga (Third World) dan Negara Pertama (First World). Lihat: Clarence Clyde
internasional. Hanya karena perkenan-Nya jualah saya dapat berdiri di
Ferguson, Jr., Redressing Global Injustices: The Role of Law, Dalam: Frederick E.
Snyder dan Surakiart Sathiratai (eds.), Third World Attitudes Toward International Law
mimbar ini.
An Intoduction, (The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), 365. Stephen Gill
dan David Law mengatakan, The terms North and South are crude and contestable
labels. By the North is usually meant the industrialised countries of the West, Japan and
Hadirin sekalian
the Soviet bloc. By the South is usually meant the countries of Asia (except Japan) Africa
and Latin America. Australia and New Zealand may be southern in location but are
Berbicara tentang masyarakat internasional apabila dikaitkan
counted as part of the affluent West. Lihat: Stephen Gill dan David Law, The Global
dengan kepentingan ekonomi maka masyarakat internasional terbagi
Political Economy: Perspectives, Problems, and Policies, (Baltimore: The John Hopkins
University Press, 1988), 280.
dalam kategori negara-negara berkembang (selanjutnya disebut Negara
2 Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi dan ditandatanganinya perjanjian perdamaian
Berkembang) dan negara-negara maju (selanjutnya disebut Negara
Westphalia, raja-raja di Benua Eropa mengklaim kedaulatan negara mereka. Sebagai
konsekuensi hubungan antarnegara tidak dapat lagi dilakukan berdasarkan hukum administrasi
1
2
internasional sangat terpusat pada apa yang terjadi di Eropa (Euro-
banyak diperuntukkan bagi kepentingan Negara Maju.5 Negara
centric).3 Merekalah yang menentukan bentuk dan jalannya hukum
Berkembang berpendapat bahwa hukum internasional lebih banyak
internasional.
mengakomodasi kepentingan Negara Maju daripada kepentingan
Munculnya Negara Berkembang setelah Perang Dunia II telah
mereka.
membawa perubahan. Keinginan Negara Berkembang untuk terbebas
Kepentingan ekonomi Negara Maju lebih dominan dan mewarnai
secara politik dan ketergantungan ekonomi dari mantan negara jajahan
wajah hukum internasional. Perjanjian-perjanjian internasional yang
mereka telah membawa pengaruh pada hukum internasional pada
terkait dengan masalah ekonomi lebih banyak mengakomodasi prinsip-
umumnya. Dalam menyikapi eksistensi hukum internasional, mereka
prinsip yang dianut oleh Negara Maju. Bahkan para pelaku usaha
menganggap bahwa hukum internasional yang ada tidak mencerminkan
Negara Maju banyak mendapat perlindungan dari perjanjian internasional
nilai-nilai yang mereka anut. Negara Berkembang mengargumentasikan
yang dinegosiasikan antara Negara Maju dan Negara Berkembang.
bahwa pembentukan hukum internasional sebelum Perang Dunia II
sama sekali tidak melibatkan mereka.4 Bahkan berbagai lembaga
Perbedaan Sikap Negara Maju dan Negara Berkembang
internasional yang dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia II lebih
terhadap Hukum Internasional
Seorang ahli hukum internasional, Antonio Cassase, dalam bukunya
negara melainkan hukum antarnegara yang saat ini dikenal sebagai hukum internasional.
yang berjudul International Law in a Divided World menulis bahwa
Oleh karenanya Verzijl mengatakan, (I)nternational Law as it stands is essentially the
product of the European mind and has been received lock, stock and barrel by American
negara Barat memiliki sikap (attitude) yang berbeda dengan Negara
and Asiatic States. Lihat: JH Verzijl, International Law in Historical Perspective, (Ley-
Berkembang dalam memandang hukum internasional. Berdasarkan
den: Sijthoff, 1968), 442. Untuk pengetahuan mendalam tentang awal mula hukum
internasional baca: Arthur Nussbaum, A Concise History of the Law of Nations, edisi
tradisi hukum yang mereka miliki, negara Barat memiliki sikap sangat
revisi, (New York: The MacMillan Co., 1958).
menghormati hukum internasional dan menjadikannya aturan yang harus
3 Sebagai contoh dalam textbook standar hukum internasional ketika membicarakan tentang
topik wilayah negara selalu disebutkan cara-cara mendapatkan wilayah berupa pendudukan
dipatuhi dalam interaksi antarnegara.6 Hanya saja Cassase mengingat-
(occupation), penaklukan (conquest), aneksasi (annexation), akresi (accretion), daluwarsa
(prescription) dan sesi (cession). Cara perolehan wilayah ini hanya berlaku pada masa
5 Abdulqawi mengatakan, The network of international organizations created at the end
kerajaan di Eropa dan tidak begitu relevan dalam membicarakan perolehan wilayah oleh
of the Second World War were mainly concerned, during the early years of their exist-
Negara Berkembang. Lihat: JG Starke, Introduction to International Law, 11th ed.
ence, with the economic interests of the developed countries, and their functions were
(dipersiapkan oleh IA Shearer), (London: Butterworth & Co. Ltd., 1994), 144-154;
geared towards the solution of their problem. The developed countries who mostly con-
Rebecca MM Wallace, International Law, 2nd ed. (London: Sweet & Maxwell, 1992), 89-
tributed to the drafting of the charters of these organizations took little account of the
97; Werner Levi, Contemporary International Law, 2nd ed. (Boulder: Westview Press1991),
problems of the developing countries. This was particularly true of the GATT, IMF and
129-132;MN Shaw, International Law, 3rd ed. (Cambridge: Grotius Publications Ltd., 1991),
IBRD. Lihat: Abdulqawi Yusuf, Legal Aspects of Trade Preferences for Developing
284-294.
States: A Study in the Influence of Development Needs on the Evolution of International
4 Henkin et. al mengatakan , criticisms were leveled at the traditional law of state
Law, (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1982), 10.
responsibility by representatives of a variety of developing states that objected to being
6 Cassese berpendapat, There are several reasons why in the West law was regarded as a
bound by rules formulated without their participation, in many cases, before they emerged
highly esteemed value to be cherished and respected per se. Law was among the driving
as independent states. Lihat: Louis Henkin et. al., International Law: Cases and Mate-
forces behind the moulding of modern States in Europe in the fourteenth and fifteenth
rials, 3rd. ed. (Minnesota: West Publishing Co., 1993) 683.
centuries. Furthermore, the two primary unifying factors leading to the creation of the
State in England and France between the late 1200s and the fourteenth century, were the
3
4
kan agar kita tidak berlebihan (overemphasize) dalam melihat sikap
menghendaki adanya perubahan-perubahan mendasar dalam hukum
negara Barat terhadap hukum internasional karena dalam kata-kata
internasional sehingga betul-betul mencerminkan nilai-nilai yang dianut
Cassese,
oleh mayoritas penduduk dunia.
law was moulded by Western countries in such a way as to suit
their interests; it was therefore only natural for them to preach law-
Critical Legal Studies: Teori untuk Memahami Sikap Negara
abidance and to attempt to live up to legal imperatives which had
Berkembang untuk Mengubah Wajah Hukum Internasional
been forges precisely to reflect and protect their interests.7
Teori dikemukakan oleh para ahli untuk mempermudah kita
Di sisi lain, Cassese mengungkapkan bahwa bagi Negara Ber-
memahami gejala yang ada dalam masyarakat. Demikian juga untuk
kembang,
memahami masyarakat internasional dan hukum internasional para
pemikir telah mengungkapkan berbagai teori. Teori yang saat ini dikenal,
international law is relevant to the extent that it protects them
antara lain, adalah hukum alam, teori positivis, functionalism, realisme,
from undue interference by powerful States and is instrumental in
teori yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach),
bringing about social change, with more equitable conditions
dan lain-lain.9
stimulating economic development (kursif dari penulis).8
Salah satu fenomena masyarakat internasional yang banyak
Pengamatan Cassese ini sungguh sangat tepat dalam mencermati
dibicarakan para ahli adalah keinginan Negara Berkembang untuk
keberadaan hukum internasional dalam konflik kepentingan ekonomi
mengubah wajah hukum internasional. Dalam membicarakan fenomena
antara Negara Berkembang dan Negara Maju.
ini, masalah yang terkait tidak semata-mata hukum tetapi juga politik.
Untuk melindungi kepentingan ekonominya, Negara Maju meng-
Sayangnya berbagai teori yang telah diungkap oleh para ahli banyak
hendaki agar hukum internasional tidak dikutak-katik. Mereka cenderung
yang tidak memadai apabila politik bercampur dengan hukum. Teori-
mempertahankan apa yang sudah ada dalam hukum internasional (sta-
teori yang ada tersebut dianggap sangat statis dan a-politik.
tus quo). Sementara Negara Berkembang mempunyai sikap reformis,
Dari berbagai teori yang ada, menurut saya ada satu teori yang
dapat digunakan. Teori yang saya maksud adalah Critical Legal Stud-
administration of justice by central courts and the levying of taxes by national authori-
ties. Another significant consideration is that law played an important role in the birth
ies (selanjutnya disingkat CLS). CLS merupakan aliran modern dalam
of capitalism. The economic system evolving in the fourteenth and fifteenth centuries
teori hukum. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1970-an di Amerika
was based on free enterprise and free competition. One of the social mechanisms neces-
sary for the new system was a body of predictable and ascertainable standards of behaviour
9
allowing each economic factor to maintain a set of relatively safe expectations as to the
Oleh Chen dikatakan bahwa, (I)nternational law has its origin in the natural law school
conduct of other social actors. Thus law became one of the devices permitting economic
and has been influenced in varying degrees by all major school of jurisprudence. Lihat:
activities and consolidating and protecting the fruits of such action. A further consid-
Lung-Chu Chen, An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented
eration is that a large section of law in Western States was the fruit of political struggles
Perspective, 2nd.ed (New Haven: Yale University Press, 2000), 11. Lebih lanjut Chen
between contending groups. Lihat: Antonio Cassese, International Law in a Divided
yang mengklaim dirinya sebagai pengikut dari aliran policy oriented approach mengatakan
World, (Oxford: Oxford University Press, 1986), 106-107.
tentang aliran ini sebagai, (I)t seeks not only to demolish the traditional approaches to
7 Ibid., hlm. 108.
rigid rule orientation, unrealistic as they often are, but also to provide a constructive
8 Ibid., hlm. 119.
jurisprudence of problem solving. Lihat: ibid., 13.
5
6
Serikat.10 Esensi pemikiran CLS terletak pada kenyataan bahwa hukum
table system.14 Sehingga doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk
adalah politik.11 Doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya
dapat direkonstruksi untuk mencerminkan pluralisme nilai yang ada.
lebih berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (power).12
Untuk melakukan proses de-legitimasi terhadap doktrin hukum yang
Teori yang dikemukakan oleh para pemikir CLS sungguh sangat
telah terbentuk, aliran CLS menggunakan metode trashing,
tepat untuk menjelaskan upaya Negara Berkembang dalam mengubah
deconstruction dan genealogy. Trashing adalah teknik untuk mema-
wajah hukum internasional. Hukum internasional adalah produk politik
tahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk.15 Teknik
dan sebagian merupakan hasil tarik ulur Negara Berkembang dengan
trashing dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang
Negara Maju. Kekuatan sering digunakan oleh Negara Maju. Bahkan
bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan.16 Deconstruction
Negara Maju kerap menggunakan kekuatan yang dimilikinya tanpa
adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk.17 Dengan
sadar sebagaimana dikatakan oleh White,
melakukan pembongkaran maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikirin
hukum. Sementara genealogy adalah penggunaan sejarah dalam
Domination of the system, , by the rich and powerful States is not
menyampaikan argumentasi.18 Genealogy digunakan karena inter-
necessary carried out in a conscious fashion by the representatives
pretasi sejarah kerap didominasi oleh mereka yang memiliki kekuatan.
of those Statesthey simply assume that the imposition of West-
ern values and the extension of the market philosophy to the inter-
Interpretasi sejarah ini yang kemudian digunakan untuk memperkuat
national plane is a natural and perfectly legitimate exercise. Indeed,
suatu konstruksi hukum.
since the Western way claims to be the only true path to follow, all
others deemed to be wrong hence illegitimate.13
14 Ibid.
15 Dalam kata-kata Arthur dan Shaw, a big miscellaneous grab bag of techniques
Oleh karenanya White mengatakan, (I)t is the aim of the critical
designed to dent the complacent message embedded in legal discourse, that the system has
lawyers to delegitimate this claim to the truth, to reveal it as an exer-
figured out the arrangements that are going to make social life about as free, just, and
efficient as it ever can be. Lihat: John Arthur dan William H. Shaw (eds.), Reading in
cise of power and domination, and to reveal a fairer and more equi-
the Philosophy of Law, 179.
16 Ibid.
10 Howard Davies dan David Holdcroft, Jurisprudence: Texts and Commentary, (London:
17 Dalam kaitan ini Arthur dan Shaw mengatakan The Crits do not believe, however,
Butterworth & Co., 1991), 471.
that their trashing reveals a random chaos or that what lies behind the seeming order of
11 Sebagaimana diungkapkan oleh Hari Chand dalam menggambarkan CLS dengan
legal decisions is just pure power (or personal whim). There is patterned chaos, and the
mengatakan bahwa bagi aliran CLS, Law is simply politics, dress in different garb.
aim of Critical scholarship is in part to uncover the patterns. Some of their best work is
Lihat: Hari Chand, Modern Jurisprudence, (Kuala Lumpur: International Law Book Se-
a familiar kind of left-wing scholarship, unmasking the often unconscious ideological bias
ries, 1994), 240.
behind legal structures and procedures, which regularly makes it easy for business groups
12 Sebagai akibat dari cara berpikir yang demikian, para sarjana yang masuk dalam aliran
to organize collectively to pursue their economic and political interests but which makes
CLS banyak ditentang dan dianggap sebagai kekiri-kirian, bahkan para pengkritik aliran
it much more difficult for labor, poor people, or civil rights group to pursue theirs.
ini menganggap pemikiran CLS sebagai a form of class treachery. Lihat: John Arthur
Lihat: Ibid., 180.
dan William H. Shaw (eds.), Reading in the Philosophy of Law, 2nd ed., (New Jersey:
18 Arthur dan Shaw mengatakan, Still another way to heighten awareness of the transi-
Prentice-Hall, Inc, 1984), 184.
tory, problematic, and manipulable ways legal discourses divide the world is to write their
13 N.D. White, The Law of International Organisations, (Manchester: Manchester Uni-
history. The Crits have turned out a lot of history of legal categories. Lihat: Ibid., hlm.
versity Press, 1996), 20.
180-181.
7
8
Dengan menggunakan teori CLS, berikut akan dipaparkan keber-
Hanya saja prinsip res communis mengasumsikan bahwa semua pihak
hasilan, pengupayaan dan kegagalan dari Negara Berkembang dalam
mempunyai kemampuan yang sama, baik dibidang teknologi, modal
mengubah wajah hukum internasional, utamanya agar kepentingan
dan keahlian. Dalam prakteknya prinsip res communis akan memberi
ekonomi mereka terakomodasi.
keuntungan bagi mereka yang memiliki kemampuan bila dibandingkan
dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan. Pada akhirnya first
Keberhasilan Negara Berkembang dalam Mengubah Wajah
come first serve akan berlaku pada Wilayah Bersama.
Hukum Internasional: Prinsip Common Heritage of All Mankind
Bagi Negara Berkembang, menggunakan prinsip res communis
Dalam hukum internasional ada suatu wilayah yang merupakan
sama saja dengan tidak dapat menikmati keuntungan (benefit) apa pun
wilayah yang berada di luar yurisdiksi negara, yang dalam bahasa
dari Wilayah Bersama. Negara Berkembang yang tidak mempunyai
Inggris disebut sebagai commonage (selanjutnya disebut Wilayah
kemampuan dari segi teknologi, modal dan keahlian tidak akan mungkin
Bersama). Wilayah Bersama pada dimensi laut terletak pada sea-
mengeksploitasi Wilayah Bersama. Padahal Negara Berkembang
bed dan ocean floor yang dikenal dengan istilah Area,
menghendaki agar keuntungan yang didapat dari Wilayah Bersama
19 sementara
pada dimensi ruang angkasa, ruang angkasa secara keseluruhan
dapat dirasakan juga oleh mereka. Untuk itu Negara Berkembang
dinyatakan sebagai Wilayah Bersama. Di Wilayah Bersama negara
memperkenalkan prinsip common heritage of all mankind atau warisan
dilarang mengklaim kedaulatan walaupun tidak menutup kemungkinan
umat manusia bersama sebagai pengganti dari prinsip res communis.21
bagi mereka untuk mengambil keuntungan.
Dalam prinsip common heritage of all mankind yang berlaku adalah
Dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi Wilayah Bersama
siapa yang dapat mengeksploitasi Wilayah Bersama maka ia wajib
secara tradisional prinsip yang berlaku adalah prinsip res communis.
untuk membagi keuntungan yang didapat kepada yang lain.22
Prinsip res communis harus dibedakan dengan res nullius. Perbedaan
21 Prinsip ini disampaikan untuk pertama kali oleh Duta Besar dari Malta, Dr. Avid Pardo,
mendasar terletak pada tidak diakuinya pemilikan pada Wilayah Bersama
pada tahun 1967 pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengusulkan
untuk dibuat Declaration and Treaty concerning the reservation exclusively for peaceful
dalam res communis. Res communis hanya memperkenankan proses
purposes of the sea-bed and ocean floor underlying the seas beyond the limits of national
eksploitasi bagi siapa saja tanpa didahului dengan klaim kedaulatan.20
jurisdiction, and the use of their resources in the interests of mankind. Usulan ini
kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum 2574 pada tahun
1969 yang didukung oleh mayoritas Negara Berkembang dimana untuk wilayah sea-bed
19 Area didefinisikan dalam Pasal 1 angka (1) paragraf (1) Konvensi Hukum Laut 1982
dan dasar laut diadakan moratorium untuk tidak dieksplorasi dan eksploitasi. Pada tahun
sebagai the sea-bed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national
1970 dikeluarkan Resolusi Majelis Umum 2749 yang berjudul Declaration of Principles
jurisdiction.
Governing the Sea Bed and Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of
20 Henkin menerangkan kedua konsep ini sebagai berikut, For some, the seas were res
National Jurisdiction. dan diadopsi dengan komposisi 108 mendukung, tidak ada yang
nullius, nobodys. In principle, therefore, the seas were subject to occupation and acqui-
menentang dan 14 abstain. Dalam resolusi tersebut diungkapkan bahwa, (1) The sea bed
sition, like land that was nobodys. The resources of the sea, too, were res nullius and
and ocean floor, and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction , as
therefore available for the taking so that all states were free to fish at will. For others,
well as the reources of the Area, are the common heritage of all mankind.
the seas were not res nullius but res communis, not nobodys but everybodys. Bering
22 Williams mencirikan CHM sebagai berikut, (a) that the areas constituting CHM are
everybodys, they were not open to appropriation by any state, but being everybodys,
not subject to appropriation; (b) that such areas call for a managemnt system where all
they were open to common use. Lihat: Louis Henkin, International Law: Politics and
States participate, (c) that the concept in question implies an active sharing of the
Values, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), 79.
9
10
Dengan menyatakan keuntungan yang didapat dari Wilayah
dern. Prinsip res communis hanya berpihak pada Negara Maju yang
Bersama sebagai warisan umat manusia bersama maka Negara
notabene adalah negara yang memiliki modal, keahlian dan teknologi.26
Berkembang akan ikut merasakan apa pun keuntungan yang didapat.
Selanjutnya Negara Berkembang melakukan deconstruction
Di sini terlihat bahwa Negara Berkembang lebih menginginkan
terhadap prinsip res communis dengan mengatakan bahwa prinsip
pemanfaatan Wilayah Bersama untuk kepentingan sosial (social inter-
tersebut hanya menguntungkan Negara Maju saja. Dalam argumentasi
est) daripada kepentingan komersial (commercial interest). Keinginan
Negara Berkembang manfaat dari Wilayah Bersama seharusnya tidak
Negara Berkembang untuk mengubah prinsip res communis menjadi
dinikmati terbatas pada mereka yang mempunyai kemampuan untuk
common heritage of all mankind telah diakomodasi dalam perjanjian
mengeksploitasi saja, melainkan oleh seluruh umat manusia. Oleh
internasional, seperti Agreement Governing the Activities of States
karenanya prinsip res communis sudah selayaknya ditinggalkan.
on the Moon and Other Celestial Bodies (selanjutnya disebut
Teknik genealogy juga diterapkan dengan mengungkapkan bahwa
Perjanjian tentang Bulan)23 dan United Nations Convention on
Negara Maju dalam sejarah telah banyak mengeksploitasi sumber daya
the Law of the Sea (selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut
alam yang terdapat dalam Wilayah Bersama tanpa memperhatikan
1982).24
kepentingan dari negara lain di dunia. Oleh karenanya sudah saatnya
Sayangnya keberhasilan Negara Berkembang dalam mengubah
prinsip tradisional tersebut diganti sehingga tidak diskriminatif terhadap
wajah hukum internasional di atas masih dalam tataran konsep, tidak
negara yang tidak memiliki teknologi, modal dan keahlian.
pada tataran implementasinya.25
Secara tidak sadar apa yang dilakukan oleh Negara Berkembang
Pengupayaan Negara Berkembang dalam Mengubah Wajah
dalam mengubah prinsip res communis menjadi common heritage of
Hukum Internasional: Pengaturan di Bidang Perdagangan
all mankind telah menggunakan tiga metode yang diperkenalkan oleh
Internasional
para pemikir CLS. Pertama, Negara Berkembang telah melakukan
Dalam tiga dekade terakhir ini konflik kepentingan ekonomi antara
trashing dengan mengatakan bahwa prinsip res communis bukanlah
Negara Berkembang dan Negara Maju telah terpusat pada masalah
prinsip yang universal yang diikuti oleh masyarakat internasional mo-
perdagangan antarnegara. Konflik ini dipicu oleh pandangan yang
berbeda antara Negara Berkembang dan Negara Maju.
benefits derived from the exploration and exploitation of those areas; (d) that these areas
be used exclusively for peaceful purposes. Lihat: Sylvia Maureen Williams, The Law of
Di satu sisi Negara Berkembang cenderung mengambil kebijakan
Outer Space and Natural Resources, 36 International and Comparative Law Quarterly,
yang menghambat masuknya barang dan jasa dari pelaku usaha asing,
(1987): hlm. 144.
23 Dalam Pasal 11 ayat (1) Moon Agreement disebutkan bahwa, The moon and its
utamanya dari Negara Maju. Sebagai negara berdaulat Negara
natural resources are the common heritage of all mankind,
24 Dalam Pasal 136 Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan bahwa, The Area and its
26 Dalam bukunya Churchill dan Lowe mengatakan bahwa, (A)s soon as it was realised
resources are the common heritage of mankind.
that sea-bed mining was a commercial possibility, , it was recognised that as interna-
25 Henkin mengatakan, Exploitation of the seabed is an unlikely prospect for decades
tional law then stood the main benefit of mining, would accrue to handful of developed
ahead, and the economic political institutions that had been negotiated are not likely to
States. Lihat: R.R. Churcuill and AV Lowe, The Law of the Sea, 3rd ed. (Manchester:
materialize as planned. Lihat: Louis Henkin, International Law: Politics and Values, 155.
Manchester University Press, 1999), 224.
11
12
Berkembang, tentunya, sah-sah saja apabila menerapkan berbagai
Berkembang? Sudah pasti Negara Maju tidak mungkin memerintahkan
hambatan tersebut. Alasan yang sering dikemukakan adalah untuk
Negara Berkembang untuk mencabut berbagai hambatan tersebut
melindungi lapangan kerja, sebagai sarana untuk memproteksi industri
layaknya hubungan antara negara penjajah dan negara jajahan. Alternatif
bayi, dalam rangka memperkuat pelaku usaha nasional, hingga
yang paling mungkin adalah dengan membuat kesepakatan-kesepakatan
mendapatkan devisa.
yang untuk kemudian dituangkan dalam perjanjian internasional. Apabila
Disisi lain, Negara Maju menghendaki agar tidak ada hambatan
Negara Berkembang turut serta dalam perjanjian internasional dimaksud
yang diberlakukan oleh Negara, termasuk yang diberlakukan oleh
maka mereka akan terikat untuk melaksanakannya yang pada gilirannya
Negara Berkembang. Tidak adanya hambatan diidentikkan dengan
mereka akan menghapuskan berbagai hambatan atas barang dan jasa
perdagangan bebas (free trade) yang berarti tidak adanya diskriminasi
dari luar negeri. Negara Maju tidak jarang memberi pemanis berupa
dari mana barang atau jasa berasal.27 Pasar menjadi penting karena
hibah, pinjaman dan lain sebagainya bagi Negara Berkembang agar
produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dari Negara Maju harus
mereka mau ikut dalam suatu perjanjian internasional.29
dibeli. Pasar yang potensial bagi barang dan jasa dari pelaku usaha
Perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional yang
Negara Maju ada di Negara Berkembang. Ada beberapa alasan
telah diupayakan oleh Negara Maju di antaranya adalah General Agree-
mengapa demikian. Pertama konsumen di Negara Berkembang
ment on Tariffs and Trade (GATT), Agreement Establishing the
biasanya belum terbentuk.28 Konsumen di Negara Berkembang sangat
World Trade Organisation (WTO), Agreement on Agriculture, Agree-
senang dengan barang-barang yang berasal dari Negara Maju. Kedua
ment on Trade-Related Investment Measures (TRIMs), dan Agree-
dari segi jumlah penduduk, Negara Berkembang sangat potensial. Jumlah
ment on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
penduduk Negara Berkembang sangat fantastis bila dibandingkan dengan
(TRIPs), dan lain-lain.
jumlah penduduk di Negara Maju. Hanya saja kelemahan konsumen di
Negara Berkembang adalah rendahnya daya beli mereka.
29 Dalam tulisan Tony Clarke disebutkan bahwa, In the 1980s, the World Bank and the
IMF used debt renegotiations as a club to force the developing nations into implementing
Dari dua perspektif di atas, terjadi tarik ulur kepentingan. Bagi
structural adjustment programs (SAPs) in their economies. Each SAP package called for
Negara Berkembang mereka dengan mudah menentukan hambatan
sweeping economic and social changes designed to channel the countrys resources and
productivity into debt repayments and to enhance transnational competition. In effect
dengan cara memberlakukan perundangan nasional. Sementara bagi
the SAPs have become instruments for the recolonization of many developing countries
Negara Maju, pertanyaan muncul bagaimana cara mereka dapat
in the South in the interests of TNCs and banks. Lihat: Tony Clarke, Mechanisms of
menghapuskan berbagai hambatan yang dibuat oleh Negara
Corporate Rule, Dalam: Jerry Mander dan Edward Goldsmith, The Case Against the
Global Economy and for a Turn Toward the Local, (New York: Sierra Club Books, 1996),
301. Goldsmith juga mengatakan bahwa, Lending large sums of money to the compliant
27Esensi dari perdagangan bebas adalah perdagangan antarnegara diharapkan bisa sama
elite of a nonindustrial country is the most effective method of controlling it and thereby
seperti perdagangan antarpropinsi dimana tidak dipermasalahkan dari mana suatu barang
obtaining access to its market and natural resources. Once in debt, they inevitably
atau jasa berasal.
become hooked on further and further borrowing rather than cutting down on expenditure
28 Maksud terbentuk disini adalah taste atau preferensi dari konsumen atau masyarakat.
and thus fall under the power of the lending countries. Lihat: Edward Goldsmith, De-
Pada konsumen atau masyarakat Negara Maju mereka biasanya sudah memiliki taste
velopment as Colonialism, Dalam: Jerry Mander dan Edward Goldsmith, The Case
maupun preferensi tersendiri sehingga sulit untuk memenetrasi barang atau jasa yang
Against the Global Economy and for a Turn Toward the Local, (New York: Sierra Club
diproduksi oleh Negara Maju lainnya.
Books, 1996), 261.
13
14
Upaya Negara Maju untuk meneguhkan prinsip perdagangan
Upaya Negara Berkembang untuk mengubah wajah hukum
internasional yang mereka yakini mendapat reaksi dari Negara
internasional di bidang perdagangan internasional, disadari atau tidak,
Berkembang. Sudah sejak lama Negara Berkembang memperjuangkan
telah menggunakan metode CLS. Pertama Negara Berkembang
diubahnya prinsip tradisional perdagangan internasional. Bagi Negara
melakukan trashing dengan mengatakan bahwa prinsip perdagangan
Berkembang yang umumnya sedang bergulat dengan masalah
internasional yang dianut, seperti Most Favoured Nations (MFN)
pertumbuhan ekonomi, mereka tidak setuju apabila ekonomi pasar
yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) GATT,34 mengasumsikan bahwa
diberlakukan begitu saja dalam perdagangan internasionl.30 Untuk itu
setiap negara mempunyai kesetaraan.35 Fakta menunjukkan bahwa di
pada sidang United Nations Conference on Trade and Develop-
antara negara-negara tidak ada kesetaraan.36 Sehingga apabila prinsip
ment (UNCTAD) pertama tahun 1964, dikemukakan tentang perlunya
MFN tetap diberlakukan hal ini akan bertentangan dengan tujuan GATT
prinsip perlakuan preferensi (preferential treatment) dan non-
contracting parties to products originating in developing countries in accordance with the
resiprositas untuk diberlakukan.31 Sebenarnya apa yang dikehendaki
Generalized System of Preferences; (b) Differential and more favourable treatment with
oleh Negara Berkembang telah dibicarakan dalam perundingan GATT
respect to the provisions of the GATT concerning non-tariff measures governed by the
pada tahun 1954-55. Ketika itu dibicarakan dan disetujui amandemen
provisions of instruments multilaterally negotiated under GATT (now WTO) auspices; (c)
Regional and global arrangements entered into amongst less-developed contracting parties
terhadap Pasal XVIII yang dianggap sebagai permulaan dari differ-
for the mutual reduction or elimination of tariffs and, in accordance with criteria or
ential treatment bagi Negara Berkembang.32 Perlakuan yang berbeda
conditions which may be prescribed by the GATT contracting parties (now the WTO
Ministerial Conference), for the mutual reduction or elimination of non-tariff measures,
untuk Negara Berkembang ditindaklanjuti pada tahun 1965 dengan
on products imported from one another; (d) Special treatment of the least-developed
memasukkan pasal-pasal yang dikelompokkan dalam Bagian IV
among the developing countries in the context of any general or specific measures in
favour of developing countries. Lihat: Special and Differential Treatment http://
GATT.33
www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/eol/e/wto01/wto01/wto1_17.htm diakses pada
tanggal 25 Oktober 2001.
30 Hans van Houtte, The Law of International Trade, (London:Sweet & Maxwell, 1995),
34 Esensi dari prinsip MFN adalah sebuah negara tidak boleh membuat kebijakan yang
51.
diskriminatif terhadap pelaku usaha yang berasal dari negara yang berbeda.
31 Dalam prinsip ini disebutkan bahwa Developed countries should grant concessions
35 Ketentuan tentang MFN dan Prinsip Resiprositas yang dikenal dalam GATT, sebagaimana
to all developing countries and extend to developing countries all concessions they grant
dikatakan oleh Abdulqawi Yusuf, have come under attack from the developing coun-
to one another and should not, in granting these or other concessions, require any
tries because, in their view, although such rules might serve the expansion and liberaliza-
concessions from developing countries. Bahkan disebutkan bahwa, New preferential
tion of trade among the developed countries, they were frustating the efforts of the
concessions, both tariff and non-tariff, should be made to developing countries as a whole
developing countries to use international trade as a means of economic development.
and such preferences should not be extended to developed countries.
Lihat: Abdulqawi Yusuf, Legal Aspects of Trade Preferences for Developing States: A
32 Dalam Pasal XVIII ayat (2) disebutkan bahwa, The contracting parties recognize
Study in the Influence of Development Needs on the Evolution of International Law, , 4.
further that it may be necessary for those contracting parties, in order to implement
36 Hal ini tercermin dalam laporan untuk persiapan sidang UNCTAD pertama dimana
programmes and policies of economic development designed to raise the general standard
dikatakan bahwa, By the very nature of its philosophy, which is based on liberalism,
of living of their people, to take protective or other measures affecting imports, (garis
GATT inevitably shows a marked lack of understanding of the interest of the underdevel-
miring dari penulis).
oped and developing countries. This is primarily due to the inequality between the indus-
33 Bagian IV memuat ketentuan prinsip non-resiprositas dalam negosiasi perdagangan
trialized and developing countries in the matter of bargaining power. Article I of the
antara Negara Maju dan Negara Berkembang. Bagian IV kemudian dirinci lebih lanjut pada
General Agreement is based on the fiction that there is complete equality among Con-
tahun 1979 yang kemudian dikenal dengan nama Enabling Clause. Ada empat katagori
tracting Parties. There is however no equality treatment except among equals.
perlakuan yang berbeda, yaitu (a) Preferential tariff treatment accorded by developed
Sebagaimana dikutip oleh Abdulqawi, dalam: Ibid., 14.
15
16
itu sendiri, yaitu tercapainya mutually advantageous arrange-
Metode genealogy juga digunakan oleh Negara Berkembang.
ments.37 Negara Berkembang bahkan menunjukkan ketidaksetujuan-
Mereka mengemukakan berbagai prinsip perdagangan internasional yang
nya mereka atas perluasan masalah perdagangan internasional yang
diformulasikan oleh para pemimpin negara Barat pada Konferensi
diusulkan oleh beberapa Negara Maju pada Pertemuan Para Menteri
Bretton Woods tahun 1944, dirasakan sebagai tidak mencerminkan
WTO di Doha, seperti perburuhan, eco-labelling, dan transparansi
aspirasi Negara Berkembang. Hal ini karena pada saat itu banyak di
dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.38
antara Negara Berkembang belum memperoleh kemerdekaan. Harus
Selanjutnya Negara Berkembang melakukan deconstruction
diakui banyak prinsip-prinsip perdagangan internasional yang berawal
dengan mengargumentasikan bahwa prinsip perdagangan internasional
dari Eropa dan mulai dipraktekkan sejak abad ke-12.40
yang ada saat ini merupakan ciptaan, dan hanya berpihak pada,
Negara Maju. Prinsip tersebut sangat menguntungkan pelaku usaha
Kegagalan Negara Berkembang dalam Mengubah Wajah Hukum
dari Negara Maju, tetapi tidak bagi Negara Berkembang. Keinginan
Internasional: Membatasi Gerak Multinational Corporation
untuk memberlakukan preferential treatment, differential treatment,
Dalam konflik kepentingan ekonomi Negara Berkembang dan
non-resiprositas, enabling clause merupakan upaya untuk mere-
Negara Maju, masalah lain yang mengemuka adalah kegiatan yang
konstruksi prinsip perdagangan internasional dalam hukum interna-
dilakukan oleh Transnational Corporation (TNC) atau Multinational
sional.39
Corporation (selanjutnya disingkat MNC). MNC adalah perusahaan
yang mempunyai jaringan kerja yang mendunia. Keberadaan MNC
37 Ada dua paragraf yang terdapat dalam Preambul GATT. Paragraf pertama secara lengkap
sebenarnya bukan hal baru. Pada masa Negara Berkembang masih
berbunyi, Recognizing, that their relations in the field of trade and economic endeavour
should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment
menjadi negara jajahan MNC sudah melakukan kegiatan.41
and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, developing
Salah satu masalah yang muncul sehubungan dengan keberadaan
the full use of the resources of the world and expanding the production and exchange of
MNC adalah kekhawatiran Negara Berkembang atas kekuatan dominan
goods. Paragraf kedua berbunyi, Being desirous of contributing to these objectives by
entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substan-
MNC yang dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi Negara
tial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discrimina-
tory treatment in international commerce.
38 Dalam masalah perburuhan, misalnya, pemerintahan Negara Berkembang beranggapan
developing countries would in one way or another be at the bass of all corrective action,
bahwa, attempts to introduce this issue into the WTO represent a thinly veiled form
whether remedial or affirmative Lihat: Milan Bulajic, Principles of International
of protectionism which is designed to undermine the comparative advantage of the lower-
Development Law, 2nd ed., (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1992), 287.
wage developing countries. Lihat: Doha WTO Ministerial 2001: Briefing NotesTrade
40 John Jackson mengatakan bahwa, The MFN obligation has a long history which is
and Labor StandardsA Difficult Issue for many Governments. http://www-svca.wto-
easily traced back to the twelfth century, although the phrase seems to have first ap-
ministerial.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/brief16_e.html diakses pada tanggal 25
peared in the seventeenth century. John Jackson, The World Trading System and the
Oktober 2001.
Policy of International Economic Relations, (Cambridge: The MIT Press, 1991), 104;
39 Secara tepat Bulajic menggambarkan argumentasi Negara Berkembang sebagai berikut,
Di bagian lain Jackson mengatakan, A national treatment obligation can be found in
, if we accept that the main purpose of the NIEO is to reequlibrate international
some treaties, dating back to earlier centuries. Ibid., 120.
economic relations, or rather the international economic system, in order to make it a
41 Menurut Muchilinski MNC sudah ada sejak tahun 1850. Lihat: Peter Muchilinski,
more congenial environment for, and more conducive in its mechanism, to the develop-
Multinational Enterprises and the Law, (Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1995), 20.
ment of Third World countries, then positive discrimination or preferential treatment for
17
18
Berkembang.42 Sebagai contoh, MNC kerap memaksa Negara
Disamping itu MNC dapat meminta pemerintahnya untuk mem-
Berkembang agar peraturan perundang-undangan yang dibuat berpihak
perjuangkan kepentingan mereka dalam forum internasional. Salah
dan menguntungkan mereka.43 Untuk mencapai tujuan ini tidak segan-
satunya adalah dalam pembentukan perjanjian internasional.
segan MNC mengancam akan memindahkan usaha mereka.44 Bahkan
Perjanjian internasional yang dibuat untuk melindungi kepentingan
MNC dapat mempengaruhi pemerintah negaranya, termasuk juga
MNC dapat dikelompokkan paling tidak menjadi tiga kategori. Pertama,
lembaga-lembaga internasional, untuk melakukan suatu tindakan
perjanjian-perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi MNC
terhadap pemerintah Negara Berkembang yang merugikan mereka.45
dari tindakan sepihak pemerintah setempat.46 Selanjutnya, perjanjian-
perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi produk,
42 Muchilinski menggambarkan sebagai berikut, The MNC began to be described as a
termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dihasilkan oleh MNC.47
challenge to the national state, a creature with no loyalties except to itself, an entity that
caused economic, social and political disruption in both the host and home countries, and
Ketiga, perjanjian-perjanjian internasional yang memberi jalan keluar
aimed at global dominance. Lihat: Ibid., hlm. 7. Demikian juga Sornarajah yang
(remedy) bagi perselisihan yang terjadi antara MNC dengan pemerintah
mengatakan, Multinational corporations, became the principal instruments of foreign
direct investment and exerted power and influence akin to and sometimes exceeding
Negara Berkembang.48
those of states. Lihat: M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment,
Menghadapi kekuatan besar yang dimiliki oleh MNC, Negara
(Cambridge: Cambridge University Press, 1994), 2.
43 Hal ini sangat bergantung pada posisi tawar (bargaining position) antara MNC dengan
Berkembang telah lama mengupayakan agar hukum internasional dapat
negara penerima (host state). Muchilinski mengatakan, The relationship between the
membatasi aktivitas MNC. Hasil maksimal yang dapat dicapai oleh
host state and a MNC will be the outcome of a bargaining process between them. In this
regard the formal content of the host states law and regulations should be viewed as a
Negara Berkembang adalah pembentukan UN-Draft Code of Con-
starting point for negotiation, as an initial statement of the hosts regulatory goals. How
duct on Transnational Corporations (selanjutnya disebut Code of
far that system is actually applied in a given case will depend on the outcome of bargain-
ing at the stage of entry. This, in turn, depends on the relative bargainning strength of
the host state and the MNE. Lihat: Peter Muchilinski, 104; Bahkan Goldsmith
ensure that their home states maintain stance favourable to the protection of their global
mengatakan, TNCs will now have the power to force national governments to defend
investments is very clear. they are also helped by their home states through interna-
corporate interests whenever such interests are in conflict with those of the people whose
tional agencies which they control to ensure that states which are hostile to multinational
interest the government have been elected to protect. Lihat: Edward Goldsmith, De-
corporations are denied priviliges conferred by the agencies. The examples given in the
velopment as Colonialism, Dalam: Jerry Mander dan Edward Goldsmith, The Case
literature are of the International Monetary Fund and the World Bank. Lihat: Ibid., 53.
Against the Global Economy and for a Turn Toward the Local, (New York: Sierra Club
46 Contoh perjanjian internasional yang masuk dalam katagori ini adalah Convention
Books, 1996), 266. Demikian juga Sornarajah mengatakan, Multinational corporations
Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, dan Agreement on Trade
wild significant power to shape the law on foreign investment to their advantage.
Related Investment Measures.
Lihat:: M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 52.
47 Contoh perjanjian internasional yang masuk dalam katagori ini adalah Convention for
44 Goldsmith mengatakan, If a country passes a law that TNCs regard as hindrance to
the Protection of Industrial Property, Agreement concerning International Registration of
their further expansion, they merely threaten to leave and establish themselves else-
Marks, Agreement for Protection of Appellations of Origin and their International Regis-
where, which under the new conditions, they can do at the drop of a hat. Lihat: Edward
tration, Convention concerning International Deposit of Industrial Designs, Agreement
Goldsmith, Development as Colonialism, Dalam: Jerry Mander dan Edward Goldsmith,
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit
The Case Against the Global Economy and for a Turn Toward the Local, 265.
Goods.
45 Sornarajah mengungkapkan, Back by its own immense financial resources as well as
48 Contoh perjanjian internasional yang masuk dalam katagori ini adalah Convention on
the power of its home state, it may influence the political course of the host states in
the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States.
which it seeks to invest. Lihat: M. Sornarajah, The International Law on Foreign
Investment, 51. Lebih lanjut ia mengatakan, The power of multinational corporation to
19
20
Conduct).49 Code of Conduct hingga sekarang tidak pernah di-
tidak mungkin melakukan pembangunan segera setelah mendapat
tetapkan menjadi resolusi PBB, apalagi perjanjian internasional. Oleh
kemerdekaannya dan terbebas dari masalah-masalah ekonomi yang
karenanya saya berpendapat, Negara Berkembang mengalami
dihadapinya.
kegagalan dalam usahanya membatasi kegiatan MNC. Ada paling tidak
Selanjutnya, Negara berkembang melakukan deconstruction
empat alasan mengapa demikian. Pertama, bagaimanapun tidak disukai
terhadap pemikiran Negara Maju untuk melindungi MNC. Dalam
kegiatan yang dilakukan oleh MNC, Negara Berkembang membutuhkan
pemikiran Negara Maju perlindungan diberikan karena seolah MNC
kehadirannya, baik dalam rangka pemasukan devisa, alih teknologi,
tidak berdaya dalam menghadapi tindakan Negara Berkembang.
penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Kedua, pembatasan aktivitas
Padahal, menurut Negara Berkembang, justru MNC yang abusive
MNC bukan sekedar perdebatan dalam tataran konsep, melainkan
terhadap Negara Berkembang.51 Pendapat demikian menjadi dasar
harus berhadapan dengan kenyataan dan praktek yang sudah lama
untuk mengatakan bahwa, Transnational corporation shall not
terbentuk. Ketiga, dengan kekuatan yang dimiliki oleh MNC, mereka
intervene in the internal affairs of a host State, sebagaimana
dapat memastikan bahwa ide untuk membatasi mereka akan gagal.
tertuang dalam Charter of Economic Rights and Duties of States.52
Terakhir, suka atau tidak suka, krisis ekonomi yang melanda berbagai
Dengan demikian perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional
negara di Asia dan resesi ekonomi dunia, membuat ketergantungan
seharusnya tidak diberikan kepada MNC melainkan kepada mereka.53
Negara Berkembang terhadap MNC semakin tinggi.
Upaya Negara Berkembang untuk membatasi gerak MNC telah
the application of those principles to the newly independent States was seen as
perpetuating an exploitative system beneficial to the developed market economies.
menggunakan metode trashing, deconstruction dan geneality. Negara
Lihat: Henkin, Louis et. al., International Law: Cases and Materials, 686.
Berkembang melakukan trashing terhadap asumsi Negara Maju bahwa
51 Misalnya sebagaimana diungkap oleh Samuel Asante, sebagaimana dikutip oleh Sidney
Dell, Under the concession, the transnational corporation made a direct equity invest-
Negara Berkembang melakukan tindakan sepihak terhadap kepentingan
ment for the purpose of exploiting a particular natural resource. In many cases, the
MNC. Pertanyaannya adalah apakah memang Negara Berkembang
concession amounted to a virtual assumption of sovereignty by transnational corpora-
tions over the host countrys natural resourcesan example of the old international

melakukan tindakan sepihak secara semena-mena? Negara Berkembang
economic order, (kursip dari penulis) Lihat: Sidney Dell, The United Nations and
merasa bahwa tindakan sepihak dilakukan karena ada kebutuhan yang
International Business, (Durham: Duke University Press, 1990), 38.
52 Pasal 2 ayat (2) huruf (b) kalimat ke-2 Charter of Economic Rights and Duties.
mendasar untuk itu.50 Tanpa tindakan sepihak, Negara Berkembang
Charter of Economic Rights and Duties terdapat dalam Resolusi Majelis Umum PBB A/
3281 (XXIX) tertanggal 12 Desember 1976. Dalam: 28 Year Book of United Nations
(1974), 403.
49 Pembatasan ruang gerak dari MNC yang tercantum dalam Code of Conduct tersebut, di
53 Schacter, misalnya, ketika mendiskusikan tentang tindakan Negara Berkembang
antaranya, respect for national sovereignty and observance of domestic laws, regulations
melakukan tindakan pengambilalihan aset MNC mengatakan, Pervading the political
and administrative practices, adherence to economic goals and development objectives,
atmosphere in these cases were ideological and emotional reactions to foreign domina-
policies and priorities, adherence to socio-cultural objectives and values, respect for
tion. Memories of past abuses by colonial rulers had not disappeared. The sense of
human rights and fundamental freedoms, non-interference in internal affairs of host
continued dependency of foreign sources of capital and on foreign markets intensified the
countries. Lihat: UN Doc. E/1988/39/Add. 1 tertanggal 1 Februari 1988.
desire for greater economic independence. The strongly worded resolutions in the United
50 Dalam laporan UN Center and Commission on Transnational Corporations pada tahun
Nations demanding full sovereign rights over resources and foreign business were a politi-
1985 terungkap bahwa Negara Berkembang (the emergence of new States) tidak menyetujui
cal reflection of these sentiments. Lihat: Oscar Schachter, International Law in Theory
konsep tradisional yang berlaku untuk tanggung jawab negara terhadap nasionalisasi karena,
and Practice, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1991), 303.
21
22
Pemikiran inilah yang dipakai dalam Code of Conduct yang esensinya
sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum internasional dari
adalah merekonstruksi prinsip-prinsip dan pemikiran tradisional. Tidak
aktivitas dan tindakan MNC.
heran apabila ketentuan yang terdapat dalam Code of Conduct sangat
Demikianlah telah saya utarakan bagaimana eksistensi hukum
berpihak pada kepentingan Negara Berkembang.54
internasional dalam konflik kepentingan antara Negara Berkembang
Teknik geneality digunakan oleh Negara Berkembang dengan
dan Negara Maju. Kalau di permulaan pidato ini saya kemukakan
mengatakan bahwa pemberian perlindungan bagi MNC oleh Negara
pengelompokan Negara Berkembang dan Negara Maju, saat ini saya
Maju didasarkan pada fakta sejarah yang menunjukkan Negara
ingin mengatakan bahwa negara yang masuk dalam kelompok Negara
Berkembang kerap melakukan tindakan sepihak terhadap kepentingan
Berkembang apabila kelak masuk dalam kelompok Negara Maju maka
MNC.55 Sementara sejarah yang menunjukkan bahwa Negara
negara tersebut akan menghadapi pilihan yang dilematis. Apakah negara
Berkembang justru dieksploitasi oleh MNC seolah diabaikan, kalau
tersebut akan bertindak sebagaimana layaknya Negara Maju atau
tidak dapat dikatakan dihilangkan. Apabila sejarah ini yang diungkap
memperjuangkan idealisme semasa negara tersebut masih menjadi
maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Negara Berkembang
Negara Berkembang. Biarlah waktu yang menjawabnya.
54 Sebagai contoh ketentuan angka (7) dari Code of Conduct disebutkan bahwa
Perancang dan Negosiator Perjanjian Internasional yang Handal:
Transnational corporations shall respect national sovereignty of the countries in which
Tantangan Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia
they operate mengingat aktivitas MNC yang kerap mengancam kedaulatan Negara
Berkembang; Kemudian ketentuan angka (8) menentukan bahwa, An entity of a
Untuk memperkuat Negara Berkembang, termasuk Indonesia,
transnational corporation is subject to the laws, regulations and established administrative
practices of the country in which it operates karena aktivitas MNC justru banyak yang
dalam mengubah wajah hukum internasional maka diperlukan perancang
tidak menghormati peraturan perundang-undangan Negara; Ketentuan angka (10)
dan negosiator yang handal. Kelihaian para juru runding dan perancang
menyebutkan bahwa, Transnational corporations should carry out their activities in
conformity with the development policies, objectives and priorities set out by the
tidak bisa lain selain dihadapi dengan kelihaian pula. Kelihaian di sini
Governments of the countries in which they operate Transnational corporations
memegang peran yang penting mengingat dalam alam pikiran CLS,
should co-operate with the Governments of the countries in which they operate with a
view to contributing to the development process , thereby establishing mutually benefi-
Law is not, of couse uniquely the tool of the powerful. Everyone
cial relations with this countries mengingat kerap terjadi pemerintahan Negara Berkembang
invokes the authority of law in everyday interactions, and the con-
justru yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh MNC; Ketentuan dalam angka (16)
menentukan bahwa, transnational corporation shall not interfere in the internal
tent of laws registers many concessions to groups struggling for
affairs of host countries karena MNC seringkali mempengaruhi jalannya pemerintahan
change from below, as well as to the wishes of the politically and
Negara Berkembang; Bahkan ketentuan angka (17) menyebutkan bahwa, Transnational
corporations shall not interfere in intergovernmental relations mengingat MNC tidak
economically dominant. But to be able to wield legal discourses
segan-segan memanfaatkan negara asalnya yang notabene adalah Negara Maju untuk
with facility and authority or to pay others (lawyers, legislatiors,
berhadapan dengan Negara Berkembang demi kepentingannya.
55
lobbyists, etc.) to wield them on your behalf is a large part of what
Sejarah yang menunjukkan hal ini lebih banyak terjadi setelah berakhirnya Perang
Dunia II, kecuali di negara-negara Amerika Latin. Padahal keberadaan MNC sudah lama
it means to possess power in society.56
ada, jauh sebelum Negara Berkembang memperoleh kemerdekaannya. Alasan Negara
Berkembang melakukan tindakan sepihak, seperti nasionalisasi, lebih dikarenakan kondisi
56 Robert W. Gordon, Critical Legal Studies, Dalam: John Arthur dan William H. Shaw
ekonomi mereka yang menuntut demikian.
(eds.), 177-178.
23
24
Oleh karenanya pendidikan hukum di Indonesia perlu dirancang
digunakan untuk membuka wawasan tetapi harus sudah berada dalam
untuk menghasilkan para sarjana hukum yang tidak saja paham dalam
tahap digunakan untuk mengartikulasi pendapat dalam bernegosiasi
masalah teori tetapi mampu mempraktekkan pengetahuan mereka.57
dan membuat perjanjian internasional. Penguasaan bahasa Inggris yang
Kelemahan para juru runding dan perancang perjanjian internasional
demikian bukan hal yang mustahil. Dengan adanya kemajuan teknologi,
dari Indonesia adalah kelihaian untuk melakukan perundingan dan
seperti satelit dan internet para mahasiswa dapat membiasakan diri
perancangan itu sendiri. Apabila dibandingkan dengan rekan-rekan
untuk menggunakan bahasa Inggris layaknya native speaker. Peran
mereka dari luar negeri, jelas mereka jauh tertinggal. Di sinilah arti
universitas dan fakultas adalah memfasilitasi para mahasiswa agar
penting memotivasi dan menekankan pada para mahasiswa untuk
diberi kesempatan dalam menggunakan bahasa Inggris yang mereka
memiliki kelihaian yang dibutuhkan. Selanjutnya, kurikulum pendidikan
kuasai. Contohnya adalah apa yang telah dirintis oleh Fakultas Hukum
hukum di Indonesia harus diorientasikan untuk menghasilkan sarjana
UI dengan mengadakan kuliah bersama melalui video conferencing
hukum yang memiliki percaya diri yang tinggi. Pengajar harus
dengan University of South Carolina di Amerika Serikat. Fakultas
meninggalkan proses belajar mengajar dengan metode hapalan dan
Hukum UI juga telah merintis dan kemudian menjadikannya kegiatan
menggantinya dengan metode legal reasoning yang didasarkan pada
tetap untuk mengirim mahasiswa ke forum-forum kompetisi peradilan
penelitian. Dari pengalaman saya mengajar perancangan kontrak,
semu (moot court competition) di luar negeri. Para mahasiswa sudah
sungguh sangat memprihatinkan lulusan sarjana hukum dalam
tiga kali berpartisipasi dalam Asia Cup di Jepang dan satu kali mengikuti
menerapkan ilmunya ke dalam pembuatan kontrak. Mereka kurang
Phillip Jessup Moot Court Competition di Amerika Serikat.
mampu dalam menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah, apalagi
melakukan riset sebelum kontrak dibuat.
Para Undangan yang Terhormat
Lebih lanjut saya ingin menekankan pentingnya penguasaan bahasa
Sampailah saya pada penghujung pidato saya. Dalam kesempatan
Inggris. Bagi para mahasiswa, bahasa Inggris merupakan suatu
ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak.
keharusan. Penguasaan bahasa Inggris dewasa ini tidak cukup sekedar
Pertama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para
guru sejak saya mulai menjalani taman kanak-kanak hingga ke jenjang
57 Sebenarnya hal ini disebabkan perbedaan pendidikan hukum yang mendasar antara
perguruan tinggi yang telah membukakan wawasan saya terhadap
Indonesia dengan Amerika Serikat. Di Amerika, pendidikan hukum disebut sebagai school
karena di sana pendidikan hukum dianggap sebagai professional school. Sebagai profes-
berbagai hal. Terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Ibu
sional school maka pendidikan ditujukan untuk melahirkan lulusan yang mahir
Sri Rahayu guru Kimia saya pada waktu di SMA yang melihat potensi
menggunakan hukum. Persyaratan untuk masuk ke law school adalah calon mahasiswa
harus memiliki ilmu yang dipelajari di universitas, seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu
saya yang tidak sesuai dengan penjurusan saya namun terus mendorong
teknik (biasanya lulus dengan bachelor degree). Sementara di Indonesia seperti kebanyakan
saya walaupun tahu bahwa nilai yang saya dapatkan selalu jelek. Harus
negara di Eropa memperlakukan pendidikan hukum sebagai ilmu sehingga yang
menyelenggarakan pendidikan hukum disebut fakultas atau faculty. Lulusan fakultas
saya akui secara jujur bahwa pada masa menjalani SMA di Jakarta
hukum tidak diharuskan untuk memasuki profesi-profesi tradisional hukum. Menurut hemat
nilai yang saya peroleh pasti merah dan bagi mereka yang mengenal
saya pendidikan hukum di Indonesia sedang berada di dalam persimpangan. Apakah akan
mejadi professional school atau tempat untuk mendalami ilmu hukum.
saya di SMA tentunya tidak akan percaya dengan apa yang saya
25
26
capai hari ini. Apa yang saya alami sebenarnya merupakan kelemahan
saya ingat, anyone can be a lawyer, but not every lawyer can be a
terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Pertama adalah murid terlalu
Doctor. Setelah akhirnya mendapatkan gelar Doktor, kembali Bang
cepat untuk dijuruskan (mengingat saya murid pindahan dari luar negeri).
Erman memanas-manasi saya dengan mengatakan anyone can be a
Kedua sistem pengajaran yang sangat menekankan pada pemberian
Doctor, but not every Doctor can be a professor. Bahkan ketika
materi secara sepihak oleh guru. Murid tidak dirangsang dan dimotivasi
saya ragu dan hampir putus asa untuk dicalonkan sebagai guru besar,
untuk menyukai pengetahuan yang diajarkan.
beliau mengatakan bahwa, jangan pikir guru besar untuk dirimu sendiri
Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para
tetapi pikir untuk institusi. Memang benar ungkapan beliau itu, kita
pihak yang telah mendorong karier saya sebagai dosen di Fakultas
menjadi guru besar selain ada kebanggaan bagi diri sendiri tetapi jauh
Hukum UI. Saya sungguh bersyukur karena selama meniti karier di
lebih penting adalah bagi institusi. Sebagai institusi, Fakultas Hukum UI
Fakultas Hukum saya bertemu dengan banyak pihak yang sangat
akan dilihat dari berapa jumlah dosen yang berpendidikan S-2, S-3 dan
memperhatikan dan mau mengeksploitasi potensi yang saya miliki. Tanpa
jumlah pengajar dengan jabatan guru besar. Apalagi kalau kita mene-
mereka potensi yang saya miliki hanyalah potensi. Untuk itu perkenankan
tapkan fakultas hukum di luar negeri sebagai saingan UI. Prof. Erman
saya mengenang dan mengucapkan terima kasih kepada almarhum Ibu
tidak saja mendorong dan memotivasi saya, tetapi lebih dari itu, beliau
Estiana Hermina atau yang lebih dikenal dengan Ibu Dhenok. Beliau
memberi kesempatan bagi saya untuk tampil sebagai pembicara dalam
adalah pendorong saya diawal karier sebagai pengajar. Saya belajar
berbagai seminar, meminta saya untuk menjadi pengajar dan instruktur
banyak dari Ibu Dhenok, utamanya disiplin Belandanya dalam bekerja
dalam berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, sehingga
dan melakukan pekerjaan.
selain kum (angka kredit) terkumpul, dapur pun mengepul. Bahkan
Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada
Prof. Erman memantau karier saya secara langsung dan dekat hingga
Prof. Erman Rajagukguk yang saya biasa panggil dengan sebutan
saya sampai pada mimbar yang terhormat ini. Untuk segala yang telah
Abang. Pertama kali saya bertemu dengan Bang Erman adalah
Abang berikan, saya tidak mungkin bisa membalas budi Abang, kecuali
sewaktu beliau kembali dari belajar di Amerika Serikat pada tahun
berjanji untuk ikut dalam ajakan Abang untuk menghasilkan gihik (nama
1988. Bang Erman-lah yang tidak henti-hentinya mengingatkan untuk
kecil saya)-gihik baru.
mengutamakan penyelesaian pendidikan akademis dalam berkarier
Perkenankanlah saya di sini mengucapkan terima kasih saya
sebagai pengajar. Sewaktu saya berada di Jepang, Abang yang satu ini
kepada Prof. Mochtar Kusuma Atmadja yang pada suatu ketika saya
sempat berkunjung dan meminta saya untuk meneruskan studi ke jenjang
diberi kesempatan untuk berhubungan secara dekat dengan beliau.
yang lebih tinggi, walaupun dari saya ada kekhawatiran perkuliahan di
Beliaulah yang menasehati saya untuk mempunyai rencana hidup karena
Indonesia akan terganggu. Kekhawatiran itu beliau sanggah dengan
manusia hidup hanya sekali.
mengatakan, fakultas hukum tidak akan runtuh dengan tidak adanya
Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan
kamu. Selanjutnya, Bang Erman pula yang mengingatkan saya agar
kepada Bapak Rektor, Prof A. Budi Santoso yang telah membantu dan
segera menyelesaikan program S-3 saya dengan kata-kata yang selalu
mendorong penyelesaian studi S-3 saya dan memberi kesempatan yang
27
28
luas kepada saya dalam berbagai hal. Demikian pula dengan para
saya untuk berkarier sebagai dosen, Ibu Sri Mamudji, saya sampaikan
mantan rektor, Prof. Sujudi dan Prof. M.K. Tadjudin yang telah memberi
penghargaan dan ucapan terima kasih. Tak lupa saya ucapkan terima
kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi S-2 di Jepang.
kasih secara khusus kepada rekan Kurnia Toha yang mempunyai visi
Saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Prof. Sidik
jangka panjang dalam mengembangkan Fakultas Hukum UI.
Suraputra, Prof Sri Setianingsih Suwardi dan Bapak Suwardi, senior-
Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak
senior saya di bagian hukum internasional.
yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mendalami dunia
Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada
praktek. Kepada Bapak Kaligis saya sungguh berterima kasih atas
para mantan dekan, Prof. Mardjono Reksodiputro, Prof. Charles
kesempatan yang diberikan untuk menyelami kehidupan pengacara.
Himawan, dan Prof. Girindro Pringodigdo. Kepada dekan, Bapak Abdul
Kepada para senior partners Lubis, Ganie, Surowidjojo Law Firm
Bari Azed, saya tak lupa menyampaikan penghargaan saya karena
saya juga ingin menyampaikan terima kasih, utamanya kepada Mas
telah berani mengusulkan saya sebagai guru besar semoga saya
Arief T. Surowidjojo yang ketika saya bekerja di situ, beliau menjadi
tidak mengecewakan Bapak. Beliau-beliau sangat membantu kemajuan
atasan langsung saya. Kelihaian dan profesionalisme beliau sebagai
karier saya di fakultas. Bahkan sebagai staf Prof. Mardjono sewaktu
lawyer menjadi teladan bagi saya untuk menyelami kehidupan sebagai
beliau mejadi dekan, saya mendapat pengalaman untuk bekerja secara
konsultan hukum. Selanjutnya perkenankanlah saya mengenang dan
teliti dan memahami rumitnya mengelola fakultas. Beliau juga yang
menyampaikan terima kasih kepada Bapak Parulian Sidabutar, mantan
mengirim saya belajar ke Jepang, kata beliau ketika itusehingga staf
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang telah
kita tidak berorientasi hanya pada Amerika dan Eropa. Sementara
membuka kesempatan dan memberikan kepercayaan pada saya untuk
Prof. Charles telah banyak memberi pandangan-pandangan beliau pada
menduduki jabatan penting dalam birokrasi.
saya sebagai akademisi sejati.
Selanjutnya saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih saya
kepada para sahabat dekat saya. Kepada rekan saya Gatot Subagio,
kepada Prof. Tahir Azhary yang secara diam-diam mengikuti
Mirza Karim, Hendri DS Budiono, Heri Fuad dan Ahmad Fikri Assegaf
perkembangan saya dan memberi kesempatan bagi kemajuan karier
saya mengucapkan terima kasih anda atas persahabatan selama ini
saya di fakultas.
dan di masa yang akan datang.
Kepada Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Dr. Jufrina Rizal, Mas Adijaya
Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga
Yusuf, Bang Akhiar Salmi dan Adik saya Melda Kamil ucapan terima
saya. Pertama tentunya kepada kedua orang tua saya, Juwana dan Siti
kasih saya tujukan kepada mereka. Melalui diskusi dan hubungan kakak-
Aisjah Juwana. Kepada Ibu yang telah melahirkan saya dan kepada
adik, saya telah mendapat berbagai keuntungan dari mereka hingga
ayah yang telah meyakinkan pentingnya makna pendidikan. Di suatu
saya bisa berada di mimbar yang terhormat ini. Demikian pula dengan
malam saya masih teringat akan cerita ayah saya bahwa jangan sampai
senior saya yang dahulu pernah menjadi penasehat akademis saya
putaran roda berlaku di keluarga. Anak-anak diminta untuk
ketika mahasiswa, Mbak Retno Murniati, dan senior yang mendorong
mempertahankan apa yang telah dicapai oleh generasi pendahulu.
29
20
Memang dalam keluarga yang sudah mapan, mempertahankan apa
Hatimah. Sungguh saya bangga mempunyai mereka semua.
yang sudah ada lebih sulit. Apabila tidak hati-hati kemapanan cenderung
Kepada istri tercinta, Nenden Esty Nurhayati, saya mengucap
mengarah pada kejatuhan. Beliau juga yang mengarahkan secara
syukur ke hadirat illahi karena mempertemukan saya dengan dia. Saya
persuasif agar saya mengambil ilmu hukum sebagai ilmu yang saya
ucapkan terima kasih atas kesabarannya dan kepercayaannya agar
geluti dan ternyata arahan tersebut tidak salah. Bahkan, beliau tidak
suaminya dapat menjalani profesi sebagai pengajar. Pengorbanan istri
terlalu antusias dengan keinginan saya bekerja di Departemen Luar
saya tidak hanya terbatas pada kesabaran tetapi secara nyata telah
Negeri, karena kalau baik akan dikira karena ada Bapak di situ, tapi
menggantikan peran saya sebagai pencari nafkah di kala saya tidak
kalau jelek akan merusak nama Bapak. Ternyata saran beliau benar,
mempunyai penghasilan yang berarti karena menjalani sekolah di luar
justru saya dengan menjadi dosen dapat mengekspresikan diri saya
negeri. Istri saya dapat diibaratkan sebagai penambang. Pada waktu
tanpa beban ketergantungan pada nama besar beliau.
bertemu untuk pertama kali dengan saya dan kemudian melanjutkan ke
Hidup sederhana juga menjadi pelajaran yang sangat berharga.
jenjang pernikahan ia saya anggap telah mengambil risiko yang sangat
Sebagai anak seorang diplomat, bahkan duta besar, status tersebut
besar. Sebagai dosen banyak gadis yang tidak melihat suatu kehidupan
tidak berdampak pada cara hidup anak-anaknya. Ayah selalu memantau
yang menjanjikan. Sekarang saya telah membuktikan padanya bahwa
setiap kemajuan hidup yang dicapai oleh anak-anaknya. Ia tidak pernah
risiko yang diambil ternyata tidak sia-sia. Demikian juga kepada anak-
jemu-jemu berperan sebagai lawan diskusi. Bahkan pada saat penulisan
anakku, Ogi Pratama Juwana, Tannia Meisa Juwana dan Afira Diara
pidato pengukuhan ini, beliau masih sempat mengatakan, bawa sini
Juwana, Papa sangat berterima kasih atas pengertian kalian karena
biar saya periksa dulu, suatu pernyataan dari seorang ayah yang tidak
waktu kalian sering Papa ambil untuk mengajar, menulis dan melakukan
menghendaki kegagalan dari anaknya. Terus terang saya mendambakan
penelitian. Pernah Ogi, si sulung, pada usia 3 tahun bertanya pada
prosesi ini untuk terjadi, karena bagi saya tidak ada barang di dunia ini
saya, Papa ngapain kok sibuk banget? Jawaban saya ketika itu
yang mampu saya beli yang ayah saya tidak mampu membelinya.
Mencari uang. Lalu ia jawab, Memangnya hilang dimana Pa?
Perkenankanlah saya mempersembahkan upacara kebesaran ini untuk
seolah ingin ikut membantu mencarikan karena tidak rela ditinggal
Ayah saya sebagai ungkapan rasa terima kasih saya. Pak, terima
ayahnya. Kepada anak-anakku Papa dan Mama tentunya berharap
kasih.
kalian bertiga dapat menjadi anak-anak yang saleh, taat pada agama
Selanjutnya, ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada
dan berguna bagi bangsa dan negara. Semoga papa dan mama berhasil
kedua mertua saya Bapak Soemarno dan Ibu Iim Halimah. Demikian
mendidik kalian seperti Grandpa dan Meme.
pula kepada para kakek dan nenek saya. Bapak Soedjalmo yang pada
usia 97 tahun menyempatkan datang ke Jakarta walaupun tidak dapat
Para Hadirin sekalian
menghadiri upacara hari ini dan almarhum Ibu Suripni. Demikian pula
Akhirul kata, tidak lupa saya mengucapkan beribu terima kasih
dengan almarhum Bapak Roeslan Tjakraningrat, yang pernah menjadi
atas kehadiran para hadirin sekalian dalam prosesi ini. Apa yang saya
Gubernur pertama untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Ibu
capai di sini bukanlan life time achievement bagi saya. Saya harus
31
32
membuktikan pada para hadirin dan masyarakat luas bahwa saya mampu
DAFTAR PUSTAKA
mengemban jabatan mulia ini dengan terus mengajar, meneliti dan
menghasilkan karya-karya ilmiah saya. Untuk itu saya mohon doa dan
restu para hadirin sekalian.
I. Buku dan Jurnal
Wabillahi al-Taufiq wal-Hidayah
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Arthur, John dan William H. Shaw (eds.), Reading in the Philosophy of
Law, 2nd ed. (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1984).
Bulajic, Milan, Principles of International Development Law, 2nd ed.
(Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1992).
Allot, Philip, Theory and International Law: An Introduction (London:
The British Institute of International and Comperative Law).
Cassese, Antonio, International Law in a Divided World (Oxford:
Oxford University Press, 1986).
Chand, Hari, Modern Jurisprudence (Kuala Lumpur: International Law
Book Series, 1994).
Chen, Lung-Chu, An Introduction to Contemporary International Law:
A Policy Oriented Perspective, 2nd.ed. (New Haven: Yale Univer-
sity Press, 2000).
Churchill, R.R. dan AV Lowe, The Law of the Sea, 3rd ed. (Manches-
ter: Manchester University Press, 1999).
Davies, Howard dan David Holdcroft, Jurisprudence: Texts and Com-
mentary (London: Butterworth & Co., 1991).
33
34
Dell, Sidney, The United Nations and International Business (Durham:
Shaw, MN, International Law, 3rd ed. (Cambridge: Grotius Publications
Duke University Press, 1990).
Ltd., 1991).
Gill, Stephen dan David Law, The Global Political Economy: Perspec-
Snyder, Frederick E. dan Surakiart Sathiratai (eds.), Third World Atti-
tives, Problems, and Policies (Baltimore: The John Hopkins Uni-
tudes Toward International LawAn Introduction, (The Nether-
versity Press, 1988).
lands: Martinus Nijhoff Publishers, 1987).
Henkin, Louis et. al., International Law: Cases and Materials, 3rd ed.
Sornarajah, M., The International Law on Foreign Investment (Cam-
(Minnesota: West Publishing Co., 1993).
bridge: Cambridge University Press, 1994).
____________, International Law: Politics and Values (Dordrecht:
Starke, JG, Introduction to International Law, 11th ed. (dipersiapkan
Martinus Nijhoff Publishers, 1995).
oleh IA Shearer), (London: Butterworth & Co. Ltd., 1994).
Houtte, Hans van, The Law of International Trade (London: Sweet &
Trebilcock, Michael J. dan Robert Howse, The Regulation of Interna-
Maxwell, 1995).
tional Trade, 2nd ed., (New York: Routledge, 1999).
John Jackson, The World Trading System and the Policy of Interna-
Verzijl, JH, International Law in Historical Perspective (Leyden: Sijthoff,
tional Economic Relations (Cambridge: The MIT Press, 1991).
1968).
Levi, Werner, Contemporary International Law, 2nd ed. (Boulder:
Wallace, Rebecca MM, International Law, 2nd ed. (London: Sweet &
Westview Press, 1991).
Maxwell, 1992).
Mander, Jerry dan Edward Goldsmith, The Case Against the Global
White, N.D., The Law of International Organisations, (Manchester:
Economy and for a Turn Toward the Local (New York: Sierra
Manchester University Press, 1996).
Club Books, 1996).
Williams, Sylvia Maureen, The Law of Outer Space and Natural
Muchilinski, Peter, Multinational Enterprises and the Law, (Oxford:
Resources, 36 International and Comparative Law Quarterly,
Blackwell Publishers Ltd., 1995).
(1987).
Nussbaum, Arthur, A Concise History of the Law of Nations, edisi
Yusuf, Abdulqawi, Legal Aspects of Trade Preferences for Develop-
revisi (New York: The MacMillan Co., 1958).
35
36
ing States: A Study in the Influence of Development Needs on the
Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs)
Evolution of International Law (The Hague: Martinus Nijhoff Pub-
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
lishers, 1982).
(TRIPs)
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,
Bahan Internet
including Trade in Counterfeit Goods
Doha Ministerial Meeting 2001: Trade and Labour StandardsA
Agreement for Protection of Appellations of Origin and their Interna-
Difficult Issue for many WTO Governments http://www-svca.wto-
tional Registration
ministerial.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/brief16_e.html
Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other
Celestial Bodies.
Doha Ministerial Meeting 2001: Transparency in Government Pro-
curement, http://www-scva.wto-ministerial.org/English/thewto_e/
Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency,
dan Agreement on Trade Related Investment Measures
minist_e/min01/brief14_htm
Convention for the Protection of Industrial Property, Agreement con-
Doha Ministerial Meeting 2001: Trade and Services, http://www-
cerning International Registration of Marks
scva.wto-ministerial.org/English/thewto_e/minist_e/min01/
Convention concerning International Deposit of Industrial Designs
brief106_htm
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States
Doha Ministerial Meeting 2001: Transparency in Government Pro-
and Nationals of Other States
curement, http://www-scva.wto-ministerial.org/English/thewto_e/
General Agreement on Tariffs and Trade
minist_e/min01/brief14_htm
United Nations Convention on the Law of the Sea
Special and Differential Treatment, http://www.wto.org/english/
Charter of Economic Rights and Duties terdapat dalam Resolusi Majelis
thewto_e/whatis_e/eol/e/wto01/wto01/wto1_17.htm
Umum PBB A/3281 (XXIX) tertanggal 12 Desember 1976
Dokumen
Declaration of Principles Governing the Sea Bed and Ocean Floor, and
the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction, Resolusi
Agreement Establishing the World Trade Organisation
Majelis Umum PBB No. 2749
UN-Draft Code of Conduct on Transnational Corporations dalam UN
Agreement on Agriculture
Doc. E/1988/39/Add. 1 tertanggal 1 Februari 1988.
37
38
RIWAYAT HIDUP
c. SMA
Hillcrest High School, New York (1980-1981).
SMA VI, Jakarta (1981-1983).
I. Data Pribadi
2. Pendidikan Tinggi
Nama
:
Hikmahanto Juwana
a. Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas
Tempat dan Tangal Lahir:
Jakarta, 23 November 1965
Indonesia (1983-1987).
Nomor Induk Pegawai :
131 796 086
b. Master of Law (LL.M) dari Keio University, Jepang
Jabatan
:
Guru Besar Fakultas Hukum UI
(1990-1992).
Pangkat
:
Penata Tingkat I
c. Mengikuti satu semester pada Program Pascasarjana
Golongan
:
III/d
S-3 Universitas Indonesia (1992).
Istri :
Nenden H. Juwana
d. Doctor of Philosophy (Ph.D) dari University of Not-
Anak
:
1. Ogi Pratama Juwana
tingham, Inggris (1993-1997).
2. Tannia Meisa Juwana
e. Mengikuti satu semester dari tiga Semester Master in
3. Afira Diara Juwana
Public Policy pada National University of Singapore,
Alamat
:
Perumahan Graha Mutiara
Singapura (1998).
Blok I No. 7 Pengasinan,
Bekasi Timur (17115)
3. Pendidikan Tambahan
a. Pendidikan Bahasa Jepang pada International Center, Keio
II. Latar Belakang Pendidikan
University, Jepang (April 1989-April 1990).
1. Pendidikan Dasar dan Menengah
b. Pendidikan dan Pelatihan bagi Profesi Penunjang untuk
a. SD
Konsultan Hukum Pasar Modal Angkatan V (Juni 1996).
Sekolah Indonesia di Phnom Penh, Kamboja (1971-
c. Pelatihan Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh
1973).
International Legislative Institute, The Public Law Cen-
Sekolah Indonesia di Bangkok, Thailand (1973-1974).
ter, New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat, Juni 2000.
SD Katholik Krida Dharma, Blora, Jawa Tengah
d. Workshop on Competition Law yang diselenggarakan oleh
(1974-1975).
USAID, Juni 1998.
SD Tegal Parang Pagi, Jakarta (1975-1976).
e. Workshop on Competition Law and Policy: Cross Coun-
b. SMP
try Approaches and Experiences yang diselenggarakan
Sekolah Indonesia Singapura, Singapura (1976-1978).
oleh World Bank Institute dan Singapore Cooperation
Russel Sage Junior High School, New York (1978-
Programme, Ministry of Foreign Affairs, Singapore di
1980).
Singapura 14-20 Mei 2000.
39 40
III. Pengalaman Kerja

Pengajar pada Program Pascasarjana Universitas
Diponegoro (Kelas Khusus Departemen Kehakiman)
Akademis
untuk mata kuliah Perbandingan Hukum Acara Arbitrase
Internasional (UNCITRAL, ICC, AAA, LCIA Rules).
1. Jenjang S-1

Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pro-
gram Pascasarjana Universitas Jayabaya untuk mata

Pengajar pada Fakultas Hukum UI untuk mata kuliah (a)
kuliah (a) Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi
Hukum Internasional dan (b) Hukum Udara dan Angkasa
(sampai dengan 2000) dan (b) Hukum Dagang Interna-
dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
sional.
a. Asisten Ahli
(1988-1992)

Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pro-
b. Asisten Ahli Madya
(1992-1994)
gram Pascasarjana Universitas Islam Indonesia untuk
c. Lektor Muda
(1996-1998)
mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional.
d. Lektor (loncat jabatan)
(1998- 2001)

Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pro-
e. Lektor Kepala (inpassing)
(1 Januari 2001)
gram Pascasarjana Universitas Surabaya untuk mata
f. Guru Besar (loncat jabatan)
(Juli 2001- )
kuliah Kontrak Bisnis Internasional.

Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI

Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pro-
untuk mata kuliah Hukum Internasional.
gram Pascasarjana Universitas Pancasila untuk mata

Ko-Pengajar dengan Prof. David Linnan dalam kuliah
kuliah Teori Hukum.
bersama melalui video conference pada University of

Pembimbing dan Penguji pada Program Studi Magister
South Carolina Law School, Amerika Serikat untuk mata
Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera
kuliah Public International Law.
Utara.

Pengajar pada Akademi Ilmu Imigrasi untuk mata kuliah
Hukum Internasional.
Program Non-Ilmu Hukum

Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uni-

Pengajar pada Program Studi Ilmu Administrasi Program
versitas Moestopo untuk mata kuliah Hukum Internasional.
Pascasarjana Universitas Indonesia untuk mata kuliah
Hukum Bisnis dan Hukum Perdagangan Internasional.
2. Jenjang S-2

Pengajar pada Program Studi Ilmu Teknik Program
Pascasarjana Universitas Indonesia untuk mata kuliah (a)
Program Ilmu Hukum
Hukum dalam Manajemen Proyek dan (b) Hukum

Pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Konstruksi dan Hukum Kontrak.
UI untuk mata kuliah (a) Teori Hukum, (b) Hukum

Pengajar pada Program Studi MM Program Pascasarjana
Perdagangan Internasional dan (c) Perancangan Kontrak
untuk Universitas Bina Nusantara untuk mata kuliah
Bisnis.
Legal Environment dan Corporation Law.
41
42
3. Jenjang S-3
5. Anggota Dewan Redaksi Majalah Hukum dan
Pembangunan (1992-2000).

Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Program
6. Konsultan Hukum pada Law Firm Lubis, Ganie,
Pascasarjana Universitas Indonesia untuk mata kuliah
Surowidjojo (Oktober 1994-Januari 1997).
Teori Hukum pada Program Pascasarjana S-3 Universi-
7. Pembantu Asisten (eselon II/a) urusan Hak Atas
tas Indonesia.
Kekayaan Intelektual pada Asisten Menko Ekuin III,

Ko-promotor dan penguji pada Program S-3 Pascasarjana
Kantor Menko Ekuin (16 Agustus 1999-Juli 2000).
Universitas Sumatera Utara.
8. Staf Ahli Menteri (eselon I/b) Menteri Koordinator Bidang

Salah satu Pengajar untuk mata kuliah Teori Hukum pada
Perekonomian Bidang Hukum dan Kelembagaan (Juli
Program Pascasarjana S-3 Universitas Islam Indonesia.
2000- Februari 2001).
9. Ketua Program Kekhususan Pascasarjana Fakultas
4. Pendidikan Lanjutan/Pelatihan
Hukum UI (2001-sekarang).
10. Wakil Ketua Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi (1999-

Instruktur untuk Perancangan Kontrak (Contract Draft-
sekarang).
ing) pada berbagai lembaga pendidikan lanjutan di
11. Ketua Partnership for Business Competition (PBC)
lingkungan universitas maupun lembaga pendidikan
(1999-sekarang).
swasta.
12. Anggota Dewan Pakar Departemen Kehakiman (2001-

Narasumber Hukum Persaingan pada berbagai lembaga
sekarang).
yang terkait dengan hukum persaingan.
III. Penguasaan Bahasa Asing
Non-Akademis
1. Inggris
2. Jepang
1. Asisten Pengacara pada Kantor Pengacara OC Kaligis,
SH & Associates (1986-1987).
IV. Tulisan yang Dipublikasikan
2. Staf pada Sekretariat Pimpinan Fakultas Hukum UI (1987-
1988).
Dalam Bentuk Buku
3. Guru SMP dan SMA (paruh waktu) pada Sekolah
1. The Liberalization of Foreign Trade and Investment, and the
Republik Indonesia Tokyo (SRIT) (1991-1992).
Competition Law and Policy in Indonesia, dalam Competi-
4. Staf Peneliti pada Pusat Studi Wawasan Nusantara (Mei
tion Law and Policy in Indonesia and Japan, Joint Research
1992-September 1993).
Project on Supporting Economic Structural Reforms in Asian
43
44
Countries, Institute of Developing Economies Japan External
3. An Overview of Indonesias Antimonopoly Law dalam
Trade Organization, Maret 2001.
Jurnal Hukum Washington University at St. Louis, Amerika
Serikat (segera terbit).
2. A Survey on the Influence of International Economic Policy
on Indonesian Laws: Implementation and Problems, dalam
4. Foreign Intervention dalam Jurnal Hukum Transnational Law
Naoyuki Sakumoto dan Koesnadi Hardjasomantri (ed.) Cur-
and Business University, Korea (segera terbit).
rent Development of Laws in Indonesia, Institute of Develop-
ing Economies Japan External Trade Organization, 1999.
Jurnal/Majalah Nasional
3. Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indo-
1. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pembentukan
nesia, editor bersama Ayudha D. Prayoga, Hamid Chalid,
Hukum Angkasa, dimuat dalam Majalah Hukum dan
Laode Syarif, Syarifuddin dan Ningrum Natasya Sirait, 2000.
Pembangunan, No. 5 Tahun XVIII, Oktober 1988.
4. Pertahanan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional
2. Masalah Penafsiran terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang,
diterbitkan oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum UI (segera
dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 3
terbit).
Tahun XXII, Juni 1992.
Dalam Bentuk Jurnal/Majalah/Koran
3. Tinjauan Hukum Organisasi Internasional terhadap Perbedaan
Status Subsidiary Organs dan Specialized Agencies Perseri-
Jurnal Internasional
katan Bangsa-Bangsa, Majalah Pro Justitia, Tahun X Nomor
4, Oktober 1992.
1. Japans Defence Conception and Its Implication for South-
east Asia, dimuat dalam majalah The Indonesian Quarterly,
4. Studi Awal tentang Perjanjian Internasional yang Berten-
Vol. XXI. No. 4, Fourth Quarter, Centre for Strategic and
tangan, dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan,
International Studies, 1993.
Nomor 6 Tahun XXII, Desember 1992.
2. Intelectual Property Protection in Asia, bersama Asti
5. Perilaku Pengusaha Jepang terhadap Hukum, dimuat dalam
Soekanto dimuat dalam Asia Business Law Review, No. 10,
Majalah Newsletter, No. 11/III, Desember 1992.
Oktober 1995.
6. Perluasan Ruang Lingkup Hukum Angkasa, dimuat dalam
Majalah UNISA, Nomor 18, Tahun XIII Triwulan 3, 1993.
45
46
7. Dampak dari Konflik Perdagangan antara Amerika Serikat
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Timur, dimuat
dan Jepang terhadap Tatanan Perdagangan Internasional:
dalam Majalah Mimbar Hukum, No. 34/II/2000.
Analisa Hukum Berdasarkan Kesepakatan GATT/WTO,
dimuat dalam Majalah Newsletter, No. 22/VI, September 1995.
15. Kontrak Bisnis yang berdimensi Publik, dimuat dalam Jurnal
Magister Hukum, Vol. 2 No. 1, Februari 2000.
8. Masalah Status BUMN pada Persero yang telah Go Pub-
lic, dimuat dalam Majalah Newsletter, Nomor 31/Tahun VIII,
16. Hukum Telematika dan Perkembangan E-Commerce di In-
Desember 1997.
donesia, dimuat dalam Majalah Newsletter, No. 44, Maret
2001.
9. Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan, dimuat dalam
Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 1-3 Tahun XXVIII,
Januari-Juni 1998.
Majalah Populer/Koran
10. Sekilas tentang Hukum Persaingan dan Undang-undang No.
1. Masyarakat Jepang Tak Perlu Hukum? dimuat dalam
5/1999, dimuat dalam Jurnal Magister Hukum, Vol. 1 No. 1,
Majalah Forum Keadilan, Nomor 28, Maret 1991.
September 1999.
2. Renungan terhadap Eksistensi Hukum Kita, dimuat dalam
11. Mahkamah Pidana Internasional, dimuat dalam Jurnal
Koran Media Indonesia, 24 Juni 1992.
Hukum, Nomor 11 Vol. 6/1999.
3. Eksklusivitas vs Persaingan dalam UU Telekomunikasi,
12. Menyambut Berlakunya UU No. 5 Tahun 1999: Beberapa
dimuat dalam Majalah dotNET, Edisi 2, 25 Juli 7 Agustus
Harapan dalam Penerapannya oleh Komisi Pengawas
2000.
Persaingan Usaha, dimuat dalam Majalah Hukum dan
Pembangunan, No. 4 Tahun XXXIX, Oktober-Desember 1999.
4. Memorandum of Understanding, dimuat dalam Majalah Fo-
rum Keadilan, No. 38, 24 Desember 2000.
13. Merjer, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Perspektif Hukum
Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999, dimuat dalam Majalah
5. Menolak Peradilan Internasional, dimuat dalam Majalah
Newsletter, No. 38/X, September 1999.
GARDA, No. 47/Th. II, 24-30 Januari 2000.
14. Beberapa Masalah Hukum Internasional dari Dugaan
6. Intervensi Pihak Asing, dimuat dalam Harian Suara
Pembaharuan, 8 Maret 2000.
47
48
7. Peradilan Nasional bagi Pelaku Kejahatan Internasional,
4. Economic Legal Infrastructure and Corporate Governance:
dimuat dalam Harian Kompas, 17 Februari 2000.
The Indonesian Experience, disampaikan pada Symposium
on Corporate Governance and Economic Legal Infrastructure
8. Urgensi Pengaturan Arbitrase dalam UU Pasar Modal
in the 21st Century: Is Corporate Governance Delivering
dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, vol. 15, September 2001.
Value?, yang diselenggarakan oleh Jetro dan Insead, di
Singapura, 12 Juni 2001.
9. Aspek Penting Pembentukan Hukum Teknologi Informasi,
5. An Overview of Indonesias Antimonopoly Law, yang
dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17, November 2001.
diselenggarakan oleh APEC Competition Policy and Economic
Development bekerjasama dengan Center for Global Partner-
V. Pertemuan Ilmiah (selaku pembicara)
ship dan the Institute of Comparative Law in Japan, Chuo
University di Tokyo, Jepang 5-7 Juli 2001.
Internasional
1. The Ideal Philosophy of Education in Indonesia and The
6. International Law Teaching in Indonesia, disampaikan pada
Present Situation, disampaikan pada The Asia-Pacific Edu-
Conference on the Teaching & Research of International
cation Conference, yang diselenggarakan The Asia-Pacific
Law in Asia, diselenggarakan oleh Singapore International
Educational Conference, Tokyo, 7 Agustus 1991.
Law Society dan Development of International Law in Asia,
di Singapura, 30-31 Juli 2001.
2. The UN Peacekeeping Operations Experience from Indo-
nesia, disampaikan pada Seminar on Legal Aspect of Peace-
7. The Legal Infrastructure for Trade and Investment in In-
keeping Operations, yang diselenggarakan oleh The Japan
donesia, disampaikan pada ASEAN International Law Con-
Institute of International Affairs, 20-22 Februari 1996.
ference, yang diselenggarakan oleh Asia-Europe Institute, Uni-
versity of Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia, 3-4 September
3. Developing Business Curricula at the Faculty of Law:
2001.
The Indonesian Experience, disampaikan pada Cambodia
Law and Business Curriculum Conference, yang
Ilmiah Nasional (sebagian)
diselenggarakan oleh The University of San Francisco Law
School, Cambodian Law and Democracy Project, The Public
1. Distributionship and Intellectual Property Rights Consid-
Affairs Office: U.S. Embassy, The National Institute of Man-
eration in Investing in Indonesia, disampaikan pada Semi-
agement of Cambodia and The Faculty of Law and Econom-
nar on Joint Ventures in Indonesia, diselenggarakan oleh Cen-
ics of Cambodia, di Phnom Penh 15-17 Desember 1999.
ter for Management Technology, 3 Maret 1997.
49 50
2. Pemikiran Jepang tentang Pertahanan dan Implikasinya
bagi Asia Tenggara, disampaikan pada Seminar Sehari
mengenai Peningkatan Pembelian Senjata, ZOPFAN dan
Stabilitas Politik di Asia Tenggara, diselenggarakan oleh Center
for Strategic and International Studies (CSIS) bekerjasama
dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar
Negeri Departemen Luar Negeri, 13 April 1993.
3. Perlunya Undang-undang Antimonopoli: Agenda Men-
desak untuk Tatanan Masa Depan Indonesia, disampaikan
pada Simposium Universitas Indonesia dengan tema
Kepedulian Universitas Indonesia terhadap Tatanan Masa
Depan Indonesia, diselenggarakan oleh Universitas
Indonesia, 1 April 1998.
4. Analisis Ekonomi terhadap Hukum Perbankan, disampaikan
pada Seminar Nasional Pendekatan Ekonomi Dalam
Pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam rangka
Globalisasi, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran, 30 April 1998.
51

Incoming search terms:

  • jurnal hukum prof hikmahanto juwana
loading...

Leave a Reply