Pidato Guru Besar Prof Mudrajad

MEMBANGUN INDUSTRI
INDONESIA:
IDENTIFIKASI MASALAH DAN
REFORMASI KEBIJAKAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Gadjah Mada

Oleh:
Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D

Yogyakarta, 5 April 2007


2


Yang saya hormati,
Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Majelis Wali Amanat Universitas
Gadjah Mada
Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Majelis Guru Besar Universitas
Gadjah Mada
Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Senat Akademika Universitas
Gadjah Mada
Rektor, dan para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada
Para Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota
Para dosen, kolega, sanak keluarga, sahabat, karyawan, mahasiswa,
pengusaha
Pejabat pemerintah pusat dan daerah, dan hadirin lainnya

Assalamualaikum warohmatullaahi wabarokaatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua


Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha
Pengasih atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah
melapangkan jalan bagi kita untuk mengikuti Rapat Terbuka Majelis
Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan acara pidato
pengukuhan saya sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi UGM.
Untuk itu, di awal pidato ini saya mengucapkan terima kasih kepada
Ketua Majelis Guru Besar atas kesempatan yang diberikan kepada
saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan, yang berjudul:

Membangun Industri Indonesia: Identifikasi Masalah dan
Reformasi Kebijakan.

Hadirin yang terhormat,
Topik ini saya pilih atas dasar masih belum pulihnya industri
Indonesia terutama pascakrisis. Simak ungkapan pelaku industri
berikut: Kalau ada perusahaan garmen atau tekstil tutup atau mem-
PHK karyawannya, itu hal biasa di tahun 2003-2006. Kalau ada yang
masih bisa survive, itu alhamdulillah. Kalau ada yang mampu
melakukan ekspansi bisnis, wahitu ajaib. Ironis dan getir.

3
Demikian jeritan para pelaku bisnis yang bergerak dalam industri
Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Selama 2004-2006 memang
pertumbuhan industri TPT hanya 1,2-4,1% (BI, 2007). Keluhan
serupa dijumpai untuk pemain bisnis dalam industri barang dari kayu
yang bermuara pada isu sentral, yaitu munculnya gejala
deindustrialisasi dan menurunnya daya saing industri.
Masalahnya, apakah industrialisasi di Indonesia telah
memiliki landasan yang kokoh? Mungkinkah Indonesia menjadi
negara industri baru tahun 2020?
Saya menyadari bahwa jawaban atas pertanyaan besar di atas
tidak mungkin tuntas dalam satu jam. Namun, setidaknya marilah kita
coba telusuri bagaimana perjalanan industrialisasi di Indonesia,
masalah mendasar yang dihadapi, dan pentingnya reformasi kebijakan
industri untuk mewujudkan visi menuju negara industri 2030.

PERAN INDUSTRI MANUFAKTUR
Tidak dapat dipungkiri bahwa industrialisasi di Indonesia
sejak masa Soeharto hingga saat ini telah mengakibatkan transformasi
struktural di Indonesia. Dalam literatur ekonomika pembangunan,
transformasi struktur ekonomi suatu negara menunjukkan pola bahwa
sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian
suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor
pertanian menuju ke sektor industri (Chenery, 1979; Chenery &
Syrquin, 1975). Tahun 1967 pendapatan per kapita baru mencapai
USD75. Ternyata 30 tahun kemudian pendapatan per kapita melonjak
hingga mencapai USD 1.023 atau USD 3.690 menurut purchasing
power parity
(PPP), dan pada tahun 2006 diperkirakan sekitar USD
4.000.
Pola perubahan struktur ekonomi Indonesia agaknya sejalan
dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di
berbagai negara, di mana terjadi penurunan kontribusi sektor
pertanian, sementara kontribusi sektor industri dan lainnya cenderung
meningkat (Tabel 1). Pada tahun 1968, sektor pertanian memberi
sumbangan sebesar 51% terhadap keseluruhan perekonomian yang
mana tertinggi dibandingkan sumbangan yang diberikan sektor lain,
misalnya sektor industri manufaktur hanya menyumbang 8,5%.
Selewat tahun itu, fenomena yang terjadi ialah sumbangan sektor

4
pertanian berangsur-angsur mengalami penurunan dari tahun ke
tahun. Proses transformasi struktural nampaknya terus berlangsung.
Selama periode 1988-1993, struktur perekonomian Indonesia
mengalami perubahan yang mencolok, di mana sumbangan sektor
pertanian terhadap PDB berangsur-angsur dilampaui oleh sumbangan
sektor industri manufaktur. Sejak tahun 1993 sumbangan sektor
pertanian tidak pernah melebihi sektor industri manufaktur. Pada saat
krisis ekonomi tahun 1998, sektor pertanian hanya berperan 17,4%
terhadap PDB; sementara ekspansi pada hampir semua komoditi
industri menyebabkan industri manufaktur menyumbang 23,9%
terhadap PDB. Singkatnya, sektor industri manufaktur muncul
menjadi penyumbang nilai tambah yang dominan dan telah tumbuh
pesat melampaui laju pertumbuhan sektor pertanian. Pada tahun 2005,
sektor pertanian hanya menyumbang 13,4% terhadap PDB, sementara
sektor industri pengolahan menyumbang 28,1% terhadap PDB.
Industri manufaktur Indonesia memainkan peranan penting
sejak kita menyadari tidak bisa mengandalkan ekspor migas. Tabel 2
menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur yang semakin
berorientasi ekspor telah menopang ekonomi Indonesia. Ekspor
industri manufaktur menyumbang sekitar 83-85% terhadap ekspor
nonmigas dan sekitar 64-67% terhadap total ekspor Indonesia selama
1994-2005. Bahkan kontribusi ekspor industri ini telah melampaui
ekspor sektor pertanian dan migas sejak awal dasawarsa 1990-an.
Boleh dikata industri manufaktur menopang pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan sektor industri
melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 1994-2004.
Sebelum krisis, industri manufaktur mampu tumbuh dengan dua digit,
yaitu rata-rata sekitar 11% selama 1974-1997. Namun, sejak krisis,
pertumbuhan sektor industri relatif rendah hanya berkisar antara 3,5%
hingga 7,7%.
Dalam sejarah industri Indonesia, setidaknya dikenal empat
tahapan pertumbuhan tinggi dan transformasi struktural yang cepat,
yang masing-masing memiliki tekanan kebijakan dan tekanan
lingkungan internasional yang berbeda (Hill, 1997: 26-31). Pertama
adalah periode pertumbuhan yang sangat cepat pada periode tahun
1967-1973 yang disebabkan oleh liberalisasi di segala sektor dan
pulihnya kondisi perekonomian. Inflasi menurun dengan cepat,

5
saluran perdagangan dibuka kembali yang menyebabkan pengeluaran
konsumsi meningkat tajam dan menimbulkan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi. Kedua adalah periode Bonanza Minyak (Oil Boom) pada
periode 1973-1981, yang ditandai dengan industrialisasi yang
diarahkan oleh pemerintah, peran BUMN yang menonjol, dan
pembiayaan oleh bank-bank pemerintah. Ketiga adalah fase tahun
1981 hingga 1985, harga minyak dunia terus menurun sehingga
memaksa pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan industri,
terutama investasi di proyek-royek mega dan industri migas. Baru
pada tahun 1985 fase keempat dimulai, pemerintah mengubah
investasi pemerintah, campur tangan pemerintah, dan industri
substitusi impor menjadi investasi swasta yang berorientasi pasar dan
bersifat promosi ekspor. Pada fase tersebut sektor swasta menjadi
mesin penggerak utama dari pertumbuhan industri.

DAYA SAING INDUSTRI
Daya saing telah dan akan terus menjadi topik diskusi yang
menarik di kalangan ekonom, pelaku bisnis, dan politisi. Boleh dikata
peningkatan daya saing telah menjadi kata kunci yang sering
didendangkan dalam setiap seminar, temu usaha, maupun pidato para
pejabat. Ia menjadi obsesi semua orang. Ironisnya, konsepsi mengenai
daya saing sering kali kabur dan disalahartikan. Banyak yang
mengartikan bahwa daya saing negara sama dengan daya saing
produk maupun daya saing perusahaan. Daya saing negara Indonesia
makin merosot dari tahun ke tahun dan berada dalam peringkat papan
bawah dari sampel negara yang diteliti setiap tahun. Begitu
dilaporkan oleh World Competitiveness Report dan Global
Competitiveness Report
dalam laporan tahunannya selama 7 tahun
terakhir (IMD, 2007; World Economic Forum, 2006). Padahal suatu
perusahaan yang menghasilkan produk yang memiliki daya saing
belum tentu memiliki daya saing untuk semua produk yang
dihasilkannya. Demikian juga bila sejumlah perusahaan di suatu
negara memiliki daya saing yang tinggi, belum tentu seluruh
perusahaan di negara tersebut memiliki daya saing yang tinggi.
Oleh karena itu, beberapa ekonom menentang konsep yang
mengatakan bahwa negara bersaing di pasar global persis sama
dengan yang dilakukan oleh perusahaan. Paul Krugman berada pada

6
jajaran paling depan di antara para ekonom yang berpendapat bahwa
daya saing suatu negara tidak identik dengan daya saing
perusahaan/produk. Ia pernah memperingatkan, jargon ‘peningkatan
daya saing’ merupakan obsesi yang berbahaya (Krugman, 1994). Ada
setidaknya dua alasan: Pertama, dalam realitas, yang bersaing bukan
negara, tetapi perusahaan dan industri. Kebanyakan orang
menganalogkan daya saing negara identik dengan daya saing
perusahaan. Bila negara Indonesia memiliki daya saing, belum tentu
seluruh perusahaan dan industri Indonesia memiliki daya saing di
pasar domestik maupun internasional. Kedua, mendefinisikan daya
saing negara lebih problematik daripada daya saing perusahaan. Bila
suatu perusahaan tidak dapat membayar gaji karyawannya, membayar
pasokan bahan baku dari para pemasok, dan membagi deviden, maka
perusahaan itu akan bangkrut dan terpaksa keluar dari bisnis yang
digelutinya. Perusahaan memang bisa bangkrut, namun negara tidak
memiliki bottom line alias tidak akan pernah keluar dari arena
persaingan. Suka atau tidak suka dengan kinerjanya, negara tidak
bisa begitu saja keluar dari bisnis. Tidak seperti perusahaan,
persaingan antar negara bukan merupakan zero-sum game. Negara
bersaing di pasar internasional tidak hanya sebagai pesaing, yang
hanya untung di atas pengorbanan negara lain. Sebaliknya, ada
interdependensi antar negara: sebagai pasar ekspor atau sebagai
pemasok barang-barang impor. Krugman, oleh karena itu,
menyimpulkan bahwa negara-negara utama di dunia tidak dalam
tingkat persaingan yang signifikan satu sama lain. Dengan kata lain,
dalam konteks bisnis, persaingan antar produk atau perusahaanlah
yang lebih menonjol.
Dalam perdagangan internasional, keunggulan komparatif
suatu produk dapat dilihat dari nilai RCA (Revealed Comparative
Advantage)
. Konsep RCA pertama kali diperkenalkan oleh Bela
Balassa pada tahun 1965. Sejak itu banyak laporan penelitian dan
studi empiris menggunakan RCA sebagai indikator keunggulan
komparatif suatu produk dan dipergunakan sebagai acuan spesialisasi
perdagangan internasional. Konsep RCA yang dipelopori oleh
Balassa memang ditujukan untuk mengukur keunggulan relatif suatu
produk (Balassa, 1965).

7
Bagaimana daya saing industri Indonesia di pasar global?
Dilihat dari indeks RCA (Revealed Comparative Advantage), ternyata
tidak berubah. Indeks RCA menunjukkan perbandingan antara pangsa
ekspor komoditas atau sekelompok komoditas suatu negara terhadap
pangsa ekspor komoditas tersebut di dunia. Sejak 1982 keunggulan
komparatif Indonesia meningkat pesat dengan pertumbuhan rata-rata
19% per tahun hingga tahun 1994. Tidak berubahnya RCA Indonesia
selama 1965-82 besar kemungkinan karena ekspor kita masih
didominasi oleh minyak dan produk pertanian yang padat sumberdaya
alam (agricultural and resource-based industries) (Kuncoro, 2006).
Tidak mengherankan, sejak tahun 1983 Indonesia memiliki
keunggulan komparatif dalam ekspor produk manufaktur yang padat
sumberdaya alam, seperti kayu lapis, dan padat karya, seperti tekstil,
garmen, mebel, dan alas kaki (Aswicahyono, 1996; Soesastro, 1998).
Setelah 1982, sejalan dengan upaya pengembangan broad-
base industry, produk ekspor nonmigas Indonesia semakin beragam.
Namun, komoditi industri manufaktur Indonesia yang meningkat
pangsa pasarnya di dunia masih didominasi oleh produk berteknologi
sederhana seperti karet, plastik, tekstil, kulit, kayu, dan gabus. Ini
mencerminkan masih lambatnya proses perubahan struktur ekspor
manufaktur, rendahnya divesifikasi produk dan pasar ekspor
Indonesia (Tambunan, 2001: 104-6).

Kendati demikian, yang cukup memprihatinkan adalah adanya
indikasi mulai melemahnya daya saing Indonesia sejak tahun 1992.
Salah satu sebab utamanya adalah masih terkonsentrasinya produk
ekspor nonmigas yang tergolong hasil dari industri yang padat
sumberdaya alam (NRI) dan berbasis tenaga kerja yang tidak
terampil (ULI). Struktur ekspor nonmigas Indonesia telah berubah
berdasarkan intensitas input, yang dikelompokkan menjadi 5 kategori,
yakni: (a) NRI (Natural Resource Intensive), (b) ULI (Unskilled
Labour Intensive
), (c) PCI (Physical Capital Intensive), (d) HCI
(Human Capital Intensive), dan (e) TI (Technological Intensive).
Tabel 3 menjelaskan struktur ekspor nonmigas Indonesia menurut
klasifikasi tersebut.
Agaknya Indonesia harus mulai bersiap-siap menyongsong
tahapan keunggulan komparatif yang lebih tinggi, yaitu ke sektor
padat teknologi (TI) dan padat tenaga ahli (HCI). Ini terbukti di kala

8
pertumbuhan ekspor nonmigas kita mengalami penurunan selama
1993-1995,
produk
yang
justru
menanjak
pertumbuhannya
(setidaknya pertumbuhan nilai ekspornya 50% dan nilai ekspornya
minimum US$ 100 juta) adalah produk dari industri TI dan HCI. Di
antara produk ekspor yang naik daun adalah barang-barang
elektronik, kimia dan mesin nonelektronik termasuk peralatan
telekomunikasi, komputer dan komponennya. Menariknya, hampir
semua produk tersebut memiliki rasio impor kurang dari 1, yang
menunjukkan betapa produk-produk tersebut tidak memiliki kadar
kandungan impor yang tinggi.
Sayangnya, ketika krisis melanda Indonesia pada tahun 1997-
1999, peranan industri manufaktur terhadap total ekspor mengalami
penurunan dari tahun ke tahun. Banyak perusahaan industri terpaksa
mem-PHK buruhnya, mengurangi kapasitas produksi, dan tidak
sedikit yang terpaksa menutup usahanya. Gejala deindustrialisasi
mulai terlihat di sentra-sentra industri utama khususnya di pulau Jawa
(Kuncoro, 2007: bab 16). Mari kita simak beberapa masalah mendasar
yang dihadapi oleh industri Indonesia, terutama pasca krisis ekonomi.

Hadirin yang terhormat,
MASALAH DUALISME INDUSTRI
Strategi industrialisasi yang banyak mengandalkan akumulasi
modal, proteksi, dan teknologi tinggi telah menimbulkan polarisasi
dan dualisme dalam proses pembangunan. Fakta menunjukkan sektor
manufaktur yang modern hidup berdampingan dengan sektor
pertanian yang tradisional dan kurang produktif. Dualisme dalam
sektor manufaktur juga terjadi antara industri kecil dan rumah tangga
(IKRT) yang berdampingan dengan industri besar dan menengah
(IBM) (Kuncoro, 2006: bab 9). Industri kecil didefinisikan sebagai
perusahaan yang mengkaryakan 5-19 pekerja. Industri rumah tangga
didefinisikan sebagai perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 5
pekerja. Industri menengah didefinisikan sebagai perusahaan yang
mempekerjakan antara 20-99 pekerja. Industri besar adalah
perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 99 pekerja.
Tabel 4 menunjukkan bahwa IKRT memiliki peranan yang
cukup besar dalam industri manufaktur dilihat dari sisi jumlah unit
usaha dan daya serap tenaga kerja, namun lemah dalam menyumbang

9
nilai output. Pada tahun 2002, dari total unit usaha manufaktur di
Indonesia sebanyak 2,692 juta, ternyata 99,2 % merupakan unit usaha
IKRT. IKRT, dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang,
mampu menyediakan kesempatan kerja sebesar 59,3 % dari total
kesempatan kerja. Kendati demikian, sumbangan nilai output IKRT
terhadap industri manufaktur hanya sebesar 17,8 %. Pola ini
cenderung sama dari tahun ke tahunnya (1997-2004). Banyaknya
jumlah orang yang bekerja pada IKRT memperlihatkan betapa
pentingnya peranan IKRT dalam membantu memecahkan masalah
pengangguran dan pemerataan distribusi pendapatan.
Di lain pihak, industri besar dan menengah (IBM)
memberikan kontribusi yang dominan dari sisi nilai output. Pada
tahun 1997, IBM menyumbang 91% dari keseluruhan nilai output,
menyerap sekitar 39% dari total kesempatan kerja, namun hanya
menyumbang 0,8% dari total unit usaha yang ada. Pada tahun 2002,
IBM menyumbang 91,5% dari keseluruhan nilai output, menyediakan
lapangan pekerjaan sekitar 40% dari total kesempatan kerja, namun
hanya menyumbang 0,8% dari total unit usaha yang ada.

Hadirin yang saya muliakan,
MASALAH
KETIMPANGAN
INDUSTRI
SECARA
GEOGRAFIS
Salah
satu
permasalahan
struktural
industri
adalah
terkonsentrasinya lokasi industri manufaktur di Jawa dan Sumatra.
Dominasi sebagian besar aktifitas industri manufaktur moderen,
terutama IBM, di Indonesia terus berlangsung di pulau Jawa dan
Sumatra selama 1976-2004. Jawa dan Sumatra menyerap lebih dari
93 persen tenaga kerja Indonesia selama periode tersebut. Pangsa
tenaga kerja dari Jawa cenderung agak menurun, sedangkan pangsa
Sumatra cenderung naik secara substansial. Pangsa Jawa turun dari 89
persen pada tahun 1976 menjadi 79 persen pada tahun 2004. Pangsa
Sumatra tumbuh dari 6,7 menjadi 14,1 persen dalam periode yang
sama. Pulau-pulau utama lain di Indonesia kurang memegang peranan
penting dalam penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di
Indonesia. Bahkan jika kita menjumlahkan pangsa Kalimantan,
Sumatra, dan Pulau-pulau di KTI (Kawasan Timur Indonesia)

10
terhadap tenaga kerja Indonesia hanya sekitar 4 persen pada 1976 dan
7 persen pada 2004 (lihat Tabel 5).
Seberapa jauh perkembangan kesenjangan distribusi geografis
aktivitas industri manufaktur dapat dianalisis dengan menerapkan
indeks entropi Theil (Kuncoro, 2002: bab 4; Kuncoro, 2007: 293).
Gambar 2 menunjukkan fenomena menarik: Pertama, indeks entropi
total memberikan indikasi sangat tingginya konsentrasi spasial selama
periode 1976-2001. Rata-rata indeks total entropi Indonesia adalah
sekitar 2,5 dalam periode tersebut. Angka rata-rata ini jauh lebih
tinggi dari pada angka indeks entropi untuk negara maju dan
berkembang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Theil & Chen
(1996) terhadap lebih dari 100 negara di AS, Eropa Barat, Afrika,
Amerika Latin, dan Asia Selatan, di mana nilai indeks entropi
berkisar antara 0,53 hingga 0,65 selama periode 1980-1985.
Aspek spasial tetap merupakan blind spot bagi ilmu ekonomi
arus utama karena ketidakmampuan para ekonom untuk menciptakan
model yang menjelaskan berbagai macam aspek lokasi industri.
Tumbuhnya kesadaran mengenai terbatasnya daya penjelas teori-teori
lokasi yang tradisional dalam menganalisis geografi ekonomi telah
mendorong munculnya paradigma baru yang disebut geografi
ekonomi baru
(new economic geography atau geographical
economics)
(Fujita & Thisse, 1996). Dewasa ini, semakin banyak
jumlah ekonom yang tertarik dengan studi masalah lokasi (Krugman,
1995; Lucas, 1988). Tentu ini mendorong berkembangnya alat-alat
analisis baru, yang membuat kontribusi menarik dan penting bagi
ekonomika geografi.
Adalah Paul Krugman, yang telah membuka misteri
(blackbox) eksternalitas ekonomis dan secara eksplisit memasukkan
dimensi spasial dan semangat proses kumulatif dalam deskripsi
pembangunan perkotaan dan regional (Krugman, 1996). Krugman
mencoba menjelaskan mengapa terjadi konsentrasi spasial di kota-
kota besar di negara sedang berkembang. Perbedaan antara karya
Krugman dan karya terbaru dalam geografi ekonomi atas
pembangunan daerah tidak terbatas pada struktur industri dan
eksternalitas, tetapi juga diperluas pada pertanyaan transaksi yang
tidak melalui pasar dan cara bagaimana meningkatnya kekuatan

11
produsen besar dikaitkan dengan lokalisasi industri secara
kontemporer (Martin & Sunley, 1996).
Hampir senada dengan Krugman, meskipun dengan perspektif
yang berbeda, Michael Porter, mahaguru dari Harvard University,
menekankan pentingnya peranan teknologi, strategi/organisasi, dan
geografi ekonomi dalam proses inovasi dan upaya menjaga
keunggulan kompetitif perusahaan secara berkelanjutan (Porter &
Solvel, 1998). Porter berpendapat bahwa derajat pengelompokan
industri secara geografis dalam suatu negara memainkan peranan
penting dalam menentukan sektor manakah yang memiliki
keunggulan kompetitif pada skala internasional (Porter, 1990).
Dewasa ini, ia mengajukan hipotesis menarik bahwa kluster industri,
yang ditandai dengan konsentrasi geografis dari perusahaan-
perusahaan dan institusi-institusi yang saling berkaitan satu sama lain
pada suatu bidang tertentu, agaknya jauh lebih produktif dilihat dari
sudut organisasi industri (Porter, 1998). Di Amerika Serikat,
misalnya, beberapa contoh historis dari kluster industri ini adalah
industri chip komputer di Silicon Valley, industri film di Hollywood,
industri mode di New York City, industri mobil di Detroit, dan
industri elektronika di Southern California.
Singkatnya, paradigma baru yang muncul dalam analisis
spasial adalah mengkombinasikan pendekatan ilmu ekonomi dan
geografi, atau disebut geografi ekonomi (lihat Gambar 3). Ilmu
ekonomi arus utama (mainstream economics) memang cenderung
mengabaikan dimensi ruang atau spasial. Dengan kata lain,
ekonomi arus utama cenderung aspasial (spaceless). Ini terlihat dari
inti analisis ekonomi konvensional yang cenderung menjawab
pertanyaan ekonomi seputar what to produce (aktivitas konsumsi),
how to produce (aktivitas produksi), dan for whom to produce
(aktivitas distribusi).
Geografi merupakan studi mengenai pola spasial di atas
permukaan bumi, yang menjawab pertanyaan where (di mana
aktivitas
manusia
berada)
dan
why
(mengapa
lokasi
perusahaan/industri berada di situ). Dalam perspektif geografi
ekonomi, aspek pola spasial aktivitas ekonomi menjadi pusat
perhatian utama dengan digunakannya Sistem Informasi Geografi
(Kuncoro, 2001) dan menjawab pertanyaan sentral dalam ekonomi

12
regional, yaitu di mana (where) lokasi industri berada dan
mengapa (why) terjadi konsentrasi geografis industri manufaktur
(Fujita, et al. 1999).
Peranan wilayah sub-nasional, yaitu apakah kabupaten dan
kota dalam mempengaruhi lokasi aktifitas ekonomi, nampaknya
semakin penting dalam studi geografi ekonomi. Berbagai studi dalam
bidang sosial-ekonomi dan perubahan sosial menekankan semakin
pentingnya daerah dan peran barunya sebagai pelaku ekonomi dalam
konfigurasi baru pola pembangunan spasial (Rodriguez-Pose, 1998:
bab 3). Ohmae dengan lantang berpendapat bahwa dalam dunia tanpa
batas, region state akan menggantikan negara bangsa (nation states)
sebagai pintu gerbang memasuki perekonomian global (Ohmae,
1995). Porter (1990) mempertanyakan peran negara sebagai unit
analisis yang relevan dengan mengatakan bahwa para pesaing di
banyak industri, dan bahkan seluruh kluster industri, yang sukses
pada skala internasional, ternyata seringkali berlokasi di suatu kota
atau beberapa daerah dalam suatu negara.

Hadirin yang berbagia,
MASALAH KETENAGAKERJAAN
Di pasar tenaga kerja, setidaknya ada tiga masalah mendasar
yang muncul (Kuncoro, 2006). Pertama, tingkat pengangguran
meningkat pesat pasca krisis ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka
meningkat dari 6,1% atau 5,8 juta penganggur pada tahun 2000
menjadi 10,3% atau sekitar 10,3 juta penganggur pada tahun 2005. Ini
belum terhitung tak kurang 30 juta orang yang termasuk setengah
menganggur karena bekerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu.
Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata yang hanya 4,5% selama
2000-2005 terbukti tidak mampu menyerap angkatan kerja baru
sekitar 2-2,5% per tahun. Jumlah pekerja di sektor formal mengalami
penurunan sejak tahun 2000 karena penciptaan lapangan kerja sektor
formal relatif stagnan. Penciptaan tenaga kerja hanya bersumber dari
sektor informal, yang kebanyakan mengandalkan tenaga kerja low
skill
, low paid, dan tanpa proteksi sosial.
Kedua, permasalahan regulasi ketenagakerjaan dan penetapan
kontrak adalah masalah terpenting yang berkaitan dengan iklim
investasi. Studi Bank Dunia (2006) menunjukkan betapa regulasi

13
ketenagakerjaan dan penetapan kontrak Indonesia tidak kompetitif
dibanding negara Asia lain. Biaya pemecatan (termasuk pesangon)
Indonesia jauh lebih tinggi dibanding negara lain. Para pengusaha
mengeluh besarnya pesangon yang harus dibayarkan bila melakukan
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), yakni mencapai 9 bulan gaji.
Akibatnya, perusahaan lebih senang menarik karyawan kontrak
daripada tetap.
Ketiga, pemutusan hubungan kerja sektor riil, khususnya
industri yang padat karya, terus berlangsung. Sejak kenaikan BBM
bulan Oktober 2005, setidaknya 467 perusahaan tekstil dan garmen
anggota API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) sudah menutup
usahanya. Bila rata-rata minimal ada 100 pekerja yang dikaryakan
oleh anggota API, kita bisa menghitung berapa tambahan barisan
penganggur baru akibat ditutupnya perusahaan. Demikian juga
anggota APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang menaksir
angka PHK akan mencapai 600.000 orang pada tahun 2006. Ini belum
terhitung anggota asosiasi dan sektor lain yang terpaksa merumahkan
karyawan, mengurangi jumlah karyawan tetap dan kontrak akibat
kenaikan berbagai biaya dan rugi kurs.

MASALAH STRUKTURAL
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) versi pemerintah SBY-JK, daftar permasalahan struktural
industri Indonesia makin panjang. Industri manufaktur Indonesia
menghadapi masalah struktural sebagai berikut: Pertama, masih
sangat tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan
komponen untuk seluruh industri, yang berkisar antara 28-30 persen
antara tahun 1993-2002. Inilah yang barangkali menjelaskan mengapa
melemahnya nilai rupiah terhadap dolar tidak langsung menyebabkan
kenaikan ekspor secara signifikan.

Kedua, lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena
industri kita masih banyak yang bertipe tukang jahit dan tukang
rakit. Ini terlihat jelas dalam industri Tekstil dan Produk Tekstil
(TPT) dan industri elektronika. Padahal kedua sektor ini merupakan
industri yang padat karya. Meningkatnya upah minimum di berbagai
daerah Indonesia menyebabkan Indonesia mulai kehilangan pijakan

14
untuk industri yang berbasis buruh murah. Hengkangnya perusahaan
asing ke China dan Vietnam makin sering diberitakan.

Masalah struktural berikutnya adalah rendahnya kualitas
SDM, sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan tenaga kerja
industri, menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja industri.
Selain itu, belum terintegrasinya UKM (Usaha Kecil dan Menengah)
di Indonesia dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri
skala besar dan kurang sehatnya iklim persaingan karena banyak
subsektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati
monopoli, setidaknya oligopoli, menambah panjang daftar masalah
struktural yang dihadapi industri Indonesia.

Banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah
sejak tahun 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia
(misal Kuncoro, et al. 2004; Kuncoro & Isfandiarni, 2006; LPEM
FEUI, 2000; SMERU, 1999, 2001). Masih rendahnya pelayanan
publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai Peraturan Daerah
(Perda) yang tidak pro-bisnis diidentifikasi sebagai bukti iklim
bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan
terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu
berurusan dengan perijinan dan birokrasi. Ini diperparah dengan
masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang
harus dibayar perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman
(Kuncoro, et al. 2004). Alasan utama mengapa investor masih
khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan
ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemda
maupun pemerintah pusat), perijinan usaha, dan regulasi pasar tenaga
kerja.
Kekhawatiran para pelaku industri makin bertambah karena
dibebani berbagai kenaikan tarif dan pajak. Kenaikan harga BBM,
tarif listrik, telpon, angkutan, dan harga bahan baku pada tahun 2002-
2005 terbukti semakin "mencekik leher" industri manufaktur. Kondisi
lingkungan bisnis domestik cenderung mengakibatkan daya saing
produk nasional semakin merosot. Peta masalah dan usulan reformasi
iklim investasi di Indonesia telah banyak dianjurkan (misal Kuncoro,
2006; Ray, 2003; SMERU, 1999, 2001).

Hadirin yang saya hormati,

15
MENGEMBANGKAN DAYA SAING BERBASIS KLUSTER
DAN KOMPETENSI INTI

Menyimak berbagai masalah yang dihadapi oleh industri
Indonesia, bagaimanakah seharusnya strategi yang dipilih untuk
mengatasi, minimal menguranginya?
Literatur mengenai ekonomika industri dan geografi industri
setidaknya memiliki tiga paradigma, yaitu RBV, (Resource-based
View
), analisis industri (I/O), dan paradigma sistem produksi (lihat
Gambar 4). Paradigma RBV memfokuskan pada pengembangan atau
perolehan sumber daya (resources) dan kapabilitas (capabilities) yang
khas dan sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Paradigma RBV
berpendapat bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan jauh lebih
penting daripada struktur industri dalam memperoleh dan
mempertahankan keunggulan kompetitif. Paradigma ini memandang
perusahaan (organisasi) sebagai sekumpulan aset dan kapabilitas.
Aset dan kapabilitas suatu perusahaan akan menentukan efisiensi dan
efektifitas setiap pekerjaan yang dilakukan perusahaan. Paradigma
RBV memandang bahwa beberapa aset (sumber daya) kunci tertentu
akan
memberikan
perusahaan
keunggulan
kompetitif
yang
berkelanjutan dan pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas
perusahaan. Profitabilitas perusahaan ditentukan oleh jenis, jumlah
dan, sumber daya dan kapabilitas yang ada.
Model RBV berpendapat bahwa Core Competencies
merupakan basis keunggulan kompetitif perusahaan, keunggulan
stratejik, dan kemampuan untuk memperoleh Above-average Returns.
Core Competencies adalah sumberdaya dan kapabilitas yang dapat
menjadi sumber Competitive Advantage.
Menurut model I/O, above-average returns bagi perusahaan
sangat ditentukan oleh karakteristik di luar perusahaan. Model ini
memfokuskan pada struktur industri atau daya tarik lingkungan
eksternal, dan bukan karakteristik internal perusahaan. Para peneliti
I/O meneliti berbagai hubungan tersebut dalam usahanya untuk
menjelaskan bagaimana dan mengapa terjadi perbedaan dalam kinerja
organisasi yang berbeda. Pendekatan ini berusaha melakukan
identifikasi dan mengevaluasi industri dan kekuatan-kekuatan
persaingan yang mempengaruhi sebuah organisasi dengan melihat
berbagai macam faktor lingkungan eksternal.

16
Perhatian utama dari pendekatan I/O adalah bagaimana sebuah
perusahaan dapat bersaing dengan pesaingnya. Pendekatan I/O juga
menyatakan bahwa keunggulan kompetitif berhubungan dengan
posisi kompetitif (competitive positioning) dalam sebuah industri.
Posisi perusahaan dalam industri dan karakteristik industri yang ada
akan menentukan potensi profitabilitasnya. Hal ini berarti bahwa jika
terdapat banyak kekuatan yang negatif dalam sebuah industri, atau
perusahaan memiliki posisi yang lemah dalam sebuah industri, maka
profitabilitasnya akan lebih rendah dari rata-rata. Sebaliknya, jika
sebuah industri menawarkan berbagai macam kesempatan yang
signifikan, atau sebuah perusahaan memiliki posisi yang kuat dalam
sebuah industri, maka profitabilitasnya akan berada di atas rata-rata.
Pendekatan populer dalam analisis model I/O adalah SCP
(Structure Conduct Performance). Terdapat dua asumsi dalam
pendekatan SCP, yakni: (1) Hubungan yang stabil dan adanya arah
kausalitas dari struktur-perilaku- kinerja; (2) Pendekatan SCP berawal
dari premis bahwa pengukuran kekuatan pasar dapat dihitung dari
data yang tersedia (Martin, 1999; Kuncoro, 2007).
Konsep hubungan SCP menjelaskan bagaimana perusahaan
akan berperilaku (conduct) dalam menghadapi struktur pasar tertentu
dalam suatu industri yang mana dari perilaku tersebut, akan tercipta
suatu kinerja (performance) tertentu yang mana perbedaan struktur
dan perilaku ini akan mempengaruhi kinerja yang tercermin dalam
harga, efisiensi dan tingkat inovasi. Hubungan tersebut bila
digambarkan dalam Gambar 5.
Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa struktur dan
perilaku saling mempengaruhi. Struktur dan perilaku saling
berinteraksi yang nantinya akan berdampak terhadap usaha penjualan
yang merupakan elemen dari perilaku yang nantinya juga akan
bepengaruh terhadap permintaan. Struktur dan perilaku akan
memberikan pengaruh terhadap kinerja yang mana akhirnya akan
berpengaruh terhadap laba yang merupakan tujuan utama dari setiap
industri. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita lihat bahwa
hubungan SCP tidak hanya merupakan hubungan linier tetapi juga
merupakan hubungan yang saling berkaitan dan mempengaruhi
(Martin, 1994: 7).

17
Pendekatan lain yang digunakan dalam paradigma analisis
industri adalah pendekatan lima kekuatan. Porter (1985) mengajukan
model lima kekuatan (five forces model) sebagai alat untuk
menganalisis lingkungan persaingan industri. Lima kekuatan
persaingan tersebut adalah: (1) Persaingan antarpesaing dalam
industri yang sama; (2) Ancaman untuk memasuki pasar bagi
pendatang baru; (3) Ancaman barang subtitusi; (4) Daya tawar
pembeli; (5) Daya tawar para pemasok bahan baku.
Paradigma ketiga adalah sistem produksi, yang merupakan
bentuk integrasi lokasi di antara perusahaan-perusahaan yang
kemudian membentuk jejaring. Sistem produksi sangat berpengaruh
terhadap produksi, dan rantai nilai tambah. Perlu diketahui bahwa
sistem
produksi
perusahaan
tergambar
dalam
kronologi
perkembangan geografi industri. Geografi industri inilah yang
kemudian menjadi fokus dari teori neoklasik. Banyak penelitian yang
berhubungan dengan produksi, komoditas atau rantai nilai tambah
(value-added chains) (Hayter, 2000; Porter 1990). Walaupun
berhubungan dengan paradigma analisis industri, namun rantai nilai
tambah secara eksplisit lebih fokus pada jejaring dari perusahaan-
perusahaan dalam suatu industri. Menurut Porter (1998), peta
ekonomi dunia saat ini didominasi oleh kluster (cluster), yaitu
konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling
berkaitan dalam suatu bidang tertentu. Kluster mencakup susunan dari
industri yang berkaitan dan entitas lainnya yang penting dalam
kompetisi. Dalam kasus kluster California wine di Amerika Serikat,
entitas pendukung yang ekstensif meliputi pemasok stok anggur,
perlengkapan irigasi dan panen, teknologi irigasi, fasilitas proses
wineries, intitusi pendidikan, penelitian, dan perdagangan, sampai
kluster turisme dan kluster rumah makan (Kuncoro, 2006: 30-32).

REFORMASI KEBIJAKAN INDUSTRI
Kebijakan industri, yang diformulasikan ke dalam Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita), selama pemerintahan Soeharto
menitikberatkan pada: (1) industri-industri yang menghasilkan devisa
dengan cara memproduksi barang-barang substitusi impor; (2)
industri-industri yang memproses bahan-bahan mentah (industri
dasar) dalam negeri dalam jumlah yang besar; (3) industri-industri

18
padat karya; (4) perusahaan-perusahaan negara untuk tujuan strategis
dan politis (Prawiro, 1998: 155; Soehoed, 1988). Negara telah terlibat
dalam industri-industri manufaktur sebagai investor, pemilik,
pengatur, dan pihak yang membiayai. Di antara negara-negara Asia,
gaya development state semacam ini bukanlah cerita yang baru.
Kendati demikian, interpretasi neoliberal tentang
Indonesia
menunjukkan bahwa kebijakan industri dinilai tidak koheren karena
dibayangi para pemburu rente (rent seeking), dan tidak relevan
dengan pembangunan dan keberhasilan ekspor Indonesia. Dalam
masa Soeharto terjadi perubahan orientasi kebijakan industri, dari
orientasi inward-looking menjadi outward-looking. Bila disimak lebih
dalam, di bawah kepemimpinan Soeharto periode kebijakan industri
meliputi periode rehabilitasi dan stabilisasi (1967-1972), periode
boom minyak (1973-1981), periode penurunan harga minyak (1982-
1985), dan periode krisis (1997).
Pasca presiden Soeharto, terjadi perubahan orientasi kebijakan
industri (Kuncoro, 2007: bab 4-5). Setelah Soeharto digantikan oleh
Presiden Habibie pada tahun 1998, jenis kebijakan industrinya
berubah
menjadi
periode
pemulihan
krisis.
Selama
masa
pemerintahan Gus Dur dan Megawati, kebijakan industri yang
diterapkan adalah revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri,
serta mulai menerapkan pendekatan kluster. Orientasi kebijakan pun
berubah antara inward and outward-looking.
Hill (1997: 18), guru besar Australian National University,
tegas mengatakan bahwa Indonesia menempuh kebijakan intervensi
industri yang salah arah. Alasannya, sektor perusahaan besar milik
negara, secara tidak efisien menggunakan sumber daya yang
seharusnya dapat dipergunakan dengan lebih produktif di tempat lain;
komitmen yang besar terhadap industri berteknologi tinggi (walaupun
tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan), sementara
perluasan industri-industri dasar dan jasa-jasa pendukung mengalami
kekurangan sumber daya; sistem peraturan dan perijinan yang
berbelit-belit yang seolah-olah dirancang untuk mencapai tujuan
nasional; dan program pengembangan perusahaan-perusahaan kecil
dan program subkontrak yang diwajibkan selama lebih dari 20 tahun
telah mengakibatkan dampak yang kecil dalam efisiensi atau
pemerataan.

19
Tiadanya GBHN dan LOI (Letter of Intent) menuntut
pemerintah untuk menjelaskan bagaimana arah perubahan yang akan
ditempuh. Kita perlu belajar dari kebijakan industri negara lain yang
telah sukses melakukan industrialisasi. Tabel 6 meringkas
perbandingan visi dan arah kebijakan industri di negara-negara Asia.
Di masa SBY-JK, visi kebijakan industri adalah pada tahun
2020 Indonesia menjadi negara industri baru. Dalam kebijakan
perkembangan industri nasional dicantumkan sasaran kualitatif dalam
jangka menengah (2004-2009) dan jangka panjang (2010-2020).
Sasaran pembangunan industri dalam jangka panjang mencakup: (1)
kuatnya industri yang memiliki daya saing berkelanjutan; (2) kuatnya
struktur industri manufaktur, terutama antara industri kecil-menengah
(IKM) dan industri besar; (3) seimbangnya sumbangan IKM terhadap
PDB dibandingkan sumbangan industri besar; (4) terdistribusinya
industri ke seluruh wilayah tanah air (Departemen Perindustrian,
2005: 10-11).
Dalam konteks inilah, saya menekankankan pentingnya
perspektif baru dalam kebijakan "targeting" industri. Perdebatan yang
terus berlangsung dalam kebijakan industri adalah mengenai
efektifitas intervensi pemerintah yang selektif dalam membantu
pertumbuhan industri (misal: Grant, 1995; Pack, 2000). Secara umum,
kebijakan industri dapat diklasifikasikan ke dalam upaya sektoral dan
horisontal (Cowling, 1999). Upaya sektoral terdiri dari berbagai
macam tindakan yang dirancang untuk mentargetkan industri-industri
atau sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Upaya horisontal
dimaksudkan untuk mengarahkan kinerja perekonomian secara
keseluruhan dan kerangka persaingan di mana perusahaan-perusahaan
melaksanakan usahanya. Agaknya di masa mendatang kita
memerlukan kebijakan industri yang lebih antisipatif atau pro-
aktif dalam menghadapi banyak perubahan dalam lingkup nasional
maupun internasional.
Disertasi saya membuktikan bahwa pilihan kebijakan industri
ini telah menyebabkan pertumbuhan yang sangat cepat pada usaha
IBS dengan konsentrasi secara spasial di Jawa-Sumatra-Bali dan
cenderung terkonsentrasi di daerah kota metropolitan (Kuncoro,
2002). Bahkan deregulasi dan liberalisasi sejak pertengahan 1980-an

20
telah terbukti memperkuat konsentrasi spasial di Indonesia (Kuncoro,
2000).
Inilah pentingnya melakukan reformasi kebijakan industri
nasional. Kebijakan industri "tradisional" sering kali dihubungkan
dengan
penentuan
target
sektor-sektor
dan
industri
tanpa
menghiraukan di mana sektor-sektor tersebut berlokasi dalam sebuah
negara. Harus diakui, kebijakan industri kita selama ini bersifat
aspasial (spaceless), mengabaikan di mana lokasi industri berada.
Sebaliknya, perspektif baru kebijakan industri lebih mendukung
tindakan-tindakan horisontal dan menolak target sektoral. Dalam
konteks ini, perspektif spasial pembangunan industri, dengan berbasis
kluster, merupakan salah satu faktor kunci yang dapat membantu
pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan industri.
Literatur mengenai kluster industri mengajarkan bahwa ciri penting
dan utama dari suatu kluster adalah konsentrasi geografis dan
spesialisasi sektoral. Dengan kata lain, kluster merujuk pentingnya
spesialisasi dalam suatu daerah geografis yang berdekatan. Kendati
demikian, pengamatan yang lebih rinci terhadap berbagai studi
mengenai kluster industri menunjukkan bahwa ada perbedaan yang
substansial antarkluster dilihat dari struktur kelembagaan, tingkat
kepemilikan dan koordinasi, asal serta evolusinya.
Sayangnya,
kendati
RPJMN
sudah
mengidentifikasi
permasalahan struktural industri Indonesia, nampaknya belum secara
eksplisit
memasukkan
pendekatan
kluster.
RPJMN
hanya
menjelaskan arah pengembangan industri manufaktur adalah
mendorong terwujudnya peningkatan utilisasi kapasitas, memperluas
basis usaha dengan penyederhanaan perijinan dan peningkatan peran
UKM, meningkatkan iklim persaingan yang sehat dan berkeadilan,
memperluas penerapan standardisasi produk industri, dan mendorong
perkuatan struktur industri pada subsektor yang memiliki keunggulan
kompetitif.
Dengan harapan dan mandat yang besar dari rakyat dan
warisan kinerja makroekonomi yang membaik selama periode
Megawati (Aswicahyono & Hill, 2004), pemerintah SBY-JK
memiliki peluang emas untuk melakukan perubahan mendasar bagi
Indonesia. Pertama, mengubah sumber pertumbuhan ekonomi yang
ditopang oleh konsumsi menjadi digerakkan oleh investasi dan

21
ekspor. Untuk itu, diperlukan perbaikan iklim investasi dan
mengembalikan kepercayaan dunia bisnis. Lemahnya perencanaan
dan koordinasi peraturan perundangan, baik tingkat vertikal (antara
pemerintah
pusat-propinsi-kabupaten/kota)
dan
pada
tingkat
horisontal (antar kementrian dan badan lainnya), terus terjadi. Oleh
karena itu, diperlukan reformasi mendasar berkaitan dengan
perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia, yang mencakup
setidaknya reformasi berikut ini:
1.
Reformasi pelayanan investasi. Dalam hal prosedur aplikasi,
terlebih
dahulu
investor
harus
mendapatkan
beberapa
persetujuan, perijinan, dan ‘lampu hijau’ dari BKPM atau
BKPMD untuk tahap awal. Tahap perijinan dan implementasi
proyek investasi sering tertunda karena untuk melakukan bisnis
di Indonesia butuh 168 hari dengan biaya yang dapat mencapai
rata-rata 14,5% dari rata-rata pendapatan (WB, 2003). Pada
akhir tahun 2006, Indonesia telah mengurangi jumlah hari dalam
mendirikan usaha baru dari 151 hari hingga ke 97 hari dengan
mempercepat persetujuan dokumen-dokumen perusahaan di
Kementrian Kehakiman; namun, Indonesia tetap merupakan
tempat yang penuh tantangan untuk berusaha dengan urutan
135 dari 175 negara, yaitu berada di kuartal terakhir (WB,
2007). Koordinasi antar tingkatan pemerintahan, baik vertikal
maupun horisontal, sangatlah penting. Rencana diterbitkannya
Peraturan Presiden tentang one stop service dan RUU
penanaman modal amat dinanti kehadirannya. Kendati
demikian, banyak pemda mengkhawatirkan langkah ini sebagai
upaya pemerintah pusat untuk melakukan resentralisasi dan
mencabut kewenangan dalam pemberian ijin investasi.
2.
Tiga hal utama yang diinginkan investor dan pengusaha:
penyederhanaan sistem dan perijinan, penurunan berbagai
pungutan yang tumpang tindih, dan transparansi biaya perijinan.
Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, yang tidak hanya
menghambat arus barang & jasa tapi juga menciptakan iklim
bisnis yang tidak sehat, perlu dieliminasi. Prioritas perlu
diberikan pada deregulasi dan koordinasi berbagai peraturan
daerah dan pusat. Selain itu, pengalaman China menarik modal
asing perlu kita kaji apakah menarik untuk dicoba (Kuncoro,

22
2004). Di China, untuk perijinan cukup menghubungi Kantor
Investasi Asing. Untuk investasi minimal sebesar US$30 juta,
aplikasi investasi harus mendapat ijin dari pusat. Namun di
bawah jumlah itu, cukup menghubungi Kantor Investasi Asing
di daerah. Waktu persetujuan investasi asing maksimal 3 hari.
Bila lebih dari 3 hari tidak ada pemberitahuan dari kantor ini,
otomatis permohonan investasi dianggap diterima. Selain itu,
modal asing diperkenankan memiliki aset antara 50 hingga 70
tahun.
3.
Reformasi peraturan dapat dimulai oleh pemerintah pusat atau
pemda. Beberapa masalah pengawasan yang muncul dengan
sistem saat ini adalah: (1) tidak semua Perda diserahkan kepada
pemerintah pusat; (2) proses review Perda dinilai lambat karena
dibebankan kepada pemerintah pusat; (3) banyak pemda
mengabaikan aturan mengenai Perda bermasalah. Oleh karena
itu, agenda reformasi yang perlu dilakukan adalah: pemerintah
provinsi diberi kepercayaan dan wewenang untuk: (1) mengkaji
semua Perda dari pemda kabupaten/kota di wilayahnya; (2)
bekerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi lain dalam
mengembangkan prosedur dan standar pengkajian Perda.

Perubahan mendasar kedua, para birokrat dan pejabat di pusat
maupun daerah masih berperilaku sebagai PREDATOR dan belum
menjadi fasilitator bagi dunia bisnis. Ini tantangan besar bagi presiden
SBY dan kabinetnya. Bila mau meningkatkan kinerja ekspor dan
menumpas korupsi, maka disarankan: "membersihkan" jalan raya,
pelabuhan, beacukai, dan kepolisian dari berbagai bentuk grease
money
. Beberapa aksi berdasarkan survei untuk kabinet SBY-JK dan
pemerintah daerah di Indonesia telah dianjurkan oleh Kuncoro, et al.
(2004). Grease money, implementasi EDI, berbagai perijinan usaha
(contoh ETPIK, berbagai perijinan di daerah), dan peraturan upah
minimum regional ditemukan sebagai masalah kunci pada era
otonomi daerah. Hampir dua tahun setengah pemerintahan Soesilo
Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla telah berlalu, namun dunia
usaha masih diwarnai ekonomi biaya tinggi. Berbagai kebijakan
seperti kenaikan harga BBM yang rata-rata lebih dari 120%, kenaikan

23
suku bunga, dan kenaikan upah minimum telah memukul dunia
usaha, baik besar maupun kecil.
Menyadari hal ini, pemerintah mengeluarkan Inpres No.3
tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Pada
tanggal
18
Desember
2006
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian Boediono telah memaparkan hasil pemantauan
pelaksanaan Inpres No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan
Iklim Investasi untuk periode implementasi sampai dengan bulan
Desember 2006. Dalam delapan bulan pertama (Maret s/d Desember
2006) pelaksanaan Inpres No. 3/2006, dari 85 tindakan/keluaran yang
harus diselesaikan, hanya 35 tindakan dinyatakan selesai, 15 masih
belum dapat diselesaikan sesuai sararan waktu (pending), dan 35
berlanjut (lihat Tabel 7). Dengan kata lain, dihitung dari total 50
tindakan yang sesuai jadual, 35 tindakan yang selesai sama dengan
71% tindakan. Meskipun 15 tindakan/keluaran belum dapat
diselesaikan secara tepat waktu, sejumlah tindakan di antaranya telah
mencapai kemajuan yang berarti namun sejumlah tindakan lainnya
memerlukan
perhatian
yang
lebih
sungguh-sungguh
untuk
menyelesaikannya.

Perubahan mendasar ketiga, diperlukan rencana reformasi
yang komprehensif dan berjangka menengah, setidaknya 5 tahun ke
depan. Memang sudah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19
tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007. Khusus
tentang industri, PP ini hanya mencanangkan program peningkatan
daya saing industri manufaktur (Kuncoro, 2007: bab 17, Tabel 17.11).
Padahal untuk mencapai Negara Industri Baru 2020 agaknya perlu
banyak menjawab masalah struktural yang dihadapi industri Indonesia
dan perlu tahapan strategis yang lebih fundamental agar dapat
mencapai bangunan industri yang diinginkan. Belajar dari
perencanaan pembangunan nasional di masa lalu, setidaknya dikenal
beberapa kecenderungan:
1. Belum dimasukkannya dimensi spasial dalam perencanaan
pembangunan. Seolah-olah kita hidup dalam dunia ‘aspasial’
(spaceless), di mana faktor perbedaan masalah dan potensi
antar kecamatan, kabupaten, dan kota dianggap tetap dan
seragam. Perlu dicatat bahwa krisis ekonomi yang melanda
Indonesia tidak merata dirasakan antardaerah. Pada saat

24
ekonomi nasional mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi
-13,1% pada tahun 1998, terbukti propinsi Irian Jaya tumbuh
12,7%, demikian juga dengan Batam yang mengenyam
pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5%. Jelas bahwa country risk
tidak identik dengan regional risk, resiko melakukan bisnis di
daerah. Memang sudah ada RUTRW (Rencana Umum Tata
Ruang Wilayah). Namun RUTRW nampaknya dalam praktek
lebih banyak dilanggar karena pertimbangan jangka pendek
yang pragmatis.
2. Pendekatan sektoral masih lebih menonjol daripada regional.
Di masa pemerintah Soeharto, ini jelas tampak dengan
dominannya penerapan asas dekonsentrasi dan orientasi
sektoral. Pendekatan semacam ini sah-sah saja karena
paradigma sentralisasi amat kuat. Tak dapat dipungkiri, yang
terjadi adalah pembangunan ‘di daerah’, dengan inisiatif,
petunjuk, dan dana dari pusat. Budaya Bimas (bimbingan
melulu dari atas), Inmas (instruksi melulu dari atas), dan
tuntas (tuntunan dari atas) sudah mengakar di benak dan
praktek sehari-hari para birokrat di daerah. Di era otonomi
daerah sejak tahun 2001, harusnya paradigma ‘membangun
daerah’ lebih difokuskan (Kuncoro, 2004). Artinya, daerahlah
yang harus punya inisiatif, prakarsa, kemandirian dalam
menyusun, merencanakan dan melaksanakan pembangunan
daerah. Asumsinya, daerah lebih tahu tentang masalah dan
potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Implikasinya,
Pemerintah pusat tidak bisa menjalankan perencanaan cetak
biru, yang seragam untuk seluruh daerah, tapi harus
mempertimbangkan
perbedaan
potensi
dan
masalah
antardaerah, dan dampak aktivitas ekonomi antardaerah
(regional spillovers). Selain itu, diperlukan harmonisasi dan
sinkronisasi strategi kebijakan antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota.
3. Belum dianutnya perencanaan antisipatif terhadap berbagai
macam ganggungan (disruption), baik karena alam
(tsunami, gempa, banjir) maupun manusia (misal: bom,
kebakaran). Dalam ilmu perencanaan, ini disebut perencanaan
interaktif yang memahami perlunya menjadi fleksibilitas

25
terhadap keadaan yang terus menerus berubah (Kuncoro,
2004:
bab
3).
Pendekatan
ini
merupakan
solusi
ketidakefektifan perencanaan dampak di daerah-daerah yang
mengalami kontraksi perekonomian (laju pertumbuhan
negatif,
deindustrialisasi,
dan
banyak
pengangguran).
Sekaligus juga adanya kesadaran bahwa perencanaan harus
mengantisipasi dampak dan bukan bereaksi atas dampak yang
muncul. Pendekatan ini mempertimbangkan kekuatan semua
sektor ekonomi, mengantisipasi prospek penurunan kinerja
ekonomi daerah, merencanakan proyek ekonomi yang
potensial, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh
organisasi dan pemimpin masyarakat untuk melakukan aksi
apa pun di daerah.

Dengan reformasi seperti ini diharapkan akan terjadi
perubahan iklim investasi dan implementasi pembangunan di
Indonesia. Presiden SBY pun menyadari adanya lima kunci sukses
kabinet, yaitu adanya kejelasan visi, kebijakan yang tepat,
kepemimpinan
yang
efektif,
manajemen
yang
baik,
serta
pemerintahan yang baik. Visi SBY untuk membangun dunia usaha
yang adil, sehat, dan berkembang (Yudhoyono, 2004), perlu
ditindaklanjuti dengan strategi dan langkah nyata sebagaimana
diusulkan di atas. Semoga harapan perubahan yang diinginkan rakyat
tidak hanya sekedar angin surga dan visi 2020 tidak hanya cita-cita.

Hadirin yang saya hormati,

Kini sampailah pada bagian akhir dari pidato saya. Sungguh saya
amat bersyukur kepada Allah, alhamdulillahi robbil alamin, yang
telah menunjukkan hidayah, rahmat, memberi ilmu, menunjukkan
mana jalan hidup yang harus saya tempuh. Tanpa ijin dan ridho-Nya,
serta bantuan banyak pihak, niscaya saya tidak mungkin berdiri di
hadapan anda pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang baik ini,
perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan
kepada semua pihak yang telah membantu. Tanpa menafikan yang
tidak saya sebut namanya, saya akan menyebutkan sebagian dari
mereka.

26

Terima kasih saya haturkan kepada yang terhormat Dekan,
Ketua, Sekretaris dan anggota Senat di Fakultas Ekonomi UGM dan
di tingkat Universitas Gadjah Mada. Dr. Ainun Naim, Almarhum Dr.
Masykur Wiratmo, dan Dr. Catur Sugiyanto, yang masing-masing
selaku Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Jurusan Imu Ekonomi FE
UGM, mengingatkan saya adanya defisit guru besar di jurusan
Ilmu Ekonomi, sekaligus mendukung sepenuhnya pengusulan guru
besar ini. Prof. Zaki Baridwan dan Prof. Basu Swasta Dharmesta amat
membantu dalam proses pengajuan guru besar saya masing-masing di
tingkat fakultas dan universitas. Penghargaan yang tak ternilai saya
sampaikan kepada Rektor UGM Prof. Dr. Sofian Effendi, MPA dan
Ketua Majelis Guru Besar Prof. Dr. Ir Boma Wikan Tyoso, M.Sc.
yang telah memberikan dukungan dan kemudahan sehingga
tercapainya jabatan Guru Besar ini. Saya juga mengucapkan terima
kasih setinggi-tingginya kepada Menteri Pendidikan Nasional, Prof.
Bambang Sudibyo, atas nama pemerintah Republik Indonesia yang
telah mengangkat saya sebagai Guru Besar per 1 Oktober 2006.

Kepada para guru saya sejak dari TK Sang Timur, SDL Pangudi
Luhur, SMP Pangudi Luhur, hingga SMA Kolose de Britto, saya
sampaikan penghargaan dan terima kasih. Ucapan terima kasih secara
khusus saya haturkan kepada Pak Sabdono, Bruder Herman, Bu
Yanti, dan Pak Tulus yang telah berkenan hadir hari ini. Guru-guru
saya di SD dan SMP ini telah meletakkan dasar pendidikan yang
penting bagi saya. Saya bersyukur mengenyam pendidikan di SMA
Kolose de Britto yang menekankan bebas tapi bertanggung jawab,
nikmatnya sekolah dengan kaos oblong dan sandal jepit, ikut
memperkuat tim de Britto dalam Cerdas Cermat Antar SMA. Khusus
Drs.Susilo Nugroho, yang dikenal sebagai Denbaguse Ngarso, saya
berterima kasih karena dobosan bapaklah saya menjadi tertarik
belajar ekonomi. Dengan gaya teaternya yang khas di kala mengajar,
beliaulah yang pertama kali memperkenalkan Dunia Ekonomi Kita
dan membuat saya jatuh cinta dengan ilmu ekonomi. Terima kasih
saya haturkan kepada Pak Triantoro guru trigonometri yang
mendorong saya untuk memilih Fakultas Ekonomi, juga Pak Sukadi
dan Pak Hengky guru bahasa Indonesia yang mengajarkan bagaimana
menulis dengan tata dan gaya bahasa yang menarik. Pengalaman
menjadi koresponden majalah Tempo di Inggris membuat saya

27
memahami bagaimana menulis agar enak dibaca dan perlu. Tidak
pernah terbayangkan saat itu, saya menjadi penulis buku, yang kini
berjumlah 15 judul.

Empat orang senior di FE UGM yang mewarnai kiprah saya
untuk berkarya di bidang ilmu ekonomi, yaitu: Prof. Soelistyo
almarhum,
Prof.
Mubyarto
almarhum,
Prof.
Soekanto
Reksohadiprodjo, dan Prof. Iswardono Sardjono Permono. Beliau
berempatlah yang mengajak, mendorong, dan memberi surat
rekomendasi kepada saya untuk menjadi dosen di Fakultas Ekonomi
UGM. Prof. Soelistyo adalah dosen yang membimbing skripsi saya,
mengoreksi dan mendorong mempublikasikannya di majalah Prisma,
jurnal ilmiah yang amat bergengsi kala itu. Pengalaman mengajar
Ekonomi Indonesia bersama Prof. Mubyarto, atau dikenal sebagai Pak
Muby, ekonom senior yang tak kenal lelah memperjuangkan Ekonomi
Pancasila, merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Bagi saya,
Pak Muby telah memberikan teladan untuk produktif menulis buku,
selalu memikirkan nasib wong cilik, dan mengingatkan saya untuk
meneliti tidak dengan menggunakan model ekonomi yang abstrak.
Prof. Soekanto adalah Dekan Fakultas Ekonomi kala itu yang banyak
memberikan bekal mengajar dan mendorong untuk segera mengambil
studi pascasarjana ke luar negeri.

Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada
Prof. Iswardono. Betapa tidak. Beliau tidak hanya mempercayai saya
untuk menjadi asisten Ekonomi Mikro selama tiga tahun, namun juga
mengajari bagaimana menulis buku untuk pertama kali. Bahkan
ketika beliau mengambil program sandwich dalam rangka studi
doktoral di Melbourne, beliau telah menerima saya sekeluarga yang
homeless kala itu. Sungguh kami sekeluarga tidak pernah melupakan
kehangatan dan kebaikan Mas Is, Mbak Nuri, Rena, dan Johan.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada berbagai
pihak yang telah membantu pembiayaan studi S3 saya di University
of Melbourne, Australia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada
Melbourne Research Scholarships Office dan Faculty of Economics
and Commerce, the University of Melbourne, untuk dukungan
finansialnya selama studi penulis di salah satu universitas terbaik di
negeri Kanguru. Bahkan Dekan Faculty of Economics and Commerce
telah memberikan Special Dean Award di tengah-tengah krisis

28
keuangan Asia, memberikan remisi biaya kuliah, dan mendukung
sepenuhnya biaya perpanjangan studi saya hingga selesai.
Penghargaan juga saya sampaikan kepada Prof. Nopirin, Dekan
Fakultas Ekonomi saat itu, atas ijin dan dukungannya kepada saya
untuk mengambil program doktor di Universitas Melbourne. Secara
khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Quality for
Undergraduate Education
(QUE) Project, program studi manajemen,
terutama kepada Prof. Marwan Asri, Dr. Agus Sartono, dan Prof.
Eduardus Tandelilin, atas dukungan biaya kuliah yang diberikan.
Khusus untuk Prof. Ted dan istri, Mbak Nina, terima kasih atas
dukungannya selama ini, bahkan beliaulah yang mengingatkan saya
untuk jauh-jauh hari menyiapkan pidato pengukuhan ini.

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Prof. Boediono,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang telah memberi
kepercayaan kepada saya untuk menjadi anggota Tim Eksternal
Pemantau Pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi,
yang diketuai oleh Faisal Basri, MA. Sungguh suatu pengalaman yang
amat berharga bekerjasama dengan anggota tim lainnya, yaitu: Dr.
Arianto Patunru, Prof. Armida Alisyahbana, Agung Pambudi,
Rachmat Gobel dan Chris Kanter. Kepada Tim Internal Menko
Perekonomian, Dr. Jannes Hutagalung, Dr. M Ikhsan, dan Dr. Bayu
Krisnamurti, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang
baik selama satu tahun terakhir ini.

Penulis berterima kasih kepada para pejabat Pemda yang telah
membuka wawasan yang berharga bagi penulis tentang otonomi dan
pembangunan daerah. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih
kepada Sri Sultan HB X (Gubernur DIY), Awang Faroek Ishak
(Bupati Kutai Timur), Edward Azran (Ketua Bappeda Kab Kutai
Timur), Ibnu Subiyanto (Bupati Sleman), Herry Zudianto (Walikota
Yogyakarta) yang banyak menambah wawasan saya tentang
bagaimana membangun daerah di era otonomi.

Kepada rekan-rekan pengurus ISEI, saya menyampaikan terima
kasih atas dorongan dan kerjasamanya. Saya berterima kasih kepada
Dr. Burhanuddin Abdullah, Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI, dan
Prof. Edy Suandi Hamid, Ketua ISEI cabang Yogyakarta. Prof. Edy,
dalam pidato pengukuhan guru besarnya tanggal 7 Mei 2005,

29
berkeyakinan bahwa saya akan terpacu untuk mengikuti jejaknya.
Keyakinan yang alhamdullilah benar-benar terealisasi hari ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah mendorong dan memberikan pengalaman penelitian. Khususnya
kepada Prof. Gunawan Sumodingrat dan Prof. Dibyo Prabowo, saya
mendapatkan pengalaman riset yang luar biasa tentang petani dan
industri gula Indonesia. Prof. Afan Gaffar almarhum, Dr. Pratikno,
Cornelis Lay, MA, dan Prof. Mardiasmo, menambah wawasan saya
mengenai otonomi daerah, pengembangan Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu dan Batam. Bersama tim peneliti LPEM-FEUI dan
JICA, dengan ketua Prof. Shinji Asanuma dan Prof. Bambang
Brodjonegoro, saya ikut mengkaji bagaimana implementasi otonomi
daerah di Indonesia selama 2001-2004. Rekan-rekan peneliti,
khususnya Dr. Raksaka Mahi dan Dr. Robert Simanjuntak, saya
mengucapkan terima kasih atas kehadiran anda hari ini.

Saya bersyukur bertemu dengan dua orang yang membuat saya
mengenal dan mempelajari Islam lebih mendalam. Pertama, Drs.
Mufti Abu Yasid adalah guru ngaji saya saat masih sekolah di SMA
De Britto. Beliaulah yang mendukung pengajian bagi kami siswa di
sekolah nonmuslim se-Jogja dan menyelenggarakan sholat Jumat jam
13.30 di kampus UII Jl Cik Di Tiro. Kedua, KH Umarul Yahya Al
Farouk, tidak hanya menyembuhkan kami sekeluarga, namun juga
mengajarkan kekuatan zikir dalam mengobati segala penyakit dan
pentingnya mujahadah untuk menjaga iman.

Perkenankan saya juga mengucapkan terima kasih kepada
banyak kerabat, keluarga, dan sahabat yang banyak membantu pada
saat saya dan keluarga berada di Inggris, Melbourne, maupun
Indonesia. Saya tidak pernah melupakan kebaikan keluarga Oom
Marsma (Purn) Aulia Soeratno, Bude Susilah Sudjono, Mbak Lilis &
Mas Chandra, Pakde Drs. Suhodo, dan Bude Haryono ketika penulis
merantau di Jakarta sehabis lulus S1. Pakde dan Bude Prof.
Soepadyo Mangunsukardjo memberikan sangu hidup yang luar
biasa bagi kami sekeluarga. Saya tidak akan melupakan Dr. Bagus
Santoso dan Dr. Samsubar Saleh, teman senasib di Birmingham, yang
ngajari bagaimana memasak saat ngambil Master di Inggris. Saya
selalu mengingat kebaikan dan keramahan Mas Dr. Hargo Utomo &
keluarga selama indekost di Canberra. Saya selalu ingat dengan Mas

30
Wihana Kirana Jaya, PhD (cand) dan mbak Ushi, yang telah
menemani saya di rumah East Coburg Melbourne dan memberikan
dukungan penuh selama bulan dan detik-detik terakhir sebelum
submit disertasi ke dewan penguji. Ucapan terima kasih saya
sampaikan kepada Wahid Supriyadi Konsul Jenderal RI di Melbourne
dan seluruh rekan di Melbourne Discussion atas diskusi dengan
berbagai topik yang menarik. Sobat saya, Dr. Setio Anggoro Dewo,
Dr. Muhammad Syafii Antonio, dan Dr. M. Syafii Anwar telah
memberikan dukungan moril yang sangat bernilai di saat kritis
mengerjakan disertasi. Terima kasih juga kepada keluarga Mas Dr.
Lukito Nugroho, Mas Amin Wibowo, MBA, Mbak Sari Sitalaksmi,
MBA, Mas Edhie Purnawan, MA, yang telah membuat kenangan
yang tak terlupakan selama kami tinggal di Melbourne. Khusus
kepada keluarga Mas Ade Budi Kurniawan, M.Si, terima kasih atas
waktu yang disisihkan untuk membantu pindahan di Melbourne, juga
membaca dan memberi komentar yang konstruktif atas naskah pidato
ini.

Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada semua
asisten dan mantan asisten saya, yang telah membantu dalam menulis
15 buku dan ratusan artikel ilmiah yang telah diterbitkan dalam jurnal
ilmiah dan tersebar di berbagai koran/majalah. Saya juga berterima
kasih kepada para penerbit buku-buku saya, terutama Penerbit Andi,
Erlangga, UPP STIM YKPN, dan BPFE. Kepada redaktur Kompas,
terutama Mbak Sri Hartati Samhadi dan Mas Suryopratomo, redaktur
Kedaulatan Rakyat, khususnya Mas Ronny Sugiantoro dan Mbak
Niniek Fadmi, atas kerjasamanya selama ini. Redaktur Majalah Gatra,
mas Widi Yarmanto, dan redaktur Tempo, Mas Bambang Harimurti,
saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya terutama
ketika saya menjadi koresponden Tempo di Inggris.

Saya juga mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada
kakak-kakak dan adik-adik yang selalu mendukung apa yang saya
lakukan. Secara khusus, terima kasih kepada keluarga adik-adik saya,
Yudi Wasisto, MM, Dr. Sari Wahyuni, Pracoyo Budi Jatmiko, M.Si.
Saya yakin dan mendoakan agar adik saya, Sari Wahyuni, terpacu
untuk segera mengikuti jejak saya, tentunya di FE UI. Terima kasih
juga kepada keluarga kakak-kakak saya, Ir. Ermansyah, Drs. Eddy

31
Kusumayadie, Ir. Erwanto, dan Eryuna, yang mendoakan dan
menanyakan kapan SK Guru Besarnya turun.

Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada istri
tercinta, Erlina Juwita (Ita), yang telah banyak berkorban dan menjadi
bagian penting dalam kehidupan saya. Saya mengenal Ita sejak masih
kelas 3 SD, ditambah lebih dari 14 tahun mendampingi sebagai istri.
Ia adalah teman diskusi, sekaligus garwa (sigaring nyawa) dalam
mengarungi suka duka kehidupan di Jogja, Birmingham, dan
Melbourne. Untuk anak-anakku Sekar, Fiqhi, dan Tarisa papa
berterima kasih atas pengertian kalian setiap kali papa duduk di depan
komputer dan mulai menulis. Gelar guru besar ini adalah hasil kerja
bareng kita.

Perkenankan saya menghaturkan terima kasih yang setinggi-
tingginya kepada orang tua dan mertua. Suhartini, ibu saya yang
selalu mendorong penulis untuk terus berkarya dan memanjatkan doa
yang tiada henti, serta memperkenalkan strategi bisnis dan seni
melayani pelanggan dalam bisnis bunga sejak penulis masih balita.
Beliau juga menanamkan falsafah hidup yang penting, yaitu
jumangkah tekan tumandang dadi, setiap usaha dimulai dari satu
langkah, upayakan sampai tuntas, dan insya Allah menjadi yang
terbaik. Kepada Suwarni Wardani, ibu mertua, saya menyampaikan
gunging panuwun atas doa dan bantuannya dalam membangun
rumah. Prof. Karmono Mangunsukardjo, bapak saya almarhum, telah
memberikan banyak teladan dalam hidup. Rasanya baru kemarin saya
dan adik saya mendampingi beliau dalam ujian terbuka untuk meraih
gelar doktor ilmu geografi di Balai Senat ini. Saya yakin kedua orang
tua dan mertua saya adalah orang yang paling bangga atas apa yang
saya raih hari ini.

Hadirin yang saya muliakan,

Akhir kata, saya selaku pribadi dan atas nama keluarga
menyampaikan beribu terima kasih atas kehadiran dan kesabaran
hadirin sekalian dalam mendengarkan pidato pengukuhan ini.
Harapan dan doa saya, semoga guru besar ini, hanyalah salah satu
terminal dalam kehidupan akademis saya dan baru merupakan awal
dari pengabdian saya yang lebih intensif kepada dunia pendidikan,
UGM, dan negara kita yang tercinta. Mohon doa para hadirin, setelah

32
hari ini, semoga saya tidak berhenti berkarya, mampu membagi waktu
antara keluarga dan pekerjaan, dan tetap produktif menulis.
Allahumma inni auudzubika min qalbin laa yakhsyau, wa ilmin laa
yanfau, wa duaa in laa yusmau, wa nafsin laa tasybau
. Artinya,
Ya Allah, saya berlindung dari hati yang tidak khusyu, dari ilmu yang
tidak bermanfaat, dari doa yang tidak didengar, dari diri yang tidak
pernah kenyang. Semoga pidato ini ada manfaatnya dan memberi
berkah bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum warohmatullaahi wabarokaatuh.



33
Lampiran
Tabel 1. Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Lapangan Usaha, 1968-2005
Lapangan Usaha
1968
1978
1983
1988
1993
1998
2000
2005
Pertanian
51,0
30,5
22,9
24,1
17,9
17,4
15,6
13,4
Pertambangan
4,2
17,6
20,8
12,1
9,6
8,3
12,1
10,4
dan penggalian
Industri
8,5
10,0
12,8
18,5
22,3
23,9
27,8
28,1
manufaktur
Lainnya1)
36,3
41,9
43,6
45,2
50,3
50,3
44,6
48,1
PDB
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Catatan: 1) Lainnya terdiri atas sektor listrik, gas dan air minum, konstruksi, perdagangan,
pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah,
pemerintah, dan jasa-jasa
Sumber: BPS (2005: 97; 2006); Kuncoro (2006: 368)

Tabel 2. Peranan Industri Manufaktur dalam Ekspor Indonesia, 1994-2006 (juta dolar AS)
Komoditi ekspor
1994
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
Migas
9.694
7.872
14.37
12.64
12.1
13.65
15.6
19.2
24.7
Nonmigas
30.36
40.98
47.76
43.68
45.1
47.4
55.9
66.4
86.8
Total
40.05
48.85
62.12
56.32
57.2
61.05
71.6
85.7
111
Memo Items:
%
Industri
Manufaktur terhadap
84,65
84,41
87,95
86,24
85.9
86.2
87
84.2
83.1
nonmigas
%
industri
Manufaktur terhadap
64,18
70,81
67,61
66,87
67.8
66.96
68
64.9
65
total ekspor
Catatan: * data sampai bulan Agustus
Sumber: Diolah
Per td
u ari
mb BPS,
uhan In
Ek d
o i
n ka
o to
mi r
d aE
n ko
P n
D o
B m
S iu,
b b
S eerb
kt ag
or ai
In t
d ah
usturin
Pengolahan (bukan Migas)
15.00%

13.09%
13.52%

11.66%
10.00%

7.65%
7.02%
5.69%
5.97%
8.22%
7.82%

7.54%
6.11%
4.86%
5.00%
3.54%
4.70%
4.92%
5.13%

3.83%
4.38%
4.88%
0.79%
0.00%
na
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
h ubmut -5.00%
r eP

Pertumbuhan Ekonomi
-10.00%
Pertumbuhan Sektor In-dustri

Pengolahan (bukan Migas)
-13.10%
-13.13%
-15.00%
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Industri
Manufaktur, 1994-2004 (Departemen Perindustrian, 2006)

34
Tabel 3. Ekspor Nonmigas Menurut Kategori: Indonesia, 1994-2003 (%)
Kategori
1994
1997
2000
2001
2002
2003
HCI
11,9
13,7
11,7
12,4
13,4
13,8
TI
13,0
18,6
26,0
24,9
25,8
24,7
NRI
24,5
20,7
10,2
10,7
10,6
10,1
PCI
5,3
10,0
15,2
13,2
14,7
14,9
ULI
45,3
37,0
36,9
38,9
35,6
36,5
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Nilai Ekspor (juta US $) 20,516
22,454
36,448 31,977
31,323
31,645
Sumber: Dihitung dari BPS, Trade Statistics, berbagai tahun
Catatan: NRI: SITC 53, 63, 66 (except 664, 665, 666)
ULI: SITC 65, 664, 665, 666, 81-85, 89, (except 896, 897)
PCI: SITC 51, 52, 67, 71, 72, 73, and 75, 751
HCI: SITC 55, 62, 64, 69, 775, 78, 79, 885, 896, and 897


Tabel 4. Kontribusi masing-masing jenis Industri dalam Industri Manufaktur Indonesia, 1997-2002
Jenis
Unit Usaha
Industri
1997
%
2000
%
2001
%
2002
%
2004
%

IBM
22,386
0.8
22,174
0.8
21,396
0.8
21,438
0.8
20,685
0.8

IKRT
2,851,862
99.2
2,598,704
99.2
2,538,283
99.2
2,711,202
99.2
2,671,660
99.2

Total
2,874,248
100
2,620,878
100
2,559,679
100
2,732,640
100
2,692,345
100%

Jenis
Tenaga Kerja
Industri
1997
%
2000
%
2001
%
2002
%
2004
%

IBM
4,170,093
39.6
4,366,816
41.0
4,385,923
41.8
4,394,587
40.7
4,324,979
39.7

IKRT
6,352,722
60.4
6,291,441
59.0
6,110,058
58.2
6,394,651
59.3
6,547,855
51.3

Total
10,522,815
100
10,658,257
100
10,495,981
100
10,789,238
100
10,872,834
100

Jenis
Nilai Output (Milyar Rp)
Industri
1997
%
1998
%
2000
%
2001
%
2002
%

IBM
264,271
91.0
430,273
90.7
628,808
91.6
722,360
91.5
725,912
91.5

IKRT
26,170
9.0
44,151
9.3
57,319
8.4
67,091
8.5
67,532
8.5

Total
290,441
100
474,424
100
686,127
100
789,451
100
793,444
100
Sumber: BPS, http://www.bps.go.id, berbagai tahun.


35
TABEL 5. Distribusi Tenaga Kerja IBM Menurut Pulau Utama (% dari total),
1976-2004
Pulau Utama
1976
1980
1985
1990
1995
1999
2002
2004
Sumatra
6.7
8.7
12.1
13.0
10.8
11.7
11.7
14.1
Jawa
89.1
85.8
78.6
78.0
82.2
81.1
81.3
79.0
Kalimantan
1.8
3.5
5.6
5.3
3.9
3.8
3.8
3.8
Sulawesi
0.9
1.0
1.7
1.5
1.4
1.6
1.5
1.5
Pulau bagian Timur
1.5
1.0
1.9
2.2
1.8
1.9
1.7
0.9
INDONESIA
100
100
100
100
100
100
100
100
Sumber: Dihitung dari data mentah BPS, Survei Industri Besar dan Sedang,
berbagai tahun

2.65
2.60
2.55
Entropi
2.50
R Sq Cubic =0.722
2.45
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
Tahun

Gambar 2. Total Entropi dan Trennya: Indonesia, 1976-2001 (Kuncoro, 2004)

Ge og rafi E ko no mi
(wh ere, wh y, what , ho w, f or wh o m)
ILMU EKONOMI
GEO GRAFI
What
Where
How
Why
For whom

Gambar 3. Keterkaitan Ilmu Ekonomi dan Geografi


36


GEOGRAFI INDUSTRI

Komposisi Teknologi Organisasi Keterkaitan Kesempatan kerja


PABRIK


(Integrasi lokasi dengan skala dan

teknologi)

PERUSAHAAN


(Integrasi lokasi dalam strategi

korporat)


RBV
Analisis
Sistem

Industri
Produksi


Kompetensi
SCP
5 kekuatan
Kluster
persaingan

Inti

Rantai Produksi


Daya saing berbasis kluster dan
kompetensi inti


Keterangan:

RBV:
Reseource Based View

SCP:
Structure Conduct

Performance
Gambar 4. Evolusi Kajian Ekonomika dan Geografi Industri
Sumber: Disarikan dari Hayter (2000:9); Deperin (2006); Kuncoro
(2006: Bab 2); Collis & Montgomery (1998)



37
Perkembangan


Laba

Teknologi

Struk
tur





Strategi

Kinerja
Permintaan



Perilaku


Usaha
Penjualan

Gambar 5. Hubungan Struktur Perilaku Kinerja (Martin, 1999:7

Tabel 6. Visi dan Kebijakan Industri di Negara Asia Timur dan Tenggara
No
Negara
Visi
Kebijakan Industri
1
Malaysia
Visi Malaysia 2020
Menekankan pada kemampuan untuk menangani rancang bangun
(Second Industrial
dan perekayasaan untuk membangun pabrik secara utuh,
Master Plan)
mengembangkan advance material (advance composite material
product and titanium product), and advanced manufacturing
technology

2
Korea
Menjadi negara maju
a. Mengembangkan industri besi baja, dengan bahan baku
Selatan
tahun 2020
impor.
b. Industri perkapalan.
c. Industri elektronika.
d. Industri otomotif
3
India
Menjadi
bangsa
a. Swa sembada pangan secara lestari (World Player dalam
maju
pada
tahun
produk carbohydrate, seperti gandung, beras, dan pula
2020
sumber protein).
b. Penekanan pada peranan UKM
c. Menjadi produsen dunia dalam bidang material.
d. Aero space technology.
e. Memperkuat industri pertahanan dan keamanan.
4
China
Menjadi negara maju
a. Swa sembada pangan secara lestari
tahun
2050
(mid
b. Mengembangkan teknologi maju, termasuk bio technology.
level
developed
c. Micro electronics dan teknologi computer.
nation)
d. Memanfaatkan sumber teknologi untuk sektor pertanian,
industri kecil.
e. Advanced materials.
f.

Aero space technology
g. Pemanfaatan sumber energi dari luar China.
Sumber: Sastrosoenarto (2006: 74-79)

38

Tabel 7. Pemantauan Implementasi Inpres No. 3/2006 Per 31 Desember 2006

Jumlah
Selesai
Ditunda
Berlanjut
Tindakan
Umum
19
14
1
4
Bea Cukai
17
7
2
8
Perpajakan
20
4
2
14
Ketenagakerjaan
19
6
4
9
UKMK
10
4
6
0
Total
85
35
15
35
Sumber: Boediono (2006)

39


DAFTAR PUSTAKA

Aswicahyono, H., and Hill, H. 2004. Survey of Recent Development.
Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol. 40, No.3. December.
Aswicahyono, H. 1996. Transformasi Industri: Makna dan Tantangan,
dalam Pangestu, M., Atje, R., dan Mulyadi, J. (penyunting),
Transformasi Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas.
Jakarta. CSIS.
BI, 2006. http://www.bi.go.id.
BI, 2007. Laporan Perekonomian Indonesia 2006. Jakarta. Bank Indonesia.
Balassa, B. 1965. Trade Liberalization and ‘Revealed’ Comparative
Advantage. The Manchester School of Economic and Social Studies,
32, 99-123.
Boediono (2006) Macro Outlook and Progress on Structural Reforms.
Presented in Update on Indonesian Economic Reform, Jakarta, 18
December.
BPS, 2005. Statistik Industri: Hasil Pengolahan Data Perusahaan Industri
Besar Dan Sedang. Jakarta. BPS.
BKPM, 2006. http://www.bkpm.go.id.
Chenery, H. 1979. Structural Change and Development Policy. John
Hopkins University Press, Baltimore.
Chenery, H. & Moises Sirquin. 1975. Patterns of Development, 1950-70.
Oxford University Press, London.
Cowling, K. (ed.). 1999. Industrial Policy in Europe: Theoretical
Perspective and Practical Proposals. Routledge. London and New
York.
CV Eko Jaya. 2007. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007. CV
Eko Jaya. Jakarta.
Departemen Perindustrian, 2006. Kebijakan Pembangunan Industri
Nasional: 2004-2009. Jakarta.
Grant, W. (ed.). 1995. Industrial Policy. Edward Elgar Publishing Limited.
Aldershot.
GTZ, 2003. New Survey on Business Climate in the Regions.
Decentralization News. Issue No. 39. 34 January.
Fujita, M., & Thisse,J.-F. 1996. The Spatial Economy: Cities, Region, and
International Trade. Cambridge and London: The MIT Press.

40
Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. J. 1999. The Spatial Economy:
Cities, Regions, and International Trade. The MIT Press.
Cambridge and London.
Hill, H. 1997. Indonesia’s Industrial Transformation. Institute of Southeast
Asian Studies. Singapore.
Hofman, B., Kai, K. and Gunther, G.S., 2003. Corruption and
Decentralization. International Conference on Decentralization and
Its Impact on Local Government and Society
. May 15-17.
IMD.
2007.
World
Competitiveness
Yearbook,
http://www.imd.ch/research/centers/wcc/research_methodology.cfm
. diakses 6 Maret.
KPPOD, 2005. Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005:
Persepsi Dunia Usaha.Jakarta.
Krugman, P. 1991. Geography and Trade. Cambridge: MIT Press.
Krugman, P. 1994. Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign
Affairs, 73(2)(March/April).
Krugman, P. 1995. Development, Geography, and Economic Theory.
Cambridge and London: The MIT Press.
Krugman, P. 1998. Space: The Final Frontier. Journal of Economic
Perspectives, 12(2): 161-74.
Krugman, P. 1996. Urban Concentration: The Role of Increasing Returns
and Transport Costs. International Regional Science Review,
19(1&2): 5-30.
Kuncoro, M. 1995. Desentralisasi Fiskal Di Indonesia: Dilema Otonomi
Dan Ketergantungan. Prisma, 4(April).
Kuncoro, M. 2000, The Economics of Industrial Agglomeration and
Clustering, 1976-1996: the Case of Indonesia (Java), disertasi
Ph.D, Department of Management, University of Melbourne,
Melbourne, tidak dipublikasikan.
Kuncoro, M. 2001. Regional Clustering of Indonesia’s Manufacturing
Industry: A Spatial Analysis with Geographic Information System
(GIS). Gadjah Mada International Journal of Business, 3(3).
Kuncoro, M. 2002. Analisis Spasial Dan Regional: Studi Aglomerasi Dan
Kluster Industri Indonesia. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi,
Perencanaan, Strategi, Dan Peluang, Erlangga.Jakarta.
Kuncoro, M. 2005. ‘Industri Di Bawah Bayang-Bayang Krisis Jilid II’,
Kompas, 27 Agustus.
Kuncoro, M. 2005. ‘Menanti Reformasi Iklim Bisnis Di Indonesia’, Jurnal
UNISIA, no. 55/XXVIII.

41
Kuncoro, M. 2006. Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan
Kebijakan, edisi ke-4, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Kuncoro, M. 2006. Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif,
Erlangga, Jakarta.
Kuncoro, M. 2006. ‘Reformasi Iklim Investasi Indonesia di Indonesia’,
Kompas, 4 Februari.
Kuncoro, M. 2006. ‘Revisi UU Ketenagakerjaan: Quo Vadis?’, Kompas, 8
April.
Kuncoro, M. 2007. Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri
Baru 2030?. Andi, Yogyakarta.
Kuncoro, M., Subarkah, J.,Djatmiko, BA., Kusumo, P., Wardani, EM.,
Djani, RW., Supomo, IA. 2004, Domestic Regulatory Constraints to
Labor Intensive Manufacturing Exports, Report for GIAT-USAID,
Pusat Studi Asia Pasifik UGM. Yogjakarta.
Kuncoro, Ari dan Isfandiarni. 2006. Industrialization and Firm Survival in
Indonesia. Makalah dipresentasikan dalam Kongres XVI ISEI
Meletakkan Kembali Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi yang
Kokoh
, 1 Manado. 8-20 Juni.
LPEM FEUI, 2000. Construction of Regional Index of Cost of Doing
Business in Indonesia, Jakarta.
LPEM FEUI & JETRO, 2003. Impediments to Doing Business in Indonesia.
Jakarta.
Lucas, R. E. 1998. On the Mechanics of Economic Development. Journal of
Monetary Economics, 22,3-22.
Malo, M. 1995. Social Sector Decentralization: The Case of Indonesia.
Available: http://idrc.ca/socdev/pub/indones/Indonesia.html [2002,
3 September].
Ma, J., & Hofman, B., 2000. Indonesia’s Decentralization After Crisis
(September).
The
World
Bank.
Available:
http://www1.worldbank.org/publicsector /premnote43 .pdf [2001, 1
February].
Martin, R. 1999. The New Geographical Turn In Economics: Some critical
reflections. Cambridge Journal of Economics, 23, 65-91.
Martin, R., & Sunley, P. 1996. Paul Krugman’s geographical economics
and its implications for regional development theory: A critical
assessment. Economic Geography
, 72(3), 259-.
Ohmae, K. 1995. The End of The State: The Rise of Regional Economies.
London: Haper Colins.
Pack, H. 2000. Industrial Policy: Growth Elixir or poison? The World Bank
Research Observer, 15(1), 47-67.

42
Porter, M. E. 1985. The Competitive Advantage: Creating And Sustaining
Superior Perfomance, The Free Press, New York.
Porter, M. E. 1990. The Competitive Advantage of Nations. The Free Press.
New York.
Porter, M. E. & Orjan Solvell. 1998. The Role of Geography in the Process
of Innovation and the Sustainable Competitive Advantage of
Firms
. dalam Alfred D. Chandler, Jr., Peter Hagstrom, & Orjan
Solvell (editors), The Dynamic Firm: The Role of Technology,
Strategy, Organization, and Regions. Oxford: Oxford University
Press.
Porter, M. E. 1998. Clusters and the New Economics of Competition.
Harvard Business Review, November-December(6): 77-91.
Prawiro, R. 1998. Indonesia’s Struggle for Economic Development:
Pragmatism in Action. Oxford University Press. Oxford.
SMERU, 1999. Deregulasi Perdagangan Regional: Pengaruhnya Terhadap
Perekonomian Daerah Dan Pelajaran Yang Diperoleh. Desember.
SMERU, 2001. Regional Autonomy and the Business Climate: Three
Kabupaten Case Studies from North Sumatran, Jakara, May
(Mimeo).
Sastrosoenarto, H., 2006. Industrialisasi Serta Pembangunan Sektor
Pertanian Dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030. PT. Shourcut
Gagas Imaji. Jakarta.
Soehoed, A. R. 1988. Reflections on industrialisation and Industrial Policy
in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 24(2), 43-
57.
Soesastro, H. 1998. Daya saing Industri Indonesia. Dalam Perhimpunan
Alumni Jerman, Daya Saing Industri Indonesia. Jakarta.
Suwandi, I M., 2003. Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal
(SPM), Paper for Seminar on Reorientasi Implementasi
Kewenangan Wajib Dan Standar Pelayanan Minimal Sebagai Tolok
Ukur Kinerja Pemerintah Daerah, Mimeo
, July 15-18, 2003,
Jakarta.
Rahayu, S.K., and Sumarto S., 2003. The Practice of Industrial Relations in
Indonesia. SMERU Working Paper. March.
Ray, D. 2003. Regulatory Reform and Local Government in Indonesia.
Paper Presented at the 5th IRSA International Conference, 18-19th
July.Bandung.
Tambunan, T. 2001. Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang: Kasus
Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.

43
Theil, H. 1989. The Development of International Inequality, 1960-1985.
Journal of Econometrics, 42, 145-55.
Theil, H., & Chen, D. 1996. The Geographic Distribution of Gross World
Product, 1950-1990. In H. Theil, D. Chen, K. Clements, & C. Moss
(Eds.),
Studies
in
Global
Econometrics
(pp.
7-46).
Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
World Bank (WB). 2003. Indonesia Maintaining Stability, Deepening
Reforms. Jakarta.
WB.
2006.
Doing
Business
in
2006:
Creating
Jobs.
http://rru.worldbank.org/Discussions/Topics/Topic68.aspx. diakses
tanggal 6 Maret 2007.
WB.
2007.
Doing
Business
2007.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EA
STASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,contentMDK:21048
259~isCURL:Y~menuPK:287091~pagePK:2865066~piPK:286507
9~theSitePK:226309,00.html. diakses tanggal 6 Maret 2007.
World Economic Forum. 2006. Global Competitiveness Report.
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiven
ess%20Report/index.htm. diakses tanggal 6 Maret 2007.
Yudhoyono, S. B. 2004. Revitalisasi Ekonomi Indonesia: Bisnis, Politik
Dan Good Governance. Brighten Press. Jakarta.




44
BIODATA

Nama: Mudrajad Kuncoro
Tempat/tgl. Lahir: Yogyakarta, 4 September 1965
NIP/Karpeg : 131963561/G. 036511
Pangkat/golongan: Pembina, IVa
Alamat Kantor: Fakultas Ekonomi UGM,
Lantai II Sayap Barat,
Bulaksumur, Yogyakarta
55281

Alamat Rumah: Jl. Kaliurang KM 14, Gang Banteng, Nganggrung RT
01/RW 30, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman 55581
Telp/Fax: (0274) 895734
Web site: http://www.mudrajad.com
Email : mudrajad@psekp.ugm.ac.id

Istri:
Erlina Juwita, BA, Akt.
Anak :
1. Alfatania Sekar Ismaya
2. Dwiana Fiqhi Cahyani
3. Tarisa Galih Charity

Riwayat Pendidikan
2001
Doctor of Philosophy, Department of Management, dengan
spesialisasi Bisnis & Ekonomi Regional, University of Melbourne,
Melbourne, Australia, dengan disertasi berjudul The Economics of
Industrial Agglomeration and Clustering, 1976-1996: The Case of
Indonesia (Java)
1993
Master of Social Science, dengan spesialisasi Development Finance,
University of Birmingham, Inggris, dengan thesis berjudul
"Financial Liberalization in Chile and Indonesia: A Comparative
Study".
1992
Graduate Diploma in Development Finance (Local Government
Sector), Department of Accounting and Finance, University of
Birmingham, Inggris.
1989
Sarjana Ekonomi (cum laude), Jurusan IESP, Fakultas Ekonomi
UGM, Yogyakarta

45
1984
SMA Kolose de Britto, Yogyakarta
1981
SMP Pangudi Luhur, Yogyakarta
1977
SD Pangudi Luhur, Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan
Staf pengajar Fakultas Ekonomi UGM (1989-sekarang)
Anggota Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Paket Kebijakan
Perbaikan Iklim Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
(2006-sekarang)
Anggota Tim Penyusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional
Periode 2010-2015 (2006-2007)
Wakil Ketua KP3EYobangkit (Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi
Yogyakarta) (2006-2007)
Tim Ahli Ekonomi, Pusat Studi Asia Pasifik UGM (2006-2007)
Koordinator Ahli Bidang Ekonomi Regional Pusat Studi Ekonomi dan
Kebijakan Publik UGM (2005-sekarang)
Komisaris PT Anindya Mitra Internasional, BUMD Milik Pemda
Propinsi DIY (2004-2007)
Peneliti di Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM (2002-2005)
Staf peneliti pada CREAM (Corporate Real Estate Asset Management)
Project, University of Melbourne, Australia (1998-2000)
Tutor, asisten profesor, di Department of Management, University of
Melbourne (1997-2000)
Kepala Divisi Industri dan Energi, Pusat Antar Universitas-Studi
Ekonomi, UGM (1994-1997)
Koresponden Majalah Tempo di Inggris (1991-1993)
Dosen STIE Perbanas Jakarta (1989)
Asisten Dosen FE UGM, STIE YKPN, AA YKPN, dan AMP YKPN
(1986-1989).

Konsultansi
Konsultan PT Toyota Astra Motor (2005-2007)
Konsultan ahli ekonomi bagi Setiawan Djody (2003)
Konsultan Ahli Ekonomi Perkotaan untuk Penyusunan Masukan Teknis
Pengembangan Kebijakan dan Perencanaan P2KP, Bappenas (2003)
Individual Expert, PT Pelabuhan Indonesia II tentang Pekerjaan Jasa
Konsultasi Ekonomi Makro dalam rangka Penyusunan Rencana Jangka
Panjang PT Pelabuhan Indonesia II (2003).
Konsultan Pemerintah Daerah: Kabupaten Dompu (NTB), Kabupaten

46
Ende (NTT), Kabupaten Nabire (Papua), Kabupaten Sleman, Propinsi
DIY, Kutai Timur dan Kutai Barat (Kaltim)
Konsultan Multi Area Conindo, Jakarta (2002)
Konsultan Pengusaha Kecil pada Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil,
Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, UGM, Yogyakarta (1994-
1996)
Konsultan Keuangan Daerah pada PT Endaprosindo, Jakarta (1994)

Bidang Minat Penelitian
Ekonomika Regional
Ekonomika Industri
Pembangunan Daerah
Strategi Bisnis

Penghargaan (Award), a.l.:
Instruktur terbaik ketiga pada Workshop Mata Kuliah International
Finance Tahun 2003 oleh Penelitian dan Pengembangan Manajemen
(PPM) FE UGM, Desember 2003.
Teaching and Lecture Notes Awards dari QUE (Quality for
Undergraduate Education) Economics, Gadjah Mada University,
Yogyakarta, 2001.
Grant dari dari QUE (Quality for Undergraduate Education) Project,
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, 1999-2000.
Special Dean Scholarship, Faculty of Economics and Commerce,
University of Melbourne, 1998.
National Visiting Scholarship, the Australian National University,
Canberra, 1998.
Melbourne Research Scholarships, 1997-2000.
Finalis Pemilihan Peneliti Muda Indonesia 1994 dan 1995, LIPI-TVRI-
Depdikbud-Menristek, Jakarta.
Scholarship, Overseas Development Administration (TCTD), Inggris,
1991-1993.
Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah bidang Ilmu Sosial (LKTI) untuk
Wilayah B (DKI Jaya, Jabar, Jateng, DIY), Solo, Januari 1988.
Juara I Lomba Cerdas Cermat antar SMA se DIY dan Jawa Tengah,
1983.



47
Dosen Tamu
2000-2007
Manajemen
Stratejik
(Magister
Manajemen,
Universitas Muhammadiyah Surakarta)
2000-2006
Manajemen Keuangan Internasional, Manajemen

Stratejik, Etika Bisnis Islam (Magister Manajemen,
Universitas Islam Indonesia)
2000-2004
Manajemen Stratejik, Metode Riset (Program
Doktor, Universitas Islam Indonesia)
2002

University of Groningen
2001

University of Leiden
1997-2000
Urban Development (Faculty of Economics &
Commerce, University of
Melbourne)

Keanggotaan dalam Jurnal Akademik

Anggota Dewan Redaksi Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI)
(1989-1991; 2000-2004).
Editor Ahli Jurnal Ekonomi Pembangunan (1996-sekarang).
Anggota Dewan Editor Jurnal Kebijakan Ekonomi (2005-sekarang).
Pemimpin Redaksi JEBI (2004-2007).
Anggota Dewan Redaksi Jurnal Akuntasi, Manajemen, Ekonomi (2001-
sekarang).

Keterlibatan Dalam Asosiasi Ilmiah

Ketua ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Cabang Yogyakarta dan
Pengurus ISEI Pusat.
Pengurus IRSA (Indonesian Regional Science Association).
Anggota Regional Studies Association (RSA).
Anggota Academy of International Business (AIB).
Anggota Australia-New Zealand International Business Academy
(ANZIBA).

Penelitian, a.l.:
1. Peluang, Tantangan Dan Hambatan Pengembangan Ekspor Diy:
Sebelum Dan Setelah Gempa, kerjasama PPE FE UGM & Kantor
Bank Indonesia Yogya,
2006.
2. Pengembangan Model Pasar Kendaraan Roda Empat di Indonesia,
kerjasama Pusat Studi Asia Pasifik dan PT Toyota Astra Motor, 2005-
2007.

48
3. Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah Istimewa Yigyakarta
Tahun 2006-2010, Kerjasama Disperindagkop DIY dengan CV. Sentra
Inti Pratama.
2005.
4. Regional Development of Kabupaten Sleman in the Autonomy Era:
Policy Analysis and Implications for Medium-term Planning,
competitive grant, disponsori OSI-LPEM UI,
2004
5. Domestic Regulatory Constraints of Labor-Intensive Manufacturing
Industry, kerjasama Pusat Studi Asia Pasific dengan GIAT-USAID,
2004.
6. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan (KAPET) Di Kawasan Timur
Indonesia, penelitian Hibah Bersaing, Dirjen Dikti, 20032004
7. Indonesian-Japanese Joint Study on Indonesias Decentralization
Policy: Problems and Policy Directions, disponsori oleh Japan
International Cooperation Agency (JICA),
2002-2003.
8. Penyusunan Konsep Pengembangan Fundamental Ekonomi Daerah,
kerjasama Pusat Kajian Kebijakan Stratejik Departemen Dalam Negeri
dan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia,
2002.
9. Analisis Pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu) di Kawasan Timur Indonesia, disponsori oleh Menteri
Negara Percepatan Pembangunan KTI,
2002.
10. Analisis Spasial Industri Manufaktur Indonesia, 1976-1999,
disponsori oleh QUE Economics-World Bank Project Grant, 2002
11. Repositioning Batam Industrial Development Agency, kerjasama CIBS
and Office of President Megawati, 2001.
12. Identifikasi dan Pengembangan Industri Di DIY, kerjasama
Penelitian dan Pengembangan Ekonomi FE UGM dan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan DIY,
2001.
13. Identifikasi Profil dan Kluster Usaha Kecil: Analisis Subsektor dan
Sebaran Geografis di Yogyakarta, 2001.
14. Pangsa Pasar dan Daya Saing Produk Ekspor Nonmigas Indonesia di
Victoria dan Tasmania, disponsori Konsulat Jenderal RI Melbourne,
2000.

Publikasi Buku:
1. Kuncoro, M. 2007. Ekonomika Industri Indonesia, Menuju Negara
Industri 2030. Andi, Yogyakarta.
2. Kuncoro, M. 2007. Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis
dan Ekonomi. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. edisi ke-3.

49
3. Kuncoro, M. 2007. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi,
Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta, edisi ke-2.
4. Kuncoro, M. 2006. Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan
Kompetitif? Erlangga, Jakarta
5. Kuncoro, M. 2006. Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan
Kebijaka. UPP STIM YKPN, Yogyakarta, edisi ke-4.
6. Kuncoro, M. 2005. Metode Riset Bisnis & Ekonomi: Bagaimana
Meneliti & Menulis Tesis. Erlangga, Jakarta, edisi ke-2.
7. Sugiyanto, C. dan Kuncoro, M. (eds). 2005. Regional Development in
Transition: Governance, Public Services and Eco-Tourism. PSEKP
UGM, Yogyakarta.
8. Kuncoro, M. 2004. Ekonomi Pembangunan II. Pusat Penerbitan
Universitas Terbuka, Jakarta.
9. Kuncoro, M. 2002. Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi
dan Kluster Industri Indonesia. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
10. Suhardjono dan Kuncoro, M dan. 2002. Manajemen Perbankan: Teori
dan Aplikasi. BPFE, Yogyakarta
11. Kuncoro, M. 2001. Manajemen Keuangan Internasional: Pengantar
Ekonomi dan Bisnis Globa. BPFE, Yogyakarta, edisi ke-2.
12. Kuncoro, M. Adji, A, dan Pradiptyo, R 1997. Ekonomi Industri: Teori,
Kebijakan, dan Studi Empris di Indonesia. PT Widya Sarana
Informatika, Yogyakarta
13. Sumodiningrat, G. dan Kuncoro, M. 1991. Ekonomi Pertanian:
Perkembangan dan Peranan Modeling. PAU Studi Ekonomi UI,
Jakarta.
14. Permono, I.S. dan Kuncoro, M. 1988. Ekonomi Mikro. UPP AMP
YKPN, Yogyakarta.

Publikasi Buku dalam Edited Book

1.
Kuncoro, M. 2005. Desentralisasi Sekedar Alat, dalam Gunawan, J.,
Yunanto, E.S., Birowo, A. dan Purwanto, B. (eds), Desentralisasi,
Globalisasi, dan Demokrasi Lokal (Decentralization, Globalization &
Democracy).
LP3ES, Jakarta.
2. Kuncoro, M. 2004. IndonesiaS Clove Cigarette Industry: SCP and
Cluster Analysis, dalam Alisjahbana, A.S. dan Brodjonegoro,
Bambang P.S. (eds), Regional Development in The Era of
Decentalization: Growth, Poverty, and the Environmet
. IRSA, Unpad
Press, Bandung.

50
3. Kuncoro, M. 2004. Kata Pengantar, dalam Wahyuddin, M. (eds),
Industri dan Orientasi Ekspor: Dinamika dan Analisis Spasial. Muham-
madiyah University Press, Surakarta.
4. Dowling, J.M. dan Kuncoro, M. 2004. The Dynamics and Causes of
Agglomeration: An Empirical Study of Java, Indonesia dalam Ruffini
Pierre B. (eds). Economic Integration and Multinational Investment
Behaviour
(European and East Asian Experiences). Edward Elgar
Publishing, Inc. USA
5. Kuncoro, M. 2004. Manajemen Pelayanan Publik dalam Amirudin,
dan Ruhyanto, Ari. (eds), Mengelola Dinamika Politik Dan Sumber
Daya Daerah.
PLOD-DepartemenDalam Negeri.
6. Kuncoro, M. 2002. Kata Pengantar, dalam Muhammad (eds),
Manajemen Bank Syariah. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Artikel dalam Jurnal, a.l.:
1. Kuncoro, M. 2006. Aglomerasi Perkotaan di Daerah Istimewa
Yogyakarta Jurnal Unisia, Januari-Maret.
2. Widiati, R. dan Kuncoro, M. 2006. Industri Tekstil dan Produk Tekstil
di Indonesia, Tahun 1996 dan 2001: Pendekatan Kluster dan SCP.
Jurnal Sosiosains,Vol 19, No. 1
3. Pramana , A.A. dan Kuncoro, M. 2005. Lokasi Kawasan dan Daya
Saing Ekowisata di Propinsi Bali, 2004-2005. Jurnal Empirika,
Volume 18, No. 2.
4. Salamun, A. dan Kuncoro, M. 2005. Analisis Struktur, Kinerja, dan
Kluster Industri Elektronika Indonesia 1990-1999.Jurnal Kebijakan
Ekonomi,
Vol 1, No. 2
5. Kuncoro, M. 2005. Peta dan Prospek Iklim Investasi/Bisnis di
Indonesia. Kompak, edisi Januari-April.
6. Kuncoro, M. 2005. Agglomeration Externalities Within Metropolitan
Region: An Input-Output Analysis of Jabotabek and Singapore. The
Journal of Accounting, Management, and Economics Research
, vol 5,
No. 1.
7. Kuncoro, M. 2005. Mampukah KAPET Mempercepat Pembangunan
Kawasan Timur Indonesia?. Lintasan Ekonomi, vol XXII, No. 1.
8. Kuncoro, M. 2004. Adakah Perubahan Konsentrasi Spasial Industri
Manufaktur Di Indonesia, 1976-2001? Jurnal Ekonomi Dan Bisnis
Indonesia
, vol 19, No. 4.
9. Kuncoro, M. 2004. Shopping Center Locations And Their Influence
On Land Prices in Surabaya: GIS Analysis And Panel Data 1996-2001.

51
The Journal of Accounting, Management, and Economis Research, vol
4, No 1,
10. Inayah , H. dan Kuncoro, M. 2003. Adakah Pengaruh Pernyataan
Presiden Gus Dur terhadap Perilaku Kurs Rp/US$, 1 Januari 1999- 30
April 2002?: Studi Empiris dengan Metode Box Jenkins (ARIMA).
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, volume 18, No.4
11. Supomo, I.A. dan Kuncoro, M. 2003. Analisis Formasi Keterkaitan,
Pola Kluster, dan Orientasi Pasar: Studi Kasus Sentra Industri Keramik
Kasongan, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta. Jurnal Empirika,
volume 16, No.1
12. Sodik, J. dan Kuncoro, M. 2003. Upah Regional Industri Manufaktur
Studi Kasus Di Sumatera 1979-1999. Jurnal Sosiohumanika, volume
16A, No.2.
13. Kuncoro, M. 2003. Why Manufacturing Industry Persisted to Cluster
Spatially in Java?. Gadjah Mada International Journal of Business,
volume 5, No. 2.
14. Kuncoro, M. 2003. Struktur,Kinerja, dan Kluster Industri Rokok Kretek
: Indonesia, 1996 1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia,
volume 18, No. 1.
15. Kuncoro, M. 2003. Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan
Strategi Pemberdayaan. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, volume
11, No. 1.
16. Kuncoro, M. 2002. Nasionalisme Ekonomi di Tengah Persaingan
Global. Media Ekonomi, volume 12, No. 19
17. Arifin, Z. dan Kuncoro, M. 2002. Konsentrasi Spasial dan Dinamika
Pertumbuhan Industri Manufaktur di Jawa Timur. Jurnal Empirika,
volume 11, No.1.
18. Kuncoro, M. 2002. Analisis Kurs Valas Dengan Pendekatan Box-
Jenkins: Studi Empiris Rp/US$ dan Rp/Yen, 1983.2-2000.3. Jurnal
Ekonomi Pembangunan,
volume 7, No.1.
19. Kuncoro, M. 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi
Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Indonesia
,volume 17, No. 1.
20. Kuncoro, M. 2001. Regional Clustering Of Indonesias Manufacturing
Industry: A Spatial Analysis with Geographic Information System
(GIS).Gadjah Mada International Journal of Business, volume.3, No.3
21. Kuncoro, M. 2001. Tinjauan Buku: Membangun Sistem Ekonomi
(Mubyarto: 2000). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, volume 16,
No. 1.

52
22. Kuncoro, M. 2000. Beyond Agglomeration and Urbanization. Gadjah
Mada International Journal of Business, volume 2, No. 3.
23. Kuncoro, M. 1997. Pengembangan Industri Pedesaan Melalui Koperasi
dan Usaha Kecil: Suatu Studi Kasus di Kalimantan Timur. Analisis
CSIS,
Januari-Februari.
24. Kuncoro, M. 1996. Pembangunan Regional di Indonesia: Beberapa
Catatan Menjelang Abad Ke-21. Unisia, No. 31.
25. Kuncoro, M. 1996. The Nature and Impacts of Financial Reforms:
Some Lessons from Chile and Indonesia. Indonesian Economic
Journal
, No. 7.
26. Kuncoro, M. 1996. Struktur dan Kinerja Ekonomi Indonesia Setelah 50
tahun Merdeka". Jurnal Ekonomi, tahun II, vol.7.
27. Kuncoro, M. 1996. Analisis Struktur-Perilaku-Kinerja Agroindustri
Indonesia: Suatu Catatan Empiris. Kelola (Gadjah Mada University
Business Review)
, No.11/VI.
28. Kuncoro, M. 1995. Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi
dan Ketergantungan. Prisma, No. 4, Tahun XXIV.
29. Kuncoro, M. 1995. Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era
Deregulasi dan Debirokratisasi. Kelola (Gadjah Mada University
Business Review)
, No.10/IV.
30. Kuncoro, M. 1994. Dilema Utang Luar Negeri Menjelang Tahun
2000. Jurnal Ekonomi, Th. I Vol.4
31. Kuncoro, M. 1994. Purchasing Power-Parity: Its Nature, Deviations,
and Implications for International Financial Management. Kelola
(Gadjah Mada University Business Review
, No.7/III.
32. Kuncoro, M. 1994. Quest for Monetary and Financial Reforms in
Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.9, no.1
33. Kuncoro, M. 1994. Deregulasi Perbankan di Indonesia: Tinjauan dan
Implikasinya Bagi PJP II. Prisma, No.2, Februari
34. Kuncoro, M. 1994. Structural Adjustment in Indonesia: A Survey of
Recent Development. Kelola Gadjah Mada University Business
Review
, No.5/III/Januari.
35. Kuncoro, M. 1993. The Political Economy of Decentralisation in
Indonesia: towards Cultivating the Grass-Roots. The Indonesian
Quarterly
, volumr XXI, no. 3, third quarter.
36. Kuncoro, M. 1993. Indonesia Menjelang Tahun 2000: Sebuah
Renungan. Analisis CSIS, tahun XXII, no.2, Maret-April.
37. Kuncoro, M. 1993. A Quest for Structural Adjustment: The Malaysian
Experience. The Indonesian Quarterly, second quarter


53
Seminar dan Konferensi, a.l.:
1. Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia dipresentasikan dalam
Konggres ISEI XVI, Manado, 19-20 Juni 2006.
2. Percepatan Pembangunan Daerah dipresentasikan dalam Seminar &
Diskusi Terfokus Sektor Jasa Sebagai Motor Pembangunan Ekonomi
Daerah, Denpasar-Bali,18 Mei 2006.
3. Impacts Of Foreign Direct Investments On Industrial Agglomeration:
The Case Of Java, Indonesia, presented in The ANZIBA (Australia and
New Zealand International Business Academy) 2005 Conference,
Melbourne, 9-11 November 2005.
4. Grease Money and Regulatory Constraints to Manufacturing Exports:
An Empirical Study and Suggested Reforms presented in International
Seminar: Toward A New Indonesia, Yogyakarta,16-17 September 2005.
5. Beyond Industrial Districts: An Evidence from Small and Cottage
Industries in Java, Indonesia presented in International Conference:
Regional Growth Agenda, University of Aalborgh, Aalborgh, Denmark,
28-31 Mei 2005
6. Domestic Regulatory Constraints to Labor-Intensive Manufacturing
Exports presented in The 6th IRSA (Indonesia Regional Science
Association) on Regional Development in Transision: Governance,
Public Services and Eco-Tourism,13-14 Agustus 2004.
7. The Role of Local Government: A Survey of Recent Development
presented in International Symposium on Indonesias Decentralization
Policy: Problems & Policy Direction, Jakarta, 4-5 September 2003.
8. Indonesias Clove Cigarette Industry: SCP And Cluster Analysis,
(with Simon Bambang Sumarno) presented in The 5th IRSA ( Indonesia
Regional Science Association) on Regional Development in a
Decentralized Era : Public Services, Poverty, and the Environment,
Bandung, 18 -19 Juli 2003.
9. Is Kapet Effective to Boost Indonesia Eastern Regions? presented in
The 5th IRSA ( Indonesia Regional Science Association) on Regional
Development in a Decentralized Era : Public Services, Poverty, and the
Environment, Bandung, 18 -19 Juli 2003.
10. A New Resource-Rich District and Pioneer of E-Government: The
Case of Kutai Timur presented in International Conference on
Decentralization and Its Impact On Local Economy and Society, Leiden
University & PSAP, Jogjakarta, May 15-17, 2003
11. A Quest For Industrial Districts: An Empirical Study of Manufacturing
Industries in Java presented in International workshop organised by
the. N.W. Posthumus Institute for Economic and Social History on the

54
theme Economic Growth and Institutional Change in Indonesia during
the 19th and 20th Centuries, Amsterdam, Belanda, 25-26 February 2002.
12. Spatial dynamics of industrial districts: An empirical study of
manufacturing industries in Java, Indonesia presented in Les
Troisiemes Journees De La Proximite (The Third Congress On
Proximity), "Nouvelles Croissances et Territoires / New Growth and
Territories", Paris, Perancis, 13 and 14 December 2001.
13. The Dynamics and Causes of Agglomeration: An Empirical Study of
Java, Indonesia presented in International conference on "Location of
Economic Activity, Regional Development and the Global Economy",
University of Le Havre, Le Havre, Perancis, 26-27 September2001.
14. Mengkaji Ulang Strategi Pembangunan Indonesia Dalam Era Otonomi
Daerah dan Globalisasi dipresentasikan dalam Seminar Nasional Etika
dan Sistem Pengendalian Manajemen dalam Otonomi Daerah, Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 1
September 2001.
15. Unequal Geographic Distribution of Manufacturing Activity in
Indonesia and Its Impacts on Regional Development, presented in
Asian Studies Association of Australia 13th Biennial Conference, The
University of Melbourne, A paper in Asian Studies Association of
Australia 13th Biennial Conference, The University of Melbourne,
Australia, 3-5 Juli 2000.
16. Trade Liberalisation and the Geographic Distribution of Manufacturing
Activities: The Trends in Indonesias Regional Manufacturing,
presented in ANZIBA (Australia-New Zealand International Business
Academy) Conference, University of New South Wales, Sydney, 1976-
1995 Oktober 1999.
17. The Dynamic of Industrial Agglomeration in Indonesia and Java
presented in PhD Seminar Series, Department of Economics, Research
School of Pacific & Asian Studies, Australian National University,
Canberra, Agustus 1998.

Leave a Reply