Pidato Pengukuhan Prof. Ir. Bakti Setiawan Ma. Ph.d

KAMPUNG KOTA DAN KOTA KAMPUNG:
TANTANGAN PERENCANAAN KOTA DI INDONESIA




UNIVERSITAS GADJAH MADA


Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Dalam Ilmu Perencanaan Kota
Universitas Gadjah Mada


Oleh:
Prof. Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D.
2
KAMPUNG KOTA DAN KOTA KAMPUNG:
TANTANGAN PERENCANAAN KOTA DI INDONESIA




UNIVERSITAS GADJAH MADA


Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Dalam Ilmu Perencanaan Kota
Universitas Gadjah Mada


Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
pada tanggal 28 Oktober 2010
di Yogyakarta


Oleh:
Prof. Ir. Bakti Setiawan, MA., Ph.D.

3
KAMPUNG KOTA DAN KOTA KAMPUNG:
TANTANGAN PERENCANAAN KOTA DI INDONESIA

1.
Indonesia yang Semakin Meng-kota: Urbanisasi atau
Kampungisasi?

Pelan, tapi pasti, dunia telah semakin meng-kota. Sejak tahun
2007, lebih dari separuh penduduk dunia yang saat ini mencapai 6,2
milyar telah tinggal di perkotaan. Diproyeksikan bahwa pada tahun
2020 mendatang, sekitar 60% penduduk dunia akan tinggal di
perkotaan. Percepatan urbanisasi ini, khususnya, akan terjadi di
negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Di Indonesia, urbanisasi dan perkembangan kota semakin tidak
terelakkan. Tahun 2010 ini ditandai sebagai momen penting dimana
Indonesia sudah menjadi negara yang semakin meng-kota, karena
lebih dari 50% penduduknya tinggal di perkotaan. Ini berarti lebih dari
120 juta penduduk Indonesia yang kehidupannya tergantung di
lingkungan kota. Diproyeksikan, bahwa pada tahun 2025 nanti,
sekitar 68% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Dari sisi
ekonomi, perkotaan di Indonesia menyumbangkan Produk Domestik
Bruto sebesar 61,1% pada tahun 1980 an dan meningkat menjadi
78,1% pada tahun 2008 (BPS, 2009).
Data di atas menggambarkan kehidupan dan lingkungan
perkotaan akan menjadi keniscayaan bagi kita di masa depan.
Lingkungan dan kehidupan perkotaan akan semakin menjadi tumpuan
perkembangan peradaban dan kebudayaan umat manusia. Upaya-
upaya nyata harus segera dilakukan untuk menangkap peluang
urbanisasi dan perkembangan kota, sekaligus memberikan arah agar
urbanisasi dan perkembangan kota dapat lebih memberikan makna
yang baik bagi masa depan kehidupan manusia.
Pada saat yang sama, perkembangan lingkungan dan kehidupan
kota di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Secara fisik,
perkembangan kota ditandai dengan urban sprawl. Tidak saja urban
sprawl
telah memicu konversi tanah-tanah pertanian dan resapan air,
namun juga semakin memicu spekulasi tanah, meningkatkan jumlah
tanah terlantar, inefisiensi pembangunan prasarana dan sarana kota,
4
meningkatkan arus lalu lintas, memicu pemborosan energi dan polusi
udara. Udara kota semakin pengap, panas dan tercemar. Sampah
semakin menggunung dan tidak terkelola. Sekitar 9,7 juta warga
miskin di Indonesia tidak mendapat akses air bersih, dan 10,5 juta
warga miskin tidak mendapat akses ke sanitasi (BPS, 2009). Ruang
terbuka hijau dan ruang publik semakin terbatas dan mengurangi
kesempatan warga kota untuk bermain serta melepaskan diri dari
tekanan kota.
Perumahan kota juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Di
Indonesia, kekurangan rumah (backlog) meningkat dari 5,8 juta unit
pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit pada akhir tahun 2009.
Diperkirakan terdapat sekitar 57.800 hektar perumahan yang
dikategorikan tidak layak huni dan memerlukan perhatian dan
perbaikan. Sementara itu, 20,5 juta penduduk miskin kota menempati
rumah tidak layak huni (Kementrian Perumahan Rakyat, 2010).
Fakta di atas mengindikasikan bahwa apa yang terjadi di
Indonesia merupakan urbanisasi semu, di mana pertambahan
penduduk perkotaan tidak diiringi dengan penyediaan sarana-
prasarana perkotaan yang memadai. Chris Backs bahkan melihat
gejala urbanisasi semu ini sebagai pertanda tidak dapat diterapkannya
konsep urbanisasi untuk menjelaskan sepenuhnya perkembangan kota
di Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa yang terjadi adalah proses
kampungisasi, yakni masyarakat yang terperangkap dalam suatu
proses transformasi meninggalkan sektor pertanian di desa, tetapi
belum mampu sepenuhnya masuk ke sektor industrial di perkotaan
(Chris Back, 1988, dalam Laksono, 1994).

2. Kampung Kota dan Kota Kampung
Kampung, diambil dari kata Melayu, awalnya merupakan
terminologi yang dipakai untuk menjelaskan sistem permukiman
pedesaan. Istilah kampung seringkali dipakai untuk menjelaskan
dikotomi antara kota dan desa. Kota diartikan dengan
modernitas/kemajuan sementara desa atau kampung diartikan dengan
keterbelakangan dan ketidakmajuan. Dalam bahasa Jawa, istilah
kampungan seringkali dipakai untuk menjelaskan cara berpikir dan
5
perilaku yang memalukan, jauh dari etika priyayi, dan tidak layak
disandingkan dengan budaya priyayi di perkotaan.
Dalam perkembangannya, istilah kampung dipakai untuk
menjelaskan fenomena perumahan di perkotaan yang dibangun secara
swadaya atau mandiri oleh para migran dari pedesaan. Perumahan ini
disebut kampung kota atau perumahan yang seperti kampung di
pedesaan, tapi berada di perkotaan. Istilah kampung kota, atau
kemudian disebut dengan kampung ini, digunakan sejak awal abad ke-
20 oleh pemerintah kolonial Belanda melalui program yang dikenal
sebagai Kampung Verbrechting. Sejak awal, penggunaan istilah
kampung ini memang sarat dengan pandangan yang miring.
Sebagaimana dijelaskan oleh Silas (1996), di Surabaya, sejak awal,
pemerintah kolonial Belanda telah memisahkan secara tegas antara
warga biasa atau warga kampung (dikenal dengan Indlandsche
Gemeente
) dengan warga priyayi, pamong praja/gedongan (Stads
Gemeente
).
Penggunaan istilah kampung, kemudian juga dipakai oleh Peme-
rintah Republik Indonesia, dengan Program Perbaikan Kampung atau
Kampung Improvement Program yang diluncurkan sejak awal tahun
1960-an. Meskipun istilah ini sudah dipakai secara formal, pengguna-
an istilah kampung ini, masih saja mengandung sindiran, merendah-
kan dan meremehkan. Kampung, seringkali dikontraskan atau
didikotomikan dengan perumahan gedongan atau sekarang disebut
sebagai perumahan real estate. Kampung adalah untuk mereka yang
miskin, warga biasa atau wong cilik, sedangkan perumahan
gedongan atau real estate untuk mereka yang kaya dan mapan.
Memang, secara fisik, sebagian kampung dicirikan dengan
ketidakaturan, ketidakseragaman, ketidakmapanan, dan bahkan
mungkin ketidakamanan serta ketidaksehatan. Dalam banyak hal,
kekhasan kampung justru terletak pada pola-pola fisik yang beragam,
organik, seringkali surprizing, di luar kadar kreatifitas arsitek yang
jenius sekalipun. Setiap kampung adalah unik, karena tiap kampung
merepresentasikan kekhasan sejarah, kemampuan, usaha, perjuangan,
dan bahkan jiwa merdeka warganya. Kalau ada seribu

kampung di satu kota, dapatlah dipastikan akan ada seribu ragam
wajah kampung dan jiwa yang berbeda.

6
Dalam konteks perumahan perkotaan, kampung
merepresentasikan konsep housing autonomy dimana warga kampung
mempunyai kebebasan dan otoritas untuk menentukan sendiri
lingkungan kehidupan mereka. Kampung juga merepresentasikan apa
yang dikatakan Turner sebagai housing as a process, as a verb.
Konsep ini memaknai bahwa pembangunan perumahan, khususnya
bagi masyarakat berpenghasilan rendah/MBR, tidak bisa dilihat
sebagai satu one stop policy, melainkan sebagai proses menerus yang
dinamik seiring dengan proses pengembangan sosial dan ekonomi
warga kota (Turner and Fichter, 1972; Turner, 1976).
Di negara-negara lain, fenomena perumahan kota yang dibangun
secara mandiri oleh warga mempunyai berbagai sebutan atau nama. Di
Ekuador disebut barrios atau ranchos sementara di Peru dikenal
dengan barriadas atau barriadas marginales. Di Meksiko dinamai
colonias populares atau irregulares. Di Turki dikenal dengan sebutan
Gecekondus. Di India fenomena ini dikenal dengan bustees atau
katras dan di Itali disebut sebagai abusivismo atau baracche. Di
Filipina disebut barong-barongs (Palmer dan Patton, 1988). Nama-
nama tersebut merefleksikan bahwa pemukiman karya mandiri warga
memang cenderung dipandang miring dan sebelah mata. Di dunia
akademik, istilah yang dipakai juga cenderung menganaktirikan atau
mengesampingkan fenomena ini dengan menyebutnya sebagai
informal settlement, illegal settlement, atau squatter settlement, slums,
spontaneous settlement/shelter,
atau unauthorized setllement.
Istilah dan pandangan-pandangan miring dan negatif tentang
perumahan swadaya atau kampung tersebut tentunya berlawanan
dengan fakta-fakta akan peran, potensi, keistimewaan, dan kekhasan
kampung. Tidak saja kampung mendominasi peruntukan lahan di
kota-kota di Indonesia (sekitar 70 persen), kampung menjadi tumpuan
perumahan 70 sampai 85% penduduk kota (Kementrian Perumahan
Rakyat, 2009). Sementara itu, penyediaan perumahan melalui jalur
formal oleh sektor swasta dan pemerintah hanya mampu menyediakan
sekitar 15% dari total kebutuhan rumah di perkotaan. Kampung
dengan demikian, telah dan masih menjadi tumpuan perumahan
sebagian besar warga kota di Indonesia. Tidak saja dari segi jumlah,
kampung juga menyediakan berbagai bentuk, kondisi, serta harga

7
rumah dan kamar, yang sesuai dengan ragam kebutuhan dan
kemampuan warga kota.
Kajian oleh teman sejawat, Dr. M. Sani Roychansyah,

menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, kampung telah
merepresentasikan konsep baru pembangunan kota yaitu compact city.
Baik dari sisi kepadatan penduduk, efisiensi lahan, dan sarana-
prasarananya, kampung telah memenuhi beberapa prinsip compact
city.
Dari sisi guna lahannya, pola guna lahan campuran/mixed uses di
kampung telah memberikan alternatif pola guna lahan yang efisien.
Percampuran antara guna lahan perumahan dan bukan perumahan,
termasuk untuk berbagai kegiatan komersial di kampung justru
menjamin keberlanjutan kampung dan menciptakan kondisi kota yang
liveable (Roychansyah and Diwangkari, 2009).
Lebih dari sekedar sistem fisik, kampung merupakan sistem
sosial yang kompleks dan dinamis. Kampung dihuni oleh beragam
warga kota dengan latar belakang agama, pendapatan, pendidikan,
pekerjaan, etnis, dan bahkan aliran politik. Kampung menjadi
semacam kolase mini warga kota yang memungkinkan mereka untuk
terus mengembangkan prinsip-prinsip keragaman, toleransi, dan
kesetiakawanan (Guinness, 1986). Penelitian Haryadi (1989) juga
menunjukkan bahwa warga kampung mempunyai strategi khusus
dalam menghadapi berbagai tekanan perkotaan agar terhindar dari
tekanan dan ketidaknyamanan.
Kampung juga menjadi semacam kawah candradimuka mereka
yang miskin, rentan dan terpinggirkan. Migran baru dari pedesaan
menjadikan kampung sebagai batu pijakan untuk mengarungi masa
depan mereka di lingkungan kota. Dapat dikatakan bahwa seluruh
warga miskin kota tinggal dan hidup di kampung. J.B. Mangunwijaya,
bahkan mengibaratkan kampung-kampung sebagai ibu, ibu yang
merangkul dan menyusui anak-anaknya, khususnya yang miskin,
menderita, atau cacat (Mangunwijaya, dalam Laksono, 1994). Mampu
tidaknya mereka lepas dari jerat kemiskinan akan sangat tergantung
pada kampung yang selama ini menghidupi, memproteksi, dan
menjadi harapan mereka. Bahwa sebagian besar warga kota tinggal di
kampung, menjelaskan bahwa warga kampung tidak saja merupakan

8
pemangku kepentingan kota yang harus dicukupi aspirasi serta
kebutuhannya, warga kampung juga berpotensi menjadi aktor-aktor
aktif dalam politik perkotaan.
Lebih lanjut, kampung juga merupakan satu sistem ekonomi
yang dinamis dan penting. Tidak saja perumahan di kampung menjadi
pusat dan ajang berbagai kegiatan produktif penghuninya (home-
based enterprises
), kampung juga menjadi pendukung kegiatan
ekonomi kota. Penelitian saya selama ini menunjukkan bahwa sekitar
80% rumah di kampung dimanfaatkan oleh kegiatan produktif
penghuninya (Setiawan, 2000). Penelitian oleh rekan sejawat, Dr.
Sudaryono, juga semakin menjelaskan bahwa dalam beberapa hal,
kampung terintegrasi dengan sistem kota yang luas, baik secara fisik,
sosial, dan ekonomi (Sastrosasmito, 2009).
Fakta-fakta tentang peran kampung di atas menegaskan bahwa
membicarakan kota di Indonesia, tidak akan lepas dari kampung. Kota
dan kampung seperti koin, satu wujud, dua sisi. Kota hanya bisa hidup
karena kampung-kampungnya, sementara kampung juga bisa hidup
karena berada di seting kota. Kota di Indonesia adalah kota
kampung, rangka atau bangun strukturnya adalah kota, tetapi isi dan
jiwanya adalah kampung, dengan segala kelebihan dan
kekurangannya.
Pada saat yang sama tidak dapat dipungkiri bahwa kampung
juga sarat dengan berbagai masalah. Kampung umumnya tidak
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ruang terbuka
publik juga merupakan masalah yang menonjol di kampung.
Penelitian saya di beberapa kampung di Yogyakarta dan berbagai kota
lain menunjukkan bahwa karena tuntutan ekonomi yang semakin
besar menyebabkan penduduk kampung semakin melihat ruang
sebagai komoditas dan dikomersialkan. Privatisasi dan komersialisasi
ruang di kampung telah mengancam ruang terbuka publik yang
menjadi tumpuan bernapas dan bersosialisasi warga kampung. Jalan
rukunan yang awalnya merupakan representasi jiwa kesetiakawanan
dan dedikasi warga kampung, menjadi semakin sempit dan hilang
karena digunakan untuk berbagai kepentingan komersial (Leaf dan
Setiawan, 2009). Lebih memprihatinkan lagi, telah terjadi tekanan
terhadap ruang bermain untuk anak-anak di kampung. Gang-gang
yang selama ini menjadi tumpuan ruang bermain anak-anak semakin
9
sempit, hilang, dan sebagian dijadikan jalur kendaraan sepeda motor
sehingga tidak aman bagi anak-anak.
Sebagian kampung juga menjadi kantung-kantung warga kota
yang tidak sehat, tidak produktif, dan menjadi beban sosial kota.
Meskipun secara umum modal sosial di kampung masih kuat, dalam
kondisi tertentu, modal sosial ini dapat tergerus, lemah, dan tidak
mampu dijadikan dukungan warga kampung yang rentan. Banyak
kampung juga menghadapi konflik internal dan tidak mempunyai
kepemimpinan lokal yang kuat, sehingga gagal dalam memobilisasi
sumber daya sosialnya untuk kepentingan warga kampung. Kondisi
ini menyebabkan warga kampung rentan dan menjadi objek
eksploitasi sistem ekonomi dan sosial kota yang lebih kuat.
Status dan legalitas kampung merupakan persoalan yang pelik
dan dilematis. Memang, sebagian kampung dibangun di atas tanah
yang tidak jelas kepemilikannya, misalnya tanah negara, tanah di
sepanjang bantaran sungai, di kanan-kiri jalur rel kereta api, dan
bahkan di kuburan-kuburan Tionghoa. Kampung semacam ini
memang dapat disebut ilegal dari aspek tanahnya. Meskipun
demikian, sebagian besar kampung dibangun dan dikembangkan atas
dasar hak tanah yang jelas, baik bersertifikat maupun tidak. Dalam
konteks administrasi pertanahan yang belum mapan di Indonesia,
ketiadaan sertifikat tanah di kampung tidak dapat dijadikan alasan
bagi pihak lain untuk mengatakannya sebagai ilegal dan tidak sah, dan
dengan demikian dapat digusur. Dalam situasi dimana akses terhadap
tanah kota yang semakin sulit, baik karena harga tanah yang terlalu
tinggi, spekulasi tanah, dan penguasaan serta monopoli tanah oleh
mereka yang mampu, pemanfaatan tanah-tanah marginal atau tanah-
tanah umum oleh warga kampung yang miskin seharusnya dapat
dipahami sebagai upaya survival strategy yang perlu dihargai. Sejauh
kita tidak dapat melakukan reformasi tanah perkotaan yang menjamin
akses tanah bagi mereka yang miskin dan rentan maka pemanfaatan
tanah-tanah umum oleh warga kampung harus dilihat secara lebih
proporsional.
Bahwa sebagian besar rumah di kampung dibangun tanpa izin
mendirikan bangunan (IMB), seringkali juga dijadikan alasan bahwa
kampung adalah perumahan yang liar. Dalam kondisi sistem perizinan
dan persyaratan yang begitu kompleks, rumit, dan biaya tinggi,
10
ketiadaan IMB sesungguhnya tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan
liarnya kampung. Bahwa sebagian rumah di kampung tidak dibangun
dengan standar bangunan yang ada juga tidak sepenuhnya dapat
dijadikan alasan bahwa kampung merupakan perumahan kumuh dan
liar. Harus dipahami bahwa warga kampung seringkali mempunyai
pertimbangan sendiri dalam membangun rumahnya, sementara standar
bangunan yang ada seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan
preferensi warga kampung.
Berbagai ilustrasi persoalan kampung sebagaimana diuraikan di
atas dapat terjadi antara lain karena pandangan, kebijakan, serta
program yang tidak sesuai terhadap kampung. Meskipun program
perbaikan kampung telah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda
melalui Kampung Verbrechting (Silas, 1996) dan kemudian
dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kampung Improvement
Program
/KIP, program-program tersebut didasarkan pada pandangan
yang cenderung negatif terhadap kampung. Sebagaimana dikatakan
oleh Silas (1989), program perbaikan kampung pada zaman kolonial
Belanda lebih ditujukan untuk kepentingan penguasa dan warga
pendudukan Belanda yang khawatir lingkunganya akan tercemar oleh
wabah penyakit dari kampung-kampung kumuh di sekitarnya.
Setelah kemerdekaan, KIP mulai lagi dicanangkan oleh
pemerintah sejak tahun 1969 di berbagai kota di Indonesia. Program
ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas fisik kampung, tetapi
tidak menjamin peningkatan kualitas sosial dan ekonomi penghuninya
(Silas, 1996; Taylor, 1989). Hal ini disebabkan karena orientasi KIP
waktu itu hanya pada peningkatan kualitas fisik dan sarana-prasarana
saja. Setelah itu, KIP diperbaiki konsepnya, yakni dengan

mengintegrasikan dimensi fisik, ekonomi, dan sosial kampung.
Konsep ini dikenal dengan tribina, yang kemudian diubah menjadi
tridaya, yaitu daya lingkungan, daya ekonomi, dan daya sosial.
Dalam perkembangannya, khususnya setelah krisis ekonomi
pada tahun 1998, diluncurkan Program Pengentasan Kemiskinan
Perkotaan/P2KP yang ditujukan untuk mengentaskan warga miskin di
kampung-kampung kota. Program ini kemudian diintegrasikan dalam
program pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif, yakni
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM. Beberapa
kelurahan yang telah mendapat program P2KP kemudian difasilitasi
11
dengan apa yang dikenal dengan Program Pengembangan Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunitas/PLP-BK. Pada saat yang sama,
khusus yang menyangkut kawasan kumuh, pemerintah melalui
Kementrian Pekerjaan Umum/PU juga mengembangkan program
Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project/NUSSP.
Program ini berorientasi pada pengembangan kapasitas pemerintah
daerah dan masyarakat dalam bidang perumahan.
Lebih lanjut, melalui Kementrian Perumahan Rakyat dan
Kementrian Pekerjaan Umum pemerintah juga meluncurkan program
Rumah Susun Milik/Rusunami dan Rumah Susun Sewa/Rusunawa
dengan target sekitar 350.000 unit. Sampai tahun 2010 ini baru dapat
dibangun sebanyak 12.672 unit (Kementrian Perumahan Rakyat,
2010).
Berbagai program sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan
bahwa pemerintah telah cukup banyak meluncurkan berbagai program
untuk kampung. Mengapa berbagai program tersebut belum mampu
menjawab persoalan kota dan kampung? Paling tidak terdapat empat
penjelasan mengapa berbagai program tersebut belum sepenuhnya
berhasil dan bermanfaat.
Pertama, harus dipahami bahwa skala dan cakupan
persoalannya begitu besar dan kompleks. Ribuan kampung di
Indonesia menghadapi persoalan dan tantangan yang tidak ringan.
Dengan demikian, diperlukan kemauan politik, sumber daya, dan
energi yang luar biasa untuk menangani mega persoalan ini. Dalam
konteks otonomi daerah dan desentralisasi, diperlukan komitmen yang
kuat dan konsisten dari para kepala daerah, khususnya walikota, untuk
terus mendukung dan menjamin perbaikan kampung dan kotanya.
Kedua, hampir semua program perbaikan kampung dan kota
terjebak dalam pendekatan proyek yang cenderung mereduksi
makna dan esensi program itu sendiri. Pendekatan proyek ini
menyebabkan berbagai program dilakukan secara tergesa-gesa,
mengejar batas akhir administrasi proyek, dan tidak berkelanjutan.
Ketiga, program-program perbaikan kampung dan perumahan
juga cenderung terkotak-kotak dan melihat isu kampung dan
perumahan secara myopik/sempit dan tidak mengaitkan dengan isu-isu
pembangunan perkotaan yag lebih luas. Sebagaimana telah diuraikan,
eksistensi kampung tidak terlepas dari konteks lingkungan kota yang
12
lebih luas. Perbaikan kampung, dengan demikian, harus disinergikan
dengan program-program pembangunan dan peremajaan kota.
Diperlukan kejelian untuk mencari ruang dan media yang
memungkinkan integrasi dan sinergi antar kampung dan kota, antara
dimensi formal dan informal, warga dan pemerintah.
Keempat, berbagai program dan strategi perbaikan kampung
yang selama ini diluncurkan masih didasarkan atas pandangan yang
cenderung stereotip dan negatif terhadap kampung. Kampung masih
dipotret dan dipandang sebagai bagian kota yang elementer atau
temporer. Program-program perbaikan kampung dengan demikian,
cenderung masih dirancang sebagai program temporer dan tempelan
yang bersifat sementara, sekedar untuk merespons persoalan
sementara saat ini.

3. Apakah Kampung Mempunyai Masa Depan?
Dalam perspektif kampung yang penuh peran sekaligus
persoalan sebagaimana dikemukakan di atas muncul pertanyaan yang
harus dijawab: Apakah kampung mempunyai masa depan? Apakah
kampung sekedar merupakan solusi temporer terhadap persoalan
perumahan kota di Indonesia? Atau sebaliknya, apakah kampung akan
menjadi bagian penting dan menentukan masa depan kota di
Indonesia?
Dari sudut pandang yang melihat kemajuan, modernitas, dan
pembangunan sebagai satu proyek yang linear dengan standar Barat,
maka masa depan kota di Indonesia akan dipotret dan diproyeksikan
sebagaimana kota-kota di negara barat. Kota masa depan adalah kota
yang teratur dan tertata rapi struktur ruang dan pola tata guna
lahannya, tidak campuran, dikontrol dengan zoning regulations yang
kaku dan ketat. Kota yang baik juga harus dilengkapi dengan
boulevard-boulevard, serta taman-taman kota yang cantik dan megah,
sebagaimana idealisasi yang ditawarkan oleh konsep Garden City-nya
Ebenezer Howard.
Apabila perspektif di atas yang menjadi pilihan, maka kampung
tidak akan mendapat tempat dalam perdebatan kota di Indonesia di
masa depan. Keberadaan kampung, kalaulah masih ditoleransi, akan
13
dilihat sebagai sesuatu yang temporer, satu keterpaksaan, dan bahkan
kondisi keterbelakangan yang harus diubah, dihilangkan, diancam,
atau digusur, karena kampung tidak mencerminkan idealisasi kota
modern yang kita inginkan. Penanganan dan perbaikan terhadap
kampung, dengan demikian, tidak harus bersifat menyeluruh dan
permanen, agar kampung tetap menjadi bagian elementer dan
temporer kota, sebagai cadangan lahan kota yang murah untuk
proyek-proyek komersial pembangunan kota.
Pandangan semacam ini, jelas mereduksi makna, peran, dan
posisi kampung bagi kota-kota di Indonesia. Lebih lanjut, pandangan
ini juga mengesampingkan inovasi dan pilihan-pilihan manusia
merdeka untuk membentuk masa depan mereka dengan mandiri dan
bermartabat. Memang, tidak semua warga kampung akan terus tinggal
dan hidup di kampung. Kampung juga tidak akan menjadi satu-
satunya alternatif masa depan kota di Indonesia. Sebagian kampung
mungkin berada dalam kondisi yang buruk, mengenaskan dan bahkan
despair. Sesuai tantangan dan potensinya, kampung akan
mengalami transformasi, baik untuk menjawab tantangan eksternal
maupun kebutuhan dan perkembangan aspirasi warganya. Meskipun
demikian, kampung harus diberi kesempatan untuk berkembang dan
berperan mengisi dan membentuk masa depan kota di Indonesia.
Keragaman, kekhasan, dan kegigihan warga kampung apabila
mendapat kesempatan dan dukungan akan menentukan kekhasan dan
bahkan jiwa kota-kota di Indonesia, karena sejarah juga telah mencatat
bahwa kampung merupakan bagian integral kota di Indonesia
(Sullivan, 1980; Wertheim, 1958). Karena proses perkembangan kota
masih akan terus terjadi, maka masih ada kesempatan untuk memberi
wujud dan makna kehidupan perkotaan yang lebih baik dan khas
Indonesia. Selama ini banyak orang melihat bahwa masa depan
kampung akan sangat tergantung pada masa depan kota. Pandangan
ini perlu diubah, karena masa depan kota di Indonesia akan sangat
tergantung dari kampung-kampungnya.


14
4.
Mengantarkan Kampung Menjadi Masa Depan Kota
Indonesia: Perencanaan Kota yang Memihak Kampung

Diperlukan paling tidak empat strategi untuk mengantarkan
kampung menjadi bagian penting masa depan kota di Indonesia.
Pertama, perlunya perubahan pemahaman tentang

kompleksitas dan dinamika kampung. Pemahaman dan pendekatan
penanganan kampung yang terkotak-kotak dan parsial harus
ditinggalkan. Program-program perbaikan kampung harus dilakukan
secara holistik yang melihat kampung sebagai satu sistem fisik, sosial,
ekonomi, dan politik kota yang tidak dapat dipisahkan.
Kedua, mengantarkan kampung menjadi bagian penting masa
depan kota di Indonesia berarti memperkuat integrasi kampung dalam
sistem kota yang lebih kompleks. Integrasi ini mutlak untuk
mematahkan pandangan-pandangan dikotomik mengenai kampung
dan kota, informal dan formal, legal dan ilegal, sah dan tidak sah.
Mengintegrasikan kampung dalam sistem kota berarti mengakui dan
menjamin hak kampung sebagai bagian sah dari kota. Pengakuan ini
tidak selalu harus berbentuk pengakuan legal formal, yang lebih
penting adalah rekognisi atas hak dan eksistensi kampung. Dalam
konteks tanah, misalnya, pengakuan legal ini tidak selalu harus dalam
bentuk sertifikasi tanah bagi warga kampung, tetapi lebih pada
pengakuan dan jaminan keamanan atas tanah bagi mereka.
Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa upaya-upaya
formalisasi dan legalisasi perumahan informal tidak selalu positif dan
membawa manfaat bagi warga kampung. Penelitian saya dan Daniel
Garr di kampung Blimbingsari dan di kampung-kampung sepanjang
sungai Code, Yogyakarta juga menegaskan bahwa formalisasi dan
legalisasi tanah tidak selalu signifikan menjamin konsolidasi
perumahan (Setiawan, 2001; Garr, 1996).
Pada saat yang sama integrasi ini juga harus diupayakan secara
internal dalam sistem kampung itu sendiri. Secara fisik/lingkungan,
integrasi ini perlu dilakukan untuk menjamin kualitas fisik dan
lingkungan yang lebih baik. Sistem jaringan dan penyediaan air
bersih, yang selama ini disediakan oleh warga kampung secara
mandiri, dapat dikaitkan dengan sistem jaringan air bersih kota yang
lebih baik dan terjangkau. Sistem pengelolaan sampah yang juga
15
mandiri di kampung dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan
sampah dalam kota sehingga menjadi lebih efisien dan terjangkau.
Sistem sanitasi yang tidak jelas di kampung, juga dapat diintegrasikan
dalam sistem sanitasi kota yang lebih menjamin kesehatan penduduk
kampung dan kota.
Secara ekonomi, banyak peluang untuk lebih mengintegrasikan
sistem ekonomi kampung dalam sistem ekonomi kota yang lebih luas.
Sebagaimana telah ditunjukkan di kawasan Malioboro, Yogyakarta,
kampung-kampung di kawasan ini telah menjadi wadah bagi para
mereka yang ikut menggerakkan kegiatan ekonomi kawasan ini.
Kampung Sosrowijayan, misalnya, juga merupakan pusat kegiatan
ekonomi yang produktif dengan menjadi kampung wisata yang
mendukung kota wisata Yogyakarta.
Apapun bentuk dan medianya, integrasi ini harus didasari atas
prinsip kesetaraan dan kemitraan. Integrasi kampung dalam sistem
kota yang lebih luas tidak boleh didasari atas pandangan bahwa kota
lebih kuat, dominan, dan penting dari pada kampung. Selama ini,
sebagian elemen kampung memang telah terintegrasikan dalam sistem
kota, akan tetapi integrasi ini tidak seimbang dan bahkan cenderung
eksploitatif. Pengakuan atas eksistensi kampung jangan dijadikan alat
untuk meneruskan proses eksploitasi yang menjadikan warga
kampung harus mengorbankan sumber daya dan martabatnya untuk
menjamin kepentingan dan kemapanan sebagian warga kota lain.
Ketiga, upaya-upaya integrasi juga menuntut kemampuan dan
kekuatan warga kampung untuk bermitra secara setara dengan
kekuatan eksternal di luar kampung, baik pemerintah kota maupun
aktor-aktor kota lainnya. Tanpa penguatan warga kampung untuk
bermitra dan berintegrasi dengan sistem kota yang lebih luas dapat
membawa mereka pada integrasi semu bahkan eksploitatif. Penelitian
saya selama ini menunjukkan bahwa diperlukan kapasitas pemimpin
kampung untuk mampu mengembangkan jaringan dengan pihak-pihak
di luar kampung, hanya kampung yang mempunyai pemimpin yang
dapat membangun jaringan yang kuat dan setara dengan pihak luarlah
yang mampu memproteksi dan menjamin masa depan kampungnya.
Peran serta dan keterlibatan aktif masyarakat dalam
pembangunan kota telah dibuka secara luas dan dijamin secara
konstitusional. Dalam situasi politik kota yang dinamis, kompleks,
16
dan penuh pertentangan kepentingan, di mana kekuatan kapital
cenderung dominan, hak dan peran serta warga kota ini tidak begitu
saja didapatkan begitu saja tetapi hak ini haruslah diperjuangkan dan
bahkan direbut. Diperlukan penguatan kapasitas sosial dan politik
warga kampung agar mampu membela dan memperjuangkan hak
mereka dan dengan demikian dapat melakukan integrasi dengan
sistem kota yang lebih luas dengan kesetaraan, kebanggaan, dan
martabat.
Reformasi dan penguatan kapasitas sosial dan politik warga
kampung ini memerlukan pendampingan, dukungan, dan bahkan
perlindungan. Hal ini diperlukan karena sejarah kampung yang selalu
dimarjinalkan, dipinggirkan, dan ditekan. Mengantarkan kampung
menjadi masa depan kota Indonesia berarti memberi kesempatan
sekaligus menjamin agar kampung dapat lebih mandiri, kuat, dan
bermartabat. Penting dijamin bagaimana warga kampung terorganisasi
dalam asosiasi-asosiasi warga kota yang aktif dan inovatif yang
mampu memberikan terobosan-terobosan dalam pembangunan kota.
Keempat, karena masa depan kota di Indonesia sangat
tergantung pada kampung maka diperlukan perubahan orientasi
perencanaan dan pembangunan kota. Perencanaan kota di Indonesia
selama ini kurang mengintegrasikan kampung dalam sistem kota, baik
secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Tidak ada dokumen rencana
kota yang memuat kampung dalam peta-peta tata ruangnya. Kampung
telah direduksi menjadi salah satu wujud land use dua dimensi yang
tidak menjelaskan kompleksitas dan kedalaman makna kampung.
Sebagian dokumen rencana kota bahkan menandai kampung sebagai
kawasan kumuh kota yang harus digusur atau dihapuskan dari peta
rencana kota.
Ke depan, perencanaan kota di Indonesia harus melihat dan
memperlakukan kampung sebagai bagian integral kota. Peta-peta
rencana kota harus secara rinci dan jelas memuat kampung-kampung
yang ada. Dokumen-dokumen rencana dan pembangunan kota juga
seharusnya berkisah dan menjelaskan tentang kampung kampung
yang ada, sejarah, posisi, dan kontribusinya terhadap kota. Dokumen
ini menjadi penting, tidak saja untuk menunjukkan pentingnya peran

17
kampung dalam sistem kota, tetapi juga untuk menjamin bahwa
kampung tidak dihilangkan dari sistem perencanaan serta
pembangunan kota.
Dalam konteks pembangunan kota yang sangat dikontrol oleh
pasar dan kapital, perencana kota harus berani memihak,
mendampingi, dan bahkan memproteksi kampung. Mendampingi dan
memproteksi kampung berarti membantu mereka yang miskin dan
rentan untuk menjamin apa yang dikatakan Friedmann (1992) sebagai
defensible life space atau ruang kehidupan yang dapat
dipertahankan. Defensible life space ini sangat berarti bagi mereka
yang miskin dan rentan, karena merupakan satu dari delapan elemen
kekuatan sosial yang memungkinkan mereka lepas dari jerat
kemiskinan. Apa yang dilakukan Romo Mangunwijaya dengan
mendampingi komunitas di bawah jembatan Gondo Layu,
Yogyakarta, adalah menjamin defensible life space, dan terbukti, hal
ini membantu mengantarkan mereka yang miskin dan rentan untuk
lepas dari jerat kemiskinannya (Khudori, 2002).
Perencanaan kota bukanlah kegiatan teknokratik dan teknis
semata yang bebas nilai dan kepentingan. Perencanaan kota
merupakan proses yang sarat dengan benturan, konflik, negosiasi, dan
mungkin konsesi antar berbagai aktor dalam kota. Dalam situasi ini,
perencana kota harus berani memilih, pada pihak mana mereka akan
bekerja. Bahwa sebagian besar warga kota berada pada posisi yang
rentan, kalah, dan terpinggirkan, telah memberikan arah ke mana
perencanaan kota harus bekerja. Sebagaimana dikatakan oleh
Friedmann (2002), perencana harus mengedepankan proses-proses
penguatan asosiasi warga. Penguatan asosiasi warga kota ini
diperlukan agar mereka siap dan mampu bermain untuk membela
aspirasi dan kepentingan mereka dan tidak terlindas oleh kepentingan
kapital dan penguasa kota.
Keempat strategi di atas, hanya dapat dilakukan apabila
didukung oleh perubahan orientasi pendidikan dan penelitian
perencanaan kota. Selama ini, orientasi perencana kota yang terlalu
bias ke aspek fisik disebabkan oleh sistem pendidikan perencanaan
yang cenderung terjebak dalam pola pendidikan perencanaan yang
mengedepankan pendekatan teknokratis, rasional, dan kurang cukup
memberi ruang untuk mendiskusikan aliran-aliran perencanaan
18
alternatif seperti perencanaan partisipatif, pemberdayaan, dan
perencanaan advokasi. Akibatnya, mahasiswa lulusan sekolah
perencanaan di Indonesia cenderung menjadi calon-calon teknokrat
atau bahkan teknisi, yang mungkin terampil melakukan analisis-
analisis rasional yang canggih, tetapi kurang mampu menangkap
aspirasi dan energi masyarakat kota.
Jiwa, arah, dan praktek pendidikan perencanaan harus diubah
agar memungkinkan mahasiswa memahami persoalan sesungguhnya
kota-kota di Indonesia, termasuk persoalan kemiskinan,
pemberdayaan, dan pendampingan. Pendidikan perencanaan
seharusnya tidak hanya menghasilkan lulusan yang mengisi kursi-
kursi birokrasi yang cenderung business as usual, tetapi harus mengisi
kebutuhan untuk dapat mendampingi mereka yang miskin dan rentan.
Penelitian bidang perencanaan kota juga harus menjadikan
kampung sebagai salah satu agendanya. Selama ini, penelitian tentang
kampung kota telah dilakukan, meskipun demikian, orientasi
penelitian tentang kampung yang selama ini masih terbatas pada
aspek-aspek fisik perlu diperluas dengan isu-isu pemberdayaan dan
politik kota. Isu-isu integrasi antara dimensi informal dan formal
kampung perlu mendapat perhatian untuk menjawab bagaimana posisi
kampung tidak terus menerus menjadi marginal dan terpinggirkan.
Kampung sesungguhnya dapat dilihat sebagai satu organisme
yang hidup, tumbuh, dan berkembang. Penelitan tentang kampung
seyogianya melihat proses perkembangan kampung secara menerus,
dari waktu ke waktu. Kegagalan atau keberhasilan warga kampung
untuk memperbaiki dan mengembangkan kampungnya merupakan
khasanah konsep dan teori yang berharga serta perlu dipahami dan
direplikasi warga kampung lain. Institusi pendidikan dan penelitian
perlu membina hubungan dengan kampung sebagai mitra belajar
bersama, laboratorium hidup yang secara seksama dan konsisten
mendampingi dan belajar dari kegagalan dan keberhasilan perjuangan
warga kampung.
19
DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2009. Proyeksi Penduduk Indonesia. Jakarta: Biro Pusat
Statistik.
Friedmann, J. 2002. The Prospect of Cities. London: University of
Minnesota Press.
Friedmann, J. 1992. Empowerment: The Politic of Alternative
Development. Oxford: Blackwell.
Garr, D.J. 1996. Expectative Land Rights, House Consolidation and
Cemetery Squatting: Some Perspectives from Central Java,
World Development, Vol. 24. No.12., pp 1925-1933.
Guinnes, P. 1986. Harmony and Hierarchy in A Javanese Kampung.
A Publication of The Asian Studies Association of Australia.
Singapore: Oxford University Press.
Haryadi, 1989. Residents Strategies for Coping with Environmental
Pressures: Relation to House-Settlement Systems in a
Yogyakarta Kampung, Indonesia
. Disertasi doktor tidak
dipublikasikan. The University of Wiscousin-Milwaukee.
Kementrian Perumahan Rakyat. 2010. Rencana Strategis Kementrian
Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014.
Khudori, D. 2002. Menuju Kampung Pemerdekaan: Membangun
Masyarakat Sipil dari Akar-akarnya. Belajar dari Romo
Mangun di Pinggir Kali Code.
Yogyakarta: Yayasan Pondok
Rakyat.
Laksono, P.M. 1994. Ruang Publik Kota Yogyakarta: Kasus
Malioboro. Makalah tidak dipublikasikan, disampaikan di
Seminar 31 tahun KMTA Wiswakharman, Jurusan Teknik
Arsitektur FT UGM.
Leaf, M. and B. Setiawan. 2009. Kampung Spaces and The Future of
Indonesia Urbanism: Reflections from Jogjakarta, dalam The
Politics of Civic Spaces in Asia: Building Urban Communities
.
Routledge Contemporary Asia Series.
Palmer J. and Patton, C. 1988. Evolution of Third World Shelter
Policies dalam Spontaneous Shelter. International Perspectives
and Prospect.
Philadelphia: Temple University Press.
Roychansyah, M.S and Diwangkari, A. 2009. Kampung Oriented
Development Model: A Rapid Appraisal of Local
20
Communities. Dalam Santosa dkk. (ed) Sustainable Slum
Upgrading in Urban Area
. Published by Unit of Research and
Empowerment of Housing and Human Settlements Resources
PIPW LPPM UNS.
Setiawan, B. 2002. Community Struggle for Housing in Indonesia
City: Collective Efforts, Networks, and Access to Resources.
Sustainable Livelihoods in the Integration of Informal
Settlements in Asia, Latin America and Africa. Surabaya : UPT
ITS Press, First Edition, 2002. ISBN : 979-95803-8-2.
Setiawan, B. 2001. Organized Land Invasion and Social Mobilization
in a Chinese Cemetery: Javanese Style. Abstracts Planning
for Cities in the Cities in the 21st Century : Opportunities and
Challenges. World Planning Schools Congress, Shanghai,
China. July 11-15, 2001.
Setiawan, B. 2000. Survival Strategy by the Poor in Yogyakarta,
Indonesia; The Importance of Social Capital in Globalization
and the Asian Economic Crisis
. Edited by Geoffrey, B.
Hainsworth. Vancouver: Centre for Southeast Asian Research,
the University of British Columbia.
Silas, J. 1996. Kampung Surabaya: Menuju Metropolitan. Surabaya:
Penerbit Yayasan Keluarga Bhakti.
Sastrosasmito, S. 2009. Compact Kampungs: Formal and Informal
Integration in The Context of Urban Settlements of Yogyakarta,
Indonesia. Journal of Habitat Engineering, Vol. 1, Number 1.
Sullivan, J. 1980. Back Alley Neighbourhood: Kampung as Urban
Community in Yogyakarta. Melbourne, Centre of Southeast
Asian Studies, Monash University.
Taylor, J.L. 1987. Evaluation of the Jakarta Kampung Improvement
Program. Dalam Skinner. dkk. 1987. Shelter Upgrading for the
Urban Poor, Evaluation of the Third World Experiences
.
Manila: Island Publishing House.
Turner, J.F.C. 1976. Housing by People: Toward Autonomy in
Building Environments. London: Marion Boyars.
Turner, J.F.C and Robert Fichter, eds. 1972. Freedom to Build:
Dweller Control of the Housing Process. New York: Macmillan.
Wertheim, 1958. The Indonesian Town: Studies of Urban Sociology.
The Hague: W.Van Hoeve.

Incoming search terms:

  • bakti setiawan
loading...

Leave a Reply