SKENARIO Pidato Pembukaan Masa Sidang I (16 Agt 2010)




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


SKENARIO DAN PIDATO KETUA DPR-RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2010-2011
Senin, 16 Agustus 2010
PUKUL 14.30 wib
Acara
: 1. Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa

Persidangan Sidang I tahun Sidang 2010-2011.
2. Pidato Presiden RI dalam rangka

Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU
tentang APBN Tahun Anggaran 2011 beserta Nota

Keuangannya.
KEDATANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI
DIDAMPINGI OLEH PIMPINAN DPR.

PEMBAWA ACARA:

1. Presiden dan Wakil Presiden dengan didampingi Pimpinan
DPR dan Pimpinan DPD memasuki gedung Paripurna

Nusantara.
2. Hadirin dipersilahkan berdiri.

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA
PEMBAWA ACARA:
Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

1

PEMBAWA ACARA:
Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

PIDATO KETUA DPR-RI
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Yang kami hormati,
Saudara Presiden Republik Indonesia,
Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,
Saudara Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPR-RI,
Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPD-
RI,
Saudara Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-lembaga
Negara,
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
Para Undangan dan hadirin yang kami muliakan,

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, perkenankanlah saya
mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan
rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat
Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011
dalam keadaan sehat wal afiat.
Agenda Rapat Paripurna DPR-RI siang hari ini, yang juga
dihadiri oleh seluruh Anggota DPD-RI, adalah [1] Pidato Ketua
DPR-RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2010-2011, dan [2] Pidato Presiden Republik
2

Indonesia
dalam
rangka
Pengantar/
Keterangan
Pemerintah atas RUU tentang APBN 2011 serta Nota
Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal, telah hadir
dan menandatangani daftar hadir sebanyak …. Anggota Dewan
terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR-RI. Oleh karena itu, sesuai
dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata
Tertib, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkan
kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011 ini.
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan
Pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka Rapat
Paripurna ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.
Pada kesempatan Rapat Paripurna ini, izinkanlah Pimpinan
Dewan memberitahukan kepada para anggota Dewan, telah wafat
Saudara Setia Permana, anggota DPR-RI dari Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam musibah kecelakaan kapal
motor pada saat melakukan tugas kunjungan kerja di Provinsi
3

Sulawesi Utara. Pada peristiwa ini, meninggal pula istri anggota
DPR Saudara Sucipto dari Fraksi Partai Demokrat.
Pada saat bersamaan, telah wafat, Bapak Soetardjo
Soerjogoeritno, Pimpinan DPR-RI dua periode, tahun 1999-2004
dan 2004-2009 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Innalillahi wainailaihi rojiun, semoga arwah mereka diterima disisi
Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan
kekuatan dalam menerima musibah ini. Pimpinan dan anggota
Dewan menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.
Rapat Paripurna DPR-RI siang hari ini dihadiri anggota DPD-
RI. Kehadiran ini berkenaan dengan peran dan fungsi pertimbangan
DPD-RI sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (2) dan Pasal 23
ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amanat
konstitusi tersebut, diperkuat dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2)
dan Pasal 224 ayat (1) huruf d UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR,
DPR, DPD dan DPRD, bahwa DPD-RI mempunyai kewenangan
memberikan pertimbangan kepada DPR-RI atas RUU-APBN dan
RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
4

Kehadiran
DPD-RI
dalam
Rapat
Paripurna
DPR-RI
dimaksudkan agar makin memberikan ruang politik kepada daerah
untuk ikut berperan dalam penetapan kebijakan nasional, melalui
para wakil rakyat dan para wakil daerah. Oleh karena itu, dalam
rangka
Pengantar/Keterangan
Pemerintah
atas
RUU
tentang APBN 2011 serta Nota Keuangan dan Dokumen
Pendukungnya,
akan
mencakup
elaborasi
tentang
pembangunan daerah, sebagaimana surat yang telah kami
sampaikan kepada Saudara Presiden beberapa hari yang lalu.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para hadirin yang berbahagia.
Masa Persidangan I dibuka pada hari ini, 16 Agustus 2010
dan akan berlangsung sampai dengan 15 Oktober 2010, meliputi 41
hari kerja atau 61 hari kalender. Pada Masa Sidang ini Dewan akan
tetap melaksanakan tiga (3) fungsi utama Dewan, yaitu Fungsi
Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.
Dalam melaksanakan fungsi legislasi, segenap anggota
Dewan menaruh perhatian karena banyaknya RUU yang harus
diselesaikan pada tahun ini. Ada 70 (tujuh puluh) RUU yang
menjadi prioritas sesuai Program legislasi Nasional. Dari segi
jumlah, memang relatif besar, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan
5

tugas-tugas kedewanan lainnya. Namun demikian, karena besarnya
harapan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memasukkan
berbagai rancangan undang-undang dalam Prioritas tahun 2010,
maka Dewan sepakat untuk mengakomodirnya dalam program
legislasi tahun ini. Masalah penanganan RUU juga telah dibahas di
dalam pertemuan konsultasi antara DPR dengan Presiden beberapa
waktu yang lalu, untuk bersama-sama mencari solusi terhadap
kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi ini.
Dari 70 (tujuh puluh) RUU yang ditetapkan, 36 (tiga puluh
enam) RUU berasal dari inisiatif DPR dan 34 (tiga puluh empat) dari
Pemerintah.
Berbagai
strategi
telah
diterapkan
untuk
memaksimalkan target legislasi, yaitu melalui kerjasama dengan
akademisi, perguruan tinggi dan lembaga sosial kemasyarakatan;
penambahan tenaga fungsional dan tenaga ahli; serta penataan
ulang hari-hari legislasi dalam rapat-rapat DPR.
Sampai dengan akhir Masa Persidangan IV yang lalu, telah
disetujui dan disahkan 6 (enam) RUU dan 1 (satu) RUU ditolak,
yaitu RUU tentang Penetapan PERPPU No. 4 tahun 2009 tentang
perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi UU.
Pada Masa Sidang ini 17 (tujuh belas) RUU telah siap dibahas
bersama Pemerintah, baik RUU dari DPR maupun RUU dari
Pemerintah. Di samping itu, sebanyak 3 (tiga) RUU di Bidang
6

Ekonomi, telah disepakati oleh Presiden dan DPR untuk segera
diproses sebagai tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket DPR-RI,
yaitu RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan, RUU tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU tentang perubahan
atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2009.
Dewan juga akan segera menyiapkan Paket RUU Perubahan
UU Bidang Politik, antara lain RUU perubahan atas UU No. 27 tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, RUU perubahan atas UU
No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dan RUU
perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2010, sekurang-
kurangnya 50% dari 70 (tujuh puluh) RUU yang menjadi Prioritas
tahun ini, dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,
sedangkan
sisanya
minimal
sudah
diselesaikan
Naskah
Akademiknya serta draft RUU-nya untuk diproses lebih lanjut.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,

Hadirin yang berbahagia.
Pelaksanaan fungsi anggaran melalui pembahasan RUU-APBN
tahun 2011, sesuai Pasal 15 ayat (4) UU No. 17 tahun 2003
7

tentang Keuangan Negara, diatur bahwa selambat-lambatnya dua
(2) bulan sebelum UU dilaksanakan, RUU-APBN sudah harus
disetujui menjadi UU. Dengan demikian, sebelum penutupan Masa
Sidang I atau pada bulan Oktober, RUU ini sudah disahkan menjadi
UU.
Rancangan APBN tahun 2011 sudah mulai dibahas pada
bulan Mei 2010, dimulai dengan penyampaian Pokok-Pokok
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2011 meliputi Kerangka
Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kebijakan Umum
dan Prioritas Anggaran RAPBN 2011. Proses ini dilanjutkan dengan
penyampaian pandangan fraksi-fraksi dan pembahasan di komisi-
komisi. Untuk kegiatan ini, Badan Anggaran DPR-RI telah
membentuk 4 (empat) Panitia Kerja (Panja), yaitu [1] Panja Asumsi
Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, [2]
Panja RKP dan Prioritas Anggaran, [3] Panja Kebijakan Belanja
Pemerintah Pusat, dan [4] Panja Kebijakan Transfer ke Daerah.
Melalui rapat-rapat dengan Pemerintah dan Bank Indonesia,
telah disepakati bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah untuk
tahun 2011 adalah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang
Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola Dan Sinergi
Pusat-Daerah.
8

Hasil bahasan telah menyepakati 11 (sebelas) prioritas
nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu; [1] reformasi birokrasi
dan tata kelola; [2] pendidikan; [3] kesehatan; [4] penanggulangan
kemiskinan; [5] ketahahan pangan; [6] infrastruktur; [7] iklim
investasi dan iklim usaha; [8] energi; [9] lingkungan hidup dan
pengelolaan bencana; [10] daerah tertinggal, terdepan, terluar dan
pasca konflik; [11] kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.
Sedangkan 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu [1] Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan; [2] Bidang Perekonomian; dan [3] Bidang
Kesejahteraan Rakyat.
Selain menentukan prioritas-prioritas tersebut, Dewan dan
Pemerintah dalam Pembicaraan Pendahuluan tersebut telah
menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan
Fiskal Tahun 2011, dengan beberapa asumsi dasar sebagai
pedoman dalam penyusunan APBN tahun 2011, antara lain:
pertumbuhan ekonomi 6,1%-6,4%, Inflasi 4,9%-5,3%, nilai tukar
Rupiah 9.100,- – 9.400,- per dolar Amerika Serikat, tingkat suku
bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan 6,2%-6,5%, Produksi
minyak bumi (lifting) sebesar 960.000-975.000 barel per hari, dan
Harga patokan minyak bumi Indonesia 75,0-90,0 dolar Amerika
Serikat per barel.
9

Adapun sasaran utama pembangunan tahun 2011 adalah (1)
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (pro-growth), (2)
menciptakan dan memperluas lapangan kerja baru (pro-job), dan
(3)
memperbaiki
kesejahteraan
rakyat
melalui
program
perlindungan rakyat miskin (pro-poor).
Dari 11 (sebelas) prioritas utama dan 3 (tiga) prioritas
tambahan tersebut, ada beberapa hal yang mendapatkan perhatian
Dewan, antara lain:
Bidang Pendidikan.
Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan
akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien
menuju kesejahteraan rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti,
karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan.
Prioritas berikutnya adalah:
Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Program perlindungan rakyat miskin, harus menjadi sasaran
utama, tidak hanya untuk tahun 2011 tetapi harus berkelanjutan
dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sebagai gambaran, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik
jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 berjumlah 49,5 juta
orang; pada tahun 2008 berjumlah 35 juta orang; dan pada akhir
10

Maret 2010 berjumlah kurang lebih 31,2 juta orang. Memang
terdapat penurunan dari segi jumlah penduduk miskin, namun
jumlah tersebut masih cukup besar dan memerlukan perhatian kita
semua.
Menurut data BPS Maret 2009, kemiskinan di beberapa
provinsi masih cukup besar, seperti: Papua (37,5%), Papua Barat
(35,7%), Maluku (28,2%), Gorontalo (25,0%), Nusa Tenggara
Timur (23,3%), Nusa Tenggara Barat (22,8%), Nanggroe Aceh
Darussalam (21,8%), Lampung (20,2%), Sulawesi Tengah
(19,0%), Sulawesi Tenggara (18,9%), dan Bengkulu (18,6%).
Dewan berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di
beberapa daerah tersebut bersifat struktural sehingga tidak dapat
diatasi hanya dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang
bersifat parsial. Upaya pengurangan kemiskinan di beberapa
daerah perlu dicarikan jalan keluar, mulai dari pemahaman
terhadap akar masalah kemiskinan sampai dengan pemberdayaan
masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu melakukan
sinkronisasi
berbagai
kebijakan,
program,
dan
kegiatan
pembangunan untuk mengatasi kemiskinan struktural di daerah
tersebut.

11

Prioritas kerja Pemerintah 2011 lainnya adalah:
Bidang Pengembangan Energi
Pengembangan energi diarahkan untuk mencapai bauran
energi yang dapat menjamin kelangsungan pasokan energi di
seluruh wilayah Indonesia, dan penggunaan energi baru dan
terbarukan. Dewan telah melakukan pembahasan mengenai arah
Kebijakan Energi Nasional, baik energi Migas, batu bara, bahan
bakar nabati, panas bumi (geo-thermal), tenaga laut, surya (solar
cell), dan energi nuklir.
Prioritas lain yang tidak kalah penting adalah:
Bidang Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
yang Kondusif
Dalam beberapa tahun terakhir, iklim investasi di Indonesia
sudah mulai membaik. Dalam kaitan penciptaan iklim investasi ini,
Dewan senantiasa mengawasi langkah-langkah Pemerintah untuk
terus melakukan perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan
prosedur dan reformasi perpajakan. Salah satu indikator
pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah semakin bertambahnya
investasi langsung. Dalam kaitan dengan proyeksi pertumbuhan
ekonomi kedepan, Pemerintah harus dapat menangkap dinamika
ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi di atas 6% seyogyanya
12

optimis tercapai, apabila Pemerintah terus bekerja keras dan
melakukan evaluasi atas berbagai kebijakan ekonomi. Pertumbuhan
ini sangat diharapkan mampu melakukan penyerapan tenaga kerja
yang sekarang ini belum maksimal.
Dewan juga senantiasa mengingatkan Pemerintah untuk
menjaga momentum pertumbuhan, mempertahankan stabilitas
ekonomi-makro, dan stabilitas moneter. Dewan menilai kebijakan
moneter yang diterapkan melalui instrumen suku bunga perbankan
masih efektif menjaga inflasi yang relatif rendah. Tetapi Bank
Indonesia juga perlu mendinamisasi suku bunga perbankan agar
dapat menggerakkan sektor riil, termasuk mengendalikan suku
bunga yang diterapkan oleh perbankan nasional di dalam
memberikan fasilitas pinjaman.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia.
Sesuai arah kebijakan fiskal 2011, maka kebijakan
penerimaan negara lebih difokuskan kepada upaya menggali
potensi perpajakan (ekstensifikasi dan intensifikasi) dengan tidak
menambah beban terhadap objek pajak yang sama (double
taxing); peningkatan kualitas pemeriksaan dan penyelidikan pajak;
13

penyempurnaan mekanisme keberatan dan banding; serta
pemberian insentif fiskal dalam bentuk pajak ditanggung
pemerintah. Kita sangat menaruh perhatian dengan masalah ini
karena adanya mafia kasus perpajakan yang sangat menyentuh
rasa keadilan masyarakat, sebagaimana kasus yang sedang dalam
proses pengadilan.
Sedangkan kebijakan fiskal dalam hal belanja negara pada
RAPBN tahun 2011, khususnya belanja modal, hendaknya fokus
pada peningkatan kualitas infrastruktur, penambahan sarana dan
prasarana seperti pelabuhan, bandara, listrik, air minum,
telekomunikasi, transportasi umum, dan lain-lain. Dewan mendesak
Pemerintah agar terus menambah alokasi anggaran belanja modal
dalam APBN, disamping memberikan peran kepada BUMN
infrastruktur untuk meningkatkan investasi, dalam rangka
mengurangi ketergantungan terhadap APBN.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia.

Dalam rangka elaborasi tentang pembangunan daerah,
ijinkan kami memberikan catatan penting sebagai berikut;
14

Pertama, terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Prinsip dalam Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, harus mendasarkan pada 3 (tiga)
aspek, yaitu [1] desentralisasi yang mencakup transfer sejumlah
kewenangan Pusat kepada Daerah, dimana daerah memiliki otoritas
penuh dalam pengambilan keputusan di wilayahnya; [2]
dekonsentrasi atau perlimpahan pembuatan keputusan dalam
beberapa bidang oleh Pusat kepada Daerah; dan [3] tugas
pembantuan
(medebewind),
dimana
tugas-tugas
Pusat
diselenggarakan oleh Unit Pusat yang mempunyai wilayah kerja di
berbagai propinsi.
Agenda politik desentralisasi dan otonomi daerah akan
berlangsung baik, jika dilakukan upaya sinkronisasi arah
pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap tahunnya.
Desentralisasi seharusnya memberi ruang yang lebar bagi Pusat
dan Daerah untuk mempertimbangkan segala potensi yang ada di
daerah. Salah satu hal penting dan mendasar adalah,
penyelenggaraan desentralisasi harus melibatkan secara aktif dan
peran yang jelas dari masing-masing unsur Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, DPR DPD, maupun DPRD. Hal ini dilakukan
untuk mendorong tumbuhnya kreativitas lokal dalam mencari solusi
dan menjaga konsistensi pembangunan daerah.
15

Kedua, pelaksanaan Pemilukada langsung. Pemilukada
langsung merupakan sejarah baru dalam era otonomi daerah.
Pelaksanaan Pemilukada langsung tidak hanya berkaitan dengan
upaya peningkatan kualitas demokratisasi di tingkat lokal,
melainkan juga dalam rangka penguatan agenda desentralisasi,
sehingga tercipta suatu tata pemerintahan lokal yang lebih berpihak
kepada keadilan, pelayanan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam
pelaksanaan Pemilukada langsung yang seharusnya menjadi
wahana perwujudan demokrasi di daerah, seringkali menimbulkan
konflik yang berujung kekerasan. Kondisi ini antara lain disebabkan
pelaksanaan Pemilukada yang belum mencerminkan keadilan dan
juga ketidaksiapan para calon untuk berkompetisi secara sehat.
Sikap kenegarawanan perlu ditunjukkan oleh para calon dalam
berkompetisi, baik dalam menyikapi kemenangan maupun
kekalahan Pemilukada langsung.
Penyelesaian konflik Pemilukada langsung harus dilakukan
melalui jalur hukum. Banyaknya sengketa Pemilukada langsung
yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa
Pemilukada langsung masih banyak bermasalah. Untuk itu, Dewan
meminta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilukada
langsung hendaknya mematuhi berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
16

Ketiga, maraknya usulan pemekaran daerah harus
dicermati dengan baik supaya tidak berpotensi menjadi ancaman
terhadap perwujudan cita-cita nasional, karena pemekaran daerah
belum identik dengan upaya akselerasi penciptaan kesejahteraan
masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir ini, telah dibentuk 205 daerah
otonom baru yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34
kota. Aspirasi untuk pemekaran wilayah dilindungi oleh Undang-
Undang. Pemekaran wilayah perlu dilakukan secara metodis dan
sistematis dengan berbagai ukuran yang mengakomodir berbagai
kepentingan, dan yang paling utama penyelesaian grand design
pemekaran wilayah secara nasional jangka panjang, sebagai acuan
penataan daerah di Indonesia.
Dewan tetap akan mencermati usulan pemekaran daerah
secara hati-hati dan sangat selektif, melalui pengkajian yang benar-
benar memperhitungkan faktor geografi, demografi, potensi
daerah, kemampuan ekonomi, serta mensyaratkan peningkatan
kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Satu hal yang perlu
diperhatikan,
pemekaran
daerah
baru
jangan
sampai
menimbulkan kantong-kantong kemiskinan baru dan bahkan
memunculkan permasalahan baru bagi utuhnya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Keempat, terkait dengan kebijakan penentuan Dana
Transfer Daerah. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
17

Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah, telah menjadi jantung penyelenggaraan otonomi
daerah di Indonesia, yang di dalamnya terdapat pembagian urusan
antara
Pusat
dan
Daerah;
pengaturan
pendanaan
bagi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan atribusi pendanaan
berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),
Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan. Namun
demikian, implementasi penyelenggaraan otonomi daerah belum
diperjelas dengan aturan-aturan pelaksanaan yang ada, dan
dirasakan penyelenggaraan dalam beberapa sektor masih
sentralistis.
Untuk itu, perlu diatur langkah-langkah untuk dapat
meningkatkan
efektifitas
kebijakan
desentralisasi
melalui
mekanisme penganggaran, terutama dana transfer daerah.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para hadirin yang berbahagia.

Di bidang pembangunan sosial, upaya pengentasan
kemiskinan dan
kelaparan, penyediaan pendidikan
dasar,
pencapaian
kesetaraan
jender,
pemberdayaan
perempuan,
pengurangan tingkat kematian anak, perbaikan tingkat kesehatan
18

ibu, perang melawan beberapa penyakit menular seperti HIV/AIDS,
malaria dan penyakit, serta pengembangan kemitraan global untuk
pembangunan, yang merupakan 8 (delapan) butir sasaran Tujuan
Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals
(MDGs), merupakan fokus prioritas yang perlu kita pecahkan
bersama.
Pemerintah negara-negara di dunia sudah memupuk
kesadaran akan pentingnya mencapai kedelapan target tersebut
sebagai
bentuk
komitmen
bersama
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dunia. Kesulitan masih ditemui dalam
mencapai sasaran di beberapa bidang, antara lain masih tingginya
angka kematian ibu melahirkan, sulitnya menanggulangi laju
penularan HIV/AIDS dan penyakit menular, makin meningkatnya
laju deforestasi kerusakan hutan yang terkait dengan upaya
pelestarian lingkungan, rendahnya tingkat pemenuhan air minum
dan sanitasi, serta masih rendahnya peran serta masyarakat.
Pencapaian MDGs seringkali disalahartikan sebagai program
eksekutif. Padahal, itu adalah komitmen seluruh unsur elemen
bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dalam
kaitan ini, pada akhir bulan Juli 2010, DPR-RI telah menerima
kunjungan officer dari Inter-Parliamentary Union (IPU), dalam
rangka pelaksanaan IPU Analytical Study of the Effectiveness of
Parliamentary Mechanism on the MDGs. DPR-RI dan Parlemen India
19

dipilih oleh IPU mewakili kawasan Asia, karena dinilai giat dalam hal
mendorong pencapaian MDGs. Untuk itu, Dewan telah membentuk
Panitia Kerja MDGs di BKSAP, yang bertujuan meningkatkan
kesadaran dan komitmen anggota parlemen terhadap MDGs serta
mendorong pemerintah terhadap percepatan program pencapaian
MDGs tahun 2015.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.
Para pendiri bangsa telah menghendaki berdirinya sebuah
negara yang berdasar atas hukum. Semangat tersebut selanjutnya
dieksplisitkan di dalam Perubahan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah
negara hukum, negara yang menegakkan supremasi hukum untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak ada kekuasaan yang
tidak dipertanggungjawabkan. Setiap negara yang menganut
paham negara hukum, akan senantiasa menerapkan tiga prinsip
dasar, yaitu: supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di
hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum
dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process
of law).
20

Konsekuensi ketentuan itu adalah bahwa setiap sikap,
kebijakan, dan perilaku alat negara dan warga negara harus
berdasarkan dan sesuai dengan hukum, sekaligus dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi
kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun oleh
warga negara. Pelaksanaan paham negara hukum secara materiil
diharapkan akan mendukung dan mempercepat terwujudnya
kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Namun demikian, Dewan merasa prihatin, karena sampai
dengan 65 (enam puluh lima) tahun Kemerdekaan Indonesia,
hukum belum benar-benar bisa tegak dan belum bisa menjadi
panglima. Masih terdapat banyak permasalahan hukum yang
mengundang
keprihatinan
dan
mencederai
rasa
keadilan
masyarakat. Pada proses penegakan hukum, aparat penegak
hukum harus bertindak demi penegakan hukum, dan tidak boleh
tunduk pada siapapun. Demikian juga, masyarakat harus diberikan
pendidikan dasar dalam penegakan supremasi hukum.
Permasalahan korupsi masih perlu mendapat sorotan.
Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, namun telah menjalar
ke daerah-daerah. Perilaku pejabat negara dan birokrat yang
menyalahgunakan wewenangnya, apalagi dilakukan oleh aparat
penegak hukum, akan sangat menyakiti rasa keadilan masyarakat.
Sehubungan dengan itu, salah satu tugas yang akan dilaksanakan
21

oleh Dewan pada Masa Sidang ini adalah melakukan seleksi
terhadap Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meskipun tidak terlibat pada proses seleksi calon pada tingkat
panitia seleksi, pada saatnya nanti, Dewan melalui alat kelengkapan
yang ditunjuk, akan berusaha seoptimal mungkin menyeleksi para
calon yang diajukan oleh Presiden. Kita perlu mendapatkan figur
pimpinan KPK terbaik, kredibel, berani dan profesional, serta
mampu menjalankan tugasnya dalam rangka pemberantasan
korupsi di Indonesia.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.
Perubahan UUD 1945 salah satunya bertujuan untuk
memaksimalkan berjalannya mekanisme checks and balances antar
lembaga negara yaitu antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Dalam konteks ini, kita perlu menyadari bahwa masih banyak
pelaksanaan fungsi-fungsi DPR di satu sisi, dan pelaksanaan
program pembangunan oleh Pemerintah di sisi lain, masih perlu
terus ditingkatkan. Keprihatinan masyarakat terhadap kebijakan
Pemerintah selama ini, dan belum maksimalnya pelaksanaan
fungsi-fungsi DPR, terutama fungsi legislasi, menjadi bahan
22

introspeksi yang berguna bagi perbaikan kinerja masing-masing
lembaga negara pada tahun-tahun mendatang.
Kita memiliki tanggungjawab bersama, tidak hanya bersifat
menata dan membangun kembali demokrasi, tetapi lebih dari itu,
kita semua harus berjuang mengarahkan pelaksanaan tugas
konstitusional pada perwujudan stabilitas nasional yang kondusif
dan pertumbuhan ekonomi yang mampu memperkuat pondasi
perekonomian nasional.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.
Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan
serta berbagai permasalahan yang menjadi perhatian Dewan dalam
Masa Sidang I ini. Sehubungan dengan Bulan Suci Ramadhan tahun
1431 H, Pimpinan Dewan mengucapkan Selamat menunaikan
ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankannya.
Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan mampu
memupuk dan meningkatkan ibadah dan taqwa kita kepada Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pimpinan Dewan mengharapkan,
pelaksanaan ibadah puasa tidak akan mengurangi kinerja dan
kualitas kerja kita.
23

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.
Selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu
mendengarkan
Pidato
Presiden
RI
dalam
rangka
Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN
Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangan serta Dokumen
Pendukung.
Kepada saudara presiden kami persilahkan:

PIDATO PRESIDEN RI

PEMBAWA ACARA:

Penyerahan RUU APBN Tahun 2011 dan Nota Keuangan
be serta Dokumen Pendukung dari Presiden RI Kepada Ketua
DPR-RI, dan dilanjutkan penyerahan dari Ketua DPR-RI
ke pada Ketua DPD-RI.

Demikianlah, telah kita ikuti bersama Pidato Presiden RI
dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang
APBN Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya. Atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat, kami menyampaikan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden RI.
24

Selanjutnya, kami minta kesediaan saudara H. M. Busro,
Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar, untuk membacakan doa.
Kepada saudara H. M. Busro, kami persilahkan.

Doa oleh Anggota Dewan

Terimakasih kami sampaikan kepada saudara H. M. Busro,
yang telah memimpin doa.
Dengan telah selesainya Pidato Presiden RI dan pembacaan
doa, maka telah selesailah seluruh acara Rapat Paripurna Dewan
siang hari ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada
Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Para Menteri Kabinet
Indonesia Bersatu II, Pimpinan DPD-RI, Para Anggota DPR, para
Anggota DPD dan hadirin semua, yang telah memberikan perhatian
dan dukungan, sehingga memungkinkan Rapat Paripurna DPR
siang hari ini berjalan dengan tertib dan lancar.
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahrobilalamin, kami
menutup Rapat Paripurna siang hingga sore hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

PEMBAWA ACARA:

Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan
25
Indonesia Raya.

PEMBAWA ACARA:

Presiden dan Wakil Presiden dengan didampingi Pimpi nan DPR-RI dan
Pimpinan DPD-RI berkenan meninggalkan ruang Rapat Paripurna.

Jakarta, 16 Agustus 2010
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,


Dr. H. MARZUKI ALIE

26

Leave a Reply