Pidato Presiden Tentang RUU RAPBN 2013

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA PENYAMPAIAN KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN
ANGGARAN 2013
BESERTA NOTA KEUANGANNYA
DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 16 Agustus 2012

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-
lembaga Negara,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Mengawali pidato ini, saya mengajak hadirin sekalian, untuk sekali lagi, memanjatkan
puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat
dan karunia-Nya, pada malam ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya
Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian
kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Kita juga bersyukur, di bulan Ramadhan yang mulia ini, kita dapat melanjutkan sidang
Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, dengan agenda pokok penyampaian
Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2013 beserta Nota
Keuangannya.

Agenda sidang malam ini memiliki makna penting dan sangat strategis, bagi
kesinambungan proses pembangunan nasional yang akan kita rencanakan di tahun
2013 mendatang. Sesuai dengan amanat konstitusi, RAPBN Tahun Anggaran 2013
beserta Nota Keuangannya merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara, yang
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, RAPBN Tahun 2013 kita susun dengan berpedoman pada Kerangka Ekonomi

Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2013, yang telah dibahas bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada
forum Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 beberapa waktu yang lalu.

Penyusunan RAPBN Tahun 2013 juga kita lakukan dengan mempertimbangkan secara
cermat arah perkembangan kondisi ekonomi, baik domestik maupun global, dan
sekaligus memperhatikan upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka
menengah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Selain itu, penyusunan RAPBN tahun 2013 juga
kita lakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat DPR-RI serta pertimbangan
DPD-RI, yang telah disampaikan dalam Forum Pembicaraan Pendahuluan belum lama
ini.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Sebelum saya menyampaikan pokok-pokok substansi Rancangan APBN Tahun
Anggaran 2013, ijinkan saya untuk menyampaikan secara singkat perkembangan
situasi dan kondisi ekonomi, baik global maupun domestik di tahun 2012, dan
prospeknya pada tahun 2013. Perkembangan kondisi ekonomi itu, melatar-belakangi
penyusunan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan berbagai
besaran dalam RAPBN 2013.

Sebagaimana saya kemukakan dalam pidato kenegaraan tadi pagi, perkembangan
ekonomi global dalam dua tahun terakhir ini diwarnai oleh ketidakpastian yang makin
meningkat. Selagi pemulihan dari krisis dan resesi global yang terjadi pada tahun 2008
belum sepenuhnya tuntas, sejak tahun lalu, dunia kembali dilanda ancaman krisis
ekonomi dan keuangan baru. Kondisi itu terutama dipicu oleh berlarut-larutnya proses
penyelesaian krisis keuangan di Eropa, yang kemudian menyebarkan dampak negatif
kepada negara-negara lain.

Kondisi keuangan dunia yang tidak sehat menjadi makin rumit karena dua
perkembangan penting lain, yaitu: melonjaknya harga pangan dunia akhir-akhir ini, dan
berlanjutnya volatilitas harga minyak bumi. Perubahan iklim yang sedang terjadi, telah
menimbulkan kekeringan di sejumlah kawasan dan banjir di kawasan lain. Bencana ini
telah mengakibatkan penurunan produksi sejumlah komoditi pangan penting, yang
diikuti dengan kenaikan harganya. Sementara itu, harga minyak mentah dunia yang
dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan geopolitik, terus menunjukkan fluktuasi yang
sangat tajam, sehingga mengganggu stabilitas ekonomi dan menimbulkan sentimen
negatif di banyak negara.

Saudara-saudara,
Seperti kita ketahui bersama, krisis ekonomi global yang saat ini terjadi, bermula dari
krisis utang pemerintah di sejumlah negara Eropa. Karena penanganan yang tidak
tuntas, sekarang Eropa mengalami krisis keuangan dan ekonomi. Menurut perkiraan
dasar (baseline), perekonomian Eropa pada tahun 2012 ini akan mengalami kontraksi
sebesar 0,3 persen. Dampak dari krisis Eropa ikut menyebabkan pertumbuhan ekonomi
negara dan kawasan lainnya mengalami perlambatan.

Perlambatan ekonomi, juga dirasakan oleh negara-negara berkembang di kawasan
Asia, khususnya negara-negara yang ekspornya memiliki peranan besar dalam
perekonomian. Ekonomi Cina dan India yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi
di kawasan Asia, akan melambat. Pada tahun ini, ekonomi Cina diperkirakan akan
tumbuh maksimal 8,0 persen jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun-tahun
sebelumnya yang mencapai belasan persen. Sedangkan India diperkirakan tumbuh
sekitar 6,1 persen. Sementara itu, Amerika Serikat akan terpasung pada pertumbuhan
ekonomi yang sangat rendah. Sedangkan, Jepang yang tahun lalu dilanda bencana
hebat, tahun 2012 ini diperkirakan mengalami stagnasi.

Dengan berbagai perkembangan yang saya kemukakan tadi, perkiraan pertumbuhan
ekonomi dunia tahun 2012 direvisi dari proyeksi sebelumnya 4 persen menjadi 3,5
persen, dengan risiko ke bawah (downward risk) yang makin menguat. Pertumbuhan
volume perdagangan dunia juga direvisi ke bawah dari perkiraan sebelumnya 4 persen
menjadi 3,8 persen.

Tahun 2013 mendatang juga masih akan dibayang-bayangi ketidakpastian. Untuk
pertumbuhan ekonomi dunia proyeksinya diturunkan dari 4,1 persen menjadi 3,9
persen. Demikian pula, pertumbuhan volume perdagangan dunia direvisi ke bawah dari
perkiraan sebelumnya 5,6 persen menjadi hanya 5,1 persen.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Ketidakpastian perkembangan ekonomi dan keuangan global dapat mempengaruhi
perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional kita, baik langsung maupun tidak
langsung. Oleh karena itu, perkembangan kondisi ekonomi global hari demi hari harus
terus kita ikuti dan waspadai. Pemantauan secara intensif dan kewaspadaan kita
perlukan, agar kita dapat mengambil langkah-langkah kebijakan antisipasi yang cepat,
tepat dan terukur.

Di tengah situasi perkembangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kita patut
bersyukur perekonomian nasional kita masih dapat menunjukkan kinerja yang cukup
baik. Alhamdullillah, pada tahun 2011 lalu—di saat beberapa negara lain mengalami
perlambatan atau bahkan pertumbuhan negatif—kita masih dapat meraih pertumbuhan
ekonomi sebesar 6,5 persen. Kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar itu terutama
karena ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat.

Kinerja ekonomi nasional yang baik itu, insya Allah dapat kita pertahankan pada tahun
2012. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I mencapai 6,3 persen, dan pada triwulan II
bahkan sedikit meningkat mencapai 6,4 persen. Ekspor memang melambat akhir -akhir
ini, tetapi ternyata diimbangi oleh pengeluaran konsumsi dan investasi yang kuat. Daya
beli masyarakat Indonesia, dengan kelompok kelas menengahnya yang semakin besar,
terus meningkat, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan konsumsi domestik.
Sementara itu, investasi juga terus meningkat sejalan dengan naiknya peringkat utang
Indonesia menjadi investment grade. Dalam Semester I 2012, investasi tumbuh dua

digit sebesar 11,2 persen. Kita perkirakan, pertumbuhan ekonomi tahun 2012, insya
Allah dapat dipertahankan pada kisaran 6,3 persen hingga 6,5 persen.

Sementara itu, laju inflasi hingga Juli 2012 (yoy) dapat kita kendalikan pada 4,56
persen, lebih rendah dari tingkat inflasi periode yang sama tahun 2011 (yoy) sebesar
4,61 persen. Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat, Pemerintah akan senantiasa menempatkan pengendalian inflasi
ini sebagai prioritas dalam pengelolaan kebijakan ekonomi makro. Karena itu,
koordinasi dan sinergi yang solid antara Pemerintah dengan Bank Indonesia yang
selama ini telah berjalan baik di tingkat pusat dalam mengendalikan inflasi, akan terus
kita mantapkan dan bahkan sekarang diperluas hingga ke seluruh daerah. Dengan
langkah-langkah itu, inflasi hingga akhir tahun 2012 dapat dijaga tidak lebih dari 4,8
persen.

Di sisi lain, sentimen negatif yang bersumber dari ketidakpastian perkembangan
perekonomian dunia, telah mendorong rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat.
Sampai dengan bulan Juli 2012, rata-rata nilai tukar rupiah tercatat mencapai Rp9.241
per dolar Amerika, atau melemah sekitar 6,04 persen, bila dibandingkan dengan
posisinya pada periode yang sama tahun 2011 rata-rata sebesar Rp 8.715 per dolar
Amerika. Kondisi serupa juga dialami oleh negara-negara lain. Penguatan dolar
Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang, nampaknya merupakan gejala global.

Dalam kondisi ketidakpastian global, cadangan devisa nasional memegang peranan
penting. Posisi cadangan devisa kita tetap kuat, yaitu mencapai sekitar US$ 106,56
miliar pada akhir Juli 2012. Jumlah ini setara dengan 5,8 bulan impor plus pembayaran
utang luar negeri.

Di sektor moneter, tingkat suku bunga acuan BI rate tetap dapat dikelola dengan baik
oleh Bank Indonesia, untuk menjaga kepercayaan para pelaku pasar terhadap
perekonomian di dalam negeri, mendorong pertumbuhan, dan menjaga inflasi.
Berdasarkan situasi yang berkembang, sejak Februari 2012, BI rate telah menurun 25
basis point, dari 6 persen menjadi 5,75 persen.

Saudara-saudara,
Untuk mendorong perkembangan perekonomian domestik, dukungan pembiayaan
perbankan juga terus meningkat. Sampai dengan bulan Juni 2012, penyaluran kredit
perbankan tercatat Rp 2.480 triliun, atau tumbuh sekitar 25,7 persen, jika dibandingkan
dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dukungan kredit perbankan itupun tetap
diupayakan dalam koridor kesehatan perbankan yang terjaga dengan baik. Saat ini,
kondisi perbankan kita cukup mantap, dengan rasio rata-rata kecukupan modal bank
umum hingga Juni 2012 mencapai 17,5 persen, dan terjaganya rasio kredit bermasalah
(non performing loan) pada level yang aman.

Selain itu, untuk mengantisipasi dampak negatif dari memburuknya situasi ekonomi dan
keuangan global, Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah pengamanan dan
mitigasi krisis:

Pertama, Perubahan APBN 2012 kita laksanakan untuk mengantisipasi dampak
perlambatan ekonomi global dan gejolak harga minyak dunia, pada kondisi fiskal dan
perekonomian kita. Melalui APBN-P 2012, kita sediakan anggaran stimulus fiskal
dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk tambahan belanja
infrastruktur. Kita juga sediakan tambahan anggaran subsidi energi untuk
mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia.

Kedua, kita lakukan percepatan dan perbaikan penyerapan belanja, terutama belanja
barang dan modal agar memberikan dampak yang lebih besar bagi kegiatan ekonomi.
Sebuah satuan tugas khusus telah dibentuk untuk mengawal proses ini.

Ketiga, koordinasi dan kewaspadaan bersama antara Pemerintah dengan otoritas
moneter kita tingkatkan, untuk menghadapi berbagai tekanan yang mungkin muncul
akibat krisis. Untuk ini, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia,
serta Lembaga Penjamin Simpanan telah menyiapkan Sistem Protokol Manajemen
Krisis untuk menghadapi krisis di sektor keuangan dan tekanan terhadap keuangan
negara, melalui pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan.

Keempat, Pemerintah bersama Bank Indonesia juga telah mempersiapkan strategi
stabilisasi pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Kelima, Pemerintah juga telah mempersiapkan fasilitas kedaruratan (contingency
facility) secara bilateral dan multilateral, yang sewaktu-waktu siap dipakai untuk
mengamankan kondisi pasar domestik apabila diperlukan.

Dengan langkah-langkah ini, disertai pengalaman kita dalam mengatasi krisis pada
tahun 2008 lalu, insya Allah kita akan dapat mengamankan ekonomi nasional dari
gejolak ekonomi dan keuangan global.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Faktor eksternal lainnya yang perlu kita cermati dan waspadai adalah perkembangan
harga minyak mentah. Hal itu karena perkembangan harga minyak di pasar
Internasional sangat mempengaruhi perekonomian dan kondisi APBN kita. Dalam
beberapa bulan terakhir ini, harga minyak penuh dengan gejolak ketidakpastian. Pada
bulan Maret 2012 yang lalu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sempat melambung
menyentuh angka rata-rata US$128 per barel. Namun, sejak bulan April 2012, harga
ICP terus menurun hingga pada kisaran US$99 per barel pada bulan Juni 2012.
Meskipun cenderung menurun, harga minyak dunia saat ini relatif masih tinggi, dan
tetap berpotensi memberikan beban yang cukup berat bagi APBN kita.

Berdasarkan perkiraan perkembangan ekonomi global dan domestik sebagaimana saya
kemukakan tadi, maka sasaran dan asumsi ekonomi makro yang kita jadikan sebagai
dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013, sekaligus
sebagai basis perhitungan berbagai besaran RAPBN tahun 2013 adalah sebagai
berikut: pertumbuhan ekonomi 6,8 persen; laju inflasi 4,9 persen; suku bunga Surat

Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5 persen; nilai tukar rupiah Rp9.300 per USD;
harga minyak USD100 per barel; dan lifting minyak 900 ribu barel per hari.

Selain keenam asumsi ekonomi makro tadi, mulai RAPBN tahun 2013, Pemerintah juga
akan menggunakan lifting gas, sebagai salah satu basis perhitungan penerimaan
negara yang berasal dari sumber daya alam selain minyak mentah. Lifting gas pada
tahun 2013 mendatang kita asumsikan berada pada kisaran 1,36 juta barel setara
minyak per hari.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
RAPBN Tahun 2013, sebagai instrumen kebijakan fiskal harus kita arahkan untuk
memecahkan masalah dan menjawab isu-isu strategis yang akan kita hadapi ke depan,
utamanya dalam mendekatkan tercapainya sasaran-sasaran RPJMN 2010 2014.
Dengan situasi perekonomian dunia yang melambat dan penuh ketidakpastian, RAPBN
2013 harus pula menampung langkah-langkah antisipatif untuk mengatasinya.

Berbagai target yang kita tetapkan, serta sasaran-sasaran utama dan prioritas dalam
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, kita tujukan untuk mewujudkan Indonesia
yang makin sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, sesuai visi RPJMN 2010-2014.

Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, terus kita jalankan dengan memperkuat
pelaksanaan empat pilar strategi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan
berwawasan lingkungan. Keempat pilar strategi itu adalah: pembangunan yang pro-
pertumbuhan (pro-growth), pro-lapangan pekerjaan (pro-job), pro-pengurangan
kemiskinan (pro-poor), serta pro-pengelolaan dan atau ramah lingkungan (pro-
environment). RKP 2013, kita jadikan pedoman dan acuan utama dalam penyusunan
RAPBN Tahun 2013.

Dalam RKP Tahun 2013, sebagai pelaksanaan tahun keempat dari RPJMN 2010-2014,
Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah sepakat untuk menetapkan tema
pembangunan nasional tahun 2013, yaitu: Memperkuat Perekonomian Domestik bagi
Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat. Tema pembangunan ini
menekankan pentingnya penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian
domestik, untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat.

Dengan tema itulah, Pemerintah bersama-sama dengan DPR, juga telah sepakat untuk
menetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas bidang. Kesebelas prioritas nasional
itu meliputi: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)
penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi
dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah
tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan
inovasi teknologi. Sementara itu, 3 prioritas bidang mencakup: (1) prioritas bidang
politik, hukum, dan keamanan, (2) prioritas bidang perekonomian, dan (3) prioritas
bidang kesejahteraan rakyat.

Saudara-saudara,
Berdasarkan tema RKP 2013 serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang
kita miliki, fokus dari kegiatan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas bidang lainnya akan
kita tekankan pada penanganan empat isu strategis. Keempat isu strategis itu adalah:

Pertama, peningkatan daya saing, melalui peningkatan iklim investasi dan usaha;
percepatan pembangunan infrastruktur; peningkatan pembangunan industri di berbagai
koridor ekonomi; dan penciptaan kesempatan kerja, khususnya tenaga kerja muda.
Langkah-langkah terobosan untuk itu, kita tuangkan dalam Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 2025. Dalam tahun 2013,
sasaran kita adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 5,8
persen 6,1 persen.

Kedua, peningkatan daya tahan ekonomi, antara lain melalui peningkatan ketahanan
pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, serta
peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi.

Ketiga, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan
pembangunan sumberdaya manusia dan percepatan pengurangan kemiskinan.
Langkah-langkah terobosan untuk sasaran ini kita tuangkan dalam Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) 2012-2025.
Sasaran kita untuk tahun 2013 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar
9,5-10,5 persen.

Keempat, pemantapan keamanan nasional dan stabilitas sosial politik melalui persiapan
Pemilu 2014, perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, serta percepatan
pembangunan Minimum Essential Force Tentara Nasional Indonesia.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Dengan memperhatikan besarnya tantangan yang kita hadapi, kebijakan fiskal dalam
tahun 2013 mendatang akan kita arahkan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
yang Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan Fiskal. Dengan arah kebijakan fiskal
itu, kita ingin menekankan pentingnya mendorong stimulus fiskal yang terukur, dalam
upaya memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap
menjaga APBN yang sehat dalam rangka mewujudkan kondisi fiskal yang
berkesinambungan. Keseimbangan antara kedua sasaran ini harus selalu melandasi
kebijakan fiskal kita sekarang dan di waktu-waktu mendatang.

Upaya untuk menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal, kita tempuh melalui dua
strategi pokok, yaitu mengendalikan defisit anggaran pada tingkat yang aman dan
menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang manageable. Sasaran ini kita
capai melalui upaya-upaya untuk mengembangkan secara optimal sumber-sumber
pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim dunia usaha; selalu menjaga disiplin
anggaran; dan dengan melaksanakan kebijakan pinjaman pemerintah yang prudent.
Sedangkan untuk mendorong peran APBN sebagai stimulus pembangunan, kita harus
terus meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi berbagai jenis

belanja yang kurang produktif; menghilangkan sumber-sumber kebocoran anggaran
yang masih ada; memperlancar penyerapan anggaran; dan meningkatkan secara
signifikan anggaran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan
memperluas lapangan kerja.

Melalui berbagai langkah itulah, kita harapkan APBN tahun 2013 dapat dikelola secara
efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga benar-benar dapat memberikan
kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.

Demikianlah prinsip-prinsip dasar kebijakan fiskal kita. Dengan langkah-langkah
kebijakan untuk mendukung sasaran-sasaran pembangunan dalam RKP 2013 seperti
yang saya kemukakan tadi, maka dalam RAPBN 2013, pendapatan negara
direncanakan mencapai Rp 1.507,7 triliun. Jumlah ini, merupakan kenaikan 11 persen
dari target pendapatan negara pada APBN-P 2012. Sementara itu, anggaran belanja
negara direncanakan mencapai Rp 1.657,9 triliun, naik 7,1 persen dari pagu belanja
negara pada APBN-P Tahun 2012. Dengan konfigurasi seperti itu, dalam RAPBN 2013
kita upayakan untuk mengendalikan defisit anggaran menjadi Rp150,2 triliun atau 1,6
persen dari PDB, turun dari defisit APBN-P 2012 sebesar 2,23 persen dari PDB.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Sekarang, ijinkan saya untuk menguraikan secara rinci pokok-pokok kebijakan dan
rencana pada sisi pendapatan negara. Dari anggaran pendapatan negara sebesar Rp
1.507,7 triliun, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp 1.178,9 triliun, naik
16 persen dari target APBN-P 2012. Dengan peningkatan yang cukup besar itu,
penerimaan perpajakan akan menyumbang hampir 80 persen dari total pendapatan
negara. Total penerimaan perpajakan sebesar itu, juga berarti bahwa rasio penerimaan
perpajakan terhadap PDB atau tax ratio mengalami peningkatan dari 11,9 persen di
tahun 2012 menjadi 12,7 persen di tahun 2013. Sekedar sebagai catatan, dalam
perhitungan besaran tax ratio, belum termasuk penerimaan pajak daerah dan
pendapatan yang berasal dari sumber daya alam, seperti yang selama ini digunakan
oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok organisasi kerjasama ekonomi
dan pembangunan (OECD). Apabila kita memasukkan unsur pajak daerah dan
penerimaan sumberdaya alam, maka tax ratio kita dalam kurun waktu empat tahun
terakhir sesungguhnya telah meningkat dari 14,1 persen pada tahun 2009 menjadi 15,8
persen pada tahun 2012.

Ukuran manapun yang kita pakai, memang masih banyak ruang untuk memperbaiki
sistem dan administrasi perpajakan kita. Untuk mengamankan sasaran-sasaran
penerimaan perpajakan tahun 2013, Pemerintah telah bertekad untuk terus melanjutkan
langkah-langkah reformasi perpajakan. Kebijakan perpajakan terus kita sempurnakan,
antara lain dengan memperluas basis pajak, terutama pajak penghasilan, dan sekaligus
memperbaiki daya beli golongan masyarakat berpendapatan rendah serta usaha kecil
dan menengah. Potensi pajak, terutama atas sektor-sektor unggulan, seperti sektor
pertambangan dan batubara juga akan terus kita gali dan kembangkan. Sensus Pajak
Nasional juga akan tetap kita lanjutkan.

Kita juga akan memperkuat aspek perpajakan internasional dalam rangka penguatan
keberpihakan perpajakan pada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran
pajak. Kita akan terus mengembangkan jaminan kualitas (quality assurance) dalam
rangka perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan pajak agar tercipta kepastian
hukum, termasuk penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Di bidang kepabeanan
dan cukai, kita lakukan optimalisasi penerimaan, antara lain melalui penyesuaian tarif
cukai dan ekstensifikasi barang kena cukai. Di samping itu, kita teruskan langkah-
langkah untuk memperkecil kebocoran, meningkatkan pengawasan, serta pelayanan
kepada para stakeholder.

Sumber pendapatan negara yang sangat penting lainnya adalah Penerimaan Negara
Bukan Pajak atau PNBP. Pada tahun 2013, PNBP direncanakan mencapai Rp 324,3
triliun atau menyumbang sekitar 21 persen dari total pendapatan negara. Untuk
mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah akan terus melakukan
langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas. Upaya ini juga akan didukung
dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal, serta penyempurnaan pengaturan kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi sektor pertambangan, terutama migas dan batubara.

Demikian pula optimalisasi penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN, kita
upayakan melalui peningkatan kinerja BUMN dengan melanjutkan langkah-langkah
restrukturisasi yang makin terarah dan efektif, memantapkan penerapan good corporate
governance (GCG), dan melakukan sinergi antar-BUMN. Sama pentingnya dengan itu,
untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PNBP yang berasal dari pelayanan
jasa kementerian dan lembaga, kita lakukan inventarisasi potensi PNBP, dan
pengkajian ulang besaran tarif PNBP yang berlaku pada setiap kementerian dan
lembaga. Saat ini kita juga tengah melakukan langkah-langkah untuk merevisi Undang-
Undang PNBP, agar lebih sesuai dengan kondisi terkini dan dinamika perkembangan
ekonomi ke depan.

Demikianlah langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengoptimalkan pendapatan
negara. Sejalan dengan makin bertambah besarnya kapasitas fiskal kita, seperti yang
telah saya utarakan tadi, dalam RAPBN 2013 mendatang, anggaran belanja negara
direncanakan sebesar Rp 1.657,9 triliun, atau naik Rp 109,6 triliun (7,1 persen) dari
pagu APBN-P 2012. Jumlah itu akan kita alokasikan kepada tiga kelompok besar
belanja, masing-masing untuk belanja Kementerian Negara/Lembaga Rp 547,4 triliun,
belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga Rp 591,6 triliun, dan Transfer ke Daerah
Rp 518,9 triliun.

Saudara-saudara,
Selanjutnya, perkenankanlah saya menjelaskan rincian belanja kementerian dan
lembaga. Sesuai prioritas RKP 2013, alokasi anggaran belanja kementerian dan
lembaga serta belanja non-kementerian dan lembaga akan kita fokuskan pada s asaran-
sasaran strategis sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan anggaran belanja modal untuk infrastruktur dalam rangka
mendukung keterhubungan domestik (domestic connectivity), ketahanan energi dan
ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata.

Kedua, menuntaskan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan tata kelola serta
mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah.

Ketiga, memperkuat pelaksanaan program-program perlindungan sosial dalam upaya
menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk penguatan program pro rakyat dan sinergi
antarklaster
pengentasan
kemiskinan dalam rangka mendukung
Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

Keempat, meningkatkan efisiensi belanja subsidi melalui penyesuaian tarif dan
pengendalian konsumsi energi.

Kelima, mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis itulah, dalam RAPBN Tahun
2013 mendatang terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang akan mendapat alokasi
anggaran di atas Rp 20 triliun. Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah:
Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77,7 triliun;
Kementerian Pekerjaan Umum Rp 69,1 triliun; Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Rp 66 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 43,4 triliun;
Kementerian Agama Rp 41,7 triliun; Kementerian Perhubungan Rp 31,4 triliun; dan
Kementerian Kesehatan sebesar Rp 31,2 triliun.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa sumber daya manusia yang berkualitas
merupakan kunci kemajuan setiap bangsa. Tiga kementerian mempunyai peran besar
untuk mendukung sasaran ini, adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan. Dalam rangka akselerasi
pembangunan pendidikan, alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan serta Kementerian Agama akan kita arahkan untuk meningkatkan akses
dan memperluas pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau di
semua jenjang pendidikan. Upaya itu, juga akan diikuti dengan peningkatan kualitas
pendidikan, dengan meningkatkan proporsi guru yang berkualifikasi dan bersertifikasi.

Alhamdulillah, dalam RAPBN Tahun 2013 mendatang kita tetap dapat memenuhi lagi
amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari
APBN. Kita bersyukur, dari tahun ke tahun alokasi anggaran pendidikan dapat terus kita
tingkatkan. Pada tahun 2011 lalu, anggaran pendidikan telah mencapai Rp 266,9 triliun;
tahun ini, meningkat menjadi Rp 310,8 triliun; dan tahun 2013 mendatang kita
rencanakan sebesar Rp 331,8 triliun atau naik 6,7 persen.

Anggaran pendidikan yang makin besar itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya,
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan

pendidikan. Untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan,
alokasi anggaran pendidikan tetap kita prioritaskan untuk melanjutkan pemberian
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 45,0 juta siswa setingkat SD/MI/Salafiyah Ula
dan SMP/MTs/Salafiyah Wustha.

Selain itu, kita juga akan memulai pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU),
antara lain melalui penyediaan BOS pendidikan menengah bagi 9,6 juta siswa
SMA/SMK/MA.
Untuk
mendukung
pelaksanaan
PMU,
Pemerintah,
sedang
mempersiapkan penyediaan guru serta pembangunan sarana dan prasarana
pendidikan yang diperlukan. Pelaksanaan PMU diharapkan dapat meningkatkan APK
jenjang menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan
pendidikan vokasi.

Melalui anggaran pendidikan itu pula, kita rencanakan pembangunan 216 Unit Sekolah
Baru (USB), dan lebih dari 4.550 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SMLB. Kita juga
melakukan rehabilitasi ruang-ruang kelas SMA/SMK/MA yang rusak, serta memulai
rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat, dan sebanyak
30.350 ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang. Dengan anggaran pendidikan itu, kita
akan melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta
siswa/mahasiswa, dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220 ribu
siswa/mahasiswa.

Saudara-saudara,
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pada tahun 2013 kita akan
melanjutkan pelaksanaan sertifikasi guru bagi lebih dari 325 ribu guru di
sekolah/madrasah. Pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan Uji Kompetensi bagi
Guru yang belum bersertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka adalah guru dengan
kompetensi profesional dan pedagogik yang memadai. Melalui uji kompetensi ini pula,
kita berharap dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pelatihan bagi mereka
yang nilainya belum memenuhi syarat.

Dengan berbagai langkah kebijakan dan program itulah, insya Allah, pada tahun 2013
mendatang, kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas
kepada warga bangsa di seluruh tanah air.

Sementara itu, alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan kita rencanakan antara
lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi. Sasaran-
sasaran yang kita harapkan adalah tercapainya pelayanan Keluarga Berencana (KB)
sesuai standar hingga sekitar 90 persen; meningkatnya jumlah Puskesmas perawatan
di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan yang berpenduduk sebanyak 91
Puskesmas; meningkatnya persentase perawatan balita yang bergizi buruk hingga
mencapai 100 persen; serta meningkatnya persentase rumah sakit yang melayani
pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas hingga mencapai 90 persen.
Dengan alokasi anggaran pada berbagai program dan kegiatan itulah, kita berharap
derajat kesehatan masyarakat dapat lebih meningkat di seluruh pelosok tanah air.

Alokasi anggaran pada Kementerian Pertahanan kita prioritaskan untuk mendukung
terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Anggaran itu, juga kita alokasikan untuk memenuhi fasilitas dan sarana-prasarana
dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kekuatan pokok minimum dengan
daya dukung, daya tangkal, dan daya gempur yang tinggi, sehingga memiliki daya
penggentar yang kuat. Kita telah menetapkan kebijakan untuk mengutamakan
pengadaan alutsista hasil produksi industri dalam negeri. Dengan menggunakan
alutsista produksi dalam negeri, kita dapat memacu perkembangan industri,
memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan penguasaan teknologi. Selain itu,
kita ingin mewujudkan penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu
mengidentifikasi, menangkal, serta menindak ancaman secara terintegrasi, efektif, dan
tepat waktu.

Prioritas alokasi anggaran pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kita tujukan
untuk menurunkan gangguan kamtibmas, dan melakukan pencegahan terhadap potensi
gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilaksanakan
dengan antara lain menambah jumlah personel POLRI sebesar 25.000 personel dalam
dua tahun, agar POLRI lebih siap dan lebih berkemampuan. Anggaran itu juga kita
peruntukkan bagi penanggulangan sumber-sumber penyebab kejahatan, gangguan
ketertiban dan konflik di masyarakat.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Akhir-akhir ini kita menyadari bahwa pembangunan infrastruktur kita di semua sektor
tertinggal, dan sering menjadi penghambat kegiatan ekonomi. Dua kementerian yang
langsung terkait dengan pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan
Umum dan Kementerian Perhubungan.[]

Source: http://www.presidensby.info/index.php/pidato/2012/08/16/1932.html

Leave a Reply