Pidato Penutupan Masa Sidang III 2010 2011

NASKAH AKHIR

(07-04-2011)





PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2010-2011


JUMAT, 8 APRIL 2011


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2011



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

EWAN
PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2010-2011


JUMAT, 8 APRIL 2011


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,
Hadirin yang berbahagia,

Hari ini, Pimpinan Dewan menutup Masa Sidang III Tahun Sidang
2010-2011 yang telah dimulai pada tanggal 10 Januari 2011. Dalam masa
sidang yang relatif panjang, terdiri dari 63 hari kerja atau 89 hari kalender,
kegiatan Dewan cukup padat. Pelaksanaan fungsi legislasi telah mewarnai
aktifitas Dewan masa sidang ini, yang telah dilaksanakan oleh Badan
Legislasi, Komisi-Komisi Dewan dan Panitia-panitia Khusus. Namun demikian,
agenda pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan, juga berjalan berbarengan
sesuai porsi kegiatan yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. Untuk
pelaksanaan fungsi anggaran, intensitasnya akan lebih diarahkan pada Masa
Sidang IV, dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran
2012.
Dewan telah menetapkan pejabat-pejabat publik, seperti penetapan
Calon Anggota Ombudsman dalam Rapat Paripurna tanggal 25 Januari 2011.
Dewan juga telah menyetujui Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa

1

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPK tahun anggaran 2010,
yaitu KAP Wisnu B. Suwito dan Rekan, yang disahkan Rapat Paripurna tanggal
29 Maret 2011. Dewan juga telah memberikan rekomendasi penetapan 11
(sebelas) calon duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia sesuai
dengan mekanisme Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Untuk pelaksanaan fungsi legislasi, sebagaimana ditetapkan melalui
Program Prioritas tahun 2011, Dewan dapat menyelesaikan 4 (empat) RUU
pada masa sidang ini, yaitu RUU Transfer Dana, RUU Akuntan Publik, RUU
Keimigrasian, dan RUU Informasi Geospasial. Sidang Paripurna pada tanggal
7 April 2011 juga telah menyetujui dua usulan RUU dari Komisi X menjadi
RUU Inisiatif DPR RI yaitu RUU Pendidikan Kedokteran dan RUU Pendidikan
Tinggi. Adapun beberapa RUU yang telah diproses dalam Pembicaraan
Tingkat I namun belum memasuki Pembicaraan Tingkat II, akan diagendakan
pada Masa Persidangan IV. Nama-nama RUU tersebut kami sertakan dalam
lampiran pidato ini.
Berbagai upaya terobosan ditetapkan untuk mengejar intensitas
penyelesaian RUU, namun berbagai kendala masih juga dihadapi. Pimpinan
Dewan berpendapat, substansi krusial yang masih perlu pendalaman dan kata
sepakat di dalam pembahasannya, dapat ditempuh melalui serangkaian lobi
dan konsultasi, baik antara DPR dan Pemerintah maupun antar-fraksi di DPR-
RI.
Dari 4 (empat) RUU yang berhasil disahkan, hadirnya RUU tentang
Transfer Dana, diharapkan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian
nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di
Indonesia. Meningkatnya kepercayaan tersebut antara lain tercermin dari arus
transaksi perpindahan dana yang menunjukkan peningkatan, tidak saja dari
sisi jumlah transaksi, tetapi juga dari sisi nilai nominal transaksinya.
Pergerakan dana secara lintas batas (cross border) telah menjadi kebutuhan
para pelaku ekonomi dunia, dan menuntut adanya pemanfaatan yang optimal

2

dari Pemerintah dan otoritas yang berwenang, sebagai salah satu upaya
memajukan perekonomian nasional. Selain itu, UU tentang Transfer Dana
diharapkan makin melengkapi amunisi aparat penegak hukum, untuk
memburu pelaku pencucian uang, menyusul telah disahkannya UU No. 8
tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (PPTPPU).
RUU yang menjadi perhatian masyarakat, yang saat ini tengah
dibahas intensif oleh Komisi Dewan antara lain RUU Keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dan RUU tentang Intelijen Negara. Masih
banyak permasalahan atas RUU-RUU tersebut yang memerlukan pendalaman
lebih lanjut berkaitan dengan materi-materi yang dianggap sangat krusial.
Untuk RUU Keistimewaan Provinsi D.I. Yogyakarta, berkaitan dengan
mekanisme penetapan atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY.
Sedangkan untuk RUU Intelijen Negara, berkaitan dengan kewenangan
lembaga ini khususnya kewenangan penyadapan dan penangkapan yang
masih perlu kajian lebih mendalam.


Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam hal pelaksanaan bidang pengawasan, yang mengemuka pada
Masa Sidang III ini adalah usulan para anggota DPR tentang penggunaan Hak
Angket terhadap Kasus Mafia Pajak. Walaupun usulan ini tidak mendapat
persetujuan Dewan, tidak berarti Dewan tidak memiliki komitmen terhadap
pemberantasan mafia pajak. Dewan akan mengintensifkan fungsi
pengawasan melalui optimalisasi Pantia Kerja Pemberantasan Mafia Hukum
dan Perpajakan yang telah dibentuk oleh Komisi III.
Panja ini telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat
dengar Pendapat Umum (RDPU) antara lain dengan Jaksa Agung, Jaksa
Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Kabareskrim Polri, termasuk dengan

3

mantan Kapolri, aparat perpajakan, dan pihak-pihak yang terkena kasus.
Kegiatan ini masih akan berlanjut pada Masa Persidangan IV.
Dewan berharap agar Panja ini dapat memberikan rekomendasi dan
solusi bagi penanganan Kasus Mafia Pajak yang saat ini ditangani oleh
penegak hukum. Panja ini tidak hanya terfokus pada kasus Gayus Tambunan,
namun juga kasus-kasus lain yang merugikan keuangan negara.

Sidang Dewan yang terhormat,
Permasalahan-permasalahan hukum yang banyak mendapatkan
sorotan masyarakat dan Dewan antara lain keterlibatan perangkat Lembaga
Pemasyarakatan (LP) dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Dewan
menyoroti, bahwa kasus keterlibatan narapidana dan oknum petugas dalam
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di LP, bukan kali ini saja,
namun sudah seringkali terjadi. Beberapa kali, bahkan ditemukan terjadinya
pengaturan atau pengendalian narkotika nasional dan internasional di LP.
Jaringan peredaran gelap narkotika di LP, bahkan sudah dapat dikategorikan
sebagai kejahatan transnasional yang terorganisasi.
DPR-RI telah melakukan perubahan atas UU No. 22 Tahun 1997
tentang Narkotika, yang kini menjadi UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya
pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana
denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Namun, UU
belum mampu mencegah meningkatnya jumlah peredaran, produksi, dan
pengguna narkoba di Indonesia. Hingga saat ini, pengguna narkoba
diperkirakan mencapai 1,5% dari total populasi penduduk. Sementara,
jumlah uang yang dibelanjakan untuk konsumsi narkoba di Indonesia
mencapai Rp. 20 triliun per tahun, dan jumlah ini diprediksi akan terus
meningkat. Perkembangan keadaan tersebut, saat ini sudah sangat
mengkhawatirkan, dan menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan
umat manusia, khususnya generasi muda pada umumnya. Sangat diharapkan

4

adanya penerapan penegakan hukum yang konsekuen dan meningkatkan
pengawasan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,
Menyikapi permasalahan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di
Cikeusik Banten, dan kerusuhan di Temanggung Jawa Tengah, Komisi VIII
DPR-RI telah melakukan Rapat Kerja bersama Menteri Agama RI dan Kapolri.
Dalam rapat ini telah dibahas hal-hal yang berkaitan dengan peran
Pemerintah dalam menjamin kebebasan dan kerukunan umat beragama.
Kesimpulannya antara lain agar Pemerintah menyelesaikan Kasus Cikeusik
dan Temanggung secara adil, cepat, tuntas, dan menyeluruh, sesuai dengan
aturan perundang-undangan. Dewan juga mendorong kepada Pemerintah
untuk secara intens mengambil langkah konkret dalam mengimplementasikan
SKB Tiga Menteri, termasuk melakukan dialog dengan berbagai pihak, terkait
dengan upaya membangun pembinaan kerukunan umat beragama. Dialog
tokoh-tokoh agama dalam menyikapi kasus Ahmadiyah, yang baru-baru ini
difasilitasi pemerintah, belum menghasilkan solusi yang tepat. Diharapkan
partisipasi masyarakat dan peran aktif tokoh lintas agama menyampaikan
pesan pentingnya kerukunan dan toleransi kepada berbagai pihak. Berkaitan
dengan masalah ini, Dewan mengajukan usulan untuk membentuk RUU
tentang Kerukunan Umat Beragama. RUU ini perlu segera dibahas dengan
mengedepankan dialog yang intensif dengan semua pihak, seperti para tokoh
lintas agama, akademisi, dan dari berbagai golongan masyarakat.
Pada sisi lain, teror bom buku yang meresahkan masyarakat, masih
saja terjadi, dan Polri belum mampu mengungkap kasus ini. Dewan berharap,
ancaman paket bom buku dapat dijadikan momentum untuk membangkitkan
kesadaran kolektif masyarakat, tentang pentingnya melawan bahaya
terorisme sekecil apapun yang bisa saja terjadi di sekitar kita. Kewaspadaan
terhadap ancaman ini perlu ditingkatkan oleh kita semua. Kepada aparat
kepolisian, diharapkan kerja keras dan aparat agar mampu menuntaskannya
demi terciptanya rasa aman dan bebas dari rasa ketakutan pada masyarakat.

5

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi. Sesuai amanat konstitusi tersebut,
negara berkewajiban menjaga keamanan warga negaranya dari ketakutan
terhadap adanya serentetan tindakan terorisme dalam berbagai bentuk di
berbagai daerah.

Sidang Dewan yang terhormat,
Permasalahan BBM Subsidi telah dibahas beberapa kali oleh Komisi
VII dengan Menteri ESDM dan jajarannya. Dewan memahami keputusan
Pemerintah untuk menunda Pelaksanaan Pengaturan Konsumsi BBM
Bersubsidi yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir Kuartal Pertama
tahun 2011. Dewan memberi kesempatan kepada Pemerintah, untuk
melanjutkan upaya pengendalian konsumsi BBM Bersubsidi sesuai amanat UU
No. 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011. Oleh karena itu,
Pemerintah diminta untuk mempersiapkan rencana implementasinya dengan
mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek regulasi, infrastruktur
pengolahan dan distribusi, metode pangawasan, tahapan pelaksanaan
maupun
sosialisasinya
kepada
masyarakat
luas.
Dewan
meminta
Pemerintah/Kementerian ESDM, agar berkoordinasi dengan berbagai instansi,
termasuk Pemerintah Daerah untuk memperketat pengawasan distribusi BBM
Bersubsidi, dan menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi.
Dalam pada itu, Dewan meminta Pemerintah untuk mengantisipasi
dampak ketidakstabilan harga minyak mentah di pasar dunia yang sekarang
ini sudah melampaui USD 100 per barel dan diprediksi akan terus naik karena
krisis politik Timur Tengah. Semakin lama Pemerintah menunda kebijakan
terkait harga BBM Bersubsidi, maka beban subsidi APBN akan semakin besar.
Hal ini akan menambah beban APBN, karena konsumsi BBM bersubsidi sudah
melampaui kuota yang ditetapkan, sehingga pembayaran dana subsidi kepada

6

PT. Pertamina (Persero) diperkirakan akan terlambat dan pada akhirnya
mengganggu distribusi BBM.
Dewan mengikuti dengan seksama dan merasa prihatin terhadap
terjadinya kebocoran tangki 31 T-2 di Komplek Pertamina Refinery Unit (RU)
IV di Cilacap Jawa Tengah, beberapa hari yang lalu. Atas kejadian ini,
kalangan Dewan meminta Pemerintah melakukan investigasi secara
menyeluruh atas kebakaran tiga tanki tersebut. Pertamina harus bisa
menjamin ketersediaan BBM bagi kebutuhan masyarakat, khususnya di
daerah yang selama ini dipasok dari Kilang Cilacap, meningkatkan standar
keamanan dan melakukan evaluasi teknis pengoperasian kilang secara
menyeluruh, agar kejadian serupa ini dapat dihindarkan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Kalangan Dewan melihat telah terjadi lonjakan harga pangan di pasar
dunia. Kita mengingatkan Pemerintah untuk tidak bermain-main dengan
masalah pangan, khususnya masalah stok beras nasional. Gempa bumi dan
tsunami yang terjadi di Jepang pada 11 Maret 2011, akan meningkatkan
permintaan terhadap beberapa komoditas pangan dunia, seperti beras,
gandum, dan sereal. Pemerintah harus banyak belajar dari krisis pangan
dunia pada tahun 2008 lalu, dimana terjadi lonjakan harga pangan dunia dan
berkurangnya stok pangan dunia.
Krisis pangan dan energi merupakan persoalan krusial yang mudah
muncul akibat berbagai faktor, baik karena perubahan iklim maupun gejolak
politik di negara produsen. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia
membaik dalam tiga tahun terakhir, tetapi apabila gejolak harga pangan tidak
dapat dikendalikan Pemerintah, maka akan menggerus daya beli masyarakat,
dan penduduk miskin dapat bertambah. Pemerintah harus meningkatkan
produksi dan efisiensi pangan, terutama beras, jagung, kedelai, gula, dan
daging, dengan berbagai terobosan kebijakan, agar kebutuhan pangan dapat
tercukupi.

7

Sidang Dewan yang terhormat,
Baru-baru ini kita dikejutkan dengan terjadinya dua peristiwa yang
dapat berpengaruh bagi usaha pengembangan dunia perbankan di Indonesia,
yaitu kasus meninggalnya seorang nasabah Citibank saat melakukan
klarifikasi atas besarnya tagihan utang terhadap bank tersebut, dan
pembobolan dana nasabah oleh Relation Manager Citibank. Atas terjadinya
kasus ini, Komisi XI mengundang rapat Gubernur BI, Kepolisian dan
Manajemen Citibank. Rapat menyimpulkan antara lain agar seluruh aturan
Bank Indonesia terkait perlindungan nasabah, baik berkaitan dengan
penagihan maupun penawaran kartu kredit, untuk direview/dikaji ulang.
Dewan juga mengharapkan Bank Indonesia meningkatkan pengawasan dan
memberikan sanksi tegas kepada dunia perbankan, agar kejadian serupa
tidak terjadi di masa depan, termasuk sanksi kepada Citibank.

Sidang Dewan yang terhormat,
Permasalahan ekonomi yang mendapat perhatian Dewan antara lain
pertumbuhan ekonomi Indonesia 2011 sebesar 6,4%. Untuk mencapai target
tersebut, Pemerintah harus lebih serius mendorong sektor riil, salah satunya
adalah dengan menurunkan suku bunga pinjaman (prime lending rate).
Dewan dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk menurunkan tingkat suku
bunga pinjaman, agar perekonomian domestik termasuk usaha mikro, usaha
kecil, dan menengah (UMKM) yang telah lama menanti penurunan suku
bunga pinjaman, dapat terus berkembang.
Sudah seharusnya otoritas moneter lebih bijak menentukan momen
untuk menerapkan kebijakan pengendalian inflasi, dan kapan saatnya untuk
mendorong pertumbuhan sektor riil. Ketika pergerakan harga-harga relatif
stabil dan inflasi relatif rendah, maka kebijakan menurunkan suku bunga
pinjaman merupakan keputusan yang tepat. Strategi ini tidak akan
berdampak signifikan terhadap tekanan inflasi sepanjang sistem distribusi
barang sudah tertata dan terlaksana dengan baik. Dengan pertumbuhan
sektor riil yang di dalamnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maka

8

akan memperluas lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan
masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,
Masalah lain yang juga menjadi perhatian kita adalah masalah
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Pembentukan Tim
Khusus DPR-RI tentang TKI yang dipimpin Wakil Ketua DPR-RI Koordinator
Bidang Kesra, dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah, dalam hal ini
Menakertrans, Menlu, Kepala BNP2TKI, untuk segera menangani dan
memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja di Arab Saudi. Dalam Rapat
Kerja Komisi IX dengan Pemerintah menyimpulkan, bahwa Tim Khusus
Penanganan TKI tetap mengawasi upaya-upaya yang telah disiapkan
Pemerintah dan BNP2TKI dalam melakukan pemulangan TKI overstayers di
Arab Saudi, termasuk pemulangan 2972 WNI/TKI overstayers yang akan
dilakukan 22 April mendatang. Tim Khusus mendorong pengetatan terhadap
mekanisme pengiriman TKI yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,
termasuk Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian
Agama, guna meminimalisir munculnya TKI illegal melalui penyalahgunaan
paspor haji dan umroh untuk bekerja di Timur Tengah.
Tim Khusus juga mendorong Pemerintah untuk meningkatkan peran
dalam rangka program yang terintegrasi secara menyeluruh pada masa purna
penempatan dan pengelolaan remitansi TKI. Mengingat 85% permasalahan
TKI bersumber di dalam negeri, maka Tim Khusus meminta kepada
Pemerintah untuk memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam hal
pengawasan Calon TKI.
Dalam Masa Sidang III ini, Komisi IX juga telah membahas
permasalahan Susu yang tercemar Enterobacter Sakazakii. Rekomendasi dari
hasil Raker dengan Pemerintah, Komisi Dewan meminta Kementerian
Kesehatan untuk melakukan penelitian ulang terhadap seluruh merk susu
yang ada di Indonesia, dan mengumumkan kepada masyarakat atas hasil
penelitian ulang tersebut.

9

Berkaitan dengan radiasi nuklir pasca gempa dan tsunami di Jepang
dan menyikapi kekhawatiran masyarakat terhadap masalah ini, Komisi IX
telah meminta Kementerian Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan untuk memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang
diambil dalam menangani resiko tersebut. Kementerian Kesehatan diminta
untuk terus melakukan pengawasan kesehatan terhadap WNI yang kembali
dari Jepang. Selain itu, terhadap pangan olahan impor asal Jepang, Badan
Pengawas Obat dan Makanan diminta memberlakukan aturan dengan
mewajibkan setiap produk pangan olahan impor menyertakan sertifikat bebas
radioaktif.
Berkaitan dengan mutu dan keamanan makanan/protein hewani yang
masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, Komisi IV meminta kepada
Pemerintah untuk berkoordinasi dengan instansi berwenang, untuk
melakukan tindakan hukum terhadap importasi ikan illegal dan daging illegal,
dengan mempertimbangkan untuk dimusnahkan apabila tidak sesuai dengan
syarat perijinan dan peraturan perundang-undangan.
Sidang Dewan yang terhormat,
Penyelenggaraan SEA Games 2011 ke-26 di Palembang dan Jakarta,
terus dipantau oleh Dewan. Selama ini muncul kekhawatiran, apakah SEA
Games yang akan diselenggarakan pada 11-25 November 2011 tersebut
dapat berlangsung dengan baik, mengingat masih banyaknya kendala dalam
persiapannya. Dewan perlu terus mengawal persiapan penyelenggaraan SEA
Games ini, dan menghimbau kepada Pemerintah agar bekerja keras, cerdas,
dan cermat. Pemerintah perlu terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah
Daerah dalam rangka membangun kesiapannya sebagai tuan rumah. Dewan
berharap, SEA Games kali ini dapat kembali membangkitkan semangat
berprestasi dan semangat kebangsaan kita, dalam rangka mencapai kejayaan
olah raga Indonesia baik di tingkat regional maupun internasional.
Di sisi lain, kita semua bangsa Indonesia khususnya para pecinta
sepakbola, merasa lega, akhirnya kisruh PSSI akan segera berakhir dengan
telah dibentuknya Komite Normalisasi oleh FIFA. Komite ini ditugaskan untuk

10

menyelesaikan kemelut di tubuh PSSI, bahkan FIFA telah menunjuk Saudara
Agum Gumelar sebagai Ketua Komite. Ada tiga misi yang diemban oleh
komite ini, antara lain menggelar kongres pemilihan ketua umum PSSI
sebelum tanggal 21 Mei 2011 sesuai Kode Pemilihan FIFA dan Statuta PSSI.
Komite ini juga ditugaskan untuk menjalankan aktifitas keseharian PSSI dalam
semangat rekonsiliasi sampai terbentuknya pengurus baru.
Oleh karena itu, kami mendukung keputusan ini demi menyelamatkan
PSSI dari kepentingan di luar kepentingan olahraga. Kita menunggu hadirnya
kepengurusan baru PSSI, yang diharapkan membawa harapan-harapan baru
bagi prestasi sepakbola Indonesia, baik di kancah nasional maupun
internasional.
Sidang Dewan yang terhormat,
Masalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada akhir-
akhir ini juga menjadi perhatian Dewan. Dewan mengingatkan kembali
kepada Pemerintah, bahwa Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 23 tahun 1992
tentang Kesehatan mengamanatkan, setiap orang berhak mendapat
pelayanan kesehatan. UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, juga memberikan amanat akan hak sehat, sebagai perwujudan
negara kesejahteraan. Oleh karenanya, setiap individu, keluarga dan
masyarakat berhak memperoleh perlindungan atas kesehatannya, dan negara
bertanggung jawab mengatur terpenuhinya hak hidup sehat bagi
penduduknya. Sehubungan dengan itu, Dewan mengimbau Pemerintah untuk
segera melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan Jamkesmas, agar
peristiwa penelantaran pasien dapat dihindarkan.
Berkaitan dengan itu, maka Pimpinan Dewan sangat mengharapkan,
agar pembahasan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
yang merupakan luncuran RUU tahun 2010, dapat segera dilanjutkan. Kepada
Pemerintah,
diharapkan
dapat
melakukan
dialog
kembali
untuk
menyelesaikan substansi yang krusial, yang diatur dalam RUU ini.
Selain masalah kesehatan, masalah pendidikan juga menjadi
perhatian Dewan. Pada Rapat Kerja Komisi X dengan Mendiknas pada

11

pertengahan Maret 2011, telah dibahas mengenai masalah pelaksanaan
Program Data Pokok Pendidikan. Disepakati pula bahwa Dewan dan
Pemerintah akan memperdalam pembahasan postur anggaran pendidikan
yang memperhatikan kebutuhan bagi penyelesaian Wajar-Dikdas (Wajib
Belajar Pendidikan Dasar) 9 tahun, sebagai pertimbangan bagi Pemerintah
dalam penyusunan Pagu RAPBN 2012. Pada Raker tersebut, juga telah
dibahas mengenai persiapan pelaksanaan Ujian Nasional 2011, Otonomi
Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP), termasuk masalah-masalah yang dicermati Komisi X
dengan Pemerintah. Untuk itulah, Dewan akan melakukan pengawasan
melalui kunjungan kerja spesifik ke daerah-daerah.

Sidang Dewan yang terhormat,
Terjadinya gempa bumi berkekuatan 8,9 Skala Richter disusul
tsunami setinggi 10 meter yang menelan puluhan ribu korban dan
menghancurkan sebagian wilayah Jepang, harus mampu menyadarkan kita,
bahwa Indonesia juga merupakan negara yang rawan bencana. Rakyat
Indonesia, pemerintah dan seluruh anggota Dewan menyampaikan rasa duka
yang sedalam-dalamnya atas korban gempa dan tsunami, semoga keadaan
akibat bencana ini dapat ditanggulangi cepat pulih.
Kita menyadari, bahwa ada banyak hal yang dapat dipelajari dari
penanganan bencana di Jepang. Dalam menangani bencana, Bangsa Jepang
adalah bangsa yang patut dicontoh, dimana di tengah kedukaan mendalam,
mereka tetap menunjukkan semangat hidup yang luar biasa, dan berusaha
mengatasi masalah pasca bencana dengan seoptimal mungkin. Selain
teknologi deteksi bencana yang canggih, mereka tidak mudah panik
menghadapi bencana. Pada saat terjadi gempa, warga Jepang terlihat lebih
tanggap. Prosedur dan latihan yang dilakukan selama bertahun-tahun, telah
membentuk sikap masyarakat dalam menghadapi gempa dan proses evakuasi
korban berjalan tertib.

12

Bercermin dari proses penanganan bencana di Jepang, Pemerintah
Indonesia harus menyadari pentingnya sistem mitigasi bencana yang
terencana dan terpadu, mulai dari sistem deteksi dini, ketahanan
infrastruktur terutama bangunan tahan gempa, sistem informasi darurat,
prosedur penanganan saat gempa terjadi, manajemen rehabilitasi pasca
gempa, serta penyuluhan gempa. Penyuluhan dan simulasi gempa sebaiknya
mulai dilakukan sejak dini, demikian juga early warning system yang ada,
harus terus dikembangkan sehingga dapat mengurangi jumlah korban jiwa
maupun kerusakan akibat bencana.
Berbagai bencana alam seperti tanah longsor, banjir bandang, lahar
dingin merapi, serta kemungkinan meletusnya beberapa gunung berapi di
tanah air, harus mendapatkan perhatian Pemerintah terutama Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. Kita semua tidak menginginkan, bencana-bencana ini nantinya
membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, memunculkan
kemiskinan-kemiskinan baru, kehilangan lahan, merusak perumahan, dan
sarana-prasarana.

Sidang Dewan yang terhormat,
Berkaitan dengan masalah internasional, akhir-akhir ini, perhatian kita
tertuju pada pergolakan yang terjadi di beberapa negara arab, seperti
Tunisia, Mesir, Libya dan lain-lain. Isu pokok terjadinya pergolakan ini
berkaitan dengan tuntutan demokratisasi di bidang politik kenegaraan,
sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. Keprihatinan
mendalam dari kalangan DPR-RI, Pemerintah, dan Masyarakat Indonesia
adalah situasi Libya yang makin tidak kondusif setelah keluarnya Resolusi
Dewan Keamanan PBB No. 1973 yang menetapkan zona larangan terbang di
seluruh Libya. Meskipun, resolusi ini dimaksudkan agar konflik yang terjadi di
negara tersebut tidak meluas menjadi perang saudara dan diselesaikan secara
damai dan demokratis, namun kita menyayangkan sikap beberapa negara,

13

yang secara sepihak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri
Libya melalui aksi militer.
Sebagai negara anggota PBB, Pemerintah Indonesia telah
menyatakan harapannya agar pelaksanaan Resolusi DK-PBB tidak sampai
memunculkan siklus kekerasan baru, karena kita berkeinginan agar warga
sipil di sana diberi perlindungan. Indonesia berharap, masalah ini diselesaikan
secara damai melalui dialog, dengan mengedepankan hak setiap warga Libya,
untuk dapat menentukan masa depannya secara demokratis, karena pada
akhirnya cara damailah yang dapat menyelesaikan masalah dalam negeri
Libya.
Dewan berharap, agar Pemerintah terus memantau perkembangan
situasi yang terjadi di Libya sambil melakukan langkah-langkah yang
diperlukan untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang sedang
berada di negara tersebut.
Demikian pula dengan konflik yang terjadi di perbatasan Thailand dan
Kamboja, Pimpinan Dewan mendukung Pemerintah untuk turut serta
melakukan upaya-upaya damai guna mencegah terjadinya eskalasi konflik
menjadi perang terbuka di antara sesama negara anggota ASEAN. Sebagai
Ketua ASEAN di tahun 2011, Pemerintah Indonesia hendaknya senantiasa
berupaya menciptakan situasi yang kondusif di kawasan Asia Tenggara.
Keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di perbatasan Thailand
dan Kamboja melalui pertemuan di Bogor tanggal 7-8 April 2011, diharapkan
dapat menjadi momentum terbaik bagi Indonesia, untuk menjadi negara yang
memiliki kapasitas dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.


Sidang Dewan yang terhormat,
Dewan tidak henti-hentinya menjalankan diplomasi parlemen sebagai
upaya untuk menjalin kerjasama dan persahabatan dengan parlemen-
parlemen berbagai negara-negara di dunia. Berbagai kegiatan telah

14

dilakukan, dan berbagai konferensi berskala internasional juga telah dihadiri
dengan partisipasi aktif dari para anggota Dewan. Peran DPR-RI dalam
diplomasi parlemen telah mendapatkan apresiasi positif dari anggota-anggota
parlemen, baik di tingkat regional maupun multilateral.
Kita patut berbangga, salah seorang anggota Dewan, Dr. Nurhayati
Ali Assegaf, terpilih sebagai President of Coordinating Committe of
Woman Parliamentarian of Inter-Parliamentary Union (IPU). Dengan
jabatan ini, Indonesia secara langsung menjadi anggota Executive Committee
IPU dan juga anggota working group on contribution bersama negara Asia-
Pasifik lainnya yaitu, China, India, Jepang dan Australia. Kita ucapkan
selamat, mudah-mudahan kiprahnya dapat mewarnai aktifitas DPR-RI dalam
percaturan politik internasional.
Dalam kaitan dengan diplomasi parlemen, pada pertengahan Maret
2011 yang lalu, DPR-RI telah mengirimkan delegasi guna mengikuti The 4th
Global Organization of Parliamentarians Against Corruption
(GOPAC) Global Conference yang berlangsung di Mexico City dipimpin
oleh Ketua BKSAP Dr. Hidayat Nur Wahid. GOPAC merupakan jaringan global
anggota parlemen dengan berbagai upaya yang berkomitmen memerangi
korupsi. DPR mengharapkan tercipta jaringan global untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan integritas di dalam pemerintahan, serta
menciptakan koalisi yang kuat, guna meningkatkan pendekatan pengambilan
keputusan secara kolektif dalam menemukan solusi praktis dan inovatif dalam
memerangi korupsi.
Mengingat pengalaman Indonesia dalam penanganan korupsi, DPR-RI
diminta oleh Sidang GOPAC untuk meyelenggarakan sidang Executive
Committee South East Asia Parliamentarian Against Corruption (SEAPAC)
pada sekitar bulan November tahun ini.
Kegiatan keparlemenan lain yang diselenggarakan DPR-RI adalah
Peringatan 100 Tahun Hari Perempuan Internasional. Melalui seminar dengan
tema Peran Perempuan Indonesia dalam Demokrasi, makna yang
dapat diambil adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya

15

perempuan, tentang peran penting mereka dalam berbagai bidang kehidupan,
baik di bidang sosial-ekonomi, maupun bidang politik. DPR mengharapkan,
perempuan Indonesia giat mengikuti berbagai isu aktual di tingkat
internasional dan secara bersama-sama dengan kaum wanita di seluruh
dunia, memperjuangkan hak-hak perempuan yang hingga saat ini masih
termajinalkan.
Kegiatan AIPA Seminar on Accelerating The Achievement of
MDG-5 Through the Role of Women Parliamentarians yang
berlangsung dari tanggal 912 Maret 2011 di Kamboja, juga merupakan
forum bagi para Anggota Parlemen Perempuan AIPA untuk saling berbagi
pengalaman dalam upaya menghadapi tantangan pencapaian sasaran MDGs,
yaitu usaha penurunan tingkat kematian ibu dan anak. Seminar dihadiri
delegasi DPR-RI, telah memaparkan presentasi dengan tema: Family Planning
and the Importance of Co-opting Men. Delegasi DPR-RI juga menyampaikan
Country Report, menguraikan tentang turunnya angka kematian ibu di
Indonesia dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 228
per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007.
Berkaitan dengan Panja MDGs, BKSAP DPR-RI telah memutuskan
untuk melanjutkan kegiatannya dalam Masa Persidangan yang akan datang,
untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs oleh Pemerintah.

Sidang Dewan yang terhormat,
Mengakhiri Pidato Penutupan ini, kita patut bersyukur bahwa Rapat
Paripurna DPR telah memberikan persetujuan terhadap Peraturan DPR-RI
tentang Kode Etik dan Peraturan DPR-RI tentang Tata Beracara BK DPR-RI.
Walaupun dalam pengambilan keputusan ini tidak dihadiri oleh dua fraksi
DPR, namun keputusan ini tetap berlaku. Dengan adanya Kode Etik yang
baru, anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah memiliki
landasan etik atau filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-
hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan. Kode Etik ini
bersifat mengikat, dan wajib dipatuhi, demi menjaga martabat, kehormatan,

16

citra dan kredibilitas DPR-RI. Tata Beracara BK DPR-RI dimaksudkan untuk
melaksanakan ketentuan pasal 129 dan pasal 216 ayat (2) UU No. 27 tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kita berharap dengan berlakunya
Kode Etik dan Tata Beracara BK DPR-RI, semua anggota DPR dapat
mematuhinya.
Demikianlah berbagai hal terkait perkembangan pelaksanaan fungsi
Dewan selama Masa Sidang III Tahun Sidang 2010-2011, serta pandangan
dan sikap Dewan terhadap beberapa isu aktual di atas. Besok tanggal 9 April
2011, Dewan akan memulai masa reses. Semoga masa reses nanti dapat
dimanfaatkan seluruh Anggota Dewan untuk melihat, mendengar dan
menampung berbagai aspirasi di masyarakat demi perbaikan kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara.
Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


KETOK 3 X

Jakarta, 8 April 2011
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



DR. H. MARZUKI ALIE

17

PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2011
PER 7 APRIL 2011


A. RUU LUNCURAN TAHUN 2010

TAHAPAN
NO
AKD
RUU
PENGUSUL
PEMBAHASAN
1. KOMISI I
JUDUL DALAM PROLEGNAS :
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
RUU TENTANG INTELIJEN

BERUBAH MENJADI :
RUU TENTANG INTELIJEN NEGARA

2. KOMISI I
RUU TENTANG KOMPONEN CADANGAN
PEMERINTAH
PEMBICARAAN TK I
PERTAHANAN NEGARA
3. KOMISI II
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2007 TENTANG PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM
4. KOMISI III
RUU TENTANG KEIMIGRASIAN
PEMERINTAH
SELESAI
5. KOMISI III
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
18

TAHAPAN
NO
AKD
RUU
PENGUSUL
PEMBAHASAN
2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
6. KOMISI V
JUDUL DALAM PROLEGNAS :
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
1985 TENTANG RUMAH SUSUN

BERUBAH JUDUL MENJADI :
RUU TENTANG RUMAH SUSUN

7. KOMISI VI
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
PEMERINTAH
PEMBICARAAN TK I
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
1992 TENTANG KOPERASI
8. KOMISI VI
RUU TENTANG LEMBAGA KEUANGAN
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
MIKRO
9. KOMISI VI
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN
2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG.

TAHAPAN
NO
AKD
RUU
PENGUSUL
PEMBAHASAN
10. KOMISI VI
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
1997 TENTANG PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI.
11. KOMISI VII
RUU TENTANG INFORMASI
PEMERINTAH
SELESAI
GEOSPASIAL
12. KOMISI VIII
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN
1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,
INFAQ, DAN SHODAQOH
13. KOMISI VIII
RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
MISKIN
14. KOMISI XI
RUU TENTANG MATA UANG
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
15. KOMISI XI
RUU TENTANG AKUNTAN PUBLIK
PEMERINTAH
SELESAI
16. KOMISI XI
RUU TENTANG TRANSFER DANA
PEMERINTAH
SELESAI
17. BALEG
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
18. BALEG
RUU TENTANG BANTUAN HUKUM
DPR RI
PEMBICARAAN TK I

TAHAPAN
NO
AKD
RUU
PENGUSUL
PEMBAHASAN
19. PANSUS
RUU TENTANG PEMBENTUKAN
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
20. PANSUS
RUU TENTANG OTORITAS JASA
PEMERINTAH
PEMBICARAAN TK I
KEUANGAN
21. PANSUS
RUU TENTANG BADAN PENYELENGGARA
DPR RI
PEMBICARAAN TK I
JAMINAN SOSIAL

REKAPITULASI:
1. RUU YANG SUDAH SELESAI:
4 RUU
a. RUU Usul DPR RI

– RUU
b. RUU Pemerintah

4 RUU
2. RUU YANG MASIH DALAM PROSES PEMBICARAAN TK I 17 RUU
a. RUU Usul DPR RI

14 RUU
b. RUU Pemerintah

3 RUU

B. RUU PRIORITAS 2011

1. RUU YANG SUDAH MEMASUKI PEMBICARAAN TK I
NO
AKD
WAKIL PEMERINTAH
RUU
1. KOMISI II
1. MENTERI DALAM NEGERI
RUU TENTANG KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH
2. MENTERI HUKUM DAN HAM
ISTIMEWA YOGYAKARTA (RUU PEMERINTAH)
2. KOMISI III
1. MENTERI HUKUM DAN HAM
JUDUL DALAM PROLEGNAS :
2. MENTERI SOSIAL
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
3. MENNEG. PEMBERDAYAAN
NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
PEREMPUAN DAN
(RUU PEMERINTAH)
PERLINDUNGAN ANAK

4. MENNEG. PAN DAN
JUDUL YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH :
REFORMASI BIROKRASI
RUU TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

3. KOMISI IV
1. MENTERI KEHUTANAN
RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
2. MENTERI DALAM NEGERI
PEMBALAKAN LIAR (RUU DPR)
3. MENTERI HUKUM DAN HAM

4. KOMISI V
1. MENTERI PERHUBUNGAN
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
2. MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (RUU
3. MENTERI ESDM
PEMERINTAH)

NO
AKD
WAKIL PEMERINTAH
RUU

5. PANSUS
1. MENTERI DALAM NEGERI
RUU TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK
2. MENTERI HUKUM DAN HAM
PEMBANGUNAN (RUU PEMERINTAH)
3. MENTERI KEUANGAN
4. MENNEG PERENCANAAN

PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA
BAPPENAS



Leave a Reply