PIDATO Kesehatan : PENCEGAHAN HIV/ AIDS

PIDATO: PENCEGAHAN HIV/ AIDS

Draft final 040107

1

STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

2007-2010

BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan masalah yang dihadapi, Indonesia telah melaksanakan strategi

penanggulangan HIV dan AIDS melalui dua periode yang dimuat dalam Strategi

Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 1994-2003 dan tahun 2003-2007.

Di tahun-tahun mendatang tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan

HIV dan AIDS semakin besar dan rumit sehingga diperlukan strategi baru untuk

menghadapinya. Strategi Nasional 2007-2010 (STRANAS 2007-2010) menjabarkan

paradigma baru dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia dari upaya

yang terfragmentasi menjadi upaya yang komprehensif dan terintegrasi

diselenggarakan dengan harmonis oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder).

Namun strategi ini akan terus mengembangkan kemajuan yang telah dicapai oleh

strategi-strategi sebelumnya. Akserelasi upaya perawatan, pengobatan dan

dukungan pada orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA) dijalankan

bersamaan dengan akselerasi upaya pencegahan baik dilingkungan sub-populasi

berperilaku risiko tinggi maupu dilingkungan sub-populasi berperilaku risiko rendah

dan masyarakat umum.

Penguatan Komisi Penanggulangan AIDS di semua tingkat dan kelompok-kelompok

kerja penanggulangan AIDS (Pokja AIDS) di semua sektor diteruskan agar mampu

mengkoordinasikan implementasi dari strategi ini di tingkat nasional, regional

maupun institusi.

1. SITUASI HIV DAN AIDS DI INDONESIA 1987 2006

Situasi HIV dan AIDS dalam kurun waktu 9 tahun yang semula meningkat

perlahan-lahan, sejak tahun 2000 peningkatannya sangat tajam. Untuk

mengembangkan kebijakan strategi, situasi dibagi dalam dua periode.

1.1. Situasi tahun 1987 2002

Pada 10 tahun pertama periode ini peningkatan jumlah kasus HIV dan AIDS

masih rendah. Pada akhir 1997 jumlah kasus AIDS kumulatif 153 kasus dan

HIV positif baru 486 orang yang diperoleh dari serosurvei di daerah sentinel.

Penularan 70 % melalui hubungan seksual berisiko.Pada akhir abad ke 20

terlihat kenaikan yang sangat berarti dari jumlah kasus AIDS dan di

beberapa daerah pada sub-populasi tertentu, angka prevalensi sudah

mencapai 5%, sehingga sejak itu Indonesia dimasukkan kedalam kelompok

negara dengan epidemi terkonsentrasi. Jumlah kasus AIDS pada tahun

2002 menjadi 1016 kaus dan HIV positiv 2552 kasus. Jumlah ini jauh masih

sangat rendah bila dibandingkan dengan estimasi Departemen Kesehatan

bahwa pada tahun 2002 terdapat 90.000 120.000 kasus. Peningkatan

Draft final 040107

2

yang cukup tajam disebabkan penularan melalui penggunaan jarum suntik

tidak steril di sub-populasi pengguna napza suntik (penasun) meningkat

pesat sementara penularan melalui hubungan seksual berisiko tetap

berlansung.

1.2. Situasi tahun 2003 2006

Sejak awal abad ke 21 peningkatan jumlah kasus semakin mencemaskan.

Pada akhir tahun 2003 jumlah kasus AIDS yang dilaporkan bertambah 355

kasus sehingga berjumlah 1371 kasus, semantara jumlah kasus HIV positif

mejadi 2720 kasus.Pada akhir tahun 2003 25 provinsi telah melaporkan

adanya kasus AIDS. Penularan di sub-populasi penasun meningkat menjadi

26,26% . Peningkatan jumlah kasus AIDS terus terjadi, pada akhir

Desember 2004 berjumlah 2682 kasus, pada akhir Desember 2005 naik

hampir dua kali lipat menjadi 5321 kasus dan pada akhir September 2006

sudah menjadi 6871 kasus dan dilaporkan oleh 32 dari 33 provinsi.

Sementara estimasi tahun 2006, jumlah orang yang terinfeksi diperkirakan

169.000 216.000 orang. Data hasil surveilans sentinel Departemen

Kesehatan menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi HIV positif pada

sub-populasi berperilaku berisiko, dikalangan penjaja seks (PS) tertinggi

22,8% dan di kalangan penasun 48% dan pada penghuni Lembaga

Pemasyarakatan (Lapas) sebesar 68%. Peningkatan prevalensi HIV positif

terjadi di kota-kota besar, sementara peningkatan prevalensi di kalangan PS

terjadi baik di kota maupun di kota kecil bahkan di pedesaan terutama di

provinsi Papua dan Irian Jaya Barat. Di kedua provinsi terakhir ini epidemi

sudah cenderung memasuki populasi umum (generalized epidemic).

Distibusi umur penderita AIDS pada tahun 2006 memperlihatkan tingginya

persentase jumlah usia muda dan jumlah usia anak. Penderita dari

golongan umur 20-29 tahun mencapai 54,77%, dan bila digabung dengan

golongan sampai 49 tahun, maka angka menjadi 89,37%. Sementara

persentase anak 5 tahun kebawah mencapai 1,22%. Diperkirakan pada

tahun 2006 sebanyak 4360 anak tertular HIV dan separuhnya telah

meninggal.

1.3. Kecenderungan dimasa depan

1.3.1. Kecenderungan Epidemi

Para ahli epidemiologi Indonesia dalam kajiannya tentang

kecenderungan epidemi HIV dan AIDS memproyeksikan bila tidak

ada peningkatan upaya penanggulangan yang bermakna, maka pada

tahun 2010 jumlah kasus AIDS menjadi 400.000 orang dengan

kematian 100.000 orang dan pada tahun 2015 menjadi 1.000.000

orang dengan kematian 350.000 orang. Penularan dari sub-populasi

berperilaku berisiko kepada isteri atau pasangannya akan terus

berlanjut Diperkirakan pada akhir tahun 2015 akan terjadi penularan

HIV secara kumulatif pada lebih dari 38,500 anak yang dilahirkan

dari ibu yang sudah terinfeksi HIV.

Kecenderungan ini disebabkan meningkatnya jumlah sub-populasi

berperilaku berisiko terutama penasun dan karena masih adanya

stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Resistensi terhadap obat

anti retroviral (ARV) lini pertama mungkin akan berperan, bilamana

Draft final 040107

3

surveilans ARV belum berjalan baik dan penyediaan ARV lini kedua

belum mencukupi.

1.3.2. Kecenderungan respons

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 mengamanatkan perlunya

peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di seluruh

Indonesia. Respons harus ditujukan untuk mengurangi semaksimal

mungkin peningkatan kasus baru dan kematian.

Komisi Penanggulangan AIDS di semua tingkat akan semakin kuat.

Anggaran dari sektor pemerintah diharapkan juga akan meningkat

sejalan dengan masalah yan dihadapi. Sektor-sektor akan

meningkatkan cakupan program masing-masing. Masyarakat sipil

termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan meningkatkan

perannya sebagai mitra pemerintah sampai ke tingkat desa.

Sementara itu mitra internasional diperkirakan akan terus membantu

pemerintah setidaknya sampai tahun 2010.

Akan tetapi disamping sikap optimis, pelaksanaan respons nasional

akan menghadapi tantangan yang tidak kecil yang harus dicermati.

2. DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI

2.1. Dampak terhadap demografi

Salah satu efek jangka panjang endemi HIV dan AIDS yang telah meluas

seperti yang telah terjadi di Papua adalah dampaknya pada indikator

demografi. Karena tingginya proporsi kelompok umur yang lebih muda

terkena penyakit yang membahayakan ini, dapat diperkirakan nantinya

akan menurunkan angka harapan hidup. Karena semakin banyak orang

yang diperkirakan hidup dalam jangka waktu yang lebih pendek, kontribusi

yang diharapkan dari mereka pada ekonomi nasional dan perkembangan

sosial menjadi semakin kecil dan kurang dapat diandalkan. Hal ini menjadi

masalah yang penting karena hilangnya individu yang terlatih dalam jumlah

besar tidak akan mudah dapat digantikan. Pada tingkat makro, biaya yang

berhubungan dengan kehilangan seperti itu, seumpama meningkatnya

pekerja yang tidak hadir, meningkatnya biaya pelatihan, pendapatan yang

berkurang, dan sumber daya yang seharusnya dipakai untuk aktivitas

produktif terpaksa dialihkan pada perawatan kesehatan, waktu yang

terbuang untuk merawat anggota keluarga yang sakit, dan lainnya,juga

akan meningkat.

2.2. Dampak terhadap sistem pelayanan kesehatan

Tingginya tingkat penyebaran HIV dan AIDS pada kelompok manapun

berarti bahwa semakin banyak orang menjadi sakit, dan membutuhkan jasa

pelayanan kesehatan. Perkembangan penyakit yang lamban dari infeksi HIV

berarti bahwa pasien sedikit demi sedikit menjadi lebih sakit dalam jangka

Draft final 040107

4

waktu yang panjang, membutuhkan semakin banyak perawatan kesehatan.

Biaya langsung dari perawatan kesehatan tersebut semakin lama akan

menjadi semakin besar. Diperhitungkan juga adalah waktu yang dihabiskan

oleh anggota keluarga untuk merawat pasien, dan tidak dapat melakukan

aktivitas yang produktif. Waktu dan sumber daya yang diberikan untuk

merawat pasien HIV dan AIDS sedikit demi sedikit dapat mempengaruhi

program lainnya dan menghabiskan sumber daya untuk aktivitas kesehatan

lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh John Kaldor dkk pada tahun 2005

memprediksi bahwa pada tahun 2010, bila upaya penanggulangan tidak

ditingkatkan maka 6% tempat tidur akan digunakan oleh penderita AIDS

dan di Papua mencapai 14% dan pada tahun 2025 angka angka tersebut

akan menjadi 11% dan 29%. Meningkatnya jumlah penderita AIDS berarti

meningkatnya kebutuhan ARV.

Rusaknya sistem kekebalan tubuh telah memperparah masalah kesehatan

masyarakat yang sebelumnya telah ada yaitu tuberkulosis. Banyak

penelitian yang menunjukkan bahwa kejadian TB telah meningkat secara

nyata di antara kasus HIV. TB masih merupakan salah satu masalah

kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia dimana setiap tahunnya

ditemukan lebih dari 300.000 kasus baru, maka perawatan untuk kedua

jenis penyakit ini harus dilakukan secara bersamaan.

2.3. Dampak terhadap ekonomi nasional

Mengingat bahwa HIV lebih banyak menjangkiti orang muda dan mereka

yang berada pada umur produktif utama (94% pada kelompok usia 19

sampai 49 tahun), epidemi HIV dan AIDS memiliki dampak yang besar

pada angkatan kerja, terutama di Papua. Epidemi HIV dan AIDS akan

meningkatkan terjadinya kemiskinan dan ketidak seimbangan ekonomi

yang diakibatkan oleh dampaknya pada individu dan ekonomi. Dari sudut

pandang individu HIV dan AIDS berarti tidak dapat masuk kerja, jumlah

hari kerja yang berkurang, kesempatan yang terbatas untuk mendapatkan

pekerjaan dengan gaji yang lebih baik dan umur masa produktif yang lebih

pendek. Dampak individu ini harus diperhitungkan bersamaan dengan

dampak ekonomi pada anggota keluarga dan komunitas. Dampak pada

dunia bisnis termasuk hilangnya keuntungan dan produktivitas yang

diakibatkan oleh berkurangnya semangat kerja, meningkatnya ketidak

hadiran karena izin sakit atau merawat anggota keluarga, percepatan masa

penggantian pekerja karena kehilangan pekerja yang berpengalaman lebih

cepat dari yang seharusnya, menurunnya produktivitas akibat pekerja baru

dan bertambahnya investasi untuk melatih mereka. HIV dan AIDS juga

Draft final 040107

5

berperan dalam berkurangnya moral pekerja (takut akan diskriminasi,

kehilangan rekan kerja, rasa khawatir) dan juga pada penghasilan pekerja

akibat meningkatnya permintaan untuk biaya perawatan medis dari pusat

pelayanan kesehatan para pekerja, pensiun dini, pembayaran dini dari dana

pensiun akibat kematian dini, dan meningkatnya biaya asuransi.

Pengembangan program pencegahan dan perawatan HIV di tempat kerja

yang kuat dengan keikutsertaan organisasi manajemen dan pekerja

sangatlah penting bagi Indonesia.

Perkembangan ekonomi akan tertahan apabila epidemi HIV menyebabkan

kemiskinan bagi para penderitanya sehingga meningkatkan kesenjangan

yang kemudian menimbulkan lebih banyak lagi keadaan yang tidak stabil.

Meskipun kemiskinan adalah faktor yang paling jelas dalam menimbulkan

keadaan resiko tinggi dan memaksa banyak orang ke dalam perilaku yang

beresiko tinggi, kebalikannya dapat pula berlaku pendapatan yang

berlebih, terutama di luar pengetahuan keluarga dan komunitas dapat

pula menimbulkan resiko yang sama. Pendapatan yang besar (umumnya

tersedia bagi pekerja terampil pada pekerjaan yang profesional) membuka

kesempatan bagi individu untuk melakukan perilaku resiko tinggi yang

sama: berpergian jauh dari rumah, pasangan sex yang banyak,

berhubungan dengan PS, obat terlarang, minuman keras, dan lainnya.

2.4. Dampak terhadap tatanan sosial

Adanya stigma dan diskriminasi akan berdampak pada tatanan sosial

masyarakat. Penderita HIV dan AIDS dapat kehilangan kasih sayang dan

kehangatan pergaulan sosial. Sebagian akan kehilangan pekerjaan dan

sumber penghasilan yang pada akhirnya menimbulkan kerawanan sosial.

Sebagaian mengalami keretakan rumah tangga sampai perceraian. Jumlah

anak yatim dan piatu akan bertambah yang akan menimbulkan masalah

tersendiri. Oleh sebab itu keterbukaan dan hilangnya stiga dan diskriminasi

sangat perlu mendapat perhatian dimasa mendatang.

3. RESPONS TERHADAP HIV DAN AIDS

3.1. Respons Tahun 1985 2002

Respons Nasional terhadap epidemi HIV AND AIDS di Indonesia telah

dimulai pada tahun 1985 dan terus meningkat selaras dengan

meningkatnya jenis dan besaran masalah yang dihadapi baik oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat. Respons utama dalam kurun waktu

Draft final 040107

6

tersebut meliputi pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan AIDS di

Departemen Kesehatan, penetapan wajib lapor kasus AIDS, penetapan

laboratorium untuk pemerikasaan HIV, penyiapan dan penyebaran bahan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Surveilans HIV pada sub-populasi

tertentu dilakukan demikian pula peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

dan non-kesehatan dalam menghadapi epidemi serta lahirnya banyak

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap HIV AND AIDS.

Pada tahun 1994 dengan Keputusan Presiden Nomor 36, Pemerintah

membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di tingkat Pusat disusul

dengan terbentuknya KPA di beberapa provinsi. Strategi Nasional

Penanggulangan HIV AND AIDS (STRANAS 1994)merupan respons yang

sangat penting pada periode tersebut. KPA mulai mengkoordinasikan upaya

penanggulangan yang dilaksanakan pemerintah dan LSM, sementara itu

bantuan dari luar negeri baik bantuan bilateral maupun multi lateral mulai

berperan meningkatkan upaya penanggulangan. Bantuan-bantuan tersebut

terus meningkat baik jenis maupun besarannya pada masa-masa

berikutnya.

Pada Maret dan November 2002 Pemerintah mengadakan Sidang Kabinet

Khusus HIV dan AIDS yang memutuskan hal-hal penting antara lain:

􀂃 Departemen /Lembaga harus memberikan komitmen dan respons

yang kuat untuk menghambat lajunya epidemi HIVdan AIDS;

􀂃 Adanya Gerakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS sampai

tahun 2010;

􀂃 Menetapkan Penanggulangan HIV dan AIDS sebagai Prioritas

Pembangunan Nasional dan dicantumkan dalam Perencanaan Strategis

Pembangunan Nasional masing-masing Departemen/Lembaga terkait;

􀂃 Menetapkan ketersediaan dana nasional Gerakan Nasional Stop HIV

dan AIDS setiap tahun;

􀂃 Menetapkan dan memperkuat organisasi KPA untuk

mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

3.2. Respons tahun 2003 – 2006

Pada tahun 2003 STRANAS 2003 2007 diluncurkan sebagai respons

terhadap berbagai perubahan, tantangan dan masalah HIV dan AIDS yang

semakin besar dan rumit. Tahun 2004 Program penanggulangan HIV dan

AIDS di tempat kerja diluncurkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dengan pemberlakuan Kaidah ILO. Untuk meningkatkan

penyelenggaraan upaya pengurangan dampak buruk (Harm Reduction)

penyalahgunaan napza ditandatangi Nota Kesepahaman tentang upaya

Draft final 040107

7

terpadu pencegahan penularan HIV dan AIDS dan pemberantasan

penyalahgunaan NAPZA dengan cara suntik antara Menko Kesra selaku

Ketua KPA dan KAPOLRI selaku Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN).

Untuk memenuhi kebutuhan, maka obat ARV mulai diproduksi di alam

negeri oleh perusahaan farmasi pemerintah PT Kimia Farma. Percepatan

respons di 6 provinsi dengan prevalensi HIV dan AIDS tertinggi dilakukan

setelah Komitmen Sentani pada Januari 2004 dan meluas ke 8 provinsi

lainnya. Penanggulangan HIV dan AIDS di Lapas dimulai tahun 2005 dan

terus ditingkatkan. Pada awal 2005 diluncurkan program akselerasi di 100

kabupaten/kota di 22 provinsi, disertai dengan diberlakukannya Sistem

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS Nasional. Pada Juli 2006

Institusi KPA Nasional diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 75

Tahun 2006 (Perpres 75/2006) yang melibatkan lebih banyak sektor, TNI

dan Polri dan masayarakat sipil. Tahun 2006 diakhiri dengan perhitungan

estimasi jumlah sub-populasi rawan terhadap penularan HIV tahun 2006

sebagai dasar perencanaan mendatang, penerbitan Peraturan

MenkoKesra/Ketua KPA Nasional tentang Kebijakan Penanggulangan HIV

AND AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Jarum Suntik

sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman KPA-BNN yang

ditandatangani pada tahun 2003. dan retrukturisasi sekretariat KPA

Nasional.

4. ISU ISU PENTING

4.1 Meningkatnya jumlah penasun

Jumlah pengguna obat-obat terlarang di Indonesia terus meningkat

terutama di kalangan remaja dan kelompok dewasa muda. Walaupun

sebagian besar dari sekitar 1,3 2 juta pengguna NAPZA tidak

menggunakan heroin atau suntikan, namun sebagian kecil melakukannya.

Menurut estimasi Departemen Kesehatan pada tahun 2006 terdapat antara

191.000 sampai 248.000 penasun di Indonesia. Badan Narkotika Nasional

(BNN) menunjuk kepada angka 508.000 pada tahun yang sama. Penasun

masih terkonsentrasi di daerah perkotaan di Jawa dan kota-kota provinsi di

luar Jawa. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penularan HIV di subpopulasi

ini tinggi dan terus meningkat. Masalah menjadi semakin sulit

karena ketidak pedulian akan bahaya tertular seperti ditunjukkan hasil

survei perilaku tahun 2002 sekitar dua per tiga penasun yang menyatakan

bahwa mereka tidak memiliki resiko terinfeksi juga menyatakan bahwa

mereka telah menggunakan peralatan secara bersama-sama dalam minggu

sebelumnya pada survei yang sama.

Draft final 040107

8

4.2. Mobilitas Penduduk

Pembangunan fisik yang dilakukan di daerah urban dan lapangan kerja yang

sempit di daerah pedesaan,menyebabkan arus urbanisasi ke kota-kota

besar Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pekerja di daerah industri

dan proyek pembangunan fisik didominasi oleh laki-laki, sedangkan

kelompok perempuan mendominasi pekerjaan domestik. Dominasi dari satu

jenis kelamin di setiap jalur urbanisasi menunjukkan bahwa para pendatang

ini hidup membujang dan berpotensi untuk berperilaku risiko tinggi.

Membaiknya sarana transportasi juga berdampak terhadap peningkatan

mobilitas penduduk.

Migrasi antar negara juga perlu diperhitunkan diperhitungkan sebagai

potensi masuknya HIV ke suatu negara. Jumlah tenaga kerja Indonesia

yang bekerja di luar negeri bertambah dari tahun ketahun. Sebagian besar

berusia muda, dengan pengetahuan yang sangat minim tentang HIV dan

AIDS.

4.3. Narapidana penasun

Dari jumlah penghuni Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia

sebesar 101.036 orang, ternyata 23.409 diantaranya adalah narapidana

dalam pelanggaran narkotika. Sekitar 70% dari mereka adalah pengguna

NAPZA (17.088) dan 40% dari pengguna NAPZA adalah penasun. Meskipun

Indonesia memiliki 13 penjara khusus narkotika, 50-60% dari

narapidananya berada di pusat penahanan umum atau penjara umum.

Lapas merupakan tempat yang beresiko sangat tinggi untuk penyebaran

HIV, karena terjadinya praktek perilaku berisiko. Keadaan ini diperparah

dengan minimnya pelayanan kesehatan dan tingkat penghunian yang

melebihi kemampuan. Petugas penjara menerima sangat sedikit informasi

mengenai HIV dan AIDS.

Narapidana di Indonesia yang positif HIV terus meningkat jumlahnya. Data

Depkes menunjukkan di tahun 2000, 17,5% dari semua narapidana positif

HIV dan jumlah ini meningkat menjadi 22% di tahun 2002. Studi lainnya

menunjukkan 24,5% narapidana di Jakarta terinfeksi sedangkan di Bali

10,2%. Pada penjara yang sama (Bali) 56% dari narapidana pengguna

NAPZA suntik juga terinfeksi. Jumlahnya telah bertambah besar dari 7.211

di tahun 2002 menjadi 11.973 di tahun 2003 dan 17.000 di tahun 2004.

Walaupun beberapa narapidana telah terinfeksi di luar penjara, terdapat

kemungkinan adanya infeksi baru yang terjadi di dalam penjara yang

diakibatkan oleh perilaku berisiko tinggi di kalangan narapidana sendiri.

Draft final 040107

9

Para narapidana positif HIV yang sudah selesai menjalani hukuman akan

kembali ke masyarakat dan bila tidak didampingi dengan benar, akan

menjadi sumber penularan baru bagi keluarga dan orang lain.

4.4. Hubungan seks berisiko

Suatu ciri khas yang penting dari daerah industri termasuk industri

pariwisata yang padat dan mobilitas populasi yang tinggi adalah

berkembangnya hubungan seks berisiko. Jumlah penjaja seks (PS) baik

perempuan maupun laki-laki meningkat dari tahun ketahun. PS lansung

berada si lokasi , lokalisasi dan ditempat-tempat umum, dan PS tidak

lansung umumnya berada di lingkungan bisnis hiburan seperti karaoke, bar,

salon kecantikan, pati pijat, dsb. PS merupakan sub-populasi berperilaku

risiko tinggi (risti) bersama dengan waria, lelaki suka lelaki (LSL). Menurut

estimasi Depkes tahun 2006 jumlah wanita PS (WPS) 177.200 -265.000

orang,waria penjaja seks 21.000 35.000 orang dan LSL berjumlah

384.000 1.148.000 orang. Jumlah pelanggan mereka jauh lebih banyak

yaitu 2.435.000 3.813.000 untuk WPS, 62.000 104.000 untuk waria.

Lelaki PS semakin meningkat jumlahnya di kota besar. Pertumbuhan

ekonomi di daerah perkotaan dan pelemahan ekonomi pedesaan

dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah WPS lebih pesat. Bilamana upaya

melakukan seks aman bagi mereka dan pelanggannya tidak berjalan baik,

maka penyebaran HIV melalui modus ini akan terus berlansung. Keadaan di

Papua akan semakin buruk karena pelanggan WPS membawa HIV ke

pedesaan.

Homoseksual dan biseksual masih tetap merupakan kelompok yang

termarginalkan di Indonesia. Meskipun merupakan faktor penting dalam

penyebaran HIV, namun masih sedikit kampanye pencegahan yang

membahas secara spesifik masalah yang berkaitan dengan homoseksualitas

dan biseksualitas. Marginalisasi telah memaksa banyak pria homoseksual

yang menjalani kehidupan biseksual dimana kehidupan homoseksual yang

terselubung ditutupi oleh kehidupan heteroseksual yang sesuai nilai-nilai

komunitas, sehingga menyulitkan untuk dapat menjangkau kelompok yang

rentan ini dengan pesan-pesan yang dapat mereka rasakan sesuai dengan

kondisi mereka. Marginalisasi juga berarti bahwa konteks sosial dari

komunitas homoseksual didominasi oleh kurangnya kepercayaan dan

komunikasi terbuka, kurangnya penyebaran informasi dan perilaku seks

yang tidak aman. Kondisi tersebut memberi dampak kepada komunitas

yang lebih luas melalui perilaku biseksual, yang masih belum diakui secara

umum sebagai beresiko tinggi menyebarkan HIV.

Draft final 040107

10

5. TANTANGAN

Setidaknya sampai empat tahun mendatang upaya penanggulangan HIV dan

AIDS di Indonesia masih akan menghadapi berbagai tantangan yang perlu

mendapat perhatian. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

5.1. Norma-Norma dan Perilaku Sosial

Sifat dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia juga mempengaruhi

jalannya epidemi. Banyak kalangan masih menyebarkan pesan ketidak

sukaannya terhadap kampanye penggunaan kondom untuk hubungan seks

yang aman. Komunikasi yang buruk di antara pasangan dalam kebutuhan

dan kecemasan seksual mereka ditambah dengan rasa ketergantungan

perempuan terhadap laki-laki baik secara emosi maupun sosial-ekonomi,

telah mengurangi kemampuan perempuan untuk meminta hubunan seks

yang aman. Faktor-faktor tersebut seringkali diperparah oleh tingginya aksi

kekerasan seksual di sebagian komunitas, dan fakta bahwa aktivitas seksual

di antara anak muda seringkali dimulai jauh pada usia yang lebih muda

daripada yang diperkirakan oleh orang tua, guru, dan orang dewasa

lainnya.

Karena secara sosial tabu untuk dibicarakan, menyebabkan sulitnya

mengajarkan atau mendiskusikan seks dengan kaum remaja serta

menghalangi dimasukannya pendidikan seks ke dalam kurikulum sekolah.

Pandangan negatif pada hubungan seks sesama jenis mengakibatkan baik

individu maupun kelompok sosial sama-sama enggan mengakui adanya

resiko yang nyata; banyak LSL juga melakukan hubungan seks dengan

perempuan, sehingga meningkatkan resiko penularan kepada perempuan

dan anak-anak. Meskipun kondom kini lebih mudah diperoleh, penerimaan

masyarakat yang masih terbatas mengurangi penggunaannya. Konsumsi

alkohol yang luas dan berlebihan serta zat-zat lainnya, terutama di

kalangan anak muda, seringkali berperan sebagai faktor yang melepas

kendali diri dan menjadi penyalur kekerasan seksual serta perilaku resiko

tinggi lainnya. Agar dapat berhasil, kampanye pencegahan harus mengakui

dan menghadapi faktor-faktor tersebut secara realistis.

5.2. Koordinasi multipihak terhadap Respon

Pengalaman dari banyak negara memperlihatkan kenyataan bahwa suatu

respon yang efektif terhadap HIV harus didasarkan oleh keikutsertaan

semua sektor pemerintahan sebagai membimbing bagi pelibatan

masyarakat. Dukungan oleh pemerintah di tingkat elite dan komitmen

politik sangat penting untuk suksesnya usaha apapun dalam jangka

Draft final 040107

11

panjang. Meskipun banyak pemuka masyarakat telah berbicara secara

terbuka mengenai pentingnya penanggulangan epidemi ini, masih

diperlukan adanya kemauan politis, komitmen, dan dinamika yang nyata

dan berkelanjutan serta kepemimpinan yang tidak diragukan dan

menyentuh banyak orang dalam melawan epidemi ini. Hal ini dapat semakin

diperlukan di banyak propinsi dan kabupaten setelah proses desentralisasi,

dimana banyak pemerintahan lokal lebih berfokus pada proyek fisik yang

nyata dan perlu dihimbau untuk lebih memperhatikan dan mendukung

program pencegahan HIV.

5.3. Kebijakan dan Pengembangan Program

Kebijakan dan pengembangan program tetap masih lemah akibat dari

berbagai macam sebab, termasuk kurangnya data yang dapat diandalkan

dari luas dan jangkauan epidemi, penyebab dan konsekuensinya, dan

perkiraan arahnya di masa depan. Riset operasional dan perilaku yang

mencukupi masih dibutuhkan untuk membantu pembuatan kebijakan, dan

kurangnya dana yang tersedia untuk program nasional (terutama dana dari

dalam negeri dibandingkan dengan dana dari negara donor) menunjukkan

rendahnya prioritas yang diberikan pada epidemi ini. Perencanaan strategis

masih belum dilakukan secara konsisten untuk menentukan cara alokasi

dana yang terbatas, terutama mengenai intervensi yang efektif secara

pembiayaan. Pengumpulan data statistik yang akurat dan teratur di setiap

propinsi dan kabupaten juga sangat penting untuk mendukung Pemerintah

Daerah dalam menangani program mereka secara efektif.

5.4. Memenuhi Kebutuhan Para Remaja dan Dewasa Muda

Satu aspek yang penting pencegahan HIV diarahkan pada kelompok remaja

dan dewasa muda. Kenyataan bahwa 57,8% kasus AIDS (2006) berasal

dari kelompok umur 15 29 tahun mengindikasikan bahwa mereka tertular

HIV pada umur yang masih sangat muda. Hal ini sejalan pula dengan fakta

bahwa penyalahguna napza sebagian besar adalah remaja dan dewasa

muda. Hampir 30% populasi Indonesia berumur antara 10 sampai 24 tahun,

dan mereka ini seharusnya menjadi sasaran edukasi dan penyuluhan yang

benar agar tidak masuk kedalam sub-populasi berperilaku risiko tinggi.

Kontak seksual dini membawa resiko tinggi infeksi HIV. Banyak survei

mengungkapkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa

pengalaman seksual pertama mereka dimulai pada usia yang sangat muda.

Informasi ini mengejutkan banyak orang dewasa, termasuk orang tua dan

guru yang sering kali menghalangi upaya pemberian informasi mengenai

seks dan kesehatan reproduksi pada anak di usia yang semuda itu. Banyak

Draft final 040107

12

program keterampilan hidup dan kesehatan reproduksi lainnya yang

diarahkan pada anak muda difokuskan pada kelompok umur yang lebih tua;

namun bukti ini menunjukkan perlunya memberikan informasi tersebut

pada usia yang jauh lebih muda. Statistik saat ini menunjukkan hampir

60% anak perempuan di desa tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD,

sehingga mereka tidak akan mendapatkan kurikulum keterampilan hidup

apabila hanya diberikan di SMA.

5.5. Resiko Khusus yang Dihadapi Anak Perempuan

Perempuan sangat rentan terinfeksi pada umur muda, dimana fenomena ini

merupakan refleksi dari kondisi sosial yang terjadi di beberapa komunitas.

Tekanan dari teman sebaya pada anak perempuan untuk melakukan

hubungan seksual dini dan masalah tersembunyi dari hubungan seksual

paksaan, pemerkosaan, inses, dan kekerasan rumah tangga yang harus

ditanggung anak perempuan.

Anak muda, terutama perempuan, juga dihadapkan pada kekerasan dan

eksploitasi seksual, umumnya dihubungkan dengan kemiskinan dan

keluarga yang disfungsional. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual

di masa muda, umumnya kehilangan harga diri dan perasaan kendali atas

kehidupan mereka sendiri, yang kemudian meningkatkan resiko

penyalahgunaan NAPZA dan memasuki kehidupan seks lebih dini dan

terpapar pada HIV. Secara umum, kekerasan kepada perempuan pada

umumnya dan anak perempuan pada khususnya terus meningkat. Meskipun

sangat memprihatikan, isi-isu ini membutuhkan para pembuat keputusan

untuk menghadapi kenyataan yang dialami mereka dan mengambil

langkah-langkah untuk melindungi mereka.

5.6. Kebutuhan Memperluas Perawatan, Pengobatan dan Dukungan

Memperbaiki ketersediaan dan kualitas dari perawatan bagi jumlah orang

yang hidup dengan HIV AND AIDS yang meningkat harus menjadi prioritas.

Sampai akhir 2006 pelayanan kesehatan untuk merespon meningkatnya

jumlah ODHA yang membutuhkan perawatan, pengobatan dan dukungan

semakin meningkat. Tujuh puluh lima Rumah Sakit siap untuk memerikan

perawatan dan pengobatan dengan ARV dengan berbagai fasilitas untuk

menegakkan diagnosis dan memantau pengobatan. Penyertaan Puskesmas

sebagai upaya mendekatkan pelayanankepada yang membutuhkan mulai

dilaksanakan dan perlu diperluas dimasa mendatang.Peningkatan pelatihan

tenaga kesehatan harus terorganisasi untuk membuat mereka dapat

menghasilkan kesempatan penting dalam meningkatkan nutrisi, sokongan

psikologis, pencegahan dan perawatan infeksi oportunis yang terjadi pada

Draft final 040107

13

ODHA. Program untuk memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan

mengikutsertakan tidak hanya ketersediaan obat yang lebih baik, tapi juga

peningkatan kualitas dan kerahasiaan data kesehatan. Kemungkinan

terjadinya resistensi pada ARV lini pertama diantisipasi dengan

melaksanakan surveilans ARV dan penyediaan ARV lini kedua.

5.7. Stigma dan Diskriminasi

Stigma dan diskrimansi terhadap ODHA walaupun sudah banyak berkurang

dalam 5 tahun terakhir namun masih tetap merupakan tantangan yang bila

tidak teratasi, potensial untuk menjadi penghambat upaya penanggulangan

HIV dan AIDS terutama di daerah-daerah. Diskriminasi yang dialami ODHA

baik pada unit pelayanan kesehatan, tempat kerja, lingkungan keluarga

maupun di masyarakat umum haruslah tetap menjadi prioritas upaya

penanggulangan HIV dan AIDS. Oleh sebab itu perlu dukungan dan

perberdayaan kelompok-kelompok dukungan sebaya (KDS) sebagai mitra

kerja yang efektif dalam mengurangi stigma dan diskriminasi sekaligus

pemberi dukungan bagi mereka yang membutuhkan.

5.8. Desentralisasi

Desentralisasi dan otonomi pemerintahan dimaksudkan untuk mempercepat

tercapainya kesejahteraan rakyat termasuk dalam bidang kesehatan.

Dengan demikian memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk

merencanakan program yang dibutuhkan termasuk pencegahan HIV dan

AIDS yang didasarkan pada kebutuhan lokal dan mengalokasikan

anggaran yang sesuai. Dengan semangat Komitmen Sentani beberapa

provinsi dan kabupaten/kota telah memperlihatkan perhatian yang cukup

besar terhadap masalah HIV dan AIDS di daerah masing-masing. Namun

sebagain besar pemerintah daerah belum menganggap masalah HIV dan

AIDS sebagai prioritas pembangunan untuk ditanggulangi, walaupun data

telah menunjukkan masalah HIV dan AIDs sudah mengkhawatirkan.

Advokasi kepada pemerintah daerah perlu tetap dilanjutkan dan

ditingkatkan untuk mewujudkan tujuan otonomi dan desentralisai

pemerintahan, antara lain melalui penguatan dan pemberdayaan KPA di

daerah dan pemberiaan bantuan teknis.

Draft final 040107

14

BAB II

STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

1. TUJUAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

1.1. Tujuan Umum penanggulangan HIV dan AIDS

Mencegah dan mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup

ODHA serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS

pada individu, keluarga dan masyarakat.

1.2. Tujuan Khusus Penanggulangan HIV dan AIDS

1.2.1. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan

suasana kondusif untuk mendukung upaya penanggulangan HIV dan

AIDS, dengan menitikberatkan pencegahan pada sub-populasi

berperilaku resiko tinggi dan lingkungannya dengan tetap

memperhatikan sub-populasi lainnya.

1.2.2. Menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan perawatan,

pengobatan, dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan

upaya pencegahan.

1.2.3. Meningkatkan peran serta remaja, perempuan, keluarga dan

masyarakat umum termasuk ODHA dalam berbagai upaya

penanggulangan HIV dan AIDS.

1.2.4. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga

pemerintah, LSM, sektor swasta dan dunia usaha, organisasi profesi,

dan mitra internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan

respons nasional terhadap HIV dan AIDS.

1.2.5. Meningkatkan koordinasi kebijakan nasional dan daerah serta inisiatif

dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

2. DASAR KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Penularan dan penyebaran HIV dan AIDS sangat berhubungan dengan perilaku

beresiko, oleh karena itu penanggulangan harus memperhatikan faktor-faktor

yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Bahwa kasus HIV dan AIDS diidap

sebagian besar oleh kelompok perilaku resiko tinggi yang merupakan kelompok

yang dimarginalkan, maka program-program pencegahan dan penanggulangan

HIV dan AIDS memerlukan pertimbangan keagamaan, adat-istiadat dan normanorma

masyarakat yang berlaku disamping pertimbangan kesehatan. Perlu

adanya program-program pencegahan HIV dan AIDS yang efektif dan memiliki

jangkauan layanan yang semakin luas dan program-program pengobatan,

perawatan dan dukungan yang komprehensif bagi ODHA maupun OHIDA untuk

meningkatkan kualitas hidupnya.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, maka kebijakan penanggulangan HIV

dan AIDS di Indonesia disusun sebagai berikut:

Draft final 040107

15

2.1. Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan nilai-nilai

agama dan budaya/norma kemasyarakatan dan kegiatannya diarahkan

untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan

keluarga;

2.2. Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat,

pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan. Masyarakat dan LSM

menjadi pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan,

membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung terselenggaranya

upaya penanggulangan HIV dan AIDS;

2.3. Upaya penanggulangan harus didasari pada pengertian bahwa masalah HIV

dan AIDS sudah menjadi masalah sosial kemasyarakatan serta masalah

nasional dan penanggulangannya melalui Gerakan Nasional

Penanggulangan HIV and AIDS;

2.4. Upaya penanggulangan HIV and AIDS diutamakan pada kelompok

masyarakat berperilaku risiko tinggi tetapi harus pula memperhatikan

kelompok masyarakat yang rentan, termasuk yang berkaitan dengan

pekerjaannya dan kelompok marginal terhadap penularan HIV and AIDS;

2.5. Upaya penanggulangan HIV and AIDS harus menghormati harkat dan

martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;

2.6. Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada anak sekolah, remaja dan

masyarakat umum diselenggarakan melalui kegiatan komunikasi, informasi

dan edukasi guna mendorong kehidupan yang lebih sehat;

2.7. Upaya pencegahan yang efektif termasuk penggunaan kondom 100% pada

setiap hubungan seks berisiko, semata-mata hanya untuk memutus rantai

penularan HIV;

2.8. Upaya mengurangi infeksi HIV pada pengguna napza suntik melalui kegiatan

pengurangan dampak buruk (harm reduction) dilaksanakan secara

komprehensif dengan juga mengupayakan penyembuhan dari

ketergantungan pada napza.

2.9. Upaya penanggulangan HIV and AIDS merupakan upaya-upaya terpadu dari

peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan dan

perawatan berdasarkan data dan fakta ilmiah serta dukungan terhadap

ODHA.

2.10.Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV and AIDS harus didahului

dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang

bersangkutan (informed consent). Konseling yang memadai harus

diberikan sebelum dan sesudah pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan

diberitahukan kepada yang bersangkutan tetapi wajib dirahasiakan kepada

fihak lain.

2.11.Diusahakan agar peraturan perundang-undangan harus mendukung dan

selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV and AIDS disemua

tingkat.

Draft final 040107

16

2.12.Setiap pemberi pelayanan berkewajiban memberikan layanan tanpa

diskriminasi kepada ODHA dan OHIDA.

3. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan STRANAS, ditetapkan strategi sebagai berikut:

3.1. Meningkatkan dan memperluas upaya pencegahan yang nyata efektif dan

menguji coba cara-cara baru;

3.2. Meningkatkan dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah ODHA yang

memerlukan akses perawatan dan pengobatan;

3.3. Meningkatkan kemampuan dan memberdayakan mereka yang terlibat

dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di pusat dan

di daerah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan;

3.4. Meningkatkan survei dan penelitian untuk memperoleh data bagi

pengembangan program penanggulangan HIV dan AIDS;

3.5. Memberdayakan individu, keluarga dan komunitas dalam pencegahan HIV

dilingkungannya;

3.6. Meningkatkan kapasitas nasional untuk menyelenggarakan monitoring dan

evaluasi penanggulangan HIV dan AIDS;

3.7. Memobilisasi sumberdaya dan mengharmonisasikan pemamfaatannya di

semua tingkat.

BAB III

AREA PRIORITAS PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Menilik bahasan-bahasan pada bab-bab terdahulu maka untuk empat tahun

mendatang area prioritas penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia belum perlu

diubah dan perlu dilanjutkan sebagai pokok-pokok program dengan penajaman.

Dengan melaksanakan program program yang dikembangkan dari setiap area

prioritas secara bersungguh sungguh, penuh tanggung jawab, terpadu, harmonis

dan berkesinambungan maka walaupun dengan sumberdaya yang terbatas, tujuan

penanggulangan HIV AND AIDS akan dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah

ditetapkan oleh karena akan terdapat kemampuan untuk:

Mencegah meluasnya penularan HIV dan menjamin akses terhadap berbagai

upaya pencegahan, perawatan dan pengobatan.

Berkontribusi untuk menyediakan kebutuhan ODHA untuk meringankan

penderitaan sekaligus meningkatkan kwalitas hidup mereka.

Menjamin capacity building bagi mereka yang terlibat dalam penanggulangan HIV

dan AIDS.

Mengkoordinasikan dan mempertahankan respon

Draft final 040107

17

Mengingat luasnya wilayah Indonesia, sementara sumberdaya masih terbatas,

kriteria dalam menentukan tempat dan wilayah pelaksanaan program perlu

memperhatikan data epidemiologis HIV dan AIDS dan kemungkinan memperoleh

daya ungkit yang besar bila program dilaksanakan.

Area prioritas penanggulangan HIV dan AIDS untuk tahun 2007-2010 adalah sebagai

berikut:

1. Pencegahan HIV dan AIDS;

2. Perawatan, Pengobatan dan Dukungan kepada ODHA;

3. Surveilans HIV dan AIDS serta Infeksi menular Seksual;

4. Penelitian dan riset operasional;

5. Lingkungan Kondusif;

6. Koordinasi dan harmonisasi multipihak;

7. Kesinambungan penanggulangan

1. AREA PENCEGAHAN HIV DAN AIDS

Penyebaran HIV dipengaruhi oleh perilaku berisiko kelompok-kelompok

masyarakat. Pencegahan dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat

sesuai dengan perilaku kelompok dan potensi ancaman yang dihadapi. Kegiatankegiatan

dari pencegahan dalam bentuk penyuluhan, promosi hidup sehat,

pendidikan sampai kepada cara menggunakan alat pencegahan yang efektif

dikemas sesuai dengan sasaran upaya pencegahan.

Dalam mengemas program-program pencegahan dibedakan kelompok-kelompok

sasaran sebagai berikut:

Kelompok tertular (infected people)

Kelompok tertular adalah mereka yang sudah terinfeksi HIV. Pencegahan

ditujukan untuk menghambat lajunya perkembangan HIV, memelihara

produktifitas individu dan meningkatkan kwalitas hidup.

Kelompok berisiko tertular atau rawan tertular (high-risk people)

Kelompok berisiko tertular adalah mereka yang berperilaku sedemikian

rupa sehingga sangat berisiko untuk tertular HIV. Dalam kelompok ini

termasuk penjaja seks baik perempuan maupun laki-laki, pelanggan

penjaja seks, penyalahguna napza suntik dan pasangannya, waria penjaja

seks dan pelanggannya serta lelaki suka lelaki. Karena kekhususannya,

narapidana termasuk dalam kelompok ini. Pencegahan untuk kelompok ini

ditujukan untuk mengubah perilaku berisiko menjadi perilaku aman.

Kelompok rentan (vulnerable people)

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup

pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan atau kesejahteraan keluarga yang

Draft final 040107

18

rendah dan status kesehatan yang labil, sehingga rentan terhadap

penularan HIV. Termasuk dalam kelompok rentan adalah orang dengan

mobilitas tinggi baik sipil maupun militer, perempuan, remaja, anak

jalanan, pengungsi, ibu hamil, penerima transfusi darah dan petugas

pelayanan kesehatan. Pencegahan untuk kelompok ini ditujukan agar

tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko tertular HIV. (

Menghambat menuju kelompok berisiko)

Masyarakat Umum (general population)

Masyarakat umum adalah mereka yang tidak termasuk dalam ketiga

kelompok terdahulu. Pencegahan ditujukan untuk peningkatkan

kewaspadaan, kepedulian dan keterlibatan dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS di lingkunagnnya.

1.1. Tujuan

Tujuan program-program pencegahan adalah agar setiap orang mampu

melindungi dirinya agar tidak tertular HIV dan tidak menularkan kepada

orang lain.

1.2. Program

Untuk mencapai tujuan pencegahan dengan berbagai sasaran maka

kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelompokan dalam program program

sebagai berikut:

1.2.1. Program peningkatan pelayan konseling dan testing sukarela

Pelayanan konseling dan testing sukarela ditingkatkan jumlah dan

mutunya dengan melibatkan kelompok dukungan sebaya sehingga

mencapai hasil maksimal.

1.2.2. Program peningkatan penggunaan kondom pada hubungan seks

berisiko

Peningkatan penggunaan kondom pada setiap hubungan seks

berisiko ditingkatkan untuk mencegah infeksi HIV dan IMS.

Penggunaan kondom perempuan dimungkinkan untuk digunakan

pada tempat-tempat yang memerlukan. Program mencakup juga

Intervensi Perubahan Perilaku (Behavior Change Intervention =

BCI).

Draft final 040107

19

1.2.3. Program pengurangan dampak buruk penyalahgunaan napza suntik

Pengurangan dampak buruk penyalahgunaan napza suntik untuk

mencegah penularan HIV dilaksanakan secara komprehensif dan

bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan terkait.

Program juga dikaitkan dengan upaya pengurangan kebutuhan

napza suntik bagi penasun. Program diutamakan di seluruh provinsi

di Jawa dan ibu kota seluruh provinsi. Program mencakup juga

Intervensi Perubahan Perilaku (Behavior Change Intervention =

BCI).

1.2.4. Program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak

Pencegahan penularan dari ibu HIV positif kepada bayinya

dilaksanakan terutama di daerah epidemi terkonsentrasi dan di

provinsi Papua dan Irian Jaya Barat.

1.2.5. Program penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS)

Penderita IMS mempunyai risiko 2-9 kali lebih besar untuk tertular

HIV dibandingkan dengan bukan penderita. Program

penanggulangan IMS meliputi surveilans, penemuan, pengobatan

dan pencegahan ditingkatkan di semua daerah.

1.2.6. Program penyediaan darah dan produk darah yang aman

Penyediaan darah dan produk darah yang aman diupayakan di

semua unit transfusi darah baik yang berada di bawah binaan Palang

Merah Indonesia (PMI) maupun yang berada di rumah sakit

pemerintah dan swasta. Diutamakan di daerah dengan prevalensi

tinggi.

1.2.7. Program peningkatan kewaspadaan universal

Penerapan kewaspadaan universal harus dilaksanakan dengan benar

oleh petugas dan masyarakat yang lansung terpapar seperti petugas

pelayanan kesehatan, petugas sosial, polisi, penyelenggara jenazah,

petugas lapas dan lainnya. Pengetahuan dan ketrampilan petugas

Draft final 040107

20

dan sarana serta prasarana yang diperlukan perlu disediakan dengan

cukup.

1.2.8. Program komunikasi publik

Komunikasi publik yang baik akan menurunkan derajat kerentanan

dari kelompok kelompok rentan. Upaya ini dilakukan melalui

komunikasi, informasi, pendidikan, penyuluhan, tatapmuka,

pengurangan kemiskinan, pembinaan ketahanan keluarga dan

penyetaraan gender dengan menggunakan jalur komunikasi dan

media yang tersedia.

2. AREA PERAWATAN, PENGOBATAN DAN DUKUNGAN KEPADA ODHA

Peningkatan jumlah penderita AIDS memerlukan peningkatan jumlah dan mutu

layanan perawatan dan pengobatan. Peningkatan juga dilakukan bagi dukungan

maksimal kepada ODHA. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan klinis dan

pendekatan berbasis masyarakat dan keluarga. Universal Access yang bertujuan

memberikan kemudahan kepada mereka yang memerlukan untuk akses kepada

layanan perawatan dan pengobatan melandasi program program pada area ini.

2.1. Tujuan

Mengurangi penderitaan akibat HIV dan AIDS dan mencegah penularan

lebih lanjut infeksi HIV serta meningkatkan kwalitas hidup ODHA.

3.1. Program

Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di

kelompokan dalam program program sebagai berikut:

2.2.1. Program peningkatan sarana pelayanan kesehatan

Jumlah dan mutu pelayan untuk konseling dan testing sukarela

(VCT), pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayinya (PMTC) dan

perawatan, pengobatan dan dukungan pada ODHA (CST)

ditingkatkan.

2.2.2. Program peningkatan penyediaan, distribusi obat dan reagensia

Untuk memenuhi kebutuhan ODHA dan sejalan dengan peningkatan

jumlah sarana perawatan dan pengobatan, ketersediaan ARV, obat

Draft final 040107

21

infeksi oportunistik dan reagensia ditingkatkan jumlah dan mutunya

serta harganya diupayakan terjangkau.

Manajemen obat dan reagensia disempurnakan sehingga pengadaan

dan distribusi obat dan reagensia terjamin.

2.2.3. Program pendidikan dan pelatihan

Peningkatan jumlah dan mutu pelayanan dan dukungan kepada

ODHA membutuhkan tenaga yang berilmu, terampil dan beretika.

Pendidikan dan pelatihan teknis diberikan kepada mereka yang

berkarya dalam upaya penanggulangan AIDS sesuai dengan bidang

kerjanya.

2.2.4. Program peningkatan penjangkauan dan dukungan ODHA

Upaya yang sungguh-sungguh untuk menjangkau sedikitnya 80%

kelompok berperilaku risiko tinggi agar mereka yang memerlukan

perawatan dan pengobatan dapat akses kepada pencegahan,

perawatan, pengobatan dan dukungan yang diperlukan.

3. AREA SURVEILANS HIV DAN AIDS SERTA IMS

Besaran, kecenderungan dan distribusi persebaran HIV dan AIDS diketahui dari

data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan surveilans penyakit. Surveilans

penyakit dan surveilans perilaku bersama-sama memberikan petunjuk tentang

hasil upaya penanggulangan dan amat diperlukan bagi perumusan kebijakan dan

perencanaan. Kegiatan surveilans akan terus disempurnakan baik metodologinya

maupun implementasinya sehingga hasilnya valid dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Selain surveilans HIV dan AIDS dan perilaku, surveilans IMS ditingkatkan

pelaksanaannya dan hasilnya dipublikasikan agar dapat digunakan oleh pihakpihak

yang memerlukan.

3.1. Tujuan

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid tentang besaran,

kecenderungan dan distribusi persebaran HIV dan AIDS serta faktor-faktor

yang mempengaruhinya.

3.2. Program

Draft final 040107

22

Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di

kelompokan dalam program program sebagai berikut:

3.2.1. Program peningkatan surveilans HIV

Pelaksanaan surveilans HIV pada sub-populasi dengan berbagai

tingkat risiko penularan diperluas wilayah cakupannya dan

ditingkatkan mutunya. Di daerah dengan tingkat generalized

epidemic dilaksanakan surveilans HIV di populasi umum.

3.2.2. Program Peningkatan surveilans perilaku

Pelaksanaan surveilans perilaku ditingkatkan wilayah cakupan dan

mutunya.Variabel yang digunakan dipilih variable yang sensitif yang

dapat menggambarkan hasil program intervensi perubahan perilaku.

3.2.3. Program peningkatan surveilans IMS

Pelaksanaan surveilans IMS ditingkatkan wilayah cakupan dan

mutunya. Dan juga digunakan untuk mengetahui hasil program

intervensi perilaku dan program penggunaan kondom pada setiap

hubungan seks berisiko.

3.2.4. Program peningkatan laboratorium HIV

Laboratorium HIV untuk keperluan surveilans, penegakan diagnosis

dan pemantauan proses pengobatan ditingkatkan baik jumlahnya

maupun mutu pemeriksaannya.

3.2.5. Program peningkatan mutu pelaporan

Pelaporan merupakan aspek penting dari surveilans. Laporan

surveilans dibuat sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh

mereka yang membutuhkan, akurat dan tepat waktu.

4. AREA PENELITIAN DAN RISET OPERASIONAL

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang sedang dan akan diselenggarakan

memerlukan pengembangan terus menerus. Banyak aspek penanggulangan yang

belum diketahui. Perbedaan laju epidemi di berbagai daerah perlu dicari faktorfaktor

yang menyebabkannya. Penelitian dan riset operasional diharapkan

Draft final 040107

23

mampu memberikan jawaban atas hal- hal tersebut sehingga ditingkatkan pada

empat tahun kedepan.

Untuk melaksanakan penelitian yang bermutu tinggi, dipersiapkan tenaga-tenaga

peneliti di semua tingkat. Selain daripada itu ditingkatkan kerjasama antar pusatpusat

penelitaian HVI dan AIDS di dalam negeri dan di luar negeri. Inventory

hasil penelitian dilakukan sesuai dengan tatacara yang lazim. Setiap hasil

penelitian dipublikasikan secara luas sehingga dapat diakses oleh yang

memerlukan.

4.1. Tujuan

Penelitian dan riset operasional HIV dan AIDS bertujuan untuk memperoleh

data dan fakta yang terpercaya sebagai dasar perbaikan dan

pengembangan upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

4.2. Program

Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di

kelompokan dalam program program sebagai berikut:

4.2.1. Program riset operasional

Berbagai upaya penanggulangan yang sedang diselenggarakan

memerlukan penelitian untuk perbaikan kinerjanya agar lebih efektif

dan efisien. Hasil-hasil survei dapt dijadikan petunjuk untuk

melakukan penelitian yang lebih mendalam.

4.2.2. Program penelitian resistensi obat antiretroviral

Penggunaan ARV yang semakin meluas dengan pengawasan yang

tidak selalu dapat dilakukan berpotensi untuk menimbulkan

resistensi ARV. Penelitian tentang kemungkinan resistensi ini

dilakukan untuk kewaspadaan dan perencanaan pengadaan ARV lini

berikutnya.

4.2.3. Program penelitian obat tradisional HIV dan AIDS

Indonesia kaya dengan flora dan fauna sebagai bahan pembuat

obat-obatan. Beberapa produk diklaim sebagai bermamfaat untuk

pengidap HIV dan AIDS. Penelitian obat tradisional diarahkan untuk

mencari bukti-bukti ilmiah tentang obat-obat tradisional tersebut

sekaligus mencari peluang-peluang lain.

Draft final 040107

24

4.2.4. Program penelitian dampak sosial ekonomi dan budaya HIV dan

AIDS

Penelitian terhadap dampak sosial ekonomi dan budaya dari HIV

dan AIDS dilaksanakan sebagai bahan advokasi dan penyusunan

program dukungan pada ODHA

4.2.5. Penelitian epidemiologi dan perilaku

Penelitian epidemiologi dan perilaku dilaksanakan untuk mengetahui

lebih dalam tentang perilaku epidemi dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Hasilnya merupakan data dan fakta yang paling

mendasar dalam perumusan kebijakan upaya penanggulangan.

5. AREA LINGKUNGAN KONDUSIF

Lingkungan yang kondusif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS

diperlukan agar upaya-upaya tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Hal

ini dikarenakan masalah HIV dan AIDS merupakan masalah yang kompleks dan

unik.

Deklarasi UNGASS 2001 yang mengamanatkan bahwa tahun 2003 negara

mengesahkan,mendukung dan menegakkan peraturan dan ketentuan lain untuk

menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan memastikan pemilikan hak-hak

azasi dan kemerdekaan secara penuh oleh ODHA dan sub-populasi rentan lainnya

belum sepenuhnya tercapai sehingga perlu terus diupayakan.

5.1. Tujuan

Meningkatkan pembuatan peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan

lain di pusat dan daerah dalam rangka menciptakan lingkungan yang

kondusif bagi terselenggaranya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV

dan AIDS.

5.2. Program

Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di

kelompokan dalam program program sebagai berikut:

5.2.1. Program advokasi dan sosialisasi

Meningkatkan sosialisasi dan advokasi upaya pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS kepada eksekutif dan legislatif di

pusat dan daerah agar memahami masalah yang dihadapi yang

memerlukan pengaturan pemerintah.

5.2.2. Program peningkatan kapasitas

Meningkatkan kapasitas anggota legislatif daerah dalam menciptakan

peraturan-peraturan di daerah dalam mendukung terciptanya

lingkungan yang kondusif di daerah.

Draft final 040107

25

5.2.3. Program peningkatan kapasitas organisasi-organisasi masyarakat

sipil

Organisasi masyarakt sipil termasuk LSM dan KDS ditingkatkan

kemampuannya untuk turut menciptakan lingkungan yang kondusif

bagi peneyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV

dan AIDS di daerah.

6. AREA KOORDINASI DAN HARMONISASI MULTIPIHAK

Masalah HIV dan AIDS bukan lagi masalah kesehatan semata akan tetapi telah

menjadi masalah sosial yang sangat komplek dan unik.Upaya pencegahan dan

penanggulangannya memerlukan berbagai pendekatan dan diselenggarakan oleh

berbagai pihak. Peranan utama dijalankan oleh masyarakat dengan arahan dan

pembinaan oleh sektor-sektor pemerintah. Pemerintah berperan sebagai

pemimpin upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS baik di pusat

maupun di daerah. Mitra internasional membantu penyelenggaraan tersebut.

Banyaknya pemangku kepentingan yang menyelenggarakan upaya pencegahan

dan penanggulangan HIV dan AIDS ini, mengharuskan adanya koordinasi yang

baik sejak perencanaan sampai evaluasinya.

Harmonisasi dimaksudkan agar penyelenggaraan upaya pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS berjalan selaras dan seirama sehingga merupakan

orkestra aktivitas yang padu, terarah dan mencapai sasaran. Harmonisasi

diupayakan di semua tingkat penyelenggaraan.

6.1. Tujuan

Menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan

upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan pemerintah,

masyarakat sipil dan mitra internasional sehingga mencapai tujuan yang

diinginkan.

6.2. Program

Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di

kelompokan dalam program program sebagai berikut:

6.2.1. Program penguatan kelembagaan

Sebagai lembaga yang mengemban tugas mengkoordinsikan dan

mengharmoniasikan berbagai program, KPA pada semua tingkat

akan terus diperkuat dan ditingkatkan kemampuannya dengan

meningkatkan kemampuan SDM, melengkapi sarana kerja, dan

mengusahakan anggaran yang cukup untuk kegiatan operasional.

6.2.2. Program peningkatan jaringan informasi dan komunikasi

Adanya jaringan informasi yang luas dan berfungsi baik

mempermudah dilakukannya koordinasi dan harmonisasi upaya

pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Jaringan ini

Draft final 040107

26

diperluas disemua tingkat. Sarana teknologi informasi

disempurnakan sehingga berfungsi dengan baik.

6.2.3. Program peningkatan kerjasama internasional

Kerjasama internasional yang sudah terjalin ditingkatkan. Kerjasama

tersebut meliputi kerjasama regional dan global. Di dalam negeri

kerjasama dilakukan dengan mitra internasional.

7. AREA KESINAMBUNGAN PENANGGULANGAN

Memperhatikan kecenderungan epidemi HIV dan AIDS dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya, upaya pencegahan dan penaggulangan di Indonesia akan

memakan waktu yang cukup lama.

Oleh sebab itu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus

dapat dijamin kesinambungannya. Kesinambungan upaya ini sangat ditentukan

oleh komitmen politik, kepemimpinan yang kuat, tersedianya dana yang terus

menerus, perawatan sarana dan prasarana yang digunakan serta pelibatan

seluruh unsur masyarakat termasuk mereka yang sudah terinfeksi.

7.1. Tujuan

Menjamin kelansungan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan

AIDS di setiap tingkat administrasi melalui komitmen yang tinggi,

kepemimpinan yang kuat, didukung oleh informasi dan sumberdaya yang

memadai.

7.2. Program

Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilakukan di

kelompokan dalam program program sebagai berikut:

7.2.1. Advokasi

Advokasi dilakukan secara terus menerus kepada para pengambil

keputusan di pusat dan di daerah, baik kepada eksekutif, legislatif,

maupun kepada pimpinan partai politik dan organisasi masyarakat

sipil lainnya.

7.2.2. Peningkatan sumber daya manusia

Melalui pendidikan dan pelatihan ditingkatkan jumlah dan mutu para

penyelenggara upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan

AIDS di pusat dan di daerah. Pendidikan dan pelatihan dimaksud

diperoleh di dalam negeri dan di luar negeri.

7.2.3. Peningkatan sarana dan prasarana

Draft final 040107

27

Sarana dan prasarana di unit-unit pelayanan HIV dan AIDS

ditingkatkan jumlah dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Dilakukan pengawasan kwalitas (quality control) atas sarana dan

prasarana tersebut

BAB IV

PENYELENGGARA UPAYA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh

masyarakat dan pemerintah bersama-sama dibantu oleh mitra internasional.

Pemerintah meliputi departemen, kementerian, lembaga non-departemen dan dinasdinas

daerah serta TNI dan POLRI. Masyarakat meliputi LSM, swasta dan dunia

usaha, civil soceity lainnya dan masyarakat umum. KPA di semua tingkat berfungsi

sebagai koordinator.

Para pemangku kepentingan mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing

dan bekerja sama dalam semangat kemitraan. Pokok-pokok tugas dan tanggung

jawabmasing-masing penyelenggara adalah sebagai berikut:

1. PEMERINTAH PUSAT

Departemen, Kementerian, Lembaga Non- Departemen, TNI dan POLRI

membentuk Kelompok Kerja Penanggulangan HIV dan AIDS dan membuat

rencana pencegahan dan penanggulangan yang selaras dengan Stranas HIV dan

AIDS 2007 2010 sesuai dengan area kegiatan instansi bersangkutan. KPAN

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari unsur pemerintah pusat.

2. PEMERINTAH PROVINSI

Dinas-dinas Provinsi, Kantor Wilayah dari instansi pusat di provinsi, komando TNI

dan POLRI di provinsi menyelenggarakan upaya pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS dipimpin oleh Gubernur. Pemerintah Propinsi

membentuk dan memfungsikan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan

menyediakan sumberdaya untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan di

propinsi.

3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Dinas-dinas Kabupaten/Kota, Kantor Departemen dari instansi pusat di

kabupaten/kota, komando TNI dan POLRI di kabupaten/kota menyelenggarakan

upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dipimpin oleh

Bupati/Walikota. Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk dan memfungsikan

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota dan menyediakan sumberdaya

untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan di kabupaten/kota.

4. PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

Di wilayah kecamatan dan kelurahan /desa yang berpotensi adanya penularan

HIV, dapat dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan

AIDS yang masing-masing dipimpin oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa. Tugas

utama adalah menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya

Draft final 040107

28

pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dirancang oleh KPA

Kabupaten/Kota.

5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI DAERAH

DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan kepedulian yang

tinggi menampung informasi dari masyarakat tentang situasi HIV dan AIDS di

wilayah urusannya dan sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu upaya

pencegahan dan penanggulangan. Bersama dengan KPAN/KPA di daerah dapat

membentuk Forum Komunikasi.

6. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagai penanggung jawab upaya

pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia mempunyai tugas

yang sangat berat sehingga memerlukan kawenangan yang jelas untuk dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif.

Tugas pokok dan fungsi KPA Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No.

75 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

6.1. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum

pencegahan, pengendalian dan penaggulangan AIDS;

6.2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan

kegiatan;

6.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan,

pelayanan, pemantauan, pengendalian dan penaggulangan AIDS;

6.4. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai

media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak

menimbulkan keresahan masyarakat;

6.5. Melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan

dan penanggulangan AIDS;

6.6. Mengkoordinasikan pengelolaan dan dan informasi yang terkait dengan

masalah AIDS;

6.7. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan,

pengendalian dan penanggulangan AIDS;

6.8. Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan

Kabupaten / Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian dan

penanggulangan AIDS.

7. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Draft final 040107

29

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS

Kabupaten / Kota dibentuk dan dipimpin masing-masing oleh Gubernur dan

Bupati / Walikota. KPA di daerah membantu kelancaran pelaksanaan tugas KPA

Nasional.

Tugas pokok dan fungsi KPA Provinsi dan KPA Kabupaten / Kota adalah sebagai

berikut:

7.1. Merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan

dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya sesuai dengan

kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA nadional.

Implementasi dari tugas pokok tersebut meliputi fungsi-fungsi sebagai

berikut:

7.1.1. Memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan

pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS di

wilayahnya;

7.1.2. Menghimpun, menggerakkan dan memamfaatkan sumberdaya

yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar

negeri secara efektif dan efisien

7.1.3. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pemangku

kepentingan dalam pencegahan, pengendalian dan

penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah kerjanya

7.1.4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS dan menyampaikan laporan berkala

secara berjenjang kepada KPA Nasional.

8. MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCEITY)

Civil soceity merupakan mitra kerja yang penting dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi

Non- Pemerintah lainnya seperti Kelompok Dukungan Sebaya telah memberikan

kontribusi yang bermakna karena mampu menjangkau sub-populasi berperilaku

berisiko dan menjadi pendamping dalam proses perawatan dan pengobatan

ODHA. Civil Soceity berperan dalam penyuluhan, pelatihan, pendampingan

ODHA, pemberian dukungan dan konseling serta melakukan pelayanan VCT.

Dimasa mendatang peran ini diharapkan meningkat dan merata di seluruh

wilayah Indonesia. Komisi Penanggulangan AIDS di semua tingkat menciptakan

lingkungan yang kondusif sehingga civil soceity dapat menjalankan perannya

dengan tenang dan aman.

9. DUNIA USAHA DAN SEKTOR SWASTA

Jenis pekerjaan, lingkungan dan tempat kerja berpotensi bagi pekerja untuk

terpapar HIV. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah mengakui bahwa

HIV dan AIDS sebagai persoalan dunia kerja. Prinsip-prinsip utama Kaidah ILO

tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja perlu ditingkatkan implementasinya di

dunia kerja Indonesia melalui kesepakatan tripartit. Implementasi Kaidah ILO

Draft final 040107

30

tersebut dijabarkan dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di dunia kerja

dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan.

10. TENAGA PROFESIONAL, ORGANISASI PROFESI DAN LEMBAGA

PENDIDIKAN TINGGI

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS memerlukan pelibatan

tenaga profesional baik secara individu maupun melalui organisasi profesi dan

lembaga pendidikan tinggi. Para profesional berperan dalam perumusan

kebijakan, penelitian, riset operasional.

11. KELUARGA DAN MASYARAKAT UMUM

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS memerlukan dukungan

masyarakat luas. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat mempunyai tugas

penting dan sangat mulia sebagai benteng pertama dalam pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS. Ketahanan keluarga dalam arti yang

sesungguhnya perlu tetap diupayakan dan ditingkatkan. Selain itu keluarga

mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dengan berempati dan

menjauhkan sikap diskriminatif terhadap mereka.

Masyarakat Umum berperan membantu upaya pencegahan dan penanggulangan

HIV dan AIDS di lingkungan masing-masing dengan memberikan kemudahan dan

meciptakan lingkungan yang kondusif. Untuk menjalankan fungsi tersebut,

masyarakat berhak menerima informasi yang benar tentang masalah HIV dan

AIDS.

12. ORANG DENGAN HIV DAN AIDS (ODHA)

Peranan ODHA dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS di masa

mendatang semakin penting. Selaras dengan prinsip Greater Involvement of

People with AIDS (GIPA) ODHA berhak berperan pada semua tingkat proses

pecegahan dan penanggulangan mulai dari tingkat perumusan kebijakan sampai

pada monitoring dan evaluasi. Untuk dapat menjalankan peran tersebut, ODHA

baik secara individual maupun organisasi meningkatkan persiapan diri.

Seimbang dengan hak-haknya, ODHA bertanggung jawab untuk mencegah

penularan HIV kepada pasangannya dan orang lain.

BAB V

KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama internasional dengan para mitra bilateral dan multilateral adalah suatu

komponen yang bermakna dalam penanggulangan masalah HIV dan AIDS dan telah

dirasakan mamfaatnya. Bantuan telah diberikan antara lain bagi program

peningkatan kapasitas kelembagaan baik di pusat maupun di daerah, program

perawatan, pengobatan dan dukungan pada ODHA, program pengurangan dampak

buruk di kalangan penasun , program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak

dan program penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja.

Draft final 040107

31

Kerjasama internasional diperlukan dan diharapkan berlanjut, dan implementasinya

mengacu kepada Strategi Nasional 2007-2010 dan Rencana Aksi Nasional 2007-

2010. Berdasarkan Perpres No 75/2006 mobilisasi dan pemanfaatan bantuan dana

dan bantuan teknis dari mitra internasional akan diarahkan dan dikoordinasikan oleh

KPAN. Evaluasi menggunakan sistem monitoring dan evaluasi nasional serta

menggunakan instrumen-instrumen pemantauan yang baku.

Bantuan mitra internasional diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas

penanggulangan HIV dan AIDS untuk 2007-2010, terutama pengembangan

kelembagaan; perawatan, dan pengobatan dukungan terhadap ODHA; peningkatan

upaya pencegahan terutama di kalangan kelompok berperilaku risiko tinggi;

pengembangan dan pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi nasional;

penyediaan obat antiretroviral; pengembangan pencegahan penularan dari ibu ke

anak, penanggulangan masalah-masalah lintas batas HIV dan AIDS, serta penelitian.

KPAN memfasilitasi upaya menuju harmonisasi dan koordinasi di antara para mitra

internasional, dan dengan berbagai sektor pemerintah terkait serta pemangku

kepentingan lainnya (masyarakat, dunia usaha, LSM, universitas). Hal ini bertujuan

juga agar bantuan yang diperlukan dapat tersedia dan menjangkau mereka yang

sangat membutuhkan dengan cepat dan efisien.

Untuk mengetahui dan mendukung pencapaian harmonisasi dan koordinasi yang

lebih kuat dan perencanaan strategis yang baik dari bantuan mitra internasional,

KPAN perlu mempunyai sistem informasi khusus. Agar sistem ini berjalan dengan

baik dan dirasakan manfaatnya, maka KPAN sebagai koordinator memerlukan

dukungan dan partisipasi aktif dari mitra internasional internasional.

BAB VI

PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL

Strategi Nasional HIV dan AIDS dilaksanakan sejalan dengan rencana pembangunan

nasional. Pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, pelaksanaan Stranas akan

disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah masing-masing.

Pelaksanaan STRANAS harus konsisten dengan tujuan-tujuan kebijakan yang ingin

dicapai, serta ditujukan untuk merespon situasi dan kondisi lokal dan nasional HIV

dan AIDS. STRANAS merupakan living document sehingga terbuka untuk perubahan

atas dasar kebutuhan respons.

Peran KPAN dalam pelaksanaan SRTANAS sesuai dengan Three One Principle yang

dianjurkan oleh UNAIDS, yaitu (1) setiap negara perlu mempunyai satu institusi yang

mengkoordinasikan upaya penanggulangan, (2) satu strategi nasional yang menjadi

acuan semua pihak dalam menyelenggarakan upaya penanggulangan, dan (3) satu

sistem monitoring dan evaluasi nasional yang berlaku secara nasional.

KPAN menjabarkan lebih lanjut STRANAS dalam suatu RENCANA AKSI NASIONAL

(RAN) untuk periode yang sama. Sektor dan pemangku kepentingan lainnya di

tingkat Pusat dan KPA di Daerah membuat RENCANA STRATEGI PENANGGULANGAN

HIV DAN AIDS bidang masing-masing dan atau daerah dengan menggunakan

STRANAS dan RAN 2007-2010 sebagai acuan utama.

Draft final 040107

32

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk (i) menjamin bahwa program pencegahan

HIV AND AIDS mencapai tingkat efisiensi dan akuntabilitas yang tinggi, (ii)

membantu mengintensifkan dan meningkatkan pelaksanaan program, (iii)

memungkinkan tindakan korektif untuk mengarahkan program, dan (iv)

menghasilkan informasi yang berguna bagi pelaksanaan program serta sebagai

masukan untuk penyusunan program lanjutan. Hasil monitoring dan evalusi

dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan Perpres No. 75 Tahun 2006.

Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS yang telah

diterbitkan (2006) digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

STRANAS 2007 2010 bagi KPA di semua tingkat. Pedoman tersebut dibuat

sederhana dan mudah digunakan sehingga dapat membantu KPA di berbagai tingkat

melakukan monev dan pelaporan seperti yang diharapkan.

Sosialisasi dan pelatihan tentang penggunaan Pedoman tersebut akan terus

dilakukan agar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari KPA pada

semua tingkat dapat berjalan secara optimal.

BAB VIII

PENDANAAN

Sejalan dengan makin meningkatnya penularan HIV, program penanggulangan HIV

dan AIDS semakin beragam dengan cakupan yang semakin luas. Peningkatan

tersebut membutuhkan dana yang besar

Dana yang diperlukan untuk melaksanakan STRANAS ini sesuai dengan amanat

Perpres No 75 tahun 2006 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain.

Sumber lain dimaksud mencakup dana dari swasta, masayarakat dan bantuan

internasional.

Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam membantu pendanaan untuk

program penanggulangan HIV dan AIDS akan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan

mobilisasi dana di bawah koordinasi KPA di berbagai tingkat. Bantuan internasional

dalam bentuk hibah dan bantuan teknis digunakan untuk meningkatkan upaya dan

tidak diartikan sebagai pengganti dana yang bersumber dari pemerintah

Pengelolaan dana menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, efisensi , efektivitas

dan harmoni. KPAN mengkoordinasikan mobilisasi dan penggunaan dana untuk

menjamin tidak terjadinya pemborosan dan dipenuhinya prinsip tersebut.

BAB IX

PENUTUP

.

Strategi Nasional ini merupakan respons pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap

epidemi HIV dan AIDS yang semakin meningkat. Dengan Strategi Nasional yang jitu,

dapat dikembangkan program-program pencegahan dan penanggulangan HIV dan

AIDS yang komprehensif, integratif dan harmonis untuk tahun-tahun mendatang.

Draft final 040107

33

Disadari sepenuhnya bahwa tidaklah mudah melaksanakan program-program yang

besar ini, karena kompleksnya masalah yang dihadapi yang dapat berubah dengan

cepat. Namun dengan kesungguhan, keikhlasan dan dengan tekat yang bulat serta

berbekal pengalaman bangsa Indonesia dalam memecahkan persoalan-persoalan

besar, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS akan dapat

membuahkan hasil yang diharapkan.

Draft final 040107

34

Draft final 040107

35

Draft final 040107

36

BAB IV

PENYELENGGARA UPAYA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh

masyarakat dan pemerintah bersama-sama dibantu oleh mitra internasional.

Pemerintah meliputi departemen, kementerian, lembaga non-departemen dan dinasdinas

daerah serta TNI dan POLRI. Masyarakat meliputi LSM, swasta dan dunia

usaha, civil soceity lainnya dan masyarakat umum. KPA di semua tingkat berfungsi

sebagai koordinator.

Para pemangku kepentingan mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing

dan bekerja sama dalam semangat kemitraan. Pokok-pokok tugas dan tanggung

jawabmasing-masing penyelenggara adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

Departemen, Kementerian, Lembaga Non- Departemen, TNI dan POLRI

membentuk Kelompok Kerja Penanggulangan HIV dan AIDS dan membuat

rencana pencegahan dan penanggulangan yang selaras dengan Stranas HIV dan

AIDS 2007 2010 sesuai dengan area kegiatan instansi bersangkutan. KPAN

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari unsur pemerintah pusat.

2. Pemerintah Provinsi

Dinas-dinas Provinsi, Kantor Wilayah dari instansi pusat di provinsi, komando TNI

dan POLRI di provinsi menyelenggarakan upaya pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS dipimpin oleh Gubernur. Pemerintah Propinsi

membentuk dan memfungsikan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan

menyediakan sumberdaya untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan di

propinsi.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Dinas-dinas Kabupaten/Kota, Kantor Departemen dari instansi pusat di

kabupaten/kota, komando TNI dan POLRI di kabupaten/kota menyelenggarakan

upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dipimpin oleh

Bupati/Walikota. Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk dan memfungsikan

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota dan menyediakan sumberdaya

untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan di kabupaten/kota.

6. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Di wilayah kecamatan dan kelurahan /desa yang berpotensi adanya penularan

HIV, dapat dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan

AIDS yang masing-masing dipimpin oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa. Tugas

utama adalah menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya

pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dirancang oleh KPA

Kabupaten/Kota.

5. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Draft final 040107

37

DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan kepedulian yang

tinggi menampung informasi dari masyarakat tentang situasi HIV dan AIDS di

wilayah urusannya dan sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu upaya

pencegahan dan penanggulangan. Bersama dengan KPAN/KPA di daerah dapat

membentuk Forum Komunikasi.

6. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagai penanggung jawab upaya

pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia mempunyai tugas

yang sangat berat sehingga memerlukan kawenangan yang jelas untuk dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif.

Tugas pokok dan fungsi KPA Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No.

75 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

8.1. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman

umum pencegahan, pengendalian dan penaggulangan AIDS;

8.2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam

pelaksanaan kegiatan;

8.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan,

pelayanan, pemantauan, pengendalian dan penaggulangan AIDS;

8.4. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai

media massa, dalam kaitan dengan pemberitaaan yang tepat dan tidak

menimbulkan keresahan masyarakat;

8.5. Melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka

pencegahan dan penanggulangan AIDS;

8.6. Mengkoordinasikan pengelolaan dan dan informasi yang terkait dengan

masalah AIDS;

8.7. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelkasanaan pencegahan,

pengendalian dan penangulangan AIDS;

8.8. Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan

Kabupaten / Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian dan

penanggulangan AIDS.

8. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan

AIDS Kabupaten / Kota

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS

Kabupaten / Kota dibentuk dan dipimpin masing-masing oleh Gubernur dan

Bupati / Walikota. KPA di daerah membantu kelancaran pelaksanaan tugas KPA

Nasional.

Tugas pokok dan fungsi KPA Provinsi dan KPA Kabupaten / Kota adalah sebagai

berikut:

Draft final 040107

38

8.9. Merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan

dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya sesuai dengan

kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA nadional.

Implementasi dari tugas pokok tersebut meliputi fungsi-fungsi sebagai

berikut:

8.9.1. Memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan

pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS di

wilayahnya;

8.9.2. Menghimpun, menggerakkan dan memamfaatkan sumberdaya

yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar

negeri secara efektif dan efisien

8.9.3. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pemangku

kepentingan dalam pencegahan, pengendalian dan

penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah kerjanya

8.9.4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS dan menyampaikan laporan berkala

secara berjenjang kepada KPA Nasional.

9. Masyarakat sipil (Civil soceity)

Civil soceity merupakan mitra kerja yang penting dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi

Non- Pemerintah lainnya seperti Kelompok Dukungan Sebaya telah memberikan

kontribusi yang bermakna karena mampu menjangkau sub-populasi berperilaku

berisiko dan menjadi pendamping dalam proses perawatan dan pengobatan

ODHA. Civil Soceity berperan dalam penyuluhan, pelatihan, pendampingan

ODHA, pemberian dukungan dan konseling serta melakukan pelayanan VCT.

Dimasa mendatang peran ini diharapkan meningkat dan merata di seluruh

wilayah Indonesia. Komisi Penanggulangan AIDS di semua tingkat menciptakan

lingkungan yang kondusif sehingga civil soceity dapat menjalankan perannya

dengan tenang dan aman.

9. Dunia Usaha dan sektor swasta

Jenis pekerjaan, lingkungan dan tempat kerja berpotensi bagi pekerja untuk

terpapar HIV. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah mengakui bahwa

HIV dan AIDS sebagai persoalan dunia kerja. Prinsip-prinsip utama Kaidah ILO

tentang HIV dan AIDS dan Dunia Kerja perlu ditingkatkan implementasinya di

dunia kerja Indonesia melalui kesepakatan tripartit. Implementasi Kaidah ILO

tersebut dijabarkan dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di dunia kerja

dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan.

13. Tenaga Profesional, Organisasi Profesi dan Perguruan Tinggi

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS memerlukan pelibatan

tenaga profesional baik secara individu maupun melalui organisasi profesi dan

Draft final 040107

39

lembaga pendidikan tinggi. Para profesional berperan dalam perumusan

kebijakan, penelitian, riset operasional.

14. Keluarga dan Masyarakat Umum

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS memerlukan dukungan

masyarakat luas. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat mempunyai tugas

penting dan sangat mulia sebagai benteng pertama dalam pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS. Ketahanan keluarga dalam arti yang

sesungguhnya perlu tetap diupayakan dan ditingkatkan. Selain itu keluarga

mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dengan berempati dan

menjauhkan sikap diskriminatif terhadap mereka.

Masyarakat Umum berperan membantu upaya pencegahan dan penanggulangan

HIV dan AIDS di lingkungan masing-masing dengan memberikan kemudahan dan

meciptakan lingkungan yang kondusif. Untuk menjalankan fungsi tersebut,

masyarakat berhak menerima informasi yang benar tentang masalah HIV dan

AIDS.

15. Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)

Peranan ODHA dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS di masa

mendatang semakin penting. Selaras dengan prinsip Greater Involvement of

People with AIDS (GIPA) ODHA berhak berperan pada semua tingkat proses

pecegahan dan penanggulangan mulai dari tingkat perumusan kebijakan sampai

pada monitoring dan evaluasi. Untuk dapat menjalankan peran tersebut, ODHA

baik secara individual maupun organisasi meningkatkan persiapan diri.

Seimbang dengan hak-haknya, ODHA bertanggung jawab untuk mencegah

penularan HIV kepada pasangannya dan orang lain.

BAB V

KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama internasional dengan para mitra bilateral dan multilateral adalah suatu

komponen yang bermakna dalam penanggulangan masalah HIV dan AIDS dan telah

dirasakan mamfaatnya. Bantuan telah diberikan antara lain bagi program

peningkatan kapasitas kelembagaan baik di pusat maupun di daerah, program

perawatan, pengobatan dan dukungan pada ODHA, program pengurangan dampak

buruk di kalangan penasun , program pencegahan penularan dari ibu ke anak dan

program penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja.

Kerjasama internasional diperlukan dan diharapkan berlanjut, dan implementasinya

mengacu kepada Strategi Nasional 2007-2010 dan Rencana Aksi Nasional 2007-

2010. Berdasarkan Perpres No 75/2006 mobilisasi dan pemanfaatan bantuan dana

dan bantuan teknis dari mitra internasional akan diarahkan dan dikoordinasikan oleh

KPAN. Evaluasimenggunakan sistem monitoring dan evaluasi nasional serta

menggunakan instrumen-instrumen pemantauan yang baku.

Draft final 040107

40

Kerjasama internasional diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas

penanggulangan HIV dan AIDS untuk 2007-2010, terutama pengembangan

kelembagaan; perawatan, dan pengobatan dukungan terhadap ODHA; peningkatan

upaya pencegahan terutama di kalangan kelompok berperilaku risiko tinggi;

pengembangan dan pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi nasional;

penyediaan obat antiretroviral; pengembangan pencegahan penularan dari ibu ke

anak, penanggulangan masalah-masalah lintas batas HIV dan AIDS, serta penelitian.

KPAN memfasilitasi upaya menuju harmonisasi dan koordinasi di antara para mitra

internasional, dan dengan berbagai sektor pemerintah terkait serta stakeholders

lainnya (masyarakat, dunia usaha, LSM, universitas). Hal ini bertujuan juga agar

bantuan yang diperlukan dapat tersedia dan menjangkau mereka yang sangat

membutuhkan dengan cepat dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian harmonisasi dan koordinasi yang lebih kuat dan

perencanaan strategis yang baik, KPAN akan menggunakan alat bantu sistem

informasi yang disebut Development Assistance Database (DAD). Agar sistem ini

berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya, maka KPAN sebagai koordinator

DAD memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait yang

terdiri dari pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), mitra bilateral dan

multilateral, organisasi internasional, dan LSM.

BAB VI

PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL

Strategi Nasional HIV dan AIDS dilaksanakan sejalan dengan rencana pembangunan

nasional. Pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, pelaksanaan Stranas akan

disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah masing-masing.

Pelaksanaan STRANAS harus konsisten dengan tujuan-tujuan kebijakan yang ingin

dicapai, serta ditujukan untuk merespon situasi dan kondisi lokal dan nasional HIV

dan AIDS. STRANAS merupakan living document sehingga terbuka untuk perubahan

atas dasar kebutuhan respons.

Peran KPAN dalam pelaksanaan SRTANAS sesuai dengan Three Ones Principles

yang dianjurkan oleh UNAIDS, yaitu (1) setiap negara perlu mempunyai satu institusi

yang mengkoordinasikan upaya penanggulangan, (2) satu strategi nasional yang

menjadi acuan semua pihak dalam menyelenggarakan upaya penanggulangan, dan

(3) satu sistem monitoring dan evaluasi nasional yang berlaku secara nasional.

KPAN menjabarkan lebih lanjut STRANAS dalam suatu RENCANA AKSI NASIONAL

(RAN) untuk periode yang sama. Sektor dan pemangku kepentingan lainnya di

tingkat Pusat dan KPA di Daerah membuat RENCANA STRATEGI PENANGGULANGAN

HIV DAN AIDS bidang masing-masing dan atau daerahdengan menggunakan

STRANaS dan RAN 2007-2010 sebagai acuan utama.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Draft final 040107

41

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk (i) menjamin bahwa program pencegahan

HIV AND AIDS mencapai tingkat efisiensi dan akuntabilitas yang tinggi, (ii)

membantu mengintensifkan dan meningkatkan pelaksanaan program, (iii)

memungkinkan tindakan korektif untuk mengarahkan program, dan (iv)

menghasilkan informasi yang berguna bagi pelaksanaan program serta sebagai

masukan untuk penyusunan program lanjutan. Hasil monitoring dan evalusi

dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan Perpres No. 75 Tahun 2006.

Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS yang telah

diterbitkan (2006) digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

STRANAS 2007 2010 bagi KPA di semua tingkat. Pedoman tersebut dibuat

sederhana dan mudah digunakan sehingga dapat membantu KPA di berbagai tingkat

melakukan monev dan pelaporan seperti yang diharapkan.

Sosialisasi dan pelatihan tentang penggunaan Pedoman tersebut akan terus

dilakukan agar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dari KPA pada

semua tingkat dapat berjalan secara optimal.

BAB VIII

Pendanaan

Sejalan dengan makin meningkatnya penularan HIV, program penanggulangan HIV

dan AIDS semakin beragam dengan cakupan yang semakin luas. Peningkatan

tersebut membutuhkan dana yang besar

Dana yang diperlukan untuk melaksanakan STRANAS ini sesuai dengan amanat

Perpres No 75 tahun 2006 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain.

Sumber lain dimaksud mencakup dana dari swasta, masayarakat dan bantuan

internasional.

Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam membantu pendanaan untuk

program penanggulangan HIV dan AIDS akan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan

mobilisasi dana di bawah koordinasi KPA di berbagai tingkat. Bantuan internasional

dalam bentuk hibah dan bantuan teknis digunakan untuk meningkatkan upaya dan

tidak diartikan sebagai pengganti dana yang bersumber dari pemerintah

Pengelolaan dana menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, efisensi , efektivitas

dan harmoni. KPAN mengkoordinasikan mobilisasi dan penggunaan dana untuk

menjamin tidak terjadinya pemborosan dan dipenuhinya prinsip tersebut.

BAB IX

PENUTUP

.

Draft final 040107

42

http://www.undp.or.id/programme/pro-poor/The%20National%20HIV%20&%20AIDS%20Strategy%202007-2010%20%28Indonesia%29.pdf

tanggal (5/11/2011, pukul 19.24 wib)

AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981, ketika Centers for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya Pneumonia pneumosistis (sekarang masih diklasifikasikan sebagai PCP tetapi diketahui disebabkan oleh Pneumocystis jirovecii) pada lima laki-laki homoseksual di Los Angeles.[102]

Dua spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk kedalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.[103] Baik HIV-1 dan HIV-2 berasal dari primata. Asal HIV-1 berasal dari simpanse Pan troglodytes troglodytes yang ditemukan di Kamerun selatan.[104] HIV-2 berasal dari Sooty Mangabey (Cercocebus atys), monyet dari Guinea Bissau, Gabon, dan Kamerun.

Banyak ahli berpendapat bahwa HIV masuk ke dalam tubuh manusia akibat kontak dengan primata lainnya, contohnya selama berburu atau pemotongan daging.[105] Teori yang lebih kontroversial yang dikenal dengan nama hipotesis OPV AIDS, menyatakan bahwa epidemik AIDS dimulai pada akhir tahun 1950-an di Kongo Belgia sebagai akibat dari penelitian Hilary Koprowski terhadap vaksin polio.[106][107] Namun demikian, komunitas ilmiah umumnya berpendapat bahwa skenario tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada.[108][109][110]

Pengaruh dan Dampak HIV/AIDS

Mungkin Aku telat menmbuat artikel tentang AIDS DAN HIV.
Pertama Kita kenal tentang AIDS dulu.AIDS atau Acquired Imunodeficiency Syndrom,Sedangkan HIV adalah Human Immunodeficiency Virus.Istilah ini baru dikenal 20 – 25 tahun yang lalu.
D Indonesia sendiri kasus pertama Aids terjadi pada tahun 1987 dan terjadi Di Bali.
Di Dunia sekarang ini kasus AIDS sangat memprihatinkan.Sudah banyak orang yang tewas dan terjangkit penyakit ini.Di Afrika sendiri yang merupakan penderita terbanyak setiap tahunnya ada jutaan orang mati.Kasus AIDS memang unik,banyak orang tidak mau membuka dirinya jika Ia terkena AIDS.Orang dengan penyakit HIV/AIDS disebut dengan ODHA(Orang Dengan HIV AIDS).Perlu diketahui saja penyakit ini memiliki gejala unik,yang baru muncul setelah 5 – 10 tahun setelah terinfeksi virus HIV.AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita.BAgi penderita AIDS mereka harus menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh mereka karena mereka sangat rawan terserang penyakit.Bagi pengidap AIDS mereka akan mendapati dirinya terserang penyakit bawaan AIDS seperti Kanker,Tumor,Mutah Akut,dll.Semua Itu semua disebut dengan Kompilasi HIV.Pada penderita ,mereka seperti mengetahui maut akan datang dengan pasti.Tapi,sekarang ini mereka Dapat menyambung hidup dengan mengkonsumsi semacam Obat terus menerus yang di beri nama ARV.
Sedangkan,bagi para ODHA yang mereka butuhkan adalah sokongan Spritual dan dukungan mental dari orang disekitarnya.ODHA bukan merupakan momok bagi masyarakat,karena AIDS bukanlah penyakit yang menular hanya karena sentuhan tangan atau sejenisnya.
AIDS/HIV adalah penyakit yang menular karena adanya hubungan badan dengan pengidap AIDS,selaain itu juga dapat menular melalui Suntik yang tertular virus HIV selain itu melalui tranfusi darah dengan penderita atau NARKOBA.AIDS Merupakan Penyakit yang harus kita tekan keberadaanya dengan cara mensosilisasikan nya kepada masyarakat dan tidak berpikiran buruk pada ODHA.Indonesia yang kini juga sangat memprihatinkan harus juga mulai bersiap,MARI KITA HINDARI FREE SEKS DAN NARKOBA DEMI MASA DEPAN BANGSA.
AIDS there is A light in the Darks Of Fear Human In the World.

PENJELASAN MEDIS

Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (disingkat AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau: sindrom) yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV;[1] atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV, FIV, dan lain-lain).

Virusnya sendiri bernama Human Immunodeficiency Virus (atau disingkat HIV) yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan.

HIV dan virus-virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam (membran mukosa) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu.[2][3] Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim (vaginal, anal, ataupun oral), transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin, atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut.

Para ilmuwan umumnya berpendapat bahwa AIDS berasal dari Afrika Sub-Sahara.[4] Kini AIDS telah menjadi wabah penyakit. AIDS diperkiraan telah menginfeksi 38,6 juta orang di seluruh dunia.[5] Pada Januari 2006, UNAIDS bekerja sama dengan WHO memperkirakan bahwa AIDS telah menyebabkan kematian lebih dari 25 juta orang sejak pertama kali diakui pada tanggal 5 Juni 1981. Dengan demikian, penyakit ini merupakan salah satu wabah paling mematikan dalam sejarah. AIDS diklaim telah menyebabkan kematian sebanyak 2,4 hingga 3,3 juta jiwa pada tahun 2005 saja, dan lebih dari 570.000 jiwa di antaranya adalah anak-anak.[5] Sepertiga dari jumlah kematian ini terjadi di Afrika Sub-Sahara, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghancurkan kekuatan sumber daya manusia di sana. Perawatan antiretrovirus sesungguhnya dapat mengurangi tingkat kematian dan parahnya infeksi HIV, namun akses terhadap pengobatan tersebut tidak tersedia di semua negara.[6]

Hukuman sosial bagi penderita HIV/AIDS, umumnya lebih berat bila dibandingkan dengan penderita penyakit mematikan lainnya. Kadang-kadang hukuman sosial tersebut juga turut tertimpakan kepada petugas kesehatan atau sukarelawan, yang terlibat dalam merawat orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA).

PENYEBAB

AIDS merupakan bentuk terparah atas akibat infeksi HIV. HIV adalah retrovirus yang biasanya menyerang organ-organ vital sistem kekebalan manusia, seperti sel T CD4+ (sejenis sel T), makrofaga, dan sel dendritik. HIV merusak sel T CD4+ secara langsung dan tidak langsung, padahal sel T CD4+ dibutuhkan agar sistem kekebalan tubuh dapat berfungsi baik. Bila HIV telah membunuh sel T CD4+ hingga jumlahnya menyusut hingga kurang dari 200 per mikroliter (L) darah, maka kekebalan di tingkat sel akan hilang, dan akibatnya ialah kondisi yang disebut AIDS. Infeksi akut HIV akan berlanjut menjadi infeksi laten klinis, kemudian timbul gejala infeksi HIV awal, dan akhirnya AIDS; yang diidentifikasi dengan memeriksa jumlah sel T CD4+ di dalam darah serta adanya infeksi tertentu.

Tanpa terapi antiretrovirus, rata-rata lamanya perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS ialah sembilan sampai sepuluh tahun, dan rata-rata waktu hidup setelah mengalami AIDS hanya sekitar 9,2 bulan.[25] Namun demikian, laju perkembangan penyakit ini pada setiap orang sangat bervariasi, yaitu dari dua minggu sampai 20 tahun. Banyak faktor yang memengaruhinya, diantaranya ialah kekuatan tubuh untuk bertahan melawan HIV (seperti fungsi kekebalan tubuh) dari orang yang terinfeksi.[26][27] Orang tua umumnya memiliki kekebalan yang lebih lemah daripada orang yang lebih muda, sehingga lebih berisiko mengalami perkembangan penyakit yang pesat. Akses yang kurang terhadap perawatan kesehatan dan adanya infeksi lainnya seperti tuberkulosis, juga dapat mempercepat perkembangan penyakit ini.[25][28][29] Warisan genetik orang yang terinfeksi juga memainkan peran penting. Sejumlah orang kebal secara alami terhadap beberapa varian HIV. [30] HIV memiliki beberapa variasi genetik dan berbagai bentuk yang berbeda, yang akan menyebabkan laju perkembangan penyakit klinis yang berbeda-beda pula.[31][32][33] Terapi antiretrovirus yang sangat aktif akan dapat memperpanjang rata-rata waktu berkembangannya AIDS, serta rata-rata waktu kemampuan penderita bertahan hidup.

Perkiraan risiko masuknya HIV per aksi,
menurut rute paparan[52]

Rute paparan

Perkiraan infeksi
per 10.000 paparan
dengan sumber yang terinfeksi

Transfusi darah

9.000[53]

Persalinan

2.500[44]

Penggunaan jarum suntik bersama-sama

67[54]

Hubungan seks anal reseptif*

50[55][56]

Jarum pada kulit

30[57]

Hubungan seksual reseptif*

10[55][56][58]

Hubungan seks anal insertif*

6,5[55][56]

Hubungan seksual insertif*

5[55][56]

Seks oral reseptif*

1[56]

Seks oral insertif*

0,5[56]

* tanpa penggunaan kondom
sumber merujuk kepada seks oral
yang dilakukan kepada laki-laki

Tiga jalur utama (rute) masuknya virus HIV ke dalam tubuh ialah melalui hubungan seksual, persentuhan (paparan) dengan cairan atau jaringan tubuh yang terinfeksi, serta dari ibu ke janin atau bayi selama periode sekitar kelahiran (periode perinatal). Walaupun HIV dapat ditemukan pada air liur, air mata dan urin orang yang terinfeksi, namun tidak terdapat catatan kasus infeksi dikarenakan cairan-cairan tersebut, dengan demikian risiko infeksinya secara umum dapat diabaikan.[59]

Mayoritas infeksi HIV berasal dari hubungan seksual tanpa pelindung antarindividu yang salah satunya terkena HIV. Hubungan heteroseksual adalah modus utama infeksi HIV di dunia.[60] Selama hubungan seksual, hanya kondom pria atau kondom wanita yang dapat mengurangi kemungkinan terinfeksi HIV dan penyakit seksual lainnya serta kemungkinan hamil. Bukti terbaik saat ini menunjukan bahwa penggunaan kondom yang lazim mengurangi risiko penularan HIV sampai kira-kira 80% dalam jangka panjang, walaupun manfaat ini lebih besar jika kondom digunakan dengan benar dalam setiap kesempatan.[61] Kondom laki-laki berbahan lateks, jika digunakan dengan benar tanpa pelumas berbahan dasar minyak, adalah satu-satunya teknologi yang paling efektif saat ini untuk mengurangi transmisi HIV secara seksual dan penyakit menular seksual lainnya. Pihak produsen kondom menganjurkan bahwa pelumas berbahan minyak seperti vaselin, mentega, dan lemak babi tidak digunakan dengan kondom lateks karena bahan-bahan tersebut dapat melarutkan lateks dan membuat kondom berlubang. Jika diperlukan, pihak produsen menyarankan menggunakan pelumas berbahan dasar air. Pelumas berbahan dasar minyak digunakan dengan kondom poliuretan.[62]

Kondom wanita adalah alternatif selain kondom laki-laki dan terbuat dari poliuretan, yang memungkinkannya untuk digunakan dengan pelumas berbahan dasar minyak. Kondom wanita lebih besar daripada kondom laki-laki dan memiliki sebuah ujung terbuka keras berbentuk cincin, dan didesain untuk dimasukkan ke dalam vagina. Kondom wanita memiliki cincin bagian dalam yang membuat kondom tetap di dalam vagina untuk memasukkan kondom wanita, cincin ini harus ditekan. Kendalanya ialah bahwa kini kondom wanita masih jarang tersedia dan harganya tidak terjangkau untuk sejumlah besar wanita. Penelitian awal menunjukkan bahwa dengan tersedianya kondom wanita, hubungan seksual dengan pelindung secara keseluruhan meningkat relatif terhadap hubungan seksual tanpa pelindung sehingga kondom wanita merupakan strategi pencegahan HIV yang penting.[63]

Penelitian terhadap pasangan yang salah satunya terinfeksi menunjukkan bahwa dengan penggunaan kondom yang konsisten, laju infeksi HIV terhadap pasangan yang belum terinfeksi adalah di bawah 1% per tahun.[64] Strategi pencegahan telah dikenal dengan baik di negara-negara maju. Namun, penelitian atas perilaku dan epidemiologis di Eropa dan Amerika Utara menunjukkan keberadaan kelompok minoritas anak muda yang tetap melakukan kegiatan berisiko tinggi meskipun telah mengetahui tentang HIV/AIDS, sehingga mengabaikan risiko yang mereka hadapi atas infeksi HIV.[65] Namun demikian, transmisi HIV antarpengguna narkoba telah menurun, dan transmisi HIV oleh transfusi darah menjadi cukup langka di negara-negara maju.

Pada bulan Desember tahun 2006, penelitian yang menggunakan uji acak terkendali mengkonfirmasi bahwa sunat laki-laki menurunkan risiko infeksi HIV pada pria heteroseksual Afrika sampai sekitar 50%. Diharapkan pendekatan ini akan digalakkan di banyak negara yang terinfeksi HIV paling parah, walaupun penerapannya akan berhadapan dengan sejumlah isu sehubungan masalah kepraktisan, budaya, dan perilaku masyarakat. Beberapa ahli mengkhawatirkan bahwa persepsi kurangnya kerentanan HIV pada laki-laki bersunat, dapat meningkatkan perilaku seksual berisiko sehingga mengurangi dampak dari usaha pencegahan ini.[66]

Pemerintah Amerika Serikat dan berbagai organisasi kesehatan menganjurkan Pendekatan ABC untuk menurunkan risiko terkena HIV melalui hubungan seksual.[67] Adapun rumusannya dalam bahasa Indonesia:[68]

Anda jauhi seks,
Bersikap saling setia dengan pasangan,
Cegah dengan kondom.

Wabah AIDS di Afrika Sub-Sahara tahun 1985-2003.

Pekerja kedokteran yang mengikuti kewaspadaan universal, seperti mengenakan sarung tangan lateks ketika menyuntik dan selalu mencuci tangan, dapat membantu mencegah infeksi HIV.

Semua organisasi pencegahan AIDS menyarankan pengguna narkoba untuk tidak berbagi jarum dan bahan lainnya yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mengambil narkoba (termasuk alat suntik, kapas bola, sendok, air pengencer obat, sedotan, dan lain-lain). Orang perlu menggunakan jarum yang baru dan disterilisasi untuk tiap suntikan. Informasi tentang membersihkan jarum menggunakan pemutih disediakan oleh fasilitas kesehatan dan program penukaran jarum. Di sejumlah negara maju, jarum bersih terdapat gratis di sejumlah kota, di penukaran jarum atau tempat penyuntikan yang aman. Banyak negara telah melegalkan kepemilikan jarum dan mengijinkan pembelian perlengkapan penyuntikan dari apotek tanpa perlu resep dokter.

Penelitian menunjukkan bahwa obat antiretrovirus, bedah caesar, dan pemberian makanan formula mengurangi peluang penularan HIV dari ibu ke anak (mother-to-child transmission, MTCT).[69] Jika pemberian makanan pengganti dapat diterima, dapat dikerjakan dengan mudah, terjangkau, berkelanjutan, dan aman, ibu yang terinfeksi HIV disarankan tidak menyusui anak mereka. Namun demikian, jika hal-hal tersebut tidak dapat terpenuhi, pemberian ASI eksklusif disarankan dilakukan selama bulan-bulan pertama dan selanjutnya dihentikan sesegera mungkin.[5] Pada tahun 2005, sekitar 700.000 anak di bawah umur 15 tahun terkena HIV, terutama melalui penularan ibu ke anak; 630.000 infeksi di antaranya terjadi di Afrika.[70] Dari semua anak yang diduga kini hidup dengan HIV, 2 juta anak (hampir 90%) tinggal di Afrika Sub Sahara.[5]

loading...

Leave a Reply