Pidato Politik HUT RI 17Ags11

Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
Jl. Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telp/Fax : (021) 798-2566
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org; Website: http://www.prp-indonesia.org
Pidato Politik
Pimpinan Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja
Nomor: 376/PI/KP-PRP/e/VIII/11
(Disampaikan pada saat HUT RI ke-66, 17 Agustus 2011)
Rakyat Pekerja Tergadai ke Kantor NEKOLIM!
Pimpinan Politik Hanya Menyelesaikan Masalah dengan Masalah!
Jakarta, 17 Agustus 2011
Salam rakyat pekerja,
Kawan-kawan seperjuangan,
Alkisah wartawan bertanya kepada buruh, tani, nelayan, miskin kota, laki dan perempuan, tentang
apakah Indonesia sudah merdeka? Serentak rakyat pekerja itu menjawab: BELUM!! Mengapa BELUM?
Wartawan itu mencatat alasan belum merdeka, bahwa:
1. Tanah dan laut kami telah digadaikan kepada TNC/MNC (Transnational Corporation/Multinational
Corporation)!
2. Tenaga kami telah digadaikan dengan model outsourcing di dalam dan luar negeri!
3. BUMN yang melayani hajat hidup orang banyak, seperti listrik, air, telekomunikasi telah digadaikan
dengan model privatisasi!
4. Kami harus membeli barang yang bahan bakunya berasal dari bumi dan laut sendiri dan yang
mengolah pun tenaga kami !
Itulah masalah pokok mengapa rakyat pekerja tidak pernah merasa merdeka!
1
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
Jl. Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telp/Fax : (021) 798-2566
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org; Website: http://www.prp-indonesia.org
Rakyat pekerja tidak pernah kuasa sejak 17 Agustus 1945. Seperti kata Soekarno: Rakyat Indonesia
dahulunya menderita di bawah feodalisme kerajaan bangsa sendiri, lalu menderita karena harus memikul regulasi
imperialisme dari dunia Barat.. . Rakyat Marhaen tidak pernah merdeka!
Namun setelah mempunyai negara
merdeka dan terutama sejak rezim Orde Baru sampai dengan Rezim Reformasi ini, lagi-lagi, rakyat pekerja
harus patuh pada regulasi imperialisme. Rakyat pekerja yang akan melawan regulasi imperialisme, kini telah
disediakan rancangan undang-undang KUHP yang sebentar lagi akan disahkan, untuk menangkap dan
memenjara rakyat pekerja yang melakukan perlawanan. Praktek penangkapan, pemenjaraan dan
penembakan saat ini merupakan kejadian reguler di kalangan rakyat pekerja di seluruh Indonesia.
Betapa ironisnya. Rakyat pekerja berparade untuk memperjuangkan upaya bertahan hidup dan
untuk itu ditangkap, dipenjara dan ditembaki. Sedangkan para pengusaha dan isteri pejabat yang mendapat
bintang jasa kehormatan pada 11 Agustus 2011 lalu, adalah mereka yang berpadarade untuk melakukan
korupsi, penjarahan hajat hidup rakyat dan kekayaan negara. Rakyat pekerja bersimbah keringat dan darah
untuk mengolah hasil laut dan bumi Indonesia untuk hajad hidup orang banyak di Indonesia. Ada pun
para penerima bintang jasa kehormatan menggunakan kekuasaannya untuk menggadaikan laut, bumi dan
segala isinya, serta tenaga dan tubuh rakyat pekerja kepada NEOLIBERALISME-KOLONIALISME-
IMPERIALISME atau NEKOLIM.
NEKOLIM adalah bentuk dari kapitalisme yang paling mutakhir dari abad millenium ketiga.
Kemaharajaan (imperium) kapitalis saat ini beroperasi ibarat perusahaan pegadaian di negara-negara
Afrika, Asia, Arab, Amerika Selatan, dan juga negara-negara tergolong miskin di Eropa seperti Yunani.
Imperium kapitalis memaksa dengan dalih investasi kepada kelompok pimpinan-pimpinan politik negara-
negara tersebut, termasuk Indonesia, agar menggadaikan bumi dan seluruh isinya kepada korporasi
perusahaan imperialis yang disebut TNC/MNC. Kelompok pimpinan-pimpinan politik yang disebut
oligarki politik meyakinkan kepada rakyat pekerja, bahwa dana investasi tersebut adalah untuk membuka
lowongan kerja dan pembangunan modernisasi negara. Di negara kita, oligarki politik itulah penggadai
negara, kekayaan negara, dan rakyat pekerja kepada imperium kapitalis, yang ironisnya justru mendapat
bintang tanda jasa kehormatan dari penguasa negara. Padahal mereka berkelakuan macam gerombolan
tikus yang mencuri uang gadai untuk memperoleh dan melanggengkan jabatan politik sebagai pimpinan
partai, pimpinan daerah, pimpinan negara, pimpinan lembaga-lembaga negara, pimpinan komisi-komisi
negara, pimpinan parlemen, pimpinan peradilan, pimpinan proyek-proyek pembangunan, dan sebagainya.
Lalu di manakah posisi rakyat pekerja Indonesia? Saudara-saudara, rakyat pekerja termasuk
hitungan property (barang) yang turut serta digadaikan kepada imperium kapitalis. Diri rakyat pekerja yang
terdiri dari tubuh, pikiran, dan hati, saat ini telah menjadi milik pegadaian. Bahkan organ reproduksi kaum
ibu dan perempuan lajang juga telah dimiliki pegadaian. Anak-anak kita adalah anak tergadaikan.
2
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
Jl. Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telp/Fax : (021) 798-2566
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org; Website: http://www.prp-indonesia.org
Berharapkah pada oligarki yang memimpin Indonesia untuk menebus bumi, laut Indonesia, dan
seluruhnya isinya dari imperium kapitalis? Berharapkan pada oligarki politik untuk menebus diri rakyat
pekerja dari korporasi pegadaian itu? Lihatlah, rakyat pekerja Tunisia, Libya, Mesir, Suriah, Yaman,
Thailand, bahkan rakyat pekerja dari negara Yunani, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, telah mengobarkan
perlawanan di negaranya, sebagai upaya pembebasan dari hidup tergadai di tangan imperium kapitalis. Kini,
rakyat pekerja dari negara miskin dan kaya telah sama-sama dijadikan tumbal untuk memulihkan krisis
ekonomi imperium kapitalis akibat ulah korporasi pegadaian yang kemaruk menggandakan kapitalnya.
Maka, melawan adalah suatu cara yang logis bagi rakyat pekerja yang kehilangan segalanya, bahkan
kehilangan harapan untuk dapat bertahan hidup di masa depan.
Kawan-kawan seperjuangan,
Pahit rasa kemerdekaan bagi rakyat pekerja di negara kita meski telah 66 tahun lamanya. Setelah
Pemilu 2009, rakyat pekerja makin merasakan ruang demokrasi hanya untuk para oligarki politik dapat
memenuhi kepentingan imperium kapitalis. Sejak 2010, para oligarki politik sedang akan menerbitkan
enam (6) rancangan undang-undang untuk melegitimasi pekerjaan politik mereka, yakni merepresi
kehidupan ekonomi-politik rakyat pekerja, demi menjamin keamanan dan kenyamanan kantor gadai
imperium kapitalis beroperasi di Indonesia. Enam rancangan undang-undang itu terdiri dari:
(1) RUU Penanganan Konflik Sosial, yakni regulasi untuk menangani konflik-konflik yang manifes
(meledak) di masyarakat. Masalah konflik hanya ditafsirkan sebagai kekerasan fisik, padahal juga
mencakup kekerasan seksual. Dalam RUU ini, negara menyerahkan penanganan konflik kepada
masyarakat semata, dan diprediksi akan ditangani oleh sebuah komisi negara. Sehingga negara
tampak menghilangkan tanggung jawabnya sebagai mediator perdamaian rakyat yang sedang
berkonflik.
(2) RUU Keamanan Nasional, yakni regulasi untuk menangani perihal yang dipandang sebagai ancaman
nasional, baik yang aktual (sudah meledak) maupun potensial. Dalam hal ini presiden mempunyai
wewenang penuh untuk menentukan apa yang dipandang sebagai ancaman. Regulasi ini berpotensi
terjadinya pimpinan politik negara menyalahgunakan kekuasaan untuk merepresi rakyat pekerja yang
sedang mengajukan tuntutan atas hajat hidupnya yang digadaikan ke imperium kapitalis.
(3) RUU Intelijen, yakni regulasi yang menempatkan intelijen sebagai lembaga pemerintah yang punya
kepatuhan pada pimpinan pemerintah dan bukan sebagai lembaga negara yang bekerja untuk
kepentingan negara yang mencakup rakyat pekerja. Dalam regulasi ini, intelijen mempunyai
wewenang penuh untuk menyadap dan merampas dokumen rahasia organisasi masyarakat sipil,
3
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
Jl. Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telp/Fax : (021) 798-2566
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org; Website: http://www.prp-indonesia.org
termasuk organisasi rakyat pekerja
(4) RUU KUHP, yakni regulasi yang berisi pasal-pasal yang akan memberi hukuman individu dan
organisasi yang dipandang membangkang dan melawan pimpinan politik. Regulasi ini mengadopsi
UU Subversif yang dipergunakan untuk merepresi gerakan rakyat di masa Orde Baru
(5) RUU Pengadaan Tanah, yakni regulasi yang mewajibkan rakyat pekerja memberikan tanahnya untuk
kepentingan pembangunan infrastruktur (jalan raya, jembatan, dll) dan peruntukan eksploitasi
industri ekstraktif (tambang dan perkebunan) dan pembukaan kawasan industri manufaktur dan
komersil (mal, mini/supermarket). Regulasi ini memenuhi tuntutan pengusaha kapaitalis yang
dilontarkan saat National Summit (pertemuan rencana strategis pembangunan negara) sesudah Pemilu
2009
(6) RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), yakni regulasi yang mengantur peleburan lembaga
keuangan nasional TASPEN, JAMSOSTEK, ASABRI, dan ASKES untuk melaksanakan UU Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Problem UU SJSN tidak berlaku bagi rakyat yang bekerja di non-
perusahaan, lagi pula rakyat pekerja yang bersangkutan harus tetap membayar uang kepada
perusahaan asuransi setiap bulannya. Sedangkan RUU BPJS tak lebih dari pengukuhan lembaga
asuransi nasional menjadi bagian dari lembaga keuangan imperium kapitalis gaya baru
Sedangkan tiga undang-undang yang melegitimasi penggadaian kekayaan Negara untuk hajat hidup
orang banyak meliputi:
(1) UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009, yakni regulasi yang mengatur bahwa kelistrikan sebagai
bagian dari hajat hidup orang banyak yang seharusnya diatur oleh negara telah digadaikan kepada
imperium kapitalis gaya baru. Penyediaan ketenagalistrikan akan diserahkan sepenuhnya kepada
pemerintah daerah yang berlandaskan prinsip otonomi daerah.
(2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yakni memberikan Hak Guna Usaha (HGU)
selama 95 tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) sepanjang 80 tahun, dan hak pakai selama 70 tahun.
UU Penanaman Modal ini memberikan hak atas lahan untuk korporasi di perkebunan jauh lebih
lama dari yang ditentukan UUPA 1960, yaitu 35 tahun (pasal 28, 29, dan 30 UUPA). Bahkan lebih
lama dari hukum agraria kolonial Belanda (Agrarische Wet ) tahun 1870 yang hanya membolehkan
hingga 75 tahun. UU Penanaman Modal saat ini merupakan praktek yang lebih kejam dari kolonial
Belanda.
(3) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni mensyaratkan pembentukan partai politik harus
4
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
Jl. Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telp/Fax : (021) 798-2566
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org; Website: http://www.prp-indonesia.org
didaftarkan paling sedikit 50 orang dan didukung 30 orang di setiap provinsi. Syarat lainnya adalah
harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, 75% tingkat
kabupaten/kota di setiap provinsi dan 50% kecamatan dis etiap kabupaten/kota. Tentunya hal ini
akan bermasalah bagi rakyat pekerja yang ingin membentuk partai politik baru dan bertentangan
dengan hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul. Dalam UU ini setiap partai politik dipersilakan
menerima sumbangan Rp 1 milyar dari perseorangan dan Rp 5 milyar dari Badan Usaha Swasta.
Namun pengelolaan sumbangan itu dilakukan sebagai praktek yang tertutup sehingga menjadi
sarana pencucian uang haram dan pengendalian kebijakan oleh imperium kapitalis.
Terang sudah, kawan-kawan rakyat pekerja. Penerbitan keenam rancangan undang-undang itu
semakin memperjelas apa yang disebut penjajahan Nekolim. Apabila kolonialisme yang kuno beroperasi
dengan cara membangun struktur pemerintahan dan institusi represi untuk mengamankan laju investasi
dan perdagangan TNC/MNC. Maka kolonialisme gaya baru tidak perlu membangun struktur
pemerintahan dan institusi represi di negara yang dicaploknya, melainkan menjajah dengan menggunakan
regulasi yang mengatur proses penggadaian negara, kekayaan negara dan kehidupan rakyat pekerja.
Oligarki politik didukung untuk berkuasa agar dapat menjadi petugas gadai dan menerbitkan regulasi yang
memudahkan proses penggadaian berlangsung. Oligarki politik tidak akan pernah dibiarkan menjadi
penguasa tunggal, karena bakal menjadi ancaman kolonialisme gaya baru. Itulah sebabnya, Indonesia saat
ini dibiarkan untuk dipimpin oleh berbagai macam kelompok pimpinan politik, baik di Pusat mau pun di
Daerah. Antara oligarki yang di Pusat dan Daerah dapat saling terjalin kerjasama, dan sebaliknya bisa tanpa
ada hubungan, dalam melakasanakan tugasnya sebagai penggadai negara, kekayaan alam, dan rakyat
pekerja Indonesia.
Demikianlah, model kolonialisme gaya baru saat ini berupa kantor pegadaian. Ini sungguh
penghematan biaya yang dahsyat. Karena kolonialisme gaya baru tidak perlu mengeluarkan biaya untuk
beroperasinya kantor pemerintahan kolonial di negara yang dicaploknya. Namun, biaya operasional kantor
pegadaian, yakni kantornya imperium kapitalis untuk berhubungan dengan oligarki politik, dibebankan
kepada negara yang telah tergadai di tangannya
Terang pulalah. Oligarki politik selaku penggadai negara, telah mengoperasikan tiga regulasi yang
telah disebutkan tadi dengan menggunakan metode PATFUN (Patriarki dan Fundamentalisme). Apakah
metode PATFUN? Ialah tentang Patriarki, di mana oligarki politik menggunakan gagasan maskulinitas
melalui penanda kekerasan dan militeristik dalam menangani perlawanan rakyat pekerja. Patriarki juga
merupakan cara kerja yang terideologis untuk merepresi perempuan agar tetap dapat dijadikan objek
seksual, konsumen yang konsumtif, buruh, agensi perdagangan skala kecil dan tenaga kerja untuk proses
5
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
Jl. Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telp/Fax : (021) 798-2566
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org; Website: http://www.prp-indonesia.org
regenerasi penduduk. Ada pun Fundamentalisme, adalah sistem keyakinan yang ditanamkan oleh oligarki
politik untuk menjadikan rakyat rela takluk kepada oligarki politik dan NEKOLIM. Oligarki politik
memberi wewenang rakyat fundamentalis untuk berhadapan dengan rakyat pekerja yang melakukan
perlawanan terhadap regulasi Nekolim. Rakyat yang fundamentalis akan membela tuan/puan oligarki
politik, dan dapat bersikap barbar terhadap rakyat pekerja yang dipandang melawan tuan/puan oligarki
politik. Sebagai biaya penghambaan kepada tuan dan menghajar perlawanan rakyat pekerja, maka rakyat
fundamentalis itu mendapat imbalan uang dan fasilitas hidup. Keenam rancangan regulasi yang akan
disahkan dalam tempo cepat, dapat diperkirakan akan dioperasikan secari PATFUN.
Kawan-kawan seperjuangan,
Dalam pidato kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2011 di depan majelis parlemen, dinyatakan
bahwa dalam tempo 10-30 tahun Indonesia akan meraih capaian ekonomi 10 negara terbesar di dunia.
Ambisi itu dikejar dengan prinsip NEKOLIM (Neoliberalisme-Kolonialisme-Imperialisme), yakni
menitikberatkan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi akan membuka lapangan kerja
dan mengentaskan kemiskinan. Kepentingan NEKOLIM ini sudah terbukti sejak Orde Baru bahwa yang
terjadi adalah penciptaan jurang yang semakin lebar dan luas antara yang kaya dengan yang miskin. Sekali
pun dinyatakan dengan embel-embel bahwa pembanguan nasional akan pro-kemiskinan yang yang
diwujudkan secara bertahap. Tahap pertama, diwujudkan pada tahun-tahun lalu melalui program bantuan
dan perlindungan sosial yang di antaranya berwujud beras murah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu
(RASKIN), Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Jaminan Kesehatan
Masyarakat atau JAMKESMAS. Tetapi apa arti perlindungan sosial untuk pangan, pendidikan dan
kesehatan itu, jika kenyataannya pemerintah memswastakan (privatisasi) lembaga pendidikan dan
kesehatan, yang membuat biayanya mencekik leher rakyat pekerja. Penerima Jamkesmas memperoleh
pelayanan kesehatan yang lebih buruk dibanding pasien non-Jamkesmas.Tahap kedua, melalui Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Tahap ketiga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Perlu diingat bahwa ini adalah program utang dari NEKOLIM untuk rakyat pekerja, yang tentu harus
dibayar dengan bunga. Tahap keempat yang mulai efektif pada 2012 dan dilaksanakan secara bertahap
meliputi sejumlah program, yaitu rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air
bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan
masyarakat miskin perkotaan. Sekali lagi, rakyat pekerja telah ditipu dengan embel-embel tentang murah,
ingatlah pada 2012 adalah pelaksanaan UU Ketenagalistrikan untuk menswastakan tiap-tiap komponen
produksi sampai distribusi kelistrikan. Semakin mahal pelanggan mampu membayar, semakin baik kualitas
pelayanan listrik. Semakin murah pelanggan mampu membayar, tentu semakin buruk kualitas
6
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
Jl. Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telp/Fax : (021) 798-2566
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org; Website: http://www.prp-indonesia.org
pelayanannya, dan inilah yang menjadi jatah untuk rakyat pekerja.
Nyatalah, apa yang disebut pembangunan pro-kemiskinan di masa NEKOLIM hanya sebuah propaganda
populis, penghiburan bagi rakyat pekerja dan pengangguran, yang sejatinya membuktikan praktek diskriminasi antara
yang miskin dan yang kaya. Jika pemerintah memang pro-kemiskinan, seharusnya pelayanan berlaku universal, tak ada
beda untuk yang miskin dan yang kaya. Maka,
ambisi menjadikan Indonesia masuk ke peringkat 10
negara besar di dunia, tidak ada gunanya bagi rakyat pekerja
. Bahkan pernyataan Indonesia bukan lagi
negara dunia ketiga, melainkan sebagai negara industri baru, sangatlah menyesatkan kenyataan,
sebab pemilik
industri dari hulu sampai hilir bukanlah rakyat pekerja, bukanlah Negara Indonesia, melainkan
kantor pegadaian NEKOLIM
.
Kawan-kawan seperjuangan,
Masalah kita tergadai ke Nekolim sudah demikian terang benderang. Soalnya adalah kita akan
memilih menjadi rakyat pekerja yang melawan, rakyat pekerja yang ikhlas tergadai atau rakyat
fundamentalis yang menghamba kepada tuan/puan oligarki politik. Tentu, kita akan memilih sebagai rakyat
pekerja yang melawan Nekolim dan oligarki politik penggadai kita ke tangan imperium kapitalis.
Perlawanan ini harus terdiri dari persatuan yang rapat dari seluruh elemen rakyat pekerja, mulai dari
buruh manufaktur, buruh jasa sampai dengan guru dari semua tingkatan pendidikan, buruh BUMN, buruh
LSM (yang dipekerjakan oleh Nekolim), buruh media massa, buruh tani dan agensi perdagangan skala kecil
(pedagang kaki lima, pedagang eceran), buruh nelayan, dengan melibatkan perempuan dan laki-laki untuk
melakukan berbagai aksi pembangkangan sosial terhadap pelaksanaan regulasi yang mengatur penggadaian
negara dan rakyat Indonesia ke tangan Nekolim.
Kami menyerukan: taktik pembangkangan sosial (pemogokan, tidak melaksanakan regulasi)
secara lokal, regional dan nasional merupakan cara alternatif untuk membebaskan rakyat pekerja, bumi dan
laut dengan segala isinya yang merupakan kekayaan negara, dari penjajahan Nekolim gaya baru dan
penindasan oligarki politik di negara ini. Keberhasilan revolusi 17 Agustus yang setiap tahun kita peringati,
harap kita ingat sebagai puncak-puncak pembangkangan sosial selama masa penjajahan. Di seluruh dunia
pada saat itu juga serentak terjadi revolusi pembebasan nasional, yang berujung pada terbentuknya
persatuan Asia-Afrika.
Saat ini kita telah menyaksikan rakyat pekerja dari negara-negara Afrika, Arab, Eropa, Asia dan
Amerika Selatan telah bangkit melawan penggadaian diri mereka ke tangan Nekolim dan pimpinan politik
setempat sebagai penggadainya. Maka, dengan segenab keyakinan dan semangat revolusi 17 Agustus, mari
kita satukan barisan untuk pembebasan rakyat pekerja dan kekayaan negara yang tergadai di tangan
7
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
Jl. Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Telp/Fax : (021) 798-2566
Email: komite.pusat@prp-indonesia.org; Website: http://www.prp-indonesia.org
Nekolim. Haya persatuan rayat pekerja yang mampu menebus diri kita dari tangan kantor pegadaian
Nekolim, dan bukan oligarki politik!
Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia! Singkirkan NEKOLIMPATFUN (Neoliberalisme-
Kolonialisme-Imperialisme-Patriarkisme-Fundamentalisme)
Jangan lelah lenyapkan NEKOLIM! Jangan lelah perjuangkan SOSIALISME di bawah
kepemipinan rakyat pekerja!

Sosialisme, Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme, Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu, Bangun Partai Kelas Pekerja!
Jakarta, 17 Agustus 2011
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua Nasional
Sekretaris Jenderal
ttd.
ttd.
(Anwar Ma’ruf)
(Rendro Prayogo)
8

loading...

Leave a Reply