Pidato Penutupan MS III 2011 2012

Naskah akhir

11 APRIL 2012

MALAM




PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2011-2012

KAMIS, 12 APRIL 2012


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2011-2012

KAMIS, 12 APRIL 2012

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati,

Para Wakil Ketua,

Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan,

Para Anggota DPR-RI,

Jajaran Sekretariat Jenderal,

Hadirin yang berbahagia,

Hari ini Dewan segera akan menutup Masa Sidang III Tahun Sidang 20112012, yang
telah dimulai sejak tanggal 9 Januari 2012 yang lalu. Masa Sidang III berjalan selama 70 hari
kerja. Lebih dari 2 bulan, Dewan melaksanakan tugas konstitusionalnya, yang dikelompokkan
ke dalam pelaksanaan fungsi legislasi (60%), dan kelompok anggaran dan pengawasan
(40%).
Selain menjalankan tiga fungsi Dewan, penetapan pejabat publik telah mendapat porsi
bahasan oleh komisi-komisi Dewan sesuai dengan prosedur dan mekanisme Dewan. Pejabat
publik dimaksud adalah: anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah
ditetapkan 2 (dua) dari 6 (enam) calon oleh Rapat Paripurna Dewan; anggota Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Pengganti Antar waktu (2 orang dari 33 calon); anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU), 7 dari 14 calon; dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 5
dari 10 calon. Untuk anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Komisi VIII telah
melakukan pertimbangan terhadap 9 calon yang diajukan oleh Pemerintah. Empat calon telah
memenuhi syarat untuk menjadi anggota, dan 5 (lima) calon dikembalikan. Pencalonan ini
sedang dalam proses. Satu lagi yang telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna
Dewan yaitu, Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Keuangan BPK RI TA 2012.
1

Sementara itu, nama-nama calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) sebagaimana yang telah disampaikan melalui Surat Presiden tertanggal 5 April 2012,
masih akan diproses pada Masa Persidangan IV yang akan datang.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, semula DPR mentargetkan 12 (dua belas) RUU
dapat diselesaikan dalam Masa Sidang III tahun 2011-2012, termasuk di antaranya RUU
Kumulatif terbuka. Namun, dalam perjalanannya beberapa RUU Prioritas yang diperkirakan
selesai, ternyata masih ditunda pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat II, karena
ada beberapa substansi pokok yang masih memerlukan pematangan. Masih diperlukan
diskusi-diskusi/dialog untuk mendapatkan kesepahaman dan kesepakatan bersama, terutama
antara DPR dan Pemerintah.
RUU tersebut di antaranya adalah: [1] RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Pembalakan Liar (P3L). Pembahasan RUU ini mengalami kebuntuan terkait masalah
pembentukan lembaga pengawas; [2] RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. RUU ini terus dibahas untuk mencari titik temu, mengakomodasi, baik
kepentingan nasional maupun rasa keadilan masyarakat Yogyakarta, terutama terkait
keistimewaan Yogyakarta dalam hal penetapan/pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepala
daerah; [3] RUU tentang Aparatur Sipil Negara, masih ada beberapa substansi yang belum
dapat selesaikan. Ada dua isu sentral yang masih dipermasalahkan yaitu Komisi Aparatur Sipil
Negara dan pejabat Eksekutif Senior. Beberapa materi juga masih memerlukan konsolidasi
internal di kalangan Pemerintah; [4] RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih ada
materi yang krusial yang harus diselesaikan; [5] RUU tentang Pendidikan Tinggi, [6] RUU
tentang Pendidikan Kedokteran.
Khusus untuk RUU Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedokteran, Komisi X memberikan
catatan bahwa ada jaminan dari Pemerintah, bahwa kedua RUU tidak akan dilakukan
pembatalan dan diselesaikan pada satu kali masa sidang, yaitu pada awal Masa Sidang IV
2011-2012. Dalam hal penambahan substansi dari Pemerintah untuk penyempurnaan RUU,
bahwa rumusan tersebut tidak akan mengubah substansi RUU hasil keputusan Panja Komisi X
DPR-RI. Beberapa RUU lainnya, yaitu RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan
Mikro, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, oleh Rapat Paripurna
telah diperpanjang masa pembahasannya.
Dengan demikian, untuk Masa Sidang III hanya ada 2 (dua) RUU Prioritas yang dapat
diselesaikan yaitu RUU tentang Penanganan Konflik Sosial dan RUU tentang Perubahan Atas
UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, ditambah 4 (empat) RUU
2

Kumulatif terbuka yang terdiri dari tiga RUU Konvensi dan satu RUU tentang Perubahan Atas
UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012. Tiga RUU Konvensi tersebut yaitu RUU tentang
pengesahan Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorismel; RUU tentang Pengesahan
Persetujuan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong
RRC tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan; RUU tentang
Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran
dan Anggota Keluarganya.
Alhamdulillah, RUU Perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan
DPRD, yang disepakati sebagai RUU pengganti karena subtansi perubahannya lebih dari 50%,
yang ditargetkan harus selesai dalam masa sidang ini, dapat dituntaskan. Empat materi krusial
akhirnya dapat diambil keputusan setelah melalui perdebatan yang cukup panjang dan
menguras energi. Dengan selesainya RUU ini, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera
bersiap melaksanakan tugas dalam menetapkan pentahapan Pemilu Legislatif 2014. Dengan
UU Pemilu yang baru, diharapkan Pemilu 2014 dapat berjalan dengan lebih baik yang akan
menghasilkan anggota DPR, DPD dan DPRD dengan derajat keterwakilan yang tinggi. Kita
berharap Pemilu 2014 dapat berlangsung dengan lebih murah dari segi biaya, lebih mudah
dalam pelaksanaannya, dan hasilnya lebih berkualitas. Perlu dipikirkan agar UU Pemilu
sebaiknya dapat diberlakukan untuk jangka panjang, setidaknya untuk tiga sampai empat kali
Pemilu.
Melihat jumlah RUU yang dihasilkan dalam Masa Sidang III ini, kita cukup prihatin.
Namun perlu dipahami bahwa banyak kendala yang ditemui dalam pembahasan, terutama
terhadap pasal-pasal yang sulit menemukan kesepakatan bersama antara DPR dan
Pemerintah. Kendala ini semata-mata tidak datang dari DPR, tetapi juga datang dari
Pemerintah, terutama apabila sampai kepada usulan pembentukan struktur dan lembaga baru.
Belum mantapnya konsolidasi di kalangan Pemerintah juga menjadi kendala utama, di
samping ada perdebatan di antara fraksi-fraksi DPR. Di samping itu, terdapat beratus-ratus
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang harus dikaji, memerlukan waktu panjang dalam
pembahasan.
Pimpinan DPR sangat paham bahwa komisi-komisi dan Baleg telah bekerja sangat efektif
untuk menyiapkan RUU yang akan menjadi inisiatif DPR sebagaimana perintah UU. Kajian
naskah akademik, mendapatkan masukan dari masyarakat, dunia perguruan tinggi, pemangku
kepentingan, uji publik, sosialisasi, dilakukan oleh berbagai Alat Kelengkapan Dewan untuk
memenuhi target RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional.

Sidang Dewan yang terhormat,
3

Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi-Komisi DPR dan Pemerintah telah
melakukan bahasan berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Kementerian Tahun Anggaran 2011,
Realisasi Anggaran Kementerian TA 2011, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI,
dan Rencana Program Kerja Kementerian Tahun 2012.
UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3 dan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara mengatur bahwa apabila terjadi perubahan signifikan terhadap asumsi ekonomi makro
dan/atau postur APBN, Pemerintah mengajukan RUU tentang Perubahan APBN tahun
anggaran berjalan. Terkait dengan perubahan harga minyak dunia yang telah melampaui
angka psikologis di atas USD 100,0 per barel, yang mengakibatkan beban subsidi BBM dan
subsidi listrik dalam APBN makin membengkak, maka Pemerintah telah mengajukan kepada
DPR RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran
2012.
Beberapa hal yang telah disetujui di dalam APBN Perubahan di antaranya yaitu: [1]
Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp. 1.358,2 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan
sebesar Rp. 1.106,2 triliun, PNPB sebesar Rp. 341,1 triliun, dan hibah sebesar Rp. 0,8 triliun.
[2] Belanja Negara sebesar Rp. 1.548,3 triliun, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar
Rp. 1.069,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp. 478,8 triliun. [3] Subsidi energi sebesar
Rp. 225,4 triliun, terdiri dari subsidi BBM jenis tertentu dan LPG Tabung 3 Kilo sebesar Rp.
137,4 triliun, subsidi listrik sebesar Rp. 65,0 triliun dan cadangan resiko energi sebesar Rp.
23,0 triliun.
Dalam rapat antara Komisi-Komisi, Banggar dan Pemerintah, menghasilkan kesepakatan
penting mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun Anggaran 2012 yakni: pertumbuhan
ekonomi ditetapkan sebesar 6,5% atau turun sebesar 0,2% dari APBN; tingkat inflasi sebesar
7% atau naik 1,7% dari APBN.
Di samping itu, tingkat suku bunga SPN tiga bulan disepakati pada kisaran 5% atau turun
1,0% dari APBN; Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) disepakati sebesar
Rp. 9.000 per 1 USD. Harga patokan Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price)
disepakati bersama sebesar 105,0 USD per 1 barel; dan Lifting minyak mentah disepakati
sebesar Rp. 930.000 barel per hari. Angka lifting ini lebih rendah dari kesepakatan dalam
APBN, yakni sebesar 950.000 barel per hari.
Berkaitan dengan kesepakatan yang telah diambil dalam APBN Perubahan Tahun
Anggaran 2012, Dewan sangat mendukung langkah penghematan anggaran belanja yang
dilakukan sebagian besar Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Oleh karena itu, Dewan
mendukung kebijakan untuk menambah alokasi anggaran untuk Belanja Modal dalam APBN
Perubahan Tahun 2012, walaupun alokasi anggaran belanja modal masih relatif kecil.
4

Lonjakan harga minyak mentah yang terjadi di pasar internasional serta melemahnya
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, berdampak terhadap peningkatan defisit anggaran.
Dalam UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, defisit anggaran
ditetapkan sebesar 1,53% terhadap PDB. Dewan memahami kesulitan yang dihadapi
Pemerintah apabila tidak dapat menekan beban anggaran subsidi, baik subsidi energi maupun
non-energi. Oleh karena itu, Dewan sepakat angka defisit anggaran sebesar 2,23% dari PDB
dan masih sesuai ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sidang Dewan yang terhormat,
Usulan kenaikan BBM bersubsidi oleh Pemerintah melalui perubahan UU No. 22 Tahun
2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, telah mengundang perbedaan pendapat yang
tajam antara Fraksi-Fraksi di DPR, juga telah mendorong maraknya aksi-aksi penolakan oleh
kelompok-kelompok masyarakat, tidak saja di Jakarta tetapi juga di daerah. Akhirnya Rapat
Paripurna pengambilan keputusan atas RUU tersebut telah memutuskan untuk menerima opsi
penambahan ayat (6A) pada Pasal 7 berikut penjelasannya.
Dengan adanya keputusan tersebut, kita berharap bahwa semua pihak dapat
menerimanya dengan baik. Dengan keputusan ini, artinya, harapan rakyat agar harga BBM
tidak naik per 1 April 2012 sudah terakomodir. Namun demikian, dalam hal pengelolaan
keuangan negara, DPR masih memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk
melaksanakan kebijakan tertentu, dalam batas-batas tertentu yang diharapkan tidak
memberatkan masyarakat.
Sebelum pengambilan keputusan tingkat II dilakukan, Rapat-Rapat Komisi dengan
Pemerintah telah melakukan bahasan secara intens mengenai masalah BBM bersubsidi, dan
DPR telah memberikan rekomendasi terhadap langkah-langkah yang perlu diambil Pemerintah,
di antaranya Pemerintah diminta mempersiapkan roadmap percepatan pembangunan
infrastruktur non-subsidi (seperti kilang, tangki timbun, terminal, mobil tangki dan SPBU),
menyusun rencana terpadu percepatan konversi BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas) yang meliputi
penyiapan alokasi gas, pipanisasi, pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG), dan
conventer kit. Mempersiapkan rencana alokasi anggaran hasil penghematan subsidi untuk
percepatan pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur transportasi publik yang
nyaman bagi masyarakat. Pemerintah juga diminta mempersiapkan Program Kerja Tim
Koordinasi Penanggulangan, Penyalahgunaan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM
(TKP4BBM) dalam rangka mengawal penggunaan BBM agar tepat sasaran.

5

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, Komisi-Komisi DPR telah melakukan
bahasan dalam Rapat-Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk merespon permasalahan-
permasalahan yang berkembang, baik dalam bidang politik-keamanan, ekonomi, sosial-
kemasyarakatan, maupun hal-hal lainnya yang meminta perhatian penanganan.
Dalam hal politik-keamanan dan perkembangan situasi dalam negeri, pada tanggal 20
Februari 2012 telah dilakukan pertemuan dengan ketua-ketua lembaga negara. Adapun tema
pertemuan yaitu Membangun Demokrasi Yang Baik Menuju Pemilu 2014. Akhir pertemuan,
melalui Ketua DPR selaku tuan rumah pertemuan, disampaikan Joint Press Statement, yang
intinya bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa dalam kehidupan demokrasi,
namun demikian, masih perlu dibangun demokrasi yang lebih sehat dengan penguatan etika
dan rule of law. Nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal dipilih karena merupakan amanat
Bapak Bangsa Pendiri Republik Indonesia. Pengalaman menuju konsolidasi demokrasi yang
berkualitas masih diwarnai adanya paradoks demokrasi, dari nilai demokrasi konstitusional
yang didambakan. Sejumlah realitas menunjukkan masih ada kelemahan dalam berdemokrasi,
yakni masih adanya praktek kekerasan di masyarakat, pragmatisme transaksional terutama
pada
pelaksanaan
Pemilu
dan
Pemilukada,
maupun
permasalahan-permasalahan
institusionalisasi politik yang berpotensi pada munculnya political distrust. Dalam konteks ini,
Pemerintah dan perangkat lembaga negara dituntut bersikap tegas, menegakkan hukum, dan
bukan memberikan ruang aksi kekerasan atau anarkisme atas nama kebebasan dan
demokrasi.

Sidang dewan yang terhormat,
Penembakan oleh kelompok bersenjata di Papua terhadap warga sipil dan juga terhadap
aparat keamanan, masih saja terjadi dan sangat sulit untuk ditangkap pelakunya. Terakhir
adalah penembakan terhadap Pesawat Trigana yang menewaskan seorang wartawan, melukai
penumpang lain serta pilot dan co-pilot. Untuk wilayah Papua memang harus dilakukan
pengamanan optimal dan aparat harus berusaha agar situasi keamanan benar-benar dapat
terkendali, sehingga rakyat dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan rasa aman. POLRI
harus bersinergi bersama TNI untuk melaksanakan tugas secara profesional. Terkait dengan
potensi perbuatan makar dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), Dewan mendorong agar
Pemerintah dan aparat keamanan, dapat lebih mengedepankan upaya-upaya preventif,
memberikan kesadaran kepada para pengikut OPM dalam kehidupan berbangsa, bernegara,
bermasyarakat, dalam suasana aman dan nyaman dalam bingkai NKRI.
6

Kondisi keamanan di Aceh selama pelaksanaan Pemilukada baru-baru ini patut kita
syukuri. Pemilukada telah dilaksanakan serentak dan situasinya berjalan dengan tertib. Rakyat
Aceh telah menggunakan haknya memilih para pemimpin mereka. Memang, sebelum
berlangsungnya Pemilukada sempat terjadi teror di sana-sini, namun dapat diatasi. Bagi kita,
siapapun pemenang Pemilukada ini, dialah pilihan rakyat yang terbaik, yang akan membawa
rakyat Aceh kepada kesejahteraan, perdamaian, persatuan dan kesatuan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Pada Masa Sidang III Tim Pengawas Kasus Bank Century telah melakukan rapat dengan
penegak hukum, yaitu Kapolri, Jaksa Agung dan KPK. Tim Pengawas memberi kesempatan
dan mendorong KPK menyelesaikan secara tuntas kasus Bank Century, dan meminta KPK
menyampaikan progress report penyelesaian kasus ini. Dalam Rapat Kerja dengan KPK, Komisi
III mendesak KPK untuk mempercepat penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi,
khususnya yang menjadi perhatian masyarakat dan berdampak sistemik terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional dan akuntabel, untuk memberikan
rasa keadilan masyarakat. Komisi juga mendukung KPK untuk meminta BPK melakukan audit
kinerja terhadap KPK untuk terwujudnya lembaga KPK yang independen, kredibel, akuntabel,
dan profesional.
Pembahasan tindak lanjut UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) telah dibahas oleh Komisi IX dengan PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek
(Persero) dalam rangka persiapan operasional BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Kesehatan meliputi program-program PT. Askes termasuk program Askes Sosial dan
peningkatan pelayanan peserta Askes di rumah sakit. Dewan juga mendesak PT. Askes untuk
dilakukan audit lengkap oleh akuntan publik dan BPK, dan tidak mengambil langkah-langkah
pengalihan aset sebelum keluarnya hasil audit.
Dengan PT. Jamsostek (Persero), Dewan meminta kesiapannya menuju tranformasi PT.
Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Komisi Dewan mendesak PT. Jamsostek (Persero)
untuk memasukkan hasil audit BPK tahun 2011 dalam roadmap yang telah dipersiapkan, serta
mendorong PT. Jamsostek untuk melaksanakan roadmap tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,
Sertifikasi guru dengan berbagai permasalahannya tak lepas dari perhatian kita semua.
Sebagai tenaga profesional, guru mempunyai kedudukan penting dalam jenjang pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini. Undang-undang No. 14 Tahun
7

2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi guru yang sudah mulai dilaksanakan sejak
tahun 2007 hingga saat ini dan diharapkan selesai pada tahun 2014, merupakan kegiatan
dalam rangka meningkatkan kualitas guru dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka
melalui tunjangan profesi.
Dewan meminta agar sertifikasi guru dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan
perundangan serta juklak yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dan perlunya ditingkatkan pengawasan atas pelaksanaan sertifikasi tersebut.

Sidang Dewan yang berbahagia,
DPR terus memantau adanya sorotan terhadap tidak transparannya pengelolaan dana
setoran calon jamaah haji yang dikelola oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini, kita tentu
setuju apabila dilakukan audit secara menyeluruh terhadap dana-dana yang disetorkan oleh
calon jamaah haji. Dewan juga perlu mempertimbangkan adanya revisi UU No. 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam rangka menciptakan cetak biru (blueprint)
mengenai tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang sehat.
Terkait dengan usulan KPK untuk penghentian sementara pendaftaran calon jamaah haji
yang berpotensi penyelewengan, membutuhkan pemikiran dan kajian yang mendalam agar
tidak memunculkan persoalan baru yang terkesan menghalangi calon jamaah haji dalam
melakukan ibadahnya. Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen penyelenggaraan haji
dan transparansi pengelolaan dana tentunya menjadi persoalan utama yang harus segera
diselesaikan.
Masalah narkoba yang marak dalam pemberitaan media massa akhir-akhir ini tak luput
pula dari perhatian kita. Meningkatnya konsumsi narkoba dan peredarannya ditengarai telah
merambah, tidak saja kepada masyarakat, tetapi juga terhadap sejumlah oknum aparat
penegak hukum. Hal ini sangat membahayakan sekaligus memprihatinkan. Keseriusan dan
tindakan konkret dari penegak hukum, perlu terus didorong guna menyelamatkan generasi
muda dari bahaya ini. Perlu dilakukan pemutusan mata-rantai jaringan narkoba yang sudah
begitu canggih dan eksis di setiap lapisan masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,
Kecelakaan lalu lintas darat yang cenderung meningkat akhir-akhir ini, mendapatkan
perhatian masyarakat. Jumlah korban sangat memprihatinkan. Dari catatan, selama tiga bulan
8

terakhir, telah terjadi 14 kecelakaan dalam kategori besar dengan jumlah korban meninggal
sekitar 72 orang dan 177 cidera berat dan ringan. Belum lagi kecelakaan pengendara sepeda
motor yang juga meminta korban. Dengan angka kematian yang begitu tinggi, kita patut
bertanya, betapa buruknya manajemen transportasi darat, baik berkaitan dengan sarana jalan,
tidak tersedianya lintasan Kereta Api (KA), rambu-rambu lalu lintas yang tidak memadai, dan
angkutan umum yang tidak layak jalan, termasuk ketidakdisiplinan pengendara. Sudah
saatnya otoritas perhubungan darat melakukan upaya untuk dapat memperbaiki dan
meningkatkan manajemen transportasi.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, BAKN dan Komisi-Komisi DPR-RI telah dan akan
mencermati Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2011 BPK-RI yang telah
diserahkan pada tanggal 4 April yang lalu. Laporan BPK tersebut terdiri atas pemeriksaan
kinerja 143 objek pemeriksaan, yaitu 30 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat,
56 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah, 9 objek pemeriksaan di lingkungan
BUMN, 29 objek pemeriksaan di BUMD, dan 19 objek pemeriksaan di lingkungan BLU.
Ketua BPK-RI melaporkan bahwa, meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam
pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah, namun hasil Pemeriksaan Semester II TA
2011 menggambarkan masih terdapat berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan
negara dan memerlukan perbaikan. Oleh karenanya, Pimpinan Dewan mengharapkan BAKN
dapat meneliti, mengkaji dan mengevaluasinya, untuk selanjutnya disampaikan kepada
Komisi-Komisi untuk ditindaklanjuti.

Sidang Dewan yang terhormat,
Diplomasi parlemen juga menjadi bagian dari kegiatan DPR-RI pada Masa Persidangan
III. DPR-RI telah mengirimkan berbagai delegasi ke berbagai pertemuan, baik regional
maupun internasional dalam tingkat parlemen.
Kehadiran delegasi DPR RI pada Sidang Tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum
(APPF) ke-20 di Tokyo, Jepang, pada tanggal 8-12 Januari 2012 telah mewarnai jalannya
sidang. Dalam kesempatan ini, Delegasi mengingatkan negara-negara kawasan mengenai
pentingnya meratifikasi CTBT (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty), sebagaimana telah
dilaksanakan Indonesia pada akhir tahun lalu, sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga
perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Delegasi DPR RI berhasil meloloskan tiga
9

usulan draft resolusi, yaitu yang berkaitan dengan MDGs, Perdamaian Timur Tengah, dan Isu
Ekonomi.
Delegasi DPR RI juga memenuhi undangan menghadiri the Sixth Ordinary Session of the
Pan African Parliament (PAP) di Ethiopia pada tanggal 16-18 Januari 2012. Kehadiran Ketua
DPR-RI selaku Presiden AIPA di forum tersebut merupakan wujud keberlanjutan harmoni
hubungan antara kawasan Asia dan Afrika yang telah terbangun sejak Konferensi Asia Afrika di
Bandung, dan perlu terus dipupuk oleh generasi-generasi selanjutnya.
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Sidang ke-7 Konferensi Parlemen Negara-
negara Anggota OKI (PUIC) dan sidang-sidang terkait lain telah dilaksanakan pada tanggal 24-
31 Januari 2012 di Palembang, Sumatera Selatan. Sidang yang dihadiri oleh 38 Delegasi
Parlemen Negara-negara Anggota OKI dan 10 Observer dari berbagai organisasi internasional
dan regional ini, telah berjalan lancar dan sukses. Melalui sidang-sidang yang berjalan dengan
penuh dinamika, konstruktif dan produktif telah dihasilkan sejumlah keputusan penting yang
berkaitan dengan berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dunia Islam yang dituangkan
dalam bentuk Resolusi-resolusi, Deklarasi Palembang, dan juga Komunike Akhir (Final
Communique).
Deklarasi Palembang memuat pandangan, sikap, dan juga komitmen PUIC terhadap
berbagai isu dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan dunia Islam, khususnya terkait
dengan upaya-upaya pemajuan demokrasi, perdamaian dan keadilan, serta peningkatan
solidaritas dan kesejahteraan di antara sesama Negara Muslim. Peran penting Indonesia dalam
Konferensi PUIC Palembang, juga ditunjukkan dengan menyelenggarakan Konferensi I
anggota-anggota Parlemen Perempuan Muslim PUIC yang merupakan inisiatif Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,
Delegasi DPR-RI juga telah menghadiri The Third G-20 Speakers Consultation di Riyadh,
Arab Saudi, pada tanggal 25-26 Februari 2012. Pertemuan yang membahas tiga topik utama,
yaitu Global Dialogue of Cultures, Financial Crisis and its Impact on Global Economy, dan
Energy for Sustainable Development tersebut, pada akhirnya menghasilkan sebuah Joint
Communique. Dalam proses pembahasan Joint Communique, Delegasi DPR-RI secara aktif
mengusulkan berbagai masukan, sehingga sebagian besar usulan DPR-RI tersebut dapat
diterima peserta sidang. Dalam kesempatan pertemuan itu, DPR-RI juga mengundang
kontribusi dan investasi langsung dari negara-negara anggota G-20 dalam pengembangan
energi terbarukan di Indonesia.
10

Ketua DPR-RI sebagai Presiden AIPA pada 2-4 April, menghadiri pertemuan Konferensi
Tingkat Tinggi ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, memimpin Delegasi Ketua-Ketua Parlemen
Anggota AIPA dalam pertemuan dengan para Kepala Pemerintahan/Kepala Negara Anggota
ASEAN. Mewakili Parlemen ASEAN, Ketua DPR menyampaikan statemen perlunya terus
menerus ditingkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam
mewujudkan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 yang memerlukan keterlibatan seluruh
institusi dan elemen negara, Pemerintahan dan masyarakat. Ketua DPR menyampaikan
perlunya hubungan antara AIPA dan ASEAN yang visioner, intensif, koperatif dan fokus pada
problem solving. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk mencapai tujuan Komunitas ASEAN
tersebut, sehingga sangat diperlukan dorongan penguatan integrasi ASEAN yang diselaraskan
dalam 3 (tiga) pilar, termasuk pilar sosial budaya yang mencakup banyak bidang. Dengan
tema keketuaan ASEAN tahun ini, yaitu ASEAN: One Community, One Destiny, kiranya dapat
menjadi jargon yang makin memperkuat solidaritas dan semangat memacu diri demi meraih
kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi setiap orang, masyarakat, bangsa-bangsa
ASEAN.
Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-126 di Kampala, Uganda baru saja
berlangsung pada tanggal 31 Maret sampai dengan 5 April 2012 dengan tema adalah
Promoting and practicing good governance as a means of advancing peace and security.
Sidang ini juga diikuti oleh tiga sidang standing committee. Pada Sidang ini, telah terpilih
kembali secara aklamasi oleh pertemuan anggota parlemen perempuan IPU Dr. Nurhayati Ali
Assegaf, M.Si., Wakil Ketua BKSAP DPR RI, untuk periode kedua sebagai President of the
Coordinating Committee for Woman Parliamentarians IPU, untuk periode kedua.

Sidang Dewan yang terhormat,
Ada satu hal yang menjadi atensi besar bagi Pimpinan, terutama berkaitan dengan
kinerja Badan Kehormatan DPR-RI. Langkah-langkah Badan Kehormatan dalam menegakkan
kode etik dan citra Dewan, disambut baik. Banyak keputusan yang cukup positif, terutama
dalam hal penegakan disiplin para anggota Dewan. Usulan Badan Kehormatan untuk
melakukan evaluasi dan penyempurnaan Kode Etik dan Tata Beracara adalah sejalan dengan
rencana revisi UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3, yang sedang dipersiapkan oleh Badan
Legislasi. Untuk itu, Badan Legislasi DPR telah melakukan workshop dengan tema Menata
Parlemen Yang Demokratis, Efektif dan Akuntabel.
Untuk menjadikan parlemen yang akuntabel, tidak sekedar mengubah peraturan
perundang-undangan, tetapi yang penting bagaimana setiap Anggota menyadari tugas
konstitusional yang diemban oleh setiap anggota DPR. Apapun yang kita lakukan akan menjadi
11

tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai terhadap wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam
Pemilu Legislatif.
Demikianlah beberapa hal penting atas capaian pelaksanaan tugas konstitusional DPR
pada Masa Persidangan III ini. Kita harus menyadari masih banyak kekurangan yang harus
kita benahi dalam kerangka pelaksanaan tugas konstitusional DPR, khususnya pada
pelaksanaan fungsi legislasi. Kiranya kekurangan pelaksanaan fungsi legislasi dapat kita kejar
pada Masa Persidangan IV mendatang, sehingga target prioritas tahun 2012 dapat tercapai
pada akhir tahun ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 12 April 2012

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,


Dr. H. Marzuki Alie
12

Leave a Reply