Pidato_dewa Made Widya Permadi

Om Swastiastu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Bapak Subagia, yang saya hormati para undangan yang berkenan hadir dalam acara ini, serta teman-teman yang saya banggakan.

Di hari yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Melihat Kondisi Perpajakan di Indonesia.

Kondisi perpajakan di Indonesia bisa dibilang cukup mengenaskan. Besarnya jumlah penduduk Indonesia tidak sejalan dengan tingkat penerimaan pajaknya dari warga negara. Padahal, idealnya, pajak menjadi sumber dana pembangunan yang hasilnya nanti akan kembali dirasakan masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan setiap tahunnya selalu dihadapkan pada tantangan besar yakni memaksimalkan penerimaan pajak yang selama ini diakui masih sangat rendah. Terlebih, pajak menjadi instrumen utama dalam penerimaan negara.

Mantan Hakim Konstitusi Mahfud MD menilai pemerintah sebetulnya tidak perlu mengutang di aman saat ini mencapai Rp 2.371 triliun seandainya rasio penerimaan pajak tinggi. Minimal, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa menyentuh angka 15 persen.

Tapi nyatanya, rasio pajak masih berkisar di angka 11-12 persen. Masalah ini juga pernah diutarakan Wakil Presiden Boediono.

"Kita memiliki masalah undertaxing. Saat ini rasio pajak terhadap PDB Indonesia sekitar 12 persen. Ini adalah yang terendah di Asia," kata Boediono beberapa waktu lalu.

Hal yang sama diakui Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany. Data Ditjen Pajak, ada 60 juta orang yang sudah masuk kategori di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun, baru 25 persen wajib pajak individu yang memenuhi kewajibannya. Dengan begitu, masih ada 40 juta orang yang belum bayar pajak, dan yang menyerahkan SPT baru 8,8 juta orang.

Menurut hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), terdapat sembilan yang termasuk orang terkaya di Indonesia diketahui menyelewengkan pajaknya di luar negeri melalui lebih dari 190 perusahaan dan lembaga pengelolaan uang di luar negeri.

Menurut hasil investigasi tersebut, kekayaan sembilan konglomerat yang mendominasi politik dan ekonomi Indonesia itu bila digabung mencapai USD 36 miliar Rp 348,8 triliun seharusnya masuk kas negara. Dari sembilan konglomerat tersebut, ternyata berhubungan erat dengan Soeharto.

Kenyataan itulah yang membuat Ditjen Pajak harus bekerja ekstra untuk mengawasi kepatuhan pajak para miliuner Indonesia ini.

Masalah-masalah yang dihadapi masyarkat Indonesia yang tidak patuh membayar pajaknya yaitu sebagai berikut :

1. Tak jujur

Ditjen Pajak menilai masyarakat Indonesia kecenderungannya saat ini masih takut terbebani oleh pajak tinggi. Sebab itu banyak ditemukan ketidakjujuran pada saat pengisian SPT pajak oleh wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kismantoro Petrus menceritakan pengalamannya melayani orang yang mengaku kesulitan mengisi SPT.

2. Merasa terbebani oleh pajak

Rendahnya rasio pajak salah satunya disebabkan acuhnya masyarakat untuk melaporkan pembayaran pajaknya pada negara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kismantoro Petrus bercerita dari pengalaman para petugas pajak, disampaikan bahwa rata-rata orang sudah terlalu khawatir dibebani pajak besar. Padahal, kata Petrus, ketika wajib pajak jujur, proses pelaporan akan jadi lebih mudah.

3. Bakal diintip rekening para orang kaya

JP menerima informasi dari Bank Indonesia, bahwa dari seluruh rekening warga Indonesia yang disimpan di bank nilainya ratusan triliunan. Hanya saja, jumlah sebesar itu didominasi 180.000 rekening berisi simpanan di atas Rp 2 miliar.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kismantoro Petrus yakin itu adalah rekening orang kaya yang patut dicermati apakah sudah benar memenuhi kewajiban pajaknya.

4. Miliuner harus kena pajak lebih tinggi

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk orang kaya dengan pendapatan diatas Rp 5 miliar.

selama ini pemerintah memberlakukan tarif pajak yang sama kepada orang yang berpendapatan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar. Ini dinilainya tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

5. Masih terjadi aksi pelarian kekayaan keluar negeri

selama ini, perusahaan multinasional disinyalir melarikan keuntungan kena pajaknya ke wilayah yang tak menerapkan pungutan negara. Karena itulah setiap otoritas keuangan wajib berbagi data mengenai negara mana saja yang biasa menjadi surga pajak.

Banyak perusahaan yang menanamkan keuntungan di wilayah seperti Cayman Island, Swiss, dan negara lain yang kerap disebut surga pajak. Pendapatan itu tidak dilaporkan ke negara tempat mereka beraktivitas.

Melihat masalah-masalah diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat kurang, terutama bagi kalangan orang kaya yang merupakan sumber pajak yang paling besar. Seorang yang penghasilannya diatas 5 miliar bisa menggantikan banyak orang yang penghasilannya dibawah rata-rata UMR. Oleh karena itu, marilah kita bersama menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak, karena dengan membayar pajak pendapatan Negara akan semakin tinggi sehingga kehidupan masyarakat di Indonesia semakin makmur. Bagi yang merasa penghasilannya diatas PTKP jangan pernah merasa takut untuk membayar pajak. Mulailah dari diri sendiri apakah sudah kita membayar pajak dengan benar.

Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, Untuk segala tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu serta hadirin semuanya,baik yang saya sengaja atau tidak, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Mahakuasa melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun bangsa dan negara kita, menuju Indonesia yang lebih maju, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat.

Terima kasih.

Om Santhi Santhi Santhi Om.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Leave a Reply