Pidato Pengukuhan Guru Besar Abdul Hadi Arifin

PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

(Prof. Abdul Hadi Arifin, M.Si)

2

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang terhormat,

Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, (Jika hadir)

Bapak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Malikussaleh,

Bapak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Senat Akademik Malikussaleh,

Bapak Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Malikussaleh,

Para Dekan, Ketua Lembaga dan Unit Kerja, Dosen dan Karyawan di lingkungan

Universitas Malikussaleh,

Bapak dan Ibu para undangan, keluarga, teman sejawat, mahasiswa dan hadirin

yang saya muliakan.

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur  Kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah serta ridhonya atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama, khususnya pada saya sekeluarga dimana pada hari ini saya dapat dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh.

Kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada saya untuk mendapat jabatan Guru Besar.

Semoga Allah SWT melimpahkan kepada saya kekuatan lahir dan batin, serta memberikan petunjuk dan menuntun dalam melaksanakan tugas mulia ini.

Bapak Rektor dan Hadirin yang saya hormati.

Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh dengan judul:

 ISLAM SEBAGAI SUMBER MORAL EKONOMI:

Refleksi atas Rekonstruksi dan Reintegrasi Aceh

PENDAHULUAN

Krisis Perbankan yang diawali krisis mata uang yang memaksa pemerintah Orde Baru di masa penghujung ke-kuasaannya melakukan kebijakan untuk melepas rupiah dalam perdagangan pasar bebas valuta dan mengambang-kannya tanpa kendali benar-benar merupakan anti klimaks dari keseluruhan drama pembangunan pada masa Orde Baru. Krisis regional yang pada mulanya menimpa mata uang Baht Thailand telah merembet dan memperparah krisis dalam negeri Indonesia.

Rentang waktu antara pemulihan perkonomian sa-ngat terbatas berhadapan dengan penyelenggaraan pemilu dan kerusuhan kerusuhan yang melanda daerah-daerah di Indonesia. Kegiatan ekonomi sektor riil tampaknya mandeg, meski pemerintah tetap mengeluarkan skim kredit murah untuk pembiayaan industri lemah, kecil, dan kope-rasi dengan spread bunga perbankan yang negatif.

Dari rangkaian krisis yang multidimensional itu sa-ngat beralasan untuk menyatakan terjadinya krisis mata uang itu karena kesalahan kebijakan yang sama sekali tidak berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan yang yang lebih prinsipil dan strategis, apalagi kebijakan eko-nomi pintu terbuka dan rezim devisa bebas menjadi salah satu ciri dari pembangunan yang lebih bercorak liberal. Dalam hubungan dengan kebijaksanaan pembangunan pada orientasi pembangunan yang terlalu berat menekan-kan artikulasi dan aksen kepentingan aspek ekonomi dengan arah atau pola kapitalisme kroni, di mana negara atau kekuasaan pokok sangat bersifat personal dan korpo-rasi lebih bersifat kekeluargaan atau family corporation, yang oleh para ahli telah diramalkan selalu mengalami krisis dalam dirinya karena pola kesenjangan yang dilahir-kannya.1

Pemerintah pada era Soeharto berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kontrol dan kendali yang efektif dalam akumulasi, alokasi dan bahkan distribusi-distribusi pendapatan. Dengan menggunakan UUD No. 5/1974 dan berbagai kebijaksanaan ekonomi sentralistis dalam bentuk Kepres dan Inpres, pemerintah pusat mengu-asai dan mengontrol hampir seluruh sumber-sumber pen-dapatan daerah yang ditetapkan dengan bentuk penerima-an negara dalam bentuk royalti dari minyak dan gas bumi, emas, timah, serta berbagai penerimaan dari pajak ekspor dan impor tarif, pinjaman bantuan luar negeri, penanaman modal asing, dan tata niaga dalam negeri.2

Seiring dengan era reformasi, kebijakan pola pemba-ngunan yang sentralistis diubah menjadi kebijakan peme-karan wilayah dan pengembangan sentra-sentra produksi. Hal ini tertuang dalam Ketetapan MPR. Tap No. XV/MPR /1998, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Berbagai contoh dapat dikemukakan dalam rangka pelaksanaan otonorni yang tidak serentak itu. Aceh, umpamanya, perlu didahulukan, antara lain untuk dapat meredam gejolak pembangkangan. Pemekaran Sabang sebagai pelaBuhan bebas, yang baru-baru ini diresmikan oleh Presiden, merupakan langkah yang bisa menumbuhkan kepereayaan itu. Tuntutan lain (dan ini sebenarnya sudah dijumpai dalam Undang-undang No 25 yang disebut di atas) menyangkut pembagian keuangan. Pembagian ini sebenarnya masih terlalu kecil untuk daerah, tetapi sebagai langkah permulaan sebelum diubah nanti, pelaksanaan pembagian keuangan itu sudah dapat dimulai dari bulan Mei l999,.yaitu bulan berlakunya Undang-undang tersebut. Umpamanya, hak daerah bersangkutan diserahkan langsung kepada daerah (apalagi hasil minyak bumi dan gas alamnya berjalan terus tanpa hambatan), dalam bentuk u ang sesuai perhitungan. Uang ini dapat segera dipergunakan oleh daerah, tetapi dengan program yang jelas. 3

Pada era reformasi, kesejahteraan rakyat Aceh ter-bilang rendah, padahal alokasi dana umum di Aceh rata-rata setiap tahunnya di atas 6 triliun. Hanya saja dana yang jumlahnya besar itu tidak meninggalkan banyak jejak pembangunan. Kita bisa melihat dari Laporan Pertang-gungjawaban gubernur NAD anggaran 2003 disebutkan 38,84 persen penduduk miskin di daerah ini pada tahun 2002 atau sejumlah 1.409.788 jiwa dari jumlah penduduk 4.166.040 jiwa, dan berubah menjadi 1.707.897 jiwa di tahun 2003 atau 40,39 persen dari jumlah penduduk 4.218.486 jiwa. Salah satu kantong kemiskinan berada di kota Lhokseumawe, yang kita tahu sebagi kota yang memi-liki ladang gas Arun yang disebut merupakan ladang gas terbesar di dunia.4

Kantong kemiskinan yang lainnya berada, di Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie. Jumlah angka kemiskinan itu tampaknya semakin tinggi karena pencari kerja yang me-lapor sebanyak 96.530 orang, namun yang tertampung hanya 1.414 orang atau 1,46 persen. Angka pengangguran ini yang riil ini di perkirakan 10 kali lebih banyak. Indikasi lain dari buruknya tingkat kesejahteraan masyarakat ada-lah tingginya angka kematian bayi yang mencapai 42 per 1.000 kelahiran hidup, sementara kekurangan gizi pada bayi dan balita, mencapai 22,33 persen, serta persalinan yang ditangani medis hanya 66,2 persen.5

SEJARAH

Hukum adalah bagian penting dari sistem politik suatu negara atau daerah. Sebagai bagian dari negara Republik Indonesia, Aceh memiliki kekhasan sendiri, yaitu dengan berlakunya undang-undang hukum syariat (Qanun). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang masyarakat Aceh yang seratus persen menganut agama Islam dengan dilandasi latar belakang masa lalu sebagai tempat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam pertama dan penting di Nusantara.

Dalam Sejarah Melayu dapat diketahui bahwa di masa lalu kerajaan Malaka sebagai kerajaan Melayu Islam meng-gunakan pedoman hukum, yaitu hukum Qanun Melaka (atau Undang-Undang Melaka) yang banyak dipengaruhi hukum yang berlaku di Samudera Pasai.6 Sebagai kerajaan Islam, hukum Islam pun turut memasuki hukum negara. Proses ini tidak pernah sepenuhnya meninggalkan hukum adat. Pada umumnya, semua kerajaan Islam di Asia Teng-gara cenderung memakai hukum Safiiyah yang dominan dalam hal hukum perdagangan dan perorangan. Undang-Undang Melaka ini cenderung menggunakan alternatif hukum adat yang lebih ringan dalam masalah sanksi.

Pemberlakuan hukum positif berlandaskan Islam yang dikehendaki rakyat dan elit politik Aceh ditindak- lanjuti dengan berlakunya Qanun atau hukum syariah. Setelah diberlakukannya hukum syariah, bagi para pelaku yang melanggar hukum syariat diberlakukan hukum cam-buk. Namun, seperti juga Undang-Undang Melaka yang cenderung menggunakan alternatif hukum yang lebih ringan. Hukum qishash, rajam, dan hukum seperti potong tangan bagi pencuri masih dianggap sangat berat.

Posisi hukum sangat penting di dalam suatu pemerin-tahan kerajaan atau negara. Karena demikian pentingnya hukum, maka secara sosial para ahli hukum mendapatkan tempat yang terhormat. Merujuk pada masa kerajaan Samudera Pasai yang menerapkan hukum syariah Islam sebagai hukum positif di kerajaan itu pada masanya, tidak-lah mengherankan jika Sultan Malikuzzahir memerintah-kan pejabat tingginya untuk menjemput Ibnu Batutah ke-tika ia berkunjung ke Samudera Pasai. Sultan pun mengi-rimkan pegawai tingginya untuk menjemput Ibnu Batutah bersama-sama dengan qadi dan para ahli hukum lainnya.7 Hukum adalah ilmu yang berkembang mengikuti perkem-bangan masyarakat, sehingga hukum yang adaptif harus-lah digali dari ilmu-ilmu hukum. Maka, posisi qadi, ulama fikih (fuqaha), atau ahli hukum lainnya mendapat tempat yang terhormat. Hal ini membuktikan bahwa Samudera Pasai adalah kerajaan nomokratis (kekuasaan yang bersa-darkan hukum).

Samudera Pasai memiliki banyak qadi, fuqaha, dan intelektual hukum lainnya. Ulama fikih termashur Samu-dera Pasai pada masa itu,8 yakni Amir Dawlasa yang ber-asal dari Delhi (India), Qadi Amir Said yang berasal dari Shiraz, dan Tajuddin yang berasal dari Isfahan.9 Syaikhul-syaikhul Islam yang kerap berada di Samudera Pasai karena adanya jaringan intelektual yang telah dibangun pada masa itu, sekalipun mereka berasal dari luar Samu-dera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai, secara nomokratis, adalah kerajaan hukum yang inklusif di mana institusi negara atau kerajaan menaruh perhatian yang besar ter-hadap hukum, sistem hukum, dan ilmu hukum; meskipun bukan hukum yang diterapkan di dalam negeri sendiri atau sistem hukum yang bukan berasal dari dalam kerajaan atau ilmu hukum yang eksklusif. Penyerapan sistem hukum dan ilmu hukum secara sangat terbuka ini menun-jukkan sebuah bukti yang kuat betapa Samudera Pasai adalah sebuah kerajaan terbuka.

Adanya dewan fatwa sebagai institusi hukum di dalam pemerintahan Samudera Pasai merupakan suatu ciri khu-sus bahwa Samudera Pasai adalah negara hukum dan hukum publik yang berlaku pada masa itu adalah hukum Islam, di mana mufti (pejabat mahkamah agungnya) adalah Sayid Ali bin Ali Al-Makarani.10 Dengan telah berlakunya hukum Islam di Samudera Pasai, maka studi hukum me-rupakan hal pokok yang harus dipelajari oleh masyarakat Samudera Pasai. Dengan demikian, ilmu hukum menjadi mutlak untuk dipelajari dan diterapkan. Karena Samudera Pasai adalah kerajaan Islam, maka studi ilmu hukum yang sangat intens dipelajari adalah hukum Islam (syariah al-islamiyah).

Syariat Islam bukan hanya masalah studi hukum yang statis, namun ia merupakan ilmu hukum yang dina-mis. Dinamika ilmu hukum syariah memerlukan metode-metode dasar keilmuan hukum yang disebut dengan fikih. Di Samudera Pasai, fikih sangat beragam dan menelaah banyak sistem hukum dari yang Islam hingga yang bukan Islam (ghairul Islam). Ilmu hukum dalam studi hukum Islam disebut dengan fiqh al-Islam yang dalam penguasa-annya tidak lepas dari ilmu-ilmu yang lain sebagai pen-dukung di antaranya ilmu tafsir (ulumul quran); ilmu hadits (musthalahul hadits); ilmu sejarah (sirrah); ilmu balaghah (ilmu bahasa) dan sebagainya. Ilmu hukum ber-kembang dengan pesat di Samudera Pasai yang menjadi-kan kerajaan ini sebagai pusat studi hukum. Malaka yang juga adalah kerajaan Islam, bilamana ada kesulitan dalam hal penerapan hukum-hukum Islam, maka ia meminta bantuannya kepada Samudera Pasai.11 Artinya, Samudera Pasai adalah pusat rujukan ilmu pengetahuan hukum.

Hukum merupakan perintah yang dibuat oleh negara atau yang berkuasa dengan memuat unsur kewajiban dan sanksi. Semua warga negara harus melaksanakan, bagi yang tidak melaksanakannya akan mendapat sanksi. Sanksi tersebut ditetapkan oleh hukum dan dilaksanakan sepe-nuhnya oleh aparat hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum mnjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (recthsbicherkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit).12

Socrates mengucapkan kata-kata yang termasyhur, yaitu kenalilah diri sendiri. Mengenal diri sendiri secara memadai berarti mengenal dunia kita hidup? Mengenal diri sendiri berarti mengetahui cara memperoleh pengetahuan dan mengetahui pula apakah yang dinamakan hidup dan jiwa. Menurutnya masalah yang pokok dari pengetahuan itu adalah kesusilaan. Jadi dalam penelitian untuk men-dapatkan pengetahuan itu tidak hanya masalah hakikat dunia, tetapi juga harus meliputi masalah manusia yang berkaitan dengan hakikat yang baik.13

Filsafat hukum pada dasarnya merupakan merupa-kan suatu sistem yang bulat dan utuh dari segenap hukum dan peraturan yang meliputi logika, etika, dan estetika hukum. Logika hukum berdasar pada ratio atau pemikiran manusia tentang hukum bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, serta me-wujudkan ilmu hukum pada umumnya sedapat dan se-banyak mungkin. Hasil logika hukum tersebut kemudian berwujud undang-undang, doktrin hukum, yurisprudensi traktat, dan semua penafsirannya. Semua undang-undang yang disahkan oleh negara disebut hukum positif.

Ilmu tentang norma/kaidah hukum sebagai bagian hukum membahas berbagai norma dan kaidah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat setiap saat. Norma hu-kum terbagi dua, yaitu: (1) norma nonyuridis, seperti nor-ma keagamaan dan sopan santun, (2) norma yuridis atau norma hukum.

Norma keagamaan, yaitu norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat nonyuridis bahwa setiap manusia harus mematuhi perintah Tuhan. Dalam norma kesusilaan merupakan pedoman setiap tindak setiap manusia sebagai mahluk sosial atau warga masyarakat yang terorganisir (etika). Immanuel Kant membagi etika menjadi dua prinsip, yaitu: maxim dan obyektif. Prinsip maxim adalah prinsip yang berlaku; dan subyektif sebagai pedoman untuk ber-tindak. Secara subyektif orang berbuat apa saja menuruti norma tindakan secara personal. Manusia adalah makhluk berbudi yang tidak sempurna. Walau berbudi, namun mempunyai nafsu, kecenderungan emosional, selera, cinta diri, dan lain-lain. Ada kemungkinan hal-hal subyektif ini menjadikan perbuatan sewenang-wenang. Prinsip obyektif adalah prinsip yang memberi patokan bagaimana orang harus bertindak berdasarkan hukum atau undang-undang sehingga keinginan pribadi yang bertentangan dengan undang-undang tidak akan terwujud.14

Hukum syariat adalah hukum positif yang diberlaku-kan di provinsi Aceh dan dilegalkan atau disahkan oleh negara atas keinginan masyarakat Aceh. Dalam hukum syariat itu tersusun norma hukum nonyuridis dan yuridis sekaligus. Norma yuridis adalah dalam hubungannya de-ngan pengaturan perilaku sehari-hari (sopan santun, pe-makaian jilbab), dan ibadah seperti puasa, shalat, dan lain-lain. Dalam praktiknya terjadi dualisme dalam penerapan hukum. Meski syariat Islam diberlakukan, namun hukum nasional juga diberlakukan, seperti sanksi penjara bagi pencuri masih berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tindak kejahatan lain, seperti penyelundupan, pembunuhan, dan lain-lain.

Bagi masyarakat agamis, seperti masyarakat Aceh, agama memang sangat dominan terhadap kehidupan masing-masing individu ataupun kelompoknya. Peran yang dominan ini seperti yang dijelaskan oleh sosiolog Peter L. Berger, Bahwa agama merupakan suatu sistem simbolik yang memberikan makna dalam kehidupan manusia yang bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan dan paling komprehensif mengenai realitas hidup, baik yang menyang-kut keindahan maupun tragedi sosial yang menimbulkan penderitaan.15

Sementara itu dari segi ideologi, dapat dipahami me-lalui pendekatan Antonio Gramsci. Menurut intelektual Italia berhaluan Marxis ini, ideologi bukan hanya satu sistem gagasan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengilhami tindakan konkret dan memberikan kerangka orientasi bagi tindakan itu. Atas landasan ini, manusia bergerak dan beroleh kesadaran akan kedudukannya dan perjuangannya dalam masyarakat. Dengan kata lain, ideo-logi mendorong manusia untuk menjadi aktor sejarah dan bukan ditentukan oleh sejarah.16

Jadi, ketika Islam diletakkan sebagai ideologi oleh pemeluknya sesuai dengan pendekatan Gramsci, maka ia akan mendorong mereka untuk tampil ke muka, baik secara kultural maupun politik guna merealisasikan cita-cita yang dikandung dalam Islam. Menjadikan Islam seba-gai ideologi politik, biasanya terhubung dengan konsep kaffah (beragama secara meyeluruh dan total). Beragama secara kaffah berarti tidak melakukan pemisahan terhadap kegiatan apa pun, termasuk berpolitik dan melakukan kegiatan perekonomian.

Dalam melakukan konsep keagamaan secara kaffah berarti melakukan ibadah dalam setiap aspek kehidupan. Karena merupakan ibadah, maka harus tunduk pada aturan-aturan yang ditentukan Tuhan, yaitu syariah. Kon-sekuensi dari ketundukan ini adalah upaya untuk member-lakukan Islam dalam seluruh segi kehidupan, termasuk dalam berbangsa dan bernegara. 17

Kancah global telah mengakibatkan berhadap-hadap-annya kapitalisme dan Islam, baik sebagai sistem nilai maupun ideologi dalam menstrukturkan, artikulasikan, dan tindakan. Islam percaya bahwa aklternatif menghadapi keganasan kapitalisme yang berwatak dehumanisasi ada-lah Islam yang mengapresiasi humanisme universal, ga-gasan, dan nilai-nilai sosial demokrat yang baik dan relevan.

Sejarah telah mencatat dengan tinta emasnya bahwa peradaban Islam, yang diretas oleh Rasulullah, telah men-jadi benang merah penyambung antara kemajuan pera-daban Yunani dengan kemajuan peradaban modern seka-rang ini. Sejak Rasulullah menyampaikan risalah Islam yang universal, maka sejak itu pula bangsa Arab yang sebe-lumnya tidak dianggap sama sekali oleh dunia, kemudian menjadi bangsa yang memimpin dunia. Tercatat bahwa Rasulullah SAW selain menjadi pemimpin dalam agama juga menjadi pemimpin negara Islam. Saat itu Islam (Al Quran) dijadikan satu-satunya rujukan hukum positif dalam hal penerapan sistem ekonomi, sosial, budaya, han-kam, dan politik.

Sejak simbol persatuan kekuasaan politik umat Islam di dunia kekalifahan Turki Utsmani di awal abad XX, maka tidak ada satu ikatan politik pun antara kaum Mus-lim di dunia, selain ikatan-ikatan yang sifatnya sektoral dan informal. Memang, pada saat ikatan hukum politik ke-negaraan tidak lagi mendasarkan pada hukum Allah dan sunnah rasul-Nya, maka ikatan lain yang berada di bawah-nya akan terurai dengan sendirinya. Umat Islam mulai me-ninggalkan hukumnya dan menerapkan sistem lain buatan manusia sebagai sistem yang dipercaya mengatur kehi-dupan mereka.

Sebagai provinsi yang seratus persen rakyatnya me-nganut Islam, keinginan rakyat Aceh untuk menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif merupakan kewajaran dari akibat adanya negara Islam yang dicita-citakan. Ke-inginan ini bukan hanya ada pada masa Orde Baru atau sesudahnya, namun telah dinyatakan bahkan sebelum ke-merdekaan RI tahun 1945. Secara individual, keinginan pemberlakuan syariat Islam ini adalah akibat dorongan untuk beragama secara kaffah. Hukum, adalah aturan yang diakui bersama sebagai hasil kontrak bersama antara warga/masyarakat. Hal ini juga terpantul dalam teori J.J. Rousseau tentang negara sebagai kontrak sosial. Dalam pemberlakuan syariat Islam, hukum diterjemahkan sebagai perjanjian dengan Allah.18

Pelaksanaan syariah atau hukum Allah adalah reali-sasi dari takwa. Takwa berasal dari kata waqa watawaqqa wa ittaqa yang meliputi makna: menjaga, menjauhi, takut, dan berhati-hati. Takwa kepada Allah maknanya menjaga diri dari sesuatu yang ditakuti datang dari Allah berupa kemurkaan dan azab-Nya. Takwa juga mencakup sikap berhati-hati dengan meninggalkan hal-hal bahkan yang halal apalagi yang haram karena takut akan tergelincir pada hal-hal yang mendatangkan murka Allah, contohnya makan-minum di bulan puasa. Selain itu takwa juga meli-puti aktivitas mendekatkan diri pada Allah karena takut akan dijauhi dan tidak dicintai oleh Allah. Walhasil, dalam takwa itu rasa takut dan cinta kepada-Nya menyatu, ber-jalan seiring, dan saling berkeliman.

Sifat takwa itu tercermin dari kesediaan seorang Muslim untuk tunduk dan patuh pada hukum Allah. Setiap Muslim diperintahkan untuk menjalankan semua keten-tuan hukum Allah dan meninggalkan semua yang dilarang-Nya. Kesediaan kita untuk tunduk dan patuh terhadap se-luruh hukum syariat Islam inilah realisasi dari ketakwaan dan kesalehan seorang Muslim.

Secara personel, syariah yang pelaksanaannya bisa dilakukan oleh individu dan kelompok, seperti shalat, puasa, zakat, memakai jilbab, berakhlak mulia, berke-luarga secara Islami, atau bermuamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa secara syari, dan sebagainya.

Di samping berkaitan secara personal, hukum syariah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan adalah; (1) Peradilan/persanksian seperti qishash, potong tangan bagi pencuri, cambuk seratus kali bagi penzina ghayru mushan, rajam bagi pezina muhshan, cambuk bagi peminum kha-mar, dan sebagainya. Untuk saat hukum syariah yang ber-laku di provinsi dalam hal persanksian hanya hukum cam-buk. (2) Bidang ekonomi, seperti hukum tentang kepemi-likan, pengelolaan kekayaan miliki umum, penghapusan riba dari semua transaksi, dan lain-lain. (3) Politik Luar negeri, seperti dakwah ke luar negeri dan jihad. (4) Kewarganegaraan, seperti hukum tentang status kafir dzimmi, mustamin, dan muahad.19 Pengadilan harus juga dikembangkan untuk dapat menerapkan syariat Islam. 20 Apakah semua penduduk di Aceh itu akan terkena syariat Islam? Ada yang harus dikenakan, tetapi agaknya ada juga yang tidak. Bank syariah bisa saja diberlakukan untuk siapa saja, tetapi mengenai hukuman (pengadilan), agaknya tidak otomatis. Kelantan di Malaysia, yang belasan tahun diperintah oleh orangorang Partai Islam seMalaysia, belum menerapkan semua segi syariat itu bagi non-Muslim. 21

Semua Muslim sesungguhnya diperintahkan untuk menjalankan semua hukum tersebut. Oleh sebab itu, ma-syarakat Aceh memilih untuk menerapkan hukum Islam untuk memutuskan perkara di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah, yaitu dengan syariah Islam. Sebagaimana hukum-hukum yang bersifat personal, se-perti: shalat, shaum, zakat, ibadah haji, berdakwah, amar maruf nahi munkar, dan lain-lain-wajib dilaksanakan, demikian pula hukum-hukum yang bersifat sosial (menga-tur masyarakat). Kesediaan untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Islam tesebut merupakan wujud nyata dari ketakwaan dan kesalehan sosial yang dengan sendirinya mendorong untuk gigih memperjuangkan penerapan se-mua hukum-hukum yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan tersebut.

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa sistem politik mempengaruhi sistem perekonomian di suatu daerah atau negara. Sejalan dengan berlakunya Qanun yang merupa-kan hukum syariah Islam di provinsi NAD, dengan sendiri-nya perekonomian bangsa Aceh akan mengikuti syariah Islam pula. Kita ingat bahwa di zaman Khilafah Usmaniah dijumpai sekurang-kurangnya tiga macam pengadilan: untuk Muslim, untuk orang Copt (agama kuno di Mesir), untuk Greek Orthodox (Kristen di bagian timur Eropa yang tidak mengikut Katolik, Protestan, atau pun gereja Inggris); daerah Balkan ketika itu dikuasai oleh Khilafah Usmaniyah. Lagi pun menurut riwayat di zaman Khalifah Umar bin Khattab, hukum hudud berupa potong tangan bagi pencuir tidak diterapkan karena kondisi ekonomi yang tidak cerah. Kalau demikian hukuman yang sebenarnya sudah pasti, namun perlu juga dikaitkan dengan kon disi. Dan negeri kita kini banyak pencuri nya atau perampoknya, karena ekonomi yang terpuruk (kecuali agaknya konglomerat yang tidak pula lurus) . 22

Sistem perekonomian Indonesia yang selama ini me-ngutamakan sistem perbankan yang kapitalis dan meng-gunakan riba sesungguhnya tidak sesuai dengan jiwa Islam. Namun, dalam dekade terakhir bermunculan bank-bank syariah dan metode ekonomi syariah yang masih dalam percobaan dan pengkajian di Indonesia. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil kini vis a vis dengan perbankan nasional yang kapitalis dengan sistem bunga yang memungut riba. Aceh memerlukan, umpamanya, bank syariah berdiri di mana-mana. Seperti di Malaysia tiap bank (termasuk bank kepunyaan Inggris, Amerika, dan Cina) mempunyai bagian syariah, maka di Aceh semua bank haruslah menerapkan sistem syariat. Apa isinya ini, apa program pengembangannya, seberapa banyak jumlah bank yang diperlukan itu, tentulah harus dipikirkan dengan masak. Apakah cukup tenaga dalam rangka jumlah karyawan bank itu? 23 Ini berarti perlu sekali program pendidikan atau latihan untuk secara berangsur membuka bank-bank syariat. Jakarta saja, ketika dahulu akan membuka bank syariah, mengirimkan beberapa tenaga untuk dilatih di bank Islam di Kuala Lumpur. Perlu kita catat bahwa Amerika Serikat, Swiss dan Inggris telah mempunyai belasan lembaga-lembaga keuangan Islam. Jadi masalah ini sebenarnya telah menjadi hal biasa dalam dunia internasional. Hanya di Indonesia bagaikah ia merupakan hal yang ganjil!

Dalam perekonomian Islam yang mangambil contoh dari sistem pemerintahan negara Islam pada masa Rasulullah SAW, peran baitul mal sebagai badan ekonomi negara sangat ditonjolkan. Baitul Mal adalah sebuah badan yang mengelola keuangan yang didapat dari berbagai sum-ber halal menurut Allah dan Rasulnya, seperti: zakat, infaq, pajak ahli kitab, keuntungan perusahaan negara, harta sitaan, ghanimah, dan lain-lain.

Baitul Mal merupakan lembaga pemerintah yang ber-dasar hukum Islam yang didirikan dengan tujuan untuk mendistribusikan kekayaan negara dalam rangka mense-jahterakan rakyat dan mengatasi timbulnya jurang pemi-sah antara si kaya dan si miskin dan memberantas ke-miskinan.24

Untuk sekedar gambaran global dan sebagai ban-dingan pelaksanaannya dengan cara-cara yang diterapkan oleh bank-bank negara yang memungut bunga, maka sis-tem ekonomi syariat akan mewajibakan orang-orang kaya mengeluarkan zakat dan seluruh orang beriman berkewa-jiban berinfaq semampu mereka. Infaq sebesar seribu ru-piah saja jika dikalikan jumlah penduduk, maka akan menghasikan suatu jumlah yang besar. Apalagi jika ditam-bah dengan zakat perdagangan, hasil pertanian, pertam-bangan, dan lain-lain, maka akan menambah jumlah yang akan diterima Baitul Mal.

Ini dilakukan demi pemerataan kesejahteraan umat terutama dalam menanggulangi kemiskinan sehingga se-tiap warga negara tidak hanya disibukkan oleh pemikiran bagaimana cara mengenyangkan perut dengan makan-minum setiap harinya bagai binatang ternak melainkan sibuk berpikir lebih banyak, bagaimana menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi kepentingan umat. Sebagai Muslim mereka diajak untuk beramal saleh bagi kesejah-teraan orang lain dan kemaslahatan alam lingkungan dalam rangka mencapai tujuan hidup mereka, yaitu ber-ibadah mengharap ampunan dan ridha Allah, karena umat Islam mengerti bahwa sesungguhnya hidup ini sia-sia belaka jika tidak dapat dimanfaatkan untuk mencapai kebahagiaan akhirat yang kekal abadi.

Pada tanggal 26 Desember 2004, telah terjadi bencana alam gempa tektonik dengan kekuatan 8,9 skala richter dan diikuti oleh gelombang tsunami yang menerjang seba-gian besar wilayah pantai barat dan utara Provinsi NAD dan Nias Sumatra Utara. Bencana alam tersebut mengakibat-kan kehancuran yang luar biasa, tidak hanya kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengakibatkan ribuan korban jiwa meninggal, luka-luka, dan hilang. Selain itu ratusan ribu orang terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal, dan banyak anak-anak menjadi yatim piatu.

Sebuah tragedi bencana alam telah melumpuhkan ke-hidupan perekonomian Aceh. Sementara makna dari kata tragedi itu sendiri telah mengalami banyak perubahan, tetapi konsep dasarnya pada hakikatnya tetap sama. Salah satu konsep dasarnya, jika tokoh sentralnya baik, maka tokoh sentral ini baru layak dianggap tokoh tragis (tragic hero). Sebuah tragedi akan berakhir manakala tokoh tragis-nya sudah mencapai titik kejatuhan (downfall). Dalam kon-sep lama kejatuhan selalu berwujud kematian. Karena za-man selalu berubah, maka dalam konsep tragedi selanjut-nya berkembang bahwa kejatuhan tidak selamanya ber-wujud kematian, namun dapat pula kehilangan muka, ke-hilangan reputasi, kehilangan pekerjaan, dan kerugian-kerugian nonfisik lain. Dalam konsep baru, kejatuhan bu-kanlah kejatuhan sia-sia belaka, namun pasti mengandung hikmah.25

Bencana Tsunami yang menimpa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah menimbulkan korban yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan. Besarnya bencana yang terjadi telah membuat lumpuh seluruh sektor kehi-dupan yang ada, baik sektor perekonomian, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, maupun sektor pemerintahan. Ke-rusakan yang timbul pada berbagai sarana dan fasilitas kehidupan tersebut telah mengakibatkan terjadinya penu-runan kemampuan aparatur pemerintahan dalam mem-berikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mena-ngani dampak bencana alam yang begitu parah pada satu pihak, sementara itu di lain pihak, bencana tersebut juga menimbulkan dampak berupa penderitaan dan kesulitan hidup telah meningkatkan kebutuhan pelayanan yang sangat besar. Untuk menangulangi permasalahan tersebut Pemerintah Pusat telah melakukan langkah-langkah ter-tentu untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerin-tahan umum.

Menurut Al Hilal Hamdi,26 beberapa hal yang dapat dicatat, sebelum tsunami, menunjukkan keadaan Aceh yang tidak menggembirakan, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, proporsi penduduk di bawah garis kemis-kinan pada tahun 2002 mencapai angka 29,8 persen atau berada di peringkat tertinggi di seluruh Sumatra. Angka ini dilihat dari bawah menempati peringkat keempat di Indo-nesia sesudah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Dari sisi pendidikan, angka anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang bersekolah di SD/madrasah ibtidaiyah diban-dingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah dasar, ter-masuk yang terendah di Sumatra. Program pendidikan tentu ada yang berkaitan dengan sekolah umum ada yang berkaitan dengan sekolah agama. Tetapi karena Aceh menghendaki syariah Islam berlaku, maka rencana pendidikan ini memerlukan pemahaman yang dalam, baik dalam soalsoal ilmu pengetahuan ‘umum’, maupun ilmu pengetahuan agama. Semacam apa yang disebutkan oleh konferensi internasional pendidikan Islam di Mekah tahun 1977, yaitu ‘Islamisasi pengetahuan perlu sekali diterapkan — Dengan program yang jelas. Ini berarti perlu program pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan, disusun dengan sengaja oleh sebuah tim yang ber tanggungjawab. Dalam rangka ini contoh berada di seberang Aceh: Malaysia. Tentu bahasa Arab merupakan pelajaran wajib. 27

Kedua, sektor pertanian masih menghasilkan pangan yang menculupi warga NAD, bahkan terkadang surplus. Hanya sektor perkebunan kelapa sawit yang semestinya dijadikan andalan penghasil devisa, seluas lebih 260.000 hektar, sebagian besar terlantar karena ditinggal oleh pe-tani plasma yang mengungsi karena gangguan keamanan. Produk hortikultura, seperti jeruk dari daerah Aceh Jaya yang sebelumnya bisa dipasarkan hingga Medan, sudah lama hancur.

Ketiga, sektor industri tidak berkembang bahkan cen-derung menurun. Sekarang, sejalan dengan menurunnya cadangan, ladang Arun hanya mampu berproduksi melalui satu dari empat kilang pengolahan gas alam cairnya. Ke-langkaan gas menyebabkan berhentinya pabrik pupuk AAF selama 20 bulan terakhir dan Pupuk Iskandar Muda hanya satu dari dua pabriknya yang beroperasi. Industri yang re-latif mantap di NAD, yakni Semen Andalas Indonesia, luluh lantak terkena tsunami.

Keempat, pengembangan Pulau Sabang yang diharap-kan dapat menghela perekonomian NAD belum mampu menarik investasi meski berbagai insentif kebijakan diberi-kan sejak pemerintahan Gus Dur tahun 2000. Tampaknya, masih memerlukan waktu untuk penyesuaian terhadap ke-mungkinan perubahan-perubahan kebijakan.

Kelima, gangguan keamanan, disebabkan belum ram-pungnya penyelesaian konflik bersenjata di NAD, masih menghantui kehidupan masyarakat. Upaya-upaya melalui mediasi Henry Dunant Centre yang berlangsung sejak ta-hun 2000 menemui jalan buntu.

Sebenarnya yang menjadi penghambat utama dalam proses pemulihan sosial dan ekonomi rakyat Aceh adalah korupsi yang merajalela. Korupsi di Aceh bagaikan rayap yang memakan gubuk reot. Di tengah kemiskinan masya-rakat dan teror akibat perang dan konflik yang tak kunjung usai, korupsi menjadi teror yang tak kalah mengerikan. Jika melihat data-data empiris betapa merisaukannya praktik korupsi di Aceh. Mungkin khalayak ramai pada umumnya tak percaya dengan pernyataan ini. Korupsi me-mang tidak lagi mengenal agama ataupun suku. Korupsi seperti semut hitam yang mengendap-endap di atas batu hitam di waktu malam, bisa menerobos semua ruang dan waktu. Praktik korupsi ini terjadi juga di Nanggroe Aceh Darussalam adalah bukti bahwa penyakit masyarakat ini sulit dibendung, bahkan di tanah Serambi Mekkah sekali-pun.

Hal itu kita bisa lihat dari pantauan tim monitoring terpadu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Lem-baga ini melaporkan adanya indikasi korupsi senilai 2,7 triliun atas 68 proyek di provinsi NAD. Sementara temuan Naskah Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Provinsi NAD pada dinas/lembaga/badan dae-rah di Provinsi NAD terhadap Anggaran Pembangunan dan Rutin Tahun 2003 menunjukkan korupsi terjadi pada se-tiap lini birokrasi di provinsi ini. Bahkan Bawasda juga mengindikasikan adanya korupsi di Dinas Syariat Islam, lembaga yang menjadi garda depan dalam merumuskan hukum-hukum Islam di Aceh.28 Tuntutan pelaksanaan syariah Islam tentu tidak asal diterapkan saja. Juga dalam hal irii perlu sekali program yang disertai pentahapan. Shalat termasuk wajib, tetapi apakah pelaksanaannya dengan paksaan? Atau di-sertai dengan: membentuk ‘polisi shalat’ yang mematai-matai tiap Muslim dan Muslimah? Rasanya tidak demikian yang dikehendaki. Tetapi lingkungan perlu sekali diciptakan agar seorang Muslim dan Muslimah yang malas shalat, ataupun yang-mengabaikan kewajiban ini akan malu kalau tidak shalat. Kesadaran untuk melakukan shalat ini harus tumbuh dari diri Muslim/Muslimah, bukan karena terpaksa. 29

Sejumlah pucuk birokrasi di NAD juga telah terseret dengan berbagai kasus korupsi, misalnya, Walikota Langsa, Ketua DPRD Banda Aceh, mantan Walikota Banda Aceh, dan sejumlah pejabat pemerintah lainnya. Bahkan, Gubernur Aceh sendiri Abdulah Puteh, terjerat dalam ber-bagai kasus dugaan korupsi. Ia diduga terlibat korupsi dalam pembelian helikopter MI-2 buatan Rusia. Pembelian ini diduga merugikan negara sebesar 4 miliar rupiah. Selain itu Puteh juga tersangkut dalam pembelian genset yang diduga merugikan negara sebesar 30 miliar rupiah.30 Ada kemungkinan korupsi di NAD dipicu oleh banyaknya dana yang mengalir ke provinsi NAD setelah pemerintah pusat menetapkan status darurat militer, dengan kata lain peme-rintah pusat ingin menarik simpati rakyat Aceh dengan mengalirkan uang untuk pembangunan Aceh. Namun, kualitas birokrat di Aceh tidak dibenahi dulu hingga dana itu menggembos di sana-sini.31

Langkah awal yang penting harus dilakukan untuk memulihkan Aceh paska tsunami oleh para tokoh, ulama, dosen, aktivis LSM, guru, mahasiswa, intelektual, dan pe-merintah, yakni dengan tindakan aksiologis dalam bentuk musyawarah besar (duk pakat rayeuk) rakyat Aceh bersama para pemimpin dan elite pemerintah pusat (Jakarta) untuk mengambil langkah-langkah reformatif dan partisipatif-emansipatif, di mana gagasan Aceh sendirilah yang di-jadikan acuan paradigma. Suatu paradigma pembangunan Aceh yang berwawasan lingkungan jelas amat dibutuhkan untuk merehabilitasi kondisi fisik dan mental masyarakat Aceh, mengatasi reruntuhan, membangun kembali pemu-kiman, pertokoan, pasar, sekolah, gedung pemerintah, dan infrastruktur, termasuk dalam menanggulangi masalah-masalah keamanan, sosial, ekonomi, dan politik di Aceh akhir-akhir ini.

Dalam hal ini, karena kita tidak tahu kapan tsunami akan datang dan seberapa besar tsunami itu mungkin me-landa lagi, maka rencana tata ruang Aceh sebaiknya be-rupa skenario besar saja (grand scenario) disertai model penataan kawasan pantai yang memiliki jalur hijau (mangrove, kelapa, cemara) dengan garis sempadan pantai 2-3 km atau bahkan 4-5 km agar bisa bertahan jika meng-hadapi tsunami lagi. Dalam konteks ini, harus kita camkan pendapat yang mengutarakan bahwa kita tidak harus menyusun tata ruang dari atas ke bawah (top-down),32 me-lainkan justru lebih tepat proses perencanaan dari bawah ke atas yakni dari kawasan ke kota dan selanjutnya ke wilayah sebagai suatu revisi atas tata ruang wilayah Aceh. Dengan proses perencanaan dari bawah ke atas (botom-up), akan ada potensi untuk lebih dapat melindungi kepen-tingan dan aset sosial ekonomi dan perumahan warga korban bencana.

Pada level kawasan ini pula kita baru akan menen-tukan garis sempadan pantai (delienation), allignment sabuk-sabuk penyangga tsunami seperti hutan mangrove, tanggul, hutan cemara, atau nyiur, serta rencana tataguna lahan baru yang sensitif terhadap penggunaan lahan, infra-struktur sebelumnya dan menyatu terhadap struktur kota yang ada. Di sini, sangat bijak jika pemerintah secepatnya mengklarifikasi kandungan racun dari pasir vulkanik yang dibawa tsunami dan bagaimana racun tersebut bisa di-netralisir sehingga proses penyusunan tata ruang dan pembangunan di Aceh secepatnya dimulai.33

Selain itu, tak kalah pentingnya, juga melakukan se-rangkaian dialog (duk pakat) dengan tokoh-tokoh pimpinan lokal informal di tingkat terbawah yang diidentifikasi memi-liki meunasah atau dayah. Kemudian gagasan Aceh itu dibahas dalam suatu musyawarah informal rakyat Aceh (duk pakat rayeuk rakyat Aceh). Dengan spirit duk pakat rayeuk rakyat Aceh, Insya Allah, akan bisa merupakan suatu pengulangan kesuksesan sejarah Ikrar Lam Teh dan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh di tahun 1960-an, ketika para elite bangsa kita menyatukan pandangan un-tuk menyelesaiakan persoalan keamanan dan pemberon-takan DI/TII di Aceh, yang terbukti berhasil. Aceh memer-lukan komitmen dan kepedulian bangsa Indonesia untuk bangkit dari marabencana alam dan kegelapan, menembus cahaya di ujung terowongan.

Rakyat Aceh yang lama dirundung konflik, membu-tuhkan suasana baru, semangat baru dan transformasi sosial baru untuk membangun kembali peradaban dan budaya Aceh yang berwawasan lingkungan, secara bermar-tabat dan berdaulat. Jelas, dibutuhkan pengkondisian bagi kulturalisasi ekonomi-politik Aceh itu, dan niscaya ada jalan terbuka ke arah sana. Betapa pun program pendidikan kem bali hakim atau calon hakim, jaksa, dan juga polisi yang terkait dengan soal hu kum syariah ini perlu sekali dilakukan. Hal ini akan memakan waktu, uang dan tenaga. Dana untuk ini perlu disediakan. Agaknya Aceh perlu segera, dalam rangka menerapkan syariah ini, melaksanakan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 kita: Bahwa tiap orang berhak mendapat pekerjaan dengan upah yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), tiap orang berhak mendapat pengajaran dan ini berarti gratis, tanpa SPP (Pasal 31), dan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara (Pasal 34). Negara yang menjalankan syariah Islam haruslah menjadi negara/daerah yang adil, makmur, dan sejahtera.34

Kembali ke masalah membangun Aceh kembali, kita dapat memahami bahwa program itu tidak bisa begitu saja dilakukan pemerintah dan cetak biru itu sedang diminta koreksinya dari masyarakat Aceh. Namun, kenyataan di lapangan tidaklah sesederhana itu. Terutama bagi mereka yang menjadi korban bencana, waktu empat atau lima bulan ini dirasakan terlalu lama. Semakin lama lagi pe-rasaan mereka, jika program rehabilitasi dan rekonstruksi itu tidak kunjung terlihat. Dan kita tidak merasa heran apabila di lapangan, masyarakat akhirnya mengambil ini-siatif sendiri-sendiri.35 Di beberapa tempat masayarakat sudah membangun kembali rumah mereka di atas yang mereka yakini sebagai tanah mereka. Ada beberapa ma-sukan agar jangan terburu-buru membangun rumah dan sebaiknya memerhatikan masalah keamanan dari datang-nya tsunami dijawab ringan oleh mereka. Bahwa kematian itu bisa terjadi di mana saja. Seperti yang diucapkan John Maynard Keynes, in the long run we are all dead. Kelak, toh, akhirnya kita semua mati. Sebuah pesan untuk se-luruh kehidupan.

Kehadiran Badan Rehabitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias kita harapkan mampu menjembatani dua pan-dangan yang berseberangan itu. Memang kita harus mem-perhatikan bahwa unsur kehati-hatian sangatlah diperlu-kan, namun kecepatan juga sangat dibutuhkan. BRR Aceh-Nias perlu cepat menangkap aspirasi masyarakat. Jangan muncul kesan pemerintah Indonesia tidak aspiratif dan tidak mau mendengar serta peduli terhadap keinginan masyarakat Aceh.

Konsep Bappenas yang mengharuskan perumahan minimal harus tiga kilometer dari garis pantai, misalnya dianggap sebagian contoh ketidak mengertian pemerintah pusat atas keinginan masyarakat. Karena tadi, bagi mereka musibah dan kematian sudah merupakan takdir. Dalam hal in lembaga-lembaga asing dianggap lebih mau men-dengarkan aspirasi masyarakat. Cara berpikir seperti ini memang tidak sepenuhnya benar. Sebab pemerintah akan terus-menerus berada di Aceh dan selamanya harus me-mikirkan nasib rakyat Aceh. Sedangkan sebaliknya lem-baga bantuan asing hanya sementara di Aceh. Namun, fakta ini tidak bisa dinafikan begitu saja.

Semua orang sangat berharap kepada BRR Aceh-Nias. Badan ini diharapkan segera mampu menggerakkan se-luruh kemampuan yang kita miliki untuk membangun kembali Aceh-Nias yang rusak parah karena bencana gempa bumi dan tsunami. Kesempatan sangat terbuka. Bukan hanya APBN yang sudah menyediakan lebih dari 4 triliun rupiah setiap tahunnya, dana yang ada di masya-rakat pun bisa dipakai untuk memulai kembali pem-bangunan.36

Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Perda-gangan dan Departemen Perindustrian bekerjasama de-ngan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ber-upaya menggiatkan kembali perekonomian paska bencana dengan memberi bantuan tenda-tenda untuk berjualan sandang pangan. Namun, agak terlambat dikarena-kan kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih teren-dam dengan air, komputer yang berfungsi hanya 1 unit, dan karyawan yang terkena dampak tsunami masih shock, selain sulitnya mengumpulkan data pedagang dari masing-masing kecamatan.37 Profesi pedagang di wilayah Aceh menjadi kegiatan ekonomi masyarakat Aceh sehari-hari ter-utama di kota-kota kabupaten.

Sebulan paska tsunami yang meluluhlantakan Aceh, namun kehidupan ekonomi harus jalan terus, semangat memulai hidup baru semakin terasa denyutnya di kawasan Aceh dan sekitarnya. Sejumlah toko ambruk dan hancur terkurung sampah lumpur dan puing masih terlihat. Kemurungan masih terasa. Namun, sejumlah pemilik toko maupun rumah mulai membersihkan bangunannya. Jalan raya di kota-kota kembali seperti nadi yang menggerakkan kehidupan perekonomian. Onggokan lumpur di jalan su-dah terangkut. Lalu lintas ramai dengan kendaraan pri-badi, angkutan umum (labi-labi), atau becak motor. Kera-maian pasar kini tidak hanya terjadi di Lambaro, tetapi juga di Ulee Kareng atau Neusu di luar pusat kota yang tidak tersentuh tsunami. Warung atau jongko penjual ke-butuhan sehari-hari, termasuk sayur berjejer rapat dan ramai. Aktivitas perekonomian kini mulai tampak hidup di berbagai kawasan. Warung-warung kopi mulai sejak peris-tiwa bencana tutup melayani pembeli. Melihat gambaran kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, sebulan paska-tsu-nami, memang musibah telah merenggut segalanya, namun kehidupan harus terus berlanjut. Dan hal ini mulai dijalani rakyat Aceh.38

Lumpuhnya perekonomian di Aceh dan Sumatra Utara yang ditimbulkan bencana gempa bumi dan tsunami, ternyata juga mengakibatkan jumlah penduduk miskin yang diperkirakan akan bertambah sekitar 1 juta jiwa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara. Hal ini telah membuat tingkat pengangguran tetap tinggi, yakni 9,8%, sedangkan tingkat kemiskinan bisa mencapai 16,6%. Perlu diketahui penyerapan tenaga kerja sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2005 diperkirakan hanya 5,3% dan inflasi 7,5%.39

Dampak terhadap Perekonomian NAD40

Menurut perhitungan awal Bank Dunia, terdapat 3 skenario yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh Pada tahun 2005. Pertama, dengan asumsi PDB yang berkaitan dengan PDB nonmigas menurun sebesar 20% dan PDB MIGAS tidak berubah, maka pertumbuhan eko-nomi Aceh akan turun sebesar 7% dalam tahun 2005. Penurunan PDB Aceh sebesar 7% akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional berkurang sebesar 0,1%. Bila proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2005 sebelumnya adalah 5,5%, maka dengan adanya bencana di Aceh pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan hanya 5,4%. Kedua, dengan asumsi yang sama, tetapi PDB non- MIGAS turun 20%, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan berkurang dengan 0,2% (kalau semula 5,5% setelah bencana menjadi 5,3%). Ketiga, dengan asumsi yang sama, tetapi PDB nonmigas turun 40%, maka pertumbuhan eko-nomi nasional akan berkurang dengan 0,4%. (kalau semula 5,5% setelah bencana menjadi 5,1%).41 Rasio penanaman modal terhadap PDB Aceh tercatat sebesar 7.5% pada tahun 2003, kurang dari separuh tingkat rasio nasional (19.7%). Sebelum krisis rasio tersebut juga rendah sekitar 11-13%. Ekspor netto (ekspor minus impor) cukup tinggi sekitar 42% dari PDB di tahun 2003, lebih tinggi dari ting-kat nasional yang berada pada 5,5%. Tingginya tingkat ini lebih banyak dikarenakan karena ekspor gas alam. Di luar ekspor gas alam dan pupuk, kontribusi Aceh terhadap ekspor nasional relatif kecil. Di tahun 2003, total ekspor dari non-gas alam dan pupuk mencatat US$ 84 juta, sekitar 0,2% dari ekspor nonminyak dan gas secara nasional. Ekspor Aceh berasal dari nonmigas didominasi produk utama, yaitu pupuk. Pada tahun 2003, ekspor pupuk mencapai US$55 juta, 65% dari total ekspor nonmigas dan ekspor pupuk Aceh memberikan 29% dari ekspor pupuk total. Ekspor LNG Aceh dari Arun merupa-kan bagian yang besar, pada tahun 2003, merupakan 24% dari volume total.42

Akibat dari bencana ini kemampuan sumber daya ma-nusia berikut kemampuan ekonomisnya sangat terpenga-ruh. Seperti diketahui bahwa sekitar dua pertiga (67%) dari PDB nonmigas berasal dari wilayah yang terkena ben-cana. Berdasarkan perhitungan (sangat awal) Bank Dunia de-ngan menggunakan 3 skenario yang berkaitan dengan per-tumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2005. Skenario ter-sebut mengasumsikan bahwa PDB nonmigas menurun masing-masing sebesar 10,20 dan 40%. Berdasarkan ske-nario tersebut, PDB Aceh dapat menurun sekitar 7% sam-pai 28% ditahun 2005 dibandingkan tahun 2004. Keadaan ini akan mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,1 sampai 0,4 poin persentase dari proyeksi pertumbuhan semula.43

Pertama, dengan asumsi PDB (nonmigas) menurun se-besar 10% dan migas tidak terpengaruh, maka pertum-buhan ekonomi Aceh akan turun sebesar 7% dalam tahun 2005. Penurunan PDB Aceh sebesar 7% diperkirakan dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional berkurang sebesar 0,1%. Kedua, dengan asumsi sama yaitu migas tidak terpengaruh, tetapi PDB nonmigas turun 20%, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan berkurang dengan 0,2% (dari semula 5,5% setelah bencana menjadi 5,3%). Ketiga, dengan asumsi sama, tetapi PDB nonmigas turun 40%, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan berku-rang dengan 0,4%. (semula 5,5% setelah bencana menjadi 5,1%). Apa pun skenario-skenarionya, pada akhirnya akan berpengaruh pula kepada penciptaan kesempatan kerja. 44

Dampak bencana alam dan gelombang tsunami juga dapat diperhitungkan dengan beberapa sektor yang erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi NAD. Beberapa sektor ini antara lain:

1. Pendapatan Per Kapita

PDB yang berasal dari sektor migas tidak secara langsung kembali kepada penduduk Aceh, tetapi kembali lagi sebagai pendapatan bersama dan transfer lainnya dari pemerintah. Untuk mengkaji dampak dari tsunami pada pendapatan perkapita, maka pendapatan bersama yang berasal dari sektor migas (tahun 2004) ditambahkan ke-pada PDB per kapita menggunakan skenario-skenario tadi. Penduduk Aceh diperkirakan tumbuh sebesar 1.5% pada tahun 2004, dikurangi dengan jumlah penduduk mening-gal karena terkena musibah ini (110.000 pada saat per-hitungan ini). Bila tidak ada tsunami, pendapatan per kapita mencapai Rp 1,9 trilliun. Dengan memperkirakan penurunan PDB nonmigas sebanyak 40%, maka penda-patan perkapita menurun sebanyak 32%.45

2. Pariwisata

Aceh dan Sumut bukanlah tujuan utama pariwisata dan karenanya dampak langsung pada pariwisata kurang besar. Pada tahun 2003, terdapat sebanyak 3,8 juta pe-ngunjung ke Indonesia hanya 76.000 (2% dari total) pergi melalui Medan (ibukota Sumut) dan lebih sedikit jumlah yang berkunjung ke Aceh karena konflik. Dampak sebagai akibat bencana ini dapat diimbangi dengan turisme ke daerah lainnya yang tidak terkena tsunami.

3. Penanaman Modal

Penanaman modal dilihat dari persetujuan penana-man modal dari BKPM yang relatif terbatas di Aceh, kecuali untuk persetujuan PMA pada tahun 2003.

4. Neraca Pembayaran

Dampak dari gempa bumi dan tsunami terhadap ne-raca pembayaran Indonesia terutama berasal dari paket bantuan internasional dibandingkan dengan yang berasal dari ekspor dan impor mengingat bahwa perdagangan non migas Aceh relatif kecil dan tidak berpengaruh pada ekspor migas.

Dampak Bencana terhadap Tingkat Pengangguran di Aceh46

Pada saat ini sangat sulit memperkirakan berapa ba-nyak pekerja yang hilang terlebih lagi untuk memperoleh data mengenai jumlah lapangan kerja yang hilang. Perhi-tungan di bawah ini mengasumsikan bahwa pada putaran pertama tingkat pengangguran terbuka tidak berubah, dari jumlah penduduk sebesar 4,0 juta orang diasumsikan 2% hilang, kesempatan kerja dan orang yang tidak bekerja juga diasumsikan hilang sebesar 2%. Dengan demikian tingkat pengangguran terbuka tetap sama seperti sebelum ben-cana, yaitu sekitar 11,2%.

Dampak putaran kedua adalah dampak bencana aki-bat hilangnya lapangan pekerjaan. Dampak bencana pu-taran kedua terhadap tingkat pengangguran di Provinsi NAD dapat dilihat dengan beberapa skenario. Sebagai con-toh bila lapangan pekerjaan diperkirakan hilang sebesar 10%, akan mengakibatkan sebanyak 220,9 ribu orang ke-hilangan lapangan pekerjaan. Sehingga total penganggur setelah bencana menjadi 499,3 ribu.

Dari catatan yang dikumpulkan, korban tewas di Indonesia saat laporan CGI per Januari 2005 ini disusun diperkirakan sekitar 110.000, lebih dari 2% penduduk Aceh. Untuk memperkirakan dampak pada pasar kerja, diperkirakan bahwa jumlah yang meninggal tidak mempe-ngaruhi tingkat pengangguran terbuka. Dengan kata lain, mereka yang bekerja dan menganggur diperkirakan sama-sama terpengaruh. Tiga skenario yang diterapkan untuk penurunan PDB tadi digunakan. Hasil menunjukkan bah-wa bila 20% kesempatan untuk menciptakan kerja hilang, maka tingkat pengangguran Aceh akan naik dari 11,2% (angka aktual tahun 2003) ke 29%. Akibatnya, tingkat pengangguran nasional akan naik dari 9,5% ke 10%. Dampak terhadap tingkat pengangguran ini akan dikurangi tentu saja akan berkurang dengan adanya kesempatan kerja yang tercipta oleh kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berjalan.

Perkiraan Dampak terhadap Kemiskinan

Dampak pada kemiskinan dianalisa dengan menggu-nakan ketiga skenario yang sama. Misalnya, skenario 2 memperkirakan bahwa PDB nonmigas menurun 20%. Simulasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin akan meningkat 0,6 juta dan kemiskinan berdasarkan hitungan kepala akan meningkat sebesar 0,3 poin persen-tase. Akan tetapi, perlu diingat bahwa simulasi ini tidak mempertimbangkan dampak positif dari pertumbuhan dan kesempatan kerja yang akan terjadi dengan adanya ke-giatan rekonstruksi.

Perkiraan Hilangnya Lapangan Pekerjaan47

Terhentinya aktivitas kegiatan ekonomi tersebut membawa dampak pada meningkatnya jumlah pengang-guran. Diperkirakan antara 600 ribu-800 ribu (sekitar 25% dari total kesempatan kerja yang ada) orang kehilangan pekerjaan. Dari jumlah angkatan kerja di NAD sebanyak 2.254.155 orang, kesempatan kerja yang hilang diperkira-kan sebagai berikut.

a. Sekitar 25% (600-800 ribu orang) kehilangan pekerjaan akibat bencana alam.

b. Sekitar 30% (300 ribuan orang) di sektor pertanian kehi-langan pekerjaan akibat kerusakan lahan.

c. Sekitar 170 ribu orang kehilangan pekerjaan di sektor UKM.

d. Diperkirakan 60.000 pekerjaan hilang karena kematian

e. Diasumsikan 130.000 nelayan kehilangan pekerjaan, se-tidaknya untuk sementara.

f. Diperkirakan total pengangguran akan mencapai 30% di daerah yang terkena bencana.

Angka yang sebenarnya mungkin lebih tinggi karena bencana ini menimpa wilayah kotamadya Banda Aceh yang sangat sibuk khususnya pada tingkatan yang sangat berat. Musibah ini menambah situasi pasar kerja yang memang sebelum kejadian ini sudah dalam kondisi sulit. Hampir 70 persen dari mereka yang bekerja adalah pekerja sendiri atau di dalam ekonomi informal. Sebagai akibat dari ben-cana ini tingkat pengangguran terbuka di kabupaten /kotamadya yang terkena mungkin dapat mencapai 30 persen. Dampak hilangnya lapangan kerja di Aceh terhadap tingkat pengangguran nasional dapat dilihat dengan beberapa skenario. Sebagai contoh bila lapangan pekerjaan akibat bencana diasumsikan hilang sebesar 10%, meng-akibatkan tingkat pengangguran secara nasional mening-kat menjadi sekitar 9,72%.48

Untuk para korban gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatra Utara (Sumut), pemerintah pusat bersama-sama dengan peme-rintah daerah setempat menyusun kebijakan-kebijakan serta menjalankan program-program yang ditujukan untuk pemulihan akses terhadap pelayanan publik dan motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan menggerakkan sel-sel ekonomi dalam skala yang tidak terlalu besar antara lain melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama UMKM yang dibarengi dengan pembangunan jaringan/keterkaitan usaha (business linkages/networking) dengan usaha besar. Strategi pembangunan NAD diupayakan menyeluruh (holistic) serta memperhatikan dimensi spatial dan kemanu-siaan, membangun basis kelembagaan berdasarkan prin-sip-prinsip syariah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) setempat. Apa pun rencana pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaku-kan, harus dapat menjamin penghidupan masyarakat NAD dan Nias menjadi lebih baik antara lain jaminan kehidupan ekonomi yang normal dengan tingkat pendapatan yang semakin meningkat, adanya lapangan kerja yang produktif, dan adanya perlindungan sosial yang memadai.49

Dampak Bencana Tsunami terhadap Perekonomian Nasional

Kebijakkan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 akan memfokuskan pada antisipasi melambatnya pertumbuhan ekonomi global, meningkatnya tingkat suku bunga AS, serta berlanjutnya kenaikkan harga minyak mentah dunia. Hal itu ditambah lagi dengan bertambahnya biaya yang harus disiapkan pemerintah akibat gempa bumi dan gelom-bang tunami di Aceh. Dampaknya cadangan devisa Indo-nesia pada akhir 2005 diperkirakan mencapai 36, 5 miliar dolar AS atau setara dengan 334,16 triliun rupiah dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 9.155 per dolar AS. Jumlah cadangan devisa tersebut merupakan jumlah maksimal yang diperkirakan dapat dicapai pada saat neraca pemba-yaran Indonesia mengalami defisit akibat tingginya impor. Sebagaimana diungkapkan oleh Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dalam pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara anggota CGI. Ia juga menyebutkan bahwa perhitungan surplus anggaran pada tahun 2005 di-perkirakan akan turun akibat lebih tingginya impor diban-dingkan ekspor. Meski demikian masih berharap untuk mencapai cadangan devisa sekitar 36,5 miliar dolar AS di akhir tahun 2005. Kondisi makro ekonomi dalam negeri 2005 akan tetap stabil secara berkelanjutan. Hal ini dido-rong oleh nilai tukar mata uang rupiah yang menguat terhadap dolar AS dan adanya tingkat inflasi yang tetap berada di bawah kontrol pemerintah pada tujuh hingga delapan persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Semua itu akan memberikan sebuah lingkungan yang sangat men-dukung bagian investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan pada tingkat lima hingga enam persen. Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan komitmen untuk pengembangan infrastruktur sebagi se-buah faktor kunci bagi kelanjutan rasa optimisme terha-dapa penyiapan sumber pertumbuhan ekonomi, terutama investasi.50

Pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) di Jakarta pada tanggal 19-20 Januari 2005 yang semula fokus pada peningkatan iklim investasi berubah menjadi accelerating growth toward just and equitable society akibat bencana gempa bumi dan gelombang tsunami. Selain bebe-rapa agenda yang sama seperti tahun lalu, pengurangan kemiskinan, agenda anti korupsi dan reformasi hukum serta efektivitas bantuan. Salah satu agenda yang ditunggu adalah financing requirement dan penentuan besaran serta jenis utang yang (akan) diberikan kepada Indonesia. Pada-hal, banyak suara yang menghimbau agar (untuk semen-tara) Indonesia jangan dulu mengambil utang baru. Selain kewajiban membayar, utang yang tak terbayarkan akibat condionarities yang belum terpenuhi, cukup banyak utang lama yang menumpuk di bank menunggu pencairan.51

Selain itu, bencana mengenaskan yang menimpa Aceh, telah mengundang simpati dunia. Sumbangan yang mengalir deras, termasuk dalam bentuk dana, kiranya cu-kup untuk pembangunan kembali tahap awal. Momentum untuk memperoleh keringanan utang pun muncul ketika beberapa negara menawarkan moratorium dan pemo-tongan utang. Sayangnya, untuk memperoleh keringanan utang lewat Paris Club berakhir anti klimaks. Jumlah utang yang ditangguhkan pembayarannya dan juga jangka waktu penangguhannya, bahkan lebih kecil dari yang disebut-sebut oleh para kreditor sebelumnya. Semua ini, konon karena diplomasi delegasi kita yang kedodoran.52 Sulit dipahami bahwa negeri yang oleh Bank Dunia dikate-gorikan sebagai severely indebeted low income country (SILIC) ini, seperti yang diungkapkan delegasi Indonesia di Paris Club tidak membutuhkan penghapusan utang. Meski kenyataan sikap ini bukanlah hal baru karena seolah men-jadi dogma pemerintah zaman Orde Baru. Pada era Megawati, misalnya pernah mendapat tawaran utang dari Bank Dunia melalui pinjaman konsesional dengan bunga nol persen berjangka 35 tahun yang biasanya diberikan negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Namun, tawaran itu dikomentari Menko Ekonomi waktu itu bahwa pemerintah menerima bantuan tersebut, tetapi menolak kategori sebagai negara miskin. Seharus-nya, demi sekian puluhan juta orang miskin di Indonesia, pemerintah tak perlu malu untuk mengakui telah jatuh miskin. Dan salah satu penyebab utamnya beban besar utang luar negeri. Tanpa adanya keringanan utang (debt relief), terutama berupa penghapusan sebagian utang luar negeri, Indonesia dilansir akan terjerumus ke dalam krisis yang lebih besar. Sinyalemen tersebut berdasarkan data tentang rasio cicilan dan bunga utang terhadap ekspor, rasio total utang terhadap GDP, dan rasio total utang ter-hadap ekspor yang jauh di atas ambang batas kewajaran.53

Dampak bencana gempa bumi dan gelombang tsu-nami di Nanggroe Aceh Darussalam pada kondisi makro-ekonomi tidak akan besar mengingat provinsi itu hanya menyumbang 1,8 persen bagi perekonomian nasional. Hal itu diungkapkan lembaga peringkat internasional, Fitch Ratings. Fitch juga memprediksikan perekonomian Indo-nesia akan tumbuh 5 persen pada tahun 2005 atau lebih rendah dari proyeksi pemerintah yang 5,5 persen. 54

Selanjutnya Fitch Ratings menyebutkan bahwa pering-kat utang luar negeri Indonesia mengalami kenaikkan. Aki-bat kenaikkan peringkat utang ini, Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Jakarta sempat naik 1 persen sesaat setelah adanya pengumuman Fitch Ratings tersebut. Akan tetapi, kemudian sedikit terkoreksi ke posisi 1.034,644 pada akhir sesi siang karena aksi mengambil keuntungan (profit taking). Sementara nilai tukar rupiah stabil di posisi Rp 9.135 per dolar AS.55

Namun dari semua yang dipaparkan di atas ternyata pemerintah telah kehilangan potensi pemasukan pajak (potential loss) akibat bencana alam Aceh yang diperkirakan mencapai Rp 250 miliar. Sebab, sebelumnya target peneri-maan pajak dari provinsi itu sebesar Rp 1,5 triliun pada tahun 2004. Potensi kehilangan pemasukan disebabkan setoran pajak yang berasal dari Kantor Pelayanan Kas Negara (KPKN) belum disetorkan ke kantor pusat karena sebagian besar hancur oleh bencana. Berdasarkan data, kondisi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Aceh dan satu KPP di Meulaboh hancur, sedangkan tiga yang lain, yang berada di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa masih selamat. Akibat bencana alam di Aceh, setoran pajak bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2004 terganggu. Jika dilihat dari realisasi pe-nerimaan pajak, posisi terakhir penerimaan perpajakan masih seperti sebelum tsunami melanda, yaitu kurang Rp 6,5 triliun dari total setoran sebesar Rp 238 triliun. Semen-tara mengenai keringanan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah, hal itu diharapkan tidak ada manipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.56

Dari pengamatan Bank Dunia telah mencatat keru-sakan yang disebabkan oleh gempa tsunami di Aceh sangatlah luas. Akibatnya biaya penggantian (replacement) mencapai 5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 45,675 triliun. Dampak langsung dari bencana tersebut diperkira-kan akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005, dari 0,1 persen hingga 0,4 persen.57

Tsunami sebagai Alat Reposisi Ekonomi dan Politik Aceh

Dampak dari gempa bumi dan gelombang tsunami pada beberapa wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam, telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan ekonomi masya-rakat Nanggroe Aceh Darussalam baik yang terkena dam-pak langsung maupun yang tidak terkena dampak lang-sung. Bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari gelombang tsunami telah menghancurkan harta benda, lahan pekerjaan bahkan nyawa sekalipun. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak yang paling besar dari gempa dan gelombang tsunami terjadi pada ekonomi masyarakat yang tidak terhitung materil jumlahnya. Bisa dikatakan (bagi masyarakat yang terkena dampak langsung) kehi-dupan ekonominya harus dimulai dari nol kembali. Lebih dari 200 ribu nyawa melayang yang sebagian besar dalam usia efektif kerja, pelajar dan mahasiswa dan juga dari kalangan tenaga pendidik. Jika pada tahun 2004 (sebelum terjadi tsunami) jumlah penduduk Nanggroe Aceh Darus-salam telah mencapai lebih dari 4.218.486 jiwa, maka setelah terjadinya gempa dan gelombang tsunami diper-kirakan jumlah penduduk Nanggroe Aceh Darussalam sudah tinggal kurang dari 4 juta jiwa.

Relokasi para korban tsunami yang masih tampak terjadi dan menjadi fenomena yang nyata, menjadikan ge-nerasi muda NAD, sebagai generasi pengemis dan memati-kan kreativitas mereka dalam berusaha. Sementara la-pangan kerja di hampir setiap kawasan Aceh hancur di-hantam tsunami, pengangguran semakin merebak. Segala tindakan yang cenderung keluar dari rel hukum, seperti penjarahan, perampasan dan yang lainnya sudah dan masih terjadi. Akibat ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka yang pernah mereka dapat-kan sebelumnya. Dari segi psikologis, pemuda memiliki ke-cenderungan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Masalah yang dihadapi bukanlah hanya dampak dari ketiadaan lapangan pekerjaan atau peluang pemuda untuk mendapat pekerjaan. Namun, faktor modal (capital) usaha yang men-jadi kendala utama bagi, pengusaha muda untuk mem-bangkitkan kewirausahaan mereka. Akan tetapi, lepas dari kedua hal di atas adalah faktor keterampilan sumber daya manusianyan sendiri (teknik dan manajemen) dalam ber-usaha maupun untuk bekerja di berbagai instansi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dengan crash program pemberdayaan usaha.

Dalam upaya memulihkan kembali roda perekono-mian di Nanggroe Aceh Darussalam pemerintah melakukan serangkaian upaya rekonstruksi dan rehabilitasi. Dengan adanya bantuan dari negara-negara lain maupun lembaga-lembaga internasional masyarakat Aceh sangat mengha-rapkan agar kehidupan roda perekonomian mereka dapat berjalan seperti sediakala. Sehubungan dengan hancurnya perekonomian Aceh paska tsunami pemerintah melalui Ke-menterian Negara Urusan Koperasi dan Ekonomi Mene-ngah telah merencanakan alokasi dana sebesar 138 milyar rupiah dari APBN 2004-2005 untuk menghidupkan kem-bali sekitar 4.000 usaha kecil dan menengah, koperasi ser-ta pasar-pasar tradisional di Nanggroe Aceh Darussalam.

Di lain pihak, kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa pada minggu I-IV paska tsunami telah menyebab-kan terjadinya inflasi yang cukup tinggi di Nanggroe Aceh Darussalam terutama pada triwulan pertama paska gelom-bang tsunami.

Untuk mempercepat proses rekonstruksi pemerintah harus dapat mengatasi penyebab-penyebab yang dapat merintangi pembangunan kembali Aceh. Sebagai contoh adalah konflik vertikal yang sepertinya tidak dapat segera diselesaikan dengan tuntas. Konflik kekerasan adalah salah satu penghambat terbesar dalam upaya manusia mencapai kemajuan dan pembangunan. Tidak ada masya-rakat yang luput dari konflik betapapun kecilnya, termasuk kejahatan dengan kekerasan dan kekacauan sipil di sana-sini. Hal ini juga menimpa masyarakat Aceh yang serta-merta ingin melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan, tetapi apa boleh buat, konflik terus berlangsung sehingga semua itu sulit di capai.

Konflik di Aceh telah mengakibatkan banyak kerugian yang mereka dapatkan, hilangnya nyawa dan harta serta kesempatan untuk hidup tenang dan damai tidak mereka dapatkan semestinya seperti masyarakat di provinsi lain-nya. Kebutuhan terhadap rasa aman dan damai dapat di-pastikan menjadi dambaan dan harapan setiap manusia, tak terkecuali dengan mereka yang selalu didera dengan konflik, pada akhirnya justru melibatkan masyarakat pada posisi yang tertekan di tengah perang yang berkepan-jangan. Fenomena tersebut telah menimpa masyarakat Aceh, yang secara otomatis terlibat di tengah konflik antara Pemerintah Pusat dengan Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kebutuhan keamanan juga merupakan kebutuhan yang lebih tinggi menjadi lebih penting daripada kebutuhan filosopis.58 Oleh karena itu, dalam prilaku tercermin upaya kita untuk tetap berada dalam situasi yang aman. Contoh dalam hal ini misalnya, kita telah memperbaiki rumah yang rusak dengan biaya berjuta-juta rupiah agar kita lebih aman dan nyaman dari terik matahari atau pun temperatur udara luar, tetapi tiba-tiba banjir yang menghanyutkan rumah tersebut, serta-merta kita tinggalkan begitu saja karena kita mencari tempat dengan alasan mencari yang lebih aman. Dengan demikian kerugian material tidak me-miliki arti apa-apa dibanding dengan lolos dari banjir yang memberikan rasa aman jauh lebih penting. Kebutuhan ini mengandung makna yang sangat luas, dengan demikian kebutuhan akan security juga menjadi salah satu faktor pendorong yang tidak dapat diabaikan di dalam maupun di luar organisasi. Menurut Fuller dan Myers mengatakan bahwa suatu masalah sosial adalah sesuatu yang memang dianggap sebagai suatu masalah oleh orang-orang, dan jika kondisi-kondisi tertentu tidak dianggap sebagai suatu ma-salah sosial oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka kondisi-kondisi tersebut tidaklah merupakan masa-lah bagi orang-orang yang bersangkutan, walaupun mung-kin saja kondisi-kondisi tersebut dianggap orang lain se-bagai suatu masalah sosial.59

Konflik yang terjadi di Aceh adalah suatu gejolak per-seteruan antara pemerintah pusat dengan kelompok yang mau memisahkan diri dari NKRI (GAM) dengan tujuan yang sama, yakni menghancurkan kekuatan lawan. Melumpuh-kan kekuatan GAM bagi Pemerintah Pusat adalah suatu kewajiban harus dilaksanakan demi utuhnya Negara Kesa-tuan Republik Indonesia. Jika melihat dari sejarah Aceh, sebenarnya masyarakat Aceh pada zaman penjajahan Barat maupun Jepang telah banyak menyumbangkan baik harta maupun nyawa terhadap negara ini, jelas pada ke-nyataanya masyarakat Aceh sejak dulu sudah mendukung berdirinya NKRI. Hal ini membuat pemerintah pusat me-rasa berkewajiban dalam menjaga keutuhan negara. Se-dangkan GAM hanya menginginkan kemerdekaan saja, yang akhirnya memberikan perlawanan dengan tujuan menghancurkan kekuatan Pemerintah Pusat yang ada di Aceh.

Tentang tujuan konflik masing-masing kelompok (Pe-merintah Pusat dan GAM) yang dibahas di atas berkaitan dengan pernyataan Parsudi Suparlan, Bahwa konflik di-lihat sebagai sebuah perjuangan antar individu atau antar kelompok untuk memenangkan suatu tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh para pelaku yang terlibat dalam konflik tersebut. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh pelaku yang bersangkutan sebagai suatu tuju-an untuk memenangkan pencapaian tujuan yang ingin di-capai dalam konflik, tujuan untuk memenangkan penca-paian tujuan seringkali tidak menjadi sepenting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan.60

Selain memiliki tujuan, konflik sendiri memiliki fung-si, bagi pemerintah pusat adalah untuk mencari jalan atau solusi agar dapat menyatukan kembali kelompok-kelompok yang hendak memisahkan diri dari NKRI, solusi tersebut bisa melalui perang maupun pendekatan sosial. Hal ini dapat dikaitkan teori konflik yang dikemukakan Lewis A. Coser, ia menyebutkan bahwa konflik mempunyai fungsi-fungsi yang bermanfaat antara lain untuk menegakkan kesatuan atau menegakkan kembali kesatuan dan kohesi yang telah terancam oleh perasaan-perasaan antagonis dan permusuhan antara anggota kelompok (may help to re-establish unity and cohesion where it has been thereatened by hostile and antagonistic feeling among the members).61

Sedangkan bagi fihak GAM adalah untuk mencari jalan bagaimana caranya mendapatkan kemerdekaan dan lepas dari pemerintah pusat. Sebagaimana yang disebut-kan oleh Lewis A. Coser, bahwa: konflik sosial sebagai suatu mekanisme untuk menata ulang nilai-nilai agar se-suai dengan kondisi baru (Social conflict is a mechanism for adjustment of norms adequate to new conditions).62

Berbagai upaya penyelesaian masalah konflik di Aceh telah dilaksanakan, dengan tujuan untuk memelihara ke-utuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan atau kondisi yang sedang berkembang, misalnya operasi pemulihan ke-amanan, operasi kepolisian/operasi penegakan hukum, dan upaya yang bersifat dialogis. Namun, hasilnya belum sepenuhnya terwujud, hal ini masih adanya perbedaan prinsip dasar dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Reintegrasi Politik Harus diikuti dengan Reintegrasi Ekonomi

Membicarakan perekonomian di propinsi Nanggroe Aceh darussalam tidak dapat dilepaskan dengan kondisi perekonomian di Indonesia pada umumnya. Kebijakan-kebijakan perekonomian yang diambil pemerintah pusat sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan industri yang terjadi di Propinsi NAD selama ini.

Meski langkah-langkah pengenalan ke arah industri modern sudah dimulai jauh sebelumnya, yaitu di masa pemerintah kolonial Belanda, perkembangan industri Indonesia mencapai tahap tinggal landas pada tahun 1970-an masa pemerintahan Orde Baru. Ini ditandai dengan dibangunnya proyek-proyek industri pada tahun akhir 1960-an. Sebelum masa itu, krisis ekonomi melanda Indonesia dengan tingkat inflasi mencapai 600 %. Kurangnya modal menyebabkan pemerintah masa itu membuat perekonian mandeg. Dengan adanya politik pintu terbuka, maka modal asing mulai masuk ke Indonesia.

Sebuah negara berkembang hanya mempunyai sumber-sumber daya yang terbatas untuk mengejar investasi dan pertumbuhan sekaligus. Dalamkeadaaan seperti ini, jelas semuanya tidak dapat dilakukan bersama-sama, pilihan harus dijatuhkan kepada bidang yang sekiranya akan memberi harapan perkembangan yang paling besar. Bidang itu jelas bukan bidang pertanian melainkan industri.

Namun pembangunan industri tanpa pertanian tidak mungkin bisa berjalan. Industri bergantung dari pertanian dalam hal barang-barang mentah dan masukan-masukan lain yang memungkinkan produksi. Oleh sebab itu diperlukan keseimbangan antara industri dan pertanian.

Hal ini terlihat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang memperhatikan masalah-masalah pertanian. Contoh yang paling jelas adalah di masa pemerintahannya diadakan acara-acara seperti kelompencapir yang merupakan acara temu dan dialog langsung antara Presiden dengan para petani. Selain itu lahan sejuta gambut yang kemudian mengalami kegagalan adalah kebijakan lainnya di masa pemerintahannya.

Namun perkembangan pembangunan dan industri yang sangat signifikan itu memiliki banyak kelemahan yang sampai saat ini masih dipersoalkan. Sistem yang sentralistik hanya mempergencar pembangunan di pulau Jawa sebagai pusat pembangunan dan daerah-daerah lain mengalami ketertinggalan. Sementara itu sumber daya alam dan kekayaan daerah dikuras tanpa memperhatikan kepentingan daerah itu sendiri. Ketidak puasan daerah yang kemudian memunculkan semangat disintegrasi dianggap ancaman bagi stabilitas negara dan oleh sebab itu harus diberantas. Di sisi lain dukungan pemerintah berupa modal hanya ditujukan kepada para pengusaha besar yang menguntungkan diri penguasa. Sementara itu rakyat miskin tak punya kesempatan untuk berusaha akibat sulitnya mendapat modal dari lembaga keuangan yang disebabkan oleh birokrasi yang menghadang.

Sistem seperti yang disebutkan tadi kebanyakan terjadi di negara yang otoriter, dalam hal ini tidak ubahnya dengan sistem di masa kolonial. Kaum kapitalis yang diwakili oleh konglomerat bekerja sama dengan penguasa yang feodal mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan norma-norma kemanusiaan dan keadilan.

Aceh merupakan daerah yang kaya akan minyak, hasil hutan/ perkebunan dan mineral. Pada masa Orde Baru, daerah ini mengalami apa yang disebut sebagai daerah operasi militer (DOM) sebagai kebijakan pemerintah Orde Baru karena dinilai tidak aman dengan adanya gerakan Aceh merdeka (GAM). Sebagai daerah kaya yang kekayaan alamnya dikeruk pemerintah yang bertindak macam penguasa kolonial, dan kemudian kekayaan itu diambil sebagian besar oleh pemerintah pusat dan dikembalikan sebagian kecilnya untuk membangun daerah tersebut, sangat wajar jika kemudian muncul semangat disintegrasi di daerah tersebut.

Semangat disintegrasi inilah yang memunculkan pemberontakan di daerah tersebut terhadap pemerintah dalam hal ini aparat militer yang berkuasa di sana. Konflik ini memunculkan kebencian atau sikap apriori pada aparat TNI dan pemerintah pusat dalam hal ini Jawa. Namun sebenarnya ada yang lebih bertanggung jawab dari konflik-konflik yang terjadi, bukan sekedar etnis atau profesional keamanan (militer), melainkan para pembuat kebijakan (policy maker).

Pihak-pihak pembuat kebijakan adalah para intelektual yang terpilih menjadi anggota badan legislatif. Dalam hal ini keintelektualan mereka tidak digunakan secara bertanggung jawab dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi, akan tetapi hanya dipakai untuk menyenangkan penguasa yang memegang tampuk kekuasaan. Amanat rakyat yang seharusnya dipikul oleh orang-orang yang mengabdikan diri pada ilmu dan pengetahuan hanyalah sekedar jalan untuk mencari keuntungan pribadi saja.

Jika kita berusaha untuk membuka lembaran sejarah perekonomian Aceh pada masa yang sudah usang atau terlewati, pada awalnya yang kita lihat adalah parade kejayaan sebuah peradaban atau kebudayaan Islam yang pernah meraih puncak dalam perdagangan internasional.63 Ekonomi dan budaya memiliki hubungan yang erat, kebudayaan pada hakikatnya melahirkan etos, misalnya, semangat berkompetisi dalam masyarakat sehingga menimbulkan semangat kerja keras, sebenarnya banyak penelitian antara hubungan budaya dan pengaruh terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Salah satunya Max Weber, salah seorang sosiolog yang meneliti hubungan antara nilai budaya dan agama terhadap semangat terbentuknya kapitalisme.64 Sebagai contoh pada awal era peradaban dan kebudayaan Islam, Di mana Kerajaan Samudera-Pasai pernah mengalami kejayaan dalam perdagangan internasional, bahkan sebagai pelabuhan terpenting (entrepot) selama beberapa waktu,65 selain itu kerajaan tersebut menjadi pusat kebudayaaan dan dakwah Islam di kawasan Asia Tenggara.66Berdasarkan adanya mata uang emas deureuham itu yang ditemukan sebagai salahsatu peninggalan Kerajaan Samudera-Pasai, hal itu menunjukkan bahwa Kerajaan Samudera-Pasai mengalami kemakmuran pada masanya. Karena sebuah kerajaan yang dapat menerbitkan uang emas sendiri pada masa itu, menandakan bahwa kerajaan itu cukup makmur menurut ukuran pada masa itu.67

Era keemasan itu berlalu seiring datangnya masa kolonial yang membuat perekonomian Aceh terjerembab akibat perlawanan rakyat Aceh yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Citra bahwa Aceh sangat kuat bersatu di bawah sistem politik kesultanan selama perang melawan Belanda tidak terbukti sama sekali. Dengan kata lain, anggapan bahwa nasionalisme masyarakat Aceh di mana terintegrasinya seluruh elemen masyarakat Aceh lebih banyak bersifat reaksi retoris ketimbang realitas. Persatuan relatif yang pernah dicapai Aceh adalah integrasi yang rapuh dalam bidang politik, namun untuk urusan-urusan ekonomi, Aceh akan bergabung terhadap siapapun termasuk dengan kekuatan-kekuatan penjajah sekalipun. Kisah yang penuh heroisme pahlawan sejati dan para penghianat. Karakter inilah yang berkembang hingga sekarang dalam intitusi-institusi masyarakat di Aceh.68

Aceh, sebermula merupakan suatu kerajaan. Karena itu secara kultural, masyarakat Aceh masih merindukan the glory of the past. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, secara sosial kultural, masyarakat Aceh masih mempraktekkan nilai dan normal masa kerajaan. Misalnya dalam tradisi pemberian jabatan kepada tetua (tuha peut) kepada pemegang jabatan-jabatan di setiap level pemerintahan. Dewasa ini, terutama sejak jatuhnya Orde Baru, persoalan Aceh adalah persoalan nasionalisme etnis, alienasi masyarakat terhadap negara dan kekerasan yang eskalasinya semakin meningkat seiring dengan terjadinya proses internasionalisasi persoalan Aceh di tingkat organisasi-orgnisasi dunia. Kekerasan negara yang muncul pada era DOM (Daerah Operasi Militer) tahun 1989-1998 adalah sebab utama terjadinya serangkaian konflik dan kekerasan yang lebih luas di Aceh.69

Sejarah masa lalu yang mengisahkan kegemilangan kerajaan-kerajaan Aceh melawan kekuatan-kekuatan kolonial juga menjadi sebab yang semakin memupuk emosi nasionalisme etnik di Aceh. Selain itu, pada era perang kemerdekaan, Aceh telah menyumbang begitu banyak kontribusi sosial, ekonomi, militer dan politik yang sangat besar terhadap Republik Indonesia yang baru berdiri namun ternyata yang datang ke masyarakat Aceh kemudian adalah kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Pergolakan di Aceh sekarang dengan memakai kacamata analisis SN Eisenstadt (dalam bukunya Modernization, Protest, and Change", 1967) adalah sebuah ekspresi protes biasa yang terdapat dalam masyarakat tradisional yang tengah berada dalam transisi menuju masyarakat modern. Dimulai dengan protest, diikuti dengan change (perubahan), maka barulah modernisasi atau pembangunan bisa digelar. Kekuatan penuh gerakan-gerakan protes ini akan menemukan jawabannya bila mereka dikaitkan dengan kompleks perubahan struktural yang menyertai perkembangan modernitas dan peradaban modern.70 Maka hanya dengan membangun sistem yang sesuai dengan aspirasi rakyat sajalah semua pergolakan di Aceh akan dapat diselesaikan. Harus ada minimal satu program aksi (dan juga penelitian) untuk mengagregasi dan mengartikulasi aspirasi murni rakyat Aceh dan agar "klaim" atas nama mereka bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika.

Pertumbuhan perekonomian di Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya telah melalui proses yang panjang sebelum mencapai zaman modernisasi saat ini. Sejak jaman prasejarah yang terdiri dari beberapa jaman yaitu jaman palaeolitihikum, jaman mesolitihikum, jaman neolitihikum yang dikuti jaman perunggu dan jaman besi. Jaman Mesolithikum manusia mulai merintis ke arah hidup yang lebih sempurna.Mereka mulai menetap, tetapi belum mampu membuat makanan sendiri.Jaman sejarah diawali dengan masuknya kebudayaan Hindu dan Budha lewat jalur perdagangan dari negeri India. Selain perdagangan di masa itu pertanian telah dilakukan meski dengan cara yang masih tradisional.

Masa kerajaan Islam yang merupakan masa keemasan bangsa Aceh yang diwakili oleh kerajaan Peureulak, Samudera Pasai dan kemudian Aceh Darussalam perekonomian, hukum dan politik bangsa Aceh sudah menemukan pola atau sistem yang ideal sesuai dengan hukum dan kebudayaan Islam, namun proses di bidang produksi masih tradisional dimana sistem keluarga mendominasi dengan pekerja yang terbatas.

Masa kerajaan Islam berlalu dan datanglah jaman pendudukan kolonial Belanda. Di masa ini mulai diperkenalkan sistem produksi yang lebih modern yang dimulai dengan ekonomi perkebunan yang menerapkan teknologi Barat atau teknologi modern. Pada masa itu pula diperkenalkan cara berproduksi yang efisien dan industri dalam skala besar dengan pekerja dalam jumlah besar pula.

Pada masa pendudukan Jepang, setiap daerah wajib memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Di masa itulah masing-masing daerah dituntut untuk mandiri dalam memproduksi barang kebutuhannya sendiri. Pada masa itu industri-industri dalam skala kecil bermunculan di setiap daerah sehingga ketrampilan mereka untuk berproduksi dan wiraswasta lebih berkembang.

Paska kemerdekaan Indonesia, mulailah direncanakan pembangunan Indonesia. Namun karena pada masa itu adalah era demokrasi parlementer dimana partai-partai politik saling berebut posisi, terjadilah sepuluh kali pergantian kabinet sehingga program-program dalam perencanaan yang dibuat oleh tiap kabinet tidak bisa diwujudkan oleh kabinet-kabinet tersebut. Sementara itu di Aceh terjadi pemberontakan tentara Darul Islam sejak tahun 1953-1962 sehingga program pembangunan di daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan pada masa itu. Aceh yang kaya akan minyak, hasil hutan dan mineral pada masa itu tidak terjamah dan pembangunan terhenti sama sekali.

Pada masa Orde Baru terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Industri-industri dan infrastruktur di bangun di kota-kota dan pengeksploitasian hasil bumi dan sumber daya alam terjadi. Hutan-hutan dijadikan industri perkebunan, dan pengeksplorasian daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam digalakkan. Politik pintu terbuka yang dibawa Orde Baru menyebabkan modal asing mengalir masuk ke dalam negeri. Sistem konglomerasi diberlakukan sebagai persiapan dalam menghadapi perekonomian global.

Namun di sisi lain, pembangunan masa Orde Baru melahirkan kesenjangan antara pusat dan daerah, antara si kaya dan si miskin. Korupsi, nepotisme dan kolusi adalah hal-hal lumrah yang dihalalkan demi tercapainya maksud dan tujuan para pejabat dari tingkat terendah sampai tertinggi. Pembangunan hanyalah proyek-proyek yang dibangun oleh pemerintah dan hasilnya tidak dapat dinikmati rakyat, terutama rakyat yang tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam.

Ketidak puasan rakyat yang kemudian memunculkan spirit disintegrasi dijawab dengan tindakan represif dari profesional keamanan dalam hal ini militer sebagai kebijakan penguasa dengan alasan menginginkan stabilitas keamanan yang kondusif demi negara. Dengan situasi yang kondusif meski harus lewat jalan pemerintahan yang otoriter diharapkan akan membuka jalan bagi modal asing yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia. Langkah ini dinilai tepat bagi awal peralihan dari jaman Orde Lama ke Orde Baru dimana krisis ekonom terjadi akibat inflasi yang mencapai 600 %. Namun pada akhirnya negara menjadi musuh bagi rakyatnya sendiri karena tindakan dan kebijakannya yang membatasi gerak demokrasi dan melanggar hak asasi manusia.

Penutup

Dipicu krisis ekonomi tahun 1998, kekuasaan Orde Baru jatuh dan kemudian datanglah era reformasi. Di era demokratisasi ini mulai dibuat usaha-usaha yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan merata. Diantaranya adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi daerah dan Perimbangan Keuangan Daerah dengan Pusat. Meski usaha-usaha ini belum mendapat hasil seperti yang diharapkan, karena untuk mencapai masyarakat yang ideal sesuai dengan cita-cita perjuangan rakyat Indonesia perlu waktu yang cukup panjang, namun ke depan diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin yang bijaksana yang mampu menangkap aspirasi rakyat dan mampu untuk mewujudkan masyarakat madani seperti yang diidam-idamkan selama ini. WallahuAlam bis Showab. Inna Aqkramakum indallahi Atqakum!

Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

BIBLIOGRAFI

Buku dan Artikel

Ahmad, Sayed Mudhahar, Berjuang Mempertahankan Hutan, Kearifan Tradisional Masyarakat Aceh Melestarikan Ekosisitem Leuser, (Jakarta: Madani Press, 1999).

Alfian, Teuku Ibrahim, Kronika Pasai Sebuah Tinjauan Sejarah, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1973).

Alfian, Teuku Ibrahim, Kronika Pasai, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1973).

Arif, Ahmad, Di Nanggroe Aceh Darussalam: Melakukan Korupsi pun Bersama-sama, Kompas, 13 Desember 2004.

Arnold, Thomas W., Sejarah Dakwah Islam, (terj.), (Jakarta: Widjaya, 1977).

Asnawi, Sahlan, Teori Motivasi dalam Pendekatan Psikologi, Industri, dan Organisasi, (Jakarta: Studi Press, 2002).

Azmi, Wan Hussein, Islam di Aceh Masuk dan Berkembangnya Hingga Abad XVI, dalam Ali Hasjmy, (ed.), Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung: Al-Maarif, 1981).

Baraja, Abdul Qadir, Gambaran Global Pemerintahan Islam, (Surabaya: RAP, 2001).

Burger, D.H., Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, (ter.), (Djakarta: Pradnya Paramita, 1960).

Chaidar, Al, Sayed Mudhahar Ahmad dan Yarmen Dinamika, Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap penerapan Status Daerah Operasi Militer di Aceh 1989-1998, (Jakarta: Al Kautsar, 1999).

Coser, Lewis A., The Function of Social Conflict, (Glencoe: The Free Press, 1956).

Darma, Budi, Ironi dan Tragedi, Kompas, 28 April 2005.

Eisenstadt, SN, Tradition, Change, and Modernity, New York, Wiley, 1973.

Hadar, Ivan A., CGI dan Utang Kita, Kompas, 20 Januari 2005.

Hamdi, Al Hilal, Aceh, Sesudah 100 Hari Tsunami, Kompas, 7 April 2005.

Hermawan, Agus, Serambi Mekkah Menapak Hidup Baru, Kompas, 27 Januari 2005.

Ismail, Mohammad Gade, Pasai Dalam Perjalanan Sejarah abad ke-13 sampai ke-16, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).

Kamaludin, Laode, Format Indonesia Baru, (Jakarta: Kaukus Nusantara, 1999).

Kattsoof, Louis O., Element of Philoophy, (New York: The Ronald Press Company, Penerjemah Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995).

Kell, Tim, The Roots Of Acehnese Rebellion 1989-1992, (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1995).

MacAndrews, Collins dan Ichlasul Amal, Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan, (Jakarta: Rajagrafindo, 1993).

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993).

Nitibaskara, Ronny, Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, (Jakarta: Peradaban, 2002).

Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, Para-doksal Konflik Otonomi Daerah, (Jakarta: Peradaban, 2002).

Noer, Deliar, Mewujudkan Otonomi Daerah, Republika, 5 Februari 2000.

Reid, Anthony, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, (terj.), (Jakarta: Yayasan Obor, 1993).

Republik Indonesia, Rancangan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatra Utara, Buku IV: Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, (Jakarta: Bappenas, Maret 2005).

Sham, Abu Hasan, Ikatan Aceh-Tanah Melayu Hubungan Kerajaan Islam Malaka dengan Kerajaan Islam Samudera Pasai dalam Hasjmi, (ed)., Sejarah Masuk Islam di Aceh, (Banda Aceh: 1979).

Siswanto, Andy, Merekonstruksi Tata Ruang Aceh, Kompas, 16 Februari 2005.

Suparlan, Parsudi, Konflik Agresivitas, dan Pengendaliannya, dalam Jurnal Studi Kepolisian, (Jakarta: PTIK, edisi 059, Januari-Maret 2004).

Tjahyadi, S.P. Lili, Hukum Moral Imperatif Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris, (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

Weber, Max, The Protestant Ethic And The Spirit of Capitalism, (New York: Charles Scribners Son, 1958).

Terbitan Berkala

Buletin Al Islam, Edisi 324/Tahun XIII.

Kompas, 15 Januari 2005.

Kompas, 17 Februari 2005.

Kompas, 19 Januari 2005.

Kompas, 24 Januari 2005.

Kompas, 26 Januari 2005.

Kompas, 28 Januari 2005.

Kompas, 4 Mei 2005.

Media Indonesia, 30 Desember 2004.

The Malay Annals, edisi kesembilan (Singapura: Malaya Publishing House, 1960).

1 Laode Kamaludin, Format Indonesia Baru, (Jakarta: Kaukus Nusantara, 1999.

2 Mac Andrews dan Ichlasul Amal, Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan, (Jakarta: Rajagrafindo, 1993.

3 Deliar Noer , Mewujudkan Otonomi Daerah, Republika, 5 Februari 2000, hal. 6.

4 Ahmad Arif, Di Nanggroe Aceh Darussalam: Melakukan Korupsi pun Bersama-sama, Kompas, 13 Desember 2004.

5 Ibid.

6 Abu Hasan Sham, Ikatan Aceh-Tanah Melayu Hubungan Kerajaan Islam Malaka dengan Kerajaan Islam Samudera Pasai dalam Hasjmi, (ed)., Sejarah Masuk , op.cit., hlm. 383.

7 Teuku Ibrahim Alfian, Kronika Pasai Sebuah Tinjauan Sejarah, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1973), hlm. 21.

8 Thomas W. Arnold, Sejarah Dakwah Islam, (terj.), (Jakarta: Widjaya, 1977), hlm. 318.

9 Amin, op.cit., hlm. 428.

10 Amin, op.cit., hlm. 428-429.

11 The Malay Annals, edisi kesembilan (Singapura: Malaya Publishing House, 1960), hlm. 128.

12 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.

13 Lousi O. Kattsoof, Element of Philoophy, (New York: The Ronald Press Company, Penerjemah Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1995), hlm. 194.

14 S.P. Lili Tjahyadi, Hukum Moral Imperatif Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 46.

15 Ronny Nitibaskara, Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah, (Jakarta: Peradaban, 2002).

16 Ibid.

17 Nitibaskara, ibid.

18 Nitibaskara, op.cit., hlm. 25.

19 Buletin Al Islam, Edisi 324/Tahun XIII.

20 Deliar Noer , Mewujudkan Otonomi Daerah, Republika, 5 Februari 2000, hal. 6.

21 Deliar Noer , Mewujudkan Otonomi Daerah, Republika, 5 Februari 2000, hal. 6.

22 Deliar Noer , Mewujudkan Otonomi Daerah, Republika, 5 Februari 2000, hal. 6.

23 Deliar Noer , Mewujudkan Otonomi Daerah, Republika, 5 Februari 2000, hal. 6.

24 Abdul Qadir Baraja, Gambaran Global Pemerintahan Islam, (Surabaya: RAP, 2001).

25 Budi Darma, Ironi dan Tragedi, Kompas, 28 April 2005.

26 Al Hilal Hamdi, Aceh, Sesudah 100 Hari Tsunami, Kompas, 7 April 2005.

27 Deliar Noer , Mewujudkan Otonomi Daerah, Republika, 5 Februari 2000, hal. 6.

28 Arif, op.cit., 13 Desember 2004.

29 Deliar Noer , Mewujudkan Otonomi Daerah, Republika, 5 Februari 2000, hal. 6.

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Andy Siswanto, Merekonstruksi Tata Ruang Aceh, Kompas, 16 Februari 2005.

33 Siswanto, ibid.

34 Deliar Noer , Mewujudkan Otonomi Daerah, Republika, 5 Februari 2000, hal. 6.

35 Kompas, 4 Mei 2005.

36 Ibid.

37 Kompas, 17 Februari 2005.

38 Agus Hermawan, Serambi Mekkah Menapak Hidup Baru, Kompas, 27 Januari 2005.

39 Kompas, 26 Januari 2005.

40 Republik Indonesia, Rancangan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatra Utara, Buku IV: Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Maret 2005, hlm. 6-12.

41 Republik Indonesia, ibid.

42 Ibid.

43 Ibid.

44 Republik Indonesia, ibid.

45 Ibid.

46 Republik Indonesia, ibid.

47 Republik Indonesia, ibid.

48 Republik Indonesia, ibid.

49 Republik Indonesia, ibid.

50 Kompas, 24 Januari 2005.

51 Ivan A. Hadar, CGI dan Utang Kita, Kompas, 20 Januari 2005.

52 Kompas, 15 Januari 2005.

53 Hadar, op.cit.

54 Kompas, 28 Januari 2005.

55 Ibid.

56 Media Indonesia, 30 Desember 2004.

57 Kompas, 19 Januari 2005.

58 Sahlan Asnawi, Teori Motivasi dalam Pendekatan Psikologi, Industri, dan Organisasi, (Jakarta: Studi Press, 2002), hlm. 94.

59 Ibid., hlm. 127.

60 Parsudi Suparlan, Konflik Agresivitas, dan Pengendaliannya, dalam Jurnal Studi Kepolisian, (Jakarta: PTIK, edisi 059, Januari-Maret 2004.

61 Lewis A. Coser, The Function of Social Conflict, (Glencoe: The Free Press, 1956). Seperti dikutip Tubagus Ronny Rahman Nitbaskara, Para-doksal Konflik Otonomi Daerah, (Jakarta: Peradaban, 2002), hlm. 11.

62 Coser, ibid.

63 Lihat Mohammad Gade Ismail, Pasai Dalam Perjalanan Sejarah abad ke-13 sampai ke-16, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993). Lihat juga Teuku Ibrahim Alfian, Kronika Pasai, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1973).

64 Lihat penjelasan komprehensif dalam Max Weber, The Protestant Ethic And The Spirit of Capitalism, (New York: Charles Scribners Son, 1958).

65 Anthony Reid, Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, (terj.), (Jakarta: Yayasan Obor, 1993), hlm. 10.

66 Wan Hussein Azmi, Islam di Aceh Masuk dan Berkembangnya Hingga Abad XVI, dalam Ali Hasjmy, (ed.), Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung: Al-Maarif, 1981).

67 D.H. Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, (ter.), (Djakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm. 61.

68 Sayed Mudhahar Ahmad, Berjuang Mempertahankan Hutan, Kearifan Tradisional Masyarakat Aceh Melestarikan Ekosisitem Leuser, (Jakarta: Madani Press, 1999), hlm. 5.

69 Tentang hal ini, lihat misalnya Al Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad dan Yarmen Dinamika, Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap penerapan Status Daerah Operasi Militer di Aceh 1989-1998, (Jakarta: Al Kautsar, 1999). Juga Tim Kell, The Roots Of Acehnese Rebellion 1989-1992, (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1995).

70 SN Eisenstadt,: Tradition, Change, and Modernity, New York, Wiley, 1973, hlm 3.

42

42

loading...

Leave a Reply