Pidato Promotor Prof Atho Mudzhar

K.H. MARUF AMIN
SEORANG ULAMA YANG CEMERLANG
DALAM ILMU HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN MOTOR PENGGERAK
EKONOMI SYARIAH INDONESIA

Oleh: Prof. DR. H. M. Atho Mudzhar
Promotor I
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
ii
iii
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
ii
iii
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
iv
1
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
K.H. MARUF AMIN
SEORANG ULAMA YANG CEMERLANG
DALAM ILMU HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN MOTOR PENGGERAK EKONOMI SYARIAH
INDONESIA

Oleh: Prof. DR. H. M. Atho Mudzhar1
Bismillahirrohmanirrohiim.
Assalamulaikum warahmatullah wabarakatuh

1. Yang Terhormat, Rektor selaku Ketua Senat Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
2. Yang terhormat, para Guru Besar anggota Sidang Senat Terbu-
ka UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
3. Yang Terhormat, Bapak K. H. Maruf Amin.
4. Yang kami hormati para tamu undangan, para menteri anggota
Kabinet Indonesia Bersatu II, para pimpinan lembaga tinggi
negara, para pimpinan Majelis Ulama Indonesia, para pejabat
sipil, TNI, dan Polri, para lim ulama, para tokoh masyarakat,
para pimpinan lembaga keuangan Syariah, segenap civitas aka-
demika UIN Syarif Hidayatullah, dan para undangan, bapak-
bapak dan ibu, hadirin sekalian yang kami hormati.
Pertama-tama puji dan syukur mariah kita persembahkan kepada
Allah SWT yang telah menghidupkan kita sebagai manusia di dunia
ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan
1 Pidato Promotor I, disampaikan pada Upacara Penganugerahan Gelar Doktor
Kehormatan Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah kepada K. H. Maruf Amin Dalam
Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tanggal
5 Mei 2012 di Jakarta
iv
1
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.
Selanjutnya izinkan saya dalam kesempatan ini mengucapkan
terima kasih kepada Ketua Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
yang pada Sidang Senat tanggal 20 Maret 2012 telah menunjuk
saya untuk bertindak sebagai salah seorang promotor dalam rangka
penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (DR. HC) kepada
yang terhormat Bapak K.H. Maruf Amin. Sedikitnya ada dua da-
sar pertimbangan kenapa Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
memutuskan untuk memberikan gelar Doktor Kehormatan (DR.
HC) kepada K. H. Maruf Amin; pertama dari segi sumbangan pe-
mikirannya yang sangat dinamis dalam fikih muamalat atau hu-
kum ekonomi Syariah dan kedua dari segi sumbangannya yang luar
biasa dalam pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Izinkan
saya menjelaskan kedua hal itu satu persatu.
Dinamika pemikiran fikih muamalat atau hukum ekonomi Sya-
riah K. H. Maruf Amin pertama-tama dilandasi oleh prinsip us-
hul fikih yang dipeganginya. Sebagaimana telah diungkapkan oleh
para ulama terdahulu, KH. Maruf Amin dalam bukunya berjudul
Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam melihat bahwa persoalan-per-
soalan hukum yang muncul itu terus bertambah dan tidak terbatas
jumlahnya, sedangkan jumlah nash itu terbatas dan sudah berhenti,
tidak turun lagi. Dalam situasi seperti itu maka para ulama wajib
membantu kaum muslimin melalui ijtihad dan pemberian fatwa
mengenai hukum masalah-masalah baru tersebut. Membiarkan
masyarakat untuk menjawab sendiri persoalan hukum mereka,
amatlah berbahaya.2
Menurut KH. Maruf Amin, salah satu syarat untuk berijtihad
atau menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi atau
manhaj. Menetapkan fatwa tanpa manhaj, dilarang oleh agama. Men-
urut KH. Maruf Amin, kelompok yang menetapkan fatwa hanya
didasarkan kepada kebutuhan (li al-hajah), atau kemaslahatan (li al-
2 KH. Maruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Penerbit Elsas,
2008), h. 241 dan 270.
2
3
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
maslahah), atau pemahaman tentang intisari ajaran agama (maqasid
al-Syariah
), tanpa berpegang kepada al-nushush al-syariyyah, term-
asuk kelompok yang kebablasan (ifrathi). Sebaliknya kelompok yang
rigid memegangi teks keagamaan (al-nushus al-syariiyyah) tanpa
memperhatikan kemaslahatan (al-maslahah) dan intisari ajaran aga-
ma (maqasid al-syariah), sehingga banyak permasalahan baru yang
tidak dijawab, termasuk kategori bersikap gegabah (tafrithi).3 Dari
pernyataan-pernyataan tersebut terlihat bahwa KH Maruf Amin
adalah sosok lim yang berpikir dinamis tetapi juga seimbang.
Adapun Manhaj yang dimaksud KH Maruf Amin itu secara
procedural ialah terlebih dahulu mencari jawaban atas masalah
yang dihadapi dengan mengeceknya dalam Al-Quran dan Al-Sun-
nah. Jika jawaban itu ternyata ada di sana, maka persoalan itu terja-
wab sudah dan selesai. Jika tidak ada, barulah mencari kalau-kalau
sudah ada ijma ulama tentang hal itu. Kemudian jika tidak ada
juga dalam ijma, barulah mencari jawabannya dengan melakukan
qiyas. Prosedur empat langkah ini telah disepakati para lama (al-
muttafaq laiha
). Jika terjadi kebuntuan pada langkah keempat (Qiy-
as), maka KH. Maruf Amin mengusulkan ditempuhnya langkah
Tahqiq al-Manath atau lebih tepatnya istilah yang beliau gunakan
adalah Revitalisasi Tahqiq al-Manath. Dalam kaitan ini Maruf
Amin meminjam definisi yang digunakan Al-Amidi dalam kitabnya
Al-Ihkam yang menyatakan bahwa Tahqiq al-Manath ialah analisa
untuk mengetahui adanya alasan hukum (illah) dalam suatu kasus,
setelah illah itu sendiri diketahui sebelumnya, baik melalui nash,
ijma, atau istinbath.4
3 Ibid., h. 246.
4 Ibid., h. 253.
2
3
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
Al-Amidi berkata5:

.
Asumsinya ialah bahwa setiap hukum dalam al-Quran dan
hadis (selain bidang ibadah) mengandung dan tergantung kepada
illahnya. Persoalan-persoalan atau kasus baru yang tidak diatur
dalam al-Quran dan hadis mempunyai status hukum yang sama
dengan hukum yang terdapat dalam al-Quran dan hadis jika ka-
sus itu memiliki illah yang sama dengan illah yang terdapat dalam
al-Quran dan hadis, demikian juga sebaliknya. Analisa dan upa-
ya untuk mengetahui ada atau tidak adanya illah dimaksud pada
kasus baru tersebut dinamakan dengan Tahqiq al-Manath. Dalam
kaitan ini, KH Maruf Amin mengatakan bahwa tidak diberikannya
bagian zakat oleh Umar bin Khattab kepada kelompok Muallafatu
Qulubuhum
dan tidak dilaksanakaannya hukuman potong tangan
atas pencuri pada masa paceklik atau kelaparan adalah contoh-con-
toh hasil penerapan Tahqiq al-Manath. KH. Maruf Amin mengakui
bahwa konsep Tahqiq al-Manath telah banyak dikenal oleh para ula-
ma terdahulu; karena itu, ajakannya adalah untuk merevitalisasi-
kannya sehingga hukum Islam menjadi lebih dinamis.6
Prosedur lain yang ditawarkan oleh KH Maruf Amin ialah
Iadah al-Nazhar (Konsep Telaah Ulang). Menurut KH Maruf
Amin, konsep ini penting untuk menjaga relevansi ajaran Islam da-
lam menjawab setiap permasalahan yang terjadi. Telaah ulang yang
dimaksud KH Maruf Amin ialah telaah ulang terhadap pendapat
(qaul) para ulama terdahulu yang sekarang mungkin dianggap tidak
sesuai lagi untuk dipegangi karena sulitnya diimplementasikan pada
5 Ali bin Abi Ali bin Muhammad Al-Amidi, Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam, (Cairo:
Penerbit Al-Halabi wa Syarikah li an-Nasyr wa at-Tauzi, t.t), Jilid III, h. 279.
6 KH. Maruf Amin, Fatwa Dalam Sistem …, h. 254.
4
5
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
kondisi sekarang (taassur, taadzdzur, atau shuubah al-amal).7 KH.
Maruf Amin mendasarkan anjurannya itu kepada pernyataan Al-
Qarafi yang menyatakan bahwa sikap terpaku secara terus-menerus
pada teks pendapat ulama terdahulu adalah suatu kesesatan dalam
agama dan (juga) suatu ketidakmengertian terhadap apa yang di-
inginkan oleh para ulama terdahulu.8
Al-Qarafi berkata9:

.
KH Maruf Amin juga mendasarkan anjurannya itu kepada
pernyataan Syekh Nawawi al-Bantani al-Tanari dalam kitabnya
Nihayah Al-Zayn yang mengutip pendapat Ibnu Ujail al-Yamani
yang mengatakan bahwa menurut pendapat Imam Syafi pem-
bagian zakat itu memang harus merata kepada semua Ashnaf zakat
yang delapan itu, tetapi dalam pelaksanaannya itu sulit, sehingga
dimungkinkan ulama berfatwa berbeda dari Imam Syafi dalam tiga
hal: pemindahan lokasi mustahiq zakat, pembayaran zakat kepada
orang perorang (satu orang), dan pembayaran zakat kepada satu
Ashnaf saja, apalagi dalam hal zakat fitrah (yang jumlahnya amat
sedikit itu). Lalu Syekh Nawawi berkata: jika saja Imam Syafi
masih hidup, niscaya beliau akan memberikan fatwa yang sama.10
7 Ibid., h. 261 dan 262.
8 KH. Maruf Amin, Prospek Cerah Keuangan Syariah Di Indonesia, (Depok: Pena
Nusantara, 2007), h. 217.
9 Syihab al-Din Abi Al-Abbas Ahmad bin Idris bin Abd al-Rahman Al-Shonhaji Al-
Qarafi, Kitab Al-Furuq: Anwar Al-Buruq Fi Anwa Al-Furuq, (Cairo: Dar al-Salam,
2007), h. 314. Pernyataan Al-Qarafi itu dikutip juga oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah
dalam kitabnya berjudul: Ilam Al-Muwaqqiin An Rabb Al-Alamin, (Beirut, Lebanon:
Dar Fikr, 1977), Juz III, h. 89.
10 KH. Maruf Amin, Prospek Cerah Keuangan …, h. 218. Lihat juga KH. Maruf
Amin, Fatwa Dalam Sistem …, h. 263 dan 264. Asli pernyataan Syekh Nawawi itu
termuat dalam Abu Abd al-Muthi Muhammad bin Umar bin Aly Al-Nawawi al-Jawi
al-Bantani, Nihayah Al-Zayn Fi Irsyad Al-Mubtadiin, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), h.
4
5
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
KH Maruf Amin melanjutkan bahwa salah satu cara Telaah
Ulang (Iadah al-Nazhar) itu ialah dengan mengangkat ulang penda-
pat ulama yang dulunya dianggap lemah (Marjuh), dan ditelaah il-
lah
nya; jika sekarang setelah dilakukan istinbath diketahui adanya
illah baru yang ditemukan atau adanya maslahah baru di dalamnya,
maka pendapat yang Marjuh itu dapat diangkat menjadi pendapat
yang dipegangi (mutamad). KH Maruf Amin menegaskan bahwa
mengangkat derajat suatu pendapat (qaul) yang dulunya diang-
gap lemah (Marjuh) menjadi qaul yang dapat dijadikan landasan
(mutamad), dengan memperhatikan kaidah-kaidah ushuliyyah dan
kaidah fikhiyyah yang ada, merupakan langkah yang maju bagi
perkembangan hukum Islam.11
Dalam bukunya berjudul Era Baru Ekonomi Islam Indonesia:
Dari Fikih Ke Praktek Ekonomi Islami, K. H. Maruf Amin mem-
berikan dua contoh penerapan langkah Idah al-Nazhar ini. Perta-
ma,
soal posisi wakil dalam akad sewa-menyewa. Menurut penda-
pat mayoritas ulama, seorang wakil tidak boleh menyewa sendiri
untuk dirinya benda yang diwakilkan kepadanya penyewaannya
itu, karena maksud pemilik benda yang mewakilkan itu adalah
untuk menyewakannya kepada orang lain. Alasannya (illahnya):
dikhawatirkan atau dicurigai si wakil akan berdusta atau merugikan
pemilik benda (tuhmah) mengenai nilai sewanya itu. Menurut KH
Maruf Amin, jika faktor tuhmah itu ditiadakan dengan cara nilai
sewa secara transparan telah ditentukan oleh si pemilik benda maka
sebenarnya si wakil boleh saja menyewa benda tersebut untuk di-
rinya sendiri sepanjang nilai dan persyaratannya sudah transparan.12
Contoh kedua adalah kebolehan bank menerima upah atas Letter of
Credit (LC) yang dikeluarkannya untuk menjamin pembayaran im-
port dan eksport, sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Na-
181 dan 182.
11 KH Maruf Amin, Fatwa Dalam Sistem …, h. 264.
12 KH Maruf Amin, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih Ke Praktek
Ekonomi Islam, (Jakarta: Elsas, 2011), h. 33-34.
6
7
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
sional MUI pada tahun 2007. Sistem LC dalam ekonomi Syariah
(disebut dengan al-Itimadat al-Mustanadiyah) sesungguhnya dikem-
bangkan dari tiga konsep akad sekaligus yaitu Wakalah (perwakilan),
Hiwalah (pemindahan beban hutang), dan Dhaman (penjaminan).
Akan tetapi, DSN-MUI melalui fatwanya nomor 57 tahun 2007
tersebut membolehkan penggunaan akad kafalah bi al-ujrah (penja-
minan dengan memperoleh upah/imbalan) dalam transaksi L/C,
di samping akad-akad lain sebagaiman diatur dalam fatwa nomor
34 dan 35 tahun 2002. Dalam khazanah fikih klasik, pengenaan im-
balan atas akad kafalah (kafalah bi al-ujrah) hanya dibolehkan oleh
Imam Ishaq bin Rahawaih; sedangkan mayoritas ulama fikih tidak
membolehkannya. Akan tetapi, setelah dilakukan telaah ulang
(Iadah al-Nazhar) atas illah hukum kedua pendapat yang saling ber-
tentangan tersebut, serta mempertimbangkan kemashlahatan yang
diperlukan oleh masyarakat pada saat ini, pendapat Imam Ishaq bin
Rahawaih yang membolehkan kafalah bi al-ujrah itu dapat diangkat
menjadi pendapat (qaul) yang dapat dijadikan pegangan (mutamad,
rajih
).13 Dengan demikian terjawablah salah satu masalah dalam
ekonomi Syariah modern.
Kalau kita cermati tawaran revitalisasi Tahqiq al-Manath dan
Idah al-Nazhar itu secara lebih seksama, sesungguhnya konsep-
konsep itu pernah juga dibicarakan secara terpisah-pisah oleh para
ulama terdahulu. Hal ini juga diakui oleh KH. Maruf Amin; akan
tetapi, yang menjadikan kontribusi KH Maruf Amin signifikan
dalam hal ini ialah bahwa kedua konsep itu dianjurkan untuk di-
fungsikan secara serentak dan saling mengisi, sehingga KH Maruf
Amin bersedia untuk bersusah payah dengan sekuat tenaga (istifragh
al-wusi
) melakukan telaah ulang atas pendapat-pendapat (aqwal)
ulama terdahulu yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dalam
kegiatan ekonomi, baik qaul yang rajih maupun qaul yang Marjuh, ke-
mudian illah hukum setiap pendapat tersebut dianalisa dan dikriti-
13 KH Maruf Amin, Era Baru Ekonomi …, h. 34 dan 35.
6
7
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
si, serta dipertimbangkan pula kemaslahatannya untuk masa kini.
Dengan usahanya yang tidak mudah tersebut, dan setelah melaku-
kan istinbath, KH. Maruf Amin sampai pada kesimpulan bahwa
sebuah qaul yang dahulu dipandang Rajih kini dapat dipandang se-
bagai qaul yang Marjuh; dan sebaliknya, qaul yang dahulu Marjuh
saat ini dapat menjadi qaul yang Rajih. Di sinilah letak dinamisnya
pendapat itu. Perlu dicatat bahwa yang dimaksud pendapat Marjuh
di sini bukan saja pendapat-pendapat ulama dari kalangan ulama
Syafiiyyah, tetapi juga pendapat ulama dari mazhab-mazhab yang
lainnya.
Khusus untuk menjawab persoalan hukum ekonomi Syariah,
KH Maruf Amin menawarkan satu langkah lagi, yaitu konsep
Tafriq al-Halal min al-Haram (memisahkan yang halal dari yang
haram). Kaidah umumnya ialah apabila hal yang halal dan yang
haram bercampur maka didahulukan yang haram
, artinya hal itu men-
jadi haram seluruhnya. Dengan konsep Tafriq al-Halal min al-Ha-
ram
, kaidah tersebut dikritisi. Percampuran halal dan haram yang
menjadi haram semua itu asumsinya adalah percampuran yang
tidak dapat dipisahkan. Dalam hal uang misalnya, sesungguhnya
percampuran antara yang halal dan haram bukanlah pada zatnya
(ainiyyah), karena semua uang adalah sama. Uang itu menjadi ha-
ram karena cara memperolehnya (kasbiyyah). Karena itu jika jumlah
uang yang diperoleh secara haram itu dapat dihitung, maka sisanya
adalah halal. Contoh penerapan konsep ini ialah Unit Usaha Sya-
riah (UUS) dari suatu bank konvensional, apakah produk UUS itu
halal? Masalahnya, modal pertama Unit Usaha Syariah berasal dari
bank konvensional yang kegiatan utamanya menggunakan sistem
bunga (riba). Langkah Tafriq al-Halal min al-Haram ini didasarkan
pada asumsi bahwa tidak seluruh kekayaan bank konvensional yang
menjadi induk UUS tersebut bersifat ribawi (haram), tetapi tentu ada
juga yang bersifat halal. Jumlah kekayaannya yang bersifat ribawi
itu dapat diidentifikasi dan dipisahkan, sehingga selebihnya adalah
halal. Kekayaan yang halal dari bank konvensional inilah yang kem-
8
9
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
udian dijadikan modal UUS dan melahirkan produk-produk UUS.
KH Maruf Amin mendasarkan konsep Tafriqnya itu antara lain
kepada pendapat Ibn Taimiyyah yang mengatakan bahwa apabila
harta seseorang tercampur antara yang halal dan haram, maka yang
haram harus dikeluarkan (terlebih dulu), sehingga sisanya menjadi
halal baginya.14 Teks asli pendapat Ibn Taimiyyah, sebagaimana di-
kemukakan oleh al-Nadawi, adalah sebagai berikut:15
.
Tentu saja prosedur Tafriq al-Halal min al-Haram ini dapat di-
terapkan pula oleh manajer investasi dalam menjaga kesyariahan
pasar modal Syariah, baik dari segi perusahaan emiten yang mener-
bitkan efek Syariah maupun dari segi investor yang mungkin datang
dari berbagai latar belakang bisnis dan mungkin juga membawa
macam-macam uang yang halal dan haram.
Demikianlah tiga langkah yang ditawarkan KH. Maruf Amin
untuk mendobrak kejumudan berpikir mengenai hukum ekonomi
Syariah. Ketiga langkah itu, sekali lagi ialah Tahqiq al-Manath,
Idah al-Nazhar
, dan Tafriq al-Halal min al-Haram. Sesung-
guhnya selain tiga tawaran langkah itu, masih ada sejumlah butir
penting lainnya dari pemikiran KH. Maruf Amin, tetapi karena
keterbatasan waktu kita tidak uraikan di sini.16 Sebagaimana telah
14 KH Maruf Amin, Era Baru Ekonomi…, h. 43-46.
15 Ali Ahmad al-Nadawi, Mausuah al-Qawaid wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah
fi al-Fiqh al-Islami, (Riyadh: Markaz al-Buhuts Dar al-Tashil bekerja sama dengan
Amanah al-Haiah al-Syariyyah fi Syirkah al-Rajihi al-Mashrafiyyah li-al-Istitsmar,
1999), jilid 1, h. 344.
16 Di antara pemikiran lain dari KH. Maruf Amin yang hanya akan disebutkan
sekilas dan tidak diuraikan dalam tulisan ini ialah pemikirannya mengenai karakteristik
ekonomi Syariah yang menurutnya bahwa transaksi ekonomi Syariah ditandai oleh
beberapa prinsip, sebagai berikut: 1. Bahwa segala bentuk muamalat pada dasarnya
adalah boleh (mubah) kecuali ada dalil (nash Al-Quran atau Hadits Nabi) yang
melarangnya; 2. Ekonomi Syariah (muamalah) dilakukan atas dasar sukarela (taradhi)
dan tidak ada paksaan (ikrah); 3. Terciptanya pelayanan sosial (tahqiq al-khidmah al-
ijtimaiyah); 4. Terciptanya keadilan dan keseimbangan (al-adl wa at-tawazun); 5. Tidak
8
9
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
disebutkan di muka, KH Maruf Amin tidak mengklaim tiga lang-
kah tawarannya itu sebagai sama sekali baru karena beberapa orang
ulama terdahulu pernah membahasnya atau menyinggungnya, te-
tapi setidaknya ada enam sumbangan penting beliau di sini: per-
tama,
kemampuannya untuk mengidentifikasi pendapat-pendapat
yang dianut kelompok minoritas ulama terdahulu dan argumennya;
kedua, kemampuannya memberikan bobot baru terhadap illat hu-
kum yang ada atau bahkan menunjukkan adanya illat hukum baru
yang menuntut diubahnya hukum lama; ketiga, membalik penda-
pat minoritas di kalangan ulama terdahulu menjadi pendapat yang
dipegangi (mutamad) pada zaman sekarang; keempat, menunjukkan
relevansi tawaran-tawaran langkah itu bagi masalah-masalah eko-
nomi Syariah modern; kelima, membebaskan pemikiran ekonomi
Syariah modern dari belenggu taqlid kepada pendapat hukum ula-
ma terdahulu; dan keenam, mendorong ekspansi ekonomi Syariah
di Indonesia.
Ketua Senat Universitas, para gurubesar anggota Senat Universitas
dan hadirin para undangan yang kami hormati.
Sekarang izinkanlah saya memasuki bagian kedua dari uraian
ini yaitu mengenai sumbangan yang luar biasa dari KH. Maruf
Amin dalam pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Seperti
diketahui pada sektor formal, kegiatan ekonomi Syariah di Indo-
nesia meliputi bidang perbankan Syariah, asuransi Syariah, pasar
modal Syariah, dan pembiayaan Syariah. Untuk menjamin agar
semua produk dan transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) se-
suai dengan Syariah, terdapat tiga mata rantai kegiatan yang saling
berkaitan, yaitu: penyediaan fatwa ulama sebagai rambu-rambu Syariah,
ada unsur tipudaya (adam al-gharar); 6. Dapat mendatangkan keuntungan (al-istirbah);
dan 7. Mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat (jalb al-mashalih wa
daru al-mafasid). Lihat KH Maruf Amin, Harmoni Dalam Keberagaman: Dinamika
Relasi Agama-Negara, (Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar
Agama, 2011), h. 233-238.
10
11
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
akomodasi fatwa-fatwa itu ke dalam berbagai peraturan-perundangan dan
regulasi, serta pengawasan atas LKS agar produk dan transaksinya senan-
tiasa sesuai dengan prinsip Syariah
. Dalam hal ini KH Maruf Amin
terlibat secara mendalam pada ketiga mata rantai tersebut, bahkan
memberikan kontribusinya yang luar biasa besarnya.
Di bidang penyediaan fatwa, KH Maruf Amin telah diperca-
ya sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah
Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sejak pembentukan-
nya hingga sekarang. DSN-MUI didirikan pada tahun 1999 dengan
tugas memberikan fatwa khusus dalam masalah-masalah ekonomi
Syariah. DSN-MUI berbeda dengan Komisi Fatwa MUI yang ber-
tugas memberikan fatwa dalam masalah-masalah di luar ekonomi
Syariah. DSN-MUI dibentuk sebagai tindaklanjut rekomendasi Lo-
kakarya Ulama Tentang Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997
untuk merespon perkembangan LKS yang terus tumbuh ketika itu.
Perbankan Syariah lahir pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank
Muamalat Indonesia, asuransi Syariah dimulai pada tahun 1994
dengan berdirinya PT Takaful Indonesia, dan pasar modal Syariah
dimulai pada tahun 1997. Lembaga-lembaga keuangan Syariah ini
memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perusahaannya ma-
sing-masing yang bertugas memberikan penilaian mengenai kesy-
ariahan suatu produk atau transasksi. Keputusan atau fatwa DPS-
DPS ini bersifat independen tetapi cakupannya bersifat lokal hanya
untuk perusahaannya masing-masing, sehingga dikhawatirkan akan
terjadi perbedaan penilaian kesyariahan antara DPS yang satu den-
gan DPS lainnya dan terjadi kerancuan ketika terjadi transasksi an-
tar lembaga keuangan Syariah yang fatwa DPS-nya saling berbeda.
Atas latar belakang itu maka atas rekomendsi sebuah seminar MUI
yang juga dihadiri oleh para anggota DPS dari berbagai lembaga
perbankan Syariah, dibentuklah DSN-MUI pada tahun 1999 yang
melalui fatwa-fatwanya diharapkan memberikan rambu-rambu Sy-
ariah secara nasional untuk menjadi pedoman bagi setiap DPS dan
LKS. Fatwa-fatwa DSN-MUI pada umumnya merupakan respon
10
11
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
atas pertanyaan-pertanyaan dari LKS, meskipun sebagiannya dike-
luarkan atas inisiatif DSN sendiri meresponi apa yang berkembang
dalam masyarakat. Fatwa-fatwa DSN-MUI dipersiapkan dan digo-
dok oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN yang diketuai oleh
KH Maruf Amin. Di sinilah peran penting KH Maruf Amin dalam
penerbitan setiap fatwa DSN-MUI. Segala argumen, pendapat hu-
kum ulama terdahulu, literatur rujukan, pilihan hukum yang akan
difatwakan, dibahas dengan matang dalam rapat BPH-DSN. Sete-
lah dibawa ke dalam Rapat Pleno DSN, hasilnya diumumkan dan
ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum DSN yang
secara eks-officio dijabat oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum
MUI. Semua anggota rapat BPH-DSN dan Rapat Pleno DSN-MUI
mengetahui dan mengakui bahwa meskipun fatwa-fatwa itu akhir-
nya keluar ditandatngani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum
MUI, sesungguhnya sebagian besar warna pemikiran hukum dan
motor dibelakang itu semua adalah KH Maruf Amin, ketua Badan
Pelaksana Harian DSN-MUI.
Sejak berdirinya hingga sekarang, DSN-MUI telah menerbitkan
82 fatwa, mengenai giro, tabungan, deposito, murabahah, jual beli
salam, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, wakalah, ka-
falah, hawalah, diskon dalam murabahah, pencadangan penghapu-
san aktiva produktif, investasi Reksadana Syariah, safe deposit box,
rahn emas, rekening koran Syariah, obligasi Syariah, letter of credit,
pasar modal Syariah, Syariah Charged card, sertifikat bank Indone-
sia Syariah jualah, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD)
Syariah, Surat Berharga Syariah Negara, sale and lease back, dan
lain-lain. Sebagian besar fatwa-fatwa DSN itu merupakan jawaban
atas masalah-masalah perbankan Syariah (58 fatwa), sebagian lain-
nya tentang asuransi Syariah (6 fatwa), pasar modal Syariah (10 fat-
wa), pembiayaan Syariah (1 fatwa), pagadaian Syariah (3 fatwa),
surat berharga Syariah Negara (3 fatwa), dan akuntansi Syariah (1
12
13
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
fatwa). 17 KH Maruf Amin tidak henti-hentinya dan dengan penuh
kecermatan mengkaji kitab-kitab fikih karangan ulama terdahulu
sebagai rujukannya dalam bidang fikih muamalat untuk kemudian
dilihat kemungkinan kontekstualisasinya pada masa sekarang.
Dari segi isinya, fatwa-fatwa itu telah memberikan peluang
besar bagi berkembangnya ekonomi Syariah di Indonesia. Dengan
tiga langkah utama yang ditawarkan KH Maruf Amin yang telah
diuraikan di atas, yaitu Tahqiq al-Manath, Idah al-Nazhar, dan dan
Tafriq al-halal min al-haram, disertai dengan pertimbangan sejumlah
prinsip dalam bermuamalah dalam Islam seperti barat al-ashliyyah
(asal hukum semua muamalat itu adalah boleh kecuali ada nash
yang mengharamkannya), taradhi (saling sukarela), tahqiq al-khidmah
al-ijtimaiyyah
(pelayanan kepada masyarakat), al-adl wa al-tawazun
(keadilan dan keseimbangan), adam al-gharar (tidak adanya tipu
daya), istirbah (keinginan mendapat keuntungan), dan jalb al-masha-
lih wa daru al-mafasid
(mendatangkan manfaat dan menghindarkan
madharat), maka DSN-MUI rata-rata dalam waktu sebulan setelah
pertanyaan diajukan oleh LKS dapat memberikan jawabannya da-
lam bentuk fatwa. Sejumlah fatwa memang dikeluarkan lebih lama
dari satu bulan.
Kebutuhan akan fatwa-fatwa DSN itu terus meningkat dari
waktu ke waktu sejalan dengan peningkatan kreativitas produk dan
pertumbuhan LKS. Sebagai ilustrasi, Bank Umum Syariah (BUS)
yang hanya berjumlah dua buah dengan 84 buah kantor cabang (pe-
layanan) pada tahun 2001, melonjak menjadi 11 buah dengan 1215
kantor cabang (pelayanan) pada tahun 2010. Demikian pula Unit
Usaha Syariah (UUS) yang menginduk kepada bank-bank kon-
17 HM Ichwan Sjam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia,
(Jakarta: DSN-MUI, 2012). Rincian pembagian fatwa menurut substansinya itu diadaptasi
dari Muhammad Maksum yang memilah-milahnya ketika fatwa DSN-MUI baru
berjumlah 78 fatwa. Lihat Muhammad Maksum, Peran Fatwa DSN Dalam Menjawab
Perkembangan Produk Keuangan Syariah, dalam Asrorun Niam Sholeh (ed.), Fatwa
Majlis Ulama Indonesia Dalam Sorotan, (Jakarta: Majlis Ulama Indonesia, 2011), h.
566.
12
13
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
vensional yang hanya berjumlah 3 buah dengan 12 kantor cabang
(pelayanan) pada tahun 2001 melompat menjadi 23 buah dengan
262 kantor cabang (pelayanan) pada tahun 2010.18 Pada bulan Ja-
nuari 2012 angka-angka itu telah bertambah lagi menjadi 11 BUS
dengan 1435 kantor (pelayanan) dan 24 UUS dengan 378 kantor
(pelayanan).19 Jumlah perusahaan asuransi Syariah juga meningkat
dari 11 buah pada tahun 2003 menjadi 42 buah pada tahun 2011.20
Di bidang pasar modal Syariah juga terjadi perkembangan, dimulai
dengan penerbitan pertama kali reksadana Danareksa Syariah pada
tahun 1997, diikuti penerbitan obligasi Syariah pada tahun 2002 dan
tercatat terdapat 6 penerbit obligasi Syariah pada tahun 2008, serta
dihadirkannya Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2002 dengan
total keanggotaan 30 perusahaan pada tahun 2008. Di bidang pem-
biayaan Syariah pada tahun 2009 terdapat dua perusahaan pembia-
yaan Syariah dan 16 unit pembiayaan Syariah dari perusahaan pem-
biayaan konvensional.21 Demikianlah kegiatan ekonomi Syariah
yang memerlukan fatwa DSN-MUI itu terus bertambah jumlah
kelembagaan dan jenis produk yang ditawarkannya.
Sebagian besar dari fatwa-fatwa DSN-MUI itu kemudian dia-
dopsi oleh Bank Indonesia (BI) atau Kementrian Keuangan Repub-
lik Indonesia khususnya Direktorat Jendral Lembaga Keuangan,
Direktorat Jendral Pengelolaan Utang, dan Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) menjadi peraturan
perundangan yang mengikat. Bahkan sebagiannya diadopsi oleh
18 Muhammad Maksum, Peran Fatwa DSN …, h. 561.
19 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, Jakarta, Januari , 2012. Angka-
angka itu harus ditambah lagi dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang
menurut BI berjumlah 155 bank dengan 389 kantor (playanan) pada bulan Januari
2012.20 Data tahun 2011 diambil dari Biro Perasuransian, BAPEPAM-LK, Silaturahim
Biro Perasuransian Dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah Dan Direksi Perusahaan
Perasuransian, Jakarta, 14 Maret 2012.
21Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem
Hukum Nasional Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI,
2010), h. 127, 134, 135, dan 141.
14
15
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
Negara menjadi bagian dari Undang-undang. Yeni Salma Barlinti
dalam disertasinya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
yang telah diterbitkan menjadi buku berjudul Kedudukan Fatwa
Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

menyimpulkan bahwa peraturan-perundangan tentang perbankan
Syariah, asuransi Syariah, pasar modal Syariah dan pembiayaan
Syariah, memberikan kedudukan khusus kepada fatwa DSN-MUI.
Kedudukan ini terlihat dalam isi pasal-pasal yang menyebutkan
baik secara implicit maupun eksplisit atas fatwa DSN-MUI. Barlin-
ti menyatakan bahwa kedudukan fatwa DSN dalam sistem perun-
dang-undangan di Indonesia dapat dilihat pada empat komponen:
(1) fatwa DSN sebagai prinsip Syariah yang merupakan pedoman
pelaksanaan kegiatan ekonomi Syariah yang harus ditaati, (2) fatwa
DSN menjadi pedoman bagi DPS dalam mengawasi kegiatan usaha
LKS, (3) isi ketentuan fatwa DSN diserap kedalam peraturan perun-
dang-undangan, dan (4) fatwa DSN menjadi landasan hukum bagi
LKS dalam menjalankan produk kegiatan usahanya.22
Setelah melakukan perbandingan secara seksama, Barlinti me-
nemukan bahwa isi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/
PBI/2005 Pasal 3, 4, dan 5, sama isinya dengan fatwa DSN-MUI
No. 1/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, fatwa DSN No. 2/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, dan fatwa DSN No. 3/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Selanjutnya Pasal 6 dan 7 PBI
No. 7/46/PBI/2005 sama isinya dengan fatwa DSN-MUI No. 7/
DSN-MUI/14/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
dan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Dist-
ribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian
Pasal 8 PBI No. 7/46/PBI/2005 sama isinya dengan fatwa DSN
No. 8/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. Se-
lanjutnya Pasal 13 dan 14 PBI No. 7/46/2005 paralel isinya dengan
fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam,
22 Ibid., h. 556.
14
15
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
fatwa DSN No. 6/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna,
dan fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli
Istishna Paralel.23 Demikianlah contoh fatwa DSN-MUI diadop-
si menjadi Peraturan Bank Indonesia. Bagaimana hal itu terjadi?
Tentulah tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan memerlukan
sosialisasi, pendekatan dan lobi-lobi. Dalam kasus PBI No. 7/46/
PBI/2005 itu, Bank Indonesia memerlukan waktu lima tahun untuk
mencerap sejumlah fatwa DSN-MUI. Di sinilah antara lain peran
yang luar biasa besarnya dari KH Maruf Amin sebagai seorang ahli
fikih muamalat dan selaku Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-
MUI. KH Maruf Amin dengan gigih dan penuh pengabdian selalu
berdialog, melakukan sosialisasi, pendekatan, dan lobi-lobi dengan
pihak Bank Indonesia. Nampaknya pengalamannya yang panjang
dalam berbagai bidang kehidupan telah memungkinkan KH. Maruf
Amin untuk memainkan peran penting itu dengan sebaik-baiknya.
PBI No. 7/46/PBI/2005 bukanlah satu-satunya PBI yang
mengadopsi fatwa DSN-MUI. Sampai dengan bulan Juni tahun
2011, sedikitnya terdapat 43 fatwa DSN-MUI yang paling banyak
diacu dan dijadikan dasar operasional industri perbankan Syariah
di Indonesia.24 Sejumlah Surat Edaran dan PBI lainnya juga telah
dipengaruhi oleh fatwa-fatwa DSN, seperti PBI No. 4/1/PBI/2004,
PBI No. 6/24/PBI/2004, PBI No. 9/19/PBI/2007, PBI No. 10/11/
PBI/2008, Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/Dpbs tanggal 24
Agustus 2006, Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/Dpbs tang-
gal 17 Maret 2008, dan lain-lain. Sejak 2002, Bank Indonesia juga
telah memiliki sebuah biro dan kemudian berubah menjadi direkto-
rat yang khusus menangani masalah-masalah perbankan Syariah.25
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Ke-
mentrian Keuangan (Bapepam LK Kemenkeu) juga telah menga-
23 Ibid., h. 232-244 dan 255-258.
24 Untuk daftar 43 fatwa itu, lihat KH. Maruf Amin, Era Baru Ekonomi …, h.
186-189.
25 Ibid., h. 190-192.
16
17
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
dopsi sejumlah fatwa DSN-MUI untuk dijadikan dasar regulasi
bisnis asuransi Syariah, pasar modal Syariah, pegadaian Syariah,
dan pembiayaan Syariah. Sebagian fatwa itu adalah fatwa yang
sama dengan yang telah diadopsi Bank Indonesia, dan sebagian
fatwa lainnya bersifat khusus. Dalam Siaran Pers Akhir Tahun
yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2006, BAPEPAM-LK
mengakui bahwa sejalan dengan prioritas sasaran dan target yang
telah ditetapkan, Ketua Bapepam-LK pada tanggal 23 November
2006 telah mengeluarkan Keputusan Bapepam-LK No. Kep-130/
BL/2006 dan No. Kep-131/BL/2006 yang merupakan paket regu-
lasi terkait penerapan prinsip Syariah di Pasar Modal (Peraturan
Nomor IX.A.13 dan Nomor IX.A.14) dan penyusunannya telah
melibatkan secara aktif Dewan Syariah Nasional – Majlis Ulama
Indonesia, sehingga hasilnya diklaim selaras dengan prinsip Syariah
dan fatwa-fatwa DSN-MUI. Kemudian terhadap paket regulasi ter-
sebut DSN-MUI, melalui suratnya No. B-271/DSN-MUI/XI/2006
tanggal 24 November 2006, menyatakan bahwa peraturarn-peratu-
ran tersebut secara umum tidak bertentangan dengan prinsip Sya-
riah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.26
Adapun untuk keperluan operasional industri asuransi Syariah,
KH.Maruf Amin mengatakan bahwa fatwa-fatwa yang dijadikan
pedoman ialah fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Ten-
tang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa No. 39/DSN-MUI/
X/2002 Tentang Asuransi Haji, fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006
Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah,
fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil
Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, dan fatwa No. 53/
DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru pada Asuransi dan
Reasuransi Syariah.27 Barlinti memberikan konfirmasinya bahwa
banyak peraturan di bidang asuransi Syariah yang telah mengadopsi
fatwa DSN-MUI, salah satunya ialah Peraturan Mentri Keuangan
26 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan …, h. 340-341.
27 KH. Maruf Amin, Era Baru Ekonomi …, h. 192-194.
16
17
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
(PMK) No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar
Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan
Prinsip Syariah yang dalam konsideran butir a PMK itu menyebut-
kan secara ekplisit keharusan senantiasa memenuhi prinsip Syariah
Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah
Nasional Majlis Ulama Indonesia.28 Setelah membandingkan
secara seksama isi pasal-pasal PMK itu dengan isi sejumlah fatwa
DSN-MUI, Barlinti menemukan bahwa Pasal 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
dan 15 PMK itu sama isinya dengan fatwa-fatwa DSN-MUI No. 7/
DSN-MUI/IV/2000, No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 50/DSN-
MUI/III/2006, No. 51/DSN-MUI/III/2006, No. 52/DSN-MUI/
III/2006, dan No. 53/DSN-MUI/III/2006.29
Tentu saja harus disebutkan juga bahwa fatwa DSN-MUI juga
diakomodasi oleh beberapa UU Republik Indonesia terkait ekono-
mi Syariah, sebagaimana terlihat nyata dalam UU No. 19 Tahun
2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.
21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam UU No. 19 Ta-
hun 2008 Tentang SBSN, pentingnya peran fatwa DSN-MUI diatur
dalam Pasal 25 yang mengatakan bahwa dalam rangka penerbitan
SBSN, Mentri Keuangan meminta fatwa atau pernyataan kesesu-
aian SBSN terhadap prinsip-prinsip Syariah dari lembaga yang me-
miliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Ke-
mudian dalam Penjelasan Pasal itu dikatakan bahwa lembaga yang
memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang Syariah
adalah Majlis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang dit-
unjuk Pemerintah. Dengan demikian fatwa yang dimaksud adalah
adalah fatwa DSN-MUI, karena hanya DSN-MUI yang mengeluar-
kan fatwa di bidang ekonomi Syariah.30
Adapun dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah, pentingnya peran fatwa DSN-MUI termuat dalam pene-
28 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan …, h. 326.
29 Ibid., h. 327-336.
30 Ibid., h.. 359.
18
19
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
gasan UU itu yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan
kegiatan usaha perbankan Syariah, bank Syariah harus berpedoman
pada prinsip Syariah. Kemudian menurut Pasal 1 angka 12, yang
dimaksud prinsip Syariah itu ialah prinsip hukum Islam dalam ke-
giatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga
yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Sya-
riah. Lalu di tempat lain dijelaskan bahwa yang dimaksud lembaga
pemberi fatwa itu ialah Majlis Ulama Indonedia, yang sehari-hari
diperankan oleh DSN-MUI.31 KH Maruf Amin menyebut adopsi
fatwa-fatwa DSN-MUI ke dalam sejumlah peraturan perundangan
ini sebagai Taqnin atau kodifikasi.
Demikianlah fatwa DSN-MUI juga diserap kedalam dua UU
terkait ekonomi Syariah dan sejumlah peraturan-perundangan ten-
tang asuransi Syariah, pasar modal Syariah, dan pembiayaan Sya-
riah, selain perbankan Syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI juga bah-
kan diserap oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(Kemenkop dan UKM) terutama dalam mengawasi operasional
lembaga keuangan mikro di Indonesia, khususnya koperasi, baik
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) maupun Unit Jasa Keu-
angan Syariah (UJKS).32 Dalam semua proses dan lini penyusunan
peraturan perundangan di bidang ekonomi Syariah itu, KH Maruf
Amin sebagai seorang ahli fikih dan selaku Ketua Badan Pelaksana
Harian DSN-MUI, selalu hadir dan berperan penting memberikan
kontribusinya. Bahkan KH. Maruf Amin juga turut membela pera-
turan perundangan itu di depan pengadilan, ketika beliau menjadi
saksi ahli Syariah dalam sidang uji materi UU No. 19 Tahun 2008
Tentang SBSN sehingga ditetapkannya Putusan Mahkamah Konsti-
tusi yang mendukung Pemerintah atas UU SBSN itu.
31 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan …, h. 274.
32 KH Maruf Amin, Era Baru Ekonomi …, h. 184-214.
18
19
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
Ketua Senat Universitas, para guru besar anggota Senat Universi-
tas dan hadirin para undangan yang kami hormati.
Mata rantai ketiga dalam pengembangan ekonomi Syariah
ialah pengawasan kegiatan ekonomi Syariah. Di sinipun KH Maruf
Amin mempunyai peran yang amat besar dalam meyakinkan agar
kegiatan ekonomi Syariah sesuai dengan prinsip Syariah. Seperti
diketahui, Dewan Pengawas Syariah (DPS) melekat pada setiap
LKS dan oleh karena keberadaan LKS lebih dulu dari DSN-MUI,
maka sesungguhnya DPS pun keberadaannya lebih dulu dari DSN-
MUI. Setelah DSN-MUI berdiri, karena fatwanya dimaksudkan
menjadi rujukan secara nasional, maka DPS-DPS yang telah ada
itu selanjutnya mengacu kepada fatwa DSN-MUI. Dalam Kepu-
tusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksan-
aan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga
Keuangan Syariah disebutkan bahwa setiap LKS harus memiliki
sedikitnya tiga orang anggota DPS dan untuk penetapan anggota
DPS maka LKS harus mengajukan permohonan penempatan ang-
gota DPS kepada DSN. Permohonan itu dapat disertai dengan
nama calon anggota DPS yang diusulkan. Permohonan tersebut ke-
mudian dibahas dalam rapat BPH-DSN yang keputusannya diter-
uskan kepada pimpinan DSN untuk selanjutnya ditetapkan sebagai
anggota DPS. Tak perlu diuraikan bahwa KH Maruf Amin amat
berperan dalam mempertimbangkan setiap calon anggota DPS itu
dalam rapat BPH-DPS yang dipimpinnya, sehingga anggota DPS
benar-benar menjadi wakil DSN yang ditempatkan pada LKS. DSN
juga melakukan sertifikasi terhadap para calon anggota DPS untuk
menjaga standard minimal pengetahuan Syariah mereka. Selanjut-
nya peran KH Maruf Amin terjadi lagi ketika DSN meminta para
anggota DPS untuk menyampaikan laporan kepada DSN setiap se-
mester yang kemudian ditelaahnya. DSN juga menyelenggarakan
pertemuan tahunan dengan seluruh anggota DPS untuk melakukan
evaluasi dan sekaligus menginformasikan fatwa-fatwa baru DSN.
20
21
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
Dengan empat simpul pengawasan itu, seleksi calon anggota DPS,
sertifikasi calon anggota DPS, laporan berkala DPS, dan pertemuan
tahunan dengan seluruh DPS, KH Maruf Amin selaku ketua BPH-
DSN hendak meyakinkan bahwa DPS mengikuti fatwa-fatwa DSN-
MUI dan kegiatan usaha LKS sesuai dengan prinsip Syariah seba-
gaimana telah difatwakan oleh DSN-MUI.
Hasil dari sumbangan luar biasa KH Maruf Amin dalam tiga
mata rantai pengembangan ekonomi Syariah itu, penerbitan fatwa
DSN, pengadopsiannya ke dalam berbagai peraturan-perundangan,
dan pengawasannya agar selalu sesuai prinsip Syariah, telah mem-
buat jalan lebar bagi para pelaku ekonomi Syariah Indonesia untuk
mengembangkan usaha mereka berpartisipasi dalam peningkatan
kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat Indonesia, sambil
memberikan ketenangan batin karena rambu-rambu Syariah yang
telah dipasangnya dengan jelas. Seperti kita ketahui, rasio per-
kembangan ekonomi Syariah dari waktu ke waktu sangat tinggi dan
cepat, baik dari segi kelembagaan mupun assetnya. Di muka telah
diuraikan pertambahan pesat jumlah kelembagaan LKS dari tahun
ke tahun. Dari segi asset, Barlinti mencatat bahwa nilai asset Bank
Umum Syariah meningkat dari 7,44 triliun rupiah pada tahun 2003
menjadi 47,18 triliun rupiah pada tahun 2008. Nilai pembiayaan
juga meningkat dari 7,38 triliun rupiah pada tahun 2003 menjadi
38,53 triliun rupiah pada tahun 2008. Kepercayaan masyarakat juga
meningkat sebagaimana diperlihatkan oleh nilai dana pihak ketiga
yang berjumlah 5,96 triliun rupiah pada tahun 2003 menjadi 34,42
triliun rupiah pada tahun 2008.33 Di bidang asuransi jiwa Syariah
tercatat jumlah total polis individu 1.864.114 lembar pada tahun
2003 meningkat menjadi 2.792.913 lembar pada tahun 2008, den-
gan nilai premi 92,7 miliar rupiah pada tahun 2003 meningkat men-
jadi 1,1539 triliun rupiah pada tahun 2008, dan nilai asset sebesar
275,6 miliar rupiah pada tahun 2003 meningkat menjadi 1,1514 tri-
33 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan …, h. 120.
20
21
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
liun rupiah pada tahun 2008. Kemudian perkembangan terpenting
yang perlu dicatat di luar angka-angka statistik itu ialah tumbuhnya
kesadaran masyarakat bahwa ekonomi Syariah sekarang bukanlah
sesuatu yang mustahil, melainkan benar-benar merupakan suatu
sistem ekonomi alternative yang dapat diterapkan dan akan men-
gantarkan kita kepada kesejahteraan dan keadilan ekonomi masya-
rakat. Di sinilah kita tidak boleh melupakan bahwa di balik semua
kemajuan itu terdapat peran amat besar dari KH Maruf Amin, seo-
rang ulama fikih yang cemerlang dan sekaligus ketua Badan Pelak-
sana Harian DSN-MUI.
Ketua Senat Universitas, para guru besar anggota Senat Universi-
tas, dan para hadirin undangan yang terhormat.
Berdasarkan uraian diatas dan sesuai dengan Pasal 14 Keputu-
san Mentri Pendidikan Nasional No. 178/U/2001 tentang Gelar
dan Lulusan Perguruan Tinggi, bahwa Gelar Doktor Kehormatan
(Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang
telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebu-
dayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan, maka saya me-
nilai bahwa Bapak KH. Maruf Amin layak untuk diberikan Gelar
Doktor Kehormatan (Dr. HC) dalam Hukum Ekonomi Syariah
atau Fikih Muamalat oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.34 Semoga Allah SWT senantiasa memberikan
34 Kiranya perlu juga dicatat bahwa Rektor dan Dekan Fakultas Syarian UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta telah menerima sejumlah pernyataan dukungan atas usul pemberian
Gelar Doktor Kehormatan (Dr. HC) kepada KH. Maruf Amin dari sejumlah lembaga
dan perorangan gurubesar dari berbagai perguruan tinggi. Mereka itu ialah Dr. Subarjo
Joyosumarto, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Dr.
Muliaman D. Hadad, Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syarih, A.
Riawan Amin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Bank Syariah Indonesia,
Dr. Muhammad Syafii Antonio, M. Ec, Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam TAZKIA,
Dr. H. Noor Achmad, MA, Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang, Dra. Hj. Afidah
Wahyuni MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta,
Sigit Pramono, SE. Ak., MSAcc, Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI)
SEBI, Adiwarman A. Karim, Presiden Direktur KARIM Business Consulting, —
22
23
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
bimbingan dan petunjukNya kepada kita sekalian.
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala
kekurangan. Wallahu alam bi as-shawab.
Wassalamulaikum w.w.

Jakarta, 5 Mei 2012

Promotor I,
Prof. DR. H. M. Atho Mudzhar
Dahlan Siamat, Direktur Pembiayaan Syariah atas nama Direktur Jendral
Pengelolaan Utang, Kementrian Republik Indonesia, Mustafa Edwin Nasution, Ph.D,
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Prof. Dr. KH.
Umar Shihab, Prof. Dr. KH. Didin Hafiduddin, Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, Prof. Dr.
Amir Syarifuddin, Prof. Dr. Hasanuddin AF, Prof. Dr. Huzarmah Tahido Yanggo, Prof.
Dr. Masykuri Abdillah, Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, Prof. Dr. Ahmad Rofiq, Prof. Dr.
Abdul Jamil, Prof. Dr. Utang Ranuwijaya, Prof. Dr. Achmad Syatori Ismail, Prof. Dr.
Muardi Chotib, Prof. Dr. Jaih, Prof. Dr. Roem Rowi, Prof. Dr. Ahmad Zahro, Prof. Dr.
Halide, Prof. Dr. Zainuddin Ali, dan Prof. Drs. Atjep Djazuli.
22
23
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
24
25
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
KH. MARUF AMIN
Nama lengkap
:Maruf Amin
Tempat / Tgl. Lahir
:Tangerang, 11 Maret 1943
Istri

:Hj. Siti Hurriyah
Alamat

: Jl. Deli, Lorong 27 Koja Jakarta Utara

14220
Pendidikan:
1. Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun (1964-1967)
2. Belajar di beberapa pesantren daerah Banten (1961-1963)
3. Belajar di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur (1956-
1961)
4. Madrasah Ibtidaiyah di Tangerang (selesai 1955)
5. Sekolah Rakyat di Tangerang (selesai 1955)
Jabatan Sekarang:
1. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan
Antar Agama (2010- sekarang)
2. Koordinator Harian Ketua Majelis Ulama (MUI) Pusat (2005
sekarang)
3. Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2010-sekarang)
4. Ketua Tim Penanggulangan Terorisme (2006 sekarang)
5. Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional
(DSN-MUI) (1999 sekarang)
6. Wakil Ketua Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank
Indonesia (1999 sekarang)
7. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Mega In-
donesia (2004-sekarang)
8. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Danareksa Invest-
ment (1999 sekarang)
9. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank BNI Syariah
24
25
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
(1999 sekarang)
10. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat
(2001-sekarang)
11. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Asuransi Bringin Life
(2002 sekarang)
12. Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Asuransi Jasindo Taka-
ful (2003 sekarang)
13. Anggota Badan Pertimbangan Kesehatan dan Syara, Departe-
men Kesehatan (2003-sekarang)
14. Pengasuh Pesantren An Nawawi, Tanara- Banten (1990-seka-
rang)
15. Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani (1987-seka-
rang)
16. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Shalahuddin Al-
Ayyubi Jakarta (1985-sekarang)
17. Direktur Lembaga Pendidikan dan Ketua Yayasan Al-Jihad Pa-
panggo, Warakas, Jakarta Utara (1976-sekarang)
Pengalaman Kerja/Jabatan:
1. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan
Beragama (2007-2009)
2. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (1995 2010)
3. Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (2000 2006)
4. Mustasyar DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, 2000-2004)
5. Ketua Komisi VI DPR RI (1999 2001)
6. Ketua Dewan Syuro DPP PKB (1998-2000)
7. Mustasyar PB Nahdlatul Ulama (1998-2000)
8. Anggota MPR RI (1997 -1999)
9. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1996-2000)
10. Rais Syuriah PBNU (1994-1998)
11. Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994)
12. Pengurus Lembaga Dawah PBNU Jakarta (1977-1989)
13. Pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta (1977 1982)
26
27
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
14. Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta (1973-1977)
15. Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta (1971
1973)
16. Anggota BAZIS DKI Jakarta (1971 1977)
17. Anggota Koordinator Dawah (KODI) DKI Jakarta (1970
1972)
18. Wakil Ketua NU Wilayah DKI Jakarta (1968-1976)
19. Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta
Utara (1968-1971)
20. Ketua NU Cabang Tanjung Priok (1966-1970)
21. Ketua Front Pemuda (1964-1967)
22. Ketua Cabang ANSHOR Tanjung Priok (1964-1966)
Penghargaan:
1. Penghargaan MES Award 2010 sebagai Tokoh Ulama yang ber-
jasa dalam pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.
2. Penghargaan Best Syariah 2009 dari Majalah Investor sebagai
Tokoh Ekonomi Syariah dari unsur Ulama.
3. Penghargaan Best Syariah 2008 dari Majalah Investor sebagai
Tokoh Ekonomi Syariah dari unsur Ulama.
4. Penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI ta-
hun 2008 atas jasanya dalam penyusunan Peraturan Bersama
(PBM) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 tahun
2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tu-
gas Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Keruku-
nan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
Karya Tulis:
Buku
:
1. Harmoni dalam Keberagamaan : Dinamika Relasi Agama Nega-
ra (Jakarta, Dewan Pertimbangan Presiden, 2011)
2. Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam,. (Jakarta: eLSAS, 2008)
26
27
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
3. Melawan Terorisme dengan Iman, (Jakarta: Tim Penanggulan
gan Terorisme, 2007)
4. Prospek Cerah Perbankan Syariah, (Jakarta: Majelis Ulama In
donesia Pusat, 2004)
5. Meluruskan makna jihad, mencegah terorisme (Jakarta: Tim
Penanggulangan Terorisme, tahun 2006)
Makalah (tidak semua):
1. Etika Perbedaan Pendapat dalam Mengokohkan Ukhu
wah, makalah disampaikan dalam acara Halaqah Ulama dan
Tokoh Masyarakat
, diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indo
nesia DKI Jakarta, pada 28 Desember 2011, di Jakarta.
2. Empat Pilar Kebangsaan dalam Perspektif Islam, maka
lah disampaikan dalam acara: Pelatihan untuk Pelatih (TOT)
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan
, diselenggarakan kerjasa
ma antara MUI dan MPR RI, di Bandung, pada 14 Oktober
2011.
3. Bingkai Kedamaian dalam Perspektif Yuridis, makalah
disampaikan dalam Seminar tentang Kerukunan Antar Umat
Beragama
, diselenggarakan oleh MUI Provinsi Sumatera Se
latan, di Palembang, pada 26 Juli 2011.
4. Penyelesaian sengketa Transaksi Ekonomi Syariah, Key
note Peech pada Seminar Nasional Peradilan Agama dan Ke-
wenangan Sengketa Ekonomi Syariah
, diselenggarakan oleh
Himpunan Ilmuwan dan sarjana Syariah Indonesia (HISSI),
pada 18 Juni 2011, di Jakarta.
5. Peran Dawah dalam Memperteguh Integrasi Umat, dis
ampaikan dalam Forum Daurah Dawah Nasional, yang dis
elenggarakan oleh MUI Pusat, di Jakarta, pada 12 Juni 2011.
6. Fatwa DSNMUI dan Implementasinya pada Lembaga
Keuangan Syariah, disampaikan dalam Dialog dengan Prak-
tisi Lembaga Keuangan Syariah
, yang diselenggarakan oleh
MUI Metro Lampung Tengah, di Kota Metro Lampung Ten
28
29
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
gah, pada 11 Juni 2011.
7. Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Beragama
disampaikan dalam acara diskusi tentang Reaktualisasi Pan-
casila dalam Kehidupan Beragama
yang diselenggarakan oleh
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
(DPP PPP), di Jakarta, pada 10 Juni 2011.
8. Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga dan Pengaruhnya
Bagi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS),
makalah sebagai narasumber dalam Lokakarya Sikap Ormas-
Ormas Islam Terhadap Fatwa MUI Yang Menetapkan Bunga Bank
Haram: Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi
Umat
, diselenggarakan oleh Puslitbang Kementerian Agama
RI, pada 7 Juni 2011, di Jakarta.
9. Peran Ulama dalam Mewujudkan Ajaran Keagamaan Yang
Benar Sebagai Upaya Menangkal Akar Terorisme di Indone
sia, disampaikan dalam Halaqah Penanggulangan Terorisme,
diselenggarakan oleh MUI Jawa Barat di Bandung, pada 20
November 2010.
10. Meluruskan Makna Jihad Menurut Islam, disampaikan
dalam Lokakarya Nasional Peningkatan Peran Pondok Pesant-
ren Dalam Membangun Budaya Damai
, oleh Balitbang Kemen
terian Agama, pada 1517 Juni 2010.
11. Fahaman Menyimpang di Indonesia Serta Kaitannya deng
an Masalah Pendekatan dan Pemikiran Umat di Rantau Ini,
disampaikan dalam Konvensyen Pengukuhan Aliran Ahli Sun-
nah Wal Jamaah (Aswj) Sebagai Arus Perdana di Negeri Selangor
,
dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor Malaysia,
di Selangor Malaysia, pada 20 Maret 2010.
12. PrinsipPrinsip Islam Tentang Hubungan Antar Umat
Beragama di Indonesia, makalah disampaikan dalam Ijtima
Ulama se Indonesia
, oleh MUI Pusat di Padang Panjang, pada
24 Januari 2009.
13. Membingkai Ukhuwwah dan Menyatukan Langkah (Ref
28
29
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
leksi Konsep Taswiyah AlManhaj dan Tansiq AlHara
kah), disampaikan dalam acara Silaturrahim dan Sosialisasi
Pengembangan Ukhuwah Islamiyah Terhadap Ormas Islam
, di
Kabupaten Lampung Utara, pada 17 November 2008.
14. Aktualisasi Konsep Taswiyah AlManhaj dan Tansiq Al
Harakah, disampaikan dalam acara Pesantren Kilat MUI
Bagi Para Guru Agama Islam di SMP/SMU/SMK di Jabodetabek
,
di Cipanas, pada 13 September 2008.
15. Improving Economic Prosperity of Ummah For Peace and
Humanity, makalah disampaikan dalam The Third Inter-
national Conference of Islamic Scholars
, diselenggarakan oleh
ICIS PBNU di Jakarta, pada 1 Agustus 2008.
16. Berkejujuran, Realita Kedaulatan dan Menyusun Agenda
Bersama Umat Beragama Indonesia Mengawal NKRI,
makalah dalam Pertemuan Besar Umat Beragama Indonesia
dalam Mengawal NKRI
, diselenggarakan oleh majelismajelis
agama di Jakarta, pada 21 Mei 2008.
17. Peran Agama Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernega
ra, makalah dalam Seminar tentang Peran Agama dalam Ke-
hidupan Berbangsa dan Bernegara
, yang selenggarakan Anggo
ta Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) Bidang Kehidupan
Beragama, di Jakarta, pada 15 Mei 2008.
18. Ukhuwah Islamiyah, Antara Cita Dan Fakta, makalah
disampaikan dalam Rakerda MUI provinsi DKI Jakarta, dilaks
anakan oleh MUI DKI Jakarta, di Jakarta, pada 29 April
2008.
19. Prospek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, maka
lah dalam acara Sosialisasi Ekonomi Syariah, diselenggarakan
oleh pusat komunikasi ekonomi syariah (PKES) dan Masya
rakat Ekonomi Syariah (MES) di Palembang, pada 26 April
2008.
20. Implementasi Ekonomi Syariah Untuk Membangun Kese
jahteraan Warga Nahdliyyin, makalah dalam Halaqoh Syah-
30
31
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
riyyah Lembaga Bahtsul Masail (LBM PBNU), diselenggarakan
oleh LBM PBNU di Jakarta pada 24 April 2008.
21. Agama dan Integrasi Nasional, keynote speach dalam Se
minar terbatas tentang Penanganan Kelompok-kelompok Politik
yang Mengancam Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indone-
sia
, diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden, di
Jakarta, pada 3 April 2008.
22. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di In
donesia dalam Perspektif Syariah, makalah dalam seminar
Islamic Financial Engineering In Sharia and Busines Perspective,
diselenggarakan diselenggarakan oleh Universitas Parama
dina, di Jakarta, pada 2 April 2008.
23. Kronologis Ghazwul Fikri di Indonesia, disampaikan
dalam Seminar dan Lokakarya tentang Tauhid Al-Fikri Se
Provinsi Riau
, yang diselenggarakan oleh MUI provinsi Riau
di Pekanbaru, pada 2627 Maret 2008.
24. Posisi Agama di Negara Indonesia dan Jaminan Hak Kebe
basan Beragama, keynote speach dalam Seminar tentang
Jaminan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
Kebebasan Beragama dan Beribadat Menurut Agama dan Keper-
cayaannya
, diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Pre
siden Bidang Hukum di Jakarta, pada 1315 Februari 2008.
25. Ahlussunnah Wal Jamaah Sebagai Manhaj AlFikri Di
Lingkungan NU, makalah dalam acara Halaqah Aswaja
tentang Pesantren Membincang Multi-Tafsir Ahlussunnah Wal
Jamaah NU
, diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Rabithah
Maahid Islamiyah (RMI PBNU) dalam rangka peringatan
Harlah NU ke82, di Jakarta, pada 1 Februari 2008.
26. Strategi Penyelarasan Manhaj alFikr dan Koordinasi Per
gerakan, makalah Ijtima Ulama I se-Kabupaten Kampar, di
selenggarakan oleh MUI Kabupaten Kampar Provinsi Riau,
pada 13 Januari 2008.
27. Kepatuhan Prinsip Syariah Vs Pemenuhan Kebutuhan Nasa-
30
31
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
bah, makalah disampaikan dalam seminar tentang Prinsip-prinsip
Ekonomi Syariah, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di
Jakarta, pada tahun 2008.
28. Fenomena Aliran Sesat, Sebuah Ancaman, disampaikan dalam
Seminar Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), diseleng-
garakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Sekretariat DMDI di
Pekanbaru Riau, pada 10 Desember 2007.
29. Politik Hukum Ekonomi Syariah (Refleksi Kebijakan MUI da–
lam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia), disampaikan
sebagai Keynote Speaker pada Seminar tentang Praktik Ekono-
mi Syariah dan Penyelesaian Sengketanya
, diselenggarakan oleh
MUI Pusat bekerjasama dengan Bank Muamalat dan Bank Syariah
Mandiri, di Jakarta, pada 5 Juli 2007.
30. Radikalisme dan Liberalisme Pemahaman Keagamaan di Indo-
nesia, makalah disampaikan dalam Rakernas MUI, dilaksanakan
oleh MUI Pusat, di Jakarta, pada 4-6 November 2007.
31. Fikrah Nahdhiyyah, Disampaikan dalam Halaqoh Pra Munas
dan Kombes NU, diselenggarakan oleh PBNU di Jakarta, pada 8-9
Juli 2006.
32. Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, disampaikan
dalam Kursus Singkat Manajemen untuk Eksekutif, dilaksnakan
oleh Badiklat Dephan, di Jakarta, pada 5 Juli 2006.
33. Ekspektasi Pengembangan Industri Perbankan Syariah Yang Le-
bih Terarah, Disampaikan dalam Seminar Akhir Tahun Bank Indo-
nesia
, di Jakarta, pada 26 Desember 2005.
34. Perkembangan, Kebijakan dan Tantangan Industri Keuangan
Syariah di Indonesia, makalah disampaikan dalam acara Inovasi
Produk Keuangan Syariah
yang diselenggarakan oleh Masyarakat
Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta, pada Agustus 2005.
35. Sistem dan Prosedur Fatwa Produk Halal, disampaikan dalam
acara Pertemuan ASEAN Tentang Penyelarasan Sistem dan Prose-
dur Fatwa Produk Halal
, diselenggarakan oleh Ulama Negara-
negara ASEAN, di Surabaya, pada 13-15 Oktober 2003.
32
33
Pidato Promotor I
Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Maruf Amin
36. Penjabaran Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Dalam
Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdhatul Ulama: Sebagai Hasil
Keputusan Munas Alim Ulama di Lampung, disampaikan dalam
Halaqoh Harlah NU ke-80 di Pesantren Tebuireng, Jatim, dise-
lenggarakan oleh PBNU, pada 13 September 2003.
37. Memupuk Pemahaman dan Meredam Perbedaan Tentang Hasil
Hisab dan Rukyat di Kalangan Masyarakat Bawah, disampaikan
dalam Seminar tentang Hisab dan Rukyat, diselenggarakan oleh
Departemen Agama RI, di Gedung Dep. Agama-Jakarta, pada 21
Mei 2003.
32
33
Auditorium Prof. Dr. Harun Nasution
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
5 Mei 2012 M/13 Jumadil Akhir 1433 H

Incoming search terms:

  • gelar prof atho mudzhar
  • pandangan atho muzhar tentang murabahah
  • prinsip-prinsip syariah menurut K H maruf amin
loading...

Leave a Reply