Pidato Pembukaan MS I 16 Agt 2011




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


SKENARIO DAN PIDATO KETUA DPR-RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2011-2012
Selasa, 16 Agustus 2011
PUKUL 14.30 WIB
Acara
: 1. Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa

Persidangan Sidang I tahun Sidang 2011-2012.
2. Pidato Presiden RI dalam rangka

Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU
tentang APBN Tahun Anggaran 2012 dan Nota

Keuangannya beserta Dokumen Pendukung
KEDATANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN-RI DIDAMPINGI OLEH
PIMPINAN DPR.

PEMBAWA ACARA:

1. Presiden dan Wakil Presiden dengan didampingi Pimpinan
DPR dan Pimpinan DPD memasuki gedung Paripurna

Nusantara.
2. Hadirin dipersilahkan berdiri.

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA
PEMBAWA ACARA:
Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
PEMBAWA ACARA:
Hadirin dipersilahkan duduk kembali
PIDATO KETUA DPR-RI
Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Yang kami hormati,
Saudara Presiden Republik Indonesia,
Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,
Saudara Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPR-RI,
Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPD-RI,
1

Saudara Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-lembaga Negara,
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,
Para Undangan dan hadirin yang kami muliakan,

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua
untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat
Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 dalam keadaan sehat.
Agenda Rapat Paripurna DPR-RI siang hari ini, yang juga dihadiri oleh seluruh
Anggota DPD-RI, adalah [1] Pidato Ketua DPR-RI dalam rangka Pembukaan Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012, dan [2] Pidato Presiden Republik
Indonesia dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang
APBN 2012 dan Nota Keuangan serta Dokumen Pendukung.
Kehadiran DPD dalam agenda Sidang Paripurna siang hari ini mencerminkan spirit
politik kenegaraan di dalam rangkaian kegiatan sidang bersama, yang telah dilaksanakan
mulai tahun lalu, dan dalam rangka fungsi DPD-RI untuk memberikan pertimbangan
pembahasan RAPBN sesuai UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
Pasal 154.
Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal, telah hadir dan menandatangani
daftar hadir sebanyak …. Anggota Dewan terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR-RI. Oleh
karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata
Tertib, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkan kami membuka Rapat
Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2011-2012.
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (1)
Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan dibuka dan
terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.

2

Pada Sidang Paripurna pagi tadi, Presiden RI telah menyampaikan Pidato
Kenegaraan dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI. Kita semua, segenap bangsa
Indonesia berkewajiban untuk memaknai arti kemerdekaan Republik Indonesia yang kini
telah menginjak usia ke-66 sebagaikelahiran kembali sebuah bangsa.
Proklamator Kemerdekaan RI Ir. Soekarno pernah mengatakan, bahwa
kemerdekaan adalah jembatan emas bagi keberlangsungan suatu bangsa. Proklamasi
kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah titik kulminasi dari suatu perjuangan panjang
selama 3,5 abad yang berhasil kita rebut dan kita raih dengan darah, keringat dan air
mata. Untuk itu, kemerdekaan ini harus terus kita pertahankan.
Para pendiri bangsa bertekad untuk mendirikan suatu negara yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan
cita-cita kemerdekaan ini, segenap bangsa Indonesia memiliki komitmen dan tanggung
jawab bersama, tidak hanya menata dan membangun demokrasi, tetapi harus tetap
berusaha, mewujudkan stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi yang mampu
memperkuat pondasi perekonomian nasional. Perekonomian yang tumbuh, diyakini akan
mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kita juga harus terus menjaga aset terpenting dari kemerdekaan yang telah kita
peroleh: persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi kita, persatuan adalah kekuatan yang
merupakan awal dari kebangkitan. Sejarah bangsa kita telah membuktikan, betapapun
beratnya tantangan yang dihadapi, kita selalu berhasil mengatasinya dengan tetap
menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam konteks menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan itulah, maka upaya-
upaya yang mengarah pada tindakan radikalisme, terorisme dan separatisme, merupakan
bentuk pengingkaran pada cita-cita luhur bangsa kita.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.

3

Sebelum kami menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Sidang I, sesuai dengan Tata
Tertib DPR, ijinkanlah kami menyampaikan kepada Sidang Dewan yang terhormat 5 (lima)
surat masuk yang diterima Pimpinan DPR. Tiga surat dari Presidan yaitu, surat tertanggal
25 dan 28 Juli 2011 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Indonesia, tertanggal 26 Juli 2011 perihal
penyampaian RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah. Satu surat
dari Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, tertanggal 1 Agustus 2011 perihal
Pengajuan Nama Calon Hakim Agung. Satu surat dari DPD-RI tertanggal 25 Juli 2011,
perihal penyampaian 5 (lima) Keputusan DPD-RI.
Surat-surat ini akan diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Masa Persidangan I dibuka pada hari ini, 16 Agustus 2011 dan akan berlangsung
sampai dengan 28 Oktober 2011. Pada Masa Sidang ini, Dewan akan melaksanakan 3
(tiga) fungsi utama Dewan, yaitu Fungsi Anggaran, Fungsi Legislasi dan Fungsi
Pengawasan.
Dalam fungsi anggaran, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, diatur bahwa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum UU
APBN dilaksanakan, RUU APBN sudah harus disetujui menjadi UU. Dengan demikian,
sebelum Penutupan Masa Sidang I pada bulan Oktober, RUU ini sudah harus disahkan
menjadi UU.
RAPBN setiap tahun, disusun atas dasar asumsi makro ekonomi, didasarkan pada
kondisi dan permasalahan nasional dan daerah dengan mempertimbangan kondisi
perekonomian dunia. APBN merupakan tanggapan Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk
menjawab tantangan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Secara konstitusional,
fungsi anggaran adalah sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional Indonesia
sebagai bangsa yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mencapai tujuan
nasional sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.
Amanat konstitusi juga menegaskan perlunya percepatan pembangunan di daerah,
untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata melalui kebijakan
desentralisasi, dengan prinsip rekognisi atas ciri dan keragaman daerah.
APBN juga ditujukan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar rakyat yang
tersebar di seluruh daerah. Dengan demikian, maka politik anggaran menuntut rumusan
4

konseptual pengelolaan anggaran yang jelas dan terukur, serta dapat memberikan
kepastian bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Proses penyusunan RAPBN Tahun 2012 telah didahului melalui mekanisme
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2012, yang telah dibahas oleh DPR dan
Pemerintah pada Masa Persidangan IV yang lalu, sesuai mekanisme dan prosedur yang
diatur oleh peraturan perundangan dan Tata Tertib DPR. Dalam Pembicaraan Pendahuluan
tersebut, Dewan telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan
Fiskal Tahun 2012 sebagai pedoman dalam penyusunan APBN tahun 2012, antara lain:
Pertumbuhan ekonomi 6,6 – 7 persen;
Inflasi disepakati 4 5,3 persen;
Nilai tukar Rupiah 8.600,00 – 9.100,00 per dolar Amerika Serikat;
Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan 5,5 – 6,75 persen;
Produksi minyak bumi (lifting) sebesar 950.000 – 970.000 barel per hari; dan
Harga patokan minyak bumi Indonesia 75,0 – 95,0 dolar Amerika Serikat per barel.
Dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
RAPBN 2012 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, Dewan dan Pemerintah
telah sepakat mengambil tema pokok: Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkualitas Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat. Dewan menekankan kepada Pemerintah agar memperluas
partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk melibatkan unsur swasta dan BUMN,
bersama Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pencapaian sasaran pembangunan,
sepanjang tahun 2012 hendaknya difokuskan melalui strategi empat jalur, yaitu
mendorong pertumbuhan (pro growth), memperluas kesempatan kerja (pro job),
menanggulangi kemiskinan (pro poor), serta merespon dan memitigasi perubahan iklim
(pro environment).
Dari hasil pembahasan, telah disepakati 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga)
prioritas lainnya yaitu: [1] Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, [2] Pendidikan, [3]
Kesehatan, [4] Penanggulangan Kemiskinan, [5] Ketahanan Pangan, [6] Infrastruktur, [7]
Iklim Investasi dan Iklim Usaha, [8] Energi, [9] Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana, [10] Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik dan [11]
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Sedangkan 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu;
[1] Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, [2] Bidang Perekonomian dan [3] Bidang
Kesejahteraan Rakyat.
5

Dari prioritas tersebut, ada beberapa prioritas penting yang menjadi perhatian serius
Dewan, antara lain:
Reformasi birokrasi:
Prioritas ini diarahkan untuk memantapkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik,
melalui terobosan kinerja terpadu, akuntabel, taat kepada hukum, transparan serta
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pusat dan Daerah.
Pendidikan:
Prioritas pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan
yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien, kemandirian, keluhuran budi pekerti,
karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan.
Kesehatan:
Diberikan catatan bagi arah kebijakan yang perlu diambil yaitu peningkatan akses
penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dan fasilitas
kesehatan lainnya. Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan, dokter, bidan dan
perawat di puskesmas dan rumah sakit kabupaten/kota. Mengupayakan penambahan
kegiatan prioritas nasional sehingga mencakup kegiatan pelayanan kesehatan jiwa di
daerah/kawasan pasca bencana dan konflik. Meningkatkan harapan hidup dan
pencapaian keseluruhan sasaran MDGs tahun 2015.
Penanggulangan Kemiskinan:
Diantaranya adalah penanganan pelayanan masyarakat miskin di daerah pesisir, pulau-
pulau terpencil, daerah tertinggal, daerah terdepan, daerah perbatasan, daerah terluar
dan daerah pasca bencana dan daerah pasca konflik yang akan dituangkan dalam
sasaran dan indikator kegiatan prioritas. Perlu kebijakan yang progresif yang diarahkan
bagi penyelesaian masalah pada sisi hulu kemiskinan. Perlu dipahami bahwa
kemiskinan berakar dari kemiskinan perdesaan dan pertanian. Untuk itu, perlu
kebijakan berkelanjutan dalam pembangunan pedesaan dan sektor pertanian
khususnya.
Ketahanan Pangan:
Meningkatkan ketersediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri
dan pengendalian impor bahan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi pangan
masyarakat. Yang lebih penting bahwa, dari program ini adalah adanya akses rakyat
miskin terhadap pangan tersebut dengan harga yang terjangkau.
6

Kebijakan Umum Fiskal tahun 2012 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran
pembangunan 2012, yakni dalam bentuk: peningkatan pertumbuhan ekonomi;
pengurangan tingkat pengangguran menjadi 6,4 – 6,6 persen dan tingkat kemiskinan
menjadi 10,5 -11,5 persen; dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran percepatan dan perluasan
pertumbuhan ekonomi, upaya yang dilakukan antara lain: (1) mendorong terwujudnya
pertumbuhan ekonomi di daerah melalui pengembangan koridor ekonomi; (2)
membangun infrastruktur yang mendukung terwujudnya keterhubungan antar wilayah;
dan (3) mendorong percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
Arah kebijakan fiskal tahun 2012 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun 2012,
antara lain (1) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal
antara pusat dan daerah dan antar daerah; (2) Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di
daerah sesuai dengan pembagian urusan Pemerintah; (3) Meningkatkan kemampuan
daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (4) Meningkatkan sinkronisasi antara
rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; dan (5)
Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terdepan
dan pasca konflik.
Dalam rangka pembiayaan, Dewan mengharapkan agar Pemerintah bekerja lebih
keras, dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor kebijakan di bidang
perpajakan, kepabeanan, dan cukai dalam tahun 2012 dengan meningkatkan pokok-pokok
kebijakan perpajakan yang telah ada, mendukung optimalisasi pendapatan negara dan
mendukung kegiatan ekonomi termasuk dalam pemberian insentif fiskal. Pemerintah perlu
memberi perhatian serius terhadap elastisitas pajak yang dipandang masih relatif rendah,
dengan menerapkan kebijakan pembatasan transaksi secara tunai (cash). Dalam rangka
optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah diminta bertindak tegas untuk mengatasi
penanganan piutang pajak yang semakin besar.
Selain itu dari sisi penerimaan SDA Migas, Dewan mendukung Pemerintah agar
dapat mengatasi tantangan dalam meningkatkan lifting minyak mentah yang disebabkan
produksi alamiah, fasilitas produksi yang kurang mendukung serta kendala pemberian izin
lokasi dan pembebasan lahan. Optimalisasi penerimaan minyak dan gas bumi tahun 2012
akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kesinambungan produksi dan kelestarian
lingkungan hidup.
7

Dari sisi belanja negara, Dewan memberikan dukungan penuh bagi peningkatan
kesejahteraan para abdi negara, dimana dalam tahun 2012, kebijakan Belanja Pegawai
antara lain terdapat kenaikkan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 10 persen,
pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, serta menampung kebutuhan anggaran
remunerasi Kementerian/Lembaga terkait reformasi birokrasi. Kebijakan remunerasi hanya
merupakan bagian kecil dalam tahapan reformasi birokrasi, yang diinginkan masyarakat
tentunya perubahan lebih besar, mendasar dan menyeluruh terhadap perilaku abdi negara
di seluruh tingkatan.
Permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan subsidi BBM dan LPG Bersubsidi
dalam tahun 2012, Pemerintah diharapkan konsisten melakukan pengendalian konsumsi
BBM bersubsidi. Pengendalian ini dilakukan melalui penyaluran secara tertutup dan
bertahap sesuai target sasaran serta penyempurnaan regulasi; melanjutkan program
konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg; meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan
energi terbarukan; meningkatan pengawasan lebih ketat terhadap volume BBM bersubsidi
yang didistribusikan kepada masyarakat dan pengaturan tata niaga BBM; serta penindakan
dan pencegahan terhadap penyalagunaan BBM bersubsidi. Dewan mengingatkan, agar
Pemerintah tegas menangani BBM bersubsidi, karena hingga kini belum ada langkah
konkret yang dilakukan.
Kebijakan subsidi listrik tahun 2012, ada kesepakatan antara lain: agar penyediaan
tenaga listrik dilakukan secara efisien dan berkesinambungan antara kepentingan penyedia
listrik (PLN) dan konsumen; pemberian subsidi listrik kepada golongan pelanggan yang
lebih tepat sasaran dengan didukung kebijakan tarif; optimalisasi bauran energi (energy
mix) untuk bahan bakar terutama dengan cara menurunkan penggunaan BBM, serta
menjamin dan menjaga ketersediaan pasokan gas bumi, batu bara, dan jenis energi
lainnya.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui kebijakan desentralisasi sebagai
konsensus politik nasional cukup banyak kemajuan, namun masih banyak juga persoalan
yang kita temukan. Persoalan yang muncul, utamanya berkaitan dengan masalah
8

hubungan Pusat dan Daerah, terkait dalam hal fiskal dan anggaran. Selain itu,
pelaksanaan Otonomi Daerah juga masih terkendala pada penataan daerah atau penataan
manajemen unit Pemerintahan Daerah. Misalnya, pemekaran daerah, wilayah perbatasan,
penataan ruang wilayah, serta dalam hal tata kehidupan masyarakat.
Keberhasilan Otonomi Daerah sangat tergantung kepada kepemimpinan di daerah.
Di samping koherensi politik, faktor kualitas kepemimpinan eksekutif daerah menjadi
faktor yang penting. Dalam kaitan ini, kita berpendapat bahwa sudah waktunya Dewan
dan Pemerintah membahas RUU Pemilukada, agar proses demokrasi di daerah dapat
berjalan baik dan menghasilkan kepala daerah yang kompeten.
Aspek lain yang juga sangat penting adalah menyangkut infrastruktur. Pada akhir
Mei 2011 yang lalu, Presiden melakukan launching Master Plan Percepatan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan 6 (enam) koridor percepatan pembangunan nasional.
Faktor kunci keberhasilan MP3EI, utamanya terletak pada infrastruktur dan aparatur yang
memiliki integritas dan kompetensi. Infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat vital,
sebagai pendukung utama pembangunan daerah, dan untuk dinamika aktifitas ekonomi di
Pusat dan di Daerah.
Kelemahan dukungan infrastruktur juga dapat mengakibatkan masyarakat Indonesia
di wilayah perbatasan mengalami kelangkaan fasilitas, terutama bila dibandingkan negara
tetangga. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan lebih intens meningkatkan agenda kerja
Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam menggiatkan pembangunan di
wilayah perbatasan.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,

Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.

Telah kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi,
termasuk pembangunan daerah dengan berbagai permasalahan dan solusinya. Kita
meminta perhatian tentang masalah jaminan sosial bagi rakyat Indonesia, utamanya pada
saat Dewan sedang melakukan pembahasan mengenai RUU tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (RUU BPJS).
Peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan
publik di bidang kesejahteraan, merupakan tuntutan negara kesejahteraan dalam
9

memberikan perlindungan kepada segenap bangsanya. Dasar Negara Pancasila, telah
mengamanatkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hampir setengah
jumlah penduduk Indonesia masih terhimpit kemiskinan. Keterlibatan negara dalam
memajukan kesejahteraan rakyatnya, menjadi mutlak dilakukan.
Memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia, sebenarnya menjadi
kewajiban setiap negara. Dalam UUD 1945 Pasal 28 H (amandemen kedua) dinyatakan
bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri
secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat. Sementara pada Pasal 34 ayat (2)
(amandemen keempat) dinyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat, dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu,
sesuai dengan martabat kemanusiaan.
DPR memiliki tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam
mendorong lahirnya kebijakan yang menyangkut pemberian jaminan sosial bagi seluruh
penduduk Indonesia. Pembahasan RUU BPJS merupakan keinginan dan keseriusan DPR
dengan seluruh fraksi, untuk memberikan jaminan sosial, dalam bentuk jaminan
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, jaminan hari tua dan pensiun didalam
UU yang akan segera diselesaikan.
Kita semua menyadari, masih banyak yang harus diperjuangkan untuk mencapai
cita-cita Proklamasi setelah 66 (enampuluh enam) tahun kemerdekaan. Untuk alasan
itulah, DPR menyampaikan tekad mendukung penyelesaian secepatnya RUU BPJS,
mengingat dampaknya yang besar dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan
bagi rakyat yang hidup jauh dari sejahtera dan rawan dari ancaman penyakit.
Dewan segera menuntaskan beberapa RUU yang sangat penting untuk diselesaikan,
antara lain RUU tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), RUU tentang Perubahan Atas UU tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Rumah
Susun, RUU tentang Bantuan Hukum dan beberapa RUU lain yang siap memasuki
pembicaraan tingkat II. Beberapa RUU yang lain, seperti RUU tentang Keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Paket RUU Bidang Politik akan diselesaikan sesuai
prioritas.
Agenda tahun sidang ini pun DPR sedang membahas RUU Intelijen dan akan
membahas RUU Keamanan Nasional. Dua subjek RUU ini subtansinya akan merangkum
pada satu tujuan, yaitu sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi segenap
bangsa dan tumpah darah Indonesia. UU ini hadir untuk mengatur tata kehidupan
10

masyarakat dengan banyaknya persoalan yang dihadapi bangsa, seperti terorisme, konflik
horizontal, dan gejala adanya konflik vertikal, yang membutuhkan langkah-langkah
strategis melalui payung hukum.
Dalam satu Tahun Sidang DPR 2010-2011, telah diselesaikan 17 (tujuh belas) RUU
dan 3 (tiga) RUU Kumulatif Terbuka. DPR juga telah menyetujui RUU tentang Penanganan
Fakir Miskin menjadi Undang undang. Diselesaikannya RUU tentang Fakir Miskin yang
merupakan RUU inisiatif DPR, menunjukkan perhatian Dewan yang sangat besar terhadap
nasib fakir miskin. Dengan UU ini diharapkan, Pemerintah dan pihak pihak terkait dapat
menangani masalah fakir miskin dengan sebaik-baiknya.
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) telah menetapkan berbagai prioritas RUU
untuk diselesaikan Dewan dan Pemerintah. Ada banyak hal yang menjadi kendala dalam
pembahasan RUU, utamanya penyamaan pendapat antara DPR dan pemerintah dalam hal
substansi yang krusial. Untuk itulah, Pimpinan Dewan melakukan serangkaian langkah
untuk mengoptimalkan fungsi perundang-undangan. Keterlibatan Pimpinan Dewan dalam
ikut menangani langsung beberapa RUU, konsultasi yang dilakukan secara intensif dengan
fraksi-fraksi dan alat kelengkapan Dewan yang menangani RUU, dan bahkan konsultasi
dengan Presiden, telah dilakukan. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk mencari titik
temu terhadap substansi yang krusial. Kedepan, diharapkan pelaksanaan fungsi ini benar-
benar lebih intensif dilakukan, mengingat baik lembaga DPR maupun Pemerintah telah
sepakat membentuk wakil yang akan menjadi focal point di masing-masing lembaga bagi
pelaksanaan fungsi perundang-undangan.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.

Pada masa sidang yang lalu banyak permasalahan yang menjadi perhatian Dewan,
seperti masalah penegakan hukum. Dewan prihatin atas masih maraknya tindak pidana
korupsi yang belum berhasil ditangani secara tuntas. Korupsi telah merugikan keuangan
negara dan menjadi hambatan bagi upaya bersama untuk meningkatkan kesejateraan
rakyat. Dewan senantiasa berharap agar lembaga penegak hukum dapat melakukan
tugasnya dengan sebaik-baiknya.
11

Dalam kaitan ini, Dewan sedang menunggu usulan dari Presiden untuk
menyampaikan nama-nama calon Pimpinan KPK, yang selanjutnya akan dilakukan uji
kelayakan dan kepatutan sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Hasil dari uji kelayakan
dan kepatutan ini, diharapkan menghasilkan Pimpinan KPK yang kredibel, kapabel, jujur,
berani, memiliki komitmen moral dan integritas yang tinggi, dan ikhlas bekerja untuk
bangsa dan negara.
Dewan juga berharap, pemberantasan korupsi tidak hanya terfokus pada peran
Lembaga Penegak Hukum, tetapi juga dicari solusi yang lebih cerdas yang dapat
mengurangi ruang bagi Penyelenggara Negara untuk melakukan korupsi.
Masalah mafia Pemilu juga menjadi perhatian Dewan. Panja Mafia Pemilu telah
bekerja efektif mengungkap terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran nilai-nilai
demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu. Panja ini masih terus bekerja dan melanjutkan
tugas dalam masa sidang ini, agar ke depan Pemilu dapat dilaksanakan secara jujur, adil
dan bertanggung jawab.
Pemilukada di Papua Barat yang rusuh dan menelan korban jiwa, menjadi
keprihatinan kita bersama. DPR-RI meminta kepada semua pihak untuk dapat menahan
diri, hendaknya tidak dikotori dengan aksi mobilisasi rakyat dan tindakan anarki, sehingga
menghancurkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Para kandidat Kepala Daerah tidak boleh
membenturkan rakyatnya, hanya untuk kepentingan kekuasaan belaka.
Isu politik di Papua yang terakumulasi disuarakannya referendum, memerlukan
dialog antara masyarakat Papua dan Pemerintah untuk melaksanakan amanat UU No. 21
tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah
penyelesaian melalui cara-cara pembinaan yang intensif antara Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, dan pembinaan masyarakat Papua dan Papua Barat secara
menyeluruh. Dialog dilakukan dalam rambu-rambu dasar NKRI.
Dalam pembinaan, aspek utama yang harus diperhatikan adalah aspek
kesejahteraan, keadilan dan penegakan hukum, sehingga kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah semakin terbangun.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.

12

Jika tadi yang saya sebutkan terdahulu adalah hal-hal yang menjadi perhatian
Dewan di dalam negeri, maka Dewan pun menaruh perhatian terhadap perkembangan
politik regional dan internasional terkait dengan kepentingan politik Indonesia. Hasil-hasil
positif Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Jakarta pada awal Mei tahun ini, memberikan
kepercayaan dari para kepala negara ASEAN kepada Indonesia untuk mengetuai ASEAN
tahun ini. Dua isu penting yang ditangkap adalah masalah ancaman kecukupan pangan
dan ketahanan energi, juga masalah perubahan iklim. Berbagai konferensi yang dilakukan
di Indonesia, termasuk pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-44 yang dihadiri
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dan Menteri Luar Negeri Rusia di Bali, merefleksikan
keinginan kuat yang ditunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah bagi kemajuan komunitas
ASEAN 2015.
Indonesia sebagai Ketua ASEAN memastikan, dapat mendorong kemajuan yang
berarti bagi pembangunan komunitas ASEAN, kawasan regional yang ditandai dengan
perdamaian, kemajuan ekonomi dan kesejahteraan, dan secara aktif ikut serta
menanggapi tantangan global menuju pada kemakmuran dan stabilitas dunia.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.

Demikian hal-hal yang menjadi perhatian Dewan. Sebelum kami mempersilahkan
Saudara Presiden untuk menyampaikan Pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan
Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2012 dan Nota Keuangan beserta Dokumen
Pendukung, izinkanlah saya meminta perhatian Pemerintah untuk dua hal berkenaan
dengan akan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Pertama, berkaitan dengan harga-harga
kebutuhan pokok. Kedua, penyediaan infrastruktur transportasi menjelang dan setelah
mudik lebaran.
Sekarang ini harga kebutuhan pokok hampir di seluruh wilayah mengalami
kenaikan, terutama harga beras. Sebaiknya, Pemerintah fokus menjaga stok pangan yang
cukup, dengan harga terjangkau. Dipastikan bahwa stok pangan masih dalam kondisi
aman. Tentang infrastruktur transportasi, baik darat, laut dan udara, agar ditangani
dengan sebaik-baiknya, dan dalam kondisi siap untuk melayani arus penumpang.
Masyarakat kita masih mengagungkan nilai-nilai tradisi silaturahmi kepada orang tua,
13

saudara dan kerabat, yang diwujudkan dalam budaya mudik. Untuk itu, kepada aparat
keamanan dan petugas kementerian perhubungan, agar meminimalisir jumlah kecelakaan
sebagai akibat dari tingginya arus mudik dan arus balik.
Sebagai refleksi, tahun lalu telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 643 kasus
dengan 128 jiwa meninggal dunia, 165 jiwa luka berat, dan 325 luka ringan. Kami
memberi dukungan, adanya rencana pemerintah untuk menyiapkan angkutan mudik gratis
untuk pengendara sepeda motor dengan kapal laut, kapal api dan truk. Kebijakan ini akan
dapat meminimalisir jumlah kecelakaan.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,
Sidang Dewan yang terhormat,
Para Hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka
Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 dan
Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukung.
Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan:

PIDATO PRESIDEN RI

PEM BAWA ACARA:
Pen
yerahan RUU APBN 2012 dan Nota Keuangan Beserta Dokumen
Pendukung dari Presiden RI kepada Ketua DPR-RI, dan dilanjutkan

penyerahan dari Ketua DPR-RI kepada Ketua DPD-RI.

Demikianlah, telah kita ikuti bersama Pidato Presiden Republik Indonesia dalam
rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012
beserta Nota Keuangannya. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden.
Selanjutnya, kami minta kesediaan saudara ……. dari Fraksi PDI-Perjuangan, untuk
membacakan doa. Kami persilahkan.

Doa oleh Anggota Dewan

14

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara …… yang telah memimpin doa.
Dengan telah selesainya Pidato Presiden Republik Indonesia dan pembacaan doa,
maka telah selesailah seluruh acara Rapat Paripurna Dewan siang hari ini. Untuk itu, kami
mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Pimpinan
lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Anggota DPR dan Anggota DPD-
RI, dan hadirin semua yang telah memberikan perhatian dan dukungan, sehingga
memungkinkan Rapat Paripurna DPR siang hari ini berjalan dengan tertib dan lancar.
Dengan mengucap syukur Alhamdulillahir Rabbil Alamin, kami menutup Rapat
Paripurna siang hingga sore hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

PEMBAWA ACARA:
Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama Lagu Kebangsaa
n
Indonesia Raya.

PEMBAWA ACARA:

Presiden dan Wakil Presiden dengan didampingi Pimpinan DPR-R I dan
Pimpinan DPD-RI berkenan meninggalkan ruang Rapat Paripurna.

Jakarta, 16 Agustus 2011
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,


Dr. H. MARZUKI ALIE
15

Leave a Reply