Pidato Penutupan Masa Sidang I (26 Okt 2010)




PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2010-2011

SELASA, 26 OKTOBER 2010


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2010-2011

SELASA, 26 OKTOBER 2010


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,
Yang kami hormati, para Wakil Ketua,
Yang kami hormati, para Anggota Dewan,

Alhamdulillah, kita bersama-sama telah melalui Masa
Sidang I Tahun 2010-2011 Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dengan lancar. Sebagaimana kita ketahui,
Masa Sidang ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus 2010
dan berlangsung sampai dengan hari ini, 26 Oktober 2010,
meliputi 48 hari kerja atau 78 hari kalender. Setelah itu,

1
Dewan akan memasuki masa Reses Persidangan I dimulai
tanggal 27 Oktober sampai dengan 21 November 2010.

Pada Masa Sidang ini, Dewan berkomitmen untuk
melaksanakan tiga (3) fungsi utama Dewan, yaitu 50%
terfokus pada pelaksanaan fungsi legislasi, dan 50% terfokus
pada pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Selain melaksanakan tiga (3) fungsi ini, Masa Sidang I ini,
Dewan telah menetapkan beberapa pejabat publik dan
memberikan rekomendasi atas penetapan duta-duta besar
negara sahabat untuk Republik Indonesia sebagaimana yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Melalui fit and proper test, telah disetujui penetapan
Panglima TNI yang baru Laksamana Madya TNI Agus
Suhartono, SE menggantikan Jenderal TNI Djoko Santoso
yang telah memasuki masa purnabhakti. Pergantian pucuk
pimpinan TNI ini, diharapkan akan membawa keberlanjutan
reformasi di tubuh TNI dan menjadikan TNI lebih profesional
didukung
teknologi
yang
semakin
maju
untuk
mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Persetujuan yang diberikan Dewan kepada
panglima TNI yang baru, disertai harapan bahwa Panglima
TNI akan memegang teguh UU No. 34 tahun 2004 tentang
TNI, mengembangkan doktrin TNI dengan memperkuat

2
keterpaduan trimatra darat, laut, udara dan memperkuat
perspektif TNI terhadap hak asasi manusia, dan penguatan
netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada.
Pelaksanaan fit and proper test juga dilakukan kepada
calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Secara aklamasi
Dewan telah memberikan persetujuan pemberhentian
Jenderalpol Bambang Hendarso Danuri MM, yang memasuki
masa pensiun dan menyetujui pengangkatan Komjendpol
Drs. Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisisan Republik
Indonesia. Persetujuan secara aklamasi disertai dengan
catatan dari fraksi-fraksi.
Dewan mengharapkan, Kapolri yang baru mampu
membawa segenap jajaran Polri, tidak hanya sebagai
penegak hukum, tetapi juga sebagai pemelihara Kamtibmas
serta benar-benar menjadi pelayan, pengayom dan pelindung
masyarakat.
Beberapa persetujuan lain yang dilakukan oleh DPR
adalah; penetapan Hakim Agung terpilih, atasnama Sri
Murwahyuni SH, MH (karir) dan Dr. Sofyan Sitompul SH, MH
(non karier). Pada saat ini, DPR sedang dalam proses
pemilihan calon Ketua KPK, serta penetapan tujuh (7)
anggota Komisi Yudisial. Komisi VIII DPR juga telah
menyelesaikan fit and proper test dan menetapkan

3
keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Sembilan (9) nama telah masuk dalam hasil pertimbangan
untuk menjadi anggota KPAI periode 2010-2013 yang
mewakili unsur pemerintah, unsur tokoh agama, unsur tokoh
masyarakat, unsur organisasi sosial, unsur organisasi
kemasyarakatan, unsur organisasi profesi, unsur lembaga
swadaya masyarakat, unsur dunia usaha, dan unsur
kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan
anak.
DPR juga telah memberikan pertimbangan dan
rekomendasi kepada calon duta-duta besar negara sahabat
kepada Republik Indonesia dari negara: Republik Tunisia,
Republik Afganistan, Republik Zambia, Republik Kazakstan,
Kerajaan Spanyol, Republik Irlandia, Republik Kepulauan Fiji,
dan Papua New Guinea.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam bidang legislasi, kita sama-sama telah
mengetahui bahwa pada tahun 2010, 70 (tujuh puluh) RUU
telah ditetapkan menjadi prioritas pembahasan, dimana 36
(tiga puluh enam) RUU merupakan inisiatif DPR RI, dan 34
(tiga puluh empat) RUU merupakan usulan dari Pemerintah.
Pada Masa Sidang I Tahun 2010-2011, Dewan telah berhasil

4
menyelesaikan tujuh (7) RUU yang disetujui menjadi UU,
yaitu RUU Pertanggungjawaban Atas pelaksanaan APBN
Tahun 2009, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, RUU tentang Benda Cagar
Budaya, RUU tentang Gerakan Pramuka, RUU tentang
Protokol, RUU tentang Hortikultura, dan RUU tentang APBN
Tahun 2011.

Sembilan (9) RUU usul DPR juga telah memasuki
Pembicaraan Tingkat I, bahkan dua (2) diantaranya sudah
masuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dan segera
memasuki pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan di
awal masa persidangan II yaitu RUU tentang Mata Uang dan
RUU tentang Perumahan dan Pemukiman. Satu (1) RUU dari
Pemerintah juga telah masuk Tim Perumus yang akan segera
memasuki Pembicaraan Tingkat II, yaitu RUU tentang
Transfer Dana. Ada enam (6) RUU dari Pemerintah yang
telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, insya allah, pada
masa persidangan II dapat diselesaikan.
Pimpinan menaruh perhatian terhadap penyelesaian
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang. RUU yang telah disahkan ini, merupakan
penyempurnaan dari UU No. 25 tahun 2003, dilatarbelakangi
oleh keinginan untuk lebih memberdayakan rezim anti

5
pencucian uang di Indonesia, melalui penguatan empat pilar
utama yaitu: pertama, hukum dan peraturan perundang-
undangan. Kedua, sistem teknologi informasi dan sumber
daya manusia. Ketiga, analisis dan kepatuhan. Keempat,
kerjasama domestik dan internasional.
Pemberlakuan
UU
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan
menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjamin
kepastian
hukum
dan
dapat
menyesuaikan
dengan
perkembangan kebutuhan penegakan hukum, dan standar
internasional.
Penetapan pembahasan berbagai RUU dilakukan
dengan sejauh mungkin mengakomodir berbagai masukan
dari masyarakat, pemangku kepentingan, dan para pakar.
Dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, kita berkomitmen
untuk berusaha agar RUU prioritas dapat diselesaikan tepat
waktu, berkualitas, berlaku untuk jangka panjang, memenuhi
aspirasi masyarakat, sesuai dengan peruntukannya secara
tepat,
seimbang,
dan
adil.
Untuk
mengoptimalkan
pelaksanaan fungsi ini, diperlukan dukungan kuat dari unit
pendukung fungsi legislasi dan berbagai langkah yang
merupakan terobosan-terobosan baru, yang telah ditetapkan
oleh Pimpinan Dewan dan Fraksi-fraksi. Namun, perlu

6
difahami bahwa fungsi legislasi ini tidak hanya menjadi
tanggung jawab Dewan, tetapi juga menjadi tanggungjawab
bersama dengan Pemerintah. Kesinergian kerja antara
Dewan dan Pemerintah dalam mengimplementasikan fungsi
legislasi akan menjadi faktor yang penting dalam
peningkatan kualitas dan kuantitas RUU yang dihasilkan.
Berbagai RUU dari Pemerintah diharapkan segera
disampaikan kepada DPR, antara lain; RUU tentang
Keistimawaan Daerah Istimewa Jogjakarta, RUU tentang
Desa, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
RUU tentang Administrasi Pemerintahan, dan lain-lain.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam menjalankan fungsi anggaran, Badan Anggaran
DPR-RI telah bekerja secara prosedural dan proporsional
dalam proses pembahasan RAPBN dan penetapan APBN.
Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan fungsi anggaran DPR
RI sekarang ini tidak hanya sebatas pembahasan dan
penetapan APBN, tetapi juga memiliki korelasi dalam hal
keuangan negara. Oleh karena itulah Pimpinan DPR RI
menyadari bahwa untuk meningkatkan peran DPR-RI dalam
rangka memberikan bobot kelembagaan agar dapat bermitra
setara dengan Pemerintah, diperlukan suatu badan yang

7
permanen, yaitu budget house yang didukung oleh
sumberdaya manusia yang unggul serta ditunjang oleh
database yang lengkap. Kita harapkan bahwa gagasan ini
akan dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya demi
kemajuan pelaksanaan fungsi anggaran DPR-RI.
Dalam kaitan dengan pembahasan RUU APBN 2011,
pada Masa Sidang ini DPR-RI, Pemerintah dan Bank
Indonesia, telah melakukan pembahasan secara maraton
untuk menetapkan asumsi makro 2011. DPR bersama
Pemerintah bersepakat menetapkan tingkat pertumbuhan
ekonomi pada level 6,4% atau lebih tinggi 0,1% dari prediksi
awal 6,3% pada RAPBN 2011. Asumsi tersebut diputuskan
dengan tetap mewaspadai kondisi global, dan keseimbangan
perekonomian Indonesia ke depan.
Dewan mengharapkan, dengan adanya kenaikan target
pertumbuhan ekonomi tersebut akan mendorong kenaikan
Produk Domestik Bruto (PDB). Konsekwensi kenaikan
pertumbuhan
ekonomi
tersebut,
sejumlah
target
perekonomian dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) akan
mengalami penyesuaian, tentunya dalam hal ini pemerintah
harus bekerja lebih keras untuk mencapai target ini. Salah
satunya dengan memaksimalkan penerimaan negara dengan
solusi reformasi pada Dirjen Perpajakan, diantaranya adalah

8
menerapkan program ekstensifikasi dalam Ditjen Pajak
dengan sumberdaya manusia yang memenuhi syarat dan
praktek yang sehat, bertujuan meningkatkan penerimaan
negara di sektor pajak.
Dengan diselesaikannya RUU APBN 2011, Dewan
mengharapkan agar pelaksanaan anggaran dapat mencapai
target-target yang telah ditetapkan berdasarkan prioritas-
prioritas dan asumsi-asumsi makro yang telah ditetapkan.
Untuk itu, Dewan mengingatkan kepada Pemerintah agar
mendorong proses pembangunan dan program-program
Pemerintah yang ada, persoalan daya serap anggaran
yang rendah, tidak seharusnya terjadi lagi pada anggaran
2011. Tentunya, dengan tetap mengutamakan target kinerja
terhadap program-program yang telah ditetapkan. Dalam
kerangka itu, Dewan mendorong Pemerintah untuk terus
melakukan pembenahan-pembenahan terhadap persoalan-
persoalan
internal
kementerian
dan
lembaga,
penyempurnaan mekanisme pengadaan barang dan jasa,
pembenahan terhadap persoalan pelaksanaan anggaran dan
mekanisme revisi dan lain-lain.

9

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Berkaitan dengan pelaksanaan APBN, Komisi VII
mendesak Pemerintah menetapkan kuota yang realistis untuk
BBM bersubsidi tahun 2011. Dalam kesepakatan pembahasan
RAPBN 2011, volume konsumsi BBM bersubsidi ditetapkan
sebesar 38,59 juta KL (kiloliter). Dengan adanya kesepakatan
volume konsumsi BBM bersubsidi tersebut, maka Pemerintah
bisa
segera
memutuskan
skenario
pembatasan
penggunaannya, dan berharap mekanisme yang akan
diterapkan Pemeritah dapat diterima semua pihak.
Dalam kaitan ini, Komisi VII DPR, memberikan
beberapa catatan, perlunya Pemerintah menyiapkan redesain
kebijakan subsidi dan penghematan penggunaan BBM
bersubsidi. PT Pertamina juga diminta untuk meningkatkan
efisiensi dan pengendalian didalam pendistribusian BBM
bersubsidi dengan memperhatikan hasil-hasil temuan BPK-RI.
BPH Migas diminta melakukan pengawasan yang lebih ketat,
agar pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran.

10

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Demikian juga halnya dengan masalah tarif listrik,
Dewan menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL)
tahun 2011 mendatang. Pemerintah berencana menaikkan
TDL sebesar 5,4 persen, guna menutupi kekurangan
anggaran PLN sebesar Rp. 4,6 triliun. Dewan berpendapat
bahwa kenaikan itu tidak perlu terjadi, karena masih
banyak cara yang bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan
subsidi
tersebut.
Diantaranya,
dengan
melakukan
penghematan serta efisiensi di tubuh PLN. Dewan mencatat,
PLN sendiri yang akan melakukan penghematan dari tahun
2010 hingga tahun 2015 dengan dilakukannya efisiensi, baik
di sektor pembangkit, pengadaan maupun belanja rutin.
Dewan mengingatkan bahwa biaya sosial sebagai
dampak dari kenaikan itu cukup tinggi, meskipun kenaikan
hanya 5,4% tapi opini dari masyarakat akan negatif. Rakyat
berhak menikmati subsidi dari Pemerintah, termasuk
penerangan dari PLN. Walaupun kenaikan tersebut kecil,
namun hak rakyat untuk memperoleh energi listrik harus
terpenuhi.

11

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Komisi VI DPR-RI menyetujui rencana Kementerian
BUMN berkaitan rights issue PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk dan Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan
penerbitan saham tambahan untuk ditawarkan kepada publik.
Namun demikian, Dewan mendesak Pemerintah tetap
mempertahankan kepemilikan pada PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk dan PT. BNI (Persero) Tbk minimal sebesar
60%, diluar atau termasuk opsi kepemilikan saham oleh
manajemen/karyawan (MSOP) sesuai dengan keputusan
Pemerintah.
Selain itu tentunya pemerintah harus mematuhi
prosedur dalam proses privatisasi kedua bank BUMN itu,
mengikuti tata cara privatisasi yang diatur dalam UU No. 19
tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan PP. No. 33
tahun 2005 jo PP. No. 59 tahun 2009.
Dewan mengharapkan Pemerintah untuk mengelola
deviden yang ditarik Pemerintah secara proposional dengan
memperhitungkan ketersediaan modal kerja dan investasi
yang dibutuhkan. Untuk menjamin kecukupan modal PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT. BNI (Persero) Tbk, serta
untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi

12
pembiayaan ekonomi nasional. Dewan mengharapkan
Pemerintah dapat mengoptimalkan deviden PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk dan PT. BNI (Persero) Tbk, dan dapat
meningkatkan kinerjanya.

Sidang Dewan yang Terhormat,
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR-RI telah
memfokuskan pada hal-hal berkaitan dengan isu-isu strategis
yang mengemuka. DPR-RI juga telah membentuk tim-tim
pengawas untuk kasus-kasus tertentu. Secara khusus,
Dewan juga konsisten menindaklanjuti rekomendasi hasil
Rapat Paripurna tentang Pengusutan Kasus Bank Century.
Tim Pengawas DPR-RI telah bekerja secara transparan dan
intensif dengan berbagai pihak sesuai dengan koridor hukum
yang ada, serta mengupayakan agar aset-aset Century yang
diambil secara tidak sah dapat segera dikembalikan kepada
negara.
Dalam hal pengawasan atas kebijakan anggaran,
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI telah
menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI sebagai dasar
untuk mengesahkan RUU Pertanggungjawaban APBN. Kita
patut bersyukur bahwa BAKN sebagai badan di DPR RI yang
relatif masih baru, telah memfungsikan dirinya dengan baik

13
dan tentunya akan terus kita sempurnakan kinerja dan
fungsinya dari waktu ke waktu.
Dalam hal pengawasan, Komisi II DPR-RI telah
melakukan bahasan dengan pemerintah dan pihak-pihak
terkait, berkaitan dengan penyelamatan terhadap aset-aset
negara.
DPR-RI
mengajak
semua
pihak,
terutama
Pemerintah, untuk secara serius melakukan upaya-upaya
penyelamatan aset negara dengan tetap pada koridor hukum
yang berlaku. Penyelamatan aset-aset negara, terutama
diperuntukkan bagi kepentingan bersama rakyat Indonesia
dan negara. Jangan sampai prinsip dasar ini melenceng
menjadi pemanfaatan aset-aset negara untuk kepentingan-
kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu.
Dewan terus melakukan koordinasi secara intensif
dengan Sekretariat Negara dalam mengawal kebijakan
Pemerintah yang dikeluarkan untuk penyelamatan aset
negara. Dewan juga kembali menyatakan dorongannya
kepada BPK-RI, untuk secara lebih serius melakukan audit
investigatif atas kasus-kasus penyerobotan hak milik negara.


Sidang Dewan yang Terhormat,
Menyikapi terjadinya kasus penarikan produk mie
instan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk oleh Pemerintah

14
Taiwan baru-baru ini, Komisi IX telah memanggil Badan POM
RI dan pihak-pihak terkait. Komisi IX mengingatkan kembali
kepada Pemerintah bahwa memberikan jaminan keamanan
makanan dan minuman yang beredar adalah kewajiban
pemerintah sesuai amanat UU 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan. Untuk itu, Badan POM RI diminta memperketat
pengawasan post market produk-produk makanan dan
minuman yang menjadi konsumsi massal di masyarakat, dan
melakukan uji sampel secara periodik dan berkesinambungan,
sehingga masyarakat terlindungi dan aman.
Dalam kaitan dengan tugas-tugas Komisi, Pimpinan
Dewan menggarisbawahi kinerja Komisi V yang mengundang
Menteri Perhubungan, Direksi PT Kereta Api dan Ketua KNKT,
sehubungan dengan peristiwa kecelakaan Kereta Api
Argobromo dan Senja Utama di Stasiun Petarukan dan kereta
api Bima dengan Gaya Baru malam di stasiun Purwosari. Kita
ketahui bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan
terbesar setelah 20 tahun terakhir setelah terjadinya
kecelakaan Kereta Api di Bintaro di tahun 1987.
Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 31 Juli 2010 saja,
terjadi 32 kasus kecelakaan kereta api dengan rincian 7 kasus
berupa kecelakaan Kereta Api yang bertabrakan dengan
kendaraan umum, 17 kasus akibat anjloknya gerbong, 3

15
kejadian akibat tergulingnya gerbong, 3 kejadian akibat banjir
dan longsor dan dua kejadian karena faktor lain-lain.
Berkaitan dengan banyaknya kecelakaan Kereta Api,
Komisi
V
DPR-RI
telah
membentuk
Panitia
Kerja
Perkerataapian untuk merespon dan melakukan pendalaman
terhadap musibah kecelakaan kereta api yang terjadi pada
awal Oktober di Pemalang dan Solo.

Sidang Dewan yang Terhormat,
Beberapa kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini,
seperti kerusuhan bernuansa etnis di Tarakan, Kalimantan
Timur, pertikaian antar-kelompok di Jalan Ampera, Jakarta,
dan anarkisme atau sabotase berupa pembakaran terhadap
24 gerbong Kereta Api di stasiun Rangkas Bitung, Banten dan
konflik antar-pengikut agama di Bekasi telah menimbulkan
keprihatinan yang sangat mendalam. Kasus-kasus tersebut
menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan dalam
masyarakat masih labil dan masih banyak potensi gesekan
antaretnis, antarkelompok, dan antarumat beragama. Ada
kecenderungan masyarakat tidak peduli dengan hukum atau
tidak takut kepada aparat penegak hukum. Hukum seolah-
olah sudah tidak ada lagi atau sudah tidak berdaya lagi.

16
Komisi II DPR RI telah mengadakan rapat gabungan
dengan Komisi III, Komisi VIII dan Pemerintah untuk
membahas tentang masalah organisasi kemasyarakatan. Dari
hasil bahasan disimpulkan bahwa DPR dan Pemerintah
menolak seluruh bentuk tindakan kekerasan atas nama
apapun
(suku,
agama,
kelompok
etnis,
kelompok
kepentingan, dan lain-lain) karena bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Mendorong
Pemerintah dan aparat penegak hukum agar bertidak tegas
dalam menegakkan hukum terhadap perilaku-perilaku
kekerasan dan anarkhis yang meresahkan masyarakat,
bahkan dapat mengancam persatuan serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk itu diperlukan upaya penanganan yang
terukur
dan
terkoordinasi
antar-institusi
negara
(terutama institusi bidang keamanan di bawah Presiden)
tanpa mengabaikan penghargaan terhadap nilai-nilai hak
asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Pelibatan tokoh-
tokoh/elemen masyarakat untuk memberikan pemahaman
kepada warganya, agar para warga masyarakat dapat
menahan diri apabila terjadi suatu permasalahan.

17
Sidang Dewan yang Terhormat,
Perubahan cuaca dan iklim yang bersifat ekstrem
akhir-akhir ini memang merupakan salah satu faktor
penyebab terjadinya berbagai bencana alam. Namun
demikian, hal ini juga tidak terlepas dari faktor kerusakan
dan perubahan fungsi lingkungan hidup yang telah
berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu
diperlukan langkah-langkah untuk menata ulang dan
melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan hidup,
agar bencana serupa tidak terjadi di kemudian hari. Anomali
cuaca juga berpotensi mengganggu aktivitas pertanian,
termasuk perikanan. Kegagalan panen dan sedikitnya hasil
tangkapan ikan yang diperoleh nelayan dapat mengancam
ketersediaan pangan. Oleh karena itu perlu dipikirkan
langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan terkait
untuk mengamankan ketersediaan pangan di dalam negeri.
Bencana alam terjadi di beberapa wilayah tanah air,
antara lain bencana banjir bandang di Wasior, Papua Barat,
banjir di Kab. Aceh Utara Prov. NAD, dan Kab. Luwu Utara,
Prov. Sulawesi Selatan, serta tanah longsor di Kab. Morowali,
Prov. Sulawesi Tengah. Penanganan pasca-musibah oleh
pihak-pihak terkait perlu dilaksanakan secara cepat, terutama
yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar para

18
korban yang sampai saat ini masih tinggal di pengungsian
seperti bantuan pangan, air bersih, dan obat-obatan.
Dalam kaitan bencana banjir bandang di Wasior,
Dewan menyampaikan duka cita yang mendalam atas
meninggalnya lebih dari 150 orang dan 145 yang dinyatakan
hilang. Bencana ini sangat memprihatinkan. Dewan menaruh
perhatian atas kedatangan Presiden dan pejabat terkait di
wilayah bencana dan bertatap muka dengan para korban.
Langkah
ini
sangat
diperlukan
untuk
menunjukkan
keberpihakan pemerintah terhadap saudara kita yang berada
di wilayah Indonesia bagian timur sekaligus mendukung
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan
mendukung Pemerintah untuk membangun kembali wilayah
ini.

Sidang Dewan yang Terhormat,
Masih ada beberapa masalah yang mengganjal dalam
hubungan bertetangga kita dengan Malaysia, salah satunya
adalah dalam masalah perbatasan. Seringkali terjadi
pelanggaran terhadap kawasan perbatasan Indonesia oleh
Malaysia. Dewan mendesak Pemerintah mengambil langkah-
langkah yang diperlukan dengan mengutamakan kepentingan

19
nasional NKRI untuk mencegah terulangnya insiden yang
terjadi di daerah perbatasan.
Dewan berpendapat bahwa perundingan penetapan
batas wilayah antara Indonesia dengan negara-negara
tetangga merupakan prioritas nasional dan mendesak
Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah yang
diperlukan agar kejadian ini tidak berulang kembali.
Masalah sengketa perbatasan ini juga menjadi salah
satu hal yang mengemuka, yang diangkat oleh delegasi DPR-
RI dalam sidang ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA)
yang berlangsung di Hanoi Vietnam akhir September lalu.
Indonesia,
memang
berkepentingan
dalam
masalah
perbatasan, khususnya sengketa perbatasan antarnegara
ASEAN. Dalam kesempatan sidang inipun, Indonesia
mendorong agar penanganan kejahatan lintasnegara, seperti
pencucian
uang,
cybercrimes,
penyalahgunaan
obat
terlarang, dan human trafficking agar ditindaklanjuti
penyelesaiannya melalui kerangka regional maupun melalui
ASEAN Extradition Treaty yang diharapkan segera terbentuk.
Selanjutnya dalam rangka menjaga harkat dan
martabat bangsa serta negara Indonesia, Dewan dapat
memahami penundaan kunjungan kenegaraan Presiden
Indonesia ke Kerajaan Belanda. Dewan mendesak pemerintah

20
untuk meningkatkan fungsi peringatan dini dan antisipasi,
terkait dengan upaya pengamanan kunjungan kenegaraan
Presiden Indonesia ke luar negeri maupun kunjungan kepala
negara sahabat ke Indonesia.
Dewan juga mendesak pemerintah untuk melanjutkan
dan meningkatkan diplomasi dan kerjasama antar negara
serta komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat
dalam rangka mendukung NKRI. Selanjutnya, Dewan
mendukung pemerintah untuk melakukan langkah diplomasi
kepada pemerintah Kerajaan Belanda agar tidak memberikan
ruang kepada gerakan separatisme terhadap NKRI sesuai
dengan
dasar-dasar
yang
berlaku
dalam
hubungan
internasional.


Sidang Dewan yang Terhormat,

Sidang
ASIAN
Parliamentary
Assembly
yang
berlangsung baru-baru ini di Jakarta, dihadiri oleh 22
parlemen dari negara-negara anggota, telah membahas
berbagai isu antara lain masalah penanganan kemiskinan,
terorisme dan resolusi mengenai masalah palestina, dan
ancaman penggunaan tenaga nuklir dan sebelas (11) resolusi
lainnya. DPR-RI yang menjabat presiden APA untuk kurun
waktu dua (2) tahun, akan membawa berbagai hasil Sidang

21
Executive Council untuk dibahas lebih lanjut dan mendapat
persetujuan pada Sidang APA bulan depan di Suriah.

Dengan berbagai bahasan dalam draf resolusi yang
antara lain diusulkan dalam berbagai sub-komite yang
dibentuk, kiranya menjadikan peran diplomasi parlemen
Indonesia, menjadi lebih bermakna dan mewarnai sidang-
sidang yang sudah dan akan berlangsung.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Terselamatkannya tiga puluh tiga (33) penambang
yang terjebak di liang pertambangan sedalam 700 m selama
69 hari di Chile baru baru ini, telah mengundang empati dan
perhatian masyarakat dunia. Sejak awal, Presiden Chile
Sebastian Pinera, bertekad untuk menyelamatkan para
petambang yang terjebak. Berbagai kebijakan dan langkah-
langkah kontroversial ditempun dalam rangka penyelamatan
ini, baik berkaitan dengan masalah teknis, akses teknologi,
penggalangan dana, dan berbagai hal bagi keselamatan
petambang. Semua langkah tersebut akhirnya membuahkan
hasil, tiga puluh tiga (33) orang petambang selamat.
Masyarakat dunia, khususnya masyarakat Chile menyambut
dengan lega. Ini adalah bobot kepemimpinan Presiden Chile

22
yang
mendapat
dukungan
politis
dari
masyarakat
internasional termasuk masyarakat Indonesia.

Inilah sentuhan nilai-nilai kemanusiaan seorang
pemimpin negara yang patut kita contoh dan diteladani,
terutama oleh para pemimpin kita menghadapi berbagai
bencana yang melanda akhir-akhir ini.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dua hari yang akan datang, akan berlangsung
Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-82. Kalangan
Dewan berharap agar peringatan ini menjadi momentum bagi
kita semua, seluruh bangsa untuk dapat meneladani para
tokoh pemuda saat itu, yang telah berhasil meletakkan
landasan penting bagi kelanjutan perjuangan bangsa
Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Penghargaan
terhadap para pendiri bangsa dan pencetus Sumpah Pemuda,
tidak cukup dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda
setiap tahun, namun yang lebih penting adalah menerapkan
secara konsisten ikrar pemuda kedalam kehidupan kita
sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa maupun
bermasayarakat. Tidak kalah penting adalah menjaga
keberagaman, persatuan dan kesatuan bangsa, dan
kerukunan antarumat beragama.

23

Sebelum saya mengakhiri Pidato Penutupan Masa
Sidang I ini, ada baiknya Pimpinan Dewan merespon
pendapat masyarakat/media massa berkaitan dengan kinerja
alat-alat kelengkapan Dewan, khususnya kegiatan kunjungan
kerja ke luar negeri.
Perlu diketahui bahwa, kunjungan kerja ke luar negeri
telah memiliki dasar hukum yang diatur dalam peraturan Tata
Tertib DPR Pasal 143 ayat (3) (4) dan (5). Alat-alat
kelengkapan Dewan dapat melakukan kunjungan kerja ke
luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan dengan
persetujuan Pimpinan DPR. Persetujuan diberikan dengan
mempertimbangkan rencana kerja yang diusulkan oleh alat-
alat kelengkapan Dewan, mempertimbangkan urgensi,
kemanfaatan dan keterkaitan negara tujuan dengan materi
RUU yang sedang dibahas. Kunjungan ke luar negeri akan
efektif, jika dilaksanakan sesuai perencanaan yang matang,
pertemuan
dengan
lembaga/masyarakat
yang
tepat,
pemilihan negara yang tepat, serta jadwal yang sarat dengan
program untuk mencari masukan terkait materi RUU yang
sedang dibahas.
Adapun kunjungan kerja Badan Kehormatan (BK) ke
luar negeri adalah berkaitan dengan adanya penugasan
kepada BK untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan

24
peraturan Tata Tertib dan Kode etik sebagaimana diatur Tata
Tertib Pasal 312.
Kedepan, Pimpinan dewan mengharapkan bahwa
mekanisme kunjungan kerja ke luar negeri ini perlu ditata
kembali, disempurnakan, baik dari segi efisiensi ataupun
besarnya dukungan anggaran. Penyempurnaan ini, tidak saja
diperlukan bagi alat kelengkapan Dewan, tetapi juga
pedoman kepada Pimpinan Dewan yang akan memberikan
pesetujuan atau menolak atas rencana kunjungan luar negeri
tersebut.
Masih dalam kaitan pelaksanaan Kode Etik, Pimpinan
Dewan mengingatkan kembali perlunya ditegakkan etika
anggota
Dewan
dalam
melaksanakan
tugas
dan
kewenangannya. Manakala suatu permasalahan sudah
diselesaikan oleh salah satu alat kelengkapan Dewan,
kemudian diperkuat oleh keputusan fraksi-fraksi dalam Rapat
Konsultasi Pimpinan Dewan dan fraks-fraksi, Pimpinan
berharap semuanya memberikan apresiasi atas keputusan
tersebut, demi citra lembaga yang sangat kita cintai ini.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam Sidang
Paripurna Dewan ini. Tentunya kita semua berharap agar
kinerja Dewan pada masa sidang selanjutnya akan lebih

25
disemangati dengan niat yang tulus untuk melaksanakan
semua fungsi dewan dengan sebaik-baiknya.
Selanjutnya, izinkanlah kami menutup Sidang Paripurna
Dewan ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada
tanggal 22 November 2010 untuk mengawali Masa
Persidangan II Tahun Sidang 2010-2011. Kita tutup sidang ini
dengan mengucap syukur, Alhamdulillahirrabbilalamin.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.


KETOK 3 X

Jakarta, 26 Oktober 2010

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Marzuki Alie

26

Leave a Reply