Cuplikan Pidato Presiden RI Tentang 5

Posted by Kang Yudhie on 30 Mei 2012 in 2012, Artikel, BBM, Berita Terbaru, Blackberry, Blackberry Messenger, DATA, Informasi, Online News, Opini, Profil, UPDATE STATUS, WordPress, WordPress For Blackberry

Cuplikan Pidato Presiden RI tentang 5 (Lima) Kebijakan Penghematan Energi Nasional (Hemat BBM dan Listrik)

Dalam Pidatonya, di Ruang Utama, Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/5/2012) malam, dihadapan para Menteri dan Pejabat tinggi negara, Presiden RI H. Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan 5 (lima) kebijakan atau langkah Pemerintah mengenai program hemat energi nasional, yaitu diantaranya mencakup konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG), pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dan penghematan besar-besaran yang akan dimulai di instansi-instansi pemerintah.

5 Kebijakan Presiden dalam penghematan energi nasional, diantaranya :

1. Pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU (Pengendalian ini di lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah ada) Yaitu, setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun data fisik kendaraan tersebut. Setiap kali kendaraan tersebut mengisi BBM, maka jumlah BBM bersubsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis, dan dapat diketahui jumlah pembelian setiap harinya.

2. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk juga untuk kendaraan BUMN dan BUMD. (dengan cara pemberian stiker khusus, bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi).

3. Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. (Dengan cara pemberian stiker juga) untuk pengawasan dilakukan oleh BPH Migas, secara terpadu bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah)

4. Konversi dari penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) ke BBG (Bahan Bakar Gas) untuk kebutuhan transportasi. Program konversi atau pengalihan penggunaan BBM ke BBG ini menjadi program utama nasional, sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada BBM

5. Penghematan penggunaan listrik dan air di kantor kantor Pemerintah (Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD) Berlaku juga untuk penerangan jalan umum. Langkah penghematan ini mulai diberlakukan pada Juni 2012. Pimpinan instansi dan lembaga terkait harus bertanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan program ini.

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA–Pengurus harian YLKI Tulus Abadi mengkhawatirkan kebijakakn energi yang dinyatakan SBY, akan menjadi macan ompong. Ia menyayangkan, Instruksi Presiden terhadap penghematan energi seluruh jajaran instansi pemerintah, BUMN/BUMD tidak diperjelas lebih detail.

Inilah 5 Kebijakan Penghematan Energi

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan kebijakan penghematan energi, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ada lima kebijakan pemerintah mengenai penghematan energi secara umum, yang lebih ditekankan kepada aparatur pemerintah, industri, dan transportasi umum.

Berikut lima kebijakan penghematan energi yang disampaikan Presiden melalui pidato kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/5/2012) malam. Penyampaian pidato ini dihadiri Wakil Presiden Boediono dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

1. Pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU dengan kemajuan teknologi informasi yang sudah ada. Langkah ini untuk menjamin konsumsi BBM dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel. Memastikan BBM subsidi hanya bagi mereka yang berhak, jumlahnya pun harus tepat. Untuk mencegah kelangkaan BBM, Pertamina akan menjaga pasokan sesuai kuota daerah.

2. Pelarangan BBM subsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah.Langkah ini kita lakukan dengan cara pemberian stiker khusus. Jajaran pemerintah pusat harus memberikan contoh nyata, dengan subsidi yang besar, benar-benar tepat sasaran dan sesuai.

3. Pelarangan BBM subsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Pengawasan dilakukan dengan pemberian stiker pula, harus pula dilakukan dengan kontrol yang ketat. selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan BBM, Pertamina akan menambah SPBU BBM nonsubsidi di daerah pertambangan dan perkebunan.

4. Konversi BBM ke BBG untuk transportasi harus menjadi program utama nasional sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada BBM. Pada tahun ini akan dibangun stasiun pengisian gas baru sebanyak 33 stasiun. Pemerintah akan membagikan 15 ribu converter kit bagi angkutan umum. Diversifikasi BBM ke BBG efektivitasnya baru akan dirasakan 2013 mendatang, namun langkah penting untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan.

5. Penggunaan penghematan listrik dan air, serta penghematan penerangan jalan yang semuanya mulai diberlakukan mulai bulan Juni.

Menurutnya, bila kebijakan itu tidak diperjelas secara detail, maka pejabat dari instansi, pemda, BUMN/BUMD tidak bisa mengetahui secara jelas, apa saja yang harus dilakukan untuk menghemat.

Jadi ada ukurannya. Sehingga kalau pejabat dari instansi tersebut tidak melaksanakan instruksi tersebut bisa dikenakan sanksi, katanya, Selasa (30/5/2012).

Tulus menegaskan, sudah beberapa kali program penghematan energi dilakukan. Namun tak pernah ada pejabat yang dikenakan sanksi.

Saya takut Instruksi Presiden sama seperti yang lalu. Hanya menjadi macan ompong, tegasnya.

Sementara pengamat listrik Faby Tumiwa juga menilai sama atas kebijakan presiden mengenai penghematan energi tersebut. Ia menilai, kebijakan tersebut masih normatif. Masih normatif. Tidak ada yang baru dan kurang inovatif, katanya.

Mekanisme monitoring dan evaluasi dari arahan ini juga tidak jelas. Jadi, harus ditindaklanjuti dengan peraturan menteri, katanya lagi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kebijakan mengenai Gerakan Nasional Penghematan Energi. Adapun kebijakan tersebut meliputi lima hal utama. Berikut lima kebijakan tersebut:

Pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap SPB. Pengendalian ini akan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah ada, katanya saat memberikan pidato di Istana Negara, Selasa (29/5). Nantinya, kendaraan akan ditata secara elektronik yang akan mencatat setiap kali kendaraan mengisi BBM.

Kedua, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMN. Akan ada stiker khusus bagi kendaraan untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan contoh nyata, katanya.

Ketiga, pelarangan BBM bersubsidi untuk perkebunan dan pertambangan. Pengawasan dilakukan oleh BPH Migas terpadu bersama dengan aparat dan pemda. Harus melakukan control yang ketat terutama di daerah perkebunan dan pertambangan, katanya. Untuk mendukung itu, pemerintah berencana akan menambah SPBU BBM nonsubsidi di kawasan tersebut.

Keempat, konversi BBM ke BBG untuk transportasi. Konversi untuk pengendalian BBM itu harus menjagi program utama nasional untuk mengurangi ketergantungan ke BBM, katanya. Pada tahun ini, lanjut Presiden, akan dibangun sebanyak 33 SPBG dan delapan direvitaslisasi.

Kebijakan ini juga akan dibarengi dengan pembagian 15 ribu converter kit bagi angkutan umum secara bertahap dan akan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Diversifikasi ini baru akan dirasakan pada 2013 tapi ini penting untuk penghematan dan menjaga lingkugan, katanya.

Kelima, penghematan penggunaan listrik dan air di kantor pemerintah, pemda, BUMN, BUMD, dan penerangan jalan. Kebijakan ini mulai diberlakukan Juni 2012. Ia menegaskan pimpinan terkait harus bertanggung jawab untuk suksesnya program ini.

Seperti yang pernah dijanjikan Menteri ESDM Jero Wacik, maka pada hari ini telah diumumkan daftar Permen yang mengatur pelaksanaan kebijakan Gerakan Nasional Penghematan Energi, dan akan langsung berlaku mulai 1 Juni.

Menteri ESDM telah menerbitkan 4 Peraturan Menteri  yaitu : Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, Peraturan Menteri ESDM No.13 Tahun 2012 Tentang Penghematan Pemakaian Listrik,  Peraturan Menteri ESDM No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Energi, dan Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah .

Menurut Menteri ESDM Jero Wacik, selain mengatur tentang mekanisme penghematan BBM bersubsidi dan upaya-upaya hemat energi, peraturan menteri tersebut juga akan mengatur tentang sanksi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sanksinya macam-macam, mulai dari sanksi administrasi. Untuk aturan terkait penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah, pengawasannya melalui Sekjen masing-masing, ujarnya.

Pengawasan penggunaan BBM non subsidi di lingkungan Pemerintah, lanjut Jero Wacik, akan dilakukan melalui kupon BBM non subsidi. Pelat merah lebih gampang pengawasannya, untuk kendaraan pelat hitam akan dibagi kupon BBM non subsidi, tambahnya.

Sebagaimana telah dipublikasikan oleh media, pada tanggal 29 Mei 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan Pidato tentang Pelaksanaan Penghematan Energi Nasional di Istana Negara.  Dalam pidatonya, Presiden RI telah mengemukakan lima kebijakan dan tindakan Penghematan Enegrgi Nasional, yaitu :

Kebijakan Pertama,

pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU. Pengendalian ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah ada. Nantinya, setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun data fisik kendaraan tersebut. Setiap kali kendaraan tersebut mengisi BBM, maka jumlah BBM bersubsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis, dan dapat diketahui jumlah pembelian setiap harinya. Langkah ini untuk menjamin bahwa konsumsi BBM khususnya yang bersubsidi dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel, dan penggunaannyapun tepat sasaran. Ingat, BBM bersubsidi hanya bagi mereka yang berhak. Jumlahnyapun harus tepat, sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan, yang akan sangat merugikan negara.

Disamping itu, untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM, Pertamina akan tetap menjaga pasokan sesuai dengan kuota daerah, tetapi sekaligus menyediakan BBM non subsidi berapapun yang dibutuhkan.


Kebijakan Kedua,

adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga untuk BUMN dan BUMD. Langkah ini dilakukan dengan cara pemberian stiker khusus, bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi tersebut. Jajaran pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD harus memberikan contoh nyata dalam upaya penghematan BBM ini. Langkah ini juga untuk meyakinkan bahwa subsidi dengan anggaran yang besar benar-benar tepat sasaran, atau sesuai dengan peruntukannya. Kebijakan ketiga, adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Pelarangan ini kita lakukan dengan menerapkan sistem stiker pula. Pengawasannya dilakukan oleh BPH Migas, secara terpadu bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah. Harus pula dilakukan kontrol yang ketat di daerah, utamanya di areal usaha perkebunan dan pertambangan, serta Industri, atas pelaksanaan ketentuan ini. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi kalangan pertambangan dan perkebunan, Pertamina akan menambah SPBU BBM non subsidi sesuai kebutuhan di lokasi-lokasi tersebut.

Kebijakan keempat,

konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi. Program konversi, atau pengalihan penggunaan BBM ke BBG ini harus menjadi program utama nasional, sebagai upaya kita mengurangi ketergantungan pada BBM, dan kemudian beralih ke gas, terutama di sektor transportasi. Pada tahun ini, akan dibangun stasiun pengisian gas baru sebanyak 33 stasiun, dan sebanyak 8 stasiun akan direvitalisasi kembali. Untuk langkah awal, mulai tahun ini, pemerintah akan membagikan 15.000 converter kit, atau alat konversi penggunaan BBM menjadi BBG bagi angkutan umum secara bertahap, dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Diversifikasi dan konversi BBM ke BBG, efektivitasnya memang baru akan dirasakan pada tahun 2013 mendatang. Namun, langkah ini sekali lagi merupakan upaya penting dalam penghematan penggunaaan BBM bersubsidi, dan juga penting untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Kebijakan kelima,

adalah penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan, yang semuanya mulai diberlakukan pada bulan Juni 2012. Pimpinan instansi dan lembaga terkait harus bertanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan program ini. Pada tahun 2008 dan 2009 yang lalu, ketika kita menghadapi kondisi yang relatif sama dengan apa yang terjadi saat ini, gerakan penghematan listrik dan air ini berjalan dengan sangat sukses. Saat itu kita

VIVAnews – Direktur Eksekutif ReforMiner, Pri Agung Rakhmanto, menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penghematan energi sulit terealisasi. Selain itu, pidato SBY hanya pengulangan dari Instruksi Presiden sebelumnya.

Ia menjelaskan, pidato Presiden tersebut sebelumnya telah tersirat di berbagai Inpres yang diterbitkan. "Ada Inpres Nomor 10 tahun 2005, Inpres Nomor 2 tahun 2008, lalu tanggal 2 Agustus 2011 juga pidato menyerukan hal yang sama dan disusul dengan Inpres Nomor 13 tahun 2011. Hasilnya apa?" kata Pri Agung di Jakarta, Rabu 30 Mei 2012.

Pri Agung mengungkapkan, dari pengalaman sebelumnya, kebijakan Presiden itu tidak dapat terealisasi. Sebagai contoh, penggunaan teknologi untuk pengendalian konsumsi BBM untuk kendaraan di SPBU telah lama diwacanakan, tapi tidak jelas realisasinya.

"Anggarannya pun tidak ada dalam APBN-P tahun ini. Tahun depan? Ya, pasti belum jelas lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan lima kebijakan penghematan energi. Kebijakan pertama SBY adalah pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang telah ada.

Langkah kedua adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga untuk BUMN dan BUMD.

Kebijakan ketiga adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Kebijakan keempat adalah konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi yang menjadi program utama nasional.

Sementara itu, kebijakan kelima adalah penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan, yang semuanya mulai diberlakukan pada Juni 2012.

Sebagai warga negara yang baik tentunya harus memahami dan mengerti mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah. Karena hari ini (29/05/2012) di Istana Negara Presiden kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penghematan Bahan Bakar Minyak (biasa di disingkat BBM) dan penghematan Listrik secara Nasional serta penghematan penggunaan air. Dalam pidato tersebut Bapak SBY menjelaskan bahwasanya Gerakan Penghematan Nasional ini merupakan kebijakan pemerintah yang harus didukung oleh semua pihak agar berjalan lancar, serta adanya pengawasan yang ketat oleh pihak terkait dengan memberikan tindakan tegas bagi yang tidak mematuhi. Gerakan ini, juga sebagai upaya agar APBN aman, karena tidak dilakukannya alternatif yang bisa dikatakan "murah" dan "sederhana" yaitu menaikkan Bahan bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listri (TDL).
Beberapa waktu yang lalu kita tentunya sudah mengetahui, bahwasanya upaya menaikkan Harga BBM tidak bisa dilaksanakan karena berbagai pertimbangan. Sehingga saat ini pemerintah harus membuat kebijakan yang tepat sebagai upaya penghematan energi terutama penggunaan BBM bersubsidi. Adapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini yaitu terdiri dari 5 (lima) hal pokok yang kurang lebihnya seperti informasi dibawah ini sesuai dengan pidato Presiden kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono :

Pertama Pengendalian Sistem Distribusi di setiap SPBU, yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dalam hal ini akan dilakukan pendataan kendaraan secara elektronik sebagai upaya agar konsumsi BBM bersubsidi dapat dikendalikan secara transparan dan tepat sasaran. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, secara otomatis kendaraan yang melakukan pengisian BBM akan tercatat berapa jumlah yang dibeli setiap harinya. BBM Bersubsidi sendiri pada dasarnya memang dialokasikan untuk orang-orang yang memang berhak, jadi pemerintah sangat mengharapkan pedistribusian yang tepat untuk mencegah kebocoran dan penyimbangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. "Dalam hal ini Pertamina akan menjaga pasokan sesuai kuota daerah, sekaligus menyediakan BBM non subsidi," sebagaimana diserukan Bapak SBY.

Melarang BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah dan BUMN, hal ini akan dilakukan dengan cara pemberian stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang tersebut. Dalam hal ini Bapak SBY menyampaikan bahwasanya semua jajaran pemerintah dan perusahaan BUMN harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, sehingga subsidi yang ada benar-benar tepat sasaran.

Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan, upaya ini dilakukan dengan cara memberikan stiker khusus pula, sehingga masyarakat juga turut mengawasi mana kendaraan yang berhak dan mana yang tidak berhak menerima BBM bersubsidi tersebut, dalam hal ini akan ada pengawasan dari BPH Migas dan Aparat Penegak Hukum sebagaimana disampaikan Bapak SBY.

Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM, dan program pengalihan BBM ke BBG ini juga harus menjadi program utama nasional. Untuk menunjang program tersebut Bapak SBY juga menyampaikan bahwasanya tahun ini akan dibangun 33 SPBG dan 8 SPBG untuk revitalisasi dan ditahun ini pula akan di bagikan 15 ribu Converter Kit, untuk angkot, yang efektivitasnya bisa dirasakan pada tahun 2013 mendatang.

Penghematan listrik dan air, dalam hal ini upaya penghematan yang ada akan dimulai pada Juni 2012 bulan depan, dan harus sudah dilaksanakan oleh kantor-kantor pemerintahan seperti BUMN dan BUMD sesuai dengan jadual yang sudah ditentukan. Termasuk penerangan jalan juga harus turut serta dalam upaya penghematan, jadi petugas yang ada harus menyalakan dan mematikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Posting tentang "5 kebijakan yang disampaikan Bapak SBY", dikutip dari siaran televisi dan situs berita online (finance.detik.com). Semoga bermanfaat. "Just Info"

Pemerintah Batasi Spub Premium

Kupang (ANTARA News) – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya, mengatakan sejauh ini belum ada petunjuk teknis pelaksanaan (juknis) yang mengatur tentang pelaksanaan program penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan dinas.

"Sampai saat ini belum ada juknis, sehingga kendaraan dinas juga masih menggunakan BBM bersubsidi," kata Lebu Raya, di Kupang, Sabtu terkait pelaksanaan program penghematan BBM bersubsidi di daerah itu.

Menurut dia, peraturan mengenai penghematan BBM bersubsidi memang sudah ditetapkan dan mulai berlaku efektif 1 Juni untuk kendaraan dinas. Akan tetapi sejauh ini belum ada petunjuk pelaksanaan bagi daerah.

Juknis ini, kata dia, penting karena akan mengatur mekanisme pelaksanaan program penghematan BBM di lapangan.

"Apakah perlu ada SPBU khusus atau setiap kendaraan dinas akan diberi tanda khusus dan bagaimana mekanisme pengawasan di lapangan. Ini yang diatur dalam juknis sehingga kalau juknisnya belum ada, kendaraan dinas juga masih boleh menggunakan BBM bersubsidi," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan lima kebijakan gerakan penghematan nasional. Kelimanya dicanangkan guna menekan defisit anggaran.

Lima kebijakan itu, pertama, Pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU. Pengendalian dilakukan dengan kemajuan teknologi informasi dengan setiap kendaraan akan didata secara elektronik.

Melarang BBM bersubsidi digunakan kendaraan pemerintah, BUMN, dan BUMD dengan akan menggunakan stiker khusus untuk kendaraan tersebut.

Langkah ketiga dengan melarang BBM bersubsidi digunakan kendaraan perkebunan dan pertambangan. Pelarangan itu dilakukan dengan stiker dan diawasi BPH Migas, penegak hukum dan pemerintah daerah. Pertamina akan menambah SPBU BBM nonsubsidi di wilayah pertambangan dan perkebunan.

Langkah berikutnya dengan percepatan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) dan langkah kelima dengan penghematan penggunaan listrik dan air di kantor pemerintah, pemda, jalan, BUMD.

Gubernur mengatakan, pemerintah akan membantu mengawasi agar setiap kendaraan dinas, harus taat pada aturan yakni menggunakan BBM non subsidi.
(ANT-B017)

Editor: Ella Syafputri

Batal, SBY Umumkan Kebijakan Energi Malam Ini

INILAH.COM, Jakarta – Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono batal menyampaikan pidato kenegaraan mengenai pelaksanaan penghematan energi dan bahan bakar minyak.

Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, pidato diundur menjadi besok malam. "Mungkin ditunda besok malam," ujar Kuntoro, usai mengikuti rapat internal SBY dengan seluruh menteri bidang perekonomian termasuk Direktur Utama Pertamina Karen, di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/5/2012).

Kuntoro menjelaskan, rapat bersama SBY membahas mengenai pokok pidato yang akan disampaikan dalam pidato kenegaraan, di Istana Merdeka, Jakarta, besok malam. Termasuk dibahas mengenai materi detail kebijakan penghematan energi tersebut.

Alasan ditundanya pidato SBY nanti malam, karena sejumlah menteri merasa belum siap untuk menerapkan kebijakan penghematan energi. "Karena beberapa menteri membutuhkan waktu," kata Kuntoro.

Siapa sajakah menteri yang tidak siap itu? "Saya tidak bisa sebutkan, pokoknya membutuhkan waktu untuk mematangkannya," imbuh Kuntoro. [rus]

108CSR.com –  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya mengumumkan kebijakan penghematan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Pidato presiden menekankan terhadap 5 kebijakan gerakan hemat energi, yakni :

Pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU. Pengendalian ini, kata Presiden, dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun data fisik kendaraan tersebut.

Setiap kali kendaraan tersebut mengisi BBM, maka jumlah BBM subsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis, dan dapat diketahui jumlah pembelian setiap harinya.

"Langkah ini untuk menjamin bahwa konsumsi BBM khususnya yang bersubsidi dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel, dan penggunaannya pun tepat sasaran. Ingat, BBM bersubsidi hanya bagi mereka yang berhak. Jumlahnya pun harus tepat, sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan, yang akan sangat merugikan negara," kata Presiden.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM, Pertamina akan tetap menjaga pasokan sesuai dengan kuota daerah, tetapi sekaligus menyediakan BBM non subsidi berapapun yang dibutuhkan.

Kedua adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, juga untuk BUMN dan BUMD. Langkah ini dilakukan dengan cara pemberian stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi tersebut. Jajaran Pemerintah Pusat dan daerah, BUMN dan BUMD diharapkan dapat memberikan contoh nyata dalam upaya penghematan BBM ini.

Langkah ini juga untuk meyakinkan bahwa subsidi dengan anggaran yang besar benar-benar tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukannya.

Ketiga adalah pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Pelarangan ini juga dilakukan dengan menerapkan sistem stiker.  Pengawasan dilakukan oleh BPH Migas secara terpadu bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah.

"Harus pula dilakukan kontrol yang ketat di daerah, utamanya di areal usaha perkebunan dan pertambangan, serta Industri, atas pelaksanaan ketentuan ini. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi kalangan pertambangan dan perkebunan, Pertamina akan menambah SPBU BBM non subsidi sesuai kebutuhan di lokasi-lokasi tersebut," kata Presiden.

Keempat adalah konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi. Program konversi atau pengalihan penggunaan BBM ke BBG ini, kata Kepala Negara, harus menjadi program utama nasional. Hal ini sebagai upaya Indonesia mengurangi ketergantungan pada BBM, dan kemudian beralih ke gas, terutama di sektor transportasi.

"Pada tahun ini akan dibangun stasiun pengisian gas baru sebanyak 33 stasiun, dan sebanyak 8 stasiun akan direvitalisasi kembali. Untuk langkah awal, mulai tahun ini, pemerintah akan membagikan 15.000 converter kit, atau alat konversi penggunaan BBM menjadi BBG bagi angkutan umum secara bertahap, dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang," kata Presiden.

Efektivitasnya diversifikasi dan konversi BBM ke BBG, kata Presiden, memang baru akan dirasakan pada tahun 2013 mendatang. Namun, langkah ini dikatakan upaya penting dalam penghematan penggunaaan BBM bersubsidi, dan pelestarian lingkungan.

Kelima adalah penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan, yang semuanya mulai diberlakukan pada bulan Juni 2012.

"Pimpinan instansi dan lembaga terkait harus bertanggung jawab untuk suksesnya pelaksanaan program ini. Pada tahun 2008 dan 2009 yang lalu, ketika kita menghadapi kondisi yang relatif sama dengan apa yang terjadi saat ini, gerakan penghematan listrik dan air ini berjalan dengan sangat sukses. Saat itu kita berhasil menurunkan penggunaan BBM dan listrik yang signifikan," kata Presiden.

Kelima langkah ini, sambung Presiden, akan ditunjang oleh pengetatan pengawasan. Pemerintah akan meningkatkan pengawasan dan menindak tegas setiap penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi.

"Saya instruksikan kepada BPH Migas agar meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, untuk memastikan tidak ada kebocoran dan penyimpangan dalam distribusi, mulai dari depo sampai ke stasiun pengisian (SPBU), dan di tempat-tempat lainnya," kata Presiden.

Sedangkan gerakan penghematan energi nasional akan berlaku serentak pada 1 Juni 2012 mendatang.

Dua Kebijakan Atasi Defisit Anggaran

Dalam kesempatan itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan dua kebijakan untuk menahan bengkaknya anggaran subsidi, menyusul batalnya rencana kenaikan bahan bakar minyak beberapa waktu lalu.

Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya juga mengatakan, harga minyak mentah yang tinggi dan meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak telah membuat subsidi energi membengkak. Pada 2010, subsidi energi menelan Rp140 triliun. Angka ini melonjak menjadi Rp256 triliun pada 2011.

Kedua kebijakan itu adalah mencegah naiknya defisit dengan menaikkan pendapatan dengan mengoptimalisasi belanja negara, serta mengurangi subsidi dengan penghematan.

Defisit anggaran bisa ditambal dengan meningkatkan pendapatan negara, baik dari pajak maupun nonpajak. Agar penerimaan pajak meningkat tanpa menaikkan tarif, pemerintah akan meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan.

Pemerintah juga akan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya hasil tambang. "Karena itu, kami berharap perusahaan-perusahaan besar, memenuhi kewajibannya," ujar Presiden.

Sementara itu, optimalisasi anggaran bisa dilakukan dengan menunda belanja negara yang tidak penting, meningkatkan belanja modal, dan memprioritaskan anggaran yang cukup untuk pengurangan kemiskinan. (ard)

Tanpa Peraturan, Pidato Jadi Tak Bergigi

MENURUT dia, itu lebih baik ketimbang membuang energi berpidato berkali-kali mengenai masalah serupa. Buat saja peraturan pemerintah, tidak perlu dipidatokan. Sebab pidato sifatnya tidak mengikat untuk instansi di bawahnya. Ada undang-ndang saja orang cenderung melanggar apalagi hanya pidato, kata Pramono di DPR, Jakarta, Kamis (31/5).

Pramono menilai, PP atau kepmen lebih efektif ketimbang pidato. Dia melihat, instruksi SBY sesungguhnya lebih ditujukan untuk internal birokrasi pemerintah dan BUMN. Kalau lewat peraturan, setiap pelanggaran akan mendapat sanksi. Sementara melalui pidato terkesan seperti imbauan semata.

Terlepas hal itu, Pramono mengaku instruksi Presiden benar karena Indonesia perlu berhati-hati dengan neraca keuangan akibat harga BBM tidak jadi naik beberapa waktu lalu sehingga subsidi BBM membengkak.

Pramono memandang pemerintah memang perlu memberi keteladanan kepada masyarakat untuk melakukan penghematan energi, termasuk dengan tidak menggunakan BBM bersubsidi.

Belanja terbesar ada di instansi pemerintah. Kalau instansi pemerintah bisa menghemat, termasuk menggelar rapat-rapat dengan efisien, saya yakin kita bisa menghemat lebih banyak, ujar politisi PDIP ini.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani menilai pidato Presiden soal program penghematan energi ibarat ‘lucu-lucuan’ saja, tidak serius dan tidak mencerminkan kebijakan komprehensif sektor energi.

Sebagai Ketua Umum DEN (Dewan Energi Nasional), Presiden harusnya fokus kepada pembenahan Kebijakan Energi Nasional. Karena sektor energi tidak melulu soal BBM tapi menyeluruh dari berbagai sumber. Sektor energi harus menjadi leading sector berbagai kebijakan pembangunan

Saat ini dalam dokumen negara, Bappenas menyebutkan sektor energi menjadi fokus nomor 8 artinya energi belum dianggap sebagai driven force, amat disayangkan, kritik Dewi.

Ia juga meminta pemerintah berhenti berwacana dan jangan hanya mengurusi pencitraan. Dewi mendorong pemerintah melakukan revolusi kebijakan sektor energi. Program penghematan hanya bersifat jangka pendek. Sebagai state atau negara tentunya pemikiran berbagai jangkauan waktu yang harus menjadi fokus, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang, imbuhnya.

Otosia.com – Setelah tertunda satu hari, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menyampaikan pidato terkait penghematan energi, termasuk kebijakan mengenai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan dengan nama gerakan nasional penghematan energi serta peningkatan pendapatan negara dan optimasi anggaran itu disampaikan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/5).

Terdapat lima kebijakan yang diumumkan dan selanjutnya akan akan dilakukan oleh pemerintah. Empat di antaranya mengenai penggunaan BBM dan bahan bakar gas kendaraan bermotor, seperti sebelumnya telah disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kebijakan pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pengendalian ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun data fisik kendaraan tersebut. Secara teknis, setiap kendaraan tersebut mengisi BBM, jumlah BBM subsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan menunjukkan informasi jumlah pembelian setiap harinya.

"Langkah ini untuk menjamin bahwa konsumsi BBM khususnya yang bersubsidi dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel, dan penggunaannya pun tepat sasaran," kata Presiden.

Kedua, pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan pemerintah. Langkah ini dilakukan dengan memberikan stiker khusus untuk kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi tersebut. Peraturan ini berlaku bagi kendaraan pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD.

Ketiga, pelarangan konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Pelarangan ini juga dilakukan dengan sistem stiker. Sesuai dengan pengumuman sebelumnya, pengawasan oleh Satgas BBM dan BPH Migas.

"Harus pula dilakukan kontrol yang ketat di daerah, utamanya di areal usaha perkebunan dan pertambangan, serta Industri, atas pelaksanaan ketentuan ini. Pertamina akan menambah SPBU BBM non-subsidi sesuai kebutuhan di lokasi-lokasi tersebut," kata Presiden.

Keempat, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Menurut Presiden, hal ini harus menjadi program utama nasional, yang diikuti oleh pembangunan stasiun pengisian BBG (SPBG) sebanyak 33 unit, sekaligus perbaikan terhadap 8 SPBG yang sudah ada.

"Pemerintah akan membagikan 15.000 converter kit, atau alat konversi penggunaan BBM menjadi BBG bagi angkutan umum secara bertahap, dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang," kata Presiden. (kpl/why/bun)

Energi Indonesia Hilang Arah 

 

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 29 Mei 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato pelaksanaan penghematan energi nasional. Inti dari pidato tersebut menghasilkan adanya lima program penghematan energi.
Pertama, mengendalikan sistem distribusi di setiap SPBU dan menjaga pasokan sesuai kuota daerah. Kedua, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah. Ketiga, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Keempat, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi. Kelima, penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah serta penghematan penerangan jalan.
Kesemuanya mulai diberlakukan pada Juni 2012. Program penghematan yang disampaikan presiden SBY di atas sayangnya lebih terfokus pada BBM. Padahal energi bukanlah BBM semata. Energi merupakan suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Kompleksitas dan kedinamisan energi ini bahkan ditujukan dengan sistemiknya dampak yang ditimbulkan oleh sistem energi.
Idealnya dalam menganalisa permasalahan energi, pemerintah harus melihat energi sebagai suatu sistem. Energi sebagai suatu sistem ini didasarkan pada pemikiran systems thinking.
Menurut Ward dan Schriefer (Fahey dan Randall, 1998), systems thinking dapat dimaknai sebagai suatu proses memahami bagaimana satu elemen dapat memengaruhi elemen lain atau lingkungan tempat elemen tersebut berada. Semuanya bekerja dalam satu kesatuan dalam satu sistem.
Akibat ketiadaan pendekatan yang melihat permasalahan kebijakan energi secara menyeluruh, permasalahan kebijakan energi di Indonesia semakin kompleks. Beberapa masalah tersebut di antaranya meliputi ketidakjelasan orientasi dan skala prioritas, tumpang tindih kebijakan, dan masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi (termasuk ketiadaan blue print energi yang komprehensif dan terintegrasi menyeluruh).
Ketidakjelasan orientasi dan skala prioritas terutama dapat dilihat dari tidak adanya tujuan dan arah yang jelas pada kebijakan energi. Kebijakan energi Indonesia masih berfokus pada satu sisi, yakni berorientasi pasar (market). Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap suatu sumber energi (minyak, gas bumi, batu bara) tetapi tidak meningkatkan sumber energi yang lain (energi terbarukan).
Orientasi pasar ini diperkuat dengan ketiadaan skala prioritas dalam kebijakan energi. Kondisi energi fosil Indonesia yang semakin tipis tidak diimbangi dengan penggunaan energi alternatif yang lebih hemat, aman, dan terjamin.
Ketiadaan skala prioritas ini didasarkan pada kondisi kebijakan energi Indonesia yang tidak memiliki ketentuan yang menetapkan penggunaan energi prioritas. Akibatnya terjadi tumpang tindih yang memungkinkan berbenturannya kepentingan masing-masing energi.
Tumpang tindih ini menjadikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber energi Indonesia terhambat dan implementasi kebijakan pun tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tumpang tindih bahkan tidak hanya berada dalam skala kecil, tetapi juga dalam skala besar, yakni undang-undang.

Undang-undang (UU) tentang energi yang saling tumpang tindih antara lain UU 30/2007 tentang Energi,UU No.22/2001 tentang Migas, UU No.4/2009 tentang Minerba, UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No.27/2003 tentang Panas Bumi, UU No.10/1997 tentang Ketenaganukliran, dan UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air.

Undang-undang ini tidak koheren satu sama lain ketika berada dalam pada lingkup kebijakan energi. Permasalahan tumpang tindih ini diperkuat dengan tidak adanya blueprint energi yang komprehensif. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi tidak didasarkan pada perencanaan yang matang, bahkan pembagian (mapping) dalam penggunaan energi tidak dilakukan. Produksi energi hanya diarahkan secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan seluruh sektor terhadap energi.

Anutan

Permasalahan di atas dapat terjadi karena pemerintah hanya seolah memahami energi dengan cara pandang yang keliru. Energi dipahami hanya sebagai BBM, energi dipahami hanya sebagai sektor yang sama dengan lainnya (yang dibuktikan dengan penempatan sektor energi sebagai sektor kedelapan oleh Bappenas).

Pidato Presiden mengenai lima program penghematan energi juga memperlihatkan bahwa pemerintah hanya dapat memberikan imbauan tanpa memberikan kerangka yang komprehensif mengenai kebijakan energi nasional termasuk tidak adanya panutan.

Penghematan adalah bagian dari lifestyle, jika tidak ada anutan, imbauan hanya menjadi wacana belaka. Tidak sepatutnya penghematan didudukkan sebagai "pemaksaan" terhadap rakyat. Sepertinya rakyat dipaksa menderita tanpa diberi ruang untuk memilih jenis alternatif dalam pemenuhan soal energi.

Maka tidak mengherankan apabila dikatakan, bahwa kebijakan energi yang ada saat ini menjadikan negara makin kehilangan arah dan kehilangan orientasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi untuk kesejahteraan rakyat.

Akibat disorientasi energi yang dialami Indonesia, pengelolaan dan pemanfaatan energi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat justru terkesan setengah hati. Kepentingan yang dibawa dalam setiap kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi bukan lagi kepentingan rakyat dan negara, tetapi telah disisipi oleh kepentingan pihak asing.

Hal itu terjadi pada UU No.22/2001 tentang Migas yang oleh banyak kalangan dianggap tidak nasionalis dan justru proasing. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah membatalkan beberapa ketentuan dalam UU No.22/2001 tentang Migas yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tujuan NKRI. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini pemerintah masih menggunakan UU ini sebagai acuan dalam pengelolaan migas Indonesia.

Komitmen
Pemerintah secara bertahap dengan komitmen yang tinggi seharusnya segera menyelesaikan satu per satu seluruh masalah tersebut. Menciptakan kejelasan orientasi energi bukan hanya melalui kejelasan frase atau kata dalam undang-undang.
Lebih daripada itu, kejelasan orientasi energi harus diciptakan dengan membangun sebuah sistem energi yang kokoh melalui integrasi kebijakan dengan sektor lain yang terkait sehingga tercipta kebijakan energi yang mampu mengatur energi secara komprehensif dan berkesinambungan. Saat ini rakyat semakin resah dan terkatung-katung akibat kondisi energi, khususnya BBM yang semakin tidak menentu.
Pemerintah semakin menyengsarakan rakyat karena tidak diiringi dengan kualitas pelayanan publik yang memuaskan. Masih ada rakyat yang belum menikmati aliran listrik, bahkan air bersih, untuk kehidupan sehari-hari. Merekalah yang paling menjadi korban atas ketidakjelasan sikap pemerintah ini. Rakyat menanti langkah konkret pemerintah, bukan hanya sebatas janji dan imbauan semata.

**(Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Kandidat Doktor Adm dan Kebijakan Publik UI Bidang Energi/o-zon.

KBR68H, Jakarta – Pengamat Perminyakan Kurtubi mencatat hanya ada satu hal baru dalam pidato presiden soal penghematan energi, yakni soal efisiensi impor minyak mentah yang dilakukan oleh Pertamina.

 

Karena menurut dia, anggaran negara untuk mengimpor minyak mentah itu jumlahnya tidak sedikit. Sehingga bila Pertamina menghemat, sisa anggarannya dapat dialokasikan ke sektor yang lain. "Karena baru pertama kali ada perintah presiden seperti ini. Dan ini harus segera ditanggapi agar betul-betul impor yang menggunakan uang negara ini bisa efisien, karena nilainya sangat besar. Jumlahnya bisa miliaran dolar. Kira-kira per hari itu bisa mencapai satu triliun rupiah. Jadi kalau itu diefisienkan akan banyak menolong APBN," jelasnya.

Kurtubi menambahkan, selama ini Pertamina membeli minyak mentah dari perantara. Seharusnya kata dia, Pertamina membeli minyak mentah dari penjualnya langsung, sehingga bakal memangkas anggaran. Sebelumnya, Presiden SBy menyampaikan pidato mengenai penghematan energi nasional. Diantaranya pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan sistem teknologi informasi.

 

JAKARTA Pelaku industri menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai penghematan energi semalam tidak ada pengaruhnya terhadap sektor ekonomi dan industri dalam negeri.

Achmad Widjaya, Sekretaris Jenderal Forum Industri Pengguna Gas Bumi, mengemukakan pidato tersebut dinilai sebagai keputusan politik yang tidak tegas. Menurutnya, pemerintah sebaiknya melakukan tindakan tegas, misalnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sebagai salah satu langkah penghematan energi di dalam negeri dan penambahan pemasukan bagi negara.

Lebih baik tegas, naikkan saja BBM, ujarnya. Selain itu, Achmad juga mengritik salah satu kebijakan presiden, yakni penghematan penggunaan listrik dan air di kantor pemerintah di seluruh daerah. Dia mempertanyakan sistem kontrol antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kuasa tersendiri tanpa harus meminta persetujuan pemerintah pusat.

Lebih luasnya, APBN dan APBD tidak menjadi kontribusi buat rakyat, tuturnya. Achmad menegaskan pengusaha tidak melihat ada insentif tambahan dari pemerintah untuk sektor ekonomi. Pemerintah, ujarnya, dinilai lebih suka berbicara secara makro dan tidak mau berbicara mikro yang bersifat class action atau spesifik sesuai kebutuhan.

Itu berbahaya untuk produktivitas industri dan perbankan, tegasnya. Dia menambahkan program mikro yang diterapkan pemerintah saat ini tidak jelas. Dalam kurun waktu 8 tahun, pemerintahan SBY-Boediono tidak memberikan insentif apapun buat pengusaha. Pemerintah malah terkadang memberatkan pelaku industri dengan adanya sejumlah peraturan menteri yang terbit terus dan diberlakukan. Itu jadinya menjadi ancaman, beban ongkos juga bertambah, ujarnya.

Kabag Humas Pemkot Balikpapan Sudirman Jayaleksana menyatakan, pihaknya akan mendukung kebijakan Presiden tentang penghematan energi, kendati sejak tahun 2008 Pemkot Balikpapan telah melakukan berbagai penghematan dan efisiensi.

Diakuinya, penghematan energi ini memberikan dampak positif bagi anggaran Pemkot, terutama untuk listrik dan air, karena sejak lama Pemkot telah melakukan penghematan. Sedangkan untuk penggunaan BBM, Pemkot juga telah merancang peraturan mengenai pemberian jatah BBM untuk kendaraan dinas.

Terkait hal ini, Sudirman meminta kepada seluruh masyarakat Balikpapan, agar mendukung kebijakan pemerintah ini, dengan menghemat penggunaan air dan listrik dan menggunakan BBM Non Subsidi bagi yang mampu dan juga melaporkan ke instansi terkait atau pihak berwajib, jika ada penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. (Etty)

JAKARTA : Menteri ESDM Jero Wacik diketahui menerbitkan empat Peraturan Menteri sekaligus dalam satu hari (pada 29 Mei 2012) sebagai tindaklanjut pidato SBY tentang pelaksanaan gerakan nasional penghematan energi.

Pertama adalah Permen ESDM No.12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan BBM.
Aturan itu melarang kendaraan dinas menggunakan Premium mulai 1 Juni 2012 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya, untuk wilayah provinsi, kabupaten/kota di Jawa dan Bali di luar wilayah tadi akan dimulai sejak 1 Agustus 2012. Sementara itu, mobil barang yang digunakan dalam kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan solar bersubsidi mulai 1 September 2012.

Kedua adalah Permen ESDM No.13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik. Mulai 1 Juli, penghematan listrik ditargetkan sebesar 20% dihitung dengan membandingkan pemakaian listrik rata-rata 6 bulan sebelum berlakunya Permen ini, dan/atau pemakaian listrik mencapai kriteria minimal efisien.
Bangunan gedung negara, BUMN, BUMD, dan BHMN wajib menghemat listrik. Caranya diantaranya dengan menggunakan AC hemat energi, mematikan AC jika ruangan tidak digunakan, mengatur suhu ruang kerja antara 24-27 derajat celcius, menggunakan lampu hemat energi, mematikan lampu jika tidak digunakan, hingga mengoperasikan lift dengan pemberhentian setiap 2 lantai.
Ketiga adalah Permen ESDM No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi. Aturan itu berisi bagi pengguna energi yang lebih besar atau sama dengan 6.000 setara ton minyak per tahun wajib melakukan manajemen energi. Laporan pelaksanaan manajemen energi disampaikan pertama kali pada Januari 2013 untuk laporan sejak permen ini diterbitkan hingga Desember 2012.
Keempat adalah Permen ESDM No.15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah. Pada bangunan gedung negara, BUMN, BUMD, dan BHMN wajib melakukan penghematan penggunaan air tanah dengan target 10% dihitung dengan membandingkan penggunaan air tanah rata-rata 6 bulan sebelum berlakunya permen ini.
Cara menghemat penggunaan air tanah diantaranya dengan melakukan menggunakan air sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan air, hingga memanfaatkan peralatan yang bisa menghemat penggunaan air. Aturan ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2012.  (ra)

Incoming search terms:

  • kata presiden adm jgn memberatkan guru
loading...

Leave a Reply