91728904 Pendapat Pidato Prof Hikmahanto Juwana

Nama : GHALI AMIYAMA
NPM : 1006687581
Hukum Internasional A

Prof. Hikmahanto Juwana pada saat pengangkatan beliau menjadi guru besar
berpidato tentang hukum internasional . Dalam konflik kepentingan negara berkembang dan
maju, dalam pidatonya beliau mengatakan bahwa negara berkembang banyak muncul di
dunia setelah perang dunia. Hukum internasional adalah produk hukum yang berasal dari
negara maju. Hal ini berdasarkan dari fatwa yang muncul yang mengatakan bahwa hukum
internasional berasal dari hukum yang berlaku di negara Eropa. Munculnya negara
berkembang tersebut adalah untuk terbebas dari politik dan ketergantungan dari negara maju.

Dalam hukum Internasional, ada suatu wilayah yang disebut wilayah bersama, yang
ada diluar yurisdiksi Negara. Wilayah bersama di laut, terletak pada sea bed dan ocean floor
yang dikenal dengan istilah area .Dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah
bersama secara tradisional, prinsip yang berlaku adalah res communis. Pada wilayah yang
tidak diakui kepemilikannya, hanya diperkenankan proses eksploitasi bagi siapa saja tanpa
adanya klaim kedaulatan. Oleh karena itu dalam hal ini sangat menguntungkan bagi pihak
negara maju yang mempunyai teknologi lebih maju, padahal negara berkembang juga ingin
mengambil keuntungan dari tempat tersebut.

CLS (Critical Legal Studies) merupakan aliran modern dalam teori hukum yang
diperkenalkan pada tahun 1970-an di Amerika. Esensi pemikiran CLS terletak pada
kenyataan bahwa hukum adalah politik. Teori dalam CLS sangat tepat untuk untuk
menjelaskan upaya negara berkembang dalam mengubah wajah hukum internasional. Hukum
internasional adalah produk politik dan sebagian merupakan hasil tarik ulur negara
berkembang dengan negara maju. Kekuatan sering digunakan oleh negara maju tanpa sadar.
Untuk melakukan delegitimasi terhadap doktrin hukum yang telah terbentuk, aliran CLS
menggunakan metode trashing (menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat
sepihak), deconstruction (membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk), genealogy
(penggunaan sejarah dalam melakukan argumentasi).
Keberhasilan negara berkembang dalam mengubah wajah hukum internasional :
Dalam hukum internasional ada satu wilayah yang merupakan wilayah yang berada di
luar yurisdiksi negara, yang dalam bahasa inggris disebut commonage (wilayah
bersama). Di wilayah bersama, negara dilarang mengklaim kedaulatan, bahkan tidak
menutup kemungkinan bagi mereka untuk mengambil keuntungan. Dalam
mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah bersama, secara tradisional prinsip yang
berlaku adalah prinsip res communis yang mengasumsikan bahwa semua pihak
memiliki kemampuan yang sama baik di bidang teknologi, modal, dan keahlian.
Dalam praktiknya, prinsip res communis akan memberi keuntungan bagi mereka yang
memiliki kemampuan bila dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki
kemampuan. Bagi negara berkembang, menggunakan prinsip res communis sama saja
1

dengan tidak dapat menikmati keuntungan apapun dari wilayah bersama. Negara
berkembang yang tidak memiliki kemampuan dari segi teknologi, modal, dan
keahlian tidak akan mungkin mengeksploitasi wilayah bersama. Untuk itu negara
berkembang memperkenalkan prinsip common heritage of all mankind yang pada
prinsipnya mengatakan siapa yang dapat mengeksploitasi wilayah bersama maka ia
wajib untuk membagi keuntungan yang didapat kepada yang lain. Dengan begitu
negara berkembang akan ikut merasakan apapun keuntungan yang didapat.
Dalam tiga dekade terakhir ini, konflik kepentingan ekonomi antara negara maju dan
negara berkembang terpusat pada masalah perdagangan antarnegara yang dipicu oleh
perbedaan pandangan. Negara berkembang cenderung mengambil kebijakan yang
menghambat masuknya barang dan jasa dari pelaku usaha asing utamanya dari negara
maju dengan alasan untuk melindungi lapangan kerja, serta memperkuat pelaku usaha
nasional. Sedangkan negara maju menghendaki agar tidak ada hambatan yang
diberlakukan oleh negara berkembang. Hal ini dikarenakan konsumen di negara
berkembang senang dengan barang dari negara maju serta jumlah penduduk yang
sangat potensial.
Dalam konflik kepentingan ekonomi negara maju dan negara berkembang, masalah
lain yang mengemuka adalah kegiatan yang dilakukan oleh Transnational
Corporation
(TNC) atau Multinational Corporation (MNC) yaitu perusahaan yang
mempunyai jaringan kerja yang mendunia. Masalah yang berkembang adalah
kekhawatiran negara berkembang atas kekuatan dominan MNC yang dapat
mengancam kedaulatan dan eksistensi negara. MNC kerap memaksa negara
berkembang agar peraturan perundang-undangan yang dibuat menguntungkan mereka
serta meminta pemerintahnya untuk membuat perjanjian internasional untuk
melindungi kepentingan MNC. Menghadapi kekuatan besar yang dimiliki MNC,
negara berkembang telah membentuk Un-draft Code of Conduct on Transnational
Corporation (Code of Conduct)
.
Dalam perdagangan internasional, banyak organisasi perdagangan internasional yang pada
mulanya ingin membantu perekonomian negara berkembang, namun pada tiga puluh tahun
terakhir, terjadi konflik kepentingan ekonomi antar negara berkembang dan maju dimana
telah terpusat pada masalah perdagangan antar negara dipicu oleh pandangan yang berbeda.
Negara berkembang mengambil kebijakan yang menghambat masuknya barang dan jasa dari
pelaku usaha asing, terutama dari negara maju. Negara maju pun menginginkan agar tidak
ada hambatan. Tidak adanya hambatan disebut perdagangan bebas yang berarti tidak adanya
diskriminasi dari mana barang dan jasa berasal.

PENDAPAT:

Saya setuju dengan pendapat pidato Prof. Hikmahanto Juwana tersebut karena
kepentingan ekonomi negara maju lebih dominan dan mewarnai wajah hukum internasional.
Perjanjian internasional yang ada lebih banyak mengakomodir kepentingan negara maju.
2

Bahkan para pelaku usaha negara maju banyak mendapat perlindungan dari perjanjian
internasional yang dinegosiasikan antara negara maju dan negara berkembang.

Bagi negara berkembang dalam mengimplementasikan tentang perjanjian yang
dikeluarkan oleh WTO yang lebih memihak negara maju karena salah satu pencetus WTO
adalah negara-negara maju. Meskipun banyak pihak investor menanam modalnya di
Indonesia sehingga membuat perekonomian indonesia stabil karena melihat dari menguatnya
kurs rupiah.

Teori CLS yang digunakan oleh negara-negara berkembang sudah cukup mampu
membantu negara-negara berkembang untuk mengubah wajah hukum internasional yang
dahulu sangat didominasi oleh kekuatan negara-negara maju. Walaupun usaha yang ditempuh
belum seratus persen berhasil. Namun, negara-negara berkembang juga harus
mempertimbangkan dengan seksama kebijakan yang akan mereka ambil terutama yang
menyangkut negara maju. Karena tidak semua hal yang berhubungan dengan negara maju
buruk adanya. Seperti yang dapat kita lihat dalam kasus mengenai MNC diatas, pada
kenyataannya negara berkembang masih membutuhkan MNC terutama dalam menghadapi
krisis ekonomi yang melanda negara berkembang. Namun tentunya negara berkembang juga
tidak boleh tunduk dan menerima saja apapun kebijakan yang dibuat oleh negara-negara
maju, terutama yang dapat merugikan kepentingan nasional dari negara-negara berkembang.
Sudah sepatutnya di era masa kini penggunaan kekuatan yang dominan untuk
mengeksploitasi suatu wilayah ditinggalkan

Adanya investasi pihak asing tersebut dalam bentuk saham, membuat indonesia
terlibat di kancah internasional. Namun goyangnya perekonomian menyebabkan pihak asing
menjual sahamnya, hal ini menyebabkan lemahnya mata uang Indonesia di mata dunia.
Dilain hal, SDA di Indonesia juga dikuasai oleh investor. Sehingga perekonomian indonesia
tidak tertolong karena Indonesia hanya dapat memiliki sedikit hasil dari SDA. Indonesia
membutuhkan negosiator yang handal sehingga negara kita tidak lagi mengalami perjanjian
yang merugikan pihak Indonesia.
3

Leave a Reply