Pidato Kunker Sumut : PEMBUKAAN KE SUMATERA UTARA

PIDATO PEMBUKAAN KUNKER KE SUMATERA UTARA

POSWIL BIN

Yth. Kepala Poswil BIN Sumatera Utara

Yth. Saudara Anggota Komisi I DPR RI

Assalammualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita semua,

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Sumatera Utama dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI yaitu bidang pertahanan, intelijen, dan komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009 2010.

Poswil BIN Sumatera Utara merupakan salah satu mitra kerja Komisi I DPR RI yang berada di daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan tugas intelijen di daerah agar kondisi NKRI dan masyarakatnya senantiasa berada dalam situasi yang damai, aman dan kokoh dari segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Reformasi yang melanda Indonesia beberapa tahun lalu telah melahirkan sebuah sistem demokrasi dengan konsekuensi keterbukaan dan kebebasan. Perubahan ini sangat terasa akibatnya, khususnya bagi BIN yang dahulu mampu melakukan aktivitas secara bebas namun kini terkekang baik oleh kontrol masyarakat, sistem demokrasi yang semakin terbuka serta belum adanya aturan yang dapat dijadikan payung hukum oleh BIN dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini tentu sangat memberatkan BIN baik di pusat maupun daerah dalam menjalankan tugasnnya yang berat sebagai ujung tombak pertahanan bangsa

Terkait dengan hal tersebut, mohon kiranya Kepala Poswil BIN dapat memaparkan secara jelas aktivitas yang telah dilakukan oleh Poswil BIN Sumatera Utara dalam menjalankan tugas pokoknya dalam rangka mendukung penciptaan situasi daerah yang kondusif. Apa sajakah capaian yang telah dilakukan oleh Poswil BIN beserta kendalanya serta potensi-potensi yang dapat menjadi ancaman, hambatan, tantangan maupun gangguan bagi NKRI khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Kantor Gubernur

Yth. Gubernur Sumatera Utara

Yth. Pangdam I/Bukit Barisan

Yth. Kapolda Sumatera Utara

Yth. Pimpinan DPRD dan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara

Yth. Muspida, pimpinan dan pejabat di lingkungan Provinsi Sumatera

Yth. Saudara Anggota Komisi I DPR RI

Assalammualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita semua,

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Sumatera Utama dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI yaitu bidang pertahanan, intelijen, dan komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009 2010.

Terkait dengan hal tersebut, mohon kiranya Gubernur Sumatera Utara dapat memberikan paparan atau gambaran kepada Komisi I DPR RI terkait pembangunan daerah yang telah dicapai maupun yang akan direncanakan berikut berbagai kendala dan permaslahannya, serta kepada Kepala Polda Sumatera terkait situasi keamanan dan ketertiban di wilayah povinsi Sumatera Utara

Wassalamualaikum Wr.Wb

MAKODAM BUKIT BARISAN

Yth. Pangdam I/Bukit Barisan

Yth. Saudara Anggota Komisi I DPR RI

Assalammualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita semua,

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Sumatera Utama dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI yaitu bidang pertahanan, intelijen, dan komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009 2010.

Reformasi dan demokratisasi memiliki dampak signifikan terhadap perubahan dalam tubuh TNI. Reformasi dalam TNI telah berjalan sangat baik dan TNI kini tengah menuju pada sebuah institusi yang profesional dan mandiri. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diselesaikan. Terkait dengan hal tersebut Komisi I DPR RI memiliki komitmen kuat untuk mendukung TNI, khususnya dalam sektor peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan alutsista, setidaknya hingga memenuhi standar minimum essential force sehingga pertahanan negara menjadi sangat kuat, disegani serta memiliki efek deterrence bagi negara lain.

Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI minta kepada Pangdam I Bukit Barisan untuk dapat memberikan pemaparan mengenai kondisi kesiapan Kodam I/Bukit Barisan dalam rangka mendukung minimum essential force yang dilalksanakan Kementerian Pertahanan dihadapkan dengan kondisi riil dan tanggungjawab yang ada. Berbagai informasi yang ada akan sangat bermanfaat bagi Komisi I DPR RI dalam mewujudkan postur ideal TNI yang kuat, profesional, sejahtera dan disegani oleh masyarakat internasional.

Wassalamualaikum Wr.Wb

LANTAMAL I

Yth. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I

Yth. Saudara Anggota Komisi I DPR RI

Assalammualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita semua,

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Sumatera Utama dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI yaitu bidang pertahanan, intelijen, dan komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009 2010.

Reformasi dan demokratisasi memiliki dampak signifikan terhadap perubahan dalam tubuh TNI. Reformasi dalam TNI telah berjalan sangat baik dan TNI kini tengah menuju pada sebuah institusi yang profesional dan mandiri. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diselesaikan. Terkait dengan hal tersebut Komisi I DPR RI memiliki komitmen kuat untuk mendukung TNI, khususnya dalam sektor peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan alutsista, setidaknya hingga memenuhi standar minimum essential force sehingga pertahanan negara menjadi sangat kuat, disegani serta memiliki efek deterrence bagi negara lain.

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia sangat kaya akan potensi kelautan, baik materi atau kandungan yang dimiliki oleh laut, maupun karena jasa yang dilahirkan oleh lalu lintas laut. Luasnya wilayah perairan dan laut Indonesia memerlukan keberadaan angakatan laut yang sangat kuat untuk mampu melindungi kekayaan laut dan kedaulatan perairan Indonesia. Lantamal I merupakan bagian tidak terpisahkan dari TNI Angkatan Laut yang bertugas menjaga perairan di wilayah Sumatera bagian utara dengan luas mencapai 150.000 km2

Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI minta kepada Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I untuk memberikan paparan mengenai peran dan kesiapan Lantamal I dalam mendukung konsep MEF Kementerian Pertahanan dihadapkan dengan kondisi riil dan tanggungjawab yang ada. Berbagai informasi yang ada akan sangat bermanfaat bagi Komisi I DPR RI dalam mewujudkan postur ideal TNI yang kuat, profesional, sejahtera dan disegani oleh masyarakat internasional.

Wassalamualaikum Wr.Wb

BATALYON MARINIR HANLAN I

Yth. Komandan Batalyon Marinir Hanlan I

Yth. Saudara Anggota Komisi I DPR RI

Assalammualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita semua,

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Sumatera Utama dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI yaitu bidang pertahanan, intelijen, dan komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009 2010.

Reformasi dan demokratisasi memiliki dampak signifikan terhadap perubahan dalam tubuh TNI. Reformasi dalam TNI telah berjalan sangat baik dan TNI kini tengah menuju pada sebuah institusi yang profesional dan mandiri. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diselesaikan. Terkait dengan hal tersebut Komisi I DPR RI memiliki komitmen kuat untuk mendukung TNI, khususnya dalam sektor peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan alutsista, setidaknya hingga memenuhi standar minimum essential force sehingga pertahanan negara menjadi sangat kuat, disegani serta memiliki efek deterrence bagi negara lain.

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia sangat kaya akan potensi kelautan, baik materi atau kandungan yang dimiliki oleh laut, maupun karena jasa yang dilahirkan oleh lalu lintas laut. Luasnya wilayah perairan dan laut Indonesia memerlukan keberadaan angakatan laut yang sangat kuat untuk mampu melindungi kekayaan laut dan kedaulatan perairan Indonesia. Marinir merupakan bagian tidak terpisahkan dari TNI Angkatan Laut yang memiliki tugas pokok membina kekuatan dan kemampuan serta kesiapan operasional Korps Marinir sebagai pasukan pendarat Amphibi (Pasrat) TNI AL dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut, operasi pertahanan pantai di pulau-pulau strategis serta operasi tempur lainnya sesuai kebijakan Panglima TNI

Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI minta kepada Komandan Batalyon Marinir Hanlan I untuk memberikan paparan mengenai peran dan kesiapan Batalyon Marinir Hanlan I dalam mendukung konsep MEF Kementerian Pertahanan dihadapkan dengan kondisi riil dan tanggungjawab yang ada. Berbagai informasi yang ada akan sangat bermanfaat bagi Komisi I DPR RI dalam mewujudkan postur ideal TNI yang kuat, profesional, sejahtera dan disegani oleh masyarakat internasional.

Wassalamualaikum Wr.Wb

PERTEMUAN BIDANG KOMUNIKASI

Yth. Kepala LPP TVRI Sumatera Utara

Yth. Kepala LPP RRI Sumatera Utara

Yth. Ketua KPID Sumatera Utara

Yth. Kepala DIVRE I PT.Telkom

Yth. Kepala Kantor PT Pos Indonesia Sumatera Utara

Yth. Pimpinan Operator Telekomunikasi di Sumatera Utara

Yth. Saudara Anggota Komisi I DPR RI

Assalammualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita semua,

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Sumatera Utama dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI yaitu bidang pertahanan, intelijen, dan komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009 2010.

Terkait dengan hal tersebut, mohon kiranya kepada saudara-saudara untuk dapat memberikan paparan atau gambaran kepada Komisi I DPR RI pembangunan sarana komunikasi dan informasi serta telekomunikasi di Sumatera Utara dan permaslahan yang dihadapi

Wassalamualaikum Wr.Wb

LANUD MEDAN

Yth. Komandan Lanud Medan

Yth. Saudara Anggota Komisi I DPR RI

Assalammualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita semua,

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Sumatera Utama dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI yaitu bidang pertahanan, intelijen, dan komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009 2010.

Reformasi dan demokratisasi memiliki dampak signifikan terhadap perubahan dalam tubuh TNI. Reformasi dalam TNI telah berjalan sangat baik dan TNI kini tengah menuju pada sebuah institusi yang profesional dan mandiri. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diselesaikan. Terkait dengan hal tersebut Komisi I DPR RI memiliki komitmen kuat untuk mendukung TNI, khususnya dalam sektor peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan alutsista, setidaknya hingga memenuhi standar minimum essential force sehingga pertahanan negara menjadi sangat kuat, disegani serta memiliki efek deterrence bagi negara lain.

Wilayah udara nasional merupakan bagian dari kedaulatan negara yang harus dijaga ketahanan dan kedaulatannya. Karenanya, keberadaan TNI angkatan Udara yang kuat, kokoh dan disegani merupakan sebuah keharusan agar wilayah udara nasional Indonesia senantiasa aman dari berbagai ancaman maupun pelanggaran. Komando pertahanan udara nasional merupakan komando utama terpenting dalam kekuatan TNI Angkatan Udara yang berfungsi sebagai mata dan telinga yang mengawasi berbagai pergerakan pesawat udara yang melintasi wilayah udara Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI minta kepada Komandan Lanud Medan untuk memberikan paparan mengenai peran dan kesiapan Lanud Medan dalam mendukung MEF Komando Pertahanan Udara Nasional dihadapkan dengan kondisi riil dan tanggungjawab yang ada. Berbagai informasi yang ada akan sangat bermanfaat bagi Komisi I DPR RI dalam mewujudkan postur ideal TNI yang kuat, profesional, sejahtera dan disegani oleh masyarakat internasional.

Wassalamualaikum Wr.Wb

KOSEK III

Yth. Panglima Kosek III MEdan

Yth. Saudara Anggota Komisi I DPR RI

Assalammualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita semua,

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Sumatera Utama dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI yaitu bidang pertahanan, intelijen, dan komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2009 2010.

Reformasi dan demokratisasi memiliki dampak signifikan terhadap perubahan dalam tubuh TNI. Reformasi dalam TNI telah berjalan sangat baik dan TNI kini tengah menuju pada sebuah institusi yang profesional dan mandiri. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diselesaikan. Terkait dengan hal tersebut Komisi I DPR RI memiliki komitmen kuat untuk mendukung TNI, khususnya dalam sektor peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan alutsista, setidaknya hingga memenuhi standar minimum essential force sehingga pertahanan negara menjadi sangat kuat, disegani serta memiliki efek deterrence bagi negara lain.

Wilayah udara nasional merupakan bagian dari kedaulatan negara yang harus dijaga ketahanan dan kedaulatannya. Karenanya, keberadaan TNI angkatan Udara yang kuat, kokoh dan disegani merupakan sebuah keharusan agar wilayah udara nasional Indonesia senantiasa aman dari berbagai ancaman maupun pelanggaran. Komando pertahanan udara nasional (Kohanudnas) merupakan komando utama terpenting dalam kekuatan TNI Angkatan Udara yang berfungsi sebagai mata dan telinga yang mengawasi berbagai pergerakan pesawat udara yang melintasi wilayah udara Indonesia dimana Kosek III merupakan salah satu satuan yang berada dalam struktur organisasi Kohanudnas

Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI minta kepada Panglima Kosek III untuk memberikan paparan mengenai peran dan kesiapan Kosek III dalam mendukung MEF Komando Pertahanan Udara Nasional dihadapkan dengan kondisi riil dan tanggungjawab yang ada. Berbagai informasi yang ada akan sangat bermanfaat bagi Komisi I DPR RI dalam mewujudkan postur ideal TNI yang kuat, profesional, sejahtera dan disegani oleh masyarakat internasional.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Wednesday, 21 July 2010 00:13   

Lantamal I Belawan mengkhawatirkan

Warta Medan

WASPADA ONLINE

MEDAN – Kekuatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I Belawan yang betugas menjaga perairan di Sumut ternyata mengkhawatirkan. Baik dari segi kekuatan pasukan yang jumlah personilnya masih kurang, maupun dari segi sarana dan prasarana.
 
Danlantamal I, Laksamana Pertama TNI Syarief Husin menjelaskan tentang kondisi kekuatan personil maupun sarana dan prasarana serta logistik operasional mereka. Dimana Lantamal I yang harus mengawasi luas wilayah perairan sebesar 150.000 Km2  hanya mempunyai kekuatan pasukan sebanyak 1522 dari seharusnya 2383 personil.
 
Begitupun dari sisi sarana kapal patrol, yang kondisinya tidak jauh berbeda. Usia kapal patroli yang digunakan sudah mencapai 30 tahun. Dan untuk mengoperasionalkan kapal patroli berukuran kecil saja dibutuhkan bahan bakar sebanyak 8 ton per harinya.
 
Sedangkan suplai yang dimiliki Lantamal I hanya mencapai 40 persen nya saja. Kondisi ini tentu sangat jauh dari keoptimalan fungsi Angkatan Laut yang harus menjaga dan mengawasi aset dan kekayaan alam milik Indonesia.
 
Kendati demikian, Danlantamal mengaku pihaknya tetap berupaya dengan berbagai strategi operasi yang optimal untuk memeriksa kapal-kapal yang dicurigai di perairan Selat Malaka.
 
Danlantamal menyatakan, sepanjang 2010 ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 256 kapal yang dicurigai saat berada diperairan Sumut. Sedangkan pada 2009 ada 336 kapal yang diperiksa.
 
Karena itu, Danlantamal mengharapkan adanya pembaharuan sarana untuk keperluan patroli laut. Dia  juga mengharapkan Gubernur Sumatera Utara, bersedia meninjau permohonan pihaknya untuk keperluan kendaraan operasional di darat, yang sudah disampaikan sekitar dua bulan lalu.

Editor: WAHYU HIDAYAT

(dat02/wsp)

Minim, DPRD Prihatinkan Fasilitas Pendukung Lantamal I Medan
Oleh : Johny S. Tyo | 21-Jul-2010, 01:52:01 WIB

KabarIndonesia – Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lantamal I, mengundang rasa prihatin Komisi A DPRDSU yang beraudiensi ke Markas Komando Lantamal I kemarin. Hal ini diketahui oleh jajaran Komisi A DPRDSU setelah mendengarkan pemaparan dari Danlantamal I Laksamana Pertama TNI Syarief Husin melalui Asisten Operasi Kolonel Laut (P) Tri Satria Wijaya.
 
Dalam pemaparan singkat yang disampaikan tersebut, rombongan Komisi A DPRDSU yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A DPRDSU Enda Mora Lubis dan Sekretaris Nurul Azhar Lubis menemukan bahwa kondisi Lantamal I masih cukup memprihatinkan baik dari segi kekuatan personil maupun sarana dan prasarana serta logistik operasional.

Lantamal I yang harus mengawasi luas wilayah perairan sebesar 150000 Km2 hanya mempunyai kekuatan pasukan sebanyak 1522 dari seharusnya 2383 personil. Sedangkan dari sisi sarana kapal patrol, kondisinya tidak jauh berbeda. Usia kapal patroli yang digunakan sudah mencapai 30 tahun, disampaikan oleh Danlatamal I Laksamana Pertama TNI Syarief Husin.

Ditambahkan oleh Danlatamal I Laksamana Pertama TNI Syarief Husin untuk mengoperasionalkan kapal patroli berukuran kecil saja per hari dibutuhkan bahan bakar sebanyak 8 ton, sedangkan supply yang diberikan hanya mencapai 40%nya saja. Tentu ini sangat jauh dari keoptimalan fungsi Angkatan Laut yang harus menjaga dan mengawasi asset dan kekayaan milik Negara Republik Indonesia. Kendatipun demikian, pihaknya tidak kendur dan patah semangat malah terus berupaya dengan berbagai strategi operasi yang optimal untuk memeriksa kapal kapal yang dicurigai di perairan Selat Malaka.

Laksamana Pertama TNI Syarief Husin menyatakan bahwa sepanjang tahun 2010 ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 256 kapal yang dicurigai, dan jika dibandingkan dengan sepanjang tahun 2009 yang hanya mencapai 336 kapal saja. Perwira nomor satu di Lantamal I ini juga mengharapkan selain adanya pembaharuan sarana untuk keperluan patroli laut, hendaknya pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara, bersedia meninjau permohonan pihaknya untuk keperluan kendaraan operasional di darat yang permohonannya sudah disampaikan sekitar 2 bulan yang lalu kepada Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin.

Pada pemaparan selanjutnya, rombongan Komisi A DPRDSU juga terhentak dengan adanya penjelasan dari Dansatkamla Lantamal I Mayor Laut Agus RIanto, tentang banyaknya upaya penyelundupan narkotika jenis shabu shabu melalui Negara tetangga Malaysia. Terakhir dalam 1 minggu berturut-turut yaitu tanggal 13 dan 16 Juli di pelabuhan Dumai, pihaknya berhasil menggagalkan upaya tersebut. Mayor Laut Agus Rianto juga menyatakan pihaknya mencurigai adanya upaya pembiaran dari pihak negeri jiran agar barang haram tersebut dapat tiba di Indonesia.

Menanggapi pernyataan tersebut, anggota Komisi A DPRDSU, H. Syamsul Hilal langsung meminta kepada pimpinan Komisi A DPRDSU agar sesegera mungkin menanggapi keluhan dan informasi yang disampaikan melalui Danlatamal I tersebut.

Batalkan saja seluruh agenda kerja Komisi A DPRDSU, jika perlu, guna menindaklanjuti keluhan Danlatamal I kepada Gubsu dan besok ( hari ini, red ) juga segera koordinasikan dengan pihak Konjen Malaysia tentang disinyalirnya upaya pembiaran kelolosan penyelundupan narkotika jenis shabu shabu tersebut ke wilayah Republik Indonesia ini ujar Syamsul Hilal dengan tegas.

Pimpinan Komisi A DPRDSU, Enda Mora Lubis dan Nurul Azhar Lubis, keduanya sepakat untuk memprioritaskan segera hasil audiensi tersebut kepada pihak yang terkait, sembari mengundang Danlatamal I beserta jajarannya melakukan koordinasi dengan Ketua DPRDSU H. Saleh Bangun.

Turut hadir dalam audiensi yang cukup panjang tersebut anggota Komisi A DPRDSU lainnya seperti Alamsyah Hamdani, Sonny FIrdaus, Sudirman Halawa, M. Faisal dan Tahan Manahan Panggabean, sedangkan seluruh unsur pimpinan Lantamal I termasuk Wadanlantamal I dan seluruh asisten beserta jajaran tampak berada dalam ruangan dan mengikuti kegiatan audiensi dengan serius.  (*)

Leave a Reply