Pidato MK Divestasi NTT



PENJELASAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PEMBELIAN 7% SAHAM DIVESTASI
PT NEWMONT NUSATENGGARA TAHUN 2010
OLEH PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP)









DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA MENTERI KEUANGAN
DENGAN KOMISI XI DPR-RI


Jakarta, 1 Juni 2011

0

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati, dan hadirin yang
saya muliakan,

Mengawali penjelasan ini, perkenankanlah kami mengajak Pimpinan dan
Anggota Komisi XI DPR RI untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita diberi
kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya dan pengabdian kita
kepada bangsa dan negara tercinta.
Kita maklumi bersama bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah
untuk memajukan kesejahteraan umum (Welfare State), sebagaimana diamanatkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu : Untuk
membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban
melakukan pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan
bahwa : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut diatas, keputusan Pemerintah
untuk membeli saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) sebesar
7%, melalui Pusat Investasi Pemerintah dilakukan semata-mata demi kepentingan
nasional dan kemanfaatan dengan tujuan untuk dapat dinikmati oleh bangsa dan
negara. Investasi Pemerintah pada PT.NNT diharapkan dapat mengoptimalkan
penerimaan negara dari dividen, pajak dan royalti.

1

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat,
Selanjutnya, perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal
yang menjadi dasar pertimbangan Pemerintah dalam pembelian 7% saham
divestasi PT. NNT. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 24 Kontrak Karya
Tahun 1986 antara PT. NNT dengan Pemerintah Republik Indonesia, PT. NNT
berkewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada Pemerintah 7% saham
divestasi PT. NNT tersebut.
Terkait dengan pembelian saham divestasi PT NNT, pada tahun 2009
Pemerintah Pusat telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah
Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membeli saham divestasi PT. NNT sebesar
24%. Namun demikian, hak pembelian saham tersebut diserahkan kepada pihak
swasta, yang selanjutnya saham tersebut dijadikan agunan kepada pihak asing
untuk pembiayaan pembeliannya.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat,
Pemerintah memiliki Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang berfungsi
sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang didirikan sebagai pelaksanaan amanat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PIP
merupakan representasi Pemerintah Pusat yang struktur organisasinya berada di
bawah Kementerian Keuangan. Sebagai agent of development, PIP mempunyai
tugas dan tanggungjawab atas pelaksanaan investasi Pemerintah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara. Dengan demikian, PIP merupakan lembaga yang paling tepat untuk
melakukan pembelian saham divestasi tersebut.
Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara
didasarkan pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara. Dalam ketentuan tersebut digariskan bahwa Menteri
Keuangan merupakan pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan
kekayaan negara yang dipisahkan. Menegaskan pasal tersebut, dalam Pasal 8

2
huruf f Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa salah satu
fungsi Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangan selaku Pengelola
Fiskal adalah sebagai Bendahara Umum Negara. Selanjutnya berdasarkan Pasal 29
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, diatur pelaksanaan fungsi Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara tersebut dalam Undang Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lex Specialis).
Kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam
pengelolaan investasi pemerintah diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf
g Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Kewenangan tersebut antara lain meliputi pengelolaan investasi dan pengelolaan
barang milik negara yang ditetapkan dalam APBN. Dalam melaksanakan Undang
Undang tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf h, Menteri Keuangan selaku
BUN,
antara
lain
berwenang
menempatkan
uang
negara
dan
mengelola/menatausahakan investasi.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat,
Bab VI Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara mengatur kewenangan Menteri Keuangan dalam pengelolaan investasi
Pemerintah. Dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (3) disebutkan bahwa
Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi dimaksud dapat
berbentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Ketentuan mengenai
pengelolaan investasi pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi
Pemerintah,
kewenangan
pengelolaan
investasi
pemerintah
dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah tersebut lebih lanjut diatur dalam
Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah.

3

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat,
Pemerintah sangat menghargai fungsi DPR sebagaimana diamanatkan
Undang Undang Dasar yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan. Terkait dengan perlu tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam melakukan investasi pemerintah, Pemerintah memandang bahwa
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah kami sebutkan
diatas, persetujuan DPR untuk pembelian saham oleh PIP tidak diperlukan. Satu
dan lain hal anggaran PIP telah disetujui dalam Undang Undang APBN pada
setiap tahun anggaran.
Berkenaan dengan kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran dalam
rangka pembahasan Rancangan Undang Undang tentang APBN 2009 tanggal
29 Oktober 2008 dan pembahasan Rancangan Undang Undang tentang APBN
2010 tanggal 29 September 2009, dapat kami sampaikan bahwa Undang Undang
APBN setiap tahun hanya berlaku untuk pelaksanaan APBN tahun yang
bersangkutan. Di sisi lain, dana untuk pembelian 7% saham divestasi PT.NNT
akan menggunakan saldo PIP tahun 2010, yang pelaksanaannya tidak dibatasi
oleh Undang Undang APBN 2011.
Dalam kaitan ini, Pemerintah berpendapat penggunaan Pasal 45 dan Pasal
46 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagai dasar untuk mewajibkan
Pemerintah meminta persetujuan DPR atas pembelian divestasi saham PT. NNT,
tidak tepat. Hal ini mengingat dalam Undang Undang dimaksud telah dibedakan
antara pengaturan pengelolaan investasi pemerintah dan pengelolaan barang
milik negara (BMN). Pengelolaan investasi pemerintah diatur dalam Bab VI,
sedangkan pengelolaan barang milik negara diatur dalam Bab VII. Sementara,
pembelian saham divestasi PT.NNT dilakukan sesuai dengan Pasal 41 Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah.
Demikian pula, penggunaan pasal 24 ayat (7) Undang Undang Nomor 17
tahun 2003 untuk mewajibkan Pemerintah meminta persetujuan DPR dalam

4
melakukan investasi adalah tidak tepat. Karena ketentuan dalam pasal tersebut
mengatur penyertaan modal negara pada perusahaan swasta dalam rangka
penyelamatan perekonomian nasional.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat,
Pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh PIP telah
dilakukan dengan didasarkan pada kajian manfaat ekonomi serta manfaat lainnya
investasi yang bersangkutan. Secara historis, PT.NNT memiliki kinerja keuangan
yang baik dengan profitabilitas yang cukup tinggi baik dihitung berdasarkan
operating profit margin, net profit margin dan return on asset maupun return on equity.
Tingginya profitabilitas yang dihasilkan tersebut, menunjukkan kapasitas dan
kapabilitas perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.
Berdasarkan kondisi di atas, keuntungan yang akan didapat pemerintah
dari pembelian saham divestasi PT NNT melalui PIP, antara lain :
1. Kepemilikan 51% oleh beberapa unsur nasional secara bersama-sama akan
menjaga kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip international best
practice.
2. Mendukung dan memastikan compliance perusahaan dalam pembayaran
pajak, royalti, kewajiban corporate social responsibility sehingga multiplier
effect dari industri tersebut dapat lebih dirasakan masyarakat sekitar. Setiap
tahunnya PT.NNT membayar pajak dan royalti langsung kepada
pemerintah Indonesia. Sebagian besar royalti (80%) dikembalikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam PT NNT akan
menciptakan model bisnis yang lebih baik untuk memberikan kontribusi
bagi peningkatan nilai PT NNT.
4. Membangun governance dan pengawasan yang lebih baik bagi pelaksanaan
pengusahaan pertambangan di Indonesia sehingga menciptakan iklim

5
bisnis dan mekanisme kerja sama pengelolaan pertambangan di Indonesia
yang kondusif, adil dan juga memberikan manfaat yang besar bagi Negara.
5. Mendorong PT NNT untuk lebih mematuhi ketentuan perundangan di
bidang pengelolaan lingkungan hidup.
6. Mendorong PT NNT untuk segera go public.
7. Pendayagunaan dana PIP untuk menghasilkan return yang lebih baik.
8. Memberikan arahan-arahan agar PT NNT dapat meningkatkan kinerjanya
9. Menjadi perekat antar pemegang saham nasional, yang dengan masuknya
PIP menjadi pemegang saham, pemegang saham nasional akan menjadi
pemegang saham mayoritas dari PT NNT; dan
10. Bersama-sama para pemegang saham nasional mengarahkan PT NNT
untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan
rakyat NTB pada khususnya.

Pembelian tersebut tidak mengganggu alokasi anggaran Pemerintah Pusat.
Pemerintah Pusat melalui PIP telah memiliki dana untuk membeli 7% saham
divestasi tersebut, tanpa mengorbankan alokasi anggaran yang ada dan tidak
bergantung pada pihak lain.
Hal tersebut berbeda apabila pembelian saham divestasi dimaksud
dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengingat keterbatasan kemampuan
keuangan daerah. Dapat kami sampaikan berdasarkan data kondisi keuangan
daerah, total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2011
adalah sebesar Rp 1,599 triliun. Lebih dari 50% pendapatan tersebut berasal dari
dana transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat. Demikian juga untuk
Kabupaten Sumbawa Barat, dari total pendapatan daerah sebesar Rp 649 miliar,
lebih dari 50 % berasal dari dana transfer. Sedangkan Kabupaten Sumbawa dari
total pendapatan daerah sebesar Rp 696,7 miliar, hampir 90% berasal dari dana
transfer. Sementara itu, SILPA yang dimiliki oleh Provinsi NTB, Kabupaten

6
Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa pada awal tahun 2011 hanya sebesar Rp
171 miliar.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat,
Keterlibatan Pemerintah dalam pengelolaan PT. NNT akan mendorong
peningkatan penjualan konsentrat ke dalam negeri dalam upaya meningkatkan
nilai tambah bagi pendapatan nasional melalui pengolahan konsentrat menjadi
produk final dan mendorong perkembangan industri hilir melalui penyediaan
bahan baku yang lebih berkesinambungan.
Berdasarkan hasil kajian pembelian saham divestasi, diperkirakan
pembagian dividen oleh PT. NNT sampai dengan 2028 akan mencapai US$6,9
miliar. Dengan total porsi penerimaan dividen bagi Pemerintah Pusat melalui PIP
sebesar 7% , dividen yang akan diterima Pemerintah Pusat sampai dengan tahun
2028 diperkirakan sebesar US$485,3 juta. Dibandingkan dengan harga pembelian
US$246,8 juta, maka Benefit and Cost Ratio mencapai 197%. Selain itu, pembelian
saham ini juga memiliki potensi peningkatan nilai yang berasal dari capital gain
dan potensi penambahan cadangan emas dan tembaga dari Blok Elang yang
masih dalam tahap eksplorasi awal.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang terhormat,
Sesuai rangkaian penjelasan yang telah kami sampaikan di atas,
Pemerintah berpendapat :
Menteri Keuangan selaku BUN mewakili pemerintah berwenang untuk
melakukan investasi pemerintah dalam bentuk pembelian 7% saham
divestasi PT NNT tahun 2010.
Pelaksanaan pembelian 7% saham divestasi PT NNT telah dilaksanakan
sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Investasi PIP pada 7% saham PT NNT akan memberikan manfaat ekonomi,
sosial, dan lainnya.

7

Pimpinan dan anggota Komisi XI yang terhormat,
Demikianlah penjelasan Pemerintah terkait berbagai hal dalam proses
pembelian saham divestasi PT NNT. Kiranya keputusan Pemerintah membeli
saham divestasi ini dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya demi
kepentingan bangsa dan negara dan kelanjutan pembangunan di tanah air kita
tercinta. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, kita panjatkan doa
semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan kekuatan untuk dapat
melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada kita.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 1 Juni 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,





Ttd

AGUS DW MARTOWARDOJO

8

Leave a Reply