Pidato Ilmiah Prof Roos Akbar 1b

III. KEBUTUHAN DATA SPATIAL DALAM PERENCANAAN

FUNGSI STRATEGIS yaitu karena rencana akan mempunyai
Perencanaan tata ruang dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses
dampak yang luas pada proses sosial-ekonomi melalui
mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
pengaturan dan keterkaitan tata ruang. Ini akan mencakup
untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, perencanaan adalah suatu cara
rencana penggunaan lahan, perencanaan transportasi, lokasi
industri pada skala kota maupun regional, redevelopment, lokasi
bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang
pelayanan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, dan zoning,
ada supaya lebih efisien dan efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa
sebagai bagian dari perencanaan yang lebih luas dan bukan hanya
perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan
suatu respons akibat permasalahan lokal.
dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

FUNGSI KOMUNIKASI yang merupakan bagian yang terpenting
3.1 Fungsi Perencanaan
dari semua bentuk perencanaan. Pengambil keputusan dan
politisi harus dapat memberikan informasi yang cukup pada
Britton Harris menjelaskan mengenai 4 tipe dasar dari fungsi
masyarakat baik dari keterlibatan maupun perhatiannya.
perencanaan, yaitu (Harris, 1989):
Penjelasan, negosiasi dan konsultasi harus dilakukan secara aktif

FUNGSI OPERASIONAL, berkaitan dengan kegiatan rutin
untuk dapat memperoleh pengakuan politis atas rencana.
sehari-hari dalam implementasi rencana: administrasi,
Terlepas dari fungsi yang harus tercakup dalam sebuah rencana,
pencatatan (book keeping), interpretasi dan penegakan status dan
ternyata pada tataran penelitian maupun studi yang ada, ditunjukkan
peraturan, mengeluarkan ijin dan peringatan, merawat dan
beberapa persoalan yang harus dihadapi, misalnya:
memperbaharui informasi pertanahan dan sebagainya.

Hanya sedikit studi yang mempelajari pengaruh perubahan

FUNGSI MANAJEMEN yaitu yang secara langsung maupun
ekonomi dan globalisasi pada perubahan/konversi guna lahan
tidak, mengarah pada tujuan untuk optimasi pemanfaatan
dan dampaknya secara umum (Yeh, 1997; Minnery, 1997; Fresco,
sumberdaya. Itu meliputi pencatatan potensi sumber daya,
1994; Pond, 1993).
memonitor perubahan, penilaian dampak, penentuan dan

Sebagian besar literatur perencanaan lebih menitik beratkan pada
evaluasi strategi pemanfaatan sumberdaya, perawatan, dan
bagaimana membuat rencana. Dan hanya sedikit perhatian
penggantian, dan perencanaan untuk mencegah bencana.
diberikan pada kontrol terhadap pembangunan walaupun
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
12
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
13
27 Januari 2012
disadari bahwa itu merupakan aspek dasar dalam pekerjaan
Pada sisi yang lain, jumlah penduduk (terutama penduduk
perencanaan dan merupakan kegiatan yang akan membawa
perkotaan) akan terus meningkat tinggi pada beberapa dekade ke depan
dampak pada lingkungan (Minett, 1986).
terutama dinegara-negara yang sedang berkembang. Penduduk

Bagaimana sebuah rencana guna lahan mengantisipasi
perkotaan dunia akan menjadi dua kali lipat dari 2,6 milyar tahun 1995
perubahan yang sangat cepat dan implementasinya tidak banyak
menjadi 5,2 milyar di tahun 2050 dan sebagian besar dari peningkatan ini
dibahas dalam literatur.
akan terkonsentrasi di negara sedang berkembang (Yueng dan Lo, 1996).
Pada sisi lainnya, kota/wilayah tumbuh dan berkembang sebagai
Kota kemudian terus berkembang dengan beberapa permasalahan yang
akibat representasi kegiatan masyarakat yang berpengaruh terhadap
selalu dihadapinya. Kota-kota di negara yang sedang berkembang
daerah tersebut. Diatur maupun tidak, sebuah daerah akan tumbuh dan
tumbuh dengan sangat pesatnya sebagai akibat dari pertumbuhan
berkembang berdasarkan keterkaitan yang ada antara penduduk,
penduduk dan pertumbuhan ekonomi lokal maupun akibat dari
aktivitas, penggunaan lahan dan peraturan yang ada. Mekanisme
globalisasi. Berbagai macam persoalan muncul sebagai akibat
terjadinya perkembangan dan pertumbuhan daerah akan sangat beragam
pertumbuhan kota-kota tersebut seperti yang ditunjukkan sebagai berikut
bergantung pada karakteristik masing-masing daerah.
(Bishop, et all, 2000):

Perkembangan penduduk yang sangat cepat yang tidak sesuai
Perencanaan kota yang pada dasawarsa 70′ – 80’an lebih
dengan perkembangan lahan untuk perumahan, pelayanan,
menitikberatkan pada perencanaan yang 2 dimensi, sedangkan pada
infrastruktur untuk menjamin suatu taraf hidup yang memadai.
dasawarsa 90’an dihadapkan pada masalah pengembangan atau

Perkembangan kota-kota diatur oleh kekuatan pasar daripada
manajemen perkotaan. Perencanaan yang dulu lebih dititikberatkan pada
perencanaan strategis. Perkembangan kota sering tidak
aspek fisik semata dirasakan kurang dapat memecahkan masalah-
terkoordinasi dan spekulasi tanah berkembang subur. Daerah
masalah yang dihadapi secara spesifik oleh suatu kota, termasuk
pinggiran dan pedesaan "dikuasai" pertumbuhan berdasarkan
didalamnya kekurangmampuan dalam menggali dan mengembangkan
tekanan pasar.
produktivitas perkotaan. Pertumbuhan kota-kota besar yang cenderung

Hukum dan peraturan untuk registrasi lahan, perencanaan dan
semakin meluas bukan lagi merupakan isu terhadap besaran kota yang
manajemen berbeda dan kadang saling tidak terkoordinir.
optimum, tetapi telah bergeser pada aspek manajemen perkotaan.
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
14
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
15
27 Januari 2012

Perkembangan kota di negara yang sedang berkembang masih
Pada sisi lainnya lagi, pertumbuhan kota dan wilayah di Indonesia
didasarkan pada "prescriptive urban land use planning" yang
disikapi tidak dalam suatu pendekatan yang komprehensif-integratif.
berbentuk penggunaan lahan pada jangka panjang dan master
Undang-undang penataan ruang untuk pertama kalinya ada pada tahun
plan yang tidak sensitif terhadap pasar sehingga kadang sering
1994,antara lain merupakan reaksi dari berbagai macam pendekatan
tidak diikuti (negara maju sudah bergeser dari prescriptive urban
penataan ruang yang dilakukan di Indonesia, seperti:
land use planning menuju "market oriented spot-zoning" yang

Rencana Umum Kota (tahun 1970an) dengan fokus pada
berdasarkan keserasian dengan lingkungan.
perencanaan fisik (Departemen Pekerjaan Umum) dengan biaya
Dampak yang terjadi sangat jelas, yaitu tidak tercapainya tujuan dan
sekitar 9an juta rupiah untuk setiap kota.
sasaran pembangunan yang dikehendaki. Selain itu timbul beberapa

Rencana Induk Kota (tahun 1980an) yang mulai memasukkan
persoalan seperti kemacetan lalu lintas, pertumbuhan kota/wilayah yang
pertimbangan keuangan dan administrasi pemerintahan
tidak teratur dan sebagainya. Pembangunan kota yang tidak efisien antara
(Departemen Dalam Negeri) dengan biaya sekitar 45an juta
lain dapat ditunjukkan melalui banyaknya lahan yang terlantar atau tidak
rupiah untuk setiap kota.
adanya kepastian hukum dalam investasi.

Rencana Umum Tata Ruang Kota (tahun 1990an) yang menekan-
kan pada pertimbangan lingkungan dan sektor lain secara
Perencana yang menghasilkan suatu dokumen rencana tata ruang,
terintegrasi (BKTRN)dengan biaya sekitar 600an juta rupiah.
pada suatu saat merupakan visioner besar dalam perencanaan, cenderung
untuk menghasilkan suatu rencana jangka panjang yang ambisius untuk
Hal di atas tersebut sekedar menunjukkan betapa beragamnya
masa depan pada suatu daerah yang besar (luas) dan semua yang hidup
pengertian perencanaan tata ruang yang dipahami dan dilaksanakan yang
didalamnya (Haughton, Graham dan David Counsel, 2004). Kecende-
kemudian berujung pada kebutuhan data yang jelas berbeda baik untuk
rungan ini muncul sejak jaman dulu kala untuk mencari solusi pada skala
setiap situasi dan kondisi, tingkatan rencana, dan juga jenis rencana itu
besar untuk memecahkan problem pada skala besar pula. Terbukti
sendiri. Hal ini kemudian menjadi semakin memprihatinkan dengan
kemudian bahwa jarang kenyataan yang terjadi sesuai dengan visi pada
adanya beberapa hal seperti:
perencanaan yang dibuat (Hall, 2000).

Tidak jelasnya sistem perencanaan yang di anut

Tidak tersedianya data untuk kepentingan perencanaan,
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
16
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
17
27 Januari 2012
3.2 Sistem Perencanaan
pada tahap implementasinya. Taylor (1998) menuliskan bahwa satu dari
Cara bagaimana sebuah rencana guna lahan dapat mengikuti
kritik utama pada teori perencanaan setelah perang adalah model
perubahan yang sangat cepat, tidak banyak didiskusikan di dalam
perencanaan rasional (rational planning) mengalihkan perhatian dari
literatur. Walaupun cukup banyak literatur mengenai perencanaan guna
pertanyaan penting tentang bagaimana rencana dan kebijaksanaan
lahan, fungsi kontrol perencanaan tetap merupakan topik yang
diimplementasikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
"terlupakan" walaupun disadari bahwa ada 4 tipe dasar dari fungsi
persoalannya bukan hanya pada kualitas sebuah rencana tetapi
perencanaan seperti yang dikemukakan sebelumnya. Pada sisi lain,
bagaimana mengimplementasikannya. Apa yang penting tentang
lingkup pada kontrol pembangunan semakin lama semakin meningkat
perencanaan adalah selain rencana itu sendiri atau prosesnya, juga
baik skala maupun kompleksitasnya, terutama pada tahun 1960an dan
kenyataan tentang dampak dilapangan dan efektivitas rencana.
1970an ketika perhatian pada persoalan lingkungan menjadi perhatian
Dalam konteks implementasi rencana persoalan yang segera dihadapi
masyarakat dunia (Akbar, 2000).
adalah tentang sistem perencanaan yang dianut. Pada dasarnya jika
Idealnya, pembangunan harus dikontrol (managed) melalui aktivitas
dikelompokkan maka di dunia ini hanya ada 2 sistem perencanaan yang
pengendalian pembangunan (development control) yang didasarkan atas
dianut, yaitu Regulatory System (zoning system) dan Discretionary
rencana guna lahan yang merupakan fungsi praktis dari suatu rencana
System (development control system). Setiap sistem perencanaan
tata ruang. Kaiser, Godschalk dan Chapin (1995) menuliskan bahwa
memiliki karakteristik yang berbeda yang berpengaruh dalam proses
fungsi suatu perencanaan adalah menjadi acuan pemerintah dalam
pengambilan keputusan.
membuat keputusan-keputusan pada fasilitas publik, zoning, peremajaan
Sistem zoning atau regulatory system merupakan sistem perencanaan
kota, kontrol pada subdivisi lahan, dan juga untuk menginformasikan
yang banyak dianut di kota-kota di Amerika Utara dan Perancis,
pada sektor privat tentang pola pembangunan perkotaan masa depan
sedangkan sistem pengendalian pembangunan (development control
yang direncanakan. Namun, pada sisi yang lain, perencanaan yang
system) atau discretionary system merupakan sistem perencanaan yang
menghasilkan pola keruangan penggunaan lahan yang optimal selalu
dipergunakan di Inggris.
dipengaruhi oleh keterbatasan lahan maupun kompetisi yang ada di
Berdasarkan uraian di atas jelas tampak bahwa perbedaan kedua
antara para stakeholders baik pada tahapan penyusunan rencana maupun
sistem perencanaan ini akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
18
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
19
27 Januari 2012
penataan ruang termasuk proses implementasi dan monitoring di dalam
Tidak jelasnya sistem perencanaan yang dianut di Indonesia
proses pembangunan.
mengakibatkan proses pengambilan keputusan dalam menanggapi
proposal pembangunan yang kemudian menimbulkan terjadinya
TABEL 2:
konversi guna lahan menjadi tidak jelas rujukannya. Definisi atau
SISTEM PERENCANAAN
pengertian sesuai dengan tata ruang menjadi tidak dapat
REGULATORY SYSTEM
DISCRETIONARY SYSTEM
diterjemahkan dengan baik berdasar kedua sistem perencanaan tersebut.
Tie decision making on individual
The eventual decision on development
development proposals to a series of
proposals is left partially
Rencana tata ruang yang berlaku di Indonesia seolah-olah
preordained regulations
unconstrained by prior regulation.
menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem discretionary dengan
Identify precise zoning for every part
No guarantee of development rights
berhentinya rencana tata ruang kota pada tingkatan rencana umum tata
of an area covered by plans and attach
because, until the point of decision,
regulations or ordinances that typically they leave at least partly open the basis
ruang (masterplan). Namun demikian, hal ini ternyata tidak diikuti
specify land use and statistical limits
on which development decisions are
dengan tersedianya seperangkat peraturan yang mendukung proses
on new development.
made. In other words, that plan is not
the only basis on which decisions are
pengambilan keputusan sehingga terjadi suatu proses yang transparan
made and the identification of what is
material is left to the decision-maker.
dan kepercayaan yang tinggi pada pelaksana pengambil keputusan.
These systems offer a written definition Presume a high level of trust in local
Demikian pula dengan kemampuan sumberdaya aparatur pengambil
of all the conditions under which
decision making, which becomes
keputusan pada institusi yang berwenang yang belum menunjukkan
development may take place and are
essentially political rather than
clearly based on a desire to maximize
administrative in character.
standard kompetensi yang tinggi. Pada sisi yang lain, dengan melihat
certainty.
kemampuan aparatur perencanaan di Indonesia, terutama di daerah-
There is the certainty for landowners
Although plans may be produced by
daerah, nampaknya sistem perencanaan yang tepat adalah sistem
and developers as well as certainty is
virtue of powers conferred by a statute,
for those in charge of decision making.
they do not have a statutory force in
regulatory yang menuntut perlunya rencana tata ruang diturunkan
relation to development control
hingga rencana tapak4 .
decision making.
Sumber: Booth, 1995
Dapat dikatakan bahwa tidak jelasnya sistem perencanaan yang
4
Hal ini diperkuat dengan dokumen rencana tata ruang yang legally binding dan juga
adanya ketentuan tentang peraturan zonasi di UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang.
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
20
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
21
27 Januari 2012
dianut di Indonesia antara lain menyebabkan timbulnya kegagalan atau
Hal yang menjadi dasar mengapa ini menjadi penting adalah karena
kesulitan di dalam implementasi rencana walaupun tujuan utama rencana
sejak proses penyusunan rencanapun ketersediaan data sudah menjadi
adalah untuk mengarahkan pembangunan dan kontrol terhadap itu.
sebuah persoalan penting. Beberapa penelitian yang telah dilakukan
Kegagalan perencanaan sebagai acuan pembangunan antara lain
(Akbar,2004) menunjukkan betapa pentingnya ketersediaan data dalam
disebabkan oleh tekanan pasar yang sangat kuat yang dipicu oleh
proses perencanaan pada masa-masa pertumbuhan teknologi informasi
perubahan-perubahan cepat sebagai akibat globalisasi dan didukung pula
sekarang ini. Perubahan paradigma perencanaan sebagai akibat
oleh lemahnya mekanisme kontrol terhadap penggunaan lahan.
perkembangan teknologi informasi yang diuraikan pada bagian
sebelumnya pada dasarnya menunjukkan bahwa data dan informasi
3.3 Kondisi Data Perencanaan Saat Ini
merupakan suatu landasan bersama (platform) dalam proses interaksi
Ketidakjelasan data dalam proses perencanaan ini selain disebabkan
untuk pengambilan keputusan.
oleh berbedanya pemahaman perencanaan, perbedaan paradigma seperti
Ketersediaan dan kelayakan data bagi perencanaan memang masih
yang sudah dijelaskan di atas, terutama karena adanya perbedaan
belum menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang
pemahaman tentang sistem perencanaan. Tingkatan/hirarki perencanaan
disinyalir oleh Bernhardsen (1992) bahwa negara sedang berkembang
kadang sangat tidak disadari bahwa ada rencana detail/rinci yang harus
mengalokasikan sangat sedikit anggaran (hanya 0,1% dari GNP) untuk
dibuat untuk operasionalisasi sebuah rencana, atau perlunya sebuah
pembuatan dan pemrosesan data geografis. Misalnya saja, hanya sedikit
standard/acuan/code sebagai kontrol dalam proses pemberian ijin
penelitian tentang perubahan (konversi) guna lahan untuk kegiatan
pembangunan. Ketidakadaan inilah yang kemudian menyebabkan data
perkotaan kecuali untuk hal yang sangat detail (rinci) seperti untuk tata
dalam perencanaan terkesan seadanya (Akbar, 2000).
letak maupun peremajaan kota (Akbar, 2000). Kebanyakan studi yang ada
Persoalan data yang seadanya (tidak layak) dalam penataan ruang
lebih memfokuskan diri pada disain atau pertimbangan ekonomi
harus menjadi perhatian, baik dalam proses penyusunan rencana tata
daripada persoalan proses dan prosedur (Akbar, 2000). Tahun 1978
ruang maupun dalam proses pengambilan keputusan pada saat
Coppock menyatakan bahwa data mengenai land use perkotaan dan
implementasi rencana. Hal ini sebenarnya terkait dengan tersedianya
perubahannya adalah sangat tidak memadai. Pendapat ini kemudian
sebuah sistem informasi perencanaan yang memadai.
diulang oleh Healey(1991). Demikian pula pendapat Rhind and Hudson
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
22
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
23
27 Januari 2012
(1980) yang menyatakan bahwa kebutuhan data land use sering diabaikan
ruang disusun berdasarkan data yang tersedia dan bukannya data
terutama dalam literatur-literatur dengan alasan land use dianggap
yang dibutuhkan (Akbar, 2000 dan Gumilar, 2003).
sebagai sesuatu yang sudah diketahui dengan sangat jelas atau karena

KONDISI-2
memang penggunanya adalah sangat beragam sehingga untuk
Pembuatan atau penyusunan suatu produk rencana (baik itu berupa
menyediakannya adalah sangat tidak mungkin. Hal ini sejalan dengan
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi skala 1:250.000 hingga
tulisan Fresco (1994) berikut ini: Strange as it may seem, accurate data on
Rencana Detail Tata Ruang Kota skala 1:5.000) dilakukan dengan
actual land use and land use changes are not easily found. This applies both to the
anggapan peta sudah tersedia dan tidak disediakan alokasi biaya
global and continental scales as well as to the national and regional ones.
untuk pembuatan peta jika kemudian ternyata peta yang dibutuhkan
Perencanaan tata ruang haruslah merupakan sebuah kulminasi dari
ternyata tidak tersedia atau tidak layak (skala maupun kontentnya).
pertimbangan berbagai aspek yang berpengaruh di dalamnya, dan sesuai

KONDISI-3
dengan pemahamannya, ruang meliputi ruang daratan, lautan dan udara.
Penyusunan tata ruang belum memanfaatkan teknologi Remote
Selama ini, fokus perhatian lebih banyak pada ruang daratan. Fokus pada
Sensing maupun Geographical Information System (SIG) karena
ruang daratan selama ini antara lain disebabkan oleh persoalan
dianggap mahal dan belum tersedianya data digital secara memadai.
data/informasi yang tersedia. Berikut ini beberapa hal yang terkait dengan
Pemanfaatan teknologi Remote Sensing dan Geographical
data dan informasi untuk penataan ruang yang merupakan akumulasi
Information System yang berkembang pesat tidak disesuaikan dalam
kesimpulan dari berbagai riset yang telah dilakukan penulis selama ini
jangkauan penggunaan yang luas atau dengan kata lain: banyaknya
dalam konteks Indonesia:
produk penelitian yang bersifat end product dan tidak dapat

KONDISI-1
dimanfaatkan untuk penggunaan lain atau bahkan tidak
Data atau peta yang dihasilkan oleh berbagai institusi pembuatnya
diperbaharui (di update) secara memadai.
belum atau tidak memperhatikan kebutuhan untuk perencanaan

KONDISI-4
tata ruang atau kebutuhan institusi pengguna peta lainnya, sehingga
Data digital yang sudah ada tidak/belum dapat dimanfaatkan untuk
perencana atau pengguna peta sangat bergantung pada produk yang
kepentingan penataan ruang. Perkembangan SIG ada pada arah yang
ada. Penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa rencana tata
salah. SIG banyak diartikan sebagai pembuatan peta digital semata
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
24
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
25
27 Januari 2012
dan tidak dikaitkan dengan kemampuannya dalam spatial analysis
makro, harus didukung oleh suatu basis data (peta) yang bersifat
dan konsepsi sharing
.
data Banyak sekali hasil atau produk pekerjaan
mikro. Misalnya persoalan luas kampung kumuh dan jumlah
yang hasilnya antara lain peta, tidak dapat digunakan dalam
penduduk yang berada didalamnya baru dapat dijawab dengan
pekerjaan selanjutnya karena berbagai hal seperti ketidaksamaan
sistem informasi yang berbasiskan plot atau persil dengan informasi
sistem koordinat, ketidaksamaan definisi data, integrasi sistem yang
yang sangat rinci.
tidak memungkinkan, prinsip cost recovery terhadap data digital

KONDISI-7
yang sudah/akan dihasilkan.
Tidak adanya stratifikasi data yang dibutuhkan sesuai dengan

KONDISI-5
tingkatan rencana yang akan dihasilkan. Dalam industri dikenal ISIC
Konsep ketelitian peta yang berbeda antara pembuat peta dan
(International Standard for Industrial Classification) tetapi dalam hal
pengguna peta. Ketelitian peta yang dibutuhkan akan sangat
land use tidak dikenal adanya pembagian berdasarkan hirarki yang
bergantung pada jenis dan tingkatan rencana. Bergantung pada jenis
ada. Peta yang tersedia selama ini sebagian besar sering tidak sesuai
rencana, tingkat ketelitian peta yang dibutuhkan sangat bervariasi.
dengan kebutuhan dalam perencanaan tata ruang, baik dalam hal
Misalnya: untuk analisis data yang menyangkut mengenai "property
skala maupun informasi yang terkandung di dalamnya. Data/
management" ketelitian yang diutamakan adalah lokasi dan batas-
informasi yang disesuaikan berdasarkan skala tersebut haruslah
batas fisiknya (kepastian lokasi bukan kepastian koordinat),
terintegrasi secara horisontal maupun vertikal.
sedangkan untuk "infrastructure management" maka ketepatan

KONDISI-8
lokasi harus dicirikan dengan ketepatan koordinat.
Peraturan yang terkait dengan peta masih belum menunjang dan

KONDISI-6
bahkan cenderung salah. PP10/2000 misalnya tidak menunjukkan
Peta/data untuk penataan ruang dalam lingkup sistem informasi
adanya perbedaan kedalaman kontent peta pada berbagai macam
merupakan kebutuhan utama, tidak akan ada suatu keputusan yang
skala. Jenis informasi yang diharapkan (kontent) seyogyanya harus
baik dan benar jika tidak dilandasi oleh data atau peta yang baik dan
dapat ditunjukkan sesuai dengan tingkatan skalanya.
benar. Dalam banyak hal, pertanyaan atau persoalan yang menjadi
Namun pada sisi yang lainnya, Longley, Goodchild, Maguire dan
pokok perhatian pengambil keputusan yang sebagian besar bersifat
Rhind (1999) menunjukkan ledakan pertumbuhan aplikasi Sistem
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
26
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
27
27 Januari 2012
Informasi Geografis (SIG) di berbagai sektor kegiatan. Ada 6 faktor utama

Memandang data/peta digital dalam konteks cost-recovery.
yang menyebabkannya, yaitu (Martin dan Atkinson, 2000):

Memandang data/peta digital hanya untuk kepentingan institusi

perhatian yang sangat besar akan kemampuan SIG,
pembuat data dan tanpa memperhatikan kebutuhan yang lebih

teknologi yang semakin maju untuk mendukung aplikasi,
luas.

data yang lebih murah,

Tidak/belum adanya prosedur dan peraturan yang lengkap

semakin mudah penggunaannya,
mengenai hak kepemilikan data, distribusi dan tanggungjawab/

semakin murah harganya, dan
wewenang pengelolaan data.

ketersediaan aplikasi.

Memandang data/peta digital hanya sebatas kewenangannya
Perkembangan teknologi sistem informasi dan sistem informasi
semata tanpa memperhatikan bahwa dengan menambahkan
geografis (termasuk penginderaan jauh) menyebabkan sudah cukup
sedikit input (yang diluar kewenangannya) dapat membawa
banyak tools yang dibuat untuk perencanaan ruang, tetapi tools untuk
manfaat yang jauh lebih besar.
membantu pengambilan keputusan dalam konversi guna lahan tidak
Akibat dari semua hal di atas, maka cukup banyak penataan ruang
pernah dibuat secara sistematis (Akbar, 2000).
yang mendasarkan pada pemanfaatan SIG tidak mencapai hasil yang
Pengalaman berdasarkan pengamatan/studi empiris pada penyu-
memadai seperti misalnya:
sunan/kajian tentang penataan ruang menunjukkan bahwa kesadaran

Tidak tersedianya peta-peta digital (availability).
akan pentingnya data dasar belum memadai pada berbagai tingkatan

Tidak layaknya peta-peta digital yang ada untuk dapat
pengguna maupun pembuat data. Data tidak dilihat sebagai sebuah
dipergunakan (reliability)
komoditi strategis untuk kepentingan jangka panjang, tetapi lebih dilihat

Tidak compatibelnya peta-peta digital antar institusi yang
sebagai sesuatu yang tidak penting dan tidak mempunyai manfaat
menghasilkan peta digital tersebut (compatibility)
langsung.

Tidak dapatnya peta-peta digital yang sudah dihasilkan untuk
dipergunakan pada pekerjaan lain (copy right, biaya, dan
Dalam hal data basis data digital, kondisi yang ada persis sama namun
sebagainya)
dengan kompleksitas permasalahan yang lebih luas. Beberapa hal yang
dapat disampaikan disini antara lain adalah:
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
28
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
29
27 Januari 2012
IV. BEBERAPA CONTOH DATA DALAM PERENCANAAN
PETA-1:
KOTA BANDUNG DAN URBAN AREA
Seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, nampak bahwa
masalah data masih sangat terbatas; untuk tidak dikatakan tidak
BANDUNG – INDONESIA
LAND USE 1971
digunakan; dalam proses perencanaan. Disimpulkan bahwa perencanaan
TOTAL URBAN AREA
disusun berdasarkan data yang ada dan bukannya data yang dibutuhkan.
RES HIGH DENSITY
RES MEDIUM DENSITY
RES LOW DENSITY
Namun pada sisi yang lain teknologi berkembang sedemikian rupa
INDUSTRY
COMMERCIAL
INSTITUTIONAL
UNDER CONSTRUCTION
RECREATION & SPORT
sehingga hal yang tadinya tidak memungkinkan menjadi sangat
VACANT, PARK & GARDEN
CEMETERY
AGRICULTURE
WATER BODY
memungkinkan. Berikut ini beberapa contoh yang mendasari kesimpulan
AIRPORT
RAILWAY YARD
BUS STATION
NON URBAN
seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.
Sumber:
NORTH
Akbar, 1991
0 Km
3 Km
4.1 Urban Area
Pada masa sebelum 1995, sangat susah untuk mendapatkan data
diluar batas administrasi wilayah kota, padahal dalam konteks
perencanaan, perkembangan perkotaan yang terjadi sudah melewati
batas administrasi kota. Penduduk pada kawasan kabupaten (terutama
yang berbatasan langsung) lebih banyak mengkonsumsi sarana dan
prasarana yang ada di kawasan kota. Dapat dikatakan hampir tidak
memungkinkan untuk mendapatkan data urban area. Kewenangan
pendataan pada suatu daerah sangat bergantung pada yurisdiksi
kewenangan dinas/institusi terkait. Baru setelah dilakukannya pemetaan
rupa bumi oleh Bakosurtanal yang berbasiskan lembar peta (bukan
Sumber: Peta Rupa Bumi
berdasarkan batas administrasi pemerintahan) pada sekitar tahun 1995an
tersedia peta yang dapat menggambarkan suatu wilayah dengan wilayah
Peta-1 menunjukkan bagaimana teknologi yang ada pada saat itu,
sekitarnya.
yaitu foto udara sebenarnya dapat digunakan untuk mendapatkan
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
30
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
31
27 Januari 2012
gambaran tentang wilayah pada batas administrasi dan yang
dengan melakukan proses overlay (pertampalan), maka perubahan land
didefinisikan sebagai urban area sesuai dengan kebutuhan .5 Pada saat
use akan tampak lebih transparan sehingga analisis yang dilakukan lebih
penelitian dilakukan, pemanfaatan foto udara belum banyak dilakukan
dapat dipertanggungjawabkan.
dalam proses perencanaan kota, padahal banyak informasi yang bisa
PETA-2:
didapatkan dari foto udara tersebut. Selain menghitung jumlah
PERUBAHAN LAND USE 1979-1988
ketersediaan rumah, kecepatan lalu lintas pada sepenggal jalan
(menggunakan 2 buah foto udara yang berurutan), juga dapat dilakukan
BANDUNG – INDONESIA
LAND USE 1988
TOTAL URBAN AREA
interpretasi tentang informasi yang ingin dikumpulkan sesuai dengan
RES HIGH DENSITY
kebutuhan. Pada peta-1 tersebut juga dapat dilihat bagaimana informasi
RES MEDIUM DENSITY
RES LOW DENSITY
INDUSTRY
COMMERCIAL
INSTITUTIONAL
tentang klasifikasi land use(dari foto udara) yang merupakan informasi
UNDER CONSTRUCTION
RECREATION & SPORT
VACANT, PARK & GARDEN
CEMETERY
AGRICULTURE
yang banyak digunakan dalam proses perencanaan tapi hampir tidak
WATER BODY
AIRPORT
RAILWAY YARD
BUS STATION
pernah dapat ditemukan.
NON URBAN
NORTH
0 Km
3 Km
4.2 Perubahan Land Use
Selama ini analisis yang dilakukan terkait dengan perubahan guna
BANDUNG – INDONESIA
lahan sangat sulit untuk dilakukan jika berdasarkan data yang benar.
LAND USE CHANGE
1979 – 1988
Kebanyakan melakukannya hanya dengan melihat pada kondisi awal dan
kondisi akhir (time series) tanpa memiliki informasi tentang apa yang
NO CHANGE
NEGATIF PENETRATION
POSITIF PENETRATION
DENSIFICATION
terjadi diantaranya. Padahal dengan memanfaatkan data/peta digital
INVASION
OTHER 1
OTHER 2
OTHER 3
POSSIBLE WRONG
(sama-sama tahun awal dan akhir saja) maka akan sangat banyak
informasi yang bisa didapatkan. Dalam konteks perubahan land use,
NORTH
0 Km
3 Km
Sumber: Akbar,
Akbar 1991
5
Pada contoh ini yang didefinisikan sebagai urban area adalah continuos development yang
bukan ribbon development.
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
32
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
33
27 Januari 2012
Peta-2 menunjukkan hasil overlay peta land use pada 2 tahun yang
Analisis sederhana yang banyak dilakukan hingga kini adalah
berbeda (tahun awal dan tahun akhir) yang hampir tidak pernah
seperti yang tercantum pada kolom perubahan pada tabel di atas, yaitu
dilakukan dalam proses perencanaan selama ini karena persoalan
hanya dengan mengurangkan data tahun terakhir dengan tahun awal.
ketidaktersediaan data/peta digital kawasan tersebut dan atau tersedia
Pada tabel-3 tampak bahwa pada kurun waktu 1979-1988 terjadi
peta tapi dalam format sistem koordinat yang berbeda, dan atau format
penambahan areal perumahan sebesar 2004 HA, sedangkan jika
klasifikasi land use yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan.
menggunakan tabel-4, penambahan perumahan terjadi sebesar 2408 HA
Analisis yang dilakukan bahkan menimbulkan kesalahan karena hanya
yang merupakan penambahan yang berasal dari land use utama lainnya,
melihat data numerik (walau sama menggunakan data tahun awal dan
dari land use green maupun dari yang tadinya bukan urban area.
tahun akhir saja), karena bisa jadi pada tahun diantaranya terjadi
TABEL 4:
perubahan land use ke jenis land use lainnya. Data ini dalam konteks
PERUBAHAN LAND USE BANDUNG URBAN AREA 1979-1988
Indonesia sangat sulit bahkan tidak mungkin (belum pernah) untuk
MELALUI PROSES OVERLAY PETA DIGITAL
dikumpulkan pada skala kota karena terlalu banyaknya data tersebut.
TYPE OF CHANGES
79 – 88
EXPLANATION
Tabel 3:
Negative penetration
304
Residential other land uses
LAND USE BANDUNG URBAN AREA 1979-1988 (HA)
Positive penetration
222
Other land uses residential
Densification
400
Green residential
LAND USE
1979
1988
PERUBAHAN
Extension
1786
Non urban residential
Other-1
2080
Non urban other land use than residential
Residential
3001
5105
2004
Other-2
187
Changes within main land uses
Industry
386
812
426
Other-3
212
Green other land use than residential
Commercial
399
430
31
Possible wrong
45
Possible wrong in digitizing
No changes-1
2697
Residential
Institutional
529
704
175
No changes-2
251
Industrial
Green
1121
2209
1088
No changes-3
270
Commercial
No changes-4
384
Institutional
Transport
142
137
(5)
No changes-5
484
Green
TOTAL
5579
9397
3818
No changes-6
122
Transportation
Sumber: Akbar, 1991
Sumber: Akbar, 1991
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
34
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
35
27 Januari 2012
4.3 Updating Data
PETA-3:
STADIA PERTUMBUHAN AREA PERKOTAAN BANDUNG
Pembaharuan (updating) data pada saat ini belum dirasakan sebagai
sebuah kebutuhan. Pada bagian terdahulu sudah dijelaskan bagaimana
proyek pemetaan berhenti hanya sampai terbentuk sebuah peta tanpa
dipikirkan bagaimana updating, disseminasi dan sharingnya. Padahal
perencanaan sangat jelas membutuhkan itu untuk melakukan proses
analisis keruangan (spatial analysis). Literatur menunjukkan bagaimana
survey di 18 institusi perencanaan di Amerika Utara tahun 1987
menunjukkan bahwa (Urisa, 1990):

Penggunaan untuk sekedar pemetaan digital menghasilkan
keuntungan yang setara dengan biaya yang dikeluarkan

Sistem yang digunakan untuk aplikasi planning dan engineering
Sumber: Akbar, 1991
(spatial analysis) pada institusi yang sama menghasilkan
Tanpa adanya proses updating peta (data geospatial) yang baik dan
keuntungan yang setara dengan 2 kali biaya yang dikeluarkan
benar, maka ketersediaan peta hanya sekedar tersedia namun tidak dapat

Operasi GIS yang memungkinkan terjadinya sharing data pada
(tidak layak) dipergunakan. Perbedaan sistem koordinat, perbedaan
berbagai organisasi menghasilkan keuntungan paling sedikit 4
legenda (klasifikasi land use), perbedaan skala yang tersedia banyak sekali
kali lipat dari biaya yang dikeluarkan
ditemukan sehingga kondisi seperti yang telah diuraikan pada bagian
Padahal di sisi yang lain dapat dikatakan bahwa lebih dari 75% data
sebelumnya menyebabkan tidak berkembangnya pemanfaatan data
yang dibutuhkan pemerintah lokal meliputi data bereferensi (lokasi). Peta
digital.Padahal data digital dalam format sistem informasi telah
berikut menunjukkan bahwa dengan memiliki data yang diupdate secara
mengubah paradigma perencanaan menjadi berbasiskan knowledge
rutin dapat digunakan untuk pemahaman aspek perkembangan
socities seperti yang banyak dibahas oleh Castels (2009), Corey dan Wilson
perkotaan secara lebih baik lagi.
(2006), Mansell dan When (1998) dan sebagainya yang menunjukkan
bagaimana ICT berpengaruh/mempengaruhi pembangunan yang
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
36
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
37
27 Januari 2012
berkelanjutan. Terlepas dari keuntungan perkembangan ICT dalam
PETA-4:
DATA SAMA INFORMASI BEDA
kehidupan masyarakat, memang ada juga persoalan yang ditimbulkan-
nya. Namun hal ini tidak lantas membuat ICT tidak diperhatikan dalam
MAP 4.5: SLOPE MAP (from contour map)
MAP 4.6: SLOPE MAP (from manual generalization)
N
N
kehidupan perkotaan.
W
E
W
E
S
S
4.4 Data Tersedia Bukan Data Dibutuhkan
Pada bagian awal tulisan ini telah disebutkan bahwa keputusan dapat
diambil tanpa data, dan perencanaan disusun berdasarkan data yang ada
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20 Kilometers
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20 Kilometers
Study Area
dan bukannya berdasarkan data yang dibutuhkan. Peta berikut
Study Area
Slope
0 – 8 %
0 %
8 – 15 %
1 – 15 %
15 – 25 %
16 – 30 %
31 – 45 %
25 – 40 %
menunjukkan data yang dibuat untuk kepentingan yang lain akan
46 – 60 %
> 40 %
61 – 75 %
SOURCE:
SOURCE:
Dept. of Regional and City Planning, ITB
Bakosurtanal, from aerial photograph 1:25,000, Year: 1995
Manually digitized from West Java Province Public Work’s map
menghasilkan informasi yang berbeda.
Interpolate from contour map
Original scale 1:50.000
Unknown year
MODELING DECISION MAKING IN LAND USE CONVERSION
MODELING DECISION MAKING IN LAND USE CONVERSION
Roos Akbar
Roos Akbar
Dept. of Geographical Sciences and Planning
Dept. of Geographical Sciences and Planning
Perencana bukanlah pembuat data, mereka adalah pengguna data
The University of Queensland
The University of Queensland
MAP 4.9: EXISTING LAND USE 1995
EXISTING LAND USE 1995
sehingga ketergantungan pada ketersediaan data menjadi sangat penting.
N
N
W
E
W
E
Pada kawasan rawan bencana misalnya, dibutuhkan informasi rinci
S
S
tentang kawasan tersebut sesuai dengan tingkatan rencana. Peta daerah
rawan gempa yang sudah dihasilkan secara nasional pada skala 1:250.000
masih sangat jauh dari mencukupi karena pada perencanaan kota
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20 Kilometers
Study Area
Land use 1995
2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20 Kilometers
(misalnya), peta yang dibutuhkan adalah skala 1:20.000. Penyusunan
Building outline
Built-up Area
Sand dunes
Rice field with irrigation
Study Area
Rice field wo. irrigation
Land use 1995-BPN
Cultivated land
rencana tata ruang ibukota propinsi baru (saat itu) Maluku Utara di Sofifi
Grass land
Forest
Plantation
Industry
Bush
Kampong
Forest
Plantation
Rocky ground
Water fill
Settlement
Rice field with irrigation
dihadapkan pada tidak tersedianya peta rawan bencana pada kedalaman
Rice field wo. irrigation
SOURCE:
Bakosurtanal from aerial photograph scale 1:25,000, at year: 1995
SOURCE:
skala yang dibutuhkan. Upaya membuat data kebencanaan tidak
PPLH from analog map scale 1:25,000, and 1:10,000, year: 1995
MODELING DECISION MAKING IN LAND USE CONVERSION
Roos Akbar
Dept. of Geographical Sciences and Planning
The University of Queensland
memungkinkan dari segi waktu dan biaya. Akibatnya, rencana disusun
Sumber: Akbar, 2000
tanpa data kebencanaan.
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
38
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
39
27 Januari 2012
Demikian pula untuk aspek lainnya seperti aspek pertahanan dan
ketersediaan informasi guna lahan (land use) yang diperbolehkan. Satu-
keamanan, kawasan perbatasan dan sebagainya juga membutuhkan peta
satunya rujukan (pada saat itu) adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat
(data geospatial) dengan tema yang berbeda. Penyusunan tata ruang
No. 181.1/SK.1624-Bapp/1982 tentang rekomendasi guna lahan pada
ibukota kabupaten Minahasa Selatan misalnya harus mempertimbangkan
kawasan Bandung Utara (pada saat itu belum ada RTRWnya). Peta pada
kawasan tersebut yang merupakan kawasan pendaratan (kawasan
lampiran keputusan gubernur sama sekali tidak menunjukkan adanya
Amurang) yang tentunya menuntut sebuah tata ruang yang berbeda.
rekomendasi untuk kegiatan permukiman. Namun demikian, ada 50 izin
lokasi untuk permukiman yang dikeluarkan dengan total area sebesar
PETA-5:
2423 HA(Akbar, 2000).
IZIN LOKASI PADA KAWASAN RAWAN BENCANA
Persoalan kedua adalah dari 2423 HA izin lokasi yang sudah
Location Permit for Residential Development
Area Potential for Natural Disaster
dikeluarkan tersebut, ternyata hanya 357 HA (hanya 15%) yang sesuai
North Bandung Area
dengan standard perencanaan. Persoalan utamanya adalah sebagian
Fault line
Area potential sliding
North Bandung Area
Area potential lava flow
Motorway (toll road)
National Road
Main road
Local road
Location Permit has been issued
besar (79%) izin lokasi permukiman yang dikeluarkan berada pada
N
N
W
E
W
E
kawasan rawan bencana (rawan longsor, daerah aliran lahar, dan dekat
S
S
5
0
5
10
15
20
25 Kilometers
5
0
5
10
15
20
25 Kilometers
dengan patahan). Hal ini dapat terjadi karena data/peta mengenai daerah
rawan bencana tidak tersedia pada saat proses pengambilan keputusan
Location Permit vs. Planning Standard
tentang ijin lokasi.
North Bandung Area
Location Permit against Planning Standard
Location Permit consistent with Planning Standard
N
W
E
V. PENGEMBANGAN BASIS DATA UNTUK PERENCANAAN
S
5
0
5
10
15
20
25 Kilometers
Sumber: Akbar, 2000
Berdasarkan perjalanan panjang penelitan yang sudah dilakukan
tersebut, maka persoalan data (basis data) dan dalam kaitannya dengan
ICT menjadi sangat penting. Hal ini kemudian menjadi dasar untuk saran
Peta-5 ini menunjukkan proses pengambilan keputusan pemberian
pemecahan dan acuan dalam pelaksanaan penelitian lebih lanjut.
izin lokasi. Persoalan pertama adalah izin lokasi tidak didasarkan pada
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
40
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
41
27 Januari 2012
Terlepas dari berbagai persoalan penataan ruang dan penatagunaan

Perlu hal-hal khusus
tanah yang masih saja terjadi seperti yang diuraikan sebelumnya, maka
Untuk menuju kesemua hal di atas, maka ada beberapa hal khusus
beberapa hal ini dapat menjadi acuan untuk menuju yang lebih baik lagi:
yang harus dipersiapkan:

Perlunya pemahaman yang lebih baik

Harus adanya kemauan dan dukungan politik dalam hal
Penataan ruang harus disadari mempunyai tingkatan-tingkatan
pembuatan dan pengorganisasian basis data nasional (dengan
(hirarki) baik secara spatial (nasional propinsi kabupaten/kota
memperhatikan integrasi data secara vertikal dan horisontal),
dsb), maupun secara aspek (rencana umum rencana detail rencana
melalui dukungan pendanaan dan penerapan standardisasi data
kawasan dsb). Kesemua tingkatan ini harus dapat dipahami secara
untuk dapat saling dipertukarkan.
jelas, baik substansi yang terkandung didalamnya maupun

Harus adanya perubahan tradisi/budaya dengan menyadari akan
keterkaitannya dengan dokumen lainnya.
pentingnya data sehingga data bukan hanya sekedar tersedia,

Perlunya sistem perencanaan yang konsisten
tetapi layak untuk digunakan dalam setiap penentuan
Penegasan atas sistem perencanaan yang dipilih akan sangat
kebijaksanaan.
membantu dalam penyiapan dokumen dan fungsi/tanggungjawab

Harus adanya perubahan dalam hal management di setiap
pemerintah daerah dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan
institusi dengan memperhatikan aliran data dan informasi,
yang dilakukan terutama dalam hal penyediaan data dan informasi
sehingga data dan informasi dapat dengan mudah dikelompok-
yang memadai.
kelompokkan ke dalam berbagai macam tingkatan operasional
hingga strategis.

Perlunya pemahaman akan pentingnya data dan informasi

Harus tersedia sumberdaya manusia yang memadai baik dari sisi
Data dan informasi harus sudah merupakan suatu budaya yang
kemampuan orangnya maupun dari sisi pengembangan
melekat, baik mulai dari pimpinan tertinggi hingga tenaga pelaksana
sumberdaya manusia tersebut (sistem atau jenjang karir).
dilapangan. Sistem informasi harus dibangun dengan memperhati-

Harus tersedia sarana dan prasarana yang memadai agar data
kan aspek manfat dan tujuan sistem informasi tersebut dan bukan
dapat dengan mudah dipertukarkan tanpa harus disentralisasi-
hanya sekedar alat untuk kepentingan internal institusi semata.
kan.
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
42
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
43
27 Januari 2012

Harus adanya dukungan keuangan yang memadai mengingat
DIAGRAM-3
PARADIGMA INFORMASI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN
data harus selalu diperbaharui. Termasuk disini adalah dana
BASIS DATA
untuk memperbaharui dan melengkapi perangkat lunak dan
perangkat kerasnya.
TUJUAN
Selain beberapa hal kesimpulan dan saran yang merupakan
akumulasi penelitian dan pengamatan selama ini, masih banyak hal yang
KEBUTUHAN
PENGGUNA
harus diteliti untuk implementasi atas saran yang diusulkan tersebut.
Penelitian lebih lanjut yang akan dilakukan antara lain adalah bagaimana
MANAJEMEN DATA
data/informasi menjadi satu kesatuan dalam proses perencanaan dan
PARADIGMA
SISTEM INFORMASI
pengambilan keputusan terutama dikaitkan dengan pertumbuhan
KENDALA
TEKNOLOGI
APLIKASI
PELUANG
penggunaan ICT. Bagaimana pola/perilaku masyarkat akibat penggunaan
ICT sudah banyak dilakukan di luar negeri, sedangka di Indonesia juga
KEINGINAN
sudah mulai tampak pada aspek/teori lokasi seperti misalnya penyediaan
PENGGUNA
ruang perkantoran yang tidak lagi dihitung melalui pendekatan
SASARAN
konvensional, tetapi mulai memasukkan pengaruh ICT dimana pekerja
dapat bekerja secara remote (product oriented). Demikian pula dengan
Sumber: Akbar, 2002
belanja online maupun delivery service baik pada perusahaan skala besar
Pada sisi lain, area riset yang masih terbuka lebar terkait dengan
(nomer telephone khusus) maupun skala kecil (nomer telephone biasa),
proses pengambilan keputusan yang berbasiskan data untuk berbagai
termasuk munculnya fenomena taxi bike yang menyebabkan terjadinya
persoalan perkotaan seperti misalnya melalui pendekatan manajemen
perubahan dalam pola masyarakat bergerak/berbelanja .6
aset untuk berbagai sarana dan prasarana perkotaan. Beberapa yang
sudah dilakukan adalah tentang bangunan bersejarah (Akbar dan Wijaya,
2010), tentang taman-taman kota (Akbar dan Lukman, 2010), dan tentang
6
Saat ini penulis menjadi promotor utama penelitian S3 mahasiswa (bersama 2 rekan co-
lahan kosong (2011). Melalui pendekatan manajemen aset ini data dan
promotor lainnya) tentang pengaruh ICT dalam hal transportasi.
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
44
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
45
27 Januari 2012
informasi dapat dikonsolidasikan untuk proses pengambilan keputusan
jabatan guru besar bukan sekedar hak tetapi juga merupakan kewajiban.
dengan memperhatikan kepentingan pemilik, pemerintah, maupun
Juga terima kasih tak terhingga pada Prof. Budhy Tjahjati dan Dr. Myra P.
masyarakat sehingga keputusan yang dapat diambil dapat bersifat
Gunawan atas suportnya untuk menjadi dosen dan kemudian membina
operasional. Diagram di atas menunjukkan bagaimana persoalan data
saya. Terima kasih tak terhingga pada Prof. B. Kombaitan yang sejak awal
dan informasi bukan hanya sekedar teknologi (software dan hardware)
selalu mendukung termasuk kebutuhan data ketika saya sekolah di
semata tetapi terkait dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan itu
Australia. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih pada Dr.
sendiri.
Lukman Azis dari Geodesi ITB yang pertama kali memperkenalkan saya
dengan bidang GIS sehingga saya melanjutkan S2 saya ke ITC Belanda
yang kemudian membentuk saya untuk berkembang dan memperdalam
VI. UCAPAN TERIMA KASIH
bidang data dan informasi serta pengambilan keputusan hingga S3 di UQ
Melalui acara orasi ini perkenankanlah saya menyampaikan
Australia dan hingga kini bidang tersebut menjadi interes riset saya.
penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan
Terima kasih juga pada pembimbing saya di University of Queensland
Sekretaris Majelis Guru Besar ITB serta seluruh anggotanya atas
Prof. Geoff T. McDonald (alm) dan Dr. David Pullar.
kesempatan dan kehormatan yang diberikan pada saya untuk
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya juga
menyampaikan pidato ilmiah pada majelis yang terhormat ini.
saya sampaikan pada kolega senior yang telah mempromosikan saya
Penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada
secara tertulis sebagai guru besar yaitu Prof Djoko Sujarto, Prof Tommy
seluruh guru yang sudah memberikan pendidikan dan bekal yang
Firman dan Prof. Rizal Tamin dan tentu juga pada Prof. Widyo Nugroho
membentuk saya menjadi seperti sekarang ini mulai dari SD St Yosef, SMP
Sulasdi yang juga memberikan dukungan yang mengesankan pada
Negeri-3, dan SMA Negeri-2 di Surabaya, kemudian berlanjut pada dosen
sidang-sidang pembahasan kegurubesaran saya di senat akademik.
selama saya belajar di Departemen Teknik Planologi ITB baik yang masih
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga saya
aktif maupun yang sudah pensiun termasuk yang sudah meninggal
sampaikan pada para guru besar yang banyak membentuk saya dalam
dunia. Terima kasih secara khusus saya sampaikan pada Prof. Djoko
keanggotaan saya di senat akademik 2000-2005 seperti Prof. Ansyar, Prof.
Sujarto dan Prof. Tommy Firman yang selalu mengingatkan saya bahwa
Wiranto, Prof. Sahari Besar, Prof. Filino Harahap, Prof. Djoko Santoso,
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
46
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
47
27 Januari 2012
Prof. Harijono Tjokronegoro dan juga pada rekan-rekan Lemhannas KRA-
Reksamudra Akbar, Aulia Maharani Akbar dan Arya Muhammad Akbar
35 yaitu: Irjen Pol Drs. Bekto Suprapto, Msi; Bambang Dwijanto, MSc; Drs.
yang selalu menjadi inspirasi saya untuk terus berkarya.
Ardhayadi M, MA.; Laksdya TNI Mohammad Jurianto, SE; Jenderal Pol
(P) Drs. Bambang Hendarso, MM; Brigjen Pol (P) Drs. Murhadi Priyantoro,
SH; Irjen Pol (P) Drs. Sutigno Subrata, Ir. Sumaryanto Widayatin, MSc dan
DAFTAR PUSTAKA:
sebagainya.
Akbar, Roos; Modeling The Decision Making Process in Land Use
Conversion; Disertasi di Departmen of Geographical Sciences and
Terima kasih juga saya sampaikan pada Rektor ITB, Dekan SAPPK
Planning, The University of Queensland; 2002
serta seluruh staf dosen dan non dosen SAPPK ITB atas dukungannya
Batty, Michael and Paul J. Densham; Decision Support, GIS and Urban
selama ini. Bagi rekan-rekan di KK Perencanaan dan Perancangan Kota
Planning, Center for Advanced Spatial Analysis, University College
saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan selama ini.
London; 1996
Tidak ada kata yang dapat saya ucapkan kepada panutan saya,
Berke, Philip R; Godschalk, David R; Kaiser, Edward J and Rodriguez,
ayahanda H. Roeslan (alm) yang nasehatnya saya kutip di awal tulisan ini
Daniel A; Urban Land Use Planning; 5th Edition; University of Illinois
Press 2006
yang kemudian membentuk saya menjadi seperti ini dan tentu juga pada
Brail, Richard K,, and Klosterman, Richard E. (eds); Planning Support
ibunda Hj. Siti Roekayah yang membimbing saya dan adik-adik. Terima
Systems: Integrating GIS, Models and Visualization Tools; ESRI Press,
kasih bunda atas kasih sayangnya selama ini. Tentu terima kasih juga pada
Redlands California; 2001
adik-adik tercinta yang selalu mensuport saya. Terima kasih juga pada
Castells, Manuel; The Rise of The Network Society; 2nd Edition; Wiley-
ayah mertua H. BG. Munaf, Dipl. Ing (alm) dan ibu Hj. Nuraini (alm)
Blackwell; 2010
beserta seluruh adik ipar dan istri serta suaminya masing-masing yaitu Dr.
Castells, Manuel; Communicaation Power; Oxford University Press, 2009
Dicky R. Munaf dan Ir. Rinyta D. Munaf, MM.
Corey, Kenneth E and Wilson, Mark I; Urban and Regional Technology
Secara khusus terima kasih saya sampaikan pada istri saya tercinta
Planning: Planning Practice in The Global Knowledge Economy;
Routledge, London, 2006
Ryani Munaf yang senantiasa mendampingi, memberikan dukungan dan
Feather, John; The Information Society: AStudy of Continuity and Change;
semangat serta selalu mengingatkan saya untuk berkarir sebaik mungkin.
5th Edition; Facet Publishing; 2008
Juga kepada 4 anak saya Nadya Rahmarani Akbar, ST; Raditya
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
48
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
49
27 Januari 2012
CURRICULUM VITAE
Hall, Peter; Urban and Regional Planning; 3rd Edition; Routledge,
London; 1992
Nama
: Prof. Ir. ROOS AKBAR, MSc, PhD
Harris, Britton (1989); Beyond Geographic Information System:
Tempat/tgl. lahir : Jakarta 13 Desember 1958
Computers and The Planning Proffesional; dalam Journal of the
American Planning Association, hal: 85-90; Winter.
Alamat Kantor
: Prodi PWK, SAPPK-ITB
Jl. Ganesha No. 10 Bandung
Harris, Britton dan Batty, Michael (1993); Locational Models, Geographic
Information and Planning Support Systems; dalam Journal of
Telephone; Fax
: (022) 2504735; (022) 2501263
Planning Education and Research 12:184-198; Association of
E-mail
: rakbar@pl.itb.ac.id
Collegiate Schools of Planning.
roos.akbar@gmail.com
Hassan, Robert; The Information Society; Polity Press, Cambridge, 2008
Nama Istri
: Dra. Ryani Munaf
Huxhold, William E. (1991). An Introduction to Urban Geographic
Nama Anak
: 1. Nadya Rahmarani Akbar, ST
Information SystemsNew York, Oxford University Press.
2. Raditya Reksamudra Akbar
Kaiser, Edward K; David R. Godschalk, and F. Stuart Chapin Jr.; Urban
3. Aulia Maharani Akbar
Land Use Planning, 4th Edition, University of Illinois Press 1995
4. Arya Muhammad Akbar
Mansel, Robin and When, Uta; Knowledge Socities: Information for
Sustainable Develoment; The United Nations, Oxford University
RIWAYAT PENDIDIKAN:
Press, 1998

2000 : PhD, The University of Queensland, Australia
Montano, B. Rubenstein (2000); A survey of knowledge-based information

1991 : MSc, International Institute for Aerospace Survey and
systems for urban planning: moving towards knowledge
Earth (ITC), Netherland
management; Computers, Environments and Urban Systems, Vol 24.

1984 : Sarjana Teknik Planologi, ITB
Rhind, David and Hudson, Ray; Land Use; Methuen and Co, London; 1980
Taylor, Nigel; Urban Planning Theory Since 1945; Sage Pyblication;
RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL
London; 1998

2011 skrg
: Guru Besar

2006 2011
: Lektor Kepala

1996 2006
: Lektor Kepala Madya
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
50
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
51
27 Januari 2012

1993 1996
: Lektor Madya
dan Rina Andriani; Manajemen Aset Properti: Model

1989 1993
: Lektor Muda
Manajemen untuk Pemerintah Daerah di Indonesia; Working

1987 1989
: Asisten Ahli
Paper No. WP-20-10 Urban Planning and Design Research Group,
SAPPK-ITB, 2010

1986 1987
: Asisten Ahli Madya

Akbar,
;
Roos "Pengembangan Basis Data Kebencanaan untuk
RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL DI ITB :
Penataan Ruang", dalam Mengelola Risiko Bencana di Negara

2006 2010
: Wakil Dekan Akademik SAPPK ITB
Maritim Indonesia: Upaya Mengurangi Risiko Bencana; MGB ITB,
2009; Penerbit ITB

2004 2006
: Ketua Departemen Teknik Planologi ITB

Akbar, Roos; "Perencanaan Tata Ruang: Konsep Pengalaman
PENGHARGAAN:
Empirik dan Kebijakan Publik"; Seminar dan Kongres Asosiasi

2011 : Satyalancana Dwidya Sistha; Presiden RI
Sekolah Perencanaan Indonesia (APSI), Bukittinggi, 2009

2009 : Lencana Pengabdian 25 Tahun kepada ITB; Rektor ITB

Akbar,
,
Roos "Data Development, Information and Custodian of
Regional Spatial Data Infrastructure; International Seminar ’40

2005 : Satyalancana Karya Satya XX Tahun; Presiden RI
Year of Urban Planning’, ITC Enschede, 2008

2004 : Medali Perunggu Pelatihan Kepemimpinan ITB, POC-ITB

Akbar,
;
Roos "Location Permit in Residential Development: The

2002 : Lulus KRA XXV Lemhannnas dengan Predikat Andalan;
Uses of Geo Information Technology"; International Seminar on
Gubernur Lemhannas
Recognition of Cross-Border Capacity Building in Earth

1984 : Lulusan Terbaik Pelatihan Perencanaan dan Implemen-
Obervation, ITC Enschede, 2007
tasi Pembangunan Perumahan, Puslitbangkim-PU

Akbar,
;
Roos Denny Zulkaidi, Petrus Natalivan, Niken P.,
PUBLIKASI ILMIAH 5 TAHUN TERAKHIR:
"Pertimbangan dan Pendekatan Penyusunan Standar untuk
Penataan Ruang; Prosiding Perkembangan Keilmuan Terkini

Akbar, Roos dan Azhari Lukman, Manajemen Taman Milik
Bidang Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebiijakan,
Pemerintah Kota Bandung; Jurnal Teknik Sipil, Vol. 17 No. 3,
SAPPK-ITB, 2007
Desember 2010

Syabri, Ibnu; D. Muhally Hakim, Roos
;
Akbar Estimasi Urban

Akbar, Roos, and I Ketut Wijaya, "Asset Management in Historic
Population Density: An Approach to Linking Remotely Sensed
Buildings Conservation: Case of Bandung, Asean Journal On
Data And Areal Census Data, ITB Research Grant Report 2005;
Hospitally And Tourism, Vol. 8, No. 1, June 2010
LPPM-Prosiding ITB, 2006

Zulkaidi, Denny; Mugi Sugiharto; Haryo Winarso; Roos
,
Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
52
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
53
27 Januari 2012

Syabri, Ibnu dan Roos
,
Akbar Developing Geologic Data for
Urban Planning; Proceeding Seminar Internasional: The
Quarternary Geological Data as Life Supporting Information for
Mankind and Environment; Bandung, 2006

Akbar,
;
Roos Land Use Conversion in Indonesia: A Case Study in
Nothern Bandung; Proceeding Seminar Internasional: Urban
Housing Policies of Asian Countries, Ho Chi Minh City, 2005
RIWAYAT DALAM ORGANISASI

Penasehat ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia)
Perioda 2009 – sekarang

Ketua ASPI Perioda 2007 2009

Wakil Ketua ASPI Perioda 2005 2007

Anggota Ikatan Ahli Perencana

Sekretaris merangkap anggota Dewan Penguji pada Badan
Sertifikasi Profesi Ikatan Ahli Perencana

Anggota Urban Regional Information Association
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
54
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
55
27 Januari 2012
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Majelis Guru Besar
Prof. Roos Akbar
Institut Teknologi Bandung
56
27 Januari 2012
Institut Teknologi Bandung
57
27 Januari 2012

Incoming search terms:

  • ir pol sutigno subrata
loading...

Leave a Reply