Pidato Pembukaan Masa Persidangan III 2011 2012


NASKAH AKHIR
8 JANUARI 2012

Siang





PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2011-2012


SENIN, 9 JANUARI 2012


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2011-2012

SENIN, 09 JANUARI 2012

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,
Para Wakil Ketua DPR-RI,
Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan,
Para Anggota Dewan,

Mengawali Pembukaan Masa Persidangan III ini, pertama-tama izinkanlah Pimpinan Dewan
sekali lagi mengucapkan Selamat Hari Natal bagi yang merayakan, dan Selamat Tahun Baru
2012 bagi para anggota Dewan dan seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap di tahun 2012,
kinerja Dewan makin meningkat, produktif, dan berkualitas. Semoga segala daya upaya,
langkah-langkah kita, diridhoi dan mendapat berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.
Sepanjang tahun 2011, berbagai peristiwa yang memprihatinkan dan membanggakan
datang silih berganti. Berbagai bencana alam berupa banjir lahar dingin, banjir bandang, dan
gempa bumi, terjadi di beberapa wilayah di tanah air dan telah menelan korban jiwa, merusak
harta benda, sarana dan prasarana. Berbagai aksi kekerasan antar warga masyarakat, antara
warga dan aparat, pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terus terjadi sepanjang tahun 2011.
Namun, masih di tahun 2011 ini pula, ada berita yang cukup baik di sektor ekonomi, mengenai
pertumbuhan ekonomi, inflasi yang cukup rendah dan keberhasilan meraih peringkat layak
investasi, dan kesuksesan prestasi olahraga di SEA Games ke-26 di Palembang dan Jakarta,
dan ASEAN Para Games ke-6 di Surakarta. Kita juga bangga karena anak-anak bangsa, siswa
di Klaten, Surakarta dan beberapa SMK lainnya di Indonesia telah menunjukkan kemampuan
dalam memproduksi mobil Esemka yang potensial untuk dijadikan sebagai mobil nasional.
Berbagai keberhasilan yang telah dicapai anak-anak bangsa ini, menumbuhkan semangat dan
optimisme untuk mendorong kemajuan bangsa untuk lebih akseleratif.

1
Untuk internal kedewanan, memasuki tahun 2012, kita belum bisa bernafas lega karena
kinerja kita belum memperoleh respon positif dari masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak
seluruh anggota Dewan untuk menyadari, bahwa kita harus meningkatkan kinerja secara lebih
baik lagi, karena kinerja yang baik adalah tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat untuk
memperjuangkan peningkatan kehidupan rakyat dengan keadilan yang merata. Anggota
Dewan harus menjadi panutan dan keteladanan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu mari kita
bersama-sama berupaya menjaga keharmonisan, kedisiplinan dan kesantunan dalam
berpolitik. Saya mencita-citakan, kinerja yang efektif efisien dan profesional tiap-tiap anggota
Dewan bukan lagi menjadi sebuah target yang harus dicapai. Tetapi lebih dari itu, Anggota
Dewan dalam pandangan publik adalah etalase Lembaga DPR. Oleh karenanya, saling
menghormati dan menjaga citra di antara anggota Dewan harusnya juga menjadi bagian dari
keseharian kita.

Sidang Dewan yang terhormat,
Mulai hari ini Dewan memasuki Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012, dan
akan ditutup pada tanggal 5 April 2012. Dewan memiliki 62 (enam puluh dua) hari kerja atau
88 (delapan puluh delapan) hari kalender untuk melaksanakan tiga fungsi utama Dewan.
Sebelum melanjutkan Pidato Pembukaan ini, Pimpinan Dewan memberitahukan adanya
surat-surat masuk dari Presiden RI; pertama, Surat No. R-65/Pres/12/2011 tertanggal 15
Desember 2011 perihal Penyampaian RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah; kedua, tiga surat
No. R-66, R-67, R-68/Pres/12/2011 tertanggal 16 Desember 2011 masing-masing tentang
Penyampaian RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi
ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme), RUU tentang Pengesahan Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict
(Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik
Bersenjata), dan RUU tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights
of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol
Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi
Anak). Ketiga, dua surat No. R-69 dan R-70/Pres/12/2011 tertanggal 28 Desember 2011,
masing-masing tentang Permohonan Pertimbangan Bagi Duta Besar LBBP negara-negara
sahabat untuk Republik Indonesia, dan perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik
Negara Berupa Mencevak ACW 135Y Kementerian Kesehatan Kepada Pemerintah Kenya.
Keempat, surat No. R-04/Pres/01/2012 tertanggal 4 Januari 2012 perihal Rancangan Undang-
undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Ceko
tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Dan terakhir, surat No. R-

2
02/Pres/01/2012 tertanggal 4 Januari 2012 perihal penyampaian RUU tentang Desa. Surat-
surat tersebut akan diproses sesuai prosedur dan mekanisme Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Perlu juga kami informasikan bahwa pada tanggal 29 Desember yang lalu, Ketua
Dewan telah melantik 2 (dua) anggota DPR Pengganti Antar Waktu dari Fraksi PDI-Perjuangan
yaitu Saudara H.R. Erwin Moeslimin Singajuru, SH, dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II
menggantikan Saudara H. Dudhie Makmun Murod, MBA; dan Saudara Sayed Muhammad Muliady,
SH., dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V menggantikan Saudara Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun,
SH. MH. (Kepada kedua anggota Dewan tersebut dimohon berdiri). Kami ucapkan Selamat Datang
dan Selamat Bertugas di DPR RI.

Sidang Dewan yang terhormat,
Pada Masa Persidangan III, selain melaksanakan tiga fungsi utama Dewan, kita masih
akan melanjutkan proses penetapan pejabat-pejabat publik, yaitu pencalonan anggota BPK
(antar waktu), anggota KPPU masa jabatan 2011-2016, anggota Komisi Pengawas Haji
Indonesia (KPHI), pertimbangan terhadap calon duta besar negara sahabat untuk Republik
Indonesia, dan calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat.
Berkaitan dengan fungsi legislasi, untuk tahun 2012, DPR dan Pemerintah telah
menetapkan 64 (enam puluh empat) RUU sebagai prioritas tahunan, termasuk 16 (enam
belas) RUU yang telah memasuki pembicaraan Tingkat I, 8 (delapan) diantaranya telah
mengalami perpanjangan masa tugas 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali. RUU tersebut antara lain,
RUU tentang Keamanan Nasional, RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar,
RUU tentang Pendidikan Tinggi, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, dan RUU tentang
Penanganan Konflik Sosial.
Tahun lalu, DPR bersama Pemerintah telah menetapkan 91 (sembilan puluh satu) RUU
sebagai prioritas, diselesaikan 25 (dua puluh lima) RUU, termasuk 5 RUU kumulatif terbuka.
Dewan mengakui pencapaian itu belum optimal, karena dalam pelaksanaan fungsi
legislasi, banyak kendala/tantangan yang dihadapi. Untuk menghasilkan RUU yang optimal,
dibutuhkan waktu pembahasan yang cukup panjang, tidak cukup dua atau tiga kali masa
sidang. Hal ini dilakukan demi menghasilkan RUU yang betul-betul mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat.

3
RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) misalnya, pembentukan
BPJS-1 yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan BPJS-2 yang mengelola
jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun, telah disahkan melalui proses yang
sangat panjang. Disahkannya RUU BPJS merupakan perjuangan yang cukup berat, sebagai
komitmen DPR yang berpihak pada kepentingan rakyat dalam mensejahterakan masyarakat
Indonesia.
RUU lain yang mengalami dinamika tinggi dan mendapat perhatian serius dalam
pembahasannya adalah RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang ini
sangat penting, karena dengan adanya OJK, kualitas dan manfaat pengawasan bank akan
lebih maksimal. Undang-undang lain yang memiliki arti penting bagi masyarakat Indonesia
antara lain, UU tentang Bantuan Hukum, UU tentang Pengelolaan Zakat dan UU tentang
Penanganan Fakir Miskin. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa produk UU yang dihasilkan
DPR jangan hanya dilihat dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas dalam rangka
menjawab tuntutan masyarakat.
Berkaitan dengan banyaknya RUU prioritas tahun 2012, Pimpinan Dewan kembali
mengingatkan kepada seluruh anggota Dewan dan fraksi, untuk memanfaatkan momentum
tahun 2012, sebagai tahun legislasi. Badan Musyawarah telah menerima usulan dari Badan
Legislasi, agar agenda DPR lebih fokus kepada fungsi legislasi.
Masa Persidangan III 2011-2012 ini, kegiatan Dewan dibagi dalam 2 (dua) kelompok,
pertama, kegiatan legislasi sebanyak 60%, dan kedua, kegiatan anggaran dan pengawasan
sebesar 40%. Dua kelompok kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian per-minggu
termasuk untuk alokasi bagi Rapat Paripurna, Rapat Fraksi, Rapat Badan-Badan, dan Rapat
Tim. Alokasi kegiatan ini akan disesuaikan untuk Masa Persidangan I dan IV dalam membahas
anggaran. Kita berharap, pola penjadwalan per-minggu ini memiliki manfaat agar: (i) anggota
dewan bisa lebih fokus sehingga memungkinkan penyelesaian target RUU lebih cepat, (ii)
minimalisasi overlapping sidang, (iii) administrasi/penyiapan bahan lebih mudah, dan (iv)
durasi rapat lebih efektif.
Pimpinan meminta Dewan dapat mempergunakan waktu selama Masa Sidang III ini,
untuk dapat menyelesaikan berbagai RUU prioritas, termasuk RUU tentang Pemilu Legislatif.
Untuk RUU tentang Pemilu Legislatif, perlu ada target yang jelas mengenai waktu
penyelesaiannya. UU ini sangat penting bagi penyelenggaraan Pemilu 2014 sebagai salah satu
sarana untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Dan untuk menyelenggarakan Pemilu
yang berkualitas, diperlukan waktu yang memadai, di antaranya melakukan sosialisasi kepada
seluruh rakyat Indonesia terutama yang memiliki hak pilih.

4
Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, evaluasi pelaksanaan APBN 2011 dan tindak lanjut
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI tahun 2011 telah dilakukan oleh Komisi-Komisi
DPR dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Badan Anggaran DPR juga telah
melakukan pendalaman terhadap APBN tahun 2012, utamanya berkaitan dengan belanja
modal.
Dalam evaluasi pelaksanaan APBN, Komisi-Komisi Dewan mencermati bahwa masalah
penyerapan anggaran, terutama belanja modal dalam APBN 2011, tidak optimal, sehingga
tidak mampu menggerakkan perekonomian domestik dan sektor riil, serta membuka lapangan
kerja.
Dewan berpandangan, bahwa serapan anggaran hingga akhir tahun 2011 yang tidak
optimal, menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaannya. Ada beberapa aspek
yang perlu dievaluasi antara lain, lemahnya perencanaan program dan kegiatan, lemahnya
koordinasi antara unit perencana dan unit pelaksana kegiatan, dan lemahnya pelaksanaan
kegiatan. Sejumlah kelemahan tersebut mengakibatkan sering dilakukannya revisi anggaran.
Bila penyerapan menumpuk pada akhir tahun, akan ada kecenderungan mengabaikan prinsip-
prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.
Untuk pelaksanaan APBN 2012, Dewan melihat bahwa tantangan yang akan dihadapi
pada tahun ini akan lebih besar, mengingat kondisi perekonomian global yang masih tidak
menentu. Dewan mewaspadai kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menurun,
jika pemerintah tidak mempersiapkan langkah-langkah yang terukur untuk mengantisipasinya.
Untuk mendorong perekonomian, belanja barang dan belanja modal seharusnya memperoleh
porsi lebih besar, karena merupakan anggaran pembangunan yang bisa mendorong
pertumbuhan ekonomi. Namun kita justru melihat bahwa APBN saat ini terlalu terbebani oleh
biaya rutin dan biaya subsidi. Perlu dipikirkan secara bertahap adanya pola penurunan biaya
rutin dan biaya subsidi.
Terkait penerimaan anggaran negara, di tahun 2012 Dewan akan terus memantau
penerimaan pajak. Penerimaan pajak dan bagi hasil sumberdaya alam juga harus diperhatikan,
mengingat banyak daerah yang memiliki sumberdaya alam melimpah, namun banyak
warganya yang tidak menikmati melalui berbagai pemenuhan kebutuhan kesehatan dan
pendidikan. Untuk itu, sesuai ketentuan UU, Dewan menegaskan dan meminta Pemerintah
tidak saja akuntabel dalam sisi belanja, namun juga akuntabel dari sisi penerimaan.
Hal-hal lain yang perlu memperoleh perhatian dalam realisasi anggaran adalah perlu
dipacunya kegiatan ekonomi domestik terutama sektor perdagangan antar dan inter-pulau,
perlunya penyederhanaan birokrasi, target penurunan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja,

5
penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan penyiapan kebijakan energi alternatif seperti
panas bumi dan mikrohidro, serta skema penemuan sumber minyak baru ataupun
penggunaan teknologi eksplorasi baru. Kita ketahui, bahwa akibat terjadinya gejolak harga
minyak, akan berdampak pada membengkaknya subsidi BBM yang pada akhirnya membebani
anggaran negara.
Kita patut bersyukur bahwa salah satu Lembaga Pemeringkat Hutang Internasional
Fitch Rating, telah memberikan upgrade terhadap peringkat hutang Indonesia dari BB+
menjadi BBB- yang berarti bahwa Indonesia menjadi negara yang layak untuk investasi.
Dengan peringkat ini diharapkan kepercayaan global terhadap iklim investasi Indonesia makin
meningkat dan mendorong investasi jangka panjang seperti foreign direct investment yang
dapat menyentuh sektor riil.
Perlu disampaikan, bahwa indikator yang menjadi dasar upgrade adalah membaiknya
kinerja perekonomian, likuiditas eksternal yang lebih kuat, rasio hutang publik yang rendah
dengan kecenderungan yang terus menurun, serta kebijakan makro yang berhati-hati. Selain
itu, kemampuan Indonesia untuk mengatasi kelemahan struktural serta menjaga pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan eksternal atau tekanan inflasi
tinggi, akan ikut memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Fundamental ekonomi yang
kuat pada gilirannya akan terus memberikan perbaikan pada peringkat hutang Indonesia.
Dewan menghargai segala upaya dan kerja keras yang dilakukan berbagai pihak
dengan pencapaian peringkat layak investasi ini. Namun demikian, Dewan tetap memberi
catatan bahwa peringkat tersebut tidak akan berarti jika upaya pemerataan hasil kinerja
ekonomi tidak dapat dinikmati masyarakat luas. Dewan menekankan bahwa di sisi lain, ada 2
(dua) permasalahan utama yang harus diatasi segera yaitu permasalahan infrastruktur dan
ketidakpastian hukum. Perbaikan infrastruktur harus segera dilakukan, agar Indonesia tidak
mengalami middle income trap dan dapat menjadi negara berpendapatan tinggi dan maju di
masa mendatang. Ketidakpastian hukum harus ditangani dengan perbaikan regulasi dan
penegakan hukum yang adil.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, banyak hal yang akan dilakukan oleh Alat
Kelengkapan Dewan pada Masa Sidang III ini. Panja-panja yang telah dibentuk dan akan
dibentuk, akan menangani persoalan-persoalan bangsa di bidang politik, penegakan hukum
dan keamanan, ekonomi dan sosial-kemasyarakatan.

6
Keanggotaan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, dan pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,
akan diperkuat dengan penambahan anggota, masing-masing dari Komisi I, Komisi III, Komisi
VII, dan Komisi IX.
Khusus mengenai Tim Pemantau Pemerintahan Aceh, diharapkan dapat melakukan
pemantauan terhadap Pemilukada yang akan serentak diberlakukan di Provinsi Aceh dan di 17
(tujuh belas) Kabupaten/Kota pada bulan Februari 2012. Pemantauan dilakukan pada tahap
persiapan maupun pelaksanaan. Tim Pemantau Pemerintahan Aceh harus melakukan
monitoring terhadap pelaksanaan Pemilukada Aceh dengan sebaik-baiknya. DPR berharap,
agar Pemilukada ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,
guna melahirkan pemimpin-pemimpin di Provinsi Aceh yang betul-betul dapat mengemban
amanah rakyat secara adil.
Menghadapi tindak kekerasan di Provinsi Aceh yang telah menelan korban masyarakat
sipil, Dewan meminta Pemerintah agar bertindak cepat dan mampu mengendalikan situasi
agar kembali menjadi aman. Pemerintah harus menyelidiki pelaku tindak kekerasan sehingga
tidak mengganggu jalannya Pemilukada yang akan segera berlangsung.
Terkait pelaksanaan UU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pimpinan Dewan
menekankan, bahwa efektivitas Tim Pemantau sangat diharapkan dalam merespon situasi
yang tidak kondusif di wilayah Papua dan Papua Barat, baik dari segi keamanan dan
kesejahteraan masyarakat. Penegakan dan perlindungan hukum yang adil, baik bagi
masyarakat Papua maupun para aparat keamanan, harus diperhatikan. Hal yang perlu
digarisbawahi adalah bahwa rakyat Papua harus merasa terayomi dan terbela oleh
Pemerintah. Mereka juga harus dapat merasakan niat dan usaha tulus Pemerintah, untuk
mengedepankan kesejahteraan, agar kecintaan terhadap NKRI dapat tetap terjaga dengan
kokoh.
Adapun terkait dengan tugas Tim Pengawas Kasus Bank Century, BPK-RI telah
memberikan laporan audit forensik kepada Pimpinan Dewan pada tanggal 23 Desember 2011.
Hasil laporan BPK ini, diharapkan dapat diperdalam oleh Tim Pengawas Century DPR-RI yang
telah diperpanjang masa tugasnya.
Audit forensik ini, oleh BPK juga telah disampaikan kepada lembaga penegak hukum
yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Untuk lembaga-lembaga penegak hukum ini, terutama
KPK, hasil laporan BPK kiranya menjadi input untuk melangkah lebih jauh dalam penyelidikan
dan penyidikan atas kasus ini dengan kinerja yang lebih baik.

7
Sidang Dewan yang terhormat,
Berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini, seperti
kekerasan yang terjadi di Papua, di Mesuji, Lampung, di Sape, Bima, NTB, maupun di Aceh,
cukup memprihatinkan kita. Kekerasan antarwarga atau kelompok masyarakat, warga dengan
aparat, antar-mahasiswa maupun antar-pelajar, juga telah mewarnai dinamika negatif
perkembangan bangsa. Melihat berbagai kasus ini, Dewan melalui Komisi-Komisi DPR
dipastikan akan memberikan perhatian dan melakukan tindak lanjut.
Dewan mengingatkan bahwa, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sebenarnya telah memberikan panduan bagi aparat
dalam melakukan pengamanan terhadap berbagai tindak kekerasan. Namun, pengamanan
harus dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan korban. Aparat perlu
mengedepankan pendekatan persuasif.
Salah satu akar permasalahan yang menimbulkan bentrokan antara warga dan aparat
hingga memakan korban, yaitu sengketa tanah. Masyarakat menganggap telah terjadi
penindasan antara pemilik modal yang kuat dan berkuasa, dengan warga masyarakat yang
lemah. Pembunuhan yang terjadi di Mesuji merupakan fenomena gunung es dari sebuah
permasalahan besar yang berlarut-larut tidak mampu ditangani dengan baik oleh Pemerintah
Daerah setempat. Permasalahan sengketa tanah menunjukkan tidak dijalankannya UU tentang
Agraria secara benar, terjadi tumpang tindih antara regulasi di bidang kehutanan, perkebunan,
pertambangan, dan tata ruang. Pemerintah daerah telah mengabaikan hak ulayat dan
seringkali lahan-lahan yang disengketakan diklaim sebagai tanah negara. Permasalahan ini
juga berkaitan dengan perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
Bersyukurlah DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. UU ini mengedepankan
asas-asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan,
keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Berkaca pada praktek
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang seringkali menciptakan ketegangan antara
Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan masyarakat pemilik tanah yang merasa hak dan
kepentingannya kurang terlindungi, diharapkan bisa terjawab oleh hadirnya UU ini.

Sidang Dewan yang terhormat,
Ketidakharmonisan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilukada sudah
sering nampak di permukaan. Kita melihat bahwa kepala daerah dan wakilnya, tidak dapat

8
bersama melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya. Kasus terakhir terjadi di Provinsi
DKI Jakarta.
Kasus terjadi pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya, akan menjadi bahan
pertimbangan bagi Dewan dan Pemerintah pada saat pembahasan RUU Pemilukada. Dengan
pembahasan ini, diharapkan ditemukan perbaikan sistem Pemilukada yang baik dan mampu
memberikan solusi. Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur Pemilukada dimaksudkan, untuk menempatkan mekanisme Pemilihan Kepala
Daerah secara demokratis di dalam konstruksi sistem Pemerintahan NKRI, memperkuat
penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, mereduksi konflik di daerah,
serta meminimalisir aspek psiko-politik masyarakat di daerah. Di dalam UU Pemilukada yang
diharapkan lebih komprehensif ini, perlu pengaturan tentang pemilihan langsung Wakil Kepala
Daerah dalam satu paket.
Dari laporan Bawaslu, selama tahun 2011, setidaknya telah terjadi 1718 pelanggaran,
33% merupakan pelanggaran administrasi, 22% atau sebesar 372 kasus adalah pelanggaran
pidana. Sisanya tidak ditangani lebih lanjut karena kurang cukup bukti atau kadaluarsa. Sangat
disayangkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan politik
uang, PNS yang tidak netral, dan lain-lain. Pelanggaran tersebut tidak dapat ditolerir,
walaupun kita mengetahui bahwa sistem Pemilukada Langsung baru saja diterapkan.
Pimpinan mengharapkan, Komisi II DPR atau sekurang-kurangnya Panitia Kerja Mafia
Pemilu dapat menjadikan laporan Bawaslu ini bahan evaluasi. Tidak hanya bagi masukan RUU
Pemilukada yang akan dibahas, tetapi juga dimaksudkan untuk meminimalisir pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi.

Sidang Dewan yang terhormat,
Masalah sosial-masyarakat juga tidak luput dari perhatian Dewan. Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyatakan kemungkinan terjadinya banjir besar yang
mengancam Jakarta dan sejumlah daerah di tanah air pada tahun 2012 ini. BNPB juga telah
memetakan adanya 11 provinsi yang dinyatakan rawan banjir bandang dan 16 provinsi yang
diidentifikasi sebagai daerah rawan longsor. Bahkan menurut prediksi LAPAN, 98
kabupaten/kota di Pulau Jawa akan terendam banjir pada Januari 2012. Selain bencana banjir,
ancaman lain seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus juga harus
tetap diantisipasi. Untuk itu diharapkan instansi-instansi terkait yaitu BNPB, BASARNAS,
Kementerian Sosial, dan Kementerian Pekerjaan Umum, untuk selalu waspada dan
menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi jatuhnya korban serta kerugian materil
yang diakibatkan bencana. Dewan berharap, langkah-langkah antisipasi Pemerintah dalam

9
mencegah bencana lebih diutamakan daripada hanya antisipasi dampak bencana. Kasus
meluapnya sungai Bengawan Solo karena pendangkalan/sedimentasi yang sudah berlangsung
belasan tahun dan menunjukkan kondisi yang semakin parah akhir-akhir ini, harusnya bisa
diantisipasi dengan memperdalam alur sungai atau membangun DAM yang diperlukan,
sehingga dampak kerusakan ribuan hektar sawah/tanah pertanian sebagaimana terjadi akhir
akhir ini, dapat dihindari.
Di bidang olahraga, keberhasilan Indonesia di arena SEA Games ke-26 dan ASEAN Para
Games ke-6, kiranya menjadi momentum kebangkitan olahraga di tanah air. Pemerintah dan
KONI diharapkan, dapat mempersiapkan diri agar para atlet kita dapat mendulang prestasi di
arena-arena
yang
lebih
bergengsi,
termasuk
bagaimana
meningkatkan
prestasi
persepakbolaan Indonesia. Manajemen PSSI yang selalu kisruh selama ini, perlu mendapatkan
solusi yang sebaik-baiknya. Kedepankan profesionalisme dan manajemen olahraga dengan
baik, dan gunakan sains untuk peningkatan performa atlet. Prestasi olahraga bukan hanya
sebatas medali, tetapi lebih dalam dari itu, prestasi-prestasi yang diraih anak bangsa dibidang
apapun, akan berkontribusi terhadap kecintaan dan kebanggaan terhadap ibu pertiwi, yang
pada akhirnya meningkatkan jiwa nasionalisme seluruh masyarakat Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,
Memasuki tahun 2012, Dewan berharap situasi internasional akan mengarah pada
situasi dan kondisi yang lebih kondusif, terutama di kawasan Asia Pasifik, yang dipandang oleh
banyak pihak sebagai kawasan yang paling dinamis di dunia. Kita berharap iklim politik,
keamanan dan ekonomi di kawasan ini, tetap terjaga, sehingga negara-negara di kawasan ini
dapat terus melaksanakan pembangunan nasionalnya dengan baik sesuai dengan harapan
rakyatnya.
Terkait dengan perkembangan yang terjadi di kawasan ini, atas nama rakyat Indonesia,
Pimpinan Dewan menyampaikan duka cita atas wafatnya pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il
pada 17 Desember 2011 lalu. Kita berharap situasi di Semenanjung Korea tetap terjaga
dengan baik, dan proses unifikasi Korea secara damai dapat kembali diupayakan.
Di sisi lain, Dewan menaruh prihatin atas terjadinya ketegangan di Kawasan Teluk,
khususnya dalam hubungan antara Iran dan Amerika Serikat, dan krisis politik di beberapa
negara Timur-Tengah, seperti yang terjadi di Yaman dan Suriah. Kita berharap, krisis politik di
Yaman dan Suriah, tidak terus berlanjut, dan segera dapat diatasi secara damai melalui jalur
dialog, antara lain melalui organisasi regional yang berada di kawasan tersebut.

10
Upaya damai dalam mengatasi krisis politik yang terjadi di beberapa kawasan dunia
memang sudah seharusnya terus diupayakan, termasuk melalui jalur diplomasi parlemen.
Berkaitan dengan hal ini, Pimpinan Dewan berharap, DPR-RI juga dapat meningkatkan kiprah
diplomasinya selama tahun 2012, baik melalui jalur Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR-RI
dengan parlemen negara-negara sahabat, maupun melalui partisipasi di berbagai sidang
organisasi antarparlemen internasional dan regional.
Berkaitan dengan kiprah DPR-RI di tingkat internasional, perlu kami sampaikan bahwa
pada saat ini, dari tanggal 8 Januari hingga 12 Januari 2012, Delegasi DPR-RI yang dipimpin
oleh Wakil Ketua DPR-RI, Yang Terhormat Saudara Pramono Anung, tengah mengikuti Sidang
Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-20 di Tokyo, Jepang. Pada Sidang APPF ini,
Delegasi DPR-RI bersama-sama dengan anggota parlemen dari negara-negara Asia Pasifik
lainnya, membahas berbagai isu aktual di kawasan dan dunia, seperti situasi di Semenanjung
Korea dan Timur Tengah, kerja sama pencegahan bencana, isu perubahan iklim, pencapaian
MDGs, situasi ekonomi global, dan lain-lain.

Sidang Dewan yang terhormat,
Masih terkait dengan kiprah DPR-RI dalam pergaulan antarbangsa, kami menyampaikan
bahwa pada tanggal 24-31 Januari 2012, DPR-RI akan menjadi tuan rumah Konferensi
Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (PUIC) ke-7 dan Sidang-sidang
terkait lainnya, di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Diselenggarakannya Konferensi PUIC
ke-7 ini memiliki arti penting bagi Indonesia, karena merupakan Konferensi PUIC yang
pertama kali diadakan di kawasan Asia Tenggara. Ketua DPR-RI, akan menjadi Presiden PUIC
untuk periode satu tahun kedepan.
Sejumlah agenda penting berkaitan dengan kepentingan ummat Islam, seperti isu-isu
politik, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan,
dan juga sosial-budaya, akan dibahas dalam konferensi ini. Konferensi ini akan menghasilkan
sejumlah resolusi dan juga sebuah deklarasi, yakni Deklarasi Palembang, yang akan memuat
pandangan, sikap dan juga komitmen parlemen-parlemen anggota PUIC terhadap berbagai
persoalan global dan tantangan yang dihadapi ummat Islam dewasa ini. Kita berharap,
pelaksanaan Konferensi PUIC ke-7 di Palembang, berjalan lancar dan sukses, begitu juga
dengan kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden PUIC 2012-2013.
Selain itu, perlu disampaikan bahwa Ketua DPR-RI sebagai Presiden ASEAN Inter-
Parliamentary Assembly (AIPA) akan memenuhi undangan Presiden/Ketua Pan-African
Parliament Dr. Moussa Idriss Ndele, untuk menghadiri Sidang the Sixth Ordinary Session of
Pan African Parliament yang akan berlangsung 16-20 Januari 2012 di Addis Ababa, Ethiopia.

11
Sebagai Presiden AIPA, Ketua DPR diminta untuk menyampaikan sambutan. Undangan ini
dimaksudkan sebagai penghormatan antar-organisasi parlemen regional antara AIPA dan Pan
African Parliament (PA) dalam rangka peningkatan hubungan baik antar organisasi parlemen
regional tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,
Mengakhiri pidato ini, kepada seluruh komponen bangsa, Pimpinan Dewan mengajak
untuk senantiasa meneguhkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Di tahun 2012, eskalasi politik di tanah air diperkirakan akan
meningkat, namun demikian kita berharap hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian
pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan. Perekonomian menjadi lebih baik, tidak
sekedar tumbuh dan tahan dari krisis, tetapi mampu menyentuh langsung kehidupan
masyarakat. Mari kita songsong tahun 2012 dengan penuh optimisme, Indonesia menjadi
negara besar, negara yang penuh kedamaian yang memperoleh ridho Allah SWT. Amien.
Demikianlah hal-hal yang perlu kami kemukakan dan menjadi pokok-pokok kegiatan
pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012. Selanjutnya dengan mengucapkan
syukur alhamdulillahirobbilalamin, Rapat Paripurna ini, kami nyatakan ditutup. Sekian dan
terimakasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 9 Januari 2012
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


DR. H. MARZUKI ALIE

12

loading...

Leave a Reply