Pidato Penutupan MS II 2011 2012

NASKAH AKHIR

15 Desember 2011

PUKUL 17.00 WIB.




PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2011-2012

JUMAT, 16 DESEMBER 2011


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2011



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2011-2012

JUMAT, 16 DESEMBER 2011

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,
Para Wakil Ketua DPR-RI,
Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan,
Para Anggota Dewan,

Pada hari ini Dewan akan menutup Masa Sidang II, yang telah dimulai sejak tanggal 14
November 2011 yang lalu. Mulai besok pagi, Dewan akan memasuki Masa Reses
sampai dengan tanggal 8 Januari 2012. Selaku Pimpinan Dewan, kami akan
menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 218 ayat (2), yang akan
menguraikan kegiatan Dewan dalam masa sidang ini, utamanya dalam pelaksanaan tiga
fungsi Dewan yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Masa Sidang II ini, Dewan fokus pada pelaksanaan fungsi legislasi yang
dilakukan oleh Komisi-Komisi, Panitia Khusus, dan Badan Legislasi, untuk melanjutkan
pembahasan RUU pada pembicaraan tingkat I maupun menyusun naskah akademik
bagi RUU baru yang akan menjadi inisiatif DPR. Pelaksanaan fungsi anggaran
ditekankan pada kegiatan Badan Anggaran dalam melakukan pendalaman terhadap
APBN Tahun 2012. Sedangkan, evaluasi pelaksanaan APBN 2011 dan tindak lanjut
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI tahun 2011 dilakukan oleh Komisi-Komisi
DPR dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Tugas pengawasan dilakukan
oleh Komisi untuk membahas hasil kunjungan kerja Masa Reses Persidangan I dan
membahas setiap masalah yang berkembang. Adapun tim-tim pengawas yang telah

1
dibentuk DPR telah bekerja dan melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Sidang
Paripurna DPR tanggal 13, 15, dan 16 Desember.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pencalonan pejabat-pejabat publik juga mewarnai kegiatan Dewan selama Masa
Sidang I dan Masa Sidang II. Pejabat publik yang ditangani Komisi-Komisi Dewan
sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, yaitu pertama, anggota Dewan
Pengawas LPP-TVRI. Setelah melalui fit and proper test oleh Komisi I, Rapat Paripurna
DPR-RI menyetujui 5 (lima) nama untuk menjadi anggota Dewan Pengawas LPP-TVRI
yaitu: Dra. Immas Sunarya, MM; Elprisdat; Indrawadi Tamim, Ph.D.; Bambang
Soeprijanto, dan Akhmad Sofyan S.Sos.
Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik-TVRI (LPP-TVRI) bertugas
menyusun kebijakan dan strategi pengembangan TVRI serta pengangkatan Dewan
Direksi. Dewan berharap, dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas LPP-TVRI
ini, dapat segera disusun kebijakan dan strategi pengembangan TVRI serta
pengangkatan Dewan Direksi, sehingga TVRI dapat menjadi lembaga penyiaran publik
yang dapat berkembang sehat, sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, media
kontrol, perekat sosial, dan pelestarian budaya bangsa.
Kedua, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses pencalonan
Pimpinan KPK telah berlangsung cukup panjang dan cukup menarik perhatian
masyarakat. Proses pencalonan pimpinan KPK ini diakhiri dengan pelaksanaan fit and
proper test oleh Komisi III DPR-RI beberapa waktu yang lalu. Melalui pemungutan
suara, Komisi III memutuskan 4 (empat) calon di antara 8 (delapan) calon yang
diusulkan oleh Panitia Seleksi untuk menduduki posisi Pimpinan KPK. Hasil pemungutan
suara tersebut akhirnya memutuskan Dr. Abraham Samad, SH. MH., menjadi Ketua KPK
didampingi 4 (empat) wakil ketua yaitu: Dr. Bambang Widjojanto,S.H., M.H; Adnan
Pandu Praja, S.H., Sp.N. L.LM; Zulkarnain, S.H,.M.H.; dan Dr. M. Busjro Muqoddas.
Hasil ini telah diberikan persetujuan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 6 Desember
2011.
Dewan berharap pada Pimpinan KPK terpilih agar dapat mengemban amanat dan
menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Berbagai kasus besar korupsi yang sampai
saat ini belum terselesaikan, seperti diantaranya dana talangan Bank Century, kasus
suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, kasus korupsi dan
mafia pajak, kasus wisma atlet SEA-Games, segera dapat dituntaskan. Dalam
menjalankan tugas, KPK pasti akan menghadapi kendala dan tantangan. Namun kami

2
percaya, dengan komitmen dan kerja keras, berbagai kendala dapat teratasi. Dengan
kominten kerja keras, maka penilaian terhadap KPK yang dianggap melakukan tebang
pilih dalam pemberantasan korupsi akan sirna. Pimpinan baru KPK perlu membuktikan
dan merealisasikan janji-janjinya kepada publik saat uji kelayakan dan kepatutan.
Ketiga, seleksi untuk mengisi kekosongan 2 (dua) Deputi Gubernur Bank
Indonesia. Melalui fit and proper test oleh Komisi XI, dilanjutkan dengan pemungutan
suara, terpilih 2 (dua) di antara 4 (empat) calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yaitu
Ronald Waas, dan Muliaman D. Hadad. Dua calon ini disetujui dalam Rapat Paripurna
tanggal 13 Desember. Dewan berharap, kedua Deputi Gubernur BI dapat menjalankan
komitmennya, mempertimbangkan penurunan suku bunga, memperbaiki sistem
pembayaran, semakin meningkatkan komunikasi dengan dunia perbankan, juga
mempersiapkan diri menyongsong kehadiran OJK.
Empat, calon ketua dan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
(BPH-Migas) untuk masa jabatan 2011-2015 telah ditangani oleh Komisi VII. Sesuai
keputusan Komisi VII, melalui fit and proper test, telah terpilih 9 (sembilan) nama yaitu:
Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA (Ketua); Dr. M. Fanshurullah Asa, M.T.; Fahmi
Harsandono, S.E.; Drs. Sumihar Panjaitan; Ir. Saryono Hadiwidjoyo, SE, MBA; Mayjend.
TNI (Purn) Karseno, MBA; Drs. Martin Samodra Ritonga; Dr. Ibrahim Hasyim, SE. MM;
dan Ir. Drs. A. Qoyum Tjandranegara Ing. Ec. Selanjutnya mendapatkan persetujuan
rapat paripurna DPR tanggal 15 Desember.
Adapun calon-calon lain untuk mengisi keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK-RI) antar waktu, anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dan calon
anggota baru Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masa jabatan 2011-2016,
masih memerlukan proses.

Sidang Dewan yang terhormat,
Masa Sidang II 2011-2012 ada 3 (tiga) RUU yang telah dapat diselesaikan. Yaitu
RUU tentang Pengesahan Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT)/Traktat
Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir, dan RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan. Adapun RUU Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, tidak
berlanjut menjadi RUU baru, karena Pemerintah dan Komisi V DPR sepakat untuk tidak
melakukan perubahan. Sampai saat ini masih terdapat beberapa RUU yang berada
dalam tahap pembahasan/pembicaraan tingkat I, baik yang datang dari inisiatif DPR
maupun dari Pemerintah.

3
Telah diratifikasinya RUU Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir,
Indonesia telah memberikan sinyal yang jelas dan konkret kepada dunia internasional,
sekaligus menagih keseriusan komitmen dari negara-negara nuklir di bawah kerangka
Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir untuk bergerak menuju perlucutan
senjata nuklir. Dengan demikian, Indonesia telah ikut mencegah upaya suatu negara
untuk menjadi negara nuklir baru tanpa melanggar norma-norma hukum, serta
mencegah pengembangan dan pemajuan kualitatif jenis senjata nuklir baru.
Beberapa RUU lain yang sudah cukup lama dibahas dan belum dapat
diselesaikan karena adanya substansi krusial yang harus dituntaskan, telah diberikan
perpanjangan waktu sampai dengan Masa Sidang III. RUU-RUU yang disetujui
diperpanjang waktu pembahasannya yaitu: RUU tentang Penanganan Konflik Sosial,
RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU
tentang Sistem Peradilan Anak, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Pembalakan Liar, RUU tentang Pendidikan Tinggi, dan RUU tentang Pendidikan
Kedokteran.
Khusus mengenai RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan
Liar, sebenarnya tinggal satu materi pokok yang belum ada kata sepakat, yaitu
berkaitan dengan struktur kelembagaan/badan yang akan dibentuk, yaitu Badan
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Untuk RUU tentang Keistimewaan
Provinsi DIY, ada dua materi yang memerlukan penyempurnaan dan formulasi melalui
kajian oleh pemerintah yaitu berkaitan dengan mekanisme pengisian kepala daerah dan
masalah pertanahan. Adapun 2 (dua) RUU yang telah disetujui menjadi RUU DPR yaitu
RUU tentang Pangan dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang
ditugaskan kepada Komisi IV, diharapkan segera dibahas pada Masa Sidang III. Telah
ada penunjukan menteri oleh Presiden yang akan melakukan pembahasan bersama
DPR.
Ada 3 (tiga) RUU lagi yang telah disetujui menjadi RUU DPR untuk memasuki
pembahasan pada sidang-sidang mendatang, yaitu RUU tentang Industri Pertahanan
dan Keamanan, yang diusulkan oleh Komisi I, RUU tentang Jaminan Produk Halal,
diusulkan komisi VIII dan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal,
diusulkan Baleg.
Berkaitan dengan banyaknya RUU yang belum selesai dibahas pada tahun 2011,
Pimpinan Dewan mengharapkan agar bisa dituntaskan pada Masa Sidang yang akan
datang. Kepada para anggota Dewan, kepada Fraksi-Fraksi, dan kepada Pemerintah,
sangat diharapkan agar pelaksanaan Prolegnas dapat dimaksimalkan dengan

4
meminimalisir kendala/hambatan. Tahun 2012, Badan Legislasi melalui persetujuan
paripurna telah menetapkan 64 (enampuluh empat) RUU sebagai prioritas, 20
(duapuluh) diantaranya sudah dalam pembicaraan tingkat I, 44 (empatpuluh empat)
sisanya adalah RUU usul inisiatif DPR dan dari Pemerintah. (Catatan: semula 66 RUU,
tetapi RUU tentang Perubahan UU No 16 tahun 2004 tentang ketenagakerjaan dan RUU
tentang perubahan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat di drop).

Sidang Dewan yang terhormat,
Salah satu RUU yang dibatasi masa penyelesaiannya adalah RUU tentang
Perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Dalam RUU ini ada beberapa substansi yang dipastikan akan memakan waktu lama
dalam pembahasan. Substansi-substansi tersebut diantaranya tentang sistem Pemilu,
ambang batas parlemen, alokasi kursi di setiap Daerah Pemilihan, dan mekanisme
konversi suara menjadi kursi.
Perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD,
yang diprakarsai oleh DPR, merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menata
sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Meskipun tidak secara
eksplisit terfokus pada materi yang berkaitan dengan perubahan sistem Pemilu, namun,
Pansus yang dibentuk DPR untuk menangani RUU ini akan membuka ruang bagi
pembahasan-pembahasan lain, termasuk metode penghitungan perolehan kursi yang
pada Pemilu 2009 lalu menimbulkan banyak persoalan. Kita berharap, DPR dan
Pemerintah memiliki kemauan untuk menghasilkan sebuah UU Pemilu yang lebih
demokratis, dan menghasilkan wakil rakyat yang lebih akuntabel dan memiliki derajat
keterwakilan yang tinggi.
RUU lain yang masih dibahas di Panitia Khusus adalah RUU tentang Perubahan
atas UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas). Panitia Khusus
RUU Ormas telah mulai melakukan pembahasan sejak awal September 2011. Undang-
Undang ini perlu direvisi karena sudah tidak mampu lagi menutup celah dinamika
Ormas yang begitu banyak tumbuh di Indonesia. Agar kehidupan Ormas tetap berjalan
sesuai tujuan organisasi sekaligus tujuan negara, atas dasar amanat konstitusi, maka
keberadaan ormas di Indonesia perlu ditata kembali termasuk Ormas asing yang berada
di Indonesia.
Berdasarkan informasi yang didapat pada Rapat Pansus RUU Organisasi
Masyarakat dengan pejabat Pemerintah, diketahui bahwa saat ini terdapat puluhan ribu
Ormas yang sudah terdaftar di kementerian. Berdasarkan data Kementerian Sosial,

5
terdapat sekitar 19.000 ormas yang terdaftar, sementara Kementerian Agama
mencatat, terdapat sekitar 9000 ormas berbasis agama. Yang patut kita cermati adalah
bahwa Kementerian Luar Negeri mencatat terdapat sekitar 140 ormas asing yang
beraktivitas di Indonesia, namun hanya sekitar 100 ormas yang terdaftar di
Kementerian Luar Negeri. Selain itu, umumnya ormas asing juga tidak melaporkan
kegiatan dan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah sehingga sulit diawasi. Namun,
pengaturan Ormas ke dalam UU ini diharapkan tidak membelenggu kebebasan untuk
berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Di satu sisi Ormas dapat
berkontribusi dalam pembangunan, sehingga keberadaannya dapat diawasi oleh
negara, tetapi disisi lain, pengaturan ini tetap menghargai kebebasan berserikat dan
berkumpul.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan mengingatkan
Pemerintah untuk terus memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global,
khususnya perkembangan sektor keuangan dan moneter di kawasan Eropa. Anjloknya
mata uang Euro terutama terhadap Dollar AS, secara perlahan-lahan akan berpengaruh
juga terhadap perekonomian Indonesia, khususnya ekspor dan impor. Uni Eropa
merupakan partner dagang utama Indonesia, selain Amerika Serikat. Krisis finansial
yang terjadi di sebagian negara anggota Uni Eropa, patut disikapi dan dicermati dengan
terus memperkuat sistem pengaman sektor keuangan dalam negeri, baik fiskal maupun
moneter. Ketika perekonomian bergantung kepada ekspor, maka strategi yang harus
ditempuh adalah mencari pasar ekspor baru ke kawasan-kawasan lain, seperti Afrika,
Timur Tengah, dan Amerika Latin.
Pemerintah tidak bisa mengandalkan dan bergantung kepada lembaga-lembaga
keuangan internasional, seperti IMF (International Monetery Fund) dan Bank Dunia
dalam memperkuat sistem keuangan domestik. Hampir setiap tahun anggaran,
Pemerintah selalu melakukan penarikan Pinjaman Luar Negeri, termasuk Pinjaman
Program. Oleh karena itu, Dewan menyarankan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa
mencairkan komitmen Pinjaman Luar Negeri pada Tahun Anggaran 2012 mendatang,
khususnya Pinjaman Program dalam bentuk tunai, kecuali keadaan sangat mendesak
karena membengkaknya defisit anggaran di masa datang. Dewan meminta Pemerintah
untuk selektif melakukan penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN tertentu, agar
tidak menjadi beban terhadap keuangan negara di kemudian hari.

6
Isu-isu mengenai lambatnya penyerapan anggaran negara tahun 2011, juga
menjadi perhatian Dewan. Apabila hal ini terjadi pada pos Belanja Pembangunan
(Belanja Modal), maka lambatnya penyerapan anggaran akan berpengaruh terhadap
pembangunan proyek-proyek yang didanai APBN. Dalam hal penyerapan anggaran
negara, pada umumnya terdapat 3 (tiga) kategori yang dapat mempengaruhi daya
serap anggaran, pertama adalah target anggaran telah sesuai dengan perencanaan
sehingga out-put yang diinginkan dapat tercapai. Kedua adalah, daya serap anggaran
kurang, disebabkan salah dalam perencanaan sehingga target out-put dan sasaran
yang ingin dicapai tidak terlaksana dengan baik. Ketiga adalah, daya serap anggaran
yang kurang karena memang terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sehingga
membutuhkan waktu untuk menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi terkini.
Dalam konteks penganggaran, sebenarnya Dewan sudah menyetujui sistem
penganggaran yang bersifat multi-years budget, khususnya dalam pos Belanja
Pembangunan atau Belanja Modal. Tetapi, Dewan sangat prihatin apabila Pemerintah
justru terkesan hanya menghabiskan anggaran di penghujung tahun anggaran,
sehingga penyerapan tidak berlangsung baik. Dewan meminta kepada Pemerintah agar
terus memperbaiki sistem penganggaran, termasuk sistem pembiayaan, serta
mempercepat pelaksanaan pembangunan proyek dan kegiatan dalam pos Belanja
Pembangunan (Belanja Modal) pada APBN Tahun Anggaran 2012, seperti proyek-
proyek infrastruktur.

Sidang Dewan yang terhormat,
Pembangunan infastruktur, seperti jalan dan jembatan tetap menjadi perhatian
Dewan. Hal ini terutama dikaitkan dengan ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara di
Provinsi Kalimantan Timur, yang menelan korban jiwa lebih dari 20 orang meninggal
dan rusaknya jalur transportasi vital menghubungkan Kota Samarinda dan Tenggarong.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Kepolisian harus melakukan investigasi
untuk mengetahui penyebab runtuhnya jembatan dan penanggungjawabnya.
Pemerintah harus segera membangun kembali jembatan tersebut, agar roda
perekonomian dan mobilitas penduduk tetap berjalan.
Selain itu, Dewan juga meminta Pemerintah untuk segera melakukan audit
terhadap beberapa jembatan yang strategis di berbagai daerah, seperti Jembatan
Ampera di Sumatera Selatan, Jembatan Barelang di Kepulauan Riau, Jembatan
Suramadu, serta jembatan strategis lainnya yang sudah tua. Ambruknya Jembatan
Kutai Kartanegara di Sungai Mahakam merupakan pelajaran bagi kita semua, untuk

7
mulai membenahi berbagai infrastruktur strategis dan vital di tanah air, seperti jalan
negara, dan jalan provinsi, pelabuhan laut, serta bandar udara. Semua fasilitas
infrastruktur tersebut sangat penting bagi negara dan bagi masyarakat dalam
mendorong perekonomian.

Sidang Dewan yang terhormat

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, kegiatan Dewan diisi dengan finalisasi
atas laporan kegiatan tim-tim pengawas yang telah dibentuk oleh Dewan. Tim-tim
tersebut antara lain: Tim Pengawas Bencana Alam Provinsi Jawa Barat, Provinsi
Sumatera Barat, dan Provinsi Jambi, Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua, Tim Pengawas DPR-RI terhadap Tindaklanjut Rekomendasi
Panitia Angket Tentang Pengusutan Kasus Bank Century dan Tim Khusus Penanganan
TKI di Arab Saudi. Semua tim ini telah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat
Paripurna DPR tanggal 13, 15, dan 16 Desember.
Khusus mengenai Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, telah dilakukan rapat kerja gabungan Komisi
Dewan dengan Pemerintah. Dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Bidang Korpol
mengemuka bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
terus berlangsung sesuai dengan kebijakan dasar yang telah ditetapkan Pemerintah,
yang mengacu pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu bahwa Papua harus tetap dalam wilayah
NKRI, berpegang teguh prinsip bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus Papua merupakan
wahana untuk kesuksesan dan kemajuan pembangunan Papua, dan Otonomi Khusus
Papua harus dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan ekonomi dan
kesejahteraan.
Penjabaran pendekatan kesejahteraan harus tercermin dalam program dan
alokasi anggaran yang ditujukan ke rakyat Papua. Yang terjadi selama ini, anggaran
untuk kesejahteraan untuk rakyat papua cukup besar, tetapi kenyataannya masih
terjadi masalah kemiskinan yang dialami oleh rakyat Papua. Oleh karena itu, anggaran
pembangunan yang dialokasikan ke Papua harus diawasi secara ketat supaya anggaran
dan program tersebut tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Papua.
Pimpinan Dewan meminta agar hasil Rapat Dengar Pendapat Umum antara
Komisi I Dewan dengan berbagai elemen masyarakat Papua (Adat Papua, Pemerintah
Adat Papua, Presidium Dewan Papua, Tokoh Masyarakat Papua, Tokoh Agama Papua,
Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Indonesia, Pelaku Sejarah Papua, dan

8
Koalisi Mahasiswa Papua), pada akhir November 2011 lalu, menjadi masukan penting
bagi Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang
ditugaskan melakukan komunikasi intensif dengan mengedepankan dialog dalam
menangani masalah papua.
Ekskalasi kekerasan terhadap aparat Kepolisian, terutama setelah perayaan HUT
OPM (Organisasi Papua Merdeka) 1 Desember yang lalu, sangat memprihatinkan.
Pernyataan Panglima Tertinggi OPM yang mengatakan bertanggung jawab atas semua
tindak kekerasan/pembunuhan terhadap aparat, patut dijadikan alasan bagi aparat kita
untuk melakukan tindakan tegas. Penegakan hukum harus menjadi landasan bagi
terwujudnya keamanan wilayah dan masyarakat Papua.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dua hari yang lalu, Komisi III DPR-RI telah menerima pengaduan atas peristiwa
pembantaian puluhan petani di Kecamatan Mesuji, Tulang Bawang, Lampung. Dalam
pengaduan tersebut dilaporkan bahwa selama kurun waktu 2009-2011 tercatat sekitar
30 warga meninggal dunia. Bahkan, pembunuhan sangat sadis terhadap warga telah
terjadi pada awal 2011. Pemicu sengketa adalah tumpang tindih kepemilikan lahan
dan perebutan lahan antara warga dengan investor. Bahkan ada satu grup investor
yang mendapatkan lahan lebih dari satu juta hektar di satu provinsi di Sumatera
Selatan.
Terhadap pengaduan ini, Komisi III akan melakukan tindak lanjut, mengunjungi
lokasi dan mendapatkan keterangan atas kasus ini. Kita meminta kepada aparat
Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi lahan-lahan yang diperuntukkan bagi
investor yang tidak memperhatikan prinsip keadilan. Pimpinan Dewan memberikan
dukungan atas langkah cepat yang akan dilakukan Tim Komisi III DPR-RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, kami sampaikan bahwa dalam forum Raker, jajaran Kementerian
Polhukkam telah melaporkan dan menyikapi masalah Pemilukada Aceh tahun 2012
yang meliputi Provinsi Aceh dan 17 Kabupaten/Kota.
Dewan menghimbau agar penjadwalan Pemilukada yang berimplikasi pada
penggunaan anggaran negara, sedapat mungkin dilaksanakan secara bijak dan
mendapatkan kepastian hukum, sehingga penyelenggara Pemilukada di Aceh dapat

9
melaksanakan tugasnya dengan tenang dan tidak terbebani dengan kekhawatiran
melakukan kesalahan prosedur. Pemilukada di Aceh yang akan berlangsung bulan
Februari 2012 diharapkan berjalan dengan aman, tertib, damai dan lancar.
Tim Pengawas Kasus Bank Century masa tugasnya berakhir tanggal 17
Desember. Sebagaimana kita ketahui, ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh
Tim Pengawas Kasus Bank Century adalah: pengawasan terhadap proses hukum
seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi perbuatan
melawan hukum; pengawasan dalam rangka melakukan pemulihan aset yang telah
diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana; pengawasan kebijakan dan langkah-
langkah yang diambil pemerintah dan/atau Bank Indonesia dalam menyelesaikan
permasalahan yang menimpa nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas; dan mendorong
perubahan dan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal.
Dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kasus Bank Century
dalam beberapa bulan terakhir, disimpulkan bahwa penanganan kasus korupsi oleh KPK
belum mencapai hasil yang berarti dan masih terjadi perbedaan pandangan tim
pengawas/rekomendasi DPR dengan pandangan KPK. Dalam pelaksanaan proses
penelusuran aliran dana, belum secara tuntas diselesaikan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Terdapat banyak hambatan teknis dalam pelaksanaan audit forensik,
sehingga BPK membutuhkan waktu yang lebih dari yang telah ditetapkan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dewan melihat bahwa dalam penyelenggaraan haji pada tahun ini tidak lebih
baik dari penyelenggaraan haji pada tahun lalu. Penyelenggaraan haji tahun ini masih
saja menghadapi berbagai masalah, yang ironisnya berbagai masalah itu selalu muncul
dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji. Tim Pengawas DPR-RI terhadap
Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1432 H/2011 M, menemukan setidaknya 8
(delapan) masalah dalam penyelenggaraan haji yaitu: (1) pelayanan pemondokan; (2)
pelayanan katering; (3) pelayanan transportasi darat; (4) pelayanan kesehatan; (5)
pelayanan keamanan; (6) jemaah haji non kuota; (7) pelayanan bimbingan haji; (8)
pengorganisasian pelaksanaan ibadah haji.
Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Agama, dengan agenda
Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/2011 M dan Beberapa Antisipasi
untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bagi Jemaah Haji, serta Tanggapan dan
Laporan Hasil Pengawasan Komis VIII DPR RI. Disimpulkan antara lain: [1] Komisi VIII

10
dan Menteri Agama sepakat bahwa masing-masing akan melakukan pendalaman
terhadap laporan hasil evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1432 H/2011 M; [2]
Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama sepakat dan berkomitmen untuk melakukan
perbaikan dalam peningkatan pelayanan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tahun 1432 H/2011 M secara menyeluruh.
Untuk memperbaiki penyelenggaraan haji, ada pemikiran di kalangan Dewan,
perlu ada pemisahan antara regulator dan operator. Selama ini kedua fungsi tersebut
ditangani oleh Kementerian Agama. Jalan terbaik untuk memperbaiki penyelenggaraan
haji adalah dengan melakukan revisi terhadap UU No. 13 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji. Revisi ini dilakukan semata-mata untuk memperbaiki
penyelenggaraan ibadah haji yang makin baik dan profesional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Perhelatan pesta olahraga se-Asia Tenggara yang berlangsung selama 10 hari di
Palembang dan Jakarta telah berlangsung dengan sukses, baik dari segi prestasi
maupun penyelenggaraan. Indonesia telah menjadi juara umum dengan meraih 182
medali emas, 151 medali perak, dan 143 medali perunggu. Kepada seluruh atlet, pelatih
dan ofisial yang telah mengharumkan nama Indonesia, kami ucapkan selamat, juga
kepada Pemda Sumatera Selatan, Pemda DKI Jakarta dan pihak-pihak lain. Kepada
Kemenpora, KONI, dan seluruh jajarannya, kami sangat mengapresiasi kerja keras yang
telah dilakukan demi suksesnya pesta SEA Games ke-26.

Indonesia harus segera mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang pesta olah
raga yang lebih besar seperti ASIAN Games dan Olimpiade. Kiranya kesuksesan ini bisa
menjadi momentum bagi kebangkitan olahraga Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,
Pada akhir bulan November lalu, Panja MDGs BKSAP DPR RI mengadakan sesi
khusus atau joint session dengan UNESCO yang bertemakan the Millenium
Development Goals and Poverty Eradication. Direktur Jenderal UNESCO Mrs. Irina
Bokova turut ambil bagian dalam sessi ini. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama
pembahasan adalah pengentasan kemiskinan. Suatu sinergi yang ideal antara
Pemerintah, DPR-RI dan organisasi internasional untuk mencari alternatif pendekatan
dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ketua Panja MDGs BKSAP DPR-RI Dr. Nurhayati
Ali Assegaf menyatakan bahwa di tingkat legislasi, DPR RI berkewajiban untuk

11
mengeluarkan segala instrumen legislasi yang menjamin terpenuhinya hak ekonomi,
sosial dan budaya bagi seluruh warga negara. Diharapkan agar sessi khusus ini dapat
membawa Indonesia lebih maju menuju tercapainya tujuan-tujuan MDGs.
Pimpinan Dewan menyambut baik 9 (sembilan) capaian utama yang telah
disepakati dari Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung di Bali, 17-19
November 2011. Capaian tersebut mencakup langkah-langkah untuk memperkuat
komunitas, pertumbuhan ekonomi, pembangunan arsitektur kerjasama kawasan,
keamanan, peran global, serta upaya mempertahankan perdamaian dan keamanan
melalui penanganan terorisme dan kejahatan lintas-negara.

Tiga dokumen yang ditandatangani pada saat KTT-ASEAN ke-19 antara lain
Agreement of the Establishment of the ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Center.
Dengan dibentuknya AHA Center maka koordinasi tanggap darurat, rehabbilitasi dan
rekonstruksi bencana dan mitigasi bencana dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
Berbagai mitigasi bencana dan pelatihan dapat dilakukan di AHA Center. Hal ini sangat
menguntungkan Indonesia, karena kita menjadi pusat penanggulangan bencana di
ASEAN. KTT-ASEAN juga menghasilkan Deklarasi kesatuan dalam keragaman budaya
untuk memperkuat komunitas ASEAN, serta Memorandum of Understanding (MOU)
antara ASEAN dan China pada kerjasama di bidang kesehatan.

Keberhasilan penyelenggaraan KTT-ASEAN di Bali, diharapkan mampu
menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makin menarik bagi berbagai pihak
untuk menanamkan investasinya. KTT-ASEAN yang diiringi dengan KTT terkait lainnya,
seperti KTT Asia Timur, menunjukkan bahwa ASEAN dalam konstelasi politik regional
maupun internasional, memiliki posisi penting. Di ASEAN, Indonesia yang dinilai
memiliki kinerja dan prospek ekonomi yang menjanjikan, harus dapat memanfaatkan
peluang tersebut dan tidak kehilangan momentum karena dunia telah benar-benar
mengakui pentingnya ASEAN sebagai bagian dari perekonomian global.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagai sebuah bangsa, kita perlu terus mencermati perkembangan lingkungan
strategis di kawasan, termasuk dengan adanya rencana penempatan 2.500 pasukan
marinir AS di Darwin, Australia. Demikian pula, kehadiran pangkalan militer asing di
negara tetangga manapun harus diantisipasi implikasinya bagi stabilitas kawasan dan
keamanan domestik Indonesia

12

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan Dewan dalam Masa
Sidang II serta evaluasi permasalahan yang menjadi perhatian Dewan selama Masa
Persidangan II. Selanjutnya, Pimpinan Dewan mengucapkan Selamat Natal bagi
umat Kristiani, serta Selamat Tahun Baru 2012. Semoga Tuhan yang Maha Esa
memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua di tahun yang baru nanti.
Amien.

Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 16 Desember 2011

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Marzuki Alie

13

Leave a Reply