Pidato Sambutan.docx : 1

Oleh: Muhammad Ahyaruddin

PENDAHULUAN

Tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara agar dijalankan dengan transparan dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi awal mula pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dalam undang-undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya tahun 2008.

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. Secara umum, basis akrual telah diterapkan di negara-negara yang lebih dahulu melakukan reformasi manajemen publik. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta pertanggungjawaban para manajer dari sisi keluaran (output) dan/atau hasil (outcome) dan pada saat yang sama melonggarkan kontrol atas masukan (input). Dalam konteks ini, para manajer diminta agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan output/outcome yang dihasilkannya, tidak sekedar dari sisi pengeluaran kas (Mulyana,-).

Namun kenyataannya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia. Sehingga sampai saat ini belum bisa diterapkan secara penuh dan masih menggunakan sistem akuntansi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yaitu basis kas menuju akrual (cash toward accrual).

Tuntutan-tuntutan masyarakat yang semakin kuat dan adanya dorongan dari lembaga-lembaga internasional, seperti Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), the International Monetary Fund (IMF), dan World Bank, untuk menerapkan basis akrual kepada negara-negara di dunia menyebabkan pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistem akuntansinya (Halim, 2012). Hal tersebut mendorong pemerintah pada tahun 2010, melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan melalui PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menggantikan PP nomor 24 tahun 2005.

Sejak diterbitkannya standar akuntansi berbasis akrual tersebut, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel mulai semakin membaik. Hal tersebut tercermin dari laporan keuangan yang disajikan pemerintah. Namun ternyata pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut juga belum diterapkan secara penuh oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari laporan anggaran pemerintah yang masih menggunakan akuntansi anggaran berbasis kas. Menurut Halim (2012) apabila pemerintah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual, maka seharusnya akuntansi anggarannya juga berbasis akrual. Hal inilah yang  menjadi tanda tanya bagi masyarakat tentang sistem akuntansi berbasis akrual yang dijalankan pemerintah saat ini. Kenapa pemerintah belum secara penuh menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2010? Apa sebenarnya yang menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia? Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagi penulis dan berusaha menjelaskannya dalam paper ini.

Pada bagian selanjutnya dalam paper ini, penulis mencoba memaparkan teori tentang sistem akuntansi berbasis akrual, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, serta dibagian akhir menjelaskan kesimpulan tentang tantangan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia.

A.      BASIS AKUNTANSI

Pada dasarnya, hanya terdapat dua basis akuntansi atau dasar akuntansi yang dikenal dalam akuntansi, yaitu akuntansi berbasis kas (cash basis) dan akuntansi berbasis akrual(accrual basis). Sedangkan, jika ada basis akuntansi yang lain seperti basis kas modifikasian, atau akrual modifikasian, atau kas menuju akrual, merupakan modifikasi diantara basis kas dan basis akrual untuk masa transisi (Halim, 2012). Basis atau dasar akuntansi adalah terkait dengan metode pencatatan akuntansi dalam menentukan kapan dan bagaimana suatu transaksi ekonomi atau kejadian-kejadian diakui/dicatat.

Dalam akuntansi berbasis kas, suatu transaksi atau kejadian diakui/dicatat ketika uang atas transaksi tersebut diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaki dan kejadian lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar  yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Ritonga,-). Sementara akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (KSAP, 2006). Selanjutnya, KSAP juga mengatakan dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka nilai lebih yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kejadian. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kejadian tersebut dituangkan dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit (Simanjuntak, 2010).

Sementara itu, The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) dalam Van Der Hoek (2005) melihat bahwa terdapat empat sistem pelaporan keuangan, yaitu:

1. Full Cash Accounting. Sistem ini mencatat suatu transaksi ketika dana dibayar atau diterima dari suatu otoritas apropriasi (appropriation authority).

2. Modified Cash Accounting. Sistem ini mengakui suatu transaksi secara tunai selama tahun tersebut dan setup akun dan/atau piutang yang belum dibayar pada akhir tahun.

3. Modified Accrual Accounting. Sistem ini mencatat pengeluaran pada saat sumber daya diterima dan pendapatan pada saat terukur dan tersedia dalam poeriode akuntansi atau segera sesudahnya.

4. Full Accrual Accounting. Sistem ini mengakui beban pada saat terjadinya(incurred), mencatat pendapatan pada saat diperoleh (earned), dan mengkapitalisasi aset tetap.

Masing-masing basis akuntansi tersebut sebenarnya memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Keunggulan akuntansi berbasis kas menurut Ritonga adalah bahwa laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi, dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode.

Sementara itu kelemahan akuntansi berbasis kas menurut Hoesada (2010) adalah:

Tidak mampu menyajikan jumlah sumberdaya yang digunakan

Tidak marnpu memperhitungkan atau mempertimbangkan kewajiban keuangan, hutang, komitmen masa depan, penjaminan oleh pemerintah, atau kewajiban kontinjen

Terfokus secara sempit pada pembayaran kas, tidak peduli akan kondisi dan daya layan aset tetap

Terfokus pada pengendalian input, pembelian, perolehan,  dan mengabaikan produksi sendiri

Mendorong distorsi, mendorong para manajer untuk menilai terlampau rendah biaya program, proyek, kegiatan, mendorong penggunaan sampai habis apropriasi/jatah anggaran

Tak ada kewajiban matching pendapatan vs beban

Terbatasnya informasi aset dan kewajiban dalam neraca

Akuntansi berbasis kas merupakan landasan berpijak yang buruk untuk membangun kebijakan fiskal yang solid.

Oleh sebab itu, dengan berbagai kelemahan yang ada pada basis kas, perubahan menuju akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat mengatasi bebagai kelemahan tersebut. Dalam Study No. 14 yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (2011), mengatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pengguna untuk:

Menilai akuntabilitas untuk pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.

Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.

Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Selanjutnya, pada level yang lebih detil dalam Study No. 4 tersebut mengatakan bahwa pelaporan dengan basis akrual akan dapat:

Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya.

Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajian dan komitmen-komitmennya.

Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya.

Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya.

Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifivitas penggunaan sumber daya.

B.   TANTANGAN PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAHAN INDONESIA

Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia sejatinya sudah harus dilaksanakan sejak tahun 2008 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 pasal 36 ayat 1 menyatakan:

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya  dalam 5 (lima) tahun.

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 70 ayat 2 dinyatakan:

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008.

Namun, pada kenyataannya sampai sekarang penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut belum terealisasi dengan maksimal, walaupun peraturan tentang standar akuntansi akrual telah diterbitkan. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur.

Keberhasilan suatu perubahan akuntansi pemerintahan menuju basis akrual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak.  Jika penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, apalagi lagi jika pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual (Simanjuntak, 2010).

Menurut Simanjuntak (2010) dan Bastian (2006) beberapa tantangan penerapanakuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

1.        Sistem Akuntansi dan Information Technology (IT) Based System

Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 2004 pasal 58 ayat 1yang menyatakan:

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

2.        Komitmen dari Pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang-undang pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara, termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Yang menjadi ujian sekarang adalah peningkatan kualitas produk akuntansi pemerintahan  dalam pencatatan dan pelaporan oleh kementerian/lembaga di pemerintah pusat dan dinas/unit untuk pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu pada pedoman yang disusun oleh menteri keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pimpinan kementerian/lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

3.        Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada Badan PemeriksaKeuangan (BPK) selambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, selambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR dan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.

Pada saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa dengan semakin kuatnya upaya untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

4.        Resistensi Terhadap Perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi.

5.        Lingkungan/Masyarakat

Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah, sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas peneriamaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

Sementara itu, Ritonga (2010) dalam Halim (2012) mengatakan bahwa untuk mendukung penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual diperlukan kondisi-kondisi yang mendukung, sekaligus menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini, yaitu sebagai berikut:

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan.

Dukungan dari pemeriksa laporan keuangan, karena perubahan basis akuntansi akan mengubah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Perubahan-perubahan yang terjadi harus melalui pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tersedianya sistem teknologi informasi  yang mampu mengakomodasi persyaratan-persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

Adanya sistem penganggaran berbasis akrual, karena jika anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaannya masih berbasi kas sedangkan realisasinya berbasis akrual, maka antara anggaran dan realisasinya tidak dapat diperbandingkan.

Harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama, bahkan lebih lama dari masa periode jabatan presiden, gubernur, bupati, walikota, dan anggota DPR/DPRD.

Dari beberapa permasalahan tersebut, salah satu poin penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah juga harus diterapkan anggaran berbasis akrual. Anggaran berbasis akrual ini sulit diterapkan di organisasi pemerintahan karena sangat kompleks. Dalam akuntansi anggaran mensyaratkan adanya pencatatan dan penyajian akun operasi sejajar dengan anggarannya. Anggaran berbasis akrual berarti mengakui dan mencatat anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada saat kejadian, atau kondisi lingkungan  berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Ritonga, 2010 dalam Halim, 2012). Hal inilah yang menjadi persyaratan berat pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam organisasi pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga belum diatur tentang anggaran berbasis akrual, sehingga dapat dikatakan bahwa SAP tersebut bukan merupakan SAP Akrual penuh melainkan SAP berbasis akrual modifikasian (accrual modified) (Halim, 2012).

 

Blondal (2003) sebagaimana dikutip oleh Boothe (2007) dalam Halim (2012), mengatakan bahwa kesulitan penerapan anggaran berbasis akrual dipemerintahan adalah terkait dengan dua alasan berikut:

1.  Anggaran akrual diyakini beresiko dalam disiplin anggaran. Keputusan politis untuk membelanjakan uang sebaiknya ditandingkan dengan ketika belanja tersebut dilaporkan dalam anggaran. Hanya saja, basis kas yang dapat menyediakannya. Jika sebagian besar proyek belanja modal, misalnya, dicatat dan dilaporkan pada beban penyusutan, akan berakibat meningkatkan pengeluaran untuk proyek tersebut.

2. Adanya resistensi dari lembaga legislatif untuk mengadopsi penganggaran akrual. resistensi ini seringkali akibat dari terlalu kompleknya penganggaran akrual. dalam konteks ini, lembaga legislatif negara yang menerapkan penganggaran akrual pada umumnya akan memiliki peran yang lemah dalam proses penganggaran.

Dengan berbagai permasalahan dan tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pemerintahan indonesia seperti yang telah disebutkan diatas, maka pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin agar penerapannya dapat berjalan dengan baik dan optimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan (good governance) yang lebih transparan dan akuntabel. Karena seperti yang telah disebutkan diatas bahwa manfaat akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan gambaran operasional pemerintah yang lebih transparan serta pendapatan dan belanja pemerintah dapat dialokasikan secara tepat setiap saat. Sehingga dalam hal ini diperlukan strategi pemerintah untuk mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Menurut Indra Bastian dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006), mengatakan beberapa strategi yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu:

1.        Mempertahankan momentum perubahan

2.        Melakukan riset untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai

3.        Mempermudah penerapan akuntansi pemerintahan

4.        Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga diklat

5.        Meningkatkan keterlibatan profesi akuntansi

Sementara itu, dalam salah satu situs referensi menejemen keuangan sektor publik yang diakses melalui www.medina.co.id, mengatakan ada beberapa langkah yang bisa dilaksanakan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual, yaitu:

1.      Menyiapkan pedoman umum pada tingkat nasional tentang akuntansi akrual. Pedoman ini digunakan untuk menyamakan persepsi di semua daerah sekaligus sebagai jembatan teknis atas standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan diterapkan.

2.    Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual.

3.   Menentukan daerah percontohan di setiap regional sebagai upaya menciptakan benchmarking. Dengan cara ini, pemerintah dapat memfokuskan pada beberapa daerah dulu sebelum pada akhirnya dapat digunakan oleh seluruh daerah.

4.    Diseminasi/sosialisasi tingkat nasional. Hal tersebut dapat digunakan untuk menyerap input berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi basis akrual.

Sedangkan pada tingkat daerah, strategi penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan skill pelaksana, membangun awareness, dan mengajak keterlibatan semua pihak.

Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur.

Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

KESIMPULAN

Semakin menigkatnya tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel mendorong pemerintah untuk terus berupaya memperbaiki sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi berbasis akrual menjadi isu yang sangat penting di era reformasi untuk menciptakan good government governance.

Sistem akuntansi berbasis kas yang telah dijalankan sebelumnya telah terbukti memiliki kelemahan. Kelemahan yang mendasar dari sistem akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan yang dihasilkan tidak informatif, Tidak mampu menyajikan jumlah sumberdaya yang digunakan, serta tidak mampu memperhitungkan atau mempertimbangkan kewajiban keuangan, hutang, komitmen masa depan, penjaminan oleh pemerintah, atau kewajiban kontinjen, dan lainnya yang pada akhirnya dapat mengganggu terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sehingga dengan adanya berbagai kelemahan tersebut, menghendaki pemerintah untuk berubah ke sistem akuntansi berbasis akrual yang dinilai dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik.

Namun, tentunya penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia tidak bisa dengan mudah dilaksanakan seperti pada sektor swasta.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan sistem tersebut, diantaranya adalah:

Harus tersedia sistem akuntansi dan sistem teknologi informasi  yang mampu mengakomodasi persyaratan-persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

Harus ada komitmen dan dukungan politik dari pimpinan dan para pengambil keputusan dalam pemerintahan.

Harus tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan.

Lingkungan/masyarakat yang juga harus mengapresiasi dan mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan.

Dukungan dari pemeriksa laporan keuangan, karena perubahan basis akuntansi akan mengubah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa.

Adanya sistem penganggaran berbasis akrual, karena jika anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaannya masih berbasis kas sedangkan realisasinya berbasis akrual, maka antara anggaran dan realisasinya tidak dapat diperbandingkan.

Adanya resistensi pihak internal terhadap perubahan kearah sistem akuntansi berbasis akrual, sehingga membutuhkan sosialisasi yang maksimal terkait dengan sistem tersebut.

15MAR

 

 1.       Reformasi Perencanaan dan Penganggaran

a.      Tonggak Sejarah Reformasi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan produk undang-undang yang menjadi tonggak sejarah reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran nasional.  Dalam kedua undang-undang tersebut, berbagai aspek dalam ranah perencanaan dan penganggaran mengalami perubahan yang mendasar dan cukup signifikan.  Banyak hal-hal baru yang diatur dan diamanatkan oleh Undang-undang ini.

Satu hal baru yang sangat penting adalah diperkenalkannya sebuah pendekatan baru dan semangat untuk mengimplementasikannya dalam sistem perencanaan dan penganggaran.  Pendekatan baru dimaksud meliputi 3 hal yaitu:

1)      Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting);

2)      Penganggaran Terpadu (Unified Budget); dan

3)      Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework).

Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (yang selanjutnya disebut RKA-KL).  Dalam pasal 4 peraturan tersebut secara tegas disebutkan bahwa RKA-KL disusun dengan menggunakan tiga pendekatan yang disebutkan di atas.  Dalam perkembangannya, peraturan ini telah disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL yang merevisi beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya.

b.      Pendekatan Baru Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Ketiga pendekatan baru dalam sistem perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan yang integral dengan fokus utama pada penganggaran berbasis kinerja.  Dua pendekatan lainnya merupakan prasyarat dan pendukung pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja.  Penerapan penganggaran terpadu dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dengan memberikan gambaran yang lebih objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah.  Sedangkan kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkesinambungan serta menjadi jaminan kontinyuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang hingga 3 atau 5 tahun ke depan.

2.       Penganggaran Berbasis Kinerja

a.      Konsep PBK

Penganggaran berbasis kinerja merupakan sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.  Ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input), keluaran (output), dan hasil yang diharapkan (outcomes) sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan.  Penerapan penganggaran berbasis kinerja diharapkan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program/kegiatan pada suatu Kementerian/Lembaga serta dampak atau hasilnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Dalam konsep pendekatan PBK, dituntut adanya keterkaitan yang erat antara anggaran dengan kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu setiap unit organisasi pemerintah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap unit juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya. Yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit organisasi.  Jadi informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran.  Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus dinyatakan di dalam dokumen perencanaan termasuk Renja-KL dan RKA-KL.

Diagram 1. Kerangka PBK Tingkat KL

b.      Prinsip dan Tujuan

Penerapan PBK berpedoman pada tiga prinsip utama sebagai berikut:

Output and outcome oriented

Prinsip ini mengandung makna bahwa pengalokasian anggaran harus berorientasi pada kinerja yang akan dicapai yang dinyatakan dalam keluaran (output) dan hasil (outcome).  Pengalokasian anggaran tidak lagi berorientasi pada ketersediaan dana (input).  Anggaran yang tersedia merupakan rencana biaya yang memang dibutuhkan untuk mencapai suatu target kinerja yang telah ditetapkan.

Let the manager manages

Prinsip ini menunjukkan adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajer diberikan keleluasaan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasil yang telah direncanakan.  Keleluasaan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan.  Cara dan tahapan kegiatan tersebut memungkinkan adanya perbedaan antara yang telah direncanakan dengan pelaksanaannya.  Akan tetapi setiap manajer tetap harus bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Money follow function, function followed by structure

Money follow function menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi setiap unit sesuai dengan maksud pembentukannya.  Sedangkan Function followed by structure menggambarkan bahwa struktur irganisasi yang dibentuk telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap unit.  Tugas dan fungsi tersebut telah dibagi habis dalam struktur organisasi unit yang bersangkutan sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi tugas dan fungsi.  Dari kedua prinsip ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

–      tercapainya efisiensi alokasi anggaran karena tidak adanya overlapping tugas, fungsi, atau kegiatan;

–      pencapaian output dan outcome dapat dilakukan secara optimal karena kegiatan yang diusulkan setiap unit benar-benar merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan PBK adalah sebagai berikut:

Menunjukkan keterkaitan langsung antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai;

Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan;

Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

c.       Komponen

Agar penerapan PBK dapat dilaksanakan secara penuh, diperlukan adanya 3 komponen utama yang harus tersedia.  Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan adanya 3 hal yaitu:

–      indikator kinerja;

–      standar biaya; dan

–      evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

Sedangkan pasal 5 ayat (3) PP Nomor 90 Tahun 2010 menyatakan secara lebih tegas bahwa ketiga hal tersebut merupakan instrumen yang digunakan dalam penyusunan RKA-KL.  Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa idealnya ketiga komponen tersebut mutlak harus ada dalam proses PBK.  Penjelasan ketiga komponen itu adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan.  Dalam konteks penerapan PBK ini, indikator kinerja dibagi menjadi 3 level, yaitu:

–      Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menilai tingkat keberhasilan Program;

–      Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk menilai tingkat keberhasilan Kegiatan; dan

–      Indikator Keluaran untuk menilai tingkat keberhasilan Subkegiatan.

Standar biaya

Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.  Standar Biaya dapat bersifat umum atau bersifat khusus.  Standar Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi yang berlaku secara nasional, dimana penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/Lembaga atau lintas wilayah.  Sedangkan Standar Biaya Khusus (SBK) adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga tertentu atau di wilayah tertentu.  Idealnya standar biaya yang digunakan adalah standar biaya keluaran.  Akan tetapi pada tahap awal penerapan PBK, standar biaya yang digunakan adalah standar biaya masukan.

Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yg telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran (dalam hal ini RKA-KL).  Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan hasil yang dicapai, serta membandingkan rencana penggunaan dana dengan realisasinya.  Proses ini sangat penting untuk menunjukkan adanya keterkaitan antara pendanaan dengan capaian kinerja.  Tujuan lain dari evaluasi kinerja adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta sebagai umpan balik (feed back) untuk penyusunan RKA-KL dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

d.      Implementasi dan Permasalahan

Konsep PBK sudah muncul pertama kali dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, walaupun hanya diungkapkan pada bagian penjelasan.  Itu berarti semangat dan cita-cita untuk menerapkan PBK sudah dimulai sejak 9 tahun yang lalu.  Semangat dan cita-cita itu kemudian ditegaskan di dalam PP Nomor 21 Tahun 2004.  Akan tetapi sampai dengan Tahun Anggaran 2011 yang lalu, PBK masih belum diterapkan secara penuh.  Saat ini penerapan PBK bisa dikatakan masih berada pada masa transisi.  Implementasi PBK secara nyata dan komprehensif dimulai pada tahun 2009 dengan keluarnya Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappennas dan Menteri Keuangan yang berisi Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.  SEB tersebut berisi 5 buah modul yang menjelaskan secara detail mengenai konsep dan langkah-langkah kerja sebagai wujud implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran, khususnya penerapan PBK.

Tahap-tahap implementasi PBK selengkapnya bisa dilihat pada diagram di bawah ini:

 

Diagram 2. Siklus Implementasi PBK

 

 

Dari diagram tersebut tampak bahwa penerapan PBK merupakan sebuah siklus, yang terintegrasi dengan siklus perencanaan dan penganggaran.  Siklus penerapan PBK sendiri terdiri dari 8 tahapan.  Tahap pertama yaitu penetapan sasaran strategis telah dilaksanakan seiring dengan penyusunan Renstra KL (sebagai dokumen perencanaan periode 5 tahun), yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen manajemen kinerja berbasis BSC (sebagai dokumen periode 1 tahun).

Tahap penetapan outcome, program, output, dan kegiatan telah dilaksanakan dengan adanya restrukturisasi program dan kegiatan seluruh Kementerian/Lembaga.  Hal ini dilakukan dengan tujuan agar struktur program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya dapat digunakan sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas kinerja.  Proses restrukturisasi program dan kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2010 dan hasilnya mulai diterapkan pada TA 2011.  Hasil dari restrukturisasi ini diantaranya adalah setiap unit eselon I di seluruh Kementerian/Lembaga mempunyai satu rumusan program yang unik sehingga tidak ada lagi sebuah program yang dilaksanakan oleh beberapa unit eselon I.

Dengan diberlakukannya sistem manajemen kinerja berbasis BSC, penetapan IKU program dan IK kegiatan dilakukan dengan bisa memanfaatkan dokumen sumber dari sistem tersebut.  IKU dan IKK dalam penerapan PBK adalah IKU yang telah dirumuskan dalam dokumen BSC (yang selanjutnya dituangkan dalam kontrak kinerja).  Akan tetapi terdapat permasalahan dalam penetapan IKU dan IKK ini.  IKU dan IKK dituangkan dalam Renja KL dan RKA-KL, yang harus disusun sebelum dimulainya Tahun Anggaran (TA).  Sedangkan kontrak kinerja selama ini baru disusun pada awal TA berjalan.  Sehingga IKU dan IKK yang digunakan mengacu pada kontrak kinerja TA sebelumnya.  Permasalahan muncul ketika terdapat perubahan IKU dari tahun sebelumnya.  Sementara dalam sistem perencanaan dan penganggaran sejauh ini tidak menyediakan prosedur revisi IKU dan IKK.

Tahap keempat yaitu penetapan standar biaya justru telah dimulai pada TA 2007.  Dengan terbitnya PMK Nomor 96 Tahun 2006 tentang Standar Biaya Tahun 2007, standar biaya mulai digunakan dalam penyusunan RKA-KL.  Standar biaya berlaku untuk 1 TA dan pada TA berikutnya akan ditetapkan standar biaya yang baru untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi perekonomian khususnya terkait inflasi.

Tahap penghitungan kebutuhan anggaran sekaligus pengalokasiannya merupakan tahap yang membutuhkan perhitungan matematis dan detail tentang kebutuhan kebutuhan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun yang akan datang.  Tahap ini diawali dengan penetapan fokus prioritas, baik di tingkat nasional, tingkat KL, maupun tingkatan di bawahnya.  Selanjutnya harus ditetapkan target yang akan dicapai oleh setiap unit selama satu TA.  Dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada, seluruh program dan kegiatan beserta target-targetnya dituangkan dalam rincian pendanaan dengan mengacu pada standar biaya yang berlaku.  Sedangkan tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan dengan mengacu pada sistem perbendaharaan dan pertanggungjawaban yang berlaku.

Tahap terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja hingga saat ini belum dilaksanakan.  Selain karena implementasi PBK secara penuh baru dimulai pada TA 2011, pedoman sekaligus petunjuk teknis pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja baru ditetapkan pada akhir tahun 2011 dengan terbitnya PMK Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-KL.  PMK ini mengatur secara rinci mengenai aspek apa saja yang akan dilakukan pengukuran dan evaluasi, termasuk tata cara perhitungan dan pengukurannya, serta kebutuhan data dan infrastruktur pendukung yang harus tersedia.  Belum ada kepastian kapan ketentuan dalam PMK ini akan mulai diberlakukan.

Di samping 8 tahap yang digambarkan dalam diagram, bentuk implementasi lainnya adalah penggunaan format baru RKA-KL yang juga mulai diterapkan pada Tahun Anggaran 2011.  Format baru ini dirancang untuk dapat memfasilitasi penerapan PBK dengan memberikan informasi yang lebih jelas tentang perencanaan dan penganggaran.  Format baru ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja dan keterkaitan antara biaya, kegiatan, keluaran, program, dan hasil secara jelas.  Salah satu perbedaan utama dalam format baru ini adalah penyederhanaan dokumen RKA-KL yang sebelumnya terdiri dari 13 formulir menjadi hanya 3 formulir saja.

e.       Peluang dan Tantangan

Penerapan PBK memang diharapkan akan memberikan banyak manfaat sekaligus mengatasi berbagai persoalan yang ada dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang sudah berlaku.  Akan tetapi PBK baru akan memberikan dampak yang signifikan ketika diterapkan secara optimal dan konsisten.  Di masa transisi sekarang ini masih terdapat beberapa permasalahan terkait penerapan PBK, diantaranya masih adanya anggapan bahwa anggaran merupakan jatah yang harus dihabiskan oleh setiap unit untuk melaksanakan kegiatannya selama satu TA.  Persoalan lain adalah terkait perumusan indikator kinerja yang belum sepenuhnya dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan sebuah kegiatan atau program.  Akan tetapi dengan komitmen dan kontribusi semua pihak serta adanya dukungan perangkat peraturan yang komprehensif, diharapkan akan terus terjadi perbaikan dan kemajuan dalam penerapan PBK.

 

 

Sistem Penganggaran Keuangan Daerah


  BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan good public governance, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pengawasan, pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah serta manajemen atau pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dalam hal ini, unit satuan kerja dipandang memiliki peranan utama dalam operasional roda pemerintahan di daerah, karena unit satuan kerja merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah dan relatif lebih banyak melaksanakan tugas operasional pemerintahan dan lebih banyak mengkonsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukkan dan dipertanggungjawabkan pada kepentingan publik.

Salah satu perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota, bukan pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini (Halim, 2002: 5). Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatasusahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah penting dalam pengelolaan.

1.2  Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem penganggaran keuanag daerah adalah penerapan dalam sistem penganggaran keuangan daerah yang di nyataka dalam suatu keuangan dan satuan selain keuangan, umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa yang di nyataka dalam suatu keuangan dan satuan selain keuangan, umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.

1.3  Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan sistem penganggaran keuangan daerah ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan mengenai sistem penganggaran keuangan daerah kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1                         Pengertian Sistem Penganggaran Keuangan Daerah

Sistem penganggaran keuangan daerah adalah catatan masalah, rencana masa depan, dan mekanisme pengolaan sumber daya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

pengawasan yang baik maka alokasi anggaran publik yang tercermin dalam anggaran pendapatan daerah (APBD) dapat diperuntukan untuk kepentingan publik. Suwardjono (2005:159) menegaskan bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomik untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomik negara. Salah satu tujuan ekonomik negara adalah alokasi sumber daya ekonomik secara efisien sehingga sumber daya ekonomik yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Hal senada dikemukakan Hay (1997:4) bahwa secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah untuk:

1.      Menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik, politik, dan sosial, serta menampilkan akuntabilitas dan stewardship;

2.      Menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi. Bila dicermati lebih jauh dalam pengelolaan keuangan daerah akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pandangan ini sejalan dengan pandangan Newkirk (1986: 23) yang menegaskan bahwa dari sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelola anggaran daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu dicermati guna menyelesaikan problem akuntansi dan penyajian informasi yang memadai. Hal senada dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:35) bahwa sistem

Pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel.

Menyatakan terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak peduli atau mungkin tidak mengerti permasalahan sesungguhnya. Peterson (1994: 55) yang menegaskan improving budgeting di negara berkembang sulit dilakukan karena terdapat sejumlah keterbatasan dan kuatnya proses politik dalam alokasi sumber daya. Demikian pula Newkirk (1986: 24) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan sistem penganggaran keuangan daerah sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah daerah. Pernyataan ini menandakan sistem penganggaran keuangan daerah sebagai alat kontrol perlu dipahami oleh personel atau pegawai unit satuan kerja pemerintah daerah yang berkomitmen, artinya keterlibatan pegawai yang memiliki pemahaman di bidang sistem akuntansi harus didukung oleh komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan. Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, dari kacamata akuntansi, khususnya sistem penganggaran keuangan daerah, akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku Suwardjono (2005:159).

2.2  Fungsi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58/2005

Berbagai fungsi  Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58/2005, tentang Keuangan Negara, yaitu:

Fungsi Otorisasi: Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi Perencanaan; Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada   tahun yang bersangkutan.

Fungsi Pengawasan;Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Alokasi; Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi Distribusi; Anggaran daerah harus mengandung rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi Stabilisasi; Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.3  Prinsip-Prinsip Penysunan Anggaran

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

a.    Kesatuan,

b.    Universalitas,

c.    Tahunan,

d.    Spesialitas,

e.    Akrual dan

f.     kas.

2.4  Pelaku Kunci Dalam Proses Perencanaann DanPenganggaran Daerah

1. Pihak Eksekutif :

a.    Kepala Daerah : Gubernur/Bupati/Walikota

b.    Sekretaris Daerah; sebagai Ketua Panitia Anggaran eksekutif, menyampaikan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ke DPRD

c.    Tim Panitia Angaran Eksekutif  (Bapeda, Bagian Keuangan/BPKD, Bagian Adpem); menyusun RKPD, KUA, Draft APBD

d.    Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas Instansi; sebagai pengguna anggaran bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan berikut anggarannya.

e.    Badan Perencanaan daerah (BAPEDA, sebagai penanggungjawab proses perencanaan daerah dan sekaligus menyiapkan dan menyusun berbagai dokumen rencana

f.     Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)/Bagian Keuangan; sebagai penanggungjawab proses penganggaran  

2. Pihak Legislatif (DPRD) :

a.    Panitia Anggaran DPRD (Pangar DPRD); terdiri dari beberapa anggota DPRD (15 21 Org) dari berbagai Komisi dan Fraksi di DPRD, Ketuanya ex officio Ketua DPRD; bertugas melakukan pembahasan KUA, Draft RASK/RKA-SKPD dan draft APBD

b.    Komisi; alat kelengkapan DPRD untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang Pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, keuangan dan investasi daerah, sebagai mitra kerja dinas/instansi berdasarkan  sektoral. Dalam proses penganggaran komisi melakukan pembahasan draft RKA SKPD dengan SKPD mitra kerjanya

3.    Pihak Pengawas (Auditor)

a.    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); pengawas eksternal dan independen, bertugas mengaudit  thd pengelolaan keuangan baik di Pusat maupun Daerah, dari sisi laporan keuangan, kinerja dan lainnya

b.    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lembaga Pemerintah non Departemen bertanggungjawab kepada Presiden, auditor internal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku

c.    Badan Pengawas daerah (Bawasda); auditor internal di Kab/kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota, melakukan pengawasan terhadap penyelenggraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

4.    Pihak Masyarakat

a.       Warga berbasiskan wilayah/geografi; delegasi warga berdasarkan kewilayahan (Desa/Kecamatan)

b.      Kelompok kepentingan (interest group); Asosiasi Profesi, Ormas,

c.       Sektor Swasta; Dunia Usaha

d.      Kelompok Peduli Anggaran; kelompok masyarakat yang melakukan pendidikan anggaran

2.5  Dokumen-Dokumen Kelurahan

a.    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

b.    Rencana Kerja Dinas/Instansi (Renja-SKPD)

c.    Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

d.    Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Instansi (RKA-SKPD/RASK)

e.    Draft RAPBD dan Penjabarannya

f.     APBD dan Penjabaran APBD

g.    Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)

h.    Laporan Triwulanan/Semesteran

i.      Laporan Tahunan (LKPJ Bupati/Walikota)

2.6  Celah Keterlibatan Warga

1.      Partisipasi dalam Proses Penyusunan Anggaran

a.       Masyarakat (baik individu maupun lembaga) bisa memberikan masukan dan sekaligus kritisi terhadap draft dokumen KUA pada saat hearing di DPRD (Lisan atau Tulisan)

b.      Memberi masukan dan hadir selama proses pembahasan (Tulisan atau SMS)

c.       Membangun opini publik dengan menggunakan media (Koran atau Radio)

2.      Partisipasi dalam Proses Penetapan Anggaran

a.       Masyarakat bisa melakukan komunikasi dengan Dinas/Instansi secara informal untuk konfirmasi tentang rencanan usulan kegiatan atau sekaligus memberikan masukan dan tambahan kegiatan berdasarkan rujukan kepada hasil Musrenbang apabila ada yang terlewat

b.      Bangun hubungan secara personal dengan pejabat di SKPD

c.       Pada saat pembahasan di Komisi DPRD, masyarakat bisa melakukan pengawalan dengan hadir di tempat pembahasan atau meminta hearing secara resmi ke DPRD

d.      Membangun opini publik dengan tulisan dan di publikasikan ke media (Radio/Koran)

e.       Melakukan diskusi dengan anggota Komisi DPRD secara informal

f.       DPRD melakukan hearing dengan masyarakat dan merupakan sosialisasi RAPBD

g.       Masyarakat bisa melakukan monitoring selama pembahasan, memberi masukan dan sekaligus membangun publik opini melalui media masa

h.      Kelompok kepentingan bisa melakukan  monitoring di pembahasan yang menjadi concern-nya

i.        Masyarakat di undang resmi oleh DPRD pada seluruh Rapat Paripurna. (masyarakat tidak bisa memberi masukan, hanya mendengarkan saja)

j.        Warga bisa membuat tulisan pada saat Paripurna dan disebarkan ke peserta dan undangan.

k.      Masyarakat bisa hadir pada tahapan pembahasan/penyelarasan dan masih bisa memberi masukan melaui surat atau SMS,

l.        Masyarakat bisa meminta hearing dengan Pangar DPRD

3.      Partisipasi dalam Pelaksanaan APBD

a.       Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan (apakah sesuai dengan rencana)

b.      Lihat alokasi anggaran, apakah sesuai dengan budget yang telah direncanakan

c.       Berapa nilai riil kegiatan

d.      Apakah tender dilakukan secara transparan dan akuntabel

e.       Kalau terjadi dugaan penyimpangan bisa di blow-up dan dilaporkan kpeada institusi yang berwenang

4.      Partisipasi dalam Evaluasi dan Pengawasan

a.       Pada saat evaluasi tahunan, warga bisa memberi masukan ke DPRD, dengan mengkritisi dokumen lkpj Bupati dengan kondisi lapangan

b.      Kita bisa memberikan penilaian berdasarkan rencana dan target yang telah disepakati di dok KUA dengan dok LKPJ (komparasi)

2.7  Peraturan Perencanaan Dan Penganggaran daerah

a.       UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

b.      UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah

c.       UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara

d.      UU No.25/2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

e.       PP108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

f.       PP No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

g.       PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

h.      Kepmendagri No.29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tatcara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD

i.        SEB No.259/M.PPN/I/2005 tentang Petunjuk Teknis Musrenbang

j.        SE Mendagri No.903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2006 dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2005

k.      PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pengganti PP 105/2000)

Catatan:

Peraturan Daerah No. 53  tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik

Peraturan Bupati Kebumen No. 29 tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik

BAB III

PENUTUP

3.1                         Kesimpulan

Dalam sistem penganggara keuangan daerah telah di catatan masalah, rencana masa depan, dan mekanisme pengolaan sumber daya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pernyataan ini menandakan bahwa pengelola anggaran daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu dicermati guna menyelesaikan problem akuntansi dan penyajian informasi yang memadai.

3.2                         Saran

1.      Untuk meningkatkan intensitas pengawasan eksternal terhadap pengelolaan anggaran keuangan daerah, pihak legislatif perlu meningkatkan pemahaman bagi anggota dewan secara berkelanjutan di bidang pengawasan.

2.      Untuk meningkatkan pemahaman personel di bidang pengelolaan anggaran keuangan daerah. Perlu lebih diintensifkan pelatihan di bidang manajemen keuangan dan akuntansi keuangan daerah secara berkelanjutan dan untuk mempermudah proses penyajian pelaporan anggaran keuangan daerah.  dalam jangka pendek disarankan menggunakan tenaga ahli atau konsultan di bidang akuntansi dan manajemen keuangan daerah.

3.      perlu pembinaan moral dan merubah maindset personel setiap unit satuan kerja pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Posted by Odi Shalahuddin on Januari 11, 2010 in Perdagangan Anak

SAMBUTAN BUPATI BANTUL
DALAM RANGKA PEMBUKAAN TEMU ANAK NASIONAL
DI KEBONAGUNG, IMOGIRI, BANTUL YOGYAKARTA

TANGGAL 21 23 DESEMBER 2008

Yth, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Yth, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Yth, Koordinator Lembaga Jaringan Indonesia Against Child Trafficking Campaign (Indonesia Act.)
Yth, Para pendamping delegasi anak seluruh Indonesia
Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan
Para hadirin yang kami hormati

Assalamualaikum Wr. Wb

Pertama-tama marilah kita bersama-sama sebagai umat yang beragama, tidak hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah memberikan barokah dan innayahNya sehingga kita sekalian masih di berikan kesehatan dan keselamatan serta dalam perlindunganNya, dan dapat melaksanakan pertemuan nasional anak se-Indonesia di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Saya ucapkan selamat datang pada peserta Temu Anak Nasional di Kabupaten Bantul yang ProjoTamansari, sejahtera, demokratis dan agamis.

Saya menyambut baik dan apresiatif atas diselenggarakannya kegiatan Temu Anak Nasional di Kabupaten Bantul ini. Saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pelaksana dan panitia karena Bantul dipilih sebagai ajang Temu Anak Nasional.

Hadirin yang saya hormati,

Ditengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi sekarang ini terutama krisis moral dan menurunnya nilai-nilai rasa kebangsaan maupun persatuan dan kesatuan, maka perlu ada upaya yang konkrit seperti kegiatan ini.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam acara ini menjadikan anak akan menunjukkan jati diri yang kompetitif ke arah lebih baik.

Hadirin yang saya hormati.

Ada 4 tantangan yang terjadi pada tindak kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama :

1. Terjadinya unwanted pregnancy dan unwanted birth sebagai akibat rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi. Kondisi ini ditunjang adanya dampak situs porno di internet maupun video-video porno yang mudah diperoleh anak-anak sehingga sangat menunjang terjadinya hubungan sex secara dini pada anak.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan perundang-undangan baik undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan pemerintah lainnya. Ketidaktahuan ataupun kekurang fahaman masyarakat akan hal tersebut menyebabkan kasus-kasus tindak kekerasan orang tua terhadap anak baik secara fisik, non fisik maupun secara psikis kita temui. Dan banyak kasus yang terjadi. Kekerasan secara fisik, dengan pemukulan atau menyakiti badan anak, secara non fisik dengan kata-kata maupun paksaan seperti menikahkan anak usia dini yang secara fisik maupun non fisik anak tersebut belum siap untuk hidup berumah tangga, maupun secara psikis memberikan ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut yang dalam pada anak.
3. Kemiskinan, kondisi ini sangat rentan terhadap tindak kekerasan dalam keluarga maupun perdagangan anak.
4. Lemahnya pendidikan budi pekerti baik dalam sekolah maupun rumah tangga terhadap anak.

Empat tantangan tersebut tidak akan menjadi hambatan yang besar ketika kita secara bersama-sama antara pemerintah, LSM, Jaringan organisasi peduli anak dan lain-lain bekerja lebih giat lagi.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan, kesehatan reproduksi, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya serta peningkatan pendidikan budi pekerti baik melalui lingkungan sekolah maupun non sekolah perlu ditingkatkan.

Hadirin yang berbahagia khususnya kepada anak-anakku,

Saya percaya yang ikut kegiatan Temu Anak Nasional ini dari wakil daerah yang terpilih dan terbaik, sehingga nantinya akan menjadi contoh yang terbaik di daerahnya. Jagalah dan kembangkan hal dan kebanggaan yang diperoleh dalam kegiatan Temu Anak Nasional ini.

Saya berharap dan mengajak padak anak-anakku marilah kita bangun prestasi yang lebih baik dengan belajar terus-menerus dan bersungguh-sungguh. Hindari pemborosan waktu, isi waktu luangmu dengan hal yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tantangan kedepan lebih besar. Tantangan bisa diatasi dengan semangat dan tekad yang kuat untuk berbuat, belajar dan bekerja yang lebih baik. Tancapkan di dadamu kepribadian yang kuat dan luhur, rasa kebangsaan dan persatuan yang tinggi.

Kelangsungan kemerdekaan dan kebesaran bangsa ini terletak di pundak saudara-saudara sekalian.

Akhirnya kami ucapkan selamat melaksanakan Temu Nasional selamat berkarya semoga Allah SWT. Selalu meridloi segala upaya yang dikerjakan. Amien.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bupati Bantul

Drs. H. M. Idham Samawi

SAMBUTAN  
GUBERNUR LAMPUNG
PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT TINDAK LANJUT HASIL RAKORGUB SUMATERA 
TANGGAL  20 FEBRUARI 2013

Assalamu&rsquoalaikum Wr.Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Tabik Puun…..

Yang Terhormat:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI
    Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, yang hadir pada kesempatan ini 
    Gubernur se-Wilayah Sumatera dan Provinsi Banten
    Ketua DPRD se Sumatera dan Provinsi Banten

Yang Saya Hormati:

    BupatiWalikota se Provinsi Lampung
    Rektor Perguruan Tinggi se Wilayah Sumatera, beserta para akademisi
    Rektor Institut Teknologi Bandung beserta  jajaran
    Pimpinan BUMN, Perusahaan Swasta 
    Pejabat utama Pemerintah Provinsi Lampung, dan Satuan Kerja dari seluruh Provinsi se-Sumatera.
    Hadirin dan undangan yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini marilah bersama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT &ndash Tuhan YME, karena atas Rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rangkaian acara Rapat Tindak Lanjut Kesepakatan Rakorgub se-Sumatera di Medan pada bulan Desember 2012 yang lalu, sekaligus Rakor MP3EI se wilayah Sumatera. 

    Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan terimakasih karena Provinsi Lampung menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rakorgub tahun 2013 dengan tema percepatan pembangunan ekonomi sumatera melalui peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah, SDM dan Teknologi dalam kerangka MP3EI&rdquo.

     Selain itu diinformasikan  bahwa, pada tanggal 18 Maret 2013 kemarin Provinsi ini merayakan ulang tahun ke 49,  Mudah-mudahan kehadiran Bapak Menko Perekonomian dengan beberapa Menteri, Para Gubernur se Wilayah Sumatera, dapat memberikan semangat dan motivasi baru untuk membangun Lampung, Sumatera dan Indonesia ke arah yang lebih maju. 

Bapak Menko Perekonomian, Para Menteri, Para Gubernur dan hadirin yang berbahagia,

    Sebagaimana kita maklumi, bahwa secara nasional perekonomian Sumatera adalah terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 23,77% dalam pembentukan Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2012. Sumbangsih tersebut didukung oleh kondisi alam dan geografis yang menjadikan Sumatera sebagai penyumbang produksi nasional, seperti 72,1 %  produksi kelapa sawit, 74,24 % produksi karet, dan 50 % cadangan nasional Batubara, serta beberapa komoditas penting lainnya seperti: kopi yang menyumbang 77,22 % produksi nasional, dan lada 72,56 %.

Pada bagian lain penduduk yang menghuni wilayah Sumatera telah mencapai 52,17 Juta jiwa atau 21,7 % dari jumlah penduduk Indonesia, dan tersebar dalam 10 Provinsi dengan total luas wilayah daratan lebih 480 ribu  km persegi atau  25,2 % luas daratan Indonesia dan   3,7 kali luas daratan wilayah Jawa-Madura.

    Menyimak data dan posisi penting Sumatera, maka tidak berlebihan kiranya para Gubernur se Wilayah Sumatera bersepakat untuk menyusun danmerancang program kerjasama dan program bersama guna percepatan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat.  Sebagian dari program tersebut dapat saya lakukan dengan segenap kemampuan  masing-masing daerah, yang terealisasi melalui  alokasi APBD, APBN dan sumber pembiayaan lainnya,  sementara sebagian lainnya tidak dapat diwujudkan karena besarnya skala program dan biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikannya.  

Program bersama bidang infrastruktur yang dalam berbagai kesempatan saya usulkan kepada pemerintah adalah:  

1.    Pembangunan Jalan Tol Sumatera  (Sumatera Toll Road) dari Lampung sampai Banda Aceh  dengan panjang keseluruhan 2.700 km dengan perkiraan pembiayaan Rp. 365 Triliun (pernyataan Dirut  PT Hutama Karya tanggal 18 Desember 2012)

2.     Pembangunan Jalur Kereta Api Sumatera (Trans Sumatera Railways) yang menghubungkan Lampung sampai Aceh sepanjang 2.900 km, yang berdasarkan Feasibility Study Rencana Induk Kereta Api Sumatera  pembiayaannya mencapai Rp. 60-70 Triliun (pernyataan Wamenhub, Juli 2012)  

3.    Peningkatan struktur dan kelas jalan arteri primer dan jalan strategis nasional,

4.    Peningkatan status Bandara Domestik menjadi Bandara Internasional di beberapa provinsi potensial dan 

5.    Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda.    

BapakIbu Menteri, Sdr. Gubernur dan Hadirin yang saya hormati, 

Saya &ldquomenganalogikan&rdquo  Pulau Sumatera seperti &ldquoseekor naga&rdquo dimana posisi Lampung sebagai &ldquomulut&rdquo dan Aceh sebagai &ldquoekor&rdquo naga.  Sebagai mulut naga, saya melihat posisi strategis wilayah Lampung, dimana paling tidak 30.000 ton batubara dikirim ke Suryalaya, rata-rata 4.900 kendaraan per hari menyeberang melalui Bakuheni dan 1.400 ton komoditas pertanian dan perkebunan kebutuhan Jawa keluar dari Lampung.  

Sebagai daerah perlintasan, pada &ldquomusim&rdquo lalu lintas padat terjadi kemacetan dan kecelakaan yang cukup serius dan menelan korban yang tidak sedikit 
 (meninggal  dunia 4.319  jiwa dan luka berat 3.884 jiwa dalam kurun waktu 2005-2011).  Keadaannya semakin parah karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak mendukung, dimana rata-rata kendaraan yang lewat membawa muatan melebihi kemampuan kelas jalan.  

Hal ini lah yang antara lain mendasari pemikiran akan pentingnya pembangunan ruas Jalan Tol di Lampung, segmen  Bakauheni-Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang (Sumatera  Selatan) sepanjang 300 km.  

Hadirin yang saya hormati,
Dari 10 Provinsi di Sumatera, sampai saat ini masih terdapat  5 Provinsi memiliki bandara yang statusnya baru melayanai rute penerbangan domestik, termasuk Bandara Raden Inten II di Provinsi Lampung.  

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa jumlah penduduk Lampung saat ini telah mencapai 9,5 juta jiwa terbanyak kedua setelah Sumatera Utara. Dengan jumlah penduduk tersebut,  jemaah haji yang berangkat setiap tahun 6.282 orang dengan waiting list 63.000 orang, belum lagi yang menunaikan ibadah umroh rata-rata 7.000 orang per tahun.

Sementara itu jumlah penerbangan telah mencapai 18 perhari, dengan jumlah penumpang tahun 2012 telah mencapai hampir 1,2 juta orang.  Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan Bandara Raden Inten II menjadi Bandara Internasional,  antara lain: 

1.    pembebasan lahan tahun  seluas 125 ha, 
2.    Study Review Master Plan dan AMDAL Bandara Radin Inten II Lampung, 
3.    pembangunan VVIP Room Bandara, serta
4.    pekerjaan pembangunan dan penataan area parkir, termasuk  melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk pengalihan pengelolaan kepada PT Angkasa Pura II.  Sejak tahun 2010 Bandara Radin Inten II telah berfungsi sebagai &ldquoembarkasi haji antara&rdquo.

Hadirin yang saya hormati, 

Sebagai daerah agraris, lebih dari 50 % penduduk  Lampung hidup dari sektor pertanian dalam arti luas.  Sektor ini menyumbang 36 % PDRB Lampung.  Tidak berlebihan jika Lampung cukup berperan  penting  dalam   menyumbang    produksi 
nasional, untuk beberapa komoditas unggulan antara lain: padi, jagung, ubi kayu, gula, kopi robusta, nanas kaleng dan  pisang.  Dalam statistik, produksi Gula Lampung  merupakan pemasok 37% produksi nasional, Kopi Robusta 22,63% produksi nasional, Lada Hitam berkontribusi 27,58% produksi nasional serta Nanas Kaleng yang merupakan pemasok 26% Kebutuhan Dunia.

Pemerintah Daerah melihat peluang yang cukup  besar untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian,  mengefisienkan sistem distribusi dan menjaga kesinambungan pasokan dan logistik nasional. 
Hal ini yang mendasari pemikiran untuk membangun Terminal Agribisnis pusat distribusi dan bagian dari sistem Logistik Nasional.  Pembangunan Tahap I Terminal Agribisnis telah selesai dan siap untuk di operasionalkan, yang akan dilanjutkan untuk pengembangan Tahap II dan Tahap III.  Insya Allah pada hari ini juga  mohon berkenan Bapak Menko Perekonomian untuk meresmikan operasional Terminal Agribisnis. 

Hadirin Peserta Rakorgub yang saya hormati,

Pada hari ini, akan dilaksanakan penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) antara Gubernur Lampung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Kerjasama Pembangunan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), serta penandatanganan prasasti sebagai tanda dimulainya pembangunan Kampus ITERA. Ini semua merupakan perwujudan dari pengembangan SDM dan teknologi di wilayah Sumatera pada khusus nya. 

Hadirin Peserta Rakorgub yang saya hormati,

 Melalui kesempatan ini, saya ingin menegaskan kembali tentang pentingnya kelanjutan Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda, sebagai bagian dari konektivitas Sumatera dalam MP3EI, yang sejak awal sudah diprogramkan dan dinyatakan oleh Presiden  ground breaking-nya akan dilakukan pada tahun 2014. 

Mudah-mudahan pembangunan ini dapat terwujud, karena JSS bukan hanya kepentingan Lampung saja, akan tetapi juga kepentingan Bangsa Indonesia. Perekonomian Indonesia akan meningkat manakala JSS ini dapat dibangun. 

Berkaitan dengan hal tersebut, saya minta kesediaan para Gubernur se wilayah Sumatera bersama dengan para Ketua DPRD untuk dapat menandatangani Kesepakatan Gubernur se Wilayah Sumatera Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Se Wilayah Sumatera yang selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.  

Hadirin yang saya hormati,

Akhirnya, mohon berkenan kiranya Bapak Menteri Perekonomian untuk membuka acara Rakorgub dan Rakor MP3EI hari ini secara resmi. 
Demikian yang dapat saya sampaikan, Semoga Allah SWT &ndash Tuhan YME senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepad kita sekalian dalam upaya untuk memajukan wilayah Sumatera sebagai bagian dari NKRI. 

Terimakasih atas perhatiannya. 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

 
 GUBERNUR LAMPUNG

 SJACHROEDIN  Z.P

SAMBUTAN GUBERNUR JAWA TIMUR PADA ACARA UPACARA PERINGATAN HARI JADI KE-66 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011 TANGGAL 12 OKTOBER 2011 ASSALAMUALAIKUM WR.WB. YANG SAYA HORMATI : – SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR ; – SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR BESERTA IBU ; – SDR. PARA KEPALA PERWAKILAN NEGARA SAHABAT ; – SDR. BUPATI/WALIKOTA SE-JAWA TIMUR, BESERTA IBU/BAPAK ; – PIMPINAN DPRD KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR ; – SDR. PARA PEJABAT SIPIL MAUPUN TNI-POLRI, SERTA PARA UNDANGAN DAN PESERTA UPACARA YANG BERBAHAGIA ; – MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG SAYA CINTAI DAN SAYA BANGGAKAN. PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA, TUHAN YANG MAHA KUASA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA, KITA DAPAT MENGHADIRI UPACARA HARI JADI KE-66 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011, DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT. 2 Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN YANG SAYA MULIAKAN, PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, SAYA SENGAJA MENEMPATKAN PERINGATAN HARI JADI KE-66 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011 DALAM SEBUAH TEMA BESAR YANG SAYA AMBIL DARI SEMANGAT JAMAN YANG SEDANG KITA JALANI, YAKNI SEMANGAT HARI JADI KE-66 PROVINSI JAWA TIMUR, KITA BERANTAS KORUPSI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN. BAPAK/IBU DAN HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, HARI INI KITA DI SINI BERSAMA-SAMA UNTUK MEMPERINGATI HARI JADI KE-66 PROVINSI JAWA TIMUR. MAKNA PERINGATAN INI TENTU BUKAN SEKEDAR UNTUK MENYEGARKAN KEMBALI INGATAN KITA TENTANG KIPRAH PROVINSI JAWA TIMUR SEJAK PEMBENTUKANNYA PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA, AKAN TETAPI PERINGATAN INI HARUSLAH KITA MAKNAI JUGA SEBAGAI UNGKAPAN RASA SYUKUR KITA TERHADAP PARA SYUHADA, BAIK PEJABAT MAUPUN RAKYAT, YANG DENGAN SUSAH PAYAH, PENUH DEDIKASI DAN KETULUSAN. MEMBANGUN KEJAYAAN JAWA TIMUR HINGGA SEPERTI SOSOKNYA SEKARANG INI. DI ATAS TIMBUNAN SEMANGAT, KETULUSAN DAN KERJA KERAS MEREKALAH SEKARANG KITA BERDIRI, MENIKMATI HARI-HARI KITA YANG PENUH RAHMAT DAN KEMULIAAN. SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA MULIAKAN, PERINGATAN INI PUN SELAYAKNYA KITA MAKNAI SEBAGAI UNGKAPAN RASA SYUKUR KITA KEPADA ALLAH, TUHAN SERU SEKALIAN ALAM, YANG TELAH MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA KEPADA PARA PEMIMPIN DAN RAKYAT JAWA TIMUR SEJAK MASA KELAHIRANNYA HINGGA SEKARANG. YA, KITA HARUS BERSYUKUR KEPADA ALLAH, KARENA TANPA RIDHO-NYA, KEMULIAAN ITU TAK MUNGKIN DAPAT KITA NIKMATI BERSAMA SEPERTI SEKARANG INI. BAPAK IBU DAN SAUDARA SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

DENGAN PERASAAN SYUKUR ITULAH KITA MEMANDANG DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PERKEMBANGAN JAWA TIMUR SAMPAI PADA USIANYA YANG KE 66 TAHUN INI. HANYA DENGAN CARA PANDANG YANG PENUH OPTIMISME ITULAH, KITA DAPAT MERASAKAN KEMBALI DENYUT NADI DAN 3 Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya

SEMANGAT PENGABDIAN PARA PEMIMPIN DAN RAKYAT JAWA TIMUR SAMPAI JAUH KE MASA LAMPAU. SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, TONGGAK SEJARAH PROPINSI JAWA TIMUR TELAH DILETAKKAN FONDASINYA OLEH PARA TOKOH, PEMIMPIN DAN RAKYAT, JAUH SEBELUM MASA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA. NAMUN DEMIKIAN, SALAH SATU TONGGAK SEJARAH YANG PENTING BAGI KEBERADAAN PROPINSI JAWA TIMUR INI ADALAH KEHADIRAN R.M.T. SOERYO DALAM PANGGUNG PEMERINTAHAN PROPINSI INI. R.M.T. SOERJO YANG SAAT ITU MENJABAT RESIDEN BOJONEGORO DITETAPKAN SEBAGAI GUBERNUR JAWA TIMUR PERTAMA PADA TANGGAL 19 AGUSTUS 1945 DAN MULAI MENJALANKAN TUGASNYA PADA TANGGAL 12 OKTOBER 1945. MOMENTUM ITULAH YANG KEMUDIAN DISEPAKATI BERSAMA SEBAGAI HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR. PADA HAKIKATNYA, SEJARAH PANJANG MASYARAKAT JAWA TIMUR DALAM MEMBENTUK SUATU SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN TELAH DIMULAI SEJAK ABAD X MASEHI YANG DITANDAI DENGAN BERBAGAI BUKTI SEJARAH, ANTARA LAIN DIJADIKANNYA JAWA TIMUR SEBAGAI PUSAT KEKUASAAN BERBAGAI KERAJAAN, YAKNI KERAJAAN MEDANG TAHUN 937-1017, KERAJAAN KAHURIPAN TAHUN 1019-1049, KERAJAAN DHAHA-JANGGALA TAHUN 1080 – 1222, KERAJAAN SINGOSARI TAHUN 1222-1292 DAN KERAJAAN MAJAPAHIT TAHUN 1293-1527. DALAM HAL INI, EMPU SHENDOK (929-947) ADALAH SALAH SATU TOKOH YANG BERHASIL MELETAKKAN DASAR-DASAR PEMERINTAHAN DI JAWA TIMUR DENGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN YANG SECARA HIRARKIS TERDIRI DARI KRATON (PEMERINTAH PUSAT), WATEK (DAERAH) DAN WANUA (DESA). YANG SANGAT PENTING DAN MEMBANGGAKAN SEBAGAI WARGA JAWA TIMUR ADALAH SUMBANGSIH KITA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA NUSANTARA. MELALUI EMPERIUM KERAJAAN MAJAPAHIT, MENJADI CIKAL BAKAL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI). DARI SABANG SAMPAI MERAOKE DAN DARI MIANGAS SAMPAI PULAU ROTE ADALAH LUAS WILAYAH MAJAPAHIT. KERAJAAN MAJAPAHIT-LAH YANG MELETAKKAN DASAR NKRI.

BUKAN ITU SAJA, MAJAPAHIT JUGA MEMPERKENALKAN UMBUL-UMBUL GULO-KLOPO YANG MENJADI ILHAM BAGI BENDERA NASIONAL MERAH PUTIH. SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN SEBAGAI SEBUAH NEGARA, JUGA TELAH DITELADANKAN OLEH SANG MAHA PATIH GAJAH MADA MASA PEMERINTAHAN HAYAM WURUK 4 Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya

DENGAN SUMPAH AMUKTI PALAPA-NYA. ..BHINEKA TUNGGAL IKA TAN HANNA DHARMA MANGRWA…. BERAGAM SATU JUGA, TIDAK ADA KEBENARAN YANG MENDUA. SEMBOYAN YANG LUHUR DAN MULIA ITU SEKARANG INI DICENGKERAM SANG GARUDA YANG BERTAMENGKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA, IDIOLOGI PENGAWAL DAN PENJAGA NKRI. KITA SEBAGAI ANAK CUCU KETURUNAN RAJA BRAWIJAYA DAN PATIH GAJAH MADA PEWARIS SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN PATUT BERBANGGA DAN BERJUANG MEWUJUDKAN IMPIAN ITU DALAM KESEHARIAN. BAPAK/IBU DAN HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, PADA MASA PENJAJAHAN, KEBESARAN JAWA TIMUR JUGA TELAH DITUNJUKKAN DAN DIIMPLEMENTASIKAN DALAM BENTUK PERJUANGAN DEMI MENCAPAI KEMERDEKAAN. JAWA TIMUR BANYAK MELAHIRKAN PAHLAWAN DAN TOKOH NASIONAL YANG SANGAT BERJASA DALAM MERINTIS, MEREBUT, MEMPERTAHANKAN, BAHKAN MENGISI KEMERDEKAAN. HAL INI TERLIHAT DARI PERJUANGAN MENCAPAI KEMERDEKAAN YANG AWALNYA DIRINTIS OLEH PARA PAHLAWAN YANG TERGABUNG DALAM ORGANISASI BOEDI OETOMO, TANGGAL 20 MEI 1908. ORGANISASI INI SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, DIPELOPORI OLEH TOKOH-TOKOH INTELEKTUAL MUDA DARI JAWA TIMUR, SEPERTI DR. SOETOMO DAN KAWAN-KAWAN. JEJAK LANGKAH YANG DIPELOPORI OLEH PARA KAMPIUN BOEDI OETOMO ITU DI KEMUDIAN HARI TELAH MENGILHAMI. LAHIRNYA BERBAGAI ORGANISASI KEBANGSAAN LAIN, BAIK YANG DIJIWAI SEMANGAT KEAGAMAAN SEPERTI SAREKAT ISLAM OLEH H.O.S. TJOKROAMINOTO, NAHDLATUL ULAMA OLEH K.H. HASYIM ASYARI, MAUPUN SEMANGAT KEBANGSAAN OLEH WR. SOEPRATMAN. SEMANGAT KEPAHLAWANAN MASYARAKAT JAWA TIMUR KEMBALI MUNCUL KETIKA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DAN KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, YANG DITANDAI DENGAN MUNCULNYA PAHLAWAN-PAHLAWAN BESAR SEPERTI BUNG KARNO, BUNG TOMO, R.M.T. SOERJO, DR. ROESLAN ABDOELGANI, MAYOR JENDERAL SOENGKONO, DAN MAYOR JENDERAL H.R. MOHAMMAD, DAN MASIH BANYAK LAGI YANG LAINNYA. 5 Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya

SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA MULIAKAN, HAL-HAL YANG SAYA SEBUTKAN TADI MENJADI PERTANDA BAHWA MASYARAKAT JAWA TIMUR MEMILIKI JATI DIRI YANG KUAT DAN SEMANGAT PENGABDIAN YANG TULUS, YANG KESEMUANYA ITU DIPERSEMBAHKAN HANYA UNTUK KEJAYAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN CITA-CITA NASIONAL KITA, YAITU CITA-CITA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA. BAPAK/IBU DAN HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, DENGAN DILANDASI OLEH SEMANGAT JUANG YANG MENGALIR DALAM DARAH PARA PAHLAWAN ITULAH, PARA GUBERNUR JAWA TIMUR, BERSAMA PARA ULAMA, PEMIMPIN UMAT DAN MASYARAKAT JAWA TIMUR SELURUHNYA TELAH MELAKUKAN PEMBANGUNAN SECARA BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEMAKMURAN. PADA SAAT MENJABAT GUBERNUR JAWA TIMUR, BPK. R.P. MOHAMMAD NOER BERTEKAD MEWUJUDKAN CITA-CITA WONG CILIK BISA MELU GUMUYU (MEMBUAT ORANG KECIL BISA TERTAWA). BELIAU JUGA MENGGAGAS PEMBANGUNAN AKSES TRANSPORTASI DARI PULAU JAWA MENUJU PULAU MADURA DAN SEBALIKNYA. KINI CITA-CITA BELIAU TELAH TERWUJUD, DAN KITA SEMUA, RAKYAT JAWA TIMUR, BAHKAN INDONESIA, IKUT MENIKMATINYA. JEMBATAN SURAMADU YANG TELAH DIRESMIKAN PADA TANGGAL 10 JUNI 2009, DI SANGAT BESAR PERANANNYA DALAM MENGUNGKIT KEGIATAN PEREKONOMIAN DAN PERCEPATAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DI KAWASAN PULAU MADURA SEHINGGA KESENJANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ANTAR WILAYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR DAPAT SEMAKIN BERKURANG. SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

CITA-CITA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BAIK MELALUI PEMBENAHAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR, JUGA TELAH DILAKUKAN. SEMUA ITU TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI UPAYA KITA BERSAMA UNTUK MENCAPAI KEMAKMURAN BAGI MASYARAKAT JAWA TIMUR. UNTUK 6 Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya

MENGGAPAI CITA-CITA BESAR ITU, GUBERNUR JAWA TIMUR, BPK. SOENANDAR PRIJOSOEDARMO TELAH MENETAPKAN PROGRAM PANCA TERTIB, YANG MELIPUTI TERTIB PROGRAM, TERTIB ANGGARAN, TERTIB PELAKSANAAN, TERTIB PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TERTIB ADMINISTRASI. PROGRAM INI, SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, TELAH MELETAKKAN DASAR-DASAR YANG MENJADI PANDUAN PERILAKU BAGI SELURUH APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK. UNTUK TUJUAN PENGEMBANGAN SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN DALAM RANGKA EKSPLORASI POTENSI KAWASAN, MEWUJUDKAN KEADILAN, KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN, BAIK DI KAWASAN PERKOTAAN MAUPUN DI KAWASAN PEDESAAN SECARA KHUSUS MENJADI PERHATIAN GUBERNUR JAWA TIMUR, BPK. WAHONO. GAGASAN BELIAU INI ANTARA LAIN DIWUJUDKAN MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN GERBANG KERTOSUSILA, MADIUN DAN SEKITARNYA, BOJONEGORO DAN SEKITARNYA, KEDIRI DAN SEKITARNYA, MALANG DAN SEKITARNYA, PROBOLINGGO DAN SEKITARNYA, JEMBER DAN SEKITARNYA, BANYUWANGI DAN SEKITARNYA, SERTA SUMENEP DAN SEKITARNYA. KEBIJAKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INI DIMAKSUDKAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENYEIMBANGKAN PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DI JAWA TIMUR.

KEBIJAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT ITU KEMUDIAN DILANJUTKAN OLEH GUBERNUR JAWA TIMUR PERIODE BERIKUTNYA, BPK. SOELARSO DENGAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK SWASTA UNTUK MEMBUKA PELUANG PENANAMAN MODAL. DI ANTARANYA MELALUI PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT KAWASAN INDUSTRI, SEPERTI PIER (PASURUAN INDUSTRIAL ESTATE REMBANG), DAN NIP (NGORO INDUSTRI PERSADA). DEMIKIAN PULA HALNYA, DENGAN GUBERNUR JAWA TIMUR, BPK. H. MOCH. BASOFI SOEDIRMAN, BELIAU BERUPAYA MELANJUTKAN USAHA MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERKOTAAN HINGGA KE PELOSOK PEDESAAN MELALUI PENCANANGAN GERAKAN KEMBALI KE DESA. MELALUI PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT, SETIAP DESA DIDORONG, DIMOTIVASI UNTUK MEMILIKI SATU PRODUK UNGGULAN YANG KHAS DARI DAERAH ITU. SELANJUTNYA, GUBERNUR BPK H. IMAM OETOMO S, MELALUI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMINYA BERUSAHA KERAS UNTUK PENGUNGKIT 7 Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya

PEREKONOMIAN JAWA TIMUR. DIANTARA PROGRAM-PROGRAM ANDALAN BELIAU ADALAH JAWA TIMUR SEBAGAI PROVINSI AGRIBISNIS, GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU TASKIN), PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA MADURA (SURAMADU), JALAN LINTAS SELATAN, DAN JALAN-JALAN TOL UNTUK MEMPERLUAS AKSES TRANSPORTASI MASYARAKAT. BAPAK/IBU DAN HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, SAAT INI, KETIKA KITA BERSAMA MEMPERINGATI HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR, KITA KEMBALI DIAJAK UNTUK INSTROSPEKSI TENTANG APA YANG TELAH KITA SUMBANGKAN BAGI KEMAJUAN BANGSA DAN NEGARA, KHUSUSNYA PROVINSI JAWA TIMUR. BERBAGAI DAYA UPAYA TELAH DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI CITA-CITA KITA BERSAMA DAN TENTUNYA USAHA KITA TERSEBUT TIDAK SELALU MENCAPAI KEBERHASILAN, BAHKAN SERINGKALI MASIH DIJUMPAI HAMBATAN DAN TANTANGAN. KARENA ITU, MARILAH KITA MENELADANI SIKAP HIDUP PARA PENDAHULU KITA YANG KONSISTEN MEMEGANG TEGUH PRINSIP UNTUK SELALU MENYUMBANGKAN TENAGA, PEMIKIRAN, BAHKAN JIWA DAN RAGA UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MENGISI KEMERDEKAAN MELALUI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG.

DENGAN DIDUKUNG KARAKTERISTIK MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG SARAT DENGAN NILAI-NILAI KEBERSAMAAN, KEGOTONG-ROYONGAN, KEKELUARGAAN DAN KETERPADUAN, KEBIJAKAN PARA GUBERNUR JAWA TIMUR YANG SAYA SEBUTKAN TADI, AKAN SAYA LANJUTKAN DEMI KESINAMBUNGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN. SEMUA ITU SEMATA-MATA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT JAWA TIMUR. HAL ITU SUDAH TEGAS DALAM VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JAWA TIMUR SEBAGAMANA DAPAT DISIMAK PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH JAWA TIMUR TAHUN 2009-2014. DENGAN VISI TERWUJUDNYA JAWA TIMUR YANG MAKMUR DAN BERAKHLAK DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DAN DENGAN MISI MEWUJUDKAN MAKMUR BERSAMA WONG CILIK MELALUI APBD UNTUK RAKYAT, SAYA BERTEKAD UNTUK MELANJUTKAN CITA-CITA, UPAYA-UPAYA, DAN CARA-CARA LUHUR YANG PERNAH DILAKUKAN OLEH PENDAHULU-PENDAHULU SAYA. VISI DAN MISI YANG SUDAH SAYA SEBUTKAN TADI 8 Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya

AKAN DIWUJUDKAN MELALUI BEBERAPA STRATEGI PEMBANGUNAN YANG PRO-POOR (PRO ORANG MISKIN) DAN PRO-JOB (PRO PERLUASAN KESEMPATAN KERJA). UPAYA UNTUK MENEKAN ANGKA PENGANGGURAN DAN MENGURANGI JUMLAH KEMISKINAN TERUS DIPACU MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG SIGNIFIKAN. SALAH SATU CARA UNTUK MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI TERSEBUT ADALAH DENGAN MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF. BERBAGAI UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN ADALAH MEMBERI JAMINAN KEMUDAHAN BERINVESTASI. DI ANTARANYA MELALUI PENYEDIAAN LAHAN, POWER PLANT LISTRIK, PERIJINAN YANG CEPAT, DAN TENAGA KERJA YANG DEMOKRATIS. NAMUN DEMIKIAN, KEBERHASILAN IMPLEMENTASI BERBAGAI UPAYA SOLUTIF TADI TIDAK AKAN TERCAPAI APABILA PRAKTEK-PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN BERBAGAI TINDAKAN APARATUR PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR YANG BERPOTENSI MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI KEUANGAN NEGARA TETAP TERJADI PADA TINGKAT PIMPINAN SAMPAI DENGAN STAF. UNTUK ITULAH, BERBAGAI UPAYA AKAN TERUS DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH DAN MENINDAK BERBAGAI PRAKTIK KORUPSI DI LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR YANG KITA CINTAI INI.

TENTU SAJA KITA PATUT BERBANGGA HATI BAHWA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010 MENDAPAT PENILAIAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN DALAM AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. HAL INI ADALAH LANGKAH AWAL BAGI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK MENGELOLA KEUANGAN NEGARA BAGI SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT SESUAI MISI MEWUJUDKAN MAKMUR BERSAMA WONG CILIK MELALUI APBD UNTUK RAKYAT. UNTUK ITU, DIPERLUKAN KETELADANAN KEPEMIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN. KETELADANAN INI DIPERLUKAN AGAR PEMERINTAHAN INI DAPAT BERJALAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, MANUSIAWI DAN BERMARTABAT DALAM BINGKAI KEPATUHAN PADA HUKUM. HANYA DENGAN CARA DEMIKIAN CITA-CITA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT DAPAT TERCAPAI. DAN TERCAPAI DENGAN CARA YANG BENAR DAN BERMARTABAT. ATAS DASAR ALASAN-ALASAN YANG SAYA SAMPAIKAN ITULAH, HARI JADI KE-66 PROVINSI JAWA TIMUR KALI INI, SAYA BINGKAI DALAM SEBUAH 9 Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya

TEMA BESAR SEMANGAT HARI JADI KE-66 PROVINSI JAWA TIMUR, KITA BERANTAS KORUPSI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN. SAYA BERHARAP TEMA HARI JADI PROPINSI JAWA TIMUR KE 66 INI DAPAT MENJADI TONGGAK SEJARAH BARU YANG MAMPU MENJADI PEMICU SEMANGAT KITA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA BERSAMA MENUJU JAWA TIMUR YANG MAKMUR. BAPAK/IBU DAN HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, SAYA MENGAJAK SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT JAWA TIMUR UNTUK SELALU KREATIF, TERUS MENGEMBANGKAN INOVASI DAN MENCARI TEROBOSAN BARU UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN DI ERA GLOBAL SAAT INI DENGAN DILANDASI PERILAKU YANG MENCERMINKAN AKHLAK DAN BUDI PEKERTI LUHUR, MELALUI PENINGKATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA. AKHIRNYA, SAYA BERHARAP MELALUI PERINGATAN HARI JADI KE-66 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN INI, KITA DAPAT MENELADANI SIKAP PANTANG MENYERAH, KETEGUHAN PENDIRIAN SERTA KETEKUNAN DAN KEULETAN PARA PENDAHULU AGAR APA YANG KITA CITAKAN BERSAMA YAKNI MEWUJUDKAN MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA DAPAT TERCAPAI. DIRGAHAYU PROVINSI JAWA TIMUR. SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARA

Bismillahirohmanirrohim 
Assalamualaikum wr wb 
Innaa Lillahi wa Innaa Lillaihi Rajiun 
Sesungguhnya setiap mahluk hidup akan mengalami kematian. 
Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali ke Hadirat-Nya. 
Yang kami cintai Ibu Hajjah Siti Nurainah dan Keluarga Besar Almarhum Bapak Haji 
Abdullah Zainie, S.H. 
Serta para Hadirin dan Hadirat yang saya muliakan, 
Pada pagi hari ini kita berkumpul disini untuk mengantarkan suami, ayah, nenek serta anggota 
keluarga dan rekan kita Alm. Bapak Haji Abdullah Zainie S.H. Beliau telah dipanggil menghadap 
Yang Maha Kuasa dengan tenang pada hari Sabtu, 4 April 2009 sekitar pukul 17.30 WIB. 
Beliau lahir di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada tanggal 9 Nopember 1941 sehingga 
pada saat meninggal, usia beliau sudah mencapai 67 tahun lebih. 
Kepergian beliau sangat mengagetkan bagi kami semua di BPK-RI karena pada hari Jumat, 
sehari sebelum wafatnya, kami masih makan siang bersama dengan beliau di ruang makan 
kantor. Bersama dengan kami juga ada Pak Imran, Pak I Gusti Agung Rai, Pak Hasan Bisri dan 
Pak Uju Djuhaeri. Sebelum shalat Jumat, beliau baru tiba kembali dari peresmian Kantor 
Perwakilan BPK-RI di Pontianak dan sebelumnya beliau menjenguk Ibu Mertuanya yang 
sedang sakit di Pengkalan Bun. Karena sudah liwat shalat Jumat, saya langsung datang ke 
ruangan makan BPK-RI dari Bandara Sukarno-Hatta, setelah kembali dari acara dialog publik 
peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Manado yang dilakukan pada 2
hari Kamis sehari sebelumnya. Sebagaimana biasanya, pada waktu makan siang itu kami 
saling besendau gurau dan tidak ada tanda-tanda bahwa beliau sakit maupun firasat diluar 
kebiasaan. Pak Sapto Amal Damandari dan Pak Dharma Bhakti yang mengikuti perjalanan 
beliau ke Pontianak juga tidak merasakan firasat perpisahan dengan Almarhum. 
Bapak-Ibu dan hadirin sekalian, 
Semasa hidupnya, Alm. Bapak Abdullah Zainie, S.H., adalah seorang politisi yang handal. 
Beliau memulai karir politiknya sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 
1970-1971 dan dilanjutkan menjadi Anggota DPR-RI pada periode 1971-1977 dan 1999-2004. 
Jabatan beliau yang terakhir di DPR-RI adalah sebagai Ketua Panitia Anggaran. Dalam posisi, 
pada waktu itu, sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang sering menghadiri rapat 
Panitia Anggaran DPR-RI, kami sangat terkesan dengan kepemimpinan beliau yang selalu 
dapat mencapai solusi walaupun menghadapi masalah yang sangat pelik. Bersama dengan 
kami dan lima orang Anggota lainnya, Bapak Abdullah Zainie, S.H. diangkat menjadi Anggota 
merangkap Wakil Ketua BPK-RI, pada awal Desember 2004, yang masa jabatannya akan 
berakhir hingga bulan Oktober tahun ini. 
Almarhum Bapak Haji Abdullah Zainie, S.H. yang kami kenal adalah merupakan figur yang 
sangat bijaksana, sabar, pengayom dan teguh memegang prinsip. Kami masih ingat perkataan 
beliau setelah dilantik menjadi Wakil Ketua BPK pada awal bulan Desember 2004: Bagi saya, 
ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan saya siap 
bekerjasama dengan Pak Anwar sebagai Ketua BPK-RI maupun anggota lainnya. Dan 
memang benar, sebagai Wakil Ketua BPK-RI dan rekan kerja kita semua, beliau telah 
menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. 
Pengalaman politiknya yang panjang dan pergaulannya yang luas dan beragam dengan 
berbagai kalangan, baik di lembaga perwakilan maupun pemerintah serta organisasi politik dan 
kemasyarakatan, sungguh telah memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas kami 
bersama di BPK-RI. Kami sangat kehilangan kearifan dan intuisi politik serta koneksi yang 
sangat luas dari figur Almarhum Bapak Haji Abdullah Zainie, S.H. 
Sumbangan beliau dalam membangun BPK-RI sangat besar untuk memperoleh kembali status 
independensi yang sebenarnya. Independensi BPK-RI itu tercermin dalam UU No. 15 Tahun 3
2006 tentang BPK-RI. Indepensi BPK-RI tersebut tercermin dari berbagai bentuk. Pertama, 
objek pemeriksaannya yang semakin meluas yang meliputi hampir seluruh sektor negara, 
kecuali perpajakan. Kedua, penyediaan anggarannya yang kini bersumber langsung dari DPRRI. Ketiga, organisasinya yang tidak lagi dibawah kendali Pemerintah. Keempat, pengaturan 
personilnya yang lebih fleksibel. Kelima, kemandiriannya dalam penetapan standar dan metoda 
pemeriksaan serta pelaporan hasil pemeriksaan. Keenam, memperluas jaringan kantor 
perwakilan BPK-RI dari yang tadinya hanya 7 pada saat kami masuk pada akhir tahun 2004 
menjadi 33 dewasa ini. Perubahan-perubahan mendasar itu telah merubah organisasi, 
menyempurnakan tata kerja, meningkatan sarana dan prasarana kerja, serta mengembangkan 
baik jumlah maupun mutu sumber daya manusia di BPK-RI. 
Bapak-Ibu dan hadirin sekalian, 
Di tengah-tengah upaya kita semua menjadikan BPK-RI sebagai lembaga pemeriksa yang 
professional, independen dan berintegritas, telah banyak nilai-nilai positif yang beliau ikut 
tanamkan bagi kita semua. Semangat BPK-RI leading by example telah diwujudkan dengan 
keteladanan dan perhatian beliau melalui peningkatan kinerja dan pengawasan yang ketat 
terhadap perilaku auditor. Kami semua merasa bersyukur dapat memperolehnya melalui 
pengalaman dalam bekerja dengan beliau. Dan hali ini pun satu bentuk keteladanan yang 
diwariskan kepada kita untuk terus kita pelihara dan jaga. Saya berharap agar keteladanan Alm. 
Bapak Abdullah Zainie, S.H. tersebut dapat kita teruskan dan kembangkan dimasa depan untuk 
membangun BPK-RI. 
Ibu Hajjah Siti Nurainah dan anak-anak serta anggota keluarga Almarhum, 
Atas nama pimpinan dan keluarga besar BPK-RI, kami mengucapkan turut berbela sungkawa 
yang mendalam atas kepergian Alm. Bapak Abdullah Zainie, S.H. Kami semua ikut berdoa agar 
arwah beliau diterima di sisi Allah SWT sesuai amal dan ibadahnya serta diampuni segala 
dosanya. Juga tidak lupa kami mendoakan agar Ibu dan putra-putri almarhum maupun keluarga 
yang ditinggalkan, dapat kiranya diberikan oleh Allah SWT keikhlasan, kekuatan dan ketabahan 
dalam melepas kepergian almarhum. 4
Saya mengajak kita semua yang hadir dirumah duka ini untuk membukakan pintu maaf atas 
kesalahan, kealpaan maupun kehilafan almarhum, baik yang disengaja maupun yang tidak 
disengaja. 
Kepada Ibu Hajjah Siti Nurainah, kami berharap agar tali kekeluargaan antara Ibu dan warga 
BPK-RI yang telah terjalin selama ini kiranya akan tetap terus dapat dipelihara dimasa datang. 
Ibu adalah tetap merupakan keluarga besar BPK-RI walaupun Bapak Abdullah Zainie, S.H. 
sudah mendahului kita. 
Marilah kita iringi kepergian beliau dengan doa ikhlas kiranya Allah Subhanaha Wa Taala 
menganugerakan magfirah-Nya kepada almarhum dan memberikan tempat terbaik di sisi-Nya. 
Amin. Juga saya mengajak hadirin untuk bersama-sama membaca Surat Al Fatihah bagi Arwah 
beliau. 
Akhirnya, atas nama Pimpinan dan Keluarga Besar BPK-RI saya menyerahkan jenazah 
Almarhum Bapak Haji Abdullah Zainie S.H. untuk diberangkatkan dan dimakamkan di tanah 
kelahiran beliau di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Demikian sambutan kami. 
Terimakasih. 
Wabillahi taufik wal hidayah 
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dari contoh pidato sambutan duka atas kematian diatas  dalam format dinas ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan.  demikian kuliah kita tentang pidato duka cita semoga bermanfaat.

 

Read more: http://www.perkuliahan.com/contoh-pidato-dinas-sambutan-duka-cita/#ixzz3BO6PKibJ

33

33