Pidato P J 1999 Cek 20090203093634 1778 0

REPUBLIK INDONESIA

PIDATO
PERTANGGUNGJAWABAN

REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN / MANDATARIS
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DI DEPAN SIDANG UMUM
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
14 OKTOBER 1999

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Professor Doktor – Ingenieur

Presiden Republik Indonesia

5

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5

Ketua dan para Wakil Ketua serta Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saya muliakan;

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air di manapun berada;

Hadirin dan hadirat; Assalamualaikum Wr. Wb.;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu tahapan yang sangat penting dari serangkaian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum yang telah berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

Tanpa terasa berkat pertolongan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, 512 hari –atau tepatnya 12.021 jam– sudah berlalu,

s

6

ejak pertama kali kita secara bersama mencanangkan reformasi menyeluruh di bumi Indonesia tercinta. Selama perjalanan waktu itu, kita telah bersama-sama bahu membahu melaksanakan reformasi, mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan semula, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

6

Sungguh merupakan pengalaman yang tidak bisa dihapus begitu saja, menghayati perjuangan seluruh lapisan masyarakat untuk mencoba bangkit kembali dari puing-puing ambruknya bangunan ekonomi bangsa, longsornya landasan sosial kemasyarakatan dan tertutupnya pintu-pintu demokrasi. Kondisi ini merupakan akumulasi kesalahan dan kerusakan yang terjadi di masa-masa lalu, baik pada masa Orde Baru maupun Orde Lama. Akumulasi itu terjadi karena sistem yang terbangun di kala itu gagal mengembangkan mekanisme koreksi yang efektif terhadap kesalahan yang terjadi. Sebagai gambaran, kerusakan yang menumpuk itu antara lain berupa pemusatan kekuasaan yang tidak mengindahkan nilai-nilai demokrasi, tindakan represif yang mengabaikan nilai-nilai kemajemukan, kebebasan dan hak asasi manusia, pendekatan pembangunan yang sentralistis, dan tidak ditegakkannya supremasi hukum serta terjadinya praktik-praktik KKN yang sudah membudaya.

Menghadapi kondisi yang memprihatinkan itu dalam periode Mei 1998 sampai November 1998 –walaupun belum ada arahan TAP MPR tentang GBHN khususnya dalam menjalankan roda reformasi– Kabinet Reformasi Pembangunan telah mengambil prakarsa dan memutuskan kebijakan-kebijakan pokok sebagaimana telah saya gariskan pada Sidang Kabinet tanggal 25 Mei 1998 dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat terhadap reformasi.

Dengan berpedoman pada arah kebijakan yang ditempuh sejak tanggal 25 Mei 1998 tersebut, Kabinet Reformasi Pembangunan segera melaksanakan langkah-langkah nyata dalam menanggulangi krisis dan memulihkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara bertahap, dan konsisten. Di bidang ekonomi, Kabinet Reformasi Pembangunan segera berupaya mengatasi krisis, terutama

m

7

enghentikan kenaikan harga-harga, memulihkan ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan dan kebutuhan pokok, melaksanakan program jaring pengaman sosial mengembangkan ekonomi rakyat, serta melakukan restrukturisasi perbankan dan hutang swasta. Di bidang politik, Pemerintah mengambil langkah untuk segera memperbaharui perangkat peraturan perundangan yang berlaku agar dapat menyelenggarakan Pemilu yang menjamin terpilihnya wakil rakyat yang benar-benar membawakan aspirasi masyarakat. Pemerintah juga segera membebaskan tahanan politik dan mewujudkan kebebasan pers serta mendorong berdirinya partai-partai politik. Di bidang hukum, Pemerintah segera melakukan peninjauan terhadap peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan kehendak reformasi, serta meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia dan perburuhan.

7

Kebijakan-kebijakan dasar yang ditempuh di masa awal Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut akhirnya dapat terkristalisasi dan mampu mengantarkan terselenggaranya Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 13 November 1998. Pemerintah secara bersungguh-sungguh berupaya menyukseskan Sidang Istimewa tersebut. Dengan keyakinan bahwa reformasi harus berlangsung secara konstitusional, maka Pemerintah dengan segala kemampuan berupaya mencegah penggagalan Sidang Istimewa tersebut. Syukur Alhamdulillah bahwa Sidang Istimewa MPR 1998 telah berhasil merumuskan pokok-pokok reformasi sebagai garis-garis besar haluan negara, serta ketetapan-ketetapan penting lainnya, walaupun ada sekelompok tertentu masyarakat yang berusaha menggagalkannya. Seandainya Sidang Istimewa tersebut gagal, sulit dibayangkan terlaksananya langkah-langkah reformasi dan Pemilihan Umum 1999, yang telah menyatukan kita di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mulia ini.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 telah ditetapkan dua betas ketetapan MPR, di mana delapan di

antaranya diamanatkan kepada Presiden untuk melaksanakan. Delapan ketetapan itu adalah: Pertama, TAP MPR No. X/MPR/ 1998, tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Kedua, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelengga-raan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketiga, TAP MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Per-ubahan Dan Tambahan atas TAP MPR No. III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum. Keempat, TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional Yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, TAP MPR No. XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Keenam, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketujuh, TAP MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum. Kedelapan, TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Ketetapan-ketetapan MPR tersebut merupakan amanat yang pelaksanaannya pada hari ini, Insya Allah, akan saya pertang-gungjawabkan di hadapan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk melakukan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, terutama di bidang-bidang ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya.

Di bidang ekonomi, MPR telah menetapkan dua arah kebijakan pokok yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai Rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional, dan pelaksanaan reformasi ekonomi.

8

M

9

asih segar dalam ingatan kita, betapa pada awal Pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan, perekonomian kita sedang bergerak ke ambang kehancuran yang sangat mencemaskan. Nilai Rupiah merosot tajam. Harga-harga membubung tinggi sehingga membawa kita ke ambang hiperinflasi. Kerusuhan, kekacauan, perusakan, pembakaran terjadi di mana-mana. Produksi bahan pangan menurun tajam dan distribusi sembilan bahan pokok terganggu. Perbankan sebagai jantung perekonomian mengalami kelangkaan modal, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nyaris hilang. Kegiatan ekspor, dan impor menurun tajam karena sistem pembayaran kita tidak dipercayai oleh lembaga keuangan internasional. Secara ekonomi kita nyaris terisolasi dari masyarakat internasional.

9

Dibanding keadaan perekonomian yang sangat buruk pada saat terjadinya pengalihan pimpinan nasional pada bulan Mei 1998, keadaan perekonomian kita saat ini jauh lebih baik. Nilai Rupiah mengalami penguatan, inflasi menurun tajam, dan ketersediaan serta distribusi kebutuhan pokok tidak lagi menjadi permasalahan.

Kini inflasi telah terkendali secara meyakinkan. Pada periode Januari sampai September 1999, laju inflasi hanya mencapai 0,02%, padahal laju inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 75,47%. Demikian pula laju inflasi pada periode April 1999 sampai dengan September 1999 mengalami deflasi sebesar -3,9%, padahal laju inflasi pada periode yang sama tahun 1998 sebesar 38,04%. Kini harga-harga sudah stabil seperti ditunjukkan oleh laju inflasi yang rendah. Bahkan sejak bulan Maret sampai September 1999 telah terjadi deflasi. Ditinjau dari Indeks Harga Konsumen, harga-harga pada bulan September 1999 dibandingkan dengan harga-harga pada bulan yang sama tahun sebelumnya hanya naik 1,25%. Padahal setahun sebelumnya yaitu harga-harga pada bulan September 1998, naik 82,4% dibandingkan harga-harga pada bulan September 1997.

Penurunan tingkat inflasi yang sangat berarti ini terjadi bukan karena penurunan daya beli, tetapi terutama disebabkan oleh

p

10

erbaikan nilai tukar Rupiah, dan keseimbangan antara ketersediaan pasokan dengan kebutuhan pangan, serta lancarnya distribusi sembilan bahan pokok. Penurunan inflasi ini juga diikuti oleh naiknya tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi terendah terjadi pada triwulan III 1998. Kenaikan tingkat konsumsi ini memang relatif masih kecil, namun tanda-tanda pemulihannya sudah mulai terlihat.

10

Beberapa indikator ekonomi lainnya menunjukkan bahwa kondisi perekonomian kita telah mulai memasuki proses pemulihan. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan produk domestik bruto yang secara berturut-turut positif pada triwulan I dan triwulan II tahun 1999 yaitu sebesar 1,31% dan 0,46% terhadap triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 1999 dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II 1998 mengalami kenaikan sebesar 1,81%. Pada triwulan III tahun 1999 pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan akan positif lagi. Dari kecenderungan pertumbuhan PDB tersebut, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 diperkirakan akan mencapai antara 0% sampai 1%, padahal tahun 1998 pertumbuhan ekonomi kita masih mengalami penurunan sebesar -13,2%.

Nilai tukar Rupiah juga terus menguat mencapai sekitar Rp 6.700,- per satu dolar AS pada bulan Juni 1999. Padahal pada bulan Juni tahun 1998, nilai Rupiah masih sekitar Rp 15.000,- per satu dolar. Sedikit melemahnya nilai Rupiah belakangan ini ke tingkat sekitar Rp 7.700,- bahkan mencapai di atas Rp 8.000,- per satu dolar, terjadi karena pengaruh luar negeri yang kurang menguntungkan dan adanya permasalahan dalam negeri yang mempengaruhi sentimen pasar.

Dengan menguatnya Rupiah, terkendalinya inflasi, suku bunga juga terus menurun. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia –yang sering dipakai sebagai rujukan –juga terus menurun mencapai sekitar 13%. Padahal pada bulan Agustus tahun yang lalu suku bunga Sertifikat Bank Indonesia masih sekitar 70%. Bersamaan dengan penurunan sukubunga maka negative spread –yaitu suku bunga pinjaman lebih rendah dari sukubunga deposito– yang dialami bank-bank juga dapat diatasi.

C

11

adangan devisa kita juga terus meningkat. Cadangan devisa kotor pada akhir bulan September 1999 mencapai 26,9 miliar dolar atau setara dengan 10,4 bulan impor, dibanding 19 miliar dolar atau setara dengan 6,7 bulan impor pada bulan Mei 1998. Investor luar negeri juga sudah mulai menanamkan modalnya di pasar modal, sehingga Indeks Harga Saham Gabungan yang pada bulan September tahun 1998 sekitar 250, pernah meningkat mencapai di atas 600 pada bulan Juni 1999 dan sekarang ini berada pada tingkat di sekitar 570. Semua indikator ini menunjukkan bahwa perekonomian kita sudah memasuki tahap pemulihan. Indikasi lain dari membaiknya kondisi ekonomi masyarakat adalah peningkatan jumlah calon jemaah haji yang sudah mendaftar, yang mendekati jumlah calon jemaah haji pada masa sebelum terjadinya krisis ekonomi.

11

Hasil-hasil tersebut dicapai berkat upaya bersama Pemerintah dan masyarakat luas yang juga mendapat dukungan dari lembaga keuangan internasional dan negara-negara yang tergabung dalam CGI. Namun dukungan dari luar negeri ini tanpa arahan dan kerja keras kita sendiri tidak mungkin berhasil memulihkan ekonomi nasional. Sebagai bangsa yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, kita yakin bahwa semua itu terjadi atas berkat pertolongan dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah.

Kita menyadari bahwa salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi adalah kelemahan sistem perbankan. Penyelesaian masalah perbankan dan hutang swasta baik domestik maupun luar negeri sangat menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi. Beratnya masalah perbankan yang kita hadapi, membawa konsekuensi pada proses pemulihannya yang memerlukan waktu lama dan biaya besar. Biaya rekapitalisasi perbankan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 350 triliun. Sekalipun demikian kita harus melakukannya, karena upaya ini diharapkan dapat mendorong bergeraknya kembali roda perekonomian.

Dalam upaya merestrukturisasi sektor perbankan, dari 160 bank komersial yang beroperasi pada bulan Juli 1997, 48 bank telah dilikuidasi, 16 bank diambil alih dan 11 bank direkapitalisasi

d

12

engan bantuan Pemerintah. Likuidasi, pengambilalihan dan rekapitalisasi yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu, dilakukan secara tegas berdasarkan kriteria yang obyektif dan transparan. Aset-aset bank yang dibekukan diambil alih dan dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Jumlah aset perbankan yang sudah dialihkan ke badan tersebut, sampai saat ini telah mencapai sekitar Rp 350 triliun.

12

Dalam kondisi yang tepat dan menguntungkan bagi perekonomian kita, aset-aset ini kemudian ditawarkan kepada in- ­vestor. Perkembangan restrukturisasi perbankan cukup menggembira­kan. Investor asing mulai berminat, bahkan beberapa di antaranya telah mengambil alih saham bank. Ini berarti telah mulai kembalinya aliran modal ke dalam negeri.

Di sektor riil, Pemerintah mendorong restrukturisasi, terutama terhadap hutang-hutang swasta kepada perbankan nasional. Saat ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional sedang menangani sekitar 1600 debitur besar yang hutangnya macet dan perlu ditindaklanjuti. Tahap pertama dalam proses restrukturisasi yang telah diselesaikan adalah klasifikasi debitur kedalam empat kelompok yang terkait dengan iktikad baik debitur serta prospek bisnisnya. Tahap selanjutnya mengikuti pola restrukturisasi yang telah digariskan. Alternatif penyelesaiannya bervariasi dari kemungkinan perpan-jangan waktu pinjaman, penurunan tingkat sukubunga pinjaman, penambahan modal, dan konversi hutang menjadi modal dan lain sebagainya. Sampai saat ini, sekitar 70 kesepakatan restrukturisasi telah dicapai dengan nilai sekitar Rp 50 triliun.

Kemajuan restrukturisasi hutang swasta juga dicapai melalui Prakarsa Jakarta untuk mewadahi penyelesaian hutang-piutang di luar peradilan perdata, dan melalui Lembaga Restrukturisasi Hutang Indonesia (Indonesian Dept Restructuring Agency, INDRA) untuk melindungi debitur terhadap risiko perubahan nilai tukar Rupiah. Dari program Prakarsa Jakarta hingga akhir September 1999 telah terdaftar 284 debitur dengan nilai hutang dalam dan luar negeri sebesar Rp 201,2 triliun. Dari jumlah ini sudah 27 debitur mencapai

t

13

ahap persetujuan prinsip penyelesaian hutangnya dengan nilai hutang total sekitar Rp 28,7 triliun.

13

Dalam menjalankan amanat TAP MPR No. X dan TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat dalam bentuk usaha kecil, menengah, dan koperasi serta perusahaan rumah tangga. Hal ini diprioritaskan karena kelompok usaha ini merupakan 99% dari pelaku ekonomi nasional dan menyerap sekitar 88% tenaga kerja. Dalam mengatasi krisis dan pemulihan kondisi ekonomi nasional, usaha kecil, menengah dan koperasi telah dilibatkan secara nyata. Keberhasilan pemulihan produksi dan distribusi bahan pokok sesungguhnya tidak terlepas dari kekuatan dan kemampuan ekonomi rakyat.

Dalam sistem perekonomian yang terbuka, kita mendorong usaha kecil, menengah, dan koperasi serta perusahaan rumah tangga agar dapat berkembang secara efisien, cepat dan mandiri, serta dapat melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan perusahaan besar. Untuk membantu usaha kecil dan menengah Pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan agar dapat meringankan beban mereka. Selain itu Pemerintah juga telah menyediakan berbagai program penyaluran kredit untuk membantu mereka dalam memperoleh modal usaha.

Pemberian kredit usaha kecil, menengah dan koperasi dilakukan melalui penyediaan subsidi yang dianggarkan Pemerintah. Subsidi yang disediakan berasal dari dana Kredit Likuiditas Bank Indone-sia (KLBI) dengan tingkat suku bunga yang rendah. Namun, karena Bank Indonesia harus mandiri maka tidak dimungkinkan lagi menyalurkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Sebagai peng-gantinya, Pemerintah akan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk, mensubsidi suku bunga pinjaman bagi usaha kecil, menengah dan koperasi. Subsidi suku bunga ini merupakan komitmen Pemerintah untuk mendorong pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

S

14

elanjutnya Pemerintah juga mengembangkan PT (Persero) Permodalan Nasional Madani (PNM) yang dibentuk pada 1 Juni 1999 yang lalu untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Koperasi juga dipersiapkan untuk dapat masuk ke pasar modal. Sementara itu dalam rangka mengembangkan ekspor –yang sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi– Pemerintah telah membentuk Bank Ekspor Indonesia yang menyediakan pembiayaan bagi eksportir, terutama yang berskala kecil dan menengah.

14

Dalam masa krisis, ternyata sektor pertanian dan sektor yang bertumpu pada sumber daya alam tidak banyak mengalami permasalahan. Bahkan produksi pertanian tanaman pangan –yang merupakan basis ekonomi rakyat dan dapat menampung tenaga kerja– tumbuh secara meyakinkan. Karena itu kegiatan sektor pertanian khususnya tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan serta sektor pertambangan didorong perkembangannya, antara lain melalui program pengalokasian kredit yang lebih besar dan lebih luas, serta pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dengan perusahaan swasta berskala besar.

Langkah-langkah reformasi di bidang pengelolaan sumber daya alam juga telah dilakukan, misalnya di sektor kehutanan dan perkebunan. Kita telah mensahkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1967. Undang-undang ini memuat penyelenggaraan kehutanan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian, keadilan, pemerataan dan keterbukaan dengan memberdayakan ekonomi rakyat terutama masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Langkah-langkah nyata yang telah ditempuh dalam pengelolaan hutan adalah redistribusi manfaat melalui restrukturisasi pengusahaan hutan dan kebun, pembatasan luas areal konsesi Hak Pengusahaan Hutan, pengembangan hutan rakyat, pengembangan hutan kemasyarakatan, serta keikutsertaan lembaga ekonomi rakyat dalam mengelola hutan dan kebun.

Begitu pula pengembangan bidang pariwisata mendapatkan perhatian khusus dengan berbagai kegiatan promosi seperti program

pengembangan wisata alam dan wisata budaya. Kondisi keamanan di tanah air memang berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Namun, pada periode Januari 1999 sampai Agustus 1999 telah terjadi peningkatan kunjungan wisata mancanegara sebesar 8,26% dibandingkan periode yang sama tahun 1998.

Dalam jangka menengah kita sedang meletakkan landasan bagi kehidupan perekonomian yang maju, mandiri, serta mengandalkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi, sehingga kesempatan untuk berperan dan menikmati hasil pembangunan akan lebih merata dan terbuka seluas-luasnya bagi semua pihak. Kita sedang membangun institusi-institusi perekonomian agar dapat berfungsi dengan baik dalam sistem ekonomi pasar yang disertai dengan agenda nasional yang jelas. Di masa yang akan datang, Pemerintah akan lebih berkonsentrasi pada penyiapan sumberdaya manusia melalui pendidikan, pembudayaan, dan penyediaan lapangan kerja, pengamanan sosial, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Sementara itu, pengembangan ekonomi dipercayakan semaksimal mungkin kepada masyarakat pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar.

Untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional yang merata, mandiri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian nasional dan internasional, perlu ditetapkan kebijakan dan pengelolaan moneter yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan Bank Sentral yang mandiri yang dapat menjamin keberhasilan dalam memelihara stabilitas dan kualitas nilai tukar Rupiah. Untuk menciptakan kemandirian Bank Indonesia, kita telah mensahkan Undang-Undang

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini ditujukan agar Bank Indonesia dapat terfokus pada misi utamanya yaitu memelihara kestabilan dan kualitas nilai Rupiah, secara mandiri.

Dalam rangka melaksanakan tugas utama tersebut, Bank Indonesia berwenang penuh melaksanakan kebijakan moneter dan

15

m

16

enetapkan sasaran-sasaran moneter. Untuk mengawasi implementasi kebijakan di bidang moneter, Bank Indonesia setiap tiga bulan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia.

16

Untuk meletakkan dasar-dasar praktik perbankan yang lebih baik, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang perbankan yang baru ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengetahui bank-bank yang sehat dan yang tidak sehat. Undang-undang ini juga mengatur tentang Bank Perkreditan Rakyat yang dapat didirikan di mana saja dan juga memuat pengaturan tentang bank syariah, serta mendorong berdirinya asuransi deposito untuk menjamin simpanan nasabah. Selain itu undang-undang ini juga memberikan sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelanggaran peraturan perbankan.

Dalam rangka merealisasikan demokrasi ekonomi dan menciptakan landasan agar tumbuh persaingan yang sehat dan efisien, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Undang-undang ini mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku ekonomi tertentu dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini, akan dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berupa suatu lembaga mandiri yang terlepas dari pengaruh Pemerintah maupun kelompok kepentingan tertentu. Anggota Komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk melindungi kepentingan konsumen, kita telah berhasil mensahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan produsen mencantumkan informasi yang lengkap tentang produk yang dihasilkannya. Undang-undang ini juga mendorong dan menjamin berkembangnya lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan kepentingan konsumen, serta

m

17

enjamin pelaksanaan gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak secara langsung dirugikan (class action).

17

Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan kita pada hutang luar negeri, kita perlu melaksanakan program restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara secara konsisten agar diperoleh nilai tambah dari keuntungan dan nilai pasar yang tinggi melalui swastanisasi. Dengan melepaskan sejumlah saham BUMN tertentu –dalam batas penguasaan saham yang memungkinkan Pemerintah memiliki kendali dalam menentukan strategi perusahaan– maka dalam kurun waktu lima tahun diperkirakan kita mampu mengumpulkan dana puluhan miliar dolar. Sejauh ini swastanisasi Badan Usaha Milik Negara sesuai peraturan yang berlaku dalam tahap awal telah menghasilkan dana sekitar 859 juta dolar.

Swastanisasi Badan Usaha Milik Negara ini selain menghasilkan dana untuk Pemerintah, juga akan meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan milik negara di pasar domestik maupun di pasar global. Keikutsertaan mitra luar negeri sebagai pemegang saham baru akan membawa masuk modal, teknologi, manajemen, dan sistem jaringan pemasaran, serta sistem puma jual yang andal.

Kita juga hams meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak ini Insya Allah dicapai pada saat perekonomian kita sudah pulih. Sekalipun demikian berbagai upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan terus dilakukan. Jika program swastanisasi BUMN dan optimalisasi penerimaan pajak dapat kita lakukan dengan efisien dan berkesinambungan, maka Indonesia secara bertahap akan mampu mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri, dan bahkan mampu membiayai pembangunan secara lebih mandiri.

Untuk memperkuat landasan hukum pemantauan lalu lintas devisa dan hutang luar negeri –baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun dunia usaha– Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 1964 dengan Undang- Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Devisa merupakan sumber pembiayaan yang penting.

Dengan undang-undang ini Bank Indonesia dapat lebih cermat memantau lalu-lintas devisa dan hutang luar negeri dunia usaha.

Dari uraian tersebut, secara umum saya telah menyampaikan upaya mengatasi krisis ekonomi dan telah melakukan langkah­- langkah reformasi, yang Alhamdulillah telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan. Tentu saja –mengingat besar dan kompleksnya krisis ekonomi yang kita hadapi di awal era reformasi– masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki dan sempurnakan bersama. Namun setidak-tidaknya arah dan jalur yang telah kita tempuh dalam mengatasi krisis dan memulihkan kondisi perekonomian sudah benar.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Pada awal perjalanan Kabinet Reformasi Pembangunan, kita menghadapi krisis politik yang sungguh tidak mudah diatasi, sebagai akibat kecenderungan masa lalu, yaitu terjadinya pemusatan kekuasaan, tidak diindahkannya pelaksanaan demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Menghadapi kondisi obyektif demikian itu, Kabinet Reformasi Pembangunan berusaha keras melaksanakan sejumlah agenda politik sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR No. X/MPR/1998.

Dalam rangka melaksanakan amanat TAP MPR No. X dan TAP MPR No. XV/MPR/1998, kita telah berhasil mengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih demokratis dan memberikan otonomi yang sangat luas kepada Daerah Tingkat II. Undang-undang ini menjadi landasan yang jelas bagi kita untuk secara bertahap mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah yang makin luas. Untuk mewujudkan perimbangan keuangan pusat dan daerah kita juga telah mengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 1956 dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang memberikan kepastian

18

bagi Pemerintah Daerah secara lebih proporsional untuk mengelola pendapatan daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan dari sumber daya alam lainnya. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, kita makin yakin bahwa bangsa dan negara akan dapat terhindar dari ancaman disintegrasi.

Meskipun menurut hasil Sidang Umum MPR bulan Maret 1998, pemilihan umum akan diseleggarakan pada tahun 2002 –namun memperhatikan derap dinamika reformasi, dan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta Pimpinan Fraksi-Fraksi– saya telah memberanikan diri mengusulkan kepada MPR melalui Sidang Istimewa pada bulan November 1998 untuk mempertimbangkan percepatan pelaksanaan Pemilu. Hal ini harus kita lakukan, karena kondisi kehidupan nasional kita secara objektif memang harus kita selesaikan dengan mempercepat pelaksanaan Pemilu yang benar-benar langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, sehingga dapat segera mengembalikan kepercayaan seluruh rakyat terhadap jalannya Pemerintahan.

Dengan penuh keyakinan, kita mendorong lahirnya undang-undang politik yang lebih demokratis. Bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah melakukan perbaikan dan pembaharuan atas tiga undang-undang di bidang politik, yaitu tentang partai politik, pemilihan umum, dan tentang susunan dan kedudukan anggota MPR dan DPR serta DPRD sebagai dasar bagi penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 7 Juni 1999. Melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1999, tentang Partai Politik, pem- batasan terhadap jumlah partai politik ditiadakan. Partisipasi politik dan penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat dijabarkan secara tegas dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Untuk menghilangkan campur tangan Pemerintah dalam proses Pemilu, Pemerintah juga mengatur netralitas TNI dan POLRI serta Pegawai Negeri Sipil. Demikian juga dalam hal pelaksanaan dan pengawasan Pemilu, Pemerintah menyerahkan sebagian besar

19

w

20

ewenangnya kepada partai politik peserta Pemilu. Pelaksanaan Pemilu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum yang sebagian besar anggotanya merupakan wakil-wakil partai politik peserta Pemilu sendiri, sedangkan Pemerintah lebih menempatkan dirinya sebagai fasilitator. Demikian pula halnya dalam pengawasan dan pelaksanaan Pemilu. Bukan hanya lembaga pemantau dalam negeri saja, pemantau dari luar negeri juga diberi keleluasaan. Hasilnya, seperti diakui oleh para pengamat, baik dari dalam maupun luar negeri, adalah terlaksananya Pemilu yang jauh lebih jujur, adil dan demokratis dibandingkan dengan 6 kali Pemilu sebelumnya. Hal ini lnsya Allah merupakan prestasi nasional yang dapat disyukuri sehingga dapat mengantarkan bangsa kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

20

Kita juga berusaha menumbuhkan Pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan undang- undang. Untuk itu, sesuai amanat Ketetapan MPR No. XI/MPR/ 1998, kita telah mengundangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Kita juga telah memperbarui ketentuan mengenai pemberantasan korupsi dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kita jadikan pegangan dalam menyelenggarakan pemberantasan KKN dan mengembangkan Pemerintahan yang bersih. Kita telah bertekad bahwa siapa pun yang bersalah haruslah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap nilai hak asasi manusia dan prinsip praduga tidak bersalah.

Agenda penting lainnya adalah mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai prasyarat bagi reformasi. Meskipun disana-sini terjadi kerusuhan dan bentuk-bentuk kekerasan massa, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, namun dampaknya terhadap stabilitas nasional masih dapat dikendalikan. Kita semua sangat sedih menyaksikan konflik sosial yang bersifat horizontal dan bernuansa ras, agama dan antar golongan seperti yang terjadi di Maluku dan Kalimantan Barat. Kebanggaan kita sebagai bangsa yang biasa hidup rukun dan

damai, seakan runtuh hanya karena kejadian-kejadian yang berada di luar jangkauan akal yang sehat. Konflik-konflik yang bersifat vertikal juga terbuka lebar seperti yang terjadi di Aceh, Irian Jaya, dan beberapa tempat lainnya.

Harus kita sadari bahwa pergolakan yang terjadi di beberapa daerah sesungguhnya merupakan fenomena yang terkait dengan permasalahan yang sudah tercetus di masa lalu, yang tertekan oleh sistem kepemimpinan selama 40 tahun, yang tidak memungkinkan berkembangnya demokrasi. Dengan perkembangan globalisasi yang ditandai oleh suasana kebebasan dan demokratisasi, gejolak-gejolak itu dengan bebas tampil kembali ke permukaan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan tindakan-tindakan jangka pendek, apalagi dengan upaya yang mengutamakan tindakan represif. Semuanya memerlukan kemampuan, kesungguhan dan kesabaran kita dalam mengendalikan konflik melalui penyelesaian yang hakiki dan berjangka panjang sesuai kehendak dan keinginan rakyat. Dalam jangka panjang kunci penyelesaian berbagai konflik terletak pada upaya kita membangun sistem demokrasi berdasarkan hukum yang berkeadilan, sehingga memungkinkan partisipasi politik tumbuh sehat, dan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara demokratis, terbuka, dan bermartabat, bukan melalui tindak kekerasan.

Dalam rangka menyelesaikan konflik di Aceh, saya sekali lagi mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menyelesaikan semua persoalan secara damai, demokratis, transparan, tulus, adil dan beradab, dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan hati yang tulus dan niat yang baik, marilah kita tinggalkan masa-masa silam yang penuh kekerasan dan kepedihan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM di Aceh, Pemerintah telah membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah sesuai saran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah. Komisi ini sudah mulai melaksanakan tugasnya dan hasil temuannya akan segera ditindaklanjuti sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

21

P

22

emerintah sangat memperhatikan aspirasi masyarakat Aceh yang berkembang sangat dinamis, sehingga Pemerintah telah menarik semua pasukan non-organik dari Daerah Istimewa Aceh. Sesuai aspirasi yang berkembang, Pemerintah juga telah menunda pembentukan KODAM Iskandar Muda di Daerah Istimewa Aceh yang semula direncanakan atas saran dan usulan tokoh-tokoh masyarakat Aceh sendiri.

22

Untuk memulihkan kondisi di Aceh, telah pula diundangkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh yang diprakarsai oleh DPR. Dengan undang-undang ini, masyarakat Aceh memperoleh keleluasaan yang luas untuk mengurus sendiri kehidupan keagamaan, pendidikan, dan adat istiadat yang sesungguhnya sudah lama didambakan oleh masyarakat Aceh. Di samping itu dengan adanya otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, masyarakat Aceh juga memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan kehidupan politik secara lebih otonom dan mengelola sumber perekonomiannya secara lebih mandiri. Kita percaya bahwa semua ini dapat diterima dengan baik oleh saudara-saudara kita di Aceh sebagai kesungguhan kita bersama untuk menyelesaikan masalah Aceh sebagai propinsi yang tak terpisahkan dari semangat proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Dalam mengembangkan kultur pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan dan demokrasi, kita juga terus mengembangkan fungsi-fungsi pengawasan, baik oleh lembaga-lembaga resmi maupun oleh masyarakat. Pengembangan demokrasi, di samping harus mengandalkan aturan hukum yang bersifat formal, juga memerlukan komitmen etik bagi terbangunnya budaya politik yang sehat dan bermoral. Karena itu, kita membutuhkan kehidupan pers nasional yang merdeka, bermoral dan profesional. Kemerdekaan tanpa diimbangi oleh nilai-nilai moral dan profesionalisme yang berkaitan erat dengan aspek-aspek etika profesi dapat merusak makna

k

23

emerdekaan itu sendiri. Sejarah telah membuktikan bahwa semangat yang berlebihan dalam memanfaatkan peluang kebebasan –yang tidak dilandasi nilai moral dan etika profesi– akan menjauhkan masyarakat dari jiwa demokrasi, karena mudah dipengaruhi sistem yang didasari oleh demagogi, yang akan melahirkan tirani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

23

Kita juga bersyukur bahwa pers nasional telah mulai berperan penting dalam mencerahkan kehidupan masyarakat, melalui skala pemberitaan yang tidak mungkin terjadi pada masa lalu. Sekarang, kita dengan mudah dapat memperoleh informasi yang lengkap dan cepat melalui media massa. Bahkan perdebatan di DPR mengenai permasalahan tertentu dapat kita saksikan langsung. Sekalipun Pemerintah merupakan pihak yang paling banyak dikritik oleh pers yang bebas, namun saya bersyukur karena hal ini justru menunjukkan bahwa keterbukaan dan demokrasi telah berjalan baik di negara kita. Bagi saya kritikan melalui media massa merupakan masukan yang sangat berharga dalam mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Pers yang merdeka, bermoral dan profesional diharapkan dapat memelihara dinamika masyarakat yang tercermin pada keseimbangan pemberitaan informasi antara pelaku pembuat kebijakan –baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta pihak lain yang mempengaruhi pembuatan kebijakan– dengan pembentuk pendapat publik, baik perorangan maupun organisasi.

Kemerdekaan pers yang profesional merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Untuk menjamin kemerdekaan pers, kita telah mengundangkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang selain memberikan jaminan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya, termasuk kemerdekaan membentuk organi-sasi wartawan lebih dari satu. Dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, diharapkan terbentuknya Dewan Pers yang mandiri.

Kemerdekaan berusaha di bidang pers juga berkembang luas. Kalau pada masa Orde Baru kita hanya memiliki 289 media cetak dan 996 stasiun radio swasta, sekarang telah lahir 1.398 media

c

24

etak dan 74 stasiun penyiaran swasta baru. Begitu pula di bidang pertelevisian swasta, dalam waktu dekat akan bertambah 5 stasiun baru. Perkembangan perusahaan pers diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi, kreativitas dan wawasan masyarakat serta dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang efektif, baik terhadap Pemerintah, masyarakat maupun dunia pers itu sendiri. Di samping itu kemerdekaan pers juga dapat membuka lapangan kerja di bidang industri media yang penting dalam mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

24

Mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan sosial politik masyarakat, juga sangat penting. Peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu yang lalu, membuktikan bahwa kita telah berupaya mewujudkan prinsip-prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin penuh oleh konstitusi. Sekarang rakyat dengan bebas dapat mendirikan organisasi atau asosiasi tanpa menghadapi peraturan yang berliku-liku. Saat ini, untuk satu jenis profesi, kita dapat menyaksikan demikian banyak asosiasi atau organisasi yang telah didirikan. Rakyat juga telah diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum, dan masih dalam rambu-rambu dan batasan-batasan hukum berdasar konstitusi, undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Untuk memberikan jaminan hukum bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kita telah mensahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan prosedur yang harus ditempuh agar penyampaian pendapat itu dapat terlaksana dengan tertib. Intinya, undang-undang ini mengatur dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat tanpa mengakibatkan terganggunya hak dan kebebasan orang lain. Memang kita akui tidak mudah mengatur semangat kebebasan yang cenderung tumbuh berlebih-lebihan, seiring dengan kebebasan pers yang bertanggung jawab dan bermoral, dan kemerdekaan menyampaikan pendapat yang berkembang demikian cepat. Namun, secara bertahap dan penuh kesabaran, kita percaya

b

25

ahwa semua perangkat hukum yang telah kita hasilkan akan dapat menjadi sarana pengendalian sosial yang efektif, seiring dengan proses pendewasaan budaya demokrasi yang akan terus tumbuh di hari-hari mendatang.

25

Kepekaan kita terhadap tuntutan reformasi di bidang politik juga dapat dilihat dengan dicabutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum yang disusun berdasarkan mandat TAP MPR No. IV/MPR/1983. Undang-undang ini mengatur prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum, yang bertentangan dengan jiwa dan semangat sebagaimana ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1998, TAP MPR No. IV/MPR/1983 tersebut dicabut melalui TAP MPR No. VIII/MPR/1998. Atas dasar itu, Pemerintah bersama DPR telah mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1999. Dengan demikian maka terbuka peluang untuk melakukan amandemen konstitusi sesuai ketentuan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, Pemerintah juga telah menindaklanjuti TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 dengan membubarkan lembaga BP-7 Pusat maupun Daerah. Dengan pembubaran BP-7 tersebut maka interpretasi tunggal tentang Pancasila yang dilaksanakan selama Orde Baru dapat kita akhiri. Di masa depan kita dapat mengembangkan pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi dasar negara secara lebih terbuka, dinamis, kontekstual dan sejalan dengan proses demokrasi yang berkembang.

Memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengurangi dominasi eksekutif juga merupakan salah satu kebijakan yang penting. Dalam hal pemberdayaan peranan pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat, Pemerintah bersama DPR telah mengembangkan hubungan kemitraan yang sejajar. Di era reformasi ini, telah kita kembangkan agenda pertemuan berkala antara Presiden dan Pimpinan DPR bersama Pimpinan Fraksi dengan mengambil tempat secara bergantian di Istana dan Gedung DPR/ MPR. Prakarsa bersama antara DPR dan Pemerintah ini ditempuh,

a

26

gar kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah dapat segera diketahui oleh DPR dan sebaliknya Pemerintah dapat segera memperoleh saran, masukan maupun pengawasan dari DPR. Pemerintah menyambut baik digunakannya hak-hak DPR seperti hak inisiatif dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang dan hak untuk meminta keterangan dari Pemerintah untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Presiden di depan Sidang Paripurna DPR, sebagaimana telah dilaksanakan pada tanggal 21 September 1999.

26

Hal ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak mungkin dan tidak pernah kita saksikan di masa lalu. Seiring dengan itu, kita juga terus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru yang mendorong cara kerja dan penampilan institusi kepresidenan yang tidak dicitrakan sebagai lembaga yang sakral. Berulang kali saya menegaskan bahwa pada hakikatnya istana-istana kepresidenan merupakan istana rakyat, dan setiap warga negara terbuka untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden. Kita berharap semua yang telah kita kembangkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita di era reformasi ini, khususnya dalam hal hubungan kerja antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat ditingkatkan dan dikembangkan lagi di masa yang akan datang, sehingga dapat lebih mendewasakan kehidupan demokrasi di bumi Indonesia tercinta.

Langkah penting lainnya yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong pengembangan pendekatan atau paradigma Tentara Nasional Indonesia yang baru. Dalam rangka penegakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah mendasar, antara lain berupa kebijakan pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan berpisahnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka langkah awal yang ditempuh adalah menempatkan untuk sementara sistem penyelenggaraan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kita tidak menginginkan polisi yang hanya menjadi alat kekuasaan. Kita menginginkan polisi yang disegani dan dicintai masyarakat. Disegani, karena polisi mampu melaksanakan tugasnya secara

p

27

rofesional sebagai penegak hukum, dan dicintai karena polisi selalu mengutamakan memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat.

27

Dengan wawasan ini, kita berharap terbangun hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat yang dilayaninya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan citra dan kualitas pelayanan polisi dalam meningkatkan rasa aman, tetapi juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu polisi menegakkan ketertiban dan keamanan. Sehubungan dengan perubahan itu, saat ini sedang dilakukan pengkajian secara rinci dan intensif serta menyeluruh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyangkut aspek struktural, instrumental dan kultural.

Bersamaan dengan berpisahnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dari ABRI, dilakukan pula penggantian istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia. Penggantian istilah ini dimaksudkan untuk menandai perbedaan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di masa lalu dengan peran Tentara Nasional Indonesia sekarang dan di masa depan sebagai salah satu unsur reformasi. Sebagaimana kita rasakan dan saksikan bersama, pada era reformasi ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia banyak mendapatkan kritik atas peran masa lalunya. Menghadapi suasana dan gelombang kritik itu, Tentara Nasional Indonesia tetap tegar dan secara tepat memposisikan perannya, seraya terus mengambil bagian dalam upaya mengatasi krisis, mencegah disintegrasi nasional dan mengawal jalannya reformasi, terutama untuk mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Tentara Nasional Indonesia berada dalam proses melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa perubahan mendasar dalam peran sosial-politik TNI telah diimplementasikan dalam sejumlah doktrin, konsep, kebijakan dan aksi nyata di lapangan. Ini antara lain terlihat dari netralitas TNI dalam Pemilu yang lalu, likuidasi staf sosial politik serta badan pembina kekaryaan, dan kebijakan mengakhiri masa dinas sebagai TNI bagi anggota TNI yang menduduki jabatan birokrasi sipil dan jabatan politik di luar DPR dan DPRD, pengurangan secara berarti

j

28

umlah Fraksi TNI/POLRI di DPR, DPRD I dan II. TNI akan terus melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi perannya di masa depan, sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat yang terus berkembang. TNI akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai Bhayangkari Negara, pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang baik bagi rakyat, adalah baik bagi Tentara Nasional Indonesia.

28

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Salah satu kebijakan penting yang diambil oleh Kabinet Reformasi Pembangunan adalah mengajukan penyelesaian masalah Timor Timur secara komprehensif dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Harus diakui bahwa integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia 24 tahun yang lalu, yang dikukuhkan melalui TAP MPR No. VI/MPR/ 1978, tidak pernah mendapat pengakuan internasional. Meskipun sebenarnya Indonesia tidak pernah memiliki klaim terhadap Timor Timur dan tidak pernah berambisi untuk menguasai wilayah bekas jajahan Portugis tersebut. Integrasi Timor Timur terjadi karena suatu situasi terpaksa yang sulit dihindari dan atas kehendak sebagian masyarakat Timor Timur sendiri untuk menyelesaikan perang saudara yang berkecamuk di wilayah tersebut.

Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh bangsa Indo- nesia, baik nyawa maupun harta benda, untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Timor Timur. Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah pusat untuk pembangunan di Timor Timur bahkan melebihi dari apa yang diberikan ke propinsi-propinsi lain untuk mengejar ketertinggalan di Timor Timur.

Namun sungguh disesalkan bahwa segala daya upaya dan pengorbanan itu tidak pernah mendapat tanggapan yang positif, baik di lingkungan internasional maupun di sementara kalangan rakyat Timor Timur sendiri. Di berbagai forum internasional posisi Indonesia selalu dipojokkan karena masalah Timor Timur. Sampai saat ini, tidak kurang dari 8 resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Timor Timur telah

d

29

ikeluarkan, yang menggambarkan bahwa tidak seluruh anggota masyarakat internasional mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

29

Posisi Indonesia di forum-forum internasional semakin dipersulit oleh kenyataan bahwa selama 24 tahun tidaklah mudah untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di Timor Timur yang secara historis memang sering bergolak. Sebagian masyarakat daerah tersebut secara bertahap telah mengembangkan kesadaran kebangsaannya bersama bangsa Indonesia. Namun sebagian lagi tidak bersedia melakukan hal itu, dan melancarkan gerilya baik di hutan-hutan maupun di kota, yang dibantu oleh organisasi berskala internasional. Secara sistematis telah dilancarkan operasi pembentukan pendapat umum yang memutarbalikkan fakta, dengan mengeksploitasi secara maksimum segala kesalahan atau kekeliruan yang terjadi di lapangan.

Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia sejak semula ingin menyelesaikan masalah Timor Timur dengan cara-cara yang secara internasional dapat diterima dan diakui. Sejak tahun 1975 sampai 1982 masalah Timor Timur dibicarakan dalam forum-forum PBB tanpa membuahkan hasil. Sejak tahun 1983 pembicaraan tentang Timor Timur diarahkan untuk dibahas dalam forum Tripartit antara Pemerintah Indonesia, Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB. Perundingan Tripartit akhirnya juga menemui jalan buntu karena sikap keras Portugal yang menggagalkan rencana kunjungan misi ke Timor Timur pada tahun 1986 dan 1991 sebagai dasar pembahasan penyelesaian masalah Timor Timur.

Berakhirnya Perang Dingin dan semakin besarnya perhatian dunia terhadap masalah demokrasi dan hak asasi manusia, telah mengangkat masalah Timor Timur menjadi salah satu agenda internasional yang sulit dihindari, dan klaim Indonesia bahwa masalah Timor Timur sudah selesai tidak dapat dipertahankan. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk memulihkan citra Indonesia, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya menyelesaikan masalah Timor Timur dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional.

B

30

ersamaan dengan lahirnya era reformasi, maka terbukalah kesempatan yang menguntungkan bagi Indonesia untuk memecahkan masalah Timor Timur secara komprehensif. Dalam kaitan ini, maka perundingan Tripartit digelar kembali setelah Indonesia menawarkan suatu gagasan segar, yaitu konsep otonomi luas dengan status khusus bagi rakyat Timor Timur. Gagasan ini sejalan dengan rencana Pemerintah untuk mengimplementasikan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia.

30

Otonomi tersebut memberikan kewenangan yang sangat luas kepada rakyat Timor Timur untuk mengatur kehidupannya kecuali di bidang politik luar negeri, keamanan eksternal serta moneter dan fiskal. Pemerintah Indonesia menilai ini merupakan penyelesaian yang paling adil, realistis, paling mungkin dicapai dan berprospek damai. Untuk itu Pemerintah telah merundingkan elemen-elemen substantif dengan PBB dan Portugal. Pada tanggal 18 Juni 1998 usulan tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Sekjen PBB telah menyambut baik usulan tersebut. Usulan tersebut juga sudah dikonsultasikan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi.

Kendati Pemerintah Indonesia dan Portugal menyepakati dirundingkannya paket otonomi luas untuk Timor Timur, antara kedua negara tetap terdapat perbedaan prinsipil yang tidak dapat dipertemukan. Pemerintah Indonesia berharap bahwa tawaran otonomi luas dapat merupakan solusi akhir bagi masalah Timor Timur. Sebaliknya, Portugal melihat tawaran otonomi luas sebagai solusi antara, di mana solusi akhirnya adalah referendum. Dengan kata lain, Portugal melihat penerapan otonomi luas sebagai masa transisi atau persiapan menjelang dilaksanakannya referendum yang akan mengantarkan Timor Timur menuju kemerdekaan.

Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa apabila tawaran otonomi luas hanya diterima sebagai solusi antara sebagai langkah awal menuju referendum, hal ini dinilai justru akan menghambat tercapainya suatu penyelesaian secara tuntas. Perbedaan visi yang mendasar antara kelompok pro-integrasi dan anti-integrasi akan sangat menyulitkan terbentuknya suatu Pemerintahan daerah Otonomi Khusus Timor Timur

y

31

ang stabil. Dalam masa transisi tersebut masalah Timor Timur akan tetap menimbulkan persoalan bagi Indonesia –baik di dalam maupun luar negeri– tanpa adanya kepastian mengenai suatu penyelesaian yang komprehensif dan damai. Adalah lebih baik apabila masalah Timor Timur dapat kita selesaikan secara tuntas dalam waktu yang tidak terlalu lama, daripada membiarkannya semakin berlarut-larut. Pemikiran inilah yang melatarbelakangi pemberian dua opsi oleh Pemerintah untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas.

31

Sementara itu, pada saat usul mengenai otonomi luas dengan status khusus tersebut masih dirundingkan di New York, pihak-pihak yang tidak menyetujui integrasi –baik di Timor Timur maupun di luar negeri– terus menerus melancarkan upaya-upaya agar konsep otonomi luas tersebut hanya diterapkan untuk 5 – 10 tahun dan sesudahnya diadakan referendum untuk memastikan apakah rakyat Timor Timur menghendaki otonomi atau memilih kemerdekaan. Tentu saja, pemikiran penyelesaian seperti itu tidak dapat kita terima. Lagi pula jika otonomi luas hanya diterima sebagai penyelesaian antara, maka akan sangat sulit diharapkan adanya stabilitas di Timor Timur karena masing-masing pihak akan terus memperkuat barisannya untuk memenangkan referendum. Menghadapi kenyataan tersebut timbul kesadaran bahwa memang perlu dipikirkan suatu alternatif penyelesaian andaikata tawaran otonomi luas tersebut akhirnya ditolak.

Setelah melakukan kajian secara mendalam mengenai kemungkinan penyelesaian alternatif bagi masalah Timor Timur secara tuntas, pada tanggal 27 Januari 1999, Pemerintah mengumumkan alternatif penyelesaian tersebut. Hal ini juga telah saya konsultasikan dengan Pemimpin DPR dan Pimpinan Fraksi- fraksi DPR. Apabila mayoritas rakyat Timor Timur menolak otonomi luas –setelah mengalami suatu kebersamaan sejarah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 23 tahun terakhir, namun mereka rasakan kebersamaan itu tidak mencukupi untuk tetap bersatu bersama kita– maka adalah wajar dan bijaksana, bahkan demokratis dan konstitusional, jika Pemerintah mengusulkan kepada wakil-wakil rakyat pada Sidang Umum MPR, kiranya dapat

m

32

empertimbangkan pemisahan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara damai, baik-baik dan terhormat. Kebijakan Pemerintah ini dikenal sebagai Opsi Kedua.

32

Pemberian opsi kedua ini diputuskan berdasarkan keinginan kita yang tutus dan ikhlas untuk segera menyelesaikan masalah Timor Timur yang sejak awal telah menjadi sumber pertikaian pendapat internasional dan telah menyita tenaga dan pikiran kita selama lebih dari dua dasawarsa. Kita ingin melakukan konsolidasi nasional dalam menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi serta menyiapkan diri dengan lebih baik dalam memasuki abad pertama milenium ketiga. Opsi kedua itu ditawarkan kepada rakyat Timor Timur melalui jajak pendapat. Cara ini disadari akan membuka peluang untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas dan terhormat, bukan dengan cara yang tidak bertanggungjawab.

Dalam suasana keterbukaan dan saling ketergantungan global, sangat sulit bagi kita untuk mempertahankan alasan konvensional bahwa mengingat status Timor Timur secara konstitusional sudah dikukuhkan oleh MPR pada tahun 1978, kita bisa menolak tuntutan masyarakat internasional tanpa risiko dikucilkan dari pergaulan dunia. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada TAP MPR No. VI/MPR/1978, Presiden –sebagai penyelenggara Pemerintahan tertinggi dan pelaksana kebijakan Pemerintah tertinggi, sesuai dengan kewenangannya–menyampaikan usul untuk menyelesaian masalah Timor Timur, yang diharapkan tidak hanya dapat diterima di dalam negeri tetapi juga oleh masyarakat internasional. Maka sesuai perjanjian Tripartit di New York yang ditandatangani pada 5 Mei 1999, rakyat Timor Timur telah diberi kesempatan melalui jajak pendapat untuk menentukan apakah mereka menerima tawaran otonomi luas atau pun menolak.

Sebagai pelaksanaan Persetujuan New York, rakyat Timor Timur telah melaksanakan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999. Pihak PBB telah mengumumkan hasil jajak pendapat itu pada tanggal 4 September 1999, yakni 78,5% menolak dan 21,5% menerima, dan dengan demikian mayoritas rakyat Timor Timur

m

33

enolak tawaran otonomi luas. Betapapun pahitnya kenyataan ini, namun sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam Persetujuan New York, Pemerintah dengan rasa berat telah menyatakan menerima dan menghormati hasil jajak pendapat tersebut.

33

Sementara itu, pihak yang kalah dalam jajak pendapat ternyata tidak dapat menerima kenyataan itu dan menuduh UNAMET telah melakukan kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan jajak pendapat tersebut. Atas desakan Pemerintah Indonesia, keluhan­- keluhan mengenai beberapa penyimpangan tersebut telah dibahas oleh Komisi Elektoral –yang anggotanya berasal dari Korea Selatan, Afrika Selatan dan Irlandia– dalam suatu dengar pendapat publik yang berlangsung selama dua hari berturut-turut di Dili, disusul oleh suatu keterangan pers di Jakarta. Sangat disesalkan bahwa berdasarkan dengar pendapat tersebut, Komisi Elektoral menyimpulkan bahwa sebagian besar dari penyimpangan yang dikeluhkan tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai sehingga tidak dapat diterima.

Sungguh disayangkan, bahwa setelah pengumuman hasil jajak pendapat yang dimenangkan kelompok yang menolak tawaran otonomi luas telah terjadi berbagai bentuk kekerasan di Timor Timur yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat serta sangat merugikan nama baik Indonesia di lingkungan internasional. Karena keadaan yang memaksa dan demi kemanusiaan akhirnya Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional ke Timor Timur.

Mengingat mayoritas rakyat Timor Timur –sesuai dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat yakni menolak otonomi luas dengan status khusus,– maka kita sebagai bangsa harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu, karena hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Sebagai bangsa yang besar dan menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, maka pada kesempatan ini saya mengharapkan Majelis yang terhormat berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan berkenan pula

m

34

enuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur tersebut, sebagaimana telah saya sampaikan secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya sesuai ketentuan pada Pasal 6 Persetujuan New York, kiranya ketetapan tersebut dapat pula mensahkan pemisahan Timor Timur dari Republik Indonesia secara baik, terhormat, dan damai. Jika ini kita laksanakan, kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggungjawab, demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

34

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Sesuai TAP MPR No. X/MPR/1995, reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dengan demikian, reformasi hukum dilaksanakan melalui usaha pembentukan dan pembaruan materi hukum, dan peningkatan upaya penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam rangka pembentukan dan pembaruan materi hukum, Pemerintah bersama-sama DPR telah berhasil menyelesaikan pembentukan sebanyak 67 undang-undang baru, ditambah 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang belum sempat dimintakan persetujuannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu PERPU No. 1 Tahun 1999 Tahun tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dari 67 undang-undang baru tersebut, 66 buah undang-undang telah resmi diundangkan dalam Lembaran Negara, dan 1 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB), belum diundangkan secara resmi.

Dari sudut isinya, perubahan ketentuan yang diatur dalam semua produk perundangan yang dihasilkan tersebut juga sangat mendasar sifatnya dalam rangka perbaikan kehidupan nasional bangsa kita. Arahnya sangat jelas, yaitu mendorong percepatan proses demokratisasi dan pemajuan hak asasi manusia, mendorong percepatan reformasi ekonomi menuju sistem ekonomi pasar, dan menjamin upaya

m

35

emelihara proses integrasi nasional yang dinamis dan terkendali. Dengan perundang-undangan yang baru itu, kita telah meletakkan landasan bagi pengembangan sistem dan penataan kelembagaan hukum, sehingga cita-cita demokrasi dan supremasi hukum dapat segera diwujudkan.

35

Keberhasilan kita menyelesaikan 68 produk perundangan tersebut dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 16 bulan patut kita syukuri bersama. Setiap bulan rata-rata dapat dihasilkan sebanyak 4,2 undang-undang yang jauh melebihi angka produktivitas legislatif selama masa Orde Baru yang hanya tercatat sebanyak 4,07 undang-undang per tahun (0,34 per bulan).

Dalam pembahasannya di DPR, semua Rancangan Undang­- undang yang diajukan demikian banyak mengalami perubahan mendasar sampai akhirnya disahkan menjadi Undang-undang. Di samping itu, dapat pula dicatat bahwa 5 dari 67 Rancangan Undang-undang tersebut di atas, berasal dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Karena itu, sudah seyogyanya kita merasa bersyukur bahwa kinerja lembaga legislatif kita selama era reformasi ini sungguh sangat menggembirakan. Saya percaya peran lembaga legislatif di masa-masa yang akan datang akan lebih meningkat lagi sesuai dengan keinginan kita bersama.

TAP No. X/MPR/1998 juga mengamanatkan agar Pemerintah dapat membentuk Undang-undang tentang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi. Undang-undang ini telah diganti dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 1999. Di samping itu, untuk menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi, Pemerintah berusaha memperbaruinya dengan ketentuan baru yang lebih menjamin demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyusun undang-undang baru yang lebih demokratis dengan menampung sebanyak mungkin aspirasi rakyat, sehingga akhirnya, Rancangan Undang-undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya dapat disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

N

36

amun perkembangan aspirasi masyarakat berkenaan dengan penanggulangan keadaan bahaya itu sangatlah dinamis. Meskipun undang-undang itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kita harus menghargai keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan hati lapang, saya menunda pengundangan Rancangan Undang- Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya menjadi undang-undang. Dalam situasi serba krisis yang melanda kehidupan masyarakat, kita tidak boleh mengabaikan begitu saja dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang sangat cepat. Kita masih membutuhkan toleransi dan pengertian, karena mungkin belum dapat memahami kebutuhan objektif bangsa kita untuk mengatur secara demokratis upaya-upaya penanggulangan keadaan bahaya, yang dapat mengancam kehidupan kita sebagai bangsa.

36

Dalam melaksanakan prinsip supremasi hukum, upaya mempertegas pemisahan fungsi Yudikatif dari fungsi Pemerintahan, merupakan bagian penting dari agenda reformasi hukum. Karena itu, sesuai amanat Majelis, kita telah mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin pembinaan kekuasaan kehakiman secara bertahap berada dalam satu atap, di bawah Mahkamah Agung.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum, organisasi kepolisian telah pula kita kembangkan keberadaannya terpisah dari organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, fungsi kepolisian negara dapat lebih terkait ke dalam kerangka sistem penegakan hukum. Di waktu-waktu yang akan datang, fungsi kepolisian dan kejaksaan akan terus kita tingkatkan kedudukannya sebagai aparatur hukum yang makin mandiri.

Semua itu, penting dalam upaya mengembangkan kerangka sistem hukum nasional yang berkeadilan dan yang benar-benar dapat dijadikan acuan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai prinsip supremasi sistem hukum. Terkait dengan itu, saya telah pula mendengarkan dengan sungguh-sungguh harapan yang berkembang di berbagai kalangan

m

37

asyarakat tentang perlunya melakukan penyempurnaan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

37

Karena tekad kita untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan nasional, sayapun telah berulang kali menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara kita –yang selama ini seakan-akan disakralkan– haruslah ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar ini penting untuk menjamin agar Pemerintahan di masa-masa yang akan datang dapat makin dikembangkan sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang kita cita-citakan. Saya bersyukur bahwa Majelis yang mulia telah mengambil langkah-langkah nyata untuk lebih menyempurnakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dengan tetap mempertahankan Pembukaannya sebagai produk sejarah yang perlu terns kita lestarikan. Dengan makin sempurnanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar negara, Insya Allah, kita akan memiliki landasan yang kokoh dalam upaya mengembangkan sistem hukum nasional yang kuat dan berkeadilan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah memasyarakatkan dan membudayakan kesadaran mengenai pentingnya prinsip supremasi hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan budaya taat hukum di kalangan masyarakat. Karena itu, dalam kerangka sistem hukum kita, saya berusaha untuk memperkenalkan pentingnya elemen kepemimpinan dalam sistem hukum nasional, di samping elemen- ­elemen materi hukum, sarana dan prasarana hukum, sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat. Dalam pembudayaan hukum dan keadilan serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, peranan kepemimpinan yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan hukum dan menggerakkan bekerjanya sistem hukum itu sangatlah penting.

Dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakan kesadaran hukum ini, saya berusaha sungguh-sungguh menyelesaikan segala permasalahan menurut aturan hukum yang berlaku. Memang sangat banyak masalah yang harus kita selesaikan dalam rangka penegakan hukum, sehingga ada saja orang yang merasa tidak sabar dan ada

p

38

ula. yang ragu akan kesungguhan Pemerintah dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Namun, kita tidak boleh berhenti berusaha untuk terus memperjuangkan pelaksanaan supremasi hukum dengan tetap memegang teguh pada alas praduga tidak bersalah dan prinsip hak asasi manusia.

38

Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Sehubungan dengan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dapat saya sampaikan bahwa cita-cita perjuangan kemerdekaan kita menghendaki tegaknya harkat dan martabat kemanusiaan. Komitmen kita untuk kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia pada dasarnya bersumber pada Pancasila –khususnya sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"– yang telah dirumuskan 3 tahun mendahului Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948. Tekad Pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, antara lain ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia. Untuk lebih meningkatkan komitmen kita pada perlindungan hak-hak asasi manusia, maka pada tanggal 25 Juni 1998, kita telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998-2003, yang memuat empat pilar utama, yaitu:

Pertama, pengesahan perangkat-perangkat konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, penyebarluasan dan pendidikan tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, pemberian prioritas pada perlindungan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar. Keempat, pelaksanaan Konvensi Hak Asasi Manusia yang telah disahkan termasuk menyampaikan laporan kepada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersangkutan.

Sejalan dengan rencana aksi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan dua undang-undang mengenai pengesahan perangkat hukum internasional di bidang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang "Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan

Martabat Manusia", dan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang "Pengesahan Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial".

Kita telah meratifikasi semua konvensi internasional di bidang perburuhan yang menyangkut mengenai larangan kerja paksa, tentang kebebasan berserikat dan berunding bersama, tentang diskriminasi dalam pengupahan antara pekerja wanita dan laki-laki, tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, tentang penghapusan kerja paksa, tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dan tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Di bidang kelembagaan, pada bulan Oktober 1998 kita juga telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kesemua langkah-langkah tersebut menunjukkan tekad kuat Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia secara nyata di samping merupakan langkah yang tepat pula dalam memperbaiki citra bangsa kita di mata dunia.

Selain itu kita telah mensahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam menegakkan hak asasi manusia Pemerintah juga telah membebaskan sejumlah tahanan politik. Kita tidak boleh melakukan penahanan hanya karena terdapat perbedaan sikap politik, apalagi perbedaan sikap politik dengan pihak penguasa. Walaupun demikian, sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi –misalnya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia– sama sekali tidak dapat dibenarkan dan ditolerir. Demokrasi dan kebebasan harus tunduk pada konstitusi, hukum, etika dan moral, yang sudah diletakkan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentang penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor Timur pada pasca jajak pendapat, perlu dikemukakan bahwa hal itu merupakan komitmen kita untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Untuk itu Pemerintah telah membantu pembentukan Komisi Penyelidik Khusus oleh KOMNAS HAM. Untuk mewadahi proses hukumnya, Pemerintah –telah membentuk suatu badan peradilan khusus pelanggaran hak-hak

39

a

40

sasi manusia pasca jajak pendapat di Timor Timur atas dasar pasal 104 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia–melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

40

Dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaraan hak asasi manusia seperti yang terjadi di Aceh, Maluku, Timor Timur, Irian Jaya, Kalimantan Barat, kasus tewasnya mahasiswa Trisakti maupun kasus penculikan yang terjadi menjelang era reformasi –walaupun beberapa pelakunya sudah diadili– kami sependapat dengan masyarakat bahwa penyelesaiannya masih perlu dituntaskan lagi. Memang tidak mudah untuk membuktikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi tersebut dan pemerintah dengan segala kemampuan yang ada terus berupaya mengungkapkannya. Sekalipun demikian sebagai Kepala Negara, saya merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap penyelesaian masalah ini. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kelemahan dalam penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia tersebut, saya dengan hati yang tulus memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Kita tetap yakin bahwa yang salah itu tetap salah, dan pada suatu waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu Insya Allah akan terungkap.

Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengajak Anggota Majelis yang terhormat untuk sejenak menundukkan kepala sambil memanjatkan do’a, semoga arwah para korban –baik dikenal maupun tidak dikenal, baik di kalangan mahasiswa, masyarakat, maupun petugas keamanan– yang gugur pada waktu menjelang dan selama era reformasi dapat diterima di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

TAP MPR No. XI/MPR/1998 secara tegas menyatakan perlunya dilakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka menghapuskan KKN di kalangan pegawai negeri sipil, maka dedikasi dan profesionalisme pegawai negeri sipil perlu ditingkatkan, seiring dengan perbaikan imbalan yang mereka terima. Kita menginginkan birokrasi yang bersih, netral

d

41

an profesional. Pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut. Dengan demikian pegawai negeri sipil dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, optimal, adil dan merata tanpa mempertimbangkan golongan maupun aliran politik yang ada. Untuk mewujudkan itu, kita telah meletakkan dasar-dasar pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tertuang dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

41

Dalam hal penanganan masalah KKN, berbagai kebijakan dan upaya rasional serta sistematis terus dilakukan dan dikembangkan baik yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Kebijakan preventif dilakukan antara lain dengan memberikan pedoman kepada para penyelenggara negara tentang langkah-langkah menghapuskan KKN. Termasuk juga dalam langkah preventif ini adalah pembuatan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dan pembaharuan Undang- Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dilengkapi dengan sistem pembuktian yang lebih kondusif. Saat ini sedang disiapkan pula Rancangan Undang-Undang tentang Pencucian Uang, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Secara struktural diciptakan lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang akan segera berfungsi untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara guna mencegah praktek KKN. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun akan dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.

Tindakan represif terhadap praktek KKN terus dilakukan baik melalui proses hukum administratif antara lain melalui penghapusan fasilitas istimewa, hukum perdata, maupun hukum pidana, yang di

s

42

atu pihak dilakukan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum, di lain pihak tetap harus menghormati asas praduga tidak bersalah serta nilai hak asasi manusia.

42

Langkah hukum administratif yang telah dilakukan meliputi pengenaan sanksi dan restrukturisasi usaha, penataan ulang pengelolaan aset negara, penertiban penggunaan dana khusus antara lain dana reboisasi, penghapusan monopoli, penindakan terhadap pejabat pegawai negeri sipil dan pemeriksaan khusus terhadap Badan Usaha Milik Negara untuk meneliti kemungkinan adanya pemborosan dan pemberian perlakuan istimewa oleh akuntan publik.

Penghapusan KKN selama Kabinet Reformasi Pembangunan telah berhasil menyelamatkan uang negara BUMN/BUMD sedikitnya Rp 31,9 trilyun dan 2 milyar dolar dalam berbagai bentuk seperti penundaan investasi dan pengembalian uang negara. Selain itu penghapusan KKN diperkirakan menghasilkan penghematan biaya sebesar Rp 107 milyar dan 101 juta dolar per tahun.

Sedangkan proses hukum perdata antara lain dilakukan dengan cara pembatalan kontrak atau perjanjian –misalnya di bidang pertambangan dan kehutanan– negosiasi hutang dan melalui gugatan pengacara negara untuk menyelamatkan kekayaan negara. Melalui jalur perdata jumlah kekayaan negara di dalam negeri yang dapat dipulihkan melalui proses litigasi dan non litigasi mencapai Rp 166,2 triliun.

Tindakan hukum pidana dilakukan dengan melimpahkan kasus KKN yang mengandung tindak pidana khusus kepada kejaksaan. Dalam periode 21 Mei 1998 sampai dengan 30 Juni 1999, penyelidikan kasus KKN naik sekitar 595%, penyidikan naik sekitar 349% dan penuntutan naik sekitar 321%, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penindakan tindak pidana korupsi yang meningkat cukup tinggi ini, antara lain disebabkan oleh meningkatnya laporan dari masyarakat.

Kita juga telah berusaha menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto sesuai amanat TAP No. XI/MPR/1998. Berbagai kalangan

m

43

asyarakat terus berusaha agar mantan Presiden Soeharto dapat segera diadili. Dorongan semangat demikian ini pulalah yang menyebabkan Majelis yang mulia memberikan perlakuan yang sangat khusus kepada mantan Presiden Soeharto, sehingga nama beliau dicantumkan dengan penekanan khusus dalam ketentuan Pasal 4 TAP MPR tersebut. Tanpa adanya perlakuan politis yang bersifat khusus ini, ketetapan MPR jelas merupakan produk hukum yang berlaku universal bagi setiap warganegara, dan pelaksanaannya dapat diselesaikan secara murni oleh aparatur penegak hukum.

43

Namun, dengan adanya perlakuan politis yang bersifat khusus tersebut, penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto itu terkait erat dengan tanggung jawab Presiden yang wajib dilaporkan kepada Majelis yang terhormat. Dalam melaksanakan amanat tersebut, saya harus pula mempertimbangkan dinamika aspirasi politik yang terus berkembang. Karena itu, penyelesaian kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto, kita tunggu sampai selesainya pemilihan umum. Tujuannya, agar wakil-wakil rakyat hasil pemilihan umum dapat dilibatkan dalam menilai pelaksanaan amanat Majelis yang terhormat.

Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah penyelesaian dugaan KKN mantan Presiden Soeharto. Berdasarkan Keppres Nomor 97 Tahun 1998 dan Inpres Nomor 20 Tahun 1998 Pemerintah telah menghentikan pemasukan dana-dana ke Yayasan dan mencabut semua ketentuan yang dijadikan sebagai dasar perolehan dana bagi semua yayasan, termasuk yayasan yang dipimpin mantan Presiden Soeharto. Pemerintah juga telah mencabut fasilitas bebas pajak bunga deposito dan tabungan terhadap 11 yayasan. Pemerintah juga sudah melakukan audit legal dan finansial terhadap yayasan yang menerima dana dan menarik kembali dana yayasan yang digunakan oleh kroni-kroni mantan Presiden Soeharto. Koordinasi pelaksanaan operasional tujuh yayasan yang dipimpin mantan Presiden Soeharto telah diserahkan kepada Pemerintah.

Setelah selesainya pelaksanaan pemilihan umum, saya telah melakukan prakarsa untuk mengadakan tukar pikiran dan konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik yang terbukti benar-benar

m

44

endapatkan kepercayaan rakyat. Hasil pertemuan dengan pimpinan partai politik yang berlangsung di Istana Merdeka menghendaki agar proses penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto dapat dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tidak menutup mata terhadap kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto dan pertimbangan jasa-jasa beliau dalam pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar itulah, saya segera memerintahkan kepada aparatur penegak hukum untuk menyelesaikan perkara dugaan KKN mantan Presiden Soeharto sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

44

Sebagai tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi yang disangkakan terhadap mantan Presiden Soeharto –khususnya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Dana Abadi Karya Bhakti (DAKAB) dan Supersemar– maka pada tanggal 27 September 1999, proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi yang terkait. Namun karena bukti-bukti yang ditemukan dianggap tidak cukup kuat, maka pada tanggal 11 Oktober 1999, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus yang berkaitan dengan ketiga yayasan tersebut.

Semua temuan yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana dipersangkakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Adapun terhadap keluarga dan kroni mantan Presiden Soeharto, apabila cukup alat bukti tindak pidana, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai sejauh ini berdasarkan Surat Kementerian Kehakiman Austria yang disampaikan pada tanggal 1 September 1999 sebagai jawaban terhadap permohonan Jaksa Agung RI, disampaikan bahwa atas dasar berbagai investigasi yang dilakukan oleh instansi-instansi

t

45

erkait di Austria, tidak terdeteksi adanya arus uang kepada mantan Presiden Soeharto dan keluarga serta kroninya.

45

Dengan dikeluarkannya SP3 oleh aparat penegak hukum tersebut, tidak menutup kemungkinan terhadap kasus-kasus lain untuk diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku, apabila ditemukan cukup alat bukti yang kuat dan meyakinkan di masa yang akan datang.

Penindakan KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto, merupakan kasus KKN terbanyak dengan nilai yang sangat besar. Penelitian atas KKN yang dilakukan oleh kroni mantan Presiden Soeharto menunjukkan adanya ketidakwajaran seperti kontrak bisnis yang sangat menguntungkan kelompok usaha tertentu, penguasaan sumber daya alam yang berlebihan, dan peraturan perundangan yang memberi dukungan khusus kepada kelompok usaha kroni tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto terjadi hampir di semua sektor seperti kehutanan, perkebunan, per- ­tambangan, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, dan lain-lain. Penghapusan KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto telah, sedang dan akan terus dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan, kontrak dan perizinan yang telah diberikan kepada berbagai usaha kroni tersebut untuk selanjutnya diubah atau dicabut, dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan dan hasilnya telah dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Dalam menangani masalah KKN mantan Presiden Soeharto, saya senantiasa berpegang teguh pada prosedur hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme penegakan hukum, sejalan dengan tekad kita untuk menegakkan supremasi hukum. Atas dasar itulah saya tetap konsisten untuk tidak mempengaruhi jalannya proses penyelidikan maupun penyidikan, tanpa memperhitungkan pertimbangan dan kepentingan subyektif saya.

46

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

46

Dalam penanganan kasus Bank Bali, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah sistematis antara lain meminta Bank Indonesia untuk menempatkan dana sebesar Rp 546 milyar yang berhasil dibekukan dan ditarik kembali oleh Bank Indonesia dan disimpan dalam rekening khusus Bank Bali yang hanya bisa dicairkan jika mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Selanjutnya Pemerintah mendorong proses peradilan tentang kasus Bank Bali dapat dilakukan secara transparan dan adil.

Perlu saya tegaskan bahwa Presiden telah mendorong percepatan proses penyelidikan kasus Bank Bali sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam pengusutan terhadap perkara Bank Bali tersebut, beberapa pejabat tinggi telah dipanggil oleh pihak penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Demikian pula beberapa orang yang diduga terlibat telah pula diperiksa sebagai tersangka. Namun, kita perlu memberikan kesempatan agar proses hukum sesuai prosedur yang berlaku dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang berhak untuk menikmati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan alas praduga tidak bersalah, sampai pengadilan memutuskannya.

Harus kita sadari bahwa dalam setiap Negara Hukum, salah dan benar adalah persoalan keadilan yang harus ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Siapapun yang terbukti bersalah hams dikatakan salah. Tetapi siapapun yang terbukti benar, tidak mungkin kita paksakan menjadi salah.

Keadilan berdasarkan hukum ini berlaku untuk semua warga negara, termasuk para pejabat tinggi dan pejabat negara. Kita harus berpegang teguh pada penyelesaian melalui proses hukum, karena kalau tidak maka penyelesaiannya berpotensi menjurus pada pola pengadilan oleh media atau oleh masyarakat –yang selain tidak mempunyai kekuatan hukum– juga membingungkan masyarakat serta memberikan pertanda yang negatif terhadap pelaku ekonomi.

Dalam pemberantasan KKN, kita tidak boleh menggunakan jalan pintas melalui pendekatan kekuasaan untuk menyeret dengan

c

47

epat orang-orang yang menurut opini masyarakat sudah dianggap bersalah ke pengadilan dan segera menghukum mereka. Sekali cara ini kita tempuh, berarti kita telah membenarkan pelanggaran prinsip-prinsip dasar penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan hal yang sentral dalam reformasi. Lebih jauh dari itu, jika cara itu yang kita tempuh, berarti kita kembali menggunakan cara-cara lama –yaitu pendekatan kekuasaan, bukan pendekatan hukum– dalam menangani masalah KKN.

47

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Sesuai TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi, Pemerintah telah dan sedang melaksanakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program Jaring Pengaman Sosial –terutama di bidang kesehatan dan pendidikan– telah banyak membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis. Di samping Pemerintah, para anggota masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial, termasuk dunia usaha dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Penambahan jumlah penduduk miskin dan dampak yang terjadi akibat krisis dapat kita kurangi melalui Program Jaring Pengaman Sosial tersebut. Melalui program ini, kita telah menyalurkan beras dengan harga murah melalui kegiatan operasi pasar kepada sekitar 10 juta keluarga, menyalurkan beasiswa kepada sekitar 4 juta anak-anak sekolah yang terancam putus sekolah, dan bantuan operasional bagi sekitar 130 ribu sekolah dan madrasah di seluruh tanah air. Kita juga telah menyalurkan bantuan operasional bagi sekitar 7.000 Puskesmas, serta menyediakan dana bagi program pemberdayaan masyarakat yang menjangkau 36 ribu desa yang tersebar di seluruh tanah air. Dalam rangka memelihara dan memperbaiki kondisi gizi anak-anak, Pemerintah juga telah melaksanakan pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi 8,1 juta anak yang tersebar di 52.482 sekolah dasar maupun madrasah. Program JPS dan keberhasilan kita dalam mengendalikan tingkat

i

48

nflasi dan meningkatkan produksi serta distribusi pangan telah dirasakan sangat meringankan beban penduduk miskin.

48

Dari data survei SUSSENAS bulan Agustus 1999 dibandingkan dengan basil survei yang sama pada bulan Desember 1998, terindikasikan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 12 juta jiwa, atau penurunan sebesar 25%, sehingga jumlah total penduduk miskin saat ini diperkirakan sebesar 37 juta jiwa atau sebesar 17,6% dari total penduduk Indonesia. Data ini memberikan indikasi bahwa Program Jaring Pengaman Sosial dan penekanan laju inflasi sangat membantu meringankan beban penduduk miskin.

Beberapa kelemahan dan kebocoran dalam pelaksanaan Pro- gram Jaring Pengaman Sosial –sebagaimana dikritik oleh beberapa pihak– telah dikoreksi dengan memperhatikan masukan objektif dari lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya, serta didukung oleh Bank Dunia. Sekarang ini pola pengelolaan JPS sudah dapat diperbaiki dan lebih transparan. Aparat Pemerintah daerah bersifat proaktif mengamankan dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial di lapangan.

Dalam rangka reformasi di bidang agama dan Sosial budaya, kita telah meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan zakat yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk memberikan pelayanan haji yang bermutu, telah diupayakan berbagai perbaikan dengan cara membenahi aspek manajemen, menyempurnakan sistem informasi melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, serta menyediakan fasilitas berupa asrama haji transit di 26 propinsi.

Undang-undang zakat bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penggunaan zakat yang penyelenggaraannya dijamin oleh aturan hukum yang adil dan mendapat dukungan politik dari Pemerintah. Undang-undang ini mendudukkan secara jelas dan adil tentang pemungutan zakat dan pembayaran pajak, sehingga pengelolaannya bersifat transparan dan dapat dipertang­gungjawabkan.

Walaupun dalam keadaan sulit, Pemerintah tetap berupaya meningkatkan sarana dan prasarana ibadah, serta mendorong kerukunan antarumat beragama. Perbaikan sarana dan prasarana ibadah diprioritaskan pada perbaikan rumah-rumah ibadah yang rusak akibat amuk massa yang terjadi di beberapa daerah seperti di Ambon, Kupang dan Sambas.

Dalam pembinaan akhlak yang mulia, Pemerintah terus menerus berupaya memantapkan pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah. Pemerintah juga melancarkan program keluarga sakinah yang ditujukan untuk memantapkan ketahanan keluarga dalam menghadapi pengaruh global terutama untuk mencegah perilaku-perilaku sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas agama.

Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dirasakan semakin mencemaskan, Pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah penanggulangan melalui Badan Koordinasi Narkotika Nasional, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Di samping itu kita patut bersyukur bahwa masyarakat juga telah berpartisipasi secara aktif untuk mencegah pengedaran narkotika dan obat-obat terlarang di lingkungannya masing-masing.

Permasalahan kependudukan yang merupakan aspek penting yang perlu ditangani adalah masalah pembangunan institusi penduduk lanjut usia. Langkah yang ditempuh Pemerintah dalam menghadapi penduduk lanjut usia adalah melakukan program pembinaan dan bimbingan kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga lanjut usia berupa persiapan memasuki usia lanjut, pelibatan penduduk usia lanjut dalam kegiatan produktif, dan peningkatan pelayanan serta perawatan kepada penduduk berusia lanjut. Pencapaian dari program ini cukup menggembirakan. Sedikitnya 800 ribu keluarga telah bergabung dalam Kelompok Bina Keluarga Lanjut.

Dalam membentuk visi bersama tentang masa depan Indonesia terutama di bidang sosial budaya, Pemerintah telah memprakarsai penyusunan konsep pemikiran, tinjauan dari berbagai perspektif,

49

d

50

an arah kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam transformasi bangsa menuju masyarakat madani. Konsep pemikiran transformasi bangsa menuju masyarakat madani ini telah disampaikan kepada para Anggota Majelis yang terhormat.

50

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Sebelum mengakhiri pidato pertanggungjawaban ini, per-kenankanlah saya dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan beberapa catatan yang mungkin bermanfaat dalam melanjutkan agenda reformasi di masa yang akan datang.

Kalau kita renungkan lebih dalam, akan muncul pertanyaan di relung hati kita tentang apa sesungguhnya hakikat reformasi dan mengapa kita melakukannya. Seperti kita ketahui, di manapun reformasi terjadi karena Pemerintahan tidak memiliki legitimasi atau karena terjadinya krisis ekonomi yang parah. Namun demikian, kalaupun nanti kedua pencetus timbulnya reformasi tersebut sudah dapat diatasi –seperti kondisi ekonomi sudah pulih dan kuat, atau Pemerintahan baru yang memiliki legitimasi dan kuat sudah terbentuk– agenda reformasi tidak boleh berhenti dan harus terus dijalankan secara konsisten. Dengan demikian hakikat reformasi itu adalah suatu proses pembaharuan yang dilakukan terus menerus sesuai tuntutan dan perubahan yang terus berkembang.

Belajar dari perjalanan singkat dalam menjalankan agenda reformasi, saya juga ingin berbagi pengalaman terutama tentang faktor-faktor yang merupakan hambatan atau rintangan yang dihadapi. Sejauh ini, ada tiga hambatan utama dalam menjalankan agenda reformasi. Pertama, resistensi dari pihak-pihak yang di masa lalu merupakan pihak yang diuntungkan oleh langkah-langkah dan kebijakan Pemerintah; kedua, resistensi dari para pengambil kebijakan; dan ketiga, resistensi dari birokrasi yang selama berpuluh tahun sudah terbiasa bekerja dengan cara-cara lama. Ketiga hal ini perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik agar tidak menghambat proses reformasi di masa depan.

P

51

ada kesempatan ini –sebagai kesimpulan– saya kemukakan bahwa dalam menjalankan agenda reformasi sudah banyak yang kita capai, misalnya di bidang ekonomi inflasi sudah dapat dikendalikan, nilai Rupiah sudah menguat, suku bunga telah menurun tajam, produksi dan distribusi sembilan bahan pokok sudah kembali normal, demokrasi ekonomi secara bertahap sudah dapat ditegakkan, jumlah penduduk miskin sudah dapat dikurangi, kemandirian Bank Indonesia sudah diwujudkan, pengaturan lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar sudah ditetapkan, cadangan devisa sudah dapat ditingkatkan, pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah sudah mulai dilaksanakan, restrukturisasi perbankan dan hutang swasta sedang dijalankan, pengelolaan sumber daya alam yang lebih berorientasi pada ekonomi rakyat sudah dikembangkan.

51

Begitu pula di bidang politik, kita telah berhasil melaksana- kan Pemilu yang demokratis jujur dan adil, kebebasan pers sudah diwujudkan, kebebasan berserikat dan berkumpul yang selama ini didambakan sudah menjadi kenyataan, netralitas TNI/POLRI dan pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan Pemilu betul-betul dapat ditegakkan, reformasi TNI telah dan akan terus dilaksanakan, tahanan dan narapidana politik telah dibebaskan, otonomi daerah telah mulai didorong dan secara bertahap akan dilaksanakan, partisipasi politik rakyat telah ditingkatkan yang ditunjukkan oleh tumbuh dan berkembangnya banyak partai politik, keistimewaan Aceh juga sudah dapat kita laksanakan.

Di bidang hukum, berbagai peraturan perundangan telah disahkan, peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan agenda reformasi sudah diganti, pemisahan fungsi eksekutif dan yudikatif telah diwujudkan, pemberantasan KKN meningkat tajam, peraturan perundangan tentang pemajuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia telah disahkan.

Di bidang sosial budaya dan agama, Program Jaring Pengaman Sosial telah dilaksanakan khususnya di bidang pangan, kesehatan dan pendidikan, program jaminan penyelamatan sosial terhadap kemiskinan telah dan akan terus dilaksanakan, pengaturan

p

52

enyelenggaraan haji dan zakat sudah memiliki jaminan hukum, perbaikan sarana dan prasarana ibadah tetap dilaksanakan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang terus ditingkatkan, bahkan program di bidang kependudukan khususnya penduduk berusia lanjut terus ditingkatkan.

52

Semuanya itu barulah merupakan langkah awal dari perjalanan panjang reformasi bangsa terutama jika diukur dari tingginya harapan dan cita-cita kita bersama. Cita-cita bersama itu adalah terwujudnya transformasi kehidupan bangsa menuju kehidupan yang religius, humanis, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar falsafah negara kita, Pancasila. Kita bisa berencana dan bekerja keras untuk merealisasikannya, tetapi semuanya akhirnya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa jua-lah yang menentukan. Kita telah berikhtiar, kita juga sudah berdo’a, kini kita dituntut untuk bertawakkal dan menerima kenyataan yang ada.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Demikianlah pidato pertanggungjawaban yang saya sampaikan di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat ini. Apa yang sudah dilakukan sesungguhnya merupakan pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPR yang diamanatkan kepada saya, serta berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan selama masa reformasi ini.

Dalam menghadapi akumulasi berbagai permasalahan yang sangat kompleks, saya –dan seluruh jajaran Kabinet Reformasi Pembangunan, serta seluruh komponen bangsa yang telah bekerja bahu-membahu– telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya. Namun demikianlah yang dapat saya persembahkan dalam rangka melaksanakan reformasi menyeluruh dalam waktu kurang lebih 512 hari atau 12.021 jam. Sebagai manusia biasa saya menyadari bahwa keseluruhan krisis –yang merupakan akumulasi persoalan dan kerusakan yang telah cukup lama terjadi– tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat.

S

53

ebagai penutup, melalui Ketua, para Wakil Ketua dan semua Anggota Majelis yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia dan bersejarah ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama dan bersatu padu mengatasi persoalan yang masih belum terselesaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Amin yaa rabbal’alamin.

53

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.;

Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie

loading...

Leave a Reply