Pidato Pengukuhan : PENGEMBANGAN TRANSPORTASI Versi 5

PENGEMBANGAN TRANSPORTASI
YANG BERKELANJUTAN

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
pada Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
pada tanggal 7 Februari 2007
di Yogyakarta

Oleh:
Prof. Dr.-Ing. Ir. Ahmad Munawar, M.Sc.
Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terhormat:
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat, Universitas Gadjah Mada,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada,
Rektor, Wakil Rektor Senior, dan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada,
Rekan-rekan dosen dan seluruh sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada,
Para tamu undangan, sanak keluarga dan hadirin sekalian
yang saya hormati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdullillahi rabbil alamin. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya sehingga kita dapat
berkumpul di ruang Balai Senat ini untuk mengikuti Rapat terbuka Majelis Guru
Besar Universitas Gadjah Mada.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada anggota Majelis Guru Besar dan para hadirin yang telah
meluangkan waktu menghadiri acara pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar
dalam bidang ilmu Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
dengan judul:

PENGEMBANGAN TRANSPORTASI YANG BERKELANJUTAN

Hadirin yang dirahmati Allah.

Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai
urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat,
aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah
dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari
segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan
jaringan sistem transportasi. Oleh karena itu, pengembangan transportasi sangat
penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena
transportasi berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
dan pengembangan wilayah. Transportasi juga memiliki fungsi strategis dalam
merekat integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari
aspek kepentingan publik, sistem transportasi yang meliputi transportasi darat, laut
dan udara mengemban fungsi pelayanan publik dalam skala domestik maupun
internasional. Pengembangan transportasi harus didasarkan pada pengembangan yang
berkelanjutan (sustainability), yaitu melihat jauh ke depan, berdasarkan perencanaan
jangka panjang yang komprehensif dan berwawasan lingkungan. Perencanaan jangka
pendek harus didasarkan pada pandangan jangka panjang, sehingga tidak terjadi
perencanaan bongkar-pasang.


Gambaran Transportasi di Indonesia

Pergerakan ekonomi, jaringan distribusi dan sistem logistik barang dan jasa di
Indonesia masih sangat tergantung pada sistem jalan raya. Demikian juga pergerakan
penumpang intra dan antar wilayah. Awal tahun 1999, mobilitas ekonomi di seluruh
Indonesia tergambar dalam tingkat utilisasi jalan nasional dan jalan provinsi
sebesar 664,6 juta penumpang-km dan 144 juta ton-km per-hari, suatu peningkatan
masing-masing 21 % dan 6,7 % dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu sistem
jaringan transportasi yang stabil dan handal sangat menentukan efisiensi
perekonomian.
Di bidang transportasi darat, kerusakan jalan akan menyebabkan timbulnya biaya
ekonomi dan biaya sosial yang besar. Namun selama krisis ekonomi ini, dapat
dikatakan kondisi jaringan jalan nasional berada dalam kondisi kritis, selain karena
kurangnya anggaran melalui APBN, juga karena sejak sebelum krisis pembinaan,
pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan yang berkualitas belum
prima. Pada awal tahun 1999/2000, sekitar 13 % jalan nasional, 29 % jalan provinsi,
dan 58 % jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak ringan dan berat. Ini berarti dari
sekitar 256.951 km total panjang jaringan jalan sekitar separuhnya berada dalam
keadaan rusak ringan dan berat. Konstruksi jalan yang rusak jauh sebelum waktu
ekonominya habis telah menyebabkan kerugian biaya ekonomi sosial yang amat besar
bagi pemerintah dan masyarakat. Program pemeliharaan dan peningkatan untuk
menekan angka kerusakan sampai dengan 0 %, 21 %, dan 50 % masing-masing untuk
jalan nasional, provinsi dan kabupaten pada tahun anggaran 1999/2000 saja telah
menghabiskan biaya sekitar Rp. 5,6 triliun. Itupun hanya menurunkan tingkat
kerusakan total jaringan dari 50 % ke 42 %. Sementara itu, kombinasi dari inefisiensi
manajemen, kurangnya kualitas pengawasan dan pelaksanaan, serta overloading telah
menyusutkan secara sangat berarti umur pelayanan jalan. Dari segi sarana transportasi
darat, terjadi penurunan jumlah armada operasi yang disebabkan oleh kenaikan harga
suku cadang, kenaikan biaya modal yang diakibatkan kenaikan suku bunga karena
kenaikan kurs dollar serta persaingan dengan moda transportasi lain (terutama
transportasi udara), sehingga menyebabkan biaya operasi kendaraan menjadi tinggi,
sedangkan kenaikan tarif relatif rendah, karena daya beli masyarakat yang rendah.
Selain itu, kualitas pelayanan menjadi sangat rendah, sehingga banyak kendaraan
umum yang sebenarnya tidak layak beroperasi, tetap dioperasikan. Dari segi
lingkungan juga akan sangat mengganggu karena polusi udara dari gas buang yang
tidak memenuhi persyaratan. Padahal persyaratan lingkungan akan menjadi salah satu
persyaratan internasional, apakah suatu kota layak dikunjungi. Subsidi angkutan
umum memerlukan biaya yang tinggi, padahal kondisi keuangan pemerintah saat ini
juga dalam keadaan kritis. Pengguna jasa angkutan kereta api saat ini mengalami
kenaikan yang sangat tinggi, tetapi ini belum diimbangi dengan peningkatan
pengembangan jaringan dan teknologi perkeretaapian yang sesuai serta sumber daya
manusia yang mencukupi, sehingga sering terjadi gangguan kecelakaan yang fatal.
Pembangunan jalur ganda diharapkan dapat meningkatkan kinerja kereta api dan
mengurangi kecelakaan. Lain daripada itu, dimungkinkan pengoperasian kereta api
jarak pendek dan menengah. Jaringan jalan kereta api saat ini masih terbatas di Pulau
Jawa dan Sumatera, dengan kemungkinan pengembangan di Kalimantan dan
Sulawesi, terutama untuk angkutan barang.
Pelayanan angkutan penyeberangan saat ini sudah semakin diperluas. Pada
awalnya angkutan ini ditujukan sebagai penghubung antar pulau sebagai pengganti
jembatan. Namun perkembangannya jauh lebih pesat, tidak hanya sebagai pengganti
jembatan dalam arti jarak pendek, tetapi telah melayani angkutan antar pulau dengan
jarak relatif jauh. Akan tetapi, dengan semakin jauhnya jarak angkutan penyeberangan
ini, harus pula diikuti dengan peningkatan kualitas, terutama dari segi keselamatan.
Untuk pelayanan angkutan laut, berkenaan dengan lemahnya daya saing
perusahaan pelayaran nasional, maka pangsa pasar armada pelayaran nasional relatif
kecil, yaitu 46,4 % untuk angkutan dalam negeri dan 3,65 % untuk angkutan luar
negeri. Lemahnya daya saing pelayaran nasional antara lain disebabkan karena ukuran
armada yang relatif kecil, umur yang lebih tua dibanding amada asing serta lemahnya
dukungan finansial untuk usaha pelayaran.
Untuk pelayanan udara, kenaikan kurs dollar pada saat krisis ekonomi menyebabkan
kenaikan biaya operasional perusahaan penerbangan yang cukup tinggi, karena 80
% biaya operasional perusahaan penerbangan adalah dalam bentuk US$.
Turunnya kemampuan keuangan perusahaan dan pengelola angkutan udara
menyebabkan perusahan penerbangan mengurangi jumlah pesawat yang dioperasikan
dan penutupan bandara-bandara perintis. Ini juga menyebabkan pemutusan hubungan
kerja, yang menyebabkan kenaikan jumlah pengangguran. Pasca krisis ekonomi,
angkutan udara mulai menapak naik kembali. Akan tetapi, persaingan tarif yang
sedemikian ketatnya menyebabkan beberapa perusahaan menurunkan kualitas
pelayanan guna memberikan tarif yang serendah-rendahnya. Ini tentunya sangat
berbahaya, terutama jika penurunan kualitas tersebut sudah menyangkut keselamatan
penumpang.
Perusahaan-perusahaan transportasi yang merupakan Badan Usaha Milik Negara
seperti DAMRI, PT Kereta Api Indonesia, Angkutan Penyeberangan saat ini sedang
dalam taraf menuju privatisasi. Privatisasi ini diharapkan akan mendorong
perusahaan-perusahaan tersebut untuk lebih kompetitif dalam penyelenggaraan jasa
transportasi, dengan tetap mengutamakan kepentingan umum dan kepuasan pengguna
jasa angkutan umum.
Untuk daerah perkotaan, masalah transportasi yang terjadi adalah bagaimana
memenuhi permintaan jumlah perjalanan yang semakin meningkat, tanpa
menimbulkan kemacetan arus lalulintas di jalan raya. Masalahnya tidak hanya pada
kemacetan lalulintas, tetapi juga pada perencanaan sistem transportasi. Ini
memerlukan suatu penanganan yang menyeluruh. Kalau dilihat dari perkembangan
transportasi perkotaan yang ada, terlepas dari krisis ekonomi yang melibatkan
Indonesia sejak tahun 1997, kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) tetap
merupakan moda transportasi yang dominan, baik untuk daerah urban maupun sub
urban. Populasi pergerakan kendaraan pribadi yang begitu besar di daerah perkotaan
ditambah dengan pola angkutan umum yang masih tradisional, menimbulkan biaya
sosial yang sangat besar akibat waktu tempuh yang terbuang percuma, pemborosan
bahan bakar minyak, depresi kendaraan yang terlalu cepat, kecelakaan lalulintas,
hilangnya oportunity cost, timbulnya stress, meningkatnya polusi udara, dan
kebisingan. Hal ini sejalan dengan pembangunan ekonomi dan makin bertumbuhnya
jumlah masyarakat golongan menengah dan menengah atas di daerah perkotaan, jauh
sebelum krisis terjadi. Kenyamanan, keamanan, privacy, fleksibilitas pergerakan dan
prestise merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan kendaraan pribadi tetap
memiliki keunggulan sebagai moda transportasi, khususnya di daerah urban.
Selain itu, ketertiban transportasi di Indonesia masih sangat rendah. Tingkat
kecelakaan, kematian akibat kecelakaan dan pelanggaran lalulintas yang tinggi,
bahkan menduduki peringkat atas di dunia menunjukkan kurang sadarnya sebagian
besar lapisan masyarakat terhadap ketertiban lalulintas. Data statistik kecelakaan
transportasi sepanjang tahun 2006 yang dikeluarkan Departemen Perhubungan
menyebutkan, pada angkutan kereta api tercatat sebanyak 79 kasus kecelakaan yang
menelan korban meninggal dunia sebanyak 50 orang, luka berat 71 orang sedangkan
luka ringan 52 orang. Kecelakaan di jalan raya lebih fatal lagi, jumlah korban
meninggal selama tahun 2006 tersebut sebanyak 11.619 orang, sedangkan yang luka-
luka 22.217 orang. Untuk angkutan udara terjadual, meskipun tidak menelan korban
jiwa, jumlah insiden dan kecelakaan yang terjadi sebanyak 46 kasus, mulai dari
pesawat yang pecah ban, tergelincir sampai pesawat yang mendarat ke bandara yang
bukan tujuan akhirnya. Untuk angkutan laut dan penyeberangan, jumlah angka
kecelakaan sebanyak 81 kasus, termasuk kecelakaan KMP Senopati Nusantara yang
merupakan kecelakaan terburuk di tahun 2006, dengan jumlah korban dikhawatirkan
melebihi angka 400 orang (Widakdo, 2007). Tahun 2007 ini diawali dengan
kecelakaan fatal dari pesawat Adam Air dan kereta api Bengawan yang terjun ke
sungai, yang menambah suramnya statistik kecelakaan transportasi di Indonesia.
Sebenarnya, prosedur keselamatan transportasi dan peraturan-peraturan tentang
keselamatan transportasi sudah ada di negara kita, hanya penerapannya yang belum
dapat dilaksanakan secara konsekuen.

Hadirin yang saya hormati,

Perencanaan yang didasarkan Analisis
Dalam suatu perencanaan, agar didapatkan hasil yang baik dan dapat
dipertanggung jawabkan, diperlukan analisis yang komprehensif dan pendekatan
secara sistemik. Perencanaan transportasi sebaiknya didasarkan pada analisis dengan
didasarkan pemodelan transportasi. Pertama-tama, yang diperlukan adalah
pengumpulan data yang akurat dan reliable. Salah satu kelemahan dari perencanaan
transportasi di Indonesia adalah dalam hal pengumpulan data sebagai dasar analisis
(Munawar, 1999). Dari data yang terkumpul tersebut, kemudian dirancang suatu
model transportrasi. Model didefinisikan sesuatu yang dapat menggambarkan keadaan
yang ada di lapangan (Munawar, 2005). Model memiliki berbagai macam jenis,
seperti berikut ini.
1. Model verbal, yakni model yang menggambarkan keadaan yang ada dalam
bentuk kalimat. Misalnya suatu kota yang dipenuhi dengan pepohonan yang
rindang dengan sungai yang mengalir dan taman-taman yang indah.
2. Model fisik, yakni model yang menggambarkan keadaan yang ada dengan ukuran
yang lebih kecil. Misalnya model bendungan, model saluran, model jembatan,
maket bangunan.
3. Model matematis adalah model yang menggambarkan keadaan yang ada dalam
bentuk persamaan-persamaan matematis. Model inilah yang dipakai pada
perencanaan transportasi. Misalnya jumlah lalulintas yang sebanding dengan
jumlah penduduk.
Model matematis transportasi dapat dijabarkan dalam bentuk-bentuk berikut ini.
1. Deskriptif, yang menjelaskan keadaan yang ada, atau keadaan jika dilakukan
suatu perubahan terhadap keadaan yang ada.
2. Prediktif, yang meramalkan keadaan yang akan datang.
3. Planning, yang meramalkan keadaan yang akan datang disertai dengan rencana-
rencana perubahannya.
Dalam perencanaan transportasi dikenal adanya konsep dasar pemodelan
transportasi, yang disebut Model Empat Langkah atau four step model, yakni Model
Bangkitan Perjalanan (Trip Generation Model), Model Distribusi Perjalanan (Trip
Distribution Model), Model Pemilihan Jenis Kendaraan/Moda (Modal Split) dan
Model Pemilihan rute perjalanan (Traffic Assignment).
Model bangkitan perjalanan berkaitan dengan asal atau tujuan perjalanan, yang
berarti menghitung yang masuk atau yang keluar dari/ke suatu kawasan/zona. Model
ini hanya menghitung seberapa besar perjalanan yang masuk tanpa perlu mengetahui
asalnya atau sebaliknya, seberapa besar perjalanan yang keluar tanpa perlu
mengetahui tujuannya.
Model distribusi perjalanan merupakan bagian perencanaan transportasi yang
berhubungan dengan sejumlah asal perjalanan yang ada pada setiap zona dari wilayah
yang diamati dengan sejumlah tujuan perjalanan yang beralokasi dalam zona lain
dalam wilayah tersebut. Rumus-rumus umum matematik dari model trip distribution
terdiri dari berbagai model faktor pertumbuhan seperti Gravity Model, serta beberapa
Opportunities Model (Ortuzar dan Willumsen, 1994). Dalam langkah ini, tata guna
lahan akan sangat mempengaruhi atraktifitas dari suatu daerah. Perubahan tata guna
lahan di suatu daerah, akan dapat merubah distribusi arus lalulintas ke daerah tersebut
secara signifikan. Misalnya saja pengembangan suatu pusat bisnis baru (mal,
supermarket, stadion olahraga), akan sangat besar pengaruhnya terhadap arus
transportasi di sekitar tempat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang harus
direncanakan secara hati-hati. Jika sudah ada peraturan daerah tentang tata ruang,
perda tersebut harus dilaksanakan secara konsekuen.
Model pemilihan jenis kendaraan (modal split) digunakan untuk menghitung
distribusi perjalanan beserta moda yang digunakan. Ini dapat dilakukan apabila
tersedia pelbagai macam kendaraan/moda yang menuju tempat tujuan, seperti
kendaraan pribadi (misalnya mobil, sepeda motor, sepeda), serta angkutan umum
(becak, bus, kereta api).
.Dasar pemilihan moda adalah :
1. Perjalanan, yang berkaitan dengan waktu, maksud perjalanan, dan jarak.
a. Pada jalan raya, dapat digunakan untuk jarak yang relatif lebih pendek
hingga menengah, biaya relatif lebih murah untuk jarak perjalanan yang
pendek.
b. Pada jalan rel, biasanya digunakan untuk jarak menengah dan jauh dengan
biaya yang lebih murah.
c. Pada kapal/feri, digunakan untuk jarak menengah jauh.
d. Pada pesawat, digunakan untuk jarak jauh.
2. Pelaku perjalanan, yang dipengaruhi oleh income (pendapatan), car ownership
(kepemilikan kendaraan), social standing, dan kepadatan perumahan.
3. Sistem Transportasi, yang dipengaruhi oleh perbedaan waktau tempuh, tingkat
pelayanan, dan biaya.
Jika diinginkan agar sebagian besar pengguna jalan menggunakan angkutan
umum, maka harus direncanakan agar angkutan umum menjadi lebih menarik dan
tetap menjadi pilihan utama walaupun seseorang telah memiliki kendaraan pribadi.
Langkah terakhir model permintaan sekuensial adalah pilihan pelaku perjalanan
terhadap jalur antara sepasang zona dengan suatu moda perjalanan tertentu dan
dengan hasil aliran vehicular pada jaringan transportasi multimoda. Langkah ini dapat
dilihat sebagai model keseimbangan antara permintaan perjalanan yang diperkirakan
dalam proses terdahulu dan penawaran transportasi yang diberikan dalam hal ini
penyediaan fasilitas fisiknya dan frekuensi pelayanan yang disiapkan.
Beberapa contoh program pemodelan adalah sebagai berikut ini.
1. TFTP (Teacher Friendly Transportation Program)
TFTP (Teacher Friendly Transportation Program) adalah alat untuk menyusun
perencanaan transportasi yang dikembangkan oleh Hammerslag (1997) dari
Belanda. Data input yang digunakan adalah data jaringan jalan, jumlah
lapangan kerja dan jumlah pekerja untuk masing-masing zona serta beberapa
input parameter yang ditentukan.
Total generalised time antara pasangan titik asal dan tujuan dihitung berdasarkan
jaringan jalan yang ada, sehingga nantinya akan menentukan total arus yang akan
lewat.
Dalam TFTP ini, interaksi asal dan tujuan (origin destination)
diimplementasikan dalam bentuk sistem tata guna lahan, yakni sejumlah pekerja
yang bertempat tinggal (working residence) dengan sejumlah lapangan pekerjaan
(jobs) untuk setiap zona. Interaksi antara lapangan pekerjaan dengan tempat
tinggal orang-orang yang bekerja ini untuk keseluruhan zona akan menghasilkan
pola perjalanan. Produk akhir sistem tata guna lahan ini adalah interaksi sejumlah
bangkitan dan tarikan perjalanan terhadap semua zona.
Secara keseluruhan, program TFTP ini memiliki kemudahan aplikasi karena
bersifat sebagai alat studi. Namun program ini juga sangat terbatas, karena hanya
mampu menampung jumlah node yang sedikit (99 nodes). Tata cara perhitungan
sudah terprogram dan tidak bisa dirubah berdasar program sendiri.

2. EMME/2
EMME-2 adalah akronim dari equilibre multimodal, multimodal equilibrium.
Program ini dibuat dan dikembangkan di Kanada, dengan kemampuan yang
sudah sangat tinggi, dengan jumlah node dan link yang dapat dikatakan tidak
terbatas (mampu mencapai hampir 1 juta node). Keunggulan lainnya adalah
formula yang dapat dibuat sendiri sesuai keadaan dan kebutuhan (INRO
Consultants Inc., 1998). Misalnya hitungan kapasitas dan waktu tempuh yang
disesuaikan dengan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 (Munawar,
2005).
Analisis-analisis pemodelan inilah yang menjadi dasar untuk perencanaan
transportasi. Akan tetapi, banyak perencanaan sistem transportasi di Indonesia yang
didasarkan pada perkiraan-perkiraan saja, tanpa didasarkan analisis. Lebih-lebih
jika sudah ada intervensi dari pihak-pihak yang berkuasa terhadap perencanaan sistem
jaringan transportasi tersebut.
Hadirin yang saya hormati

Transportasi Perkotaan

Permasalahan transportasi perkotaan umumnya meliputi kemacetan lalulintas,
parkir, angkutan umum, polusi dan masalah ketertiban lalulintas (Munawar, 2004).
Kemacetan lalulintas akan selalu menimbulkan dampak negatif, baik terhadap
pengemudinya sendiri maupun ditinjau dari segi ekonomi dan lingkungan. Bagi
pengemudi kendaraan, kemacetan akan menimbulkan ketegangan (stress). Selain itu
juga akan menimbulkan dampak negatif ditinjau dari segi ekonomi yang berupa
kehilangan waktu karena waktu perjalanan yang lama serta bertambahnya biaya
operasi kendaraan (bensin, perawatan mesin) karena seringnya kendaraan berhenti.
Selain itu, timbul pula dampak negatif terhadap lingkungan yang berupa peningkatan
polusi udara karena gas racun CO serta peningkatan gangguan suara kendaraan
(kebisingan). Pedal rem dan gas yang silih berganti digunakan akan menyebabkan
penambahan polusi udara serta kebisingan karena deru suara kendaraan. Kemudian
untuk menghilangkan stress, para pengemudi akan lebih sering menggunakan klakson
sehingga menimbulkan kebisingan.
Masalah transportasi perkotaan yang lain adalah masalah parkir. Masalah ini
tidak hanya terbatas di kota-kota besar saja. Tidak ada fasilitas parkir di dekat pasar-
pasar. Beberapa supermarket hanya mempunyai tempat parkir yang begitu sempit,
yang hanya dapat menampung beberapa kendaraan roda empat saja. Beberapa gedung
pertunjukan/gedung bioskop bahkan tidak mempunyai fasilitas parkir untuk
kendaraan roda empat.

Masalah lain yang tak kalah pentingnya ialah fasilitas angkutan umum.
Angkutan umum perkotaan, yang saat ini didominasi oleh angkutan bus dan mikrolet
masih terasa kurang nyaman, kurang aman dan kurang efisien. Angkutan massal
(mass rapid transit) seperti kereta api masih kurang berfungsi untuk angkutan umum
perkotaan. Berdesak-desakan di dalam angkutan umum sudah merupakan pandangan
sehari-hari di kota-kota besar. Pemakai jasa angkutan umum masih terbatas pada
kalangan bawah dan sebagian kalangan menengah. Orang-orang berdasi masih
enggan memakai angkutan umum, karena comfortability angkutan umum yang masih
mereka anggap terlalu rendah, dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang begitu
nyaman dengan pelayanan dari pintu ke pintu. Sementara itu sistem angkutan umum
massal (SAUM) yang modern sebagai bagian integral dari ketahanan daya dukung
kota (city survival) masih dalam tahap rancangan dan perencanaan dan belum berada
di dalam alur utama (mainstream) kebijakan dan keputusan pemerintah dalam rangka
menciptakan sistem transportasi kota yang berimbang, efisien dan berkualitas. Belum
terciptanya SAUM modern sebagai atribut menuju kota metropolitan dan oleh
karenanya belum merupakan alternatif yang patut diperhitungkan bagi pembuat
perjalanan merupakan pembenaran dari pemakaian kendaraan pribadi okupansi
rendah yang tidak efisien. Oleh karena selama beberapa dekade belakangan ini tidak
ada langkah terobosan yang berarti, maka antrian dan kemacetan lalulintas yang
berkepanjangan pada setiap koridor dan pusat kota, dan sebagai akibatnya
pemborosan besar-besaran dari energi BBM serta polusi udara, akan terus menjadi
menu sehari-hari dari para pembuat perjalanan di perkotaan (urban trip makers).
Yogyakarta yang mempunyai daya tarik wisata yang cukup tinggi akan menyebabkan
banyaknya pengunjung di pusat-pusat wisata dan pusat kota (Malioboro) yang
menguntungkan dari segi perekonomian, tetapi perlu difasilitasi dengan sarana
prasarana yang memadai, termasuk sistem transportasi yang andal. Di sisi lain,
Yogyakarta akan tetap dibanjiri oleh penduduk pendatang karena daya tariknya
sebagai kota pendidikan. Resultante dari semua itu adalah bahwa kota menjadi tempat
dengan pergerakan orang dan kendaraan makin menjadi sulit dan mahal. Biaya sosial
akan menjadi bagian yang dominan dari biaya perjalanan perkotaan (urban travel
disutility), padahal externalities dan intangibles yang lainnya tidak pernah
diperhitungkan di dalam proses perencanaan dan manajemen transportasi kota.
Ketidakberdayaan kota bukan lagi economic assets akan tetapi justru menjadi
economic liability.

Dipandang dari sisi rasio jalan dengan lahan kota, memang masih perlu
membangun jaringan jalan baru, termasuk jembatan layang, namun membangun
jaringan jalan kota termasuk jalan bebas hambatan di tengah-tengah kota bukan saja
sangat mahal karena langka dan mahalnya lahan, namun juga tidak akan
menghilangkan kemacetan masif oleh karena adanya cadangan lalulintas kendaraan
yang terbangkitkan (reservoir of traffic) yang selalu siap menunggu dan mengisi
setiap jengkal kapasitas ruang jalan yang diberikan oleh fasilitas baru tersebut dan
dalam waktu singkat membuat kemacetan baru. Perencanaan dan kebijakan
transportasi kota oleh karenanya harus berubah, yakni dari pendekatan membangun
sistem prasarana (supply side) menjadi pendekatan manajemen dan efisiensi sistem
(demand side). Paradigma baru ini berpegang kepada prinsip manajemen sistem
transportasi (MST) dan bertujuan mencari keseimbangan antara sistem angkutan
umum yang mewakili pergerakan manusia di kota dengan sistem jalan raya yang
mewakili pergerakan kendaraan pribadi. Artinya, selain sistem jaringan jalan kota
yang memadai bagi pergerakan angkutan pribadi, kota yang efisien juga harus mampu
menyediakan sistem angkutan massal yang secara efisien dan handal mampu
melakukan angkutan orang dalam jumlah besar dan dalam waktu yang relatif singkat.

Kesemuanya ini memang memerlukan suatu kebijakan yang dapat mendukung
perkembangan angkutan umum perkotaan. Akan tetapi, dampak sosial dan budaya
dari kebijakan tersebut perlu diperhitungkan. Sosialisasi kepada masyarakat perlu
dilakukan secara terus-menerus. Aspirasi dari setiap unsur masyarakat perlu didengar.
Dampak negatif dari setiap rencana kebijakan harus diminimalkan, bahkan kalau
dapat tanpa menimbulkan dampak negatif. Kebijakan angkutan umum harus
mengakomodir aspirasi dari operator-operator angkutan umum yang ada. Mereka
harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Suatu alternatif perbaikan
bus perkotaan yang saat ini dalam proses pelaksanaan di Yogyakarta adalah dengan
merubah manajemen pelayanan bus perkotaan menjadi sistem buy the service
(Munawar, 2006). Sistem ini akan merombak secara total system yang ada saat ini,
yaitu sistem setoran. Pengelolaan angkutan umum dilakukan secara bersama-sama
antara pemerintah dan operator yang ada. Semua pihak yang terkait dengan angkutan
umum perkotaan diikut sertakan dalam sistem yang baru tersebut, mulai dari koperasi-
koperasi, operator, crew dan juga mereka yang terlibat secara informal pada bisnis
angkutan umum perkotaan ini. Tidak ada penambahan jumlah bus perkotaan.
Operator bus yang lama diberi kesempatan untuk mengganti menjadi bus yang baru.
Biaya penggantian bus akan disubsidi oleh pemerintah. Selain penyediaan bus
dengan kualitas yang baik, juga termasuk penyediaan halte-halte di tempat henti yang
sudah ditentukan. Bus-bus dirancang khusus, dengan lantai dasar bus agak tinggi,
sehingga penumpang hanya dapat turun di halte saja. Pembelian karcis dilakukan di
halte, sehingga sopir tidak memegang uang lagi. Sopir, satpam (untuk menjaga
keamanan dalam bus dan halte) serta penjual karcis digaji tetap (mingguan atau
bulanan). Penjualan karcis dilakukan dengan mesin tiket, sehingga dimungkinkan
adanya penggunaan tiket harian, mingguan dan bulanan bahkan pada jangka panjang
dimungkinkan dikembangkan menjadi semacam smart card, misalnya kartu atm
sekaligus kartu mahasiswa dan tiket bus. Crew bus perkotaan ini diambilkan dari crew
bus perkotaan yang lama, termasuk mereka yang ikut serta dalam bisnis angkutan
umum perkotaan ini secara informal. Standar pelayanan dan jadual perjalanan
ditentukan secara tetap oleh badan pengelola, yang terdiri dari unsur Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kota, Organda dan koperasi angkutan yang ada pada saat ini.
Pengelolaan dilakukan secara bersama-sama, dengan suatu perjanjian bersama antara
pihak-pihak yang mengelola. Jika ada kerugian, maka Pemerintah Provinsi akan
menanggung kerugian tersebut dalam bentuk subsidi. Sosialisasi sudah dilakukan
kepada para crew angkutan umum perkotaan dan disambut dengan sangat antusias.
Sistem ini juga sudah disosialisasikan kepada juru parkir dan pedagang kaki lima.
Mereka tidak menolak sistem tersebut, karena memang tidak akan berpengaruh
terhadap pekerjaan mereka. Diharapkan, perombakan sistem angkutan umum
perkotaan di Yogyakarta dapat dimulai tahun ini.

Keterpaduan Multi Moda

Berdasarkan jenis/moda kendaraan, sistem jaringan transportasi dapat dibagi
atas transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat terdiri dari transportasi jalan,
penyeberangan dan kereta api. Kesemua moda tersebut harus merupakan satu
kesatuan.
Keterpaduan antar moda dapat berupa keterpaduan fisik, yaitu titik simpul
pertemuan antar moda terletak dalam satu bangunan, misalnya bandara, terminal bus
dan stasiun kereta api merupakan satu bangunan atau terletak berdekatan atau
keterpaduan sistem, yaitu titik simpul dari masing-masing moda tidak perlu pada satu
bangunan, tetapi ada suatu sitem jaringan transportasi yang menghubungkan titik
simpul antar moda, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Keterpaduan secara
sistem juga menyangkut jadual keberangkatan, pelayanan pembelian karcis serta
pengelolaannya. Dengan keterpaduan tersebut, akan memudahkan perjalanan,
walaupun harus berganti moda sampai beberapa kali. Keterpaduan antar moda juga
akan meningkatkan penggunaan angkutan umum.

Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah

Pemberdayaan masyarakat dan daerah mempunyai tujuan agar pembangunan
daerah diarahkan untuk menciptakan terwujudnya otonomi daerah yang lebih luas,
untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang baik (demokratis, bersih,
akuntabel, efektif, efisien, responsif) serta untuk meningkatkan kompetensi dalam
pelayanan masyarakat melalui pengaturan dan pelayanan yang responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Pembangunan daerah di masa depan diarahkan untuk
menciptakan terwujudnya pembangunan antar daerah yang berimbang dan
berkeadilan di seluruh daerah sesuai dengan keunggulan kompetitifnya dan setiap
daerah mampu membangun wilayahnya sendiri dan mampu dalam persaingan secara
nasional dan global.

Pembangunan daerah perlu didasarkan pada asas keseimbangan antar daerah,
adanya keterkaitan antar ekonomi pedesaan dan perkotaan melalui pemberdayaan
ekonomi masyarakat dengan menguatkan keterkaitan dengan ekonomi domestik dan
global. Pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara bersama antara pemerintah
pusat dan daerah, masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan usaha swasta
dalam kerangka kesetaraan peran dan kemitraan yang sehat.
Tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan di atas adalah bagaimana
meningkatkan penyediaan jaringan prasarana dan sarana transportasi yang dapat
menjamin kelancaraan arus barang dan jasa serta penyebaran aliran investasi secara
merata di seluruh daerah serta bagaimana meningkatkan keterkaitan ekonomi antar
daerah secara menguntungkan dan meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi
daerah dengan pengembangan sentra kegiatan ekonomi pendorong pertumbuhan
wilayah sekitarnya.
Guna mewujudkan perencaan transportasi yang merupakan satu kesatuan dalam
lingkup nasional maupun regional, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen
Perhubungan, telah membuat konsep perencanaan transportasi yang disebut dengan
Tataran Transportasi (Departemen Perhubungan, 2005). Tataran Transportasi
merupakan suatu perwujudan dari tatanan transportasi yang terorganisasi secara
kesisteman, terdiri dari semua jaringan dan moda transportasi. Keberadaan tataran
transportasi ini dilatarbelakangi oleh adanya otonomi daerah. Secara lingkup daerah,
tataran transportasi dapat diwujudkan dalam lingkup berikut ini.
a. Dalam ruang lingkup Nasional, disebut Tataran Transportasi Nasional
(Tatranas), yang bertujuan membentuk suatu sistem pelayanan jasa
transportasi yang efektif dan efisien dan berfungsi melayani perpindahan orang
dan atau barang antar simpul atau kota nasional (SKN) dan dari simpul atau
kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.
b. Dalam ruang lingkup Provinsi, disebut Tataran Transportasi Wilayah
(Tatrawil), yang bertujuan membentuk suatu sistem pelayanan jasa
transportasi yang efektif dan efisien dan berfungsi melayani perpindahan orang
dan atau barang antar simpul atau kota wilayah (SKW), dan dari simpul atau
kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.
c. Dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota, disebut Tataran Transportasi Lokal
(Tatralok), yang bertujuan membentuk suatu sistem pelayanan jasa
transportasi yang efektif dan efisien dan berfungsi melayani perpindahan orang
dan atau barang antar simpul atau kota lokal (SKL), dan dari simpul lokal ke
simpul wilayah dan simpul nasional terdekat atau sebaliknya, dan dalam kota.

Dalam pelaksanaannya, ketiga Tataran Transportasi tersebut diharapkan dapat
dikembangkan secara terpadu dengan memperjelas dan mengharmoniskan peran
masing-masing instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terlibat di
bidang pengaturan, administrasi dan penegakan hukum, berdasarkan asas
dekonsentrasi dan desentralisasi, menentukan bentuk koordinasi dan konsultasi
termasuk mekanisme hubungan kerja antar instansi pemerintah baik di pusat, daerah,
penyelenggara dan pemakai jasa transportasi, serta meningkatkan keterpaduan
perencanaan antara pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
dalam berbagai aspek.

Kerjasama antar Negara

Di negara yang telah maju seperti di sebagian besar negara-negara Eropa, telah
dilaksanakan kerjasama antar negara dalam berbagai bidang, khususnya transportasi.
Dengan kerjasama ini sistem jaringan jalan tertata dengan baik, menghubungkan
berbagai pusat kegiatan di berbagai daerah dengan kualitas yang relatif seragam.
Kerjasama ini telah membuahkan hasil berupa pertumbuhan dan kestabilan ekonomi
yang tinggi di berbagai daerah dan di seluruh wilayah negara. Salah satu contoh
kerjasama di bidang transportasi antar negara adalah kerjasama antar negara-negara
Masyarakat Ekonomi Eropa. Mereka menyamakan persepsi di bidang transportasi
seperti standar beban gandar kendaraan berat, sistem angkutan bus serta pelayanan
angkutan jalan rel (kereta api). Salah satu bentuk kerjasamanya adalah dengan
diadakannya pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas standarisasi tersebut yang
diterbitkan dalam bentuk buku dan prosiding (Organisation for Economic Co-
operation and Development, 1983). Hasilnya tampak dengan makin eratnya kerjasama
antar negara, visa yang berlaku untuk semua anggota Masyarakat Ekonomi Eropa
serta mata uang tunggal yang berlaku di semua anggotanya.

Singapura juga merupakan contoh suatu negara yang dapat memanfaatkan
fasilitas transportasinya seperti bandara dan pelabuhan lautnya untuk bekerjasama
dengan negara-negara lain, dengan memberikan pelayanan yang sangat baik, sehingga
pesawat-pesawat udara dan kapal-kapal laut dari pelbagai negara bersedia singgah di
negara tersebut, yang tentu saja sangat menguntungkan bagi pendapatan negara
tersebut.

Pembiayaan Sarana dan Prasarana Transportasi

Sejalan dengan krisis ekonomi pada beberapa waktu yang lalu, program
penanganan transportasi, terutama jaringan jalan, yang dilakukan pemerintah
ditekankan pada upaya mempertahankan berfungsinya jaringan jalan dengan anggaran
yang jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya (sekitar 50 %). Dengan
kemampuan penganggaran tersebut, penanganan yang dilakukan belum memadai
dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengatasi penurunan kondisi jalan. Padahal,
apabila penanganan jalan terlambat akan terjadi kerusakan jalan yang lebih cepat
dan parah yang mengakibatkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar (dibandingkan
dengan perawatan rutin).
Untuk menjamin ketahanan jalan dan terlaksananya perawatan serta peningkatan
jalan secara rutin, maka sangat diperlukan peran serta masyarakat pengguna jalan
untuk ikut memelihara jalan dengan cara membatasi muatan sehingga tidak terjadi
kelebihan beban (over loading) dan ikut membiayai perawatan dan peningkatan jalan
(disesuaikan dengan kemampuan mereka dan seberapa jauh mereka berperan dalam
merusak jalan).
Pada kondisi jaringan jalan yang rusak dan macet, sebetulnya yang paling
dirugikan adalah masyarakat. Dengan adanya jalan yang rusak dan kemacetan
lalulintas biaya transportasi menjadi lebih tinggi dan ini mengakibatkan harga barang
menjadi naik. Untuk mencegah hal itu maka jalan harus dirawat dan ditingkatkan
secara rutin.
Adalah tidak mungkin, bila penanganan jalan hanya mengandalkan sumber dana
pemerintah. Oleh karena itu masyarakat harus ikut membiayai dengan prinsip
keadilan dan pemerataan. Dengan prinsip itu, maka biaya yang dibayar oleh
masyarakat tidak akan melebihi manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat. Yang
kaya akan mensubsidi yang miskin, yang mempunyai peran lebih banyak dalam
merusak jalan dan membuat kemacetan akan membayar lebih mahal.
Berbagai cara untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan penanganan
jalan yang telah dilaksanakan di berbagai negara antara lain dengan pembiayaan
melalui pajak jalan. Pajak ini diperoleh dari STNK, pembelian spare parts, dan
pembelian bahan bakar. Di negara-negara maju, yang diperoleh dari pajak ini lebih
besar daripada yang dibelanjakan untuk penanganan jalan. Di Indonesia yang
diperoleh dari pajak jalan hampir sama dengan yang dibelanjakan untuk jalan. Hal ini
antara lain karena pemerintah masih harus mensubsidi bahan bakar (walaupun
semakin lama subsidi ini semakin kecil), dan biaya STNK belum memperhitungkan
faktor kerusakan jalan yang dibuat oleh masing-masing kendaraan.
Lain daripada itu, pembiayan dapat dilakukan melalui konsesi. Pembiayaan
melalui konsesi merupakan sistem pembagian resiko antara pemerintah dan sektor
swasta dalam pembiayaan jalan. Pemerintah memberikan hak dan kewajiban kepada
pihak swasta atau semi swasta (BUMN) untuk membangun, memelihara,
meningkatkan, dan mengoperasikan jalan dalam jangka waktu tertentu dan pengguna
jalan wajib untuk membayar tol.

Kesimpulan


Sistem jaringan transportasi di Indonesia saat ini masih jauh dari cukup.
Pengembangan sistem transportasi masih sangat diperlukan, yang harus didasarkan
pada analisis yang komprehensif dan pendekatan yang sistemik. Penerapan standar-
standar perencanaan dan standar-standar pelaksanaan serta peraturan-peraturan
transportasi harus tegas dan tidak pandang bulu. Sistem angkutan umum massal harus
menjadi pilihan utama guna mengatasi kemacetan lalulintas. Dukungan partisipasi
masyarakat dan pihak swasta sangat diperlukan guna mendukung pengembangan
transportasi. Kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan negara lain sangat
diperlukan, karena transportasi tidak dapat dibatasi secara ruang dan harus
direncanakan sebagai satu kesatuan sistem.

Sekian
terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Daftar Pustaka

Biro Pusat Statistik, 2006, Statistik Indonesia 2005/2006, Jakarta
Departemen Perhubungan 1999, Reformasi Kebijakan Sektor Transportasi, Pos dan
Telekomunikasi, Cetak Biru : Tataran Normatif, Regulasi dan Kelembagaan,
Jakarta
Departemen Perhubungan, 2003, Cetak Biru Pembangunan Perhubungan Tahun 2000
- 2024, – Jakarta
Departemen Perhubungan, 2005, Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), -,
Jakarta
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, 2002, Infrastruktur Indonesia
Sebelum, Selama dan Pasca Krisis, Jakarta
Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum RI, 1992, Standar
Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan, Jakarta
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2003, Rencana Strategis (RENSTRA)
Pembangunan Transportasi Laut 2000 2004, Jakarta
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Ditjen
Perhubungan Darat, 2003, Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan,
Jakarta
Hamerslag, R., 1991, Teacher Friendly Transportation Program, Witte de Withlaan
20, 3941 WS Doorm, Netherlands
INRO Consultants Inc, 1998, EMME/2 User Manual Software Release 9, Montreal
Canada
Institute of Traffic Engineers (ITE), 1976, Transportation and Traffic Engineering
Handbook, Prentice Hall, New Jersey
Menteri/Sekretaris Negara RI, 1992, Undang-undang Republik Indonesia No. 14
Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, -, Jakarta.
Munawar, Ahmad, 1999, Traffic Accident Database Management System in
Indonesia, Proceedings the 3rd International Conference on Accident
Inverstigation, Reconstruction,
Interpretation and the Law, Pretoria, Afrika Selatan, 25 28 Oktober 1999
Munawar, Ahmad, 2004, Manajemen Lalulintas Perkotaan, Beta Offset, Yogyakarta
Munawar, Ahmad, 2005, Dasar-dasar Teknik Transportasi, Beta Offset, Yogyakarta
Munawar, Ahmad, 2006, Reformasi Angkutan Umum Perkotaan di Yogyakarta,
Prosiding the 2nd National Civil Engineering Conference, Unika
Soegijapranata Semarang, 20 21 Desember 2006
Munir, B., 2005, Pengembangan Infrastruktur Transportasi Nusa Tenggara Barat,
Jaringan Pena Press, Mataram
Ogden, K. W., Taylor, S. Y., 1999, Traffic Engineering and Management, Institute of
Transport Studies, Monash University, Australia.
Organisation forEconomic Co-operation and Development, 1983, Impacts of Heavy
Freight vehicles, OECD, Paris
Ortuzar, J.D., and Willumsen, L.G., 1994, Modelling Transport (second edition), John
Wiley & Sons Inc, England
Perusahaan Angkasa Pura I, 2003, Statistik Angkutan Udara 2002, Jakarta
Perusahaan Angkasa Pura II, 2003, Statistik Angkutan Udara 2002, Jakarta
Pignataro, L. J., 1973, Traffic Engineering Theory and Practice, Prentice Hall,
Englewood
Widakdo, G., 2007, Kecelakaan Angkutan Udara, Mengapa Terus Terjadi ?, Kompas,
6 Januari 2007
Vuchic, V. R., 1981, Urban Transportation System and Technology, Prentice Hall,
New Jersey

BIODATA

Nama : Ahmad Munawar
Tempat/tgl. lahir : Yogyakarta / 26 Nov 1953
NIP : 130 937 461
Jabatan
: Guru Besar

Alamat kantor : Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik UGM,
Jalan Grafika 2, Kampus UGM, Yogyakarta
55283, Telepon 0274-524712
Alamat rumah
: Perumahan Puri Gejayan Indah C-1A
Yogyakarta 55283
E-mail :
amunawar@mstt.ugm.ac.id
munawar@yogya.wasantara.net.id
Nama isteri
: Dra. Endang Kusumawati
Nama anak
: 1. Annisa Puspitasari (mahasiswi Jurusan
Teknik Elektro, Fakultas Teknik UGM)
2. Ahmad Kusumaputra (siswa SMA Negeri
III Padmanaba, Yogyakarta)

Pendidikan:
1. SD Muhammadiyah Ngupasan Yogyakarta, 1966
2. SMP Negeri II Yogyakarta, 1969
3. SMA Negeri III Padmanaba Yogyakarta, 1972 (juara umum I Pas Pal)
4. S1, Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik UGM, 1979
5. Master of Science in Transportation, University of Bradford, England, 1985
6. Doktor Ingenieur in Verkehrswesen (Transportasi), Ruhr Universitaet
Bochum, Germany, 1994
Keanggotaan di bidang Profesi
1. Ketua Himpunan Alumni Jerman Yogyakarta
2. Anggota Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia,
Yogyakarta
3. Anggota Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia Yogyakarta
4. Koordinator SURED (Sustainable Resource Development) South East Asia
and China German Alumni Network untuk Indonesia

Pengalaman Pekerjaan
Jabatan struktural
2001 2002
Kepala Pusat Studi Jerman UGM
1998 2000
Pengelola Bidang Akademik, Magister Sistem dan Teknik
Transportasi UGM
Bidang Pendidikan
1980 sekarang
Dosen Kelompok Bidang Keahlian Transportasi, Jurusan
Teknik Sipil, Fakultas Teknik UGM
2000 2004
Ketua Tim Jaminan Mutu Pendidikan, Fakultas Teknik UGM
2005
Ketua Tim Gugus Jaminan Mutu, Fakultas Teknik UGM
2003 – sekarang
Anggota Tim Auditor Mutu Akademik Internal UGM

Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (selama 2 tahun terakhir)
Tahun 2006
1. Team Leader Hi-Link Project, Improving Bus Ticketing System in Yogyakarta
Province, kerjasama dengan JICA dan Kyushu University, Jepang
2. Ketua Tim Studi Persiapan Operasionalisasi Sistem Angkutan Umum Massal
Kota Yogyakarta
3. Ketua Tim Rapid Assesment Pasca Gempa Jembatan-jembatan di DIY
4. Ketua Tim Studi Rekayasa dan Manajemen Lalulintas Busway Koridor 9
Cawang Pluit, Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Tim Studi Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Banyumas
6. Ketua Tim Joint Products/Service Development, Program Hibah Kompetisi B,
Jurusan Teknik Sipil FT UGM, Transport Infrastructure Recovery Program
after Earthquake Disaster
7. Ahli Utama Penyusunan Raperda Tataran Transportasi Wilayah Provinsi NTB
8. Ketua Tim Studi Analisis Dampak Lalulintas Plaza Ambarrukmo, Yogyakarta
9. Ketua Tim Studi Analisis Dampak Lalulintas Operasional SPBU Jalan Lingkar
Selatan, Kasihan, Bantul
10. Ketua Tim Studi Kelayakan Sirkuit Bontang, Provinsi Kalimantan Timur
11. Ketua Tim Perencanaan Teknik Terinci Bandara Sultan Thaha, Jambi
12. Anggota Tim Pendamping Pelaksanaan Rincian Kegiatan Perencanaan Lelang
Operator Tiket Koridor 4, 5, 6 dan 7 Badan Layanan Umum Trans Jakarta
Busway, Jakarta
13. Anggota Tim Pakar Penilaian KA-ANDAL Pembangunan Jalur Jalan Lintas
Selatan di Provinsi DIY
14. Anggota Tim Pakar Penilaian KA-ANDAL Pembangunan Pemindahan Toko
Progo, Jalan Suryotomo, Yogyakarta



Tahun 2005
1. Ketua Tim Studi Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi DIY
2. Ketua Tim Studi Kelayakan Reformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum
Perkotaan di Provinsi DIY
3. Ketua Tim Perencanaan Terminal Angkutan Barang dan Studi Lokasi
Terminal Angkutan Kota, Kota Balikpapan
4. Ketua Tim Studi Sistem Informasi Manajemen Transportasi Kota Tegal
5. Anggota tim Studi Geologi Jalur Terowongan Piyungan Patuk, Provinsi DIY
6. Anggota tim Pengembangan Transportasi Terpadu, Provinsi DIY
7. Ketua Unit Pembekalan dan Pengujian, Himpunan Pengembangan Jalan
Indonesia DIY

Publikasi Ilmiah

Buku
1. Munawar, A., 2004, Manajemen Lalulintas Perkotaan, Beta Offset,
Yogyakarta
2. Munawar, A., 2004, Program Komputer untuk Analisis Lalulintas, Beta
Offset, Yogyakarta
3. Munawar, A., 2005, Dasar-dasar Teknik Transportasi, Beta Offset,
Yogyakarta

Makalah pilihan pada Seminar Internasional yang dipresentasikan dan
dipublikasikan dalam bentuk prosiding selama 4 tahun terakhir
1. Munawar, A., 2006, Queues and Delays at Signalized Intersections,
Indonesian Experience, Proceeding of the 5th International Symposium on
Highway Capacity Manual, Yokohama, Jepang, 25 29 Juli 2006
2. Munawar, A., 2005, Economic Disparity between the East and the West of
Indonesia, Proceeding of the 9th International Seminar + Workshop on
Sustainable Resource Development (SURED), Los Banos, Filipina, 28
Februari 4 Maret 2005
3. Munawar, A., 2004, Development of Inland Waterways in Kalimantan,
Indonesia, Proceeding of the 7th International Seminar and Workshop on
Sustainable Development (SURED), Ho Chi Minh City, Vietnam, 23 26
Februari 2004
4. Munawar, A., 2003, Sustainable Urban Public Transport Planning in
Indonesia, Proceeding of the International Conference on Civil Engineering,
Malang, Indonesia, 1 3 Oktober 2003

Tanda Penghargaan
1. Piagam Penghargaan Kesetiaan dalam mengabdi selama 25 Tahun kepada
Negara dan Universitas Gadjah Mada, Keputusan Rektor UGM 4 Januari 2007
2. Piagam Tanda Kehormatan SATYA LANCANA KARYA SATYA 20
TAHUN, Keputusan Presiden R.I. No. 44282/4-22/2002 tanggal 10 Agustus
2002.

loading...