PIDATO : Ekonomi Kapitalis, Sumber Masalah Perekonomian

Ekonomi Kapitalis, Sumber Masalah Perekonomian Indonesia

Choirummintin Wulandari

135040200111017

Agroekoteknologi – FP UB

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang saya hormati Bapak dan Ibu dewan juri, serta para hadirin yang berbahagia.

Dihari yang cerah ini , syukur Alhamdulillah patut kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita semua berupa mujizatnya yakni Alquran serta sunah-sunahnya.

Hari ini, dengan bangga saya mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua yang telah hadir disini karena telah memberi kesempatan saya untuk bisa berdiri disini, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa untuk menyampaikan pidato mengenai permasalahan ekonomi di Indonesia.

Hadirin yang berbahagia,

Sungguh, perekonomian negeri kita dari tahun ke tahun selalu mengalami pasang surut. Bahkan, menjadi problematika yang terus berkelanjutan tanpa penyelesaian. Perlu kita ketahui bersama, bahwa kesalahan mendasar yang terus terjadi adalah penyusunan APBN selama ini bersumber dari sistem ekonomi kapitalisme liberal. Dalam konteks APBN, kekeliruan paradigma tercermin dalam 2 hal yaitu; Pertama, dianutnya Konsep Anggaran Berimbang atau defisit; dan kedua, Liberalisasi ekonomi.

Dalam konsep anggaran berimbang atau anggaran defisit, utang baik luar negeri maupun utang dalam negeri dalam bentuk SUN (Surat Utang Negara) katanya diperlukan untuk membangun perekonomian. Utang luar negeri dari negara dan lembaga donor selama ini terbukti dijadikan alat ampuh mendekte kebijakan dan ampuh dijadikan alat penjajahan. Seringkali syarat pencairan utang jika berupa kebijakan, peraturan bahkan hingga UU harus diubah dan atau disesuaikan dengan saran asing, diantaranya kebijakan kapitalistik seperti pencabutan subsidi dan kepentingan politik lainya.

Paradigma untuk terus berutang telah membuat negeri kita masuk ke dalam perangkap utang yang sangat sulit bahkan mustahil untuk dibayar. Total utang Pemerintah Pusat 30 September 2013 mencapai total RP 2.274 triliun. Artinya 250 juta rakyat negeri ini termasuk bayi yang baru lahir , tiap orang terbebani utang sebesar Rp 9,475 juta.

Utang yang terus menggunung itu membebani negara dengan pembayaran cicilan bunga dan pokok. Menurut data Kementrian Keuangan, cicilan utang oleh pemerintah baik pokok atau bunganya selama 9 bulan di tahun 2013 mencapai Rp 201,9 triliun dengan rincian cicilan pokok Rp 118,7 triliun dan cicilan bunga Rp 83,2 triliun atau 67% dari target tahun 2013. Sementara untuk tahun 2014, pembayaran bunga utang ditetapkan Rp 121 triliun. Itu masih ditambah cicilan pokok diatas 100 triliun.

Alih-alih membayar hutang dan bunganya, negeri ini juga digerogoti penyakit busuk yang kini sudah akut. Korupsi. Meski banyak upaya yang dilakukan, namun Indonesia masih tetap menjadi salah satu negara sangat korup di dunia. Korupsi di negeri sudah benar-benar sangat mengakar dan sistemik. Di negeri ini barangkali ada 365 hari sepanjang tahun tidak lepas dari korupsi. Nyaris semua pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, hingga proyek tidak ada yang lepas dari korupsi. Korupsi telah begitu mambudaya dan mengakar di negeri ini. Mulai dari perangkat desa sampai pejabat negara di pusat tak lepas dari korupsi.

Menteri dipidana karena korupsi, kepala desa korupsi, bupati, gubernur juga korupsi. Anggota DPR korupsi, pegawai pajak korupsi, polisi korupsi, hakim korupsi. Begitu parahnya, hingga bandit tega mengorupsi pengadaan Kitab Suci, baju muslim, hingga pengadaan sarung. Pengadaan bantuan bibit termasuk bibit lele, uang bantuan tunai, hingga uang bangku sekolah juga tidak terlepas dari jamahan tangan koruptor. Kini korupsi tidak sekedar dilakukan karena adanya peluang, melainkan didesain dengan memperalat kebijakan dan kekuasaan.

Hadirin yang berbahagia,

Kesejahteraan mungkin hanya mimpi. Kita lihat ketika buruh-buruh pabrik turun ke jalan menuntut kenaikan upah. Bekerja mati-matian walaupun dibayar murah. Dengan tingkan upah minimum, para buruh harus pintar-pintar bersiasat untuk untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup, biaya anak sekolah, tempat tinggal, biaya transportasi yang mahal karena BBM naik dengan lancarnya, bahkan sampai masalah kesehatan yang mahal. Meskipun ada Jaminan Kesehatan Nasional yang telah berjalan berbulan-bulan lamanaya, tetap saja rakyat susah dan menderita . Karena, dalam JKN tidak ada yang gratis. Justru seluruh rakyat wajib membayar dahulu, tiap bulan. Lebih menyesakan lagi, jika telat bayar tidak diberi layanan , bisa didenda bahkan tidak diberi layanan administrasi publik. JKN adalah asuransi sosial. Hanya peserta yang membayar premi yang akan dapat layanan kesehatan JKN. Maka lengkap sudah penderitaan rakyat Lantas apa bedanya dengan memalak rakyat?

Hadirin sekalian,

Meski sudah 67 tahun merdeka dari penjajahan, sudah berganti tiga orde pemerintahan, berganti enam presiden dengan belasan kabinet, sudah mencoba sistem yang dekat ke sosialis, lalu sistem kapitalis dengan demokrasi pada masa orde baru, hingga kapitalisme neo-liberal pasca reformasi, juga tak lupa menjalankan berbagai teori pembangunan dan mazhab ekonomi dari sosialis hingga kapitalisme liberal, meski sudah melalui dan mencoba semua itu, nyatanya bagi kebanyakan rakyat negeri ini kesejahteraanya hanyalah mimpi belaka.

Kita tak akan lupa bagaimana panasnya Pemilu tahun 2014 , dimana pasangan Capres dan cawapres sama-sama mengusung ekonomi kerakyatan yang bentuk dan gambaranya belum jelas. Yang mereka usung tetaplah sistem ekonomi kapitalisme liberal. Pengelolaan tambang dan SDA tetap dengan konsep kapitalisme, pengelolaanya tetap diserahkan pada asing. Kebijakan sektor energi yang tetap berorientasi menghapus subsidi . Dan inilah paradigma keliru yang ke dua yakni liberalisasi ekonomi. Salah satu doktrin ekonomi liberal , negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian. Maka terjadilah privatisasi semua sektor termasuk pelayanan kepada masyarakat. SDA dikuasai asing. BUMN juga diprivatisasi. Akibatnya kekayaan negeri ini dinikmati asing. Ini bukan rahasia umum lagi.

Maka sejatinya Dibutuhkan perubahan yang revolusioner. Menuju perekonomian negara yang baik dan mensejahterakan. Kapitalisme sungguh telah memutus hak kesejahteraan yang seharusnya diperoleh rakyat. Maka tugas kita tidak lain ada saling menyadarkan dan berpikir kritis terhadap setiap perubahan yang terjadi. Mari berpikir out of the box. Jika Indonesia telah jungkir balik dengan menerapkan berbagai sistem negara , maka apakah tidak ada sistem selain itu yang bisa menggantikan ke arah yang lebih baik?

Demikian pidato dari saya. Saya berharap dapat eningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya perubahan. Mohon maaf atas segala khilaf.

Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.