PT Pos Tanggapi Berita Pidato Presiden SBY Soal Tukang Pos

PT Pos Tanggapi Berita Pidato Presiden SBY Soal Tukang Pos

Mega Putra Ratya – detikNews

Jakarta – Senin (1/4) lalu Presiden SBY bersama jajaran menteri terkait menggelar rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta. Dalam rapat tersebut Presiden SBY menyinggung soal perbedaan peran tukang pos dengan pejabat pemerintah.

PT Pos Indonesia menanggapi isi pidato Presiden SBY tersebut. PT Pos menilai tukang pos yang dimaksud oleh Presiden SBY adalah petugas antaran yang bertugas di bagian antaran kotak pos (PO BOX) di mana penerima surat menyewa PO BOX di kantor pos.

"Sehingga petugas antaran hanya menyampaikan surat tersebut ke dalam PO BOX untuk selanjutnya penyewa PO BOX datang ke kantor pos untuk mengambil surat tersebut," ujar Manajer Public Relations PT Pos Indonesia A Sofian dalam keterangannya, Rabu (3/4/2013).

Berikut tanggapan lengkap PT Pos Indonesia terkait isi pidato Presiden SBY:

1. Diberitahukan bahwa Pos Indonesia sebagai anggota Universal Postal Union (UPU) yang merupakan organisasi layanan pos internasional menganut dan menjalankan prinsip ‘single territory’, yang menganggap wilayah seluruh anggotanya merupakan wilayah tunggal dalam melakukan antaran, sehingga kiriman yang ada harus disampaikan sesuai dengan tujuan meskipun berasal luar wilayah negara, tidak mengenal ras, suku, dan lain sebagainya. Hal ini berlaku untuk petugas antaran pos Indonesia dengan penuh tanggung jawab wajib menyampaikan kiriman agar sampai kepada alamat yang dituju secara tepat. Menjaga kerahasiaan kiriman juga merupakan tugas dari petugas antaran sesuai UU No 38/2009 Pasal 30.

2. Tukang pos atau petugas antaran adalah pekerjaan mulia karena penyampaian amanah dan bertanggung jawab untuk menyerahkan dan memastikan surat tersebut diterima sesuai dengan nama dan alamat yang dituju dalam keadaan baik sesuai kredo tepat waktu setiap waktu.

3. Setelah kami teliti lebih lanjut, tukang pos yang dimaksud oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepertinya petugas antaran yang bertugas di bagian antaran kotak pos (PO BOX) di mana penerima surat menyewa PO BOX di kantor pos. Sehingga petugas antaran hanya menyampaikan surat tersebut ke dalam PO BOX untuk selanjutnya penyewa PO BOX datang ke kantor pos untuk mengambil surat tersebut.

4. Demikian kami sampaikan, mohon kiranya penjelasan kami di atas dapat menjadi informasi yang berguna bagi semua pihak. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ratas Polhukam, SBY: Tahu Beda Tukang Pos dengan Pejabat Pemerintah?

Mega Putra Ratya – detikNews

Jakarta – Sepekan terakhir secara beruntun terjadi kasus gangguan keamanan. Terhadap kejadian tersebut, Presiden SBY mengingatkan jajaran pemerintahan daerah dan keamanan agar memastikan penanganan masalah di wilayah kerja masing-masing benar-benar tuntas. 

Peringatan keras ini disampaikannya saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (1/4/2013). Sebagai ilustrasi tentang tugas pejabat pemerintahan, dia membandingkannya dengan cara kerja tukang pos.

"Saudara tahu bedanya tukang pos dengan pejabat pemerintahan?" tanya Presiden SBY.

"Tukang pos itu kalau sudah mengambil surat dari rumah-rumah dimasukkan ke kotak pos. Tugasnya selesai karena dibawa dengan sarana tranportasi, entah melalui darat laut dan atau udara. Nanti di ujung sana ada lagi petugas yang menyalurkan sampai kepada kepada alamat dituju. Tukang pos yang mengirimkan itu tidak punya tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa yang disampaikan ke kotak pos itu sampai ke alamat masing-masing," paparnya.

Sedangkan cakupan tugas dari pejabat pemerintahan, lebih dari sekedar itu. Dia punya tanggung jawab untuk memastikan dan memantau setiap perkembangan penerapan sebuah kebijakan yang telah dijalankan sampai ke tingkat terbawah. 

"Tidak boleh karena sudah mengeluarkan arahan, sudah diingatkan, dianggap sudah selesai. Sampai segala sesuatunya diimplementasikan dan dilaksanakan," tegas SBY.

Kewajiban itu termasuk penangan konflik sosial yang sebenarnya telah ada acuannya dalam Inpres 2/2013 yang terbit pada awal tahun ini. Materi dalam inpres itu merupakan prosedur tetap yang bisa diberlakukan di semua daerah untuk menjaga keamanan masyarakat penegakan hukum.

"Tadi malam saya mengirim SMS kepada menteri terkait, Gubernur Sulsel dan gubernur di seluruh Indonesia agar punya tanggungjawab untuk kabupaten dan kotanya. Jalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan harus melakukan antisipasi sebagaimana kasus yang baru terjadi di Palopo. Diperlukan tanggung jawab dan kepedulian semua pejabat. Pastikan Inpres 2/2013 tentang Konflik Sosial itu betul-betul dijalankan," lanjutnya.

PT Pos Indonesia meluruskan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam berita berjudul SBY: Pejabat pemerintah bukan tukang pos, yang dimuat oleh merdeka.com pada 1 April 2013.

Seperti dijelaskan Manajer Public Relation, Sofian, dalam surat tanggapan yang dikirim ke redaksi, 1 April 2013, tukang pos atau petugas antaran adalah pekerjaan mulia.

"Karena menyampaikan amanah dan bertanggung jawab untuk menyerahkan dan memastikan surat tersebut diterima sesuai dengan nama dan alamat yang dituju dalam keadaan baik, sesuai kredo tepat waktu setiap waktu."

Oleh sebab itu PT Pos merasa harus meluruskan pernyataan Presiden SBY. Sofian menjelaskan, tukang pos yang dimaksud oleh SBY sepertinya bukan petugas antaran yang bertugas di bagian antaran kotak pos (PO BOX), di mana penerima surat menyewa PO BOX di kantor pos.

"Sehingga petugas antaran hanya menyampaikan surat tersebut ke dalam PO BOX untuk selanjutnya penyewa PO BOX datang ke kantor pos untuk mengambil surat."

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengomentari kasus kekerasan, kerusuhan dan pembunuhan di negeri ini. Menurut dia, salah satu penyebab kekerasan terjadi karena Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Dalam negeri tidak terlaksana dengan baik hingga tingkat bawah.

Bahkan SBY sempat membuat perbandingan, perbedaan antara tukang pos dan aparat pemerintah, tukang pos segera mengakhiri tugasnya setelah menerima, menyortir dan mengirimkan surat-surat. Tukang pos tidak punya tugas dan tanggung jawab memastikan bahwa yang disampaikan ke kotak pos itu sampai ke alamat masing-masing.

Sementara pejabat pemerintah, dia melanjutkan, memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup luas dalam memastikan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. "Tugas pun tidak hanya berakhir di sana, mereka juga harus memantau pelaksanaan di lapangan, dan dapat diteruskan melalui garda paling bawah," kata dia, Senin (1/4).

"Karena sudah mengeluarkan arahan, sudah diingatkan karena dianggap selesai sampai segala sesuatunya diimplementasikan dan dilaksanakan," tegas SBY.

Dia mencontohkan, ada beberapa kasus yang membuat publik di Tanah Air terhenyak. Pertama, kasus penembakan empat tahanan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta yang dilakukan belasan pria bersenjata. Selang beberapa jam setelah kasus itu, SBY menerima laporan dari Kapolri dan Menko Polhukam.