Pidato Pembukaan Masa Sidang II (22 Nov 2010)




PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2010-2011

SENIN, 22 NOVEMBER 2010


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2010-2011

SENIN, 22 NOVEMBER 2010

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,

Sidang Dewan yang terhormat,

Alhamdulliah kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan
yang Maha Esa, pagi ini kita bertemu kembali dalam keadaan
sehat untuk mengawali kegiatan Dewan dalam masa
Persidangan II Tahun Sidang 2010 2011.
Sebelum kami melanjutkan pidato Pembukaan Masa
Persidanagn II ini, izinkan dari mimbar Pimpinan, kami
mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Adha 1431 H,

1
kepada para Anggota Dewan yang merayakannya dan
kepada umat muslim di seluruh Indonesia. Idul Adha atau
Hari Raya Qurban mengandung banyak nilai, makna, dan
semangat untuk berkurban, tidak hanya bagi diri pribadi,
tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat.
Suasana Idul Adha kali ini masih diliputi keprihatinan
yang mendalam, menyusul terjadinya rentetan bencana alam
besar mulai dari Wasior, Mentawai, dan Merapi. Mudah-
mudahan dengan semangat berkurban, akan menggugah
nurani setiap insan Indonesia untuk rela berkorban bagi
masyarakat kita yang sedang ditimpa bencana, mewujudkan
solidaritas bersama, untuk ikut menanggulanginya dan
membantu mereka yang sangat memerlukan uluran tangan
kita. Ini semua merupakan manifestasi keteguhan kita di
dalam membangun kebersamaan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan Sidang Paripurna hari ini, kami
beritahukan kepada Sidang Dewan yang terhormat mengenai
adanya 3 (tiga) surat masuk yaitu 2 (dua) surat dari Presiden
Republik Indonesia perihal permohonan pertimbangan bagi
pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari

2
Republik Armenia, Republik Senegal dan Republik Kenya
untuk Republik Indonesia; dan 1 (satu) surat dari Gubernur
Bank Indonesia perihal rencana penyertaan Bank Indonesia
di Internasional Islamic Liquidity Management Corporation
(IILM). Ketiga surat ini akan diproses sebagaimana prosedur
dan mekanisme Dewan.
Masa Persidangan II dimulai pada hari ini, tanggal 22
November 2010 dan akan berlangsung sampai dengan
tanggal 17 Desember 2010, meliputi 19 hari kerja atau 26
hari kalender. Sedangkan Reses Persidangan II akan dimulai
tanggal 18 Desember sampai 9 Januari 2011. Pada Masa
Persidangan II yang relatif singkat ini, Dewan tetap akan
melaksanakan tiga fungsi utama Dewan, yaitu pelaksanaan
fungsi perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan.
Disamping melaksanakan fungsi utama tersebut, pada
Masa Persidangan II ini, Dewan juga mempunyai tugas
terkait
dengan
penetapan
pejabat-pejabat
publik
sebagaimana diamanatkan undang-undang. Pejabat publik
yang dimaksud adalah 7 (tujuh) komisioner/anggota Komisi
Yudisial (KY) dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Sebagaimana diketahui, pergantian anggota Komisi
Yudisial telah mengundang polemik, mengingat masa
keanggotaan Komisi Yudisial seharusnya telah berakhir pada

3
bulan Agustus. Keterlambatan dalam proses seleksi calon
anggota
Komisi
Yudisial
mengakibatkan
adanya
perpanjangan masa keanggotaan Komisi Yudisial melalui
Keputusan Presiden. Polemik ini harus segera diakhiri.
Berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPR,
Dewan melalui Komisi III akan segera melakukan pemilihan 7
(tujuh) anggota Komisi Yudisial dari 14 (empatbelas) orang
calon yang diajukan oleh Presiden pada tanggal 23
September lalu. Komisioner baru yang terpilih nantinya
diharapkan dapat meneruskan dan meningkatkan kinerja
Komisi Yudisial sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-
undang.

Penetapan Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi) berikut masa jabatannya, diharapkan akan menjadi
agenda Dewan pada Masa Persidangan II ini. DPR akan
memilih 1 (satu) diantara 2 (dua) calon yang di ajukan
Presiden, yaitu Saudara Busyro Muqoddas dan Saudara
Bambang Widjojanto. Diantara 5 (lima) Pimpinan KPK, 1
(satu) diantaranya akan dipilih menjadi Ketua KPK.


4
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Dalam Bidang Legislasi, untuk Masa Sidang II Tahun
Sidang 2010-2011 ini, diharapkan 6 (enam) sampai 7 (tujuh)
RUU
yang
berasal
dari
DPR
dapat
diselesaikan
pembahasannya untuk diambil keputusan pada Pembicaraan
Tingkat II di dalam Rapat Paripurna. RUU tersebut adalah
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; RUU
tentang Mata Uang; RUU tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi; RUU tentang Bantuan Hukum; RUU tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985
tentang Rumah Susun; RUU tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Satu lagi yaitu RUU tentang
Lembaga Keuangan Mikro.
Sementara 3 (tiga) RUU dari Presiden yang diharapkan
dapat diambil keputusan pada Pembicaraan Tingkat II
didalam Rapat Paripurna pada Masa Sidang ini adalah RUU
tentang Transfer Dana; RUU tentang Informasi Geospasial,
dan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apabila kesepuluh
RUU tersebut dapat diselesaikan, maka dengan penambahan
13 (tiga belas) RUU yang telah diselesaikan sebelumnya,

5
akhir Masa Sidang II nanti Dewan bersama dengan Presiden
telah menyelesaikan pembahasan terhadap 23 (dua puluh
tiga) RUU, termasuk RUU Kumulatif Terbuka.
Tujuh puluh (70) RUU Prioritas tahun 2010
menyebutkan bahwa 36 RUU diajukan oleh DPR dan 34 RUU
diajukan oleh Presiden. Mengingat fungsi perundang-
undangan menjadi tanggungjawab bersama DPR dan
Pemerintah, maka sangat diperlukan sinergi antara kedua
lembaga ini. Diperlukan tekad bersama untuk dapat memacu
lahirnya UU yang sangat dinantikan masyarakat.
Dari 34 (tigapuluh empat) RUU Pemerintah tersebut,
baru 9 (sembilan) RUU yang telah diajukan, 2 (dua)
diantaranya telah selesai dibahas, yaitu RUU tentang Grasi,
dan RUU tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian
Uang. Berkenaan dengan hal tersebut, baru-baru ini,
Pimpinan DPR telah menyampaikan surat kepada Presiden
untuk dapat mempercepat pengajuan 25 (duapuluh lima)
RUU yang sekarang masih dalam proses penyusunan dan
koordinasi antar kementerian di lingkungan Pemerintah.
Pimpinan DPR berkeinginan kuat dan mendorong agar
Komisi-Komisi dan Pansus yang menangani RUU dapat
menyelesaikan Draft dan Naskah Akademik, agar berbagai
RUU segera memasuki pembahasan. Tata Tertib DPR

6
mengatur bahwa penanganan RUU dibatasi 2 (dua) kali Masa
Sidang, ditambah 1 (satu) Masa Sidang apabila mendapat
persetujuan rapat Badan Musyawarah.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Terkait dengan fungsi perundang-undangan, Pimpinan
Dewan menaruh perhatian terhadap penyelesaian Paket
RUU Bidang Politik. Revisi UU Nomor 22 tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilu yang ditangani oleh Komisi II,
masih tertunda-tunda penyelesaiannya karena adanya
substansi materi yang masih belum dicapai kata mufakat
diantara fraksi-fraksi, yaitu keterlibatan Partai Politik pada
jajaran Penyelenggara Pemilu. Revisi UU tentang
Penyelenggara Pemilu harus segera diselesaikan, sebab
tertundanya penyelesaian RUU ini, dikhawatirkan akan
mengganggu persiapan Pemilu 2014 melalui tahapan-
tahapan sebagaimana diatur oleh UU.

Pada Masa Sidang II ini, DPR juga sedang
mempersiapkan Revisi UU Nomor 2 tahun 2008 tentang
Partai Politik yang sudah memasuki pembahasan Daftar
Inventarisasi Masalah (DIM); Revisi UU Nomor 27 tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3); dan Revisi Kedua

7
atas UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian. Pimpinan mengharapkan, pembahasan ketiga
Revisi UU ini bisa diselesaikan tahun 2011.

RUU lain yang perlu mendapat perhatian, terutama
berkaitan dengan perkembangan perekonomian nasional
adalah RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU
Perubahan UU Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi
Gudang, RUU Perubahan UU Nomor 32 tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi, dan RUU Perubahan UU
Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, yang disiapkan oleh
Komisi VI DPR.
RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro sangat
mendesak,
karena
UU
ini
dimaksudkan
untuk
memberdayakan usaha kecil, dan mendukung perluasan
akses permodalan yang selama ini menjadi hambatan utama
dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM
(Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah). Undang-undang ini
diharapkan dapat mendukung program Pemerintah bagi
kemandirian bangsa di sektor ekonomi.


8
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR perlu
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN tahun 2010,
mengingat Masa Persidangan II merupakan semester akhir
dari Tahun Anggaran 2010. Melihat perkembangan
pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 yang tersisa
kurang-lebih satu bulan mendatang, Dewan berharap, apa
yang sudah ditargetkan dapat dicapai, baik target asumsi
ekonomi-makro seperti pertumbuhan ekonomi, target
penerimaan negara, maupun belanja negara.
Terkait dengan realisasi belanja negara, Kementerian
Keuangan mencatat, hingga tanggal 15 Oktober, realisasi
belanja negara sebesar Rp. 681,69 triliun (60,5%) dari pagu
anggaran dalam APBN-P Tahun Anggaran 2010 (Rp. 1.126,1
triliun). Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah
sebesar Rp. 431,32 triliun (55,2%), dan transfer ke daerah
Rp. 250,37 triliun (72,7%).
Berdasarkan komponen belanja pemerintah, belanja
modal merupakan yang terendah, dengan realisasi sebesar
Rp. 36,09 triliun (38%). Kemudian diikuti oleh belanja barang
sebesar Rp. 58,14 triliun (51,6%), dan belanja pegawai Rp.
115,89 triliun (71,2%).

9
Dalam beberapa kesempatan, saya selaku pimpinan
Dewan telah beberapa kali mengingatkan Pemerintah, untuk
memperhatikan masalah rendahnya penyerapan anggaran.
Rendahnya penyerapan anggaran, juga dapat disebabkan
oleh sistem dan mekanisme perencanaan anggaran yang
salah. Dewan mengingatkan Pemerintah untuk tidak
mengulangi kesalahan yang sama dalam hal penyerapan
anggaran pada APBN Tahun Anggaran 2011 mendatang.
Namun, dalam memberikan penilaian tentang pelaksanaan
anggaran, hendaknya Pemerintah tidak hanya berdasarkan
pantauan penyerapan anggaran, tetapi juga berdasarkan
capaian kinerja atas program-program yang telah ditetapkan.
Dalam
kaitan
pelaksanaan
anggaran
2010,
pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,8%,
hendaknya
dapat
berimbas
terhadap
peningkatan
pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Dewan melihat, telah banyak perbaikan ekonomi di berbagai
sektor, namun dari 223 juta jiwa penduduk Indonesia, jumlah
orang miskin juga masih cukup banyak. Untuk itu, Dewan
mendesak
Pemerintah
untuk
lebih
kreatif
dan
memaksimalkan berbagai program dalam anggaran negara,
yang secara langsung membantu mengatasi kemiskinan dan
pengangguran.

10
Dana sebesar Rp. 49,3 trilliun untuk pemberantasan
kemiskinan, harus dimaksimalkan antara lain melalui PNPM
Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri), KUR (Kredit Usaha Rakyat), hingga Program
Keluarga Harapan. Tahun 2011 mendatang, Dewan telah
menyepakati kebijakan penyerapan tenaga kerja sebesar
400.000 per 1% pertumbuhan ekonomi dan target
penurunan kemiskinan dari 13,3% menjadi 11,5%-12,5%.
Sedangkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN Tahun
2011 disepakati sebesar 6,4%.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam fungsi pengawasan, berbagai permasalahan
telah
mendapat
perhatian
Dewan.
Terkait
dengan
permasalahan di bidang hukum, masyarakat dan kalangan
Dewan menyoroti Kasus Gayus si Mafia Pajak. Kasus Gayus
Tambunan yang bisa keluar masuk Rumah Tahanan Korps
Brimob Polri, membuktikan bahwa hampir semua proses
penegakan hukum di Indonesia masih saja rawan dengan
penyalahgunaan. Citra Badan Peradilan yang sudah buruk
diperparah lagi dengan kasuskasus semacam ini.

11
Dewan menghargai langkah cepat yang telah diambil
oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk menetapkan 9
(sembilan) Polisi Rutan Brimob menjadi tersangka dalam
kasus kaburnya Gayus Tambunan dari Rutan. Namun
demikian, masyarakat menunggu langkah-langkah lebih
lanjut tentang pengungkapan secara tuntas terhadap kasus
ini. Kepada Komisi III DPR-RI, Pimpinan mengharapkan agar
secepatnya mengundang Pimpinan Polri, untuk meminta
pertanggungjawaban terhadap kasus ini yang ditengarai
sering terjadi. DPR perlu menagih janji Kapolri pada saat fit
and proper test, untuk memberantas mafia hukum, termasuk
institusi Polri.

Permasalahan hukum lainnya yang perlu mendapat
perhatian adalah banyaknya korupsi yang dilakukan oleh
Kepala Daerah. Sejak reformasi, terdapat kurang lebih 150
bupati/walikota dan gubernur yang bermasalah dengan kasus
korupsi. Terhadap permasalahan tersebut, perlu dikaji faktor-
faktor yang mengakibatkan fenomena ini, mengingat tidak
semua kasus korupsi dilatarbelakangi motif yang sama.
Beberapa faktor mungkin didorong motif biaya politik yang
tinggi atau kurangnya pemahaman terhadap aturan peng-
anggaran.

12
Untuk menekan ekses dari politik biaya tinggi,
diperlukan adanya perbaikan sistem demokrasi kita,
khususnya yang terkait dengan Pemilukada. Dalam hal
mengurangi
permasalahan
terkait
kekurangpahaman
terhadap aturan penganggaran, maka perlu diadakan
pembekalan terhadap Kepala Daerah yang dilakukan
bekerjasama dengan instansi terkait. Sehingga pada akhirnya
kemajuan demokrasi yang tengah kita rasakan sekarang ini,
tidak menimbulkan efek negatif, dengan maraknya korupsi,
kolusi, dan nepotisme yang berlawanan dengan semangat
reformasi.
Dewan
juga
menyoroti
pelaksanaan
Program
Reformasi Birokrasi (grand design dan road map reformasi
birokrasi), dan evaluasi terhadap pilot-project reformasi
birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan renumerasi pada
3 (tiga) kemeterian/lembaga (MA, BPK, dan Kementerian
Keuangan).
Remunerasi
harus
dikaitkan
dengan
sistem
pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Restrukturisasi
lembaga non-struktural dalam rangka mekanisme percepatan
penyelesaian road-map, penataan dan perampingan lembaga
non-struktural, sedang diperdalam oleh Komisi terkait.

13
Sidang Dewan Yang Terhormat,

Proses go-public Perusahaan Negara PT. Krakatau
Steel (KS) yang menjual saham sebanyak 20% dari modal
ditempatkan dan disetor perusahaan, belakangan ini
mengundang perhatian Dewan dan masyarakat luas.
Keputusan perusahaan untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia
merupakan terobosan bagus dan baik, terutama dalam
rangka menambah modal perusahaan bagi pengembangan
investasi. Kebijakan perusahaan untuk go-public memang
lebih baik daripada kebijakan strategic sales yang ditempuh
perusahaan pada tahun 2008 lalu. Tetapi, keputusan
Pemerintah yang menetapkan penawaran umum perdana
atau Initial Public Offering (IPO) senilai Rp. 850,- per lembar
saham KS, dianggap terlalu rendah. Lebih kontroversial lagi,
pada saat listing di Bursa Efek Indonesia sehari sesudahnya,
harga saham melonjak tajam, dan terjadi penjualan besar-
besaran oleh investor berkualitas.

Banyak
pertanyaan
bahkan
gugatan
untuk
membuktikan apakah tata-laksana penjualan perdana saham
Krakatau Steel, sesuai dengan prosedur yang benar, tidak
melanggar aturan, norma dan etika pasar modal. Untuk itu
Dewan akan melakukan pemantauan dan meminta BPK-RI

14
untuk melakukan audit investigatif, baik terhadap PT.
Krakatau Steel maupun Under Writer.
Dewan juga mengingatkan jajaran Direksi dan
Komisaris, agar modal dari hasil penjualan saham
perusahaan hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan rencana
strategis perusahaan, untuk meningkatkan kinerja dan bisnis
inti, yakni peningkatan produksi besi dan baja guna
memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sidang Dewan yang saya hormati,
Pelaksanaan ibadah haji kembali menjadi perhatian
Dewan, mengingat masih adanya keluhan Jemaah Haji
Indonesia seputar pelaksanaan ibadah haji. Terkait dengan
hal ini, Dewan telah membentuk 2 (dua) Tim Pengawas
Pelaksanaan Ibadah Haji. Tim ini bertugas di awal
pelaksanaan dan di saat pelaksanaan haji, guna memantau
secara langsung, mulai dari pemondokan, transportasi,
makanan jemaah haji dan pelayanan lainnya. Tim pengawas
diharapkan dapat memberikan laporannya pada Masa
Persidangan ini untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji
tahuntahun berikutnya.

15
Dewan berpendapat, Tim Pengawas Haji memang
masih diperlukan, karena dari pengawasan tahun yang lalu
telah berhasil menurunkan US$ 80 ongkos naik haji sehingga
menjadi rata-rata sebesar Rp. 31.080.600 dan mendekatkan
pemondokan jamaah haji di ring I (jaraknya maksimal 2 km
dari Masjidilharam) dan di ring II (2-4 km dari Masjidilharam)
yang semula sampai pada ring V.
Hal lain yang mendapatkan perhatian Komisi Dewan,
terkait hasil sementara Sensus Penduduk 2010. Jumlah
penduduk Indonesia tercatat 237 juta jiwa. Ini berarti,
jumlah penduduk Indonesia telah melampaui proyeksi semula
sebesar 233 juta jiwa. Atau dapat dikatakan bahwa
pertambahan penduduk Indonesia saat ini berkisar 1,3% dan
masih jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ideal untuk
Indonesia yaitu 0,5%. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi
Dewan mendesak Pemerintah untuk segera menetapkan
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN), sebagaimana diamanatkan dalam UU
Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga. Perubahan badan ini secara
fungsional sangatlah penting, sebagai upaya untuk

16
mengendalikan penduduk dan pembangunan keluarga, yang
merupakan aset dalam mencapai tujuan nasional.

Sidang Dewan yang saya hormati,
Bila dilihat dari letak geologis dan geografisnya,
Indonesia memiliki tingkat risiko tinggi mengalami bencana
alam. Perubahan iklim yang berujung pada pemanasan global
menyebabkan seringnya terjadi bencana yang terkadang
secara ekstrem, seperti gempa tektonik, letusan gunung
berapi, dan potensi tsunami. Sebagaimana yang terjadi baru-
baru ini, banjir bandang telah terjadi di Wasior Papua Barat,
gempa dan tsunami telah melanda Kepulauan Mentawai dan
telah terjadi letusan Gunung Merapi di DIY/Jawa Tengah.
Bencana ini, menimbulkan keprihatinan dan kesedihan
mendalam, karena banyaknya korban jiwa meninggal, hilang,
rusaknya sarana dan prasarana, serta memporak-porandakan
wilayah pemukiman penduduk. Bencana-bencana ini juga
menyebabkan pengungsian besar-besaran yang semuanya
harus ditangani dengan cepat, tanggap, dan terkoordinasi.
Untuk itu, Pemerintah perlu segera menyusun Peta
Wilayah Rawan Bencana. Wilayah yang telah dipetakan
tersebut, diprioritaskan untuk mendapat penanganan awal

17
antisipasi bencana. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk
selalu waspada, karena Pemerintah Daerah menjadi garda
terdepan membangun kesadaran rawan bencana termasuk
sistem penanggulangannya.
Terhadap 3 (tiga) lokasi bencana di Wasior, Mentawai
dan Merapi, DPR RI dan berbagai unsur yang ada didalamya
telah
meninjau
ke
lokasi-lokasi
tersebut.
Selain
menyampaikan bantuan dana, Dewan juga sudah melihat
langsung kondisi lokasi bencana yang menjadi masukan bagi
DPR dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Instansi
terkait untuk masalah penanggulangan bencana.
Sebagaimana diketahui bahwa untuk penanggulangan
bencana di dalam APBNP 2010, telah dialokasikan dana
sebesar Rp. 3,7 triliun. Dari jumlah pagu tersebut, telah
digunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di
Jawa Barat dan Sumatera Barat, serta penambahan dana
kedaruratan (on call PNPB) sebesar Rp. 800 miliar, sehingga
tersisa Rp. 2,9 triliun.
Badan Anggaran dan Komisi VIII, telah memberikan
persetujuan untuk pencairan anggaran bagi program
penanggulangan pasca bencana 2010 tahap I sebesar Rp.
1.962.000.000.000 (1 triliun 962 milyar rupiah) yang
dibebankan pada Bagian Anggaran 999.08 Jenis Belanja

18
Bantuan Sosial Pos Penanggulangan Bencana Tahun
Anggaran 2010 untuk 165 kabupaten/kota/provinsi.
Badan Anggaran telah memberikan persetujuan
pencairan dana sebesar Rp. 150 Miliar dalam rangka
penanganan darurat di Papua Barat dan antisipasi
kedaruratan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2010,
yang dibebankan pada Bagian Anggaran yang sama.
Badan Anggaran juga telah memberikan persetujuan
tambahan anggaran tanggap darurat bencana Merapi
sebesar Rp. 100 miliar untuk penanggulangan bencana
Merapi/penggantian ternak, yang dibebankan pada bagian
anggaran yang sama.
Dewan mendesak Pemerintah untuk memanfaatkan
dana-dana
tersebut
tidak
hanya
difokuskan
untuk
memperbaiki infrastruktur dan berbagai fasilitas umum yang
rusak saja, tetapi juga dapat menanggulangi masalah
pengungsi akibat bencana.

Dalam kaitan dengan bencana Merapi, Dewan secara
khusus telah membentuk Posko DPR Peduli di salah satu
lokasi di Yogyakarta. Posko ini dimaksudkan untuk
menyalurkan bantuan dari DPR dan Sekretariat DPR,

19
mengingat kondisi Merapi yang sampai saat ini belum
menentu.

Disamping Posko DPR Peduli, Pimpinan juga
memberikan apresiasi terhadap Isteri Anggota DPR yang
turut memberikan partisipasinya dalam meringankan beban
korban bencana. Demikian juga kepada Anggota DPR dari
Dapil bencana, yang telah bekerja keras dan memberikan
sumbangan terhadap daerah pemilihannya.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Satu kepedihan lagi mengusik nurani kita adalah
adanya salah seorang TKI asal Dompu NTB bernama Sumiati
yang mengalami siksaan luar biasa dari majikannya di Arab
Saudi beberapa waktu berselang. Bibirnya sumbing karena
digunting, kulit kepala terkelupas, tubuh disetrika, muka
rusak, kaki lumpuh dan berbagai penderitaan lain karena
kejamnya perlakuan majikan. Perlakuan luar biasa biadab
kembali dialami TKI Indonesia menyusul penderitaan
sejumlah TKI yang mengalami kekejaman oleh majikan
mereka bahkan ada yang dibunuh.

Kalangan Dewan mendukung Presiden/Pemerintah
untuk melakukan langkah cepat bagi pengobatan dan

20
pengembalian TKI yang bersangkutan ke Tanah Air juga
harus segera dilakukan tuntutan hukum yang tegas, dan
pengadilan yang terbuka bagi majikannya oleh Pemerintah
Saudi Arabia.

Manajemen TKI di bawah Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi harus konsisten melakukan perlindungan
dan langkah-langkah konkret terhadap TKI di luar negeri. TKI
sering mengalami siksaan oleh majikan, dan bahkan masih
banyak yang dipenjara di Malaysia karena kedatangannya
dianggap ilegal. Kepada Kementerian Luar Negeri, diminta
segera bertindak untuk ikut menangani masalah ini melalui
jalur diplomatik.

Sidang Dewan yang terhormat,
Terkait dengan kiprah Indonesia di forum-forum
internasional, Dewan menyambut positif posisi Indonesia
sebagai Ketua ASEAN tahun 2011. Posisi tersebut harus
benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak saja untuk
memajukan ASEAN tetapi juga untuk memaksimalkan
pencapaian kepentingan nasional. Kondisi politik, keamanan,
ekonomi dan sosial budaya kawasan yang dinamis, memang
menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita untuk

21
menyelaraskannya
dengan
tujuan
ASEAN
dalam
pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Di dalam masa satu
tahun memimpin ASEAN ini, diharapkan dapat dimanfaatkan
sebaik-baiknya
untuk
menjadi
langkah
awal
bagi
kepemimpinan Indonesia dalam jangka panjang, untuk
menggerakkan ASEAN menjadi lebih efektif dalam menjawab
berbagai tantangan yang menanti di masa depan.
Dewan juga menyambut positif kedatangan sejumlah
tamu negara yang berkunjung ke Indonesia beberapa waktu
yang lalu, seperti Perdana Menteri Australia Julia Gillard,
Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Austria
Heinz Fischer, dan Ketua Parlemen Cina Wu Bangguo.
Kedatangan para tamu negara tersebut diharapkan akan
semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan
negara-negara sahabat, dan juga semakin memperkokoh
kedudukan Indonesia dalam percaturan global.
Dewan menghargai partisipasi Indonesia dalam
berbagai forum internasional, termasuk kehadiran Presiden
Republik Indonesia dalam KTT G-20 di Seoul dan forum APEC
di Yokohama baru-baru ini. Dewan berharap, keterlibatan
Indonesia dalam berbagai forum internasional benar-benar
dapat membawa manfaat bagi kepentingan nasional.

22
Sidang Dewan yang terhormat.
Masyarakat Internasional, para pemimpin dunia
menyambut baik pembebasan Aung San Suu Kyi oleh rezim
junta militer Myanmar. Aung San Suu Kyi tokoh politik pro-
demokrasi, pemenang Nobel Perdamaian 1991, telah ditahan
selama 15 Tahun. Pada era demokratisasi yang telah menjadi
fenomena global dalam tata internasional yang terbuka,
pembebasan tokoh politik ini dari kekuasaan Rezim Militer
Myanmar menjadi hal yang sangat ditunggu, tidak hanya
oleh para pendukungnya di Myanmar, tapi juga oleh
masyarakat internasional termasuk ASEAN.
Perkembangan Myanmar memang perlu terus-menerus
dicermati pasca Pemilu 7 November yang baru lalu, yang
hasilnya masih diragukan. Indonesia sebagai Ketua ASEAN
tahun 2011, perlu mengambil prakarsa lebih lanjut bagi
pengembangan demokrasi di negara ini. DPR-RI berharap
Parlemen di negara ini juga segera terbentuk.
Selanjutnya, mengakhiri Pidato Pembukaan ini perlu
kami informasikan bahwa pada tanggal 25 November 2010
lusa, akan diperingati Hari Internasional Bagi Penghapusan
Kekerasan Terhadap Perempuan atau The International Day
for The Elimination of Violence Against Women. Tahun 2009
tercatat sebanyak 33 Parlemen dari berbagai negara ikut

23
berpartisipasi memperingati acara penting ini, dengan
melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan dukungan
terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan di
berbagai bidang. Tema peringatan tahun 2010 ini adalah
Building Partnership to Combat Violence Against Woman.
DPR-RI bermaksud untuk mengambil bagian dalam
peringatan ini dengan komitmen bersama: membangun
kemitraan untuk memerangi kekerasan terhadap
perempuan.
Inter-Parliamentary
Union
sebagai
penggagas
peringatan ini, menilai bahwa peran parlemen sangat penting
dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti
Pemerintah, swasta dan masyarakat. DPR-RI menegaskan
komitmennya untuk menjadi jangkar dalam kemitraan
nasional dengan berbagai pihak untuk melawan tindak
kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
Untuk itulah, Pimpinan mengharapkan seluruh anggota
DPR-RI hari ini, setelah rapat paripurna berakhir, bersedia
untuk menandatangani spanduk yang telah disediakan di
depan ruang paripurna sebagai bentuk dukungan dan
komitmen kita untuk memerangi kekerasan terhadap
perempuan. Kepada BKSAP yang menginisiasi kampanye ini,
kiranya dapat menyelenggarakan kegiatan lanjutan dan

24
melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak,
termasuk dengan organisasi nasional dan internasional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah pokok-pokok rencana kegiatan dan
pandangan Dewan, terhadap berbagai permasalahan aktual
yang terjadi selama masa reses. Selanjutnya, Pimpinan
Dewan mengucapkan Selamat Bertugas dalam Masa
Persidangan II. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan
taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal
Alamin. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


KETOK 3 X

Jakarta, 22 November 2010
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


Dr. H. Marzuki Alie

25

Leave a Reply