PIDATO PENGANTAR LKPJ 2007


BUPATI FLORES TIMUR


PIDATO PENGANTAR
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI FLORES TIMUR ATAS PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2007

Yang saya hormati;
– Ketua, Wakil-wakil dan Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur;
– Komandan Kodim 1624 Flores Timur;
– Kapolres Flores Timur;
– Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka;
– Ketua Pengadilan Negeri Larantuka;
– Para Pimpinan Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan BUMD/BUMN;
– Para Alim Ulama, Rohaniwan/rohaniwati;
– Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Flores Timur;
– Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Flores Timur;
– Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana dan Bhayangkari;
– Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Para Pemangku
Kepentingan;
– Adik-adik wartawan;
– Singkatnya Sidang Dewan yang saya hormati;




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
1

Mengawali Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Bupati
Flores Timur atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2007,
Saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala, seraya mengangkat hati
dan menaikkan puji dan syukur berlimpah ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas
penyertaan dan bimbingan-Nya, sehingga kita semua masih diberikan kekuatan untuk
dapat melanjutkan karya pengabdian kita demi kesejahteraan masyarakat Lewotana
Flores Timur yang sama-sama kita cintai. Dengan mengucap syukur atas semua yang
telah kita alami dan kita terima dari Sang Maha Kuasa, kita sesungguhnya
mendatangkan kelimpahan atas diri kita dan masyarakat.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang Saya hormati ;
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah
Daerah meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu
tahun 2007.
Hasil-hasil penyelenggaraan Pemerintahan dan pengelolaan pembangunan selama
kurun waktu tahun 2007, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya.
Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai bersama oleh pemerintah dan
masyarakat Flores Timur selama tahun 2007 merupakan akumulasi dari hasil
pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dari tahun-tahun
sebelumnya dan tahun 2007 yang merujuk pada dokumen perencanaan berupa
Kebijakan Umum Anggaran dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan
secara sinergis, koordinatif, integratif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan
potensi (Strength); peluang (Opportunity) dan eliminasi kelemahan (weakness) dan
tantangan (threats) yang dihadapi dalam pembangunan.



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
2




Dewan Yang Terhormat;
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun
2007 dijiwai oleh amanat pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
Berkembangnya dinamika politik telah membawa perubahan dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPRD dimana pasal 78 ayat (1), yang secara eksplisit
menjelaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah
meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam
melaksanakan tugas desentralisasi . Hal ini dipertegas kembali dalam PP Nomor
25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, khususnya
pasal 19 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah
meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam
melaksanakan tugas desentralisasi.
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Bupati Flores Timur,
merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah dan wujud pengawasan DPRD yang pada
dasarnya memuat gambaran tentang kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu
1(satu) tahun, mencakup pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan
pembinaan serta pemberdayaan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi
daerah, mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KU-APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2007.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
3

Secara teknis LKPJ ini disesuaikan pula dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyampaian Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Esensinya adalah Kepala Daerah
mendeskripsikan kinerja yang telah dicapai sebagai wujud pelaksanaan kehendak
rakyat yang tertuang dalam APBD tahun 2007, yang hasilnya menjadi landasan bagi
upaya perbaikan dan koreksi dalam praktek pemerintahan di masa yang akan datang.
Dalam konteks ini perlu dibangun suatu persepsi yang sama akan pentingnya
semangat kemitraan dalam keseluruhan penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Flores Timur sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dan Lewotana
Flores Timur.

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat ;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari
mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian, pada dasarnya
penyampaian LKPJ Akhir tahun merujuk pada ketentuan-ketentuan normatif yang
berlaku sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, DPRD pasal 62 ayat (1), pasal 78 ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyampaian Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
4

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/140/SJ tanggal
21 Januari 2004 Tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD
sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
6. Kesepakatan Bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor: HK.10 Tahun 2006
01 DPRD /2006

tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD)
Kabupaten Flores Timur Tahun 2007.
Sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
disebutkan bahwa Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf k, Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk
memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Selanjutnya
Penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan juga bahwa yang dimaksudkan
dengan menginformasikan dalam ketentuan ini dilakukan melalui media yang
tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat ;

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Dewan yang terhormat tentang
penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala
Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dari Januari-Desember 2007.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
5

Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak,
baik pemerintah maupun seluruh komponen pembangunan, sementara itu yang
belum berhasil dilihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan datang.
Lebih jauh, tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah mengungkapkan secara transparan
pelaksanaan program/proyek-proyek maupun kegiatan yang telah ditetapkan dalam
APBD tahun 2007. Dengan demikian pengungkapan kinerja program dan kegiatan
selama tahun 2007 tetap merujuk pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (KU-APBD) yang meliputi : KUA Pendapatan Daerah, KUA Belanja
Daerah, KUA Pembiayaan dan KUA berdasarkan Bidang Keuangan Daerah.

Rumusan KU-APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2007 merupakan
platform kebijakan anggaran yang dijadikan pedoman umum untuk penyusunan
anggaran bagi Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Beberapa isu yang mempengaruhi sikap dalam penyusunan dan pelaksanaan
APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2007, meliputi :
1) Kondisi Sosial Ekonomi.
(1). Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.

Penduduk Kabupaten Flores Timur sampai Tahun 2007 sesuai data
Statistik mencapai 223.557 jiwa, terdiri dari laki-laki 106.595 jiwa (47,68%)
dan perempuan 116.963 jiwa ( 52,32%) dengan jumlah KK sebanyak 53.904
(rata-rata 4 jiwa/KK). Tingkat kepadatan penduduk mencapai 119 jiwa/Km2;
dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Larantuka
mencapai 278 Km2 dan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah
Kecamatan Tanjung Bunga yaitu 56 jiwa/Km2.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
6

Tingkat kemiskinan Pada tahun 2007 mencapai 29.550 KK atau
54,82%, mengalami penurunan sebesar 31,05% dari tahun 2006 yaitu tingkat
kemiskinan mencapai 38.667 KK atau 85,87%.
(2). Jumlah Angkatan Kerja.
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2007
mencapai 160.345 orang atau 71,10% dari penduduk usia kerja sedangkan
sisanya 40.479 orang atau 26,86% bukan merupakan angkatan kerja. Dari
jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 94.427 orang (86,65%) bekerja
tersebar pada beberapa sektor seperti pertanian mencapai 179.901 orang
atau 80,55%, sektor industri dan pengolahan sebesar 1.073 orang (1,14%),
sektor jasa 2.224 orang (2,36%) sektor jasa kemasyarakatan 7.696 orang
(8,15%) sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan dan bangunan sebesar
1.243 orang (1,32%); serta 0,98% tersebar pada sektor-sektor lain.
Sementara itu, dari jumlah tenaga kerja sebanyak 77.770 orang (82,36%)
berada di wilayah perdesaan dengan lapangan usaha yang dominan adalah
pertanian, yang tersebar pada lapangan usaha pertanian sebanyak 74.894
orang (96,30%), jasa kemasyarakatan sebanyak 2.392 (3.70%). Sisanya
sebanyak 16.657 orang bekerja di wilayah perkotaan dengan rincian:
pertanian sebanyak 6.392 orang, jasa kemasyarakatan sebanyak 5.304 orang
dan bangunan sebanyak 1.243 orang dan sisanya 1.526 orang bekerja pada
sektor lainnya.
(3). Tingkat Pertumbuhan Ekonomi;
Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 PDRB
Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2006 sebesar Rp. 422.731810.000,- dan
pada
Tahun
2007
PDRB
Kabupaten
Flores
Timur
mencapai
Rp. 512.774037.000,- atau 4,95%. Sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
7


Berlaku (ADHB) PDRB Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 sebesar
Rp. 737.274.656.000,- dan pada tahun 2007 sebesar Rp. 788.362.825.000,-
Sampai Tahun 2007 struktur perekonomian Kabupaten Flores Timur
masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar
Rp. 254.382.650.000,- (38,73%) dan selanjutnya secara berturut-turut;
sektor jasa Rp. 199.729.763.000,- (30,41%); sektor perdagangan, restoran
dan hotel Rp. 75.395.721.000,- (11,48%); sektor Bangunan dan Konstruksi
Rp. 27.872.060.000,- (4,25%); sektor Keuangan, Persewaan, dan jasa
perusahaan Rp. 25.929.199.000,- (3,95%); sektor industri Rp. 7.195.590.000,-
(1.19%); sektor pertambangan dan galian Rp. 4.851.850.000,- (0,74%) dan
sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih Rp. 1.637.130.000,- (0,28 %).
Kecenderungan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur
Tahun 2006 dan Tahun 2007 dengan menggunakan analisis Trend
Pertumbuhan, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur
berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000 maka PDRB Tahun
2007 sebesar Rp. 512.774037.000,- Kontribusi sektor Perdagangan, Restoran
dan Hotel serta sektor jasa yang diharapkan dapat menggantikan dominasi
sektor Pertanian pada tahun-tahun mendatang, sehingga transformasi
struktur dari sektor sekunder dan tersier dapat terwujud. Dinamika
pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi pada sektor sekunder dan tersier
dengan penciptaan nilai tambah produksi yang lebih tinggi diharapkan dapat
memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih riil. Namun
pada kenyataannya Sektor Pertanian masih tetap mendominasi hal ini
disebabkan karena sektor-sektor lain belum dapat dikelola secara maksimal.
Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,
Pelaksanaan Otonomi Daerah menuntut kemampuan daerah untuk membiayai
dirinya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumberdaya dan karakteristik wilayah
yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
8

Dari dana yang kita miliki, telah kita gunakan untuk membiayai kegiatan yang
hasilnya telah dinikmati bersama oleh seluruh rakyat Flores Timur meskipun tidak
luput dari kekurangan disana-sini. Pada Tahun 2007 Pertumbuhan Ekonomi Riil
berputar semakin cepat yang ditandai dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha
ekonomi masyarakat dengan dukungan dana dan fasilitas yang dibangun oleh
Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Hubungan antar pulau semakin meningkat
frekuensinya dengan kegiatan perdagangan, disamping konsep dan kebijakan
pembangunan daerah yang berpihak pada rakyat.
Selanjutnya substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, baik dari
aspek pemanfaatan Anggaran dengan sumber-sumber perolehannya maupun aspek
dampak dari kebijakan dan aspek pelaksanaan dapat dicermati secara lebih rinci
pada Buku II Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2007, Buku III
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2007, Buku IV tentang Neraca,
Laporan Realisasi APBD Tahun 2007, dan Laporan Arus Kas Tahun 2007, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pidato Pengantar ini.
Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,
Implementasi akuntabilitas publik sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan
APBD Tahun Anggaran 2007, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah telah merumuskan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Flores Timur
Tahun Anggaran 2007 Nomor : HK.10 Tahun 2006

01 DPRD/2006

Rumusan KU-APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2007 merupakan
kebijakan umum pembangunan yang dilaksankan berdasarkan kajian terhadap
permasalahan pokok pembangunan serta isu-isu aktual yang sedang berkembang dan
menjadi perhatian pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
9

Dengan memperhatikan berbagai aspek yang merupakan penjabaran prioritas RPJMD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2010.
A. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH
(1) Optimalisasi Pendapatan Daerah dari berbagai sumber, baik yang bersumber
dari dana perimbangan, PAD maupun lain-Lain pendapatan yang sah.
(2) PAD sebagai cerminan derajat otonomi fiskal harus dipacu melalui sektor-
sektor produktif dalam struktur PAD, seperti : Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah.
(3) Penentuan target PAD ditetapkan bersifat realistis dan mendekati potensi riil
dari berbagai subyek dan obyek pendapatan dengan tetap memperhatikan
kemampuan pendapatan masyarakat sehingga tidak kontra produktif dengan
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(4) Upaya peningkatan PAD harus dilakukan melalui berbagai pendekatan antara
lain:
a. Peningkatan pelayanaan publik yang efektif dan efisien melalui
pengembangan sikap kewirausahaan Birokrasi yang berdampak pada
peningkatan PAD.
b. Pengelolaan Aset/kekayaan daerah harus berorientasi pada peningkatan
kualitas pelayanan Publik serta pemberdayaan aset termasuk gedung,
tanah/lahan, peralatan melalui pola kerjasama operasional dengan
pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberdayan BUMD dengan pendekatan Restrukturisasi dan revitalisasi
manajemen BUMD sebagai upaya peningkatan laba usaha daerah.
(5) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam konteks
pengalokasian DAU, DAK, Dana Perbantuan dan dekonsentrasi.
(6) Menggali berbagai peluang kerjasama dengan Lembaga donor baik dalam
Negeri maupun Luar Negeri.



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
10

B. KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH
Pengelolaan belanja harus dilaksanakan dengan prinsip penghematan yang
berbasis pada Cost Effective dan Efficiency, sehingga akan lebih mendukung
terciptanya anggaran kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
dalam bingkai Good Governance.
Memenuhi
harapan
diatas,
maka
pengelolaan
belanja
daerah
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
(1) Belanja daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan pokok penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
(2) Secara teknis administrasi pengelolaan Anggaran Belanja Daerah harus tetap
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
(3) Setiap satuan kerja wajib melakukan Stock Opname atas barang yang
tersedia secara periodik, sehingga pengadaannya dilaksanakan secara
terencana dan cermat sesuai kebutuhan nyata.
(4) Pengelolaan Belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung
dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan standarisasi Harga
Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan
kemampuan Keuangan Daerah.
(5) Pengelolaan Belanja Langsung untuk pelayanan publik harus diarahkan guna
membiayai program dan kegiatan yang manfaatnya dinikmati secara langsung
oleh masyarakat.
(6) Alokasi Belanja Langsung untuk Pelayanan Publik diarahkan untuk
pemenuhan kebutuhan dasar antara lain: infrastruktur jalan dan jembatan,
listrik dan air bersih, operasional pendidikan dan kesehatan, sarana-
prasarana pendidikan dan kesehatan; pemberdayaan ekonomi masyarakat,




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
11

dan sarana-prasarana dasar lainnya berdasarkan hasil Survey, Investigasi dan
Desain ( SID ).
(7) Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk anggaran belanja langsung
perkegiatan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam
Keppres 80 Tahun 2002 atau melalui Pola Kerja Sama Operasional (KSO)
dengan institusi masyarakat atau lembaga sosial lainnya secara selektif.
(8) Dalam rangka peningkatan Otonomi Desa perlu dialokasikan dana khusus
dalam Pos Bantuan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) serta pemberian
tunjangan bagi aparat desa dan bantuan operasional bagi BPD.
(9) Pelaksanaan pekerjaan fisik untuk Anggaran Belanja Langsung perkegiatan
harus disesuaikan pada tahun anggaran 2006 sesuai volume fisik yang
direncanakan dengan tanggung jawab sepenuhnya pada pimpinan satuan
kerja, tanpa merubah atau menambah pagu anggaran yang telah ditetapkan.
(10) Untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran belanja dalam menanggulangi
berbagai kejadian atau peristiwa tidak tersangka/luar biasa, maka perlu
dialokasikan penyediaan anggaran yang ditampung dalam pos Belanja Tidak
Tersangka.
(11) Diperlukan penyediaan anggaran dalam batas-batas yang wajar sebagai dana
pendamping terhadap kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Sumber Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK) serta
program kerjasama dengan Lembaga-lembaga Donor sepanjang diisyaratkan.

C. KEBIJAKAN UMUM PEMBIAYAAN
(1) Alokasi Anggaran Pembiayaan ditetapkan melalui suatu perencanaan yang
lebih realistis terkait dengan kepastian jaminan tentang sumber dan
besarnya pendapatan dan belanja daerah.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
12

(2) Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran 2007 diarahkan untuk membiayai
program/kegiatan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2008.
(3) Pembiayaan penyertaan modal harus diimbangi dengan penerimaan
pembiayaan dari pos penyertaan modal tersebut.

D. KEBIJAKAN UMUM BERDASARKAN BIDANG KEWENANGAN DAERAH
Kebijakan umum berdasarkan bidang kewenangan daerah disusun
berdasarkan hasil analisis Matriks KU-APBD 2007 yang merupakan perpaduan
antara hasil analisis Jaring Aspirasi Masyarakat dengan indikator perekonomian
lokal serta berberapa isu srategis terpilih.
Pengelompokan
bidang
berdasarkan
daerah
tertuang
melalui
rencana
Pembangunan Tahun 2007 dengan 31 (tiga puluh satu) urusan terdiri dari 23 (dua
puluh tiga) urusan wajib yaitu: Urusan Umum Pemerintahan, Urusan Pendidikan,
Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Penataan Ruang, Urusan
Perencanaan Pembangunan, Urusan Perhubungan, Urusan Lingkungan, Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Perempuan, Urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat, Urusan Sosial, Urusan Tenaga Kerja,
Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Penanaman Modal Daerah,
Urusan Kebudayaan, Urusan Pemuda dan Olah Raga, Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri, Urusan Kepegawaian, Urusan Pemberdayaan masyarakat
dan Desa, Urusan Kearsipan, Urusan Komunikasi dan Informatika. Dan 8 (delapan)
urusan pilihan yang terdiri atas: Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan, Urusan
Energi dan Sumberdaya Mineral, Urusan Pariwisata, Urusan Kelauatan dan
Perikanan, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian dan Urusan Transmigrasi.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
13

Ketiga puluh satu Urusan tersebut telah termuat secara rinci, lengkap
dan terintegerasi yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah
Kabupaten Flores Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Flores Timur Nomor : HK. 10 TAHUN 2006

01 DPRD/2006
Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD)
Kabupaten FLores Timur Tahun Anggaran 2007.
Berdasarkan
Nota
Kesepakatan
tersebut
maka
pengelompokan
Bidang
Kewenangan Daerah sebagai berikut :
I. URUSAN UMUM PEMERINTAHAN
1. Melakukan penyempurnaan dan penguatan kelembagaan politik, penguatan
komunikasi politik pemerintah dan masyarakat, serta pendidikan politik.
2. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas lembaga dan aparatur daerah.
3. Meningkatkan penerimaan daerah dan pengawasan serta pengamanan
pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum pemerintahan melalui :
a. Penerapan kepemerintahan yang baik;
b. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan lembaga pemerintah;
c. Pengelolaan SDM Aparatur yang mengarah pada peningkatan kualitas;
d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
e. Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kinerja
aparatur daerah.
5. Melakukan penataan pembangunan daerah yang mengarah pada
perkembangan otonomisasi melalui :
a. Pemberdayaan masyarakat desa;
b. Pengembangan wilayah potensial, baik dari aspek administratif maupun
aspek teknis;



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
14

c. Peningkatan
kapasitas
dan
kemampuan
wilayah-wilayah
yang
terkategori perlu mendapat penanganan khusus.
6. Melakukan penataan pengelolaan kebijakan dan penataan administrasi
kependudukan.
7. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui :
a. Pengembangan SDM, sarana dan prasarana Kepolisian dan TNI;
b. Kerjasama dan koordinasi dalam upaya peningkatan dan pemeliharaan
kamtibmas;
c. Fasilitas upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran obat terlarang;
d. Antisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana dan keadaan luar
biasa.
8. Meningkatkan dan mengembangkan kesadaran dan kepatuhan terhadap
penerapan supremasi hukum dan HAM, melalui :
a. Pembinaan dan penyuluhan hukum dan HAM;
b. Pelayanan dan bantuan hukum;
c. Sosialisasi berbagai peraturan daerah.

II. URUSAN PERTANIAN
1. Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura
melalui perbaikan infrastruktur pertanian baik lahan basah mapun lahan
kering.
2. Meningkatkan kemampuan petani.
3. Merevitalisasi penyuluhan pertanian yang berorientasi pada peningkatan
peran dan fungsi kelembagaan masyarakat petani.
4. Memantapkan koordinasi peningkatan pertanhanan pangan wilayah lintas
sektor melalui :



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
15

a.
Pendataan produksi pangan wilayah serta pasokan pangan dari luar
daerah;
b.
Stabilisasi kebijakan harga pangan, melalui monitoring dan
penyebaran informasi harga pasar serta intervensi dan pengendalian
harga pangan;
c.
Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi.
d.
Pemetaan situasi pangan daerah.
e.
Intervensi ke wilayah yang terkena rawan pangan.
5. Meningkatkan produksi peternakan melalui pengembangan potensi kawasan
peternakan, pengembangan pakan ternak serta peningkatan kesehatan
hewan.
6. Meningkatkan kemampuan petani.

III. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
1. Mengembangkan dan mengelola sumber daya perikanan dan kelautan
melalui :
a. Intensifikasi penangkapan melalui perbaikan sarana tangkap;
b. Diversifikasi sarana tangkap;
c. Ekstensifikasi sarana tangkap.
2. Mengembangkan budidaya laut.
3. Meningkatkan kemampuan nelayan melalui pembinaan dan penyuluhan
penangkapan dan budidaya.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan nelayan.

IV. URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi dan pengolahan hutan terkait tata
cara pemungutan hasil hutan (kayu dan non kayu).



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
16

2. Menertibkan dan memelihara tapal batas kawasan hutan.
3. Melakukan koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan serta
penertiban peredaran hasil hutan.
4. Meningkatkan kemampuan kelompok usaha tanaman dan perkebunan dalam
meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman dan perkebunan yang
potensial dan mempunyai nilai ekonomis tinggi melalui :
a. Intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan;
b. Pengendalian organisme pengganggu tanaman.
5. Meningkatkan nilai jual komoditi perkebunan melalui penerapan teknologi
pengolahan pasca panen.
6. Membuka akses pasar yang lebih luas serta peningkatan daya saing
komoditi pada level pasar luar daerah maupun luar negeri.
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengusahakan
tanaman perkebunan.

V. URUSAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1. Melaksanakan survei dan identifikasi potensi pertambangan yang
mempunyai nilai ekonomis.
2. Melaksanakan penertiban dan pengawasan eksplorasi dan eksploitasi
potensi pertambangan terutama bahan galian Golongan C baik dari aspek
perizinan, kelayakan lokasi dan kelestarian lingkungan serta kontribusi
terhadap penerimaan daerah.
3. Melakukan promosi potensi pertambangan dalam rangka menarik investor
untuk melakukan ekplorasi dan eksploitasi.
4. Melakukan pemerataan dan perluasan jaringan listrik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan dasar.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
17

5. Melaksanakan survei dan pengkajian potensi sumber daya listrik alternatif
(angin dan air).

VI. URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1. Meningkatkan daya saing produk terutama yang dihasilkan oleh industri
kecil dan rumah tangga serta usaha menengah.
2. Meningkatkan pengamanan perdagangan.
3. Meningkatkan koordinasi terhadap upaya perlindungan bagi konsumen.
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan kelembagaan dibidang industri
kecil dan industri rumah tangga.

VII. URUSAN PERKOPERASIAN
1. Merevitalisasi lembaga koperasi dan UMKM, baik dari aspek organisasi,
pengembangan kewirausahaan dan meningkatkan daya saing.
2. Menciptakan iklim usaha koperasi dan UMKM yang mengarah pada pola
manajemen usaha yang sehat dan mampu berperan dalam kehidupan
ekonomi masyarakat.
3. Melakukan pemberdayaan kolompok-kelompok produktif yang mempunyai
akses terhadap pengembangan usaha koperasi dan UMKM, seperti kelompok
tani dan nelayan, kelompok usaha kerajinan rakyat, ojek, buruh dan secara
khusus kelompok usaha yang dilakukan oleh wanita dan pemuda.
4. meningkatkan koordinasi dengan Dewan Koperasi Indonesia pada semua
tingkatan serta koperasi-koperasi sekunder yang ada ditingkat kabupaten.

VIII. URUSAN PENANAMAN MODAL
1. Menciptakan peluang dan kemudahan terhadap pengembangan investasi
daerah yang efisien dan kondusif.



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
18

2. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dapat memberikan
akses terhadap pengembangan investasi daerah.

IX. URUSAN KETENAGAKERJAAN
1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja yang berorientasi
pada perluasan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan tenaga kerja melalui
penertiban dan pengawasan sistem pengelolaan tenaga kerja oleh
lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
3. Memperbaiki hak-hak tenaga kerja, yang meliputi sistem pengupahan,
keamanan kerja dan penyelesaian ketenagakerjaan.

X.
URUSAN KESEHATAN
1. Melakukan penyediaan kebutuhan dasar kesehatan, seperti obat-obatan,
peralatan dan perbekalan kesehatan lainnya.
2. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap peredaran dan
penggunaan obat terlarang, makanan dan bahan-bahan terlarang.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik kesehatan perorangan
maupun kesehatan masyarakat melalui :
a. Peningkatkan kualitas pelayanan pada setiap pusat pelayanan
kesehatan;
b. Promosi dan sosialisasi serta penyebaran informasi;
c. Dukungan sarana dan prasarana serta operasional pelayanan pada pusat-
pusat pelayanan kesehatan.
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang profesional
serta berdedikasi dan bermoral;




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
19

e. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perbaikan perilaku hidup
sehat masyarakat.
f. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dalam upaya
memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan dokter ahli.
4. Meningkatkan
berbagai
upaya
pencegahan,
pemberantasan
dan
penanggulangan berbagai penyakit menular baik penyakit menular langsung
maupun penyakit menular yang bersumber dari hewan/binatang.
5. Meningkatkan berbagai upaya penanggulangan kejadian luar biasa
kesehatan dan gizi.
6. Meningkatkan kualitas fisik serta melakukan pengembangan kemampuan
SDM dan penataan manajemen pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah
dalam upaya peningkatan status.
7. Meningkatkan kualitas Pelayanan KB pada setiap Desa/Kelurahan serta
klinik KB melalui dukungan operasional dan ketersediaan alat kontrasepsi.
8. Melakukan pembinaan advokasi dan konseling, kesehatan ibu dan anak
serta kesehatan reproduksi remaja melalui lembaga-lembaga pendidikan,
pramuka dan organisasi pemuda lainnya.
9. Melakukan pengkajian dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan
yang murah dan cepat.

XI. URUSAN PENDIDIKAN.
1. Meningkatkan mutu dan manajemen pelayanan pendidikan pada berbagai
jenis dan jenjang pendidikan, melalui :
a. Perbaikan, penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana dasar
pendidikan;
b. Perluasan dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar;



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
20

d. Pelaksanaan pendidikan non formal dan informal;
e. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik pada berbagai
jenjang pendidikan;
f. Peningkatan kesejahteraan para guru/tenaga pendidikan.
2. Melakukan peningkatan dan perluasan pendidikan anak usia dini sebagai
persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya.
3. Melaksanakan pendidikan kedinasan bagi aparat pemerintah.
4. Meningkatkan kualitas aparat desa melalui pelaksanaan Diklat-diklat
manajemen kepemerintahan.
5. Meningkatkan minat dan budaya baca melalui pengelolaan pelayanan
perpustakaan daerah.
6. Meningkatkan pengembangan nilai budaya, melalui studi dan penelitian
potensi budaya, promosi budaya serta pelestarian potensi budaya asli.
7. Melakukan pengkajian dalam rangka menyediakan pelayanan dibidang
pendidikan dan kebudayaan yang lebih murah dan terjangkau.

XII. URUSAN SOSIAL
1. Memfasilitasi penciptaan peningkatan kehidupan dan kerukunan beragama
dan antar umat beragama.
2. Memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi keluarga, anak-anak
dan perempuan.
3. Melakukan upaya penanggulangan dan perlindungan terhadap penyandang
masalah kesejahteraan sosial.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
21

XIII. URUSAN PENATAAN RUANG
1. Meningkatkan kualitas penataan ruang wilayah yang mengarah pada
penataan status dan batas wilayah baik kabupaten akibat adanya
pembentukan Kabupaten Lembata maupun adanya pemekaran wilayah
kecamatan dan desa.
2. Menyediakan data dan informasi tata ruang dalam konteks perencanaan
pembangunan daerah.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti
air bersih dan listrik.

XIV. URUSAN PERMUKIMAN
1. Melaksanakan peningkatan kualitas dan pengembangan perumahan dan
permukiman rakyat.
2. Melakukan pemberdayaan komunitas perumahan.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti
air bersih dan listrik.

XV. URUSAN PEKERJAAN UMUM
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan dan jembatan guna
meningkatkan aksesibilitas.
2. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sumber air, jaringan irigasi dan
pengelolaan air baku melalui eksploitasi sumber-sumber air yang tersedia.
3. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian bencana banjir dan pengaman
pantai.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
22

XVI. URUSAN PERHUBUNGAN
1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan melalui
pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan transportasi
darat, laut dan udara.
2. Melakukan penataan sistem pengendalian dan pengawasan teknis
perhubungan darat, laut dan udara dalam rangka menjamin kelancaran,
keamanan dan keselamatan angkutan terhadap orang dan barang.

XVII. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Melakukan penataan sistem pengelolaan SDA yang berorientasi pada
pemulihan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan SDA.
2. Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada
pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

XVIII. URUSAN KEPENDUDUKAN
1. Melakukan penataan sistem pengelolaan informasi kependudukan, terkait
pengelolaan, penyimpanan data serta proses registrasi penduduk.
2. Melakukan penataan pelayanan publik dalam bentuk perbaikan
administrasi kependudukan dan kemudahan pelayanan terhadap berbagai
gerakan wajib (KTP, Kartu Keluarga, dll).

XIX. URUSAN OLAHRAGA
1. Meningkatkan dan mengembangkan bakat dan prestasi dibidang olahraga
melalui penggalian potensi berbagai cabang olahraga serta peningkatan
peranan pemuda dan pelajar.
2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas olahraga yang dapat mendukung
berkembangnya prestasi olahraga daerah.



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
23

3. Melakukan penataan organisasi keolahragaan daerah pada semua
tingkatan.

XX. URUSAN PARIWISATA.
1. Mengembangkan destinasi pariwisata melalui perencanaan pengembangan
potensi pariwisata daerah dan penataan kondisi fisik obyek wisata.
2. Melakukan pengembangan pemasaran potensi pariwisata melalui promosi
obyek wisata daerah.
3. Meningkatkan kerjasama operasional dalam pengembangan pariwisata
daerah.
4. Meningkatkan peran masyarakat dibidang kepariwisataan.


Pimpinan dan Sidang Dewan yang Terhormat;
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tolok ukur
makro dalam penilaian kinerja, dimana pendapatan menjadi kekuatan dan
kemampuan keuangan daerah untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan serta kemasyarakatan.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Tmur didalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2007, yang
tercermin pada Ringkasan Realisasi Anggaran di Bidang Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH
Realiasi keseluruhan Anggaran Pendapatan yang diperoleh dalam tahun
anggaran 2007 adalah sebesar Rp.360.753.588.704,52 dari target sebersar
Rp.359.846.019.163,- atau mencapai 100,25 %.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
24

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2006, maka terlihat adanya
peningkatan
yang
cukup
signifikan
sebesar
18,46%
yakni
dari
Rp.303.775.193.371,- menjadi Rp.359.846.019.163,- sedangkan realisasi
mengalami peningkatan sebesar 16,59% yakni dari Rp.309.408.968.159,57
menjadi Rp.360.753.588.704,52.
Kontribusi dari masing-masing kelopompok Pendapatan Daerah adalah
sebagai berikut :
A. Pendapatan Asli Daerah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah, dengan realisasi secara keseluruhan sebesar Rp.
12.561.388.160,06 dari target sebesar Rp.13.461.864.392,- atau mencapai
93,31 %,-
Realisasi PAD dalam tahun anggaran 2007 tidak mencapai target disebabkan
karena tidak tercapainya salah satu jenis pendapatan yang bersumber dari
retribusi daerah.
Namun demikian, terhadap realisasi penerimaan PAD tersebut di atas,
bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2006 terdapat adanya peningkatan
baik target maupun realisasinya. Target mengalami peningkatan sebesar
45,15%, yakni dari Rp.9.274.635.518,- menjadi Rp.13.461.864.392,- sedangkan
realisasi
mengalami
peningkatan
sebesar
29,03%
yakni
dari
Rp.9.735.017.601,57 menjadi Rp. 12.561.388.160,06.
Rincian masing-masing komponen PAD dapat diuraikan sebagai sebagai
berikut :
1). Pajak Daerah, realiasi sebesar Rp.1.244.237.090,- dari target sebesar
Rp.1.197.208.503,- atau mencapai 103,93%. Bila dibandingkan dengan
tahun
2006,
terjadi
peningkatan
sebesar
38,97%
yakni
dari
Rp.861.513.105,- menjadi Rp. 1.197.208.503,- sedangkan untuk realiasi



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
25

mengalami peningkatan sebesar 30,30% yakni dari Rp.954.875.561,52
menjadi Rp. 1.244.237.090,-
2). Retribusi Daerah, realiasi sebesar Rp.4.506.580.743,- dari target sebesar
Rp.5.559.651.677,- atau mencapai 81,06%. Tidak tercpainya target hal ini
disebabkan kerena :
a. Adanya koreksi pihak BPK saat audit Laporan Keuangan terhadap
beberapa obyek pendapatan antara lain, retrubusi pemakaian
kekayaan daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan yang realiasinya
dialihkan ke penerimaan pembiayaan.
b. Adanya penerimaan-penerimaan yang disetor melewati tahun
anggaran 2007 seperti penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada
Rumah Sakit Daerah ( Askeskin) termasuk klaim askeskin tahun 2007
yang belum dibayar oleh Pemerintah tingkat atas melalui PT. Askses
sampai 31 Desember 2007.
3). Laba Usaha Daerah, realiasi sebesar Rp.1.112.632.796,28 dari target
Rp.1.111.894.772,- atau mencapai 100,07 %. Dibandingkan dengan tahun
2006, terjadi peningkatan sebesar 35,79 % yakni dari Rp.818.858.780,-
menjadi Rp. 1.111.894.772,- sedangkan untuk realiasi meningkat sebesar
42,72 % yakni dari Rp.779.595.785,05 menjadi Rp. 1.112.632.796,28.
4). Lain-lain penerimaan Asli Daerah yang sah, dengan realisasi sebesar
Rp.5.697.937.530,78,- dari target sebesar Rp.5.593.109.440,- atau
mencapai 101,87%. Dibandingkan dengan tahun 2006, terjadi peningkatan
sebesar 51,45% yakni dari Rp.3.692.966.000,- menjadiRp. 5.593.109.440,-
sedangkan untuk realiasi mengalami peningkatan sebesar 64,48% yakni
dari Rp.3.464.158.213,- menjadi Rp. 5.697.937.530,78,- .




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
26

B. Dana Perimbangan.
Dana perimbangan merupakan Pendapatan yang diperoleh dari
Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber
Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus.
Realisasi untuk kelompok pendapatan ini adalah sebesar Rp.340.648.921.984
dari target sebesar Rp. 339.054.828.300 atau mencapai 100,47% meningkat
dari tahun 2006 untuk target sebesar 17,03% yakni dari
Rp. 289.692.853.054,- menjadi Rp. 339.054.828.300,- sedangkan untuk
realisasi meningkat sebesar 17,64% yakni dari Rp. 294.549.834.813,- menjadi
Rp.340.648.921.984,- .
Rincian dari masing-masing komponen Dana Perimbangan adalah
sebagai berikut :
1. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dengan realisasi sebesar
Rp.21.806.125.560,- dari target sebesar Rp.20.312.328.300 atau mencapai
107,35 %.

Dibandingkan dengan tahun 2006, mengalami peningkatan sebesar 33,56%,
yakni dari Rp.15.208.853.054,- menjadi 20.312.328.300,- sedangkan untuk
realisasi
mengalami
peningkatan
sebesar
8,67%
yakni
dari
Rp.20.065.834.813,- menjadi Rp. 21.806.125.560,-
2. Dana Alokasi Umum, dengan realiasi sebesar Rp.271.659.000.000 dari
target sebesar Rp. 271.659.000.000 atau mencapai 100%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka baik untuk target maupun
realisasi

mengalami
peningkatan
sebesar
10,26%,
yakni
dari
Rp.246.374.000.000,- menjadi Rp. 271.659.000.000,- .
3. Dana Alokasi Khusus, dengan realiasi sebesar Rp.46.695.000.000 dari
target sebesar Rp. 46.695.000 atau mencapai 100%.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
27


Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik target maupun realisasi
mengalami peningkatan sebesar 66,11% yakni dari Rp.28.110.000.000,-
menjadi 46.695.000.000,- .

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang
diperoleh dari hibah, Bagi Hasil Pajak Propinsi, Bantuan Keuangan Propinsi dan
Dana Penyesuaian.
Realisasi bagian pendapatan ini adalah sebesar Rp.7.543.278.560,46
dari target sebesar Rp.7329.326.471,- atau mencapai 102,92%.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target mengalami peningkatan
sebesar 52,45% yakni dari Rp.4.807.704.799,- menjadi Rp.7.329.326.471,-
sedangkan realisasi mengalami peningkatan sebesar 47,21% yakni dari
Rp.5.124.115.745,- menjadi Rp.7.543.278.560,46,- dari tahun sebelumnya.
1. Hibah, dengan realisasi sebesar Rp.241.110.451,46 dari target sebesar
Rp.1.933.705.000,- atau mencapai 12,47%. Sumber penerimaan ini
diperoleh dari hibah luar negeri yakni dari AMI-Portugal dan sumbangan
pihak ketiga (SP.3) dengan realisasi untuk AMI-Portugal sebesar
Rp.209.854.722,- dari target sebesar Rp.250.000.000,- atau mencapai
83,94 %.
Sedangkan untuk sumbangan pihak ketiga realisasi perolehannya sangat
kecil. Hal ini disebabkan kerena sumbangan dimaksud baru disetor dalam
tahun anggaran 2008.
2. Bagi Hasil Pajak Propinsi dengan realisasi sebesar Rp.3.010.273.609 dari
target sebesar Rp.2.583.633.971 atau mencapai 116,51%. Dibandingkan
dengan tahun anggaran 2006, terjadi peningkatan sebesar 29,65 yakni dari
Rp.1.992.738.594,- menjadi Rp. 2.583.633.971,- .
Sedangkan realisasi terjadi peningkatan sebesar 30% yakni dari
2.315.449.540,- menjadi Rp. 3.010.273.609,-



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
28


3. Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp.2.811.987.500 dari target
sebesar Rp. 2.811.987.500 atau mencapai 100%.
Dibangkan dengan tahun anggaran 2006, target sedikit mengalami
penurunan sebesar 3,53% yakni dari Rp.2.814.966.205,- menjadi
Rp. 2.811.987.500,- sedangkan realisasi mengalami peningkatan sebesar
0,11% yakni dari Rp.2.808.666.205,- menjadi Rp. 2.811.987.500,-
4. Dana Tunjangan Kependidikan dengan realisasi sebesar Rp.1.479.000.000,-
Sumber pendapatan ini tidak dianggarkan, baik pada penetapan awal APBD
2007 maupun perubahannya, namun berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.07/2007 tentang Penetapan
Rincian Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun Anggaran
2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana Kabupaten
Flores Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.479.907.000,- yang
diarahkan untuk pembayaran tunjangan kependidikan berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007.

II. BELANJA DAERAH.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2007
adalah sebesar Rp.347.653.402.628,28 dari target sebesar Rp. 410.364.813.786
atau mencapai 84,72%.
Dibadingkan dengan tahun anggaran 2006, keseluruhan belanja daerah tahun
anggaran 2007 mengalami peningkatan cukup signifikan, dimana target
mengalami peningkatan sebesar 31,92% yakni dari Rp.311.062.412.023,- menjadi
Rp. 410.364.813.786,- sedangkan realisasi mengalami peningkatan sebesar 30,49%
yakni dari Rp.266.423.657.215,62 menjadi Rp. 347.653.402.628,28
Rincian alokasi belanja daerah yang dikelompokan belanja langsung
dan belanja tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut :




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
29


a. Belanja Tidak Langsung.
Belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp. 184.498.389.712,- dengan
realisasi sebesar Rp.171.859.523.043,- atau mencapai 93,14%, terdiri dari :
1. Belanja Pegawai, dengan realiasi sebesar Rp.158.383.430.114,70 dari
target sebesar Rp.160.968.689.982,- atau mencapai 98,39%.
2. Belanja Subsidi, dengan realisasi sebesar Rp. 180.496.970 dari target
sebesar Rp. 62.500.000,- atau mencapai 288,80%.
3. Belanja Hibah dengan realisasi sebesar Rp. 294.460.000,- dari target
sebesar Rp.312.460.000,- atau mencapai 94,24%
4. Belanja Bantuan sosial dengan realisasi sebesar Rp. 4.517.361.500,- dari
target sebesar Rp. 6.406.744.000,- atau mencapai 70,51%.
5. Belanja bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp.28.119.993.000,-
dari target sebesar Rp. 33.785.950.000,- atau mencapai 83,23%.
6. Belanja bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dengan realisasi
sebesar RP.27.654.700.000,- target sebesar Rp.33.204.200.000,- atau
mencapai 83,29%.
7. Belanja tidak terduga dengan realisasi sebesar RP.1.200.728.500,- dari
target sebesar RP .2.242.466.650,- atau mencapai 53,54%.

b. Belanja Langsung
Total belanja langsung untuk membiayai seluruh program kegiatan yang
tersebar pada SKPD adalah sebesar Rp.171.862.522.768,58,- dari target
sebesar Rp.225.863.924.074,- atau mencapai 95,03%.
Realisasi belanja langsung untuk mendanai program dan kegiatan pada
seluruh satuan kerja, baik urusan Wajib maupun Pilihan sebagai berikut :
a). Urusan Wajib.
1. Dinas Pendidikan dengan Realisasi sebesar Rp.23.309.347.138,- dari
target sebesar Rp.32.160.133.280,- atau mencapai 72,48%, terdiri
dari 16 Program dan 103 kegiatan.



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
30


2. Dinas Kesehatan dengan Realisasi sebesar Rp.15.928.169.814,- dari
target sebesar Rp.18.914.350.845,- atau mencapai 84,21%, terdiri
dari 17 Program dan 91 kegiatan.
3. Dinas Rumah Sakit Umum Daerah dengan Realisasi sebesar
Rp.5.491.524.293,- dari target sebesar Rp.5.862.342.290,- atau
mencapai 93,67%, terdiri dari 7 Program dan 35 Kegiatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dengan Realisasi sebesar Rp.53.286.131.312,-
dari target sebesar Rp.76.513.310.056,- atau mencapai 69,64% terdiri
dari 14 Program dan 83 Kegiatan.
5. Badan Perenanaan Pembangunan Daerah dengan Realisasi sebesar
Rp.4.818.751.400,- dari target sebesar Rp.5.012.258.400,- atau
mencapai 96,14%, yang terdiri dari 8 Program dan 42 Kegiatan.
6. Dinas Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan Realisasi sebesar
Rp.3.818.439.052,- dari target sebesar Rp.8.636.008.600,- atau
mencapai 44,22 %, terdiri dari 11 Program dan 41 Kegiatan.
7. Kantor Sosial dengan Realisasi sebesar Rp.585.145.250,- dari target
sebesar Rp.731.450.264,- atau mencapai 80 %, terdiri dari 7 Program
dan 27 Kegiatan.
8. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Capil dengan
realisasi
sebesar
Rp.3.060.331.195,-
dari
target
sebesar
Rp.3.340.904.099,- atau mencapai 91,60 %, terdiri dari 11 Program
dan 43 Kegiatan.
9. Dinas Koperasi dan UKM dengan Realisasi sebesar Rp.610.877.357,-
dari target sebesar Rp.810.340.650,- atau mencapai 75,39 %, terdiri
dari 9 Program dan 31 Kegiatan.
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Realisasi sebesar
Rp.894.425.644,- dari target sebesar Rp.1.070.474.000,- atau
mencapai 83,55 %, terdiri dari 7 Program dan 28 Kegiatan.



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
31


11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan Realisasi sebesar
Rp.1.133.446.211,- dari target sebesar Rp.1.336.307.128,- atau
mencapai 84,82 %, terdiri dari 8 Program dan 26 Kegiatan.
12. Sekretariat Daerah dengan Realisasi sebesar Rp.14.534.134.131,- dari
target sebesar Rp.16.749.669.000,- atau mencapai 86,77%, terdiri
dari 34 Program dan 113 Kegiatan.
13. Sekretariat DPRD dengan Realisasi sebesar Rp.6.330.025.151,- dari
target sebesar Rp.7.621.433.025,- atau mencapai 83,06%, terdiri dari
5 Program dan 26 Kegiatan.
14. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Realisasi sebesar
Rp.7.802.774.604,58 dari target sebesar Rp.8.997.809.325,- atau
mencapai 86,72%, terdiri dari 6 Program dan 50 Kegiatan.
15. Badan Pengawas Daerah dengan Realisasi sebesar Rp.1.393.347.723,-
dari target sebesar Rp.1.846.511.528,- atau mencapai 75,46%, terdiri
dari 5 Program dan 34 Kegiatan.
16. Kecamatan dengan Realisasi sebesar Rp.1.913.794.548,- dari target
sebesar Rp.2.285.315.685,- atau mencapai 83,74%, terdiri dari masing-
masing 3 Program dan 21 Kegiatan.
17. BKD dengan Realisasi sebesar Rp.4.704.988.036,- dari target sebesar
Rp.5.547.321.900,- atau mencapai 84,82%, terdiri dari 5 Program dan
21 Kegiatan.
18. Kantor
Pemberdayaan
Masyarakat
dengan
Realisasi
sebesar
Rp.2.643.568.010,- dari target sebesar Rp.4.127.855.150,- atau
mencapai 64,04 %, terdiri dari 6 Program dan 36 Kegiatan.
19. Kantor Pusat Data, Informasi dan Komunikasi dengan Realisasi sebesar
Rp.1.901.921.422,- dari target sebesar Rp.2.344.175.510,- atau
mencapai 81,13 % terdiri dari 6 Program dan 24 Kegiatan.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
32

b). URUSAN PILIHAN.
1. Dinas
Pertanian
dan
Peternakan,
dengan
Realisasi
sebesar
Rp.5.816.183.363,- dari target sebesar Rp.7.015.480.431,- atau mencapai
82,90%, terdiri dari 7 Program dan 51 Kegiatan.
2. Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
dengan
Realisasi
sebesar
Rp.4.310.331.480,- dari target sebesar Rp.5.135.106.625,- atau mencapai
83,94%, terdiri dari 9 Program dan 40 Kegiatan.
3. Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
dengan
Realisasi
sebesar
Rp.5.659.589.318,- dari target sebesar Rp.7.556.756.658,- atau mencapai
74,89 %, terdiri dari 11 Program dan 34 Kegiatan.
4. Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal dengan Realisasi sebesar
Rp.1.915.276.316,- dari target sebesar Rp.2.248.609.625,- atau mencapai
85,18%, terdiri dari 10 Program dan 33 Kegiatan.




Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
33


III. PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
Total penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp. 46.909.893.883,65 dari
target sebesar Rp. 60.291.898.845 atau mencapai 77,80% yang terdiri dari :
a). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp. 46.568.570.518,65 dari
target sebesar Rp. 59.891.994.194 atau mencapai 77,75%.
b). Penerimaan dari dana bergulir sebesar Rp. 341.323.365 dari target
sebesar Rp. 100.000.000 atau mencapai 341,32%. Pelampauan target ini
disebabkan karena dialihkannya penerimaan retribusi pemakaian
kekayaan daerah dari Dinas Perikanan dan Kelautan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
Total pengeluaran adalah sebesar Rp. 2.113.000.000,- dari target sebesar
Rp. 2.363.000.000,- atau mencapai 89,42%, dengan peruntukan sebagai
berikut :

a). Penyertaan Modal.
Realisasi penyertaan Modal kepada BUMD sebesar Rp. 1.250.000.000 dari
target sebesar Rp. 1.500.000.000,- atau mencapai 83,33% dengan
peruntukan sebagai berikut :
1. PT. Bank NTT sebesar Rp. 750.000.000,-
2. PT. BPR Bina Usaha Dana sebesar Rp. 500.000.000,-
b). Pemberian Dana Bergulir
Realisasi dana bergulir yang dialokasikan kepada kelompok-kelompok
sebesar Rp. 863.000.000,- dari target sebesar Rp. 863.000.000, atau
mencapai 100%.
Dengan demikian maka SILPA tahun anggaran berkenaan (2007) adalah sebesar
Rp.57.897.079.959,89.





Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
34



Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat;
Penyelenggaraan
tugas-tugas
Pemerintahan,
Pembangunan
dan
kemasyarakatan
di
Daerah
ini
senantiasa
berhadapan
dengan
dinamika
perkembangan yang bergerak cepat. Sehubungan dengan itu diperlukan kerja keras
kita bersama sambil menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan,
kebersamaan, keuletan, disiplin dan solidaritas yang telah hadir di tengah
masyarakat lama Holot sambil terus-menerus menyampaikan rasa syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur khusus karena Ia telah membantu kita mengelola
Keuangan Daerah dengan tertib sehingga hasil audit BPK RI memberikan penilaian
WAJAR dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2007. Dibandingkan dengan
Tahun Anggaran 2006, penilaian yang diberikan berdasarkan hasil audit BPK RI
adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kita yakin Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan Leluhur Lewotana
merestui. Dan dengan keyakinan itulah, saya menyerahkan materi Laporan
Pertanggungjawaban Bupati Flores Timur atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2007, beserta lampirannya kepada Dewan yang terhormat
untuk dibahas lebih lanjut dalam persidangan ini.

Larantuka, Agustus 2008
BUPATI FLORES TIMUR

DRS. SIMON HAYON



Pidato Pengantar LKPJ Bupati Flotim TA 2007
35

Leave a Reply