Pidato Pembukaan MS III 2012 2013






PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2012-2013

SENIN, 7 JANUARI 2013


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2013


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2012-2013

SENIN, 7 JANUARI 2013


Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati,
Para Wakil Ketua,
Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan DPR,
Para Anggota DPR-RI,
Hadirin yang berbahagia,


Mengawali Pembukaan Masa Persidangan III ini, pertama-tama izinkanlah Pimpinan
Dewan mengucapkan Selamat Hari Natal bagi yang merayakan, dan Selamat Tahun Baru 2013
bagi para anggota Dewan dan seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap semangat baru di tahun
2013 ini akan membawa angin segar bagi Dewan, kinerja semakin meningkat, produktif dan
berkualitas. Semoga semua upaya dan langkah-langkah kita, diridhoi dan mendapat berkah
dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.
Secara umum perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sepanjang tahun 2012
cukup dinamis, diwarnai dengan berbagai peristiwa sosial dan politik, perkembangan ekonomi,
penegakan hukum, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan berbagai bidang lainnya. Di bidang
politik, tahun 2013 diperkirakan akan semakin dinamis, seiring dengan makin dekatnya Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diagendakan berlangsung tahun 2014.
Di awal tahun 2013, KPU akan menyelesaikan verifikasi faktual atas Partai-Partai Politik
peserta Pemilu 2014, sehingga Partai-Partai Politik dapat segera melakukan konsolidasi dan
penyusunan calon-calon anggota legislatif. Kami memprediksi, bursa calon Presiden dan Calon
Wakil Presiden pun mulai menghangat, Partai-partai Politik sudah menjagokan calonnya dan
melakukan sosialisasi kepada publik. Di sisi lain kalangan non-Parpol juga gencar mengajukan
nama-nama capres alternatif.

1
Di tengah-tengah situasi seperti itu, ketika suhu politik menghangat, maka potensi
gesekan akan muncul, baik di internal maupun antar-Partai Politik. Situasi politik akan makin
meningkat manakala Pemilukada yang akan berlangsung hampir serentak tahun 2013 di
seluruh tanah air, tidak mampu dikendalikan dengan baik.
Sepanjang tahun 2012 tercatat beberapa peristiwa penting dalam penegakan hukum di
Indonesia. Tiga di antaranya yaitu pemalsuan vonis di Mahkamah Agung, kasus dugaan
korupsi proyek simulator SIM, dan kasus dugaan korupsi proyek sarana olah raga Hambalang.
Ketiga kasus tersebut bahkan menjadi sejarah penting dalam perjalanan penegakan hukum di
Indonesia.
Pada kasus pemalsuan vonis di MA, untuk pertama kalinya seorang hakim agung
diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim
(MKH). Dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM, untuk pertama kalinya seorang
Jenderal Polisi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan dalam kasus dugaan korupsi
proyek sarana olahraga Hambalang, untuk pertama kalinya pula seorang Menteri Negara aktif,
ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Di samping itu, berbagai aksi kekerasan antar warga masyarakat, antar warga dengan
aparat yang menimbulkan korban jiwa, masih terjadi sepanjang tahun 2012 antara lain di
Lampung, Poso, dan Papua.
Melihat kondisi tersebut, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus mampu
memberikan keteduhan yang dapat menentramkan hati rakyat. Kekuatan politik yang
direpresentasikan oleh fraksi-fraksi, harus memberikan respon positif bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, memasuki tahun 2013, kita harus kembali bekerja keras untuk menjaga
kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, oleh konstituen kita. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan segera, yaitu melaksanakan Program Aspirasi Rakyat, agar kinerja Dewan semakin
efektif. Pimpinan Dewan berharap, dalam sisa waktu kurang dari dua tahun, lembaga ini dapat
terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan tidak terpengaruh oleh
situasi politik menjelang Pemilu.
Kita semua harus menyadari bahwa amanah yang diberikan rakyat kepada kita, belum
mampu kita jalankan dengan sebaik-baiknya, belum mampu sepenuhnya mewujudkan DPR
sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan
masyarakat yang makmur berkeadilan.

2
Sidang Dewan yang terhormat,
Mulai hari ini Dewan memasuki Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013, dimulai 7
Januari 2013 dan akan ditutup pada tanggal 12 April 2013. Dewan memiliki 67 hari kerja atau
96 hari kalender untuk melaksanakan tiga fungsi utama Dewan.
Sebelum melanjutkan Pidato Pembukaan ini, Pimpinan Dewan memberitahukan bahwa
dalam Sidang Paripurna ini hadir delegasi Parlemen Polandia (PolishIndonesia Parliamentary
Friendship Group) yang menjadi tamu DPR dari tanggal 7 sampai 11 Januari 2013. Delegasi
tersebut dipimpin oleh Hon. Mr. Krzysztof Klosowski. Tujuan kunjungan, selain mempererat
hubungan bilateral antar kedua parlemen, juga dalam rangka persiapan bagi kunjungan Ketua
Parlemen Polandia yang akan menjadi tamu resmi DPR pada bulan Juni yang akan datang.
Dalam kurun waktu Januari sampai dengan pertengahan bulan Maret, juga akan
berkunjung Wakil Ketua National Assembly Republic of Korea H.E. Mr. Lee Byung Suk dan
Ketua Council of Representatives Kingdom of Bahrain, H.E. Mr. Khalifa bin Ahmed Al-Dhahrani.

Sidang Dewan yang terhormat,
Pada Masa Persidangan III, selain melaksanakan tiga fungsi utama Dewan, ada beberapa
pejabat publik yang perlu segera diproses penetapannya oleh Dewan, yaitu pencalonan Hakim
Agung, Deputi Gubernur BI, dan Hakim Konstitusi.
Penetapan calon Hakim Agung adalah untuk mengisi kekosongan 5 (lima) Hakim Agung
periode pertama, dan 4 (empat) Hakim Agung periode kedua, Komisi Yudisial telah
mengajukan nama-nama calonnya, sesuai peraturan perundangan, yang akan segera
ditangani oleh Komisi III melalui fit and proper test.
Berkenaan dengan pencalonan Hakim Konstitusi, Badan Musyawarah DPR-RI telah
menugaskan Komisi III DPR untuk segera membahasnya karena akan habis masa jabatannya
pada 1 April 2013. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, terhadap penetapan Hakim Konstitusi ini, DPR akan
melaksanakannya secara obyektif, transparan, dan partisipatif.

Sidang Dewan yang terhormat,
Berkaitan dengan fungsi legislasi, untuk tahun 2013, DPR dan Pemerintah telah
menetapkan 70 (tujuh puluh) RUU sebagai RUU Prioritas. Pimpinan Dewan berharap alokasi
waktu yang cukup panjang pada masa persidangan ini, dapat lebih diprioritaskan untuk
penyelesaian sejumlah RUU, mengingat produktivitas Dewan dalam pelaksanaan fungsi ini

3
dinilai masih rendah. 70 (tujuh puluh) RUU dimaksud, terdiri dari 32 (tiga puluh dua) RUU
yang telah memasuki pembicaraan tingkat I, 2 (dua) RUU yang sedang dilakukan harmonisasi,
dan 36 (tiga puluh enam) RUU yang merupakan RUU baru, baik yang diusulkan oleh DPR
maupun Pemerintah. Pimpinan Dewan mengharapkan agar RUU-RUU yang sudah memasuki
pembicaraan tingkat I, harus tuntas diselesaikan pada masa sidang ini.
Salah satu RUU yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik yaitu RUU tentang Organisasi
Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang saat ini dalam tahap pembicaraan tingkat I di Pansus.
RUU ini masih menyisakan beberapa substansi yang belum menemukan kata sepakat,
diantaranya mengenai definisi, asas, klasifikasi Ormas Asing, larangan, sanksi administratif,
pembekuan dan pembubaran ormas, serta ketentuan pidana bagi anggota dan pengurus
Ormas.
RUU Ormas sangatlah penting demi perlindungan terhadap hak berserikat dan berkumpul
yang sesuai dengan hukum negara, serta untuk melindungi negara dari berbagai pengaruh
asing yang masuk. Organisasi Masyarakat pada masa depan, diharapkan berbadan hukum,
memiliki kegiatan yang jelas, sesuai dengan Konstitusi, Pancasila, dan semangat Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, RUU tentang Mahkamah Agung yang saat ini telah memasuki tahap
pembicaraan tingkat I di Komisi III, memiliki urgensi terkait persoalan menumpuknya perkara
di Mahkamah Agung. Dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2011 terdapat 12.990
perkara yang masuk ke Mahkamah Agung, ditambah 8.424 perkara sisa dari tahun
sebelumnya. Sementara perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2011 adalah 13.719
perkara. Beban kerja ini membuat kinerja Mahkamah Agung tidak bisa menuntaskan perkara,
baik dalam arti kuantitas maupun kualitas. Mekanisme pembatasan perkara dalam RUU ini
diharapkan dapat memperbaiki kinerja Mahkamah Agung ke depan.
Demikian halnya dengan RUU tentang Desa yang sedang dibahas oleh DPR dan
Pemerintah. Dewan tetap memperhatikan aspirasi dari perangkat desa yang telah melakukan
unjuk rasa pada Desember yang lalu. Masyarakat perlu tahu bahwa RUU ini adalah bagian dari
penyempurnaan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan dan Pemerintah
telah sepakat untuk memecah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini
menjadi tiga RUU, yaitu RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Desa, dan RUU
tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga RUU ini akan dibahas secara simultan karena
materinya saling berkaitan. Dengan demikian, RUU Desa bersama dengan dua RUU tersebut,
akan diupayakan selesai pada akhir Masa Sidang III. DPR akan menampung setiap aspirasi
masyarakat, namun masyarakat desa juga harus paham mengenai keterbatasan keuangan

4
negara. Pada intinya tujuan yang akan kita capai adalah sama, yaitu upaya mewujudkan
kemajuan serta kesejahteraan bagi perkembangan desa dan masyarakat desa.
Banyaknya RUU yang harus diselesaikan pada tahun 2013, menuntut kita untuk meng-
optimalkan waktu yang tersedia, agar seluruh RUU yang menjadi tanggung jawab DPR dapat
terselesaikan dengan baik. Optimalisasi ini tidak hanya kita tuntut kepada kalangan Dewan,
tetapi juga kepada Pemerintah, karena Pemerintah juga ikut memegang tanggung jawab
terhadap penyelesaian berbagai RUU tersebut.
Dalam agenda Masa Sidang III ini Dewan menargetkan, 60% alokasi waktu diperuntukkan
bagi kegiatan legislasi, dan 40% bagi kegiatan anggaran dan pengawasan. Di tahun 2013
inilah, sangat kita harapkan bahwa kinerja di bidang legislasi benar-benar tertangani dengan
baik, mengingat tahun depan adalah tahun pelaksanaan Pemilu. Hal ini juga untuk menjawab
kritik masyarakat yang tajam terhadap kinerja Dewan, terutama di bidang legislasi.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR akan menerapkan sistem check and balances,
terutama pada saat membahas mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban APBN yang
sedang berjalan. Pelaksanaan fungsi ini merupakan wewenang konstitusional DPR yang
diamanatkan dan diatur dalam UUD NRI tahun 1945, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta peraturan Tata Tertib
DPR-RI.
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Pimpinan Dewan meminta agar Badan Akuntabilitas
Keuangan Negara DPR-RI melanjutkan evaluasi atas hasil pemeriksaan BPK tentang
pengelolaan keuangan negara, dan memonitor tindak-lanjut yang dilakukan oleh Komisi-
Komisi DPR.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, banyak hal yang harus dilakukan oleh DPR RI
melalui alat-alat kelengkapannya pada Masa Sidang III ini, antara lain melakukan tindak lanjut
ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI tahun 2012, dan kegiatan pengawasan oleh tim
pengawas diantaranya Tim Pengawas Pengusutan Kasus Bank Century yang telah
diperpanjang masa tugasnya. Tim Pengawas terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan
Konflik Agraria yang sudah terbentuk agar segera melaksanakan tugas dan kegiatannya.
Sementara itu, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap TKI di luar negeri yang tidak

5
luput dari berbagai permasalahan, Dewan juga akan membentuk Tim Pengawas TKI di Luar
Negeri.
Terhadap Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
dan Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2008
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, juga telah dilakukan
perpanjangan masa tugas. Pemberian otonomi khusus merupakan kebijakan politik yang tepat
untuk membangun kepercayaan bagi masyarakat di kedua daerah tersebut. Untuk itu, Dewan
meminta agar dalam pelaksanaannya pemerintah terus melakukan langkah-langkah konkret
yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan rakyat Aceh maupun Papua.
Pimpinan meminta, seluruh tim pengawas, baik yang telah diperpanjang masa tugasnya
maupun yang baru terbentuk tersebut, dapat bekerja lebih maksimal dan menuntaskan tugas-
tugas mereka pada tahun ini, karena masyarakat menanti hasil kinerja kita.

Sidang Dewan yang terhormat,
Selama DPR menjalani Masa Reses, berbagai permasalahan telah mengundang perhatian
kita, baik berkaitan dengan masalah politik khususnya persiapan Pemilukada di berbagai
daerah, masalah hukum dan keamanan, sosial-ekonomi, masalah sosial-kemasyarakatan,
maupun fenomena cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini melanda berbagai daerah.
Terkait dengan Pemilukada, Dewan meminta masyarakat turut berperan aktif untuk
mensukseskannya demi kemajuan demokratisasi yang sedang kita jalani, dan proses
pendidikan politik masyarakat terus ditingkatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Situasi keamanan dan dinamika politik di daerah saat ini, akan sangat mempengaruhi
jalannya pembangunan nasional kita. Kita cukup prihatin dengan situasi Poso yang tidak
kunjung membaik, bahkan kian meresahkan dengan timbulnya korban baru dari pihak
kepolisian. Kelompok teroris ini sangat terlatih, bahkan mampu melakukan serangan dengan
sangat akurat. Hal ini memunculkan kesan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah telah
melakukan pembiaran sehingga korban terus berjatuhan tanpa tertangani. Oleh sebab itu,
Dewan meminta Pemerintah untuk lebih tegas dan bersungguh-sungguh dalam menangani
masalah Poso. Dewan meminta Polri agar terus melakukan pola-pola pengamanan dengan
menjalin kerja sama dengan unsur-unsur TNI dan intelijen yang ada di daerah. Situasi dan
kondisi keamanan di masyarakat harus diciptakan dan terus dijaga, agar mereka dapat
melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan aman.
DPR juga mengingatkan Pemerintah untuk memberi perhatian yang besar kepada daerah-
daerah yang menjadi perbatasan negara, mengingat masalah perbatasan dapat menjadi

6
pemicu sengketa dengan negara-negara tetangga kita. Oleh karena itu, masalah-masalah
perbatasan, baik darat maupun laut yang belum selesai, harus segera dituntaskan. Kawasan
perbatasan harus kita bangun menjadi halaman depan negara yang terjaga, karena
merupakan garda depan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
Secara khusus, Dewan meminta perhatian Pemerintah terhadap persoalan perbatasan
Indonesia dengan Malaysia. Sebagai negara bertetangga dekat, tentu sesekali muncul
persoalan diantara kedua negara. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
bersama, agar ke depan, Malaysia dan Indonesia dapat bekerjasama dan bermitra secara lebih
baik. Kami optimis serangkaian sidang General Border Committee MalaysiaIndonesia (GBC-
MALINDO), dapat menemui titik kemajuan dalam penyelesaian perbatasan. Dewan menaruh
harapan terhadap Pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan yang memimpin tim dari
Indonesia, mampu menuntaskan masalah ini sebelum berakhirnya masa pemerintahan yang
sekarang ini.

Sidang Dewan yang terhormat,
Kita berharap, sepanjang tahun 2013 ini situasi perekonomian Indonesia akan semakin
membaik. Namun tanpa kita sadari, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak disertai
dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan sangat bergantung pada tingkat konsumsi
masyarakat, berpotensi mengalami middle income trap. Untuk menghindari middle income
trap tersebut, Dewan meminta kepada Pemerintah untuk segera membenahi sarana
infrastruktur guna memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% pada tahun 2013. Anggaran
pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 adalah
sebesar Rp. 201,3 triliun.
Terkait dengan masalah infrastruktur, kita sungguh prihatin dengan terjadinya gangguan
listrik pada Air Traffic Control (ATC) di Bandara Soekarno Hatta, padamnya listrik di Bandara
Sepinggan Balikpapan, begitu pula dengan infrastruktur di pelabuhan, jalan raya dan jalan tol.
Untuk itu, kita harus segera membenahi kondisi infrastruktur nasional kita dalam rangka
menunjang penguatan perekonomian nasional, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin
berkualitas dengan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
Masalah kemacetan lalu lintas dan buruknya infrastruktur jalan di Indonesia juga harus
mendapat perhatian. Kemacetan di ibukota Jakarta yang semakin hari semakin parah, juga
hendaknya menjadi perhatian serius dari kita bersama. Data menunjukkan bahwa saat ini
setiap harinya, ada kebutuhan sekitar 17,1 juta perjalanan di Jakarta yang dilayani oleh 5,7
juta unit kendaraan bermotor, dan hanya 1,8% yang merupakan angkutan umum. Dengan
pertumbuhan kendaraan yang mencapai 24% per-tahun dan dibarengi pertumbuhan ruas

7
jalan raya yang hanya 0,01% per-tahun, maka masa depan jalan raya di Jakarta sangat
mengkhawatirkan.
Kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan tersebut ternyata bukan hanya milik
Jakarta, saat ini fenomena kemacetan juga sudah melanda beberapa kota besar lainnya di
Indonesia. Karena itu Dewan meminta kepada Pemerintah untuk melakukan terobosan-
terobosan yang out of the box untuk menangani masalah kemacetan ini. Setiap perencanaan
desain tata kota hendaknya dilakukan dengan pemikiran kepentingan jangka panjang,
mengingat pertambahan jumlah penduduk Indonesia terus meningkat. Selain daripada itu,
kota-kota yang tertata rapi dan infrastruktur jalan yang baik akan turut menarik minat para
investor.
Dalam rangka menopang pertumbuhan perekonomian pada tahun 2013, kepastian hukum
dalam berinvestasi juga merupakan salah satu kunci penting yang harus diperhatikan.
Indonesia memiliki target investasi sebesar Rp. 390 triliun di tahun 2013. Tingkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia telah cukup baik. Hal ini akan menjadi daya tarik untuk
menarik investor dari negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea. Oleh karena itu, Dewan
mendukung adanya pembenahan pelayanan perizinan berinvestasi, sehingga masalah yang
berkaitan dengan proses perizinan yang sering dikeluhkan oleh investor dapat diatasi, agar
target investasi tahun 2013 tercapai.
Masalah pengadaan bahan bakar minyak selalu menjadi perhatian kita. Pimpinan Dewan
mengamati, meningkatnya kebutuhan premium nasional akhir-akhir ini, di saat kemampuan
produksi premium dalam negeri stagnan, upaya mengatasi masalah dengan impor premium,
sangat merisaukan, karena akan menimbulkan ketergantungan pada luar negeri. Sepanjang
yang kita ketahui, 70% kebutuhan premium nasional harus didatangkan dari negara lain,
sementara hanya 30% yang diproduksi di dalam negeri. Nilai rata-rata impor premium sudah
mencapai 11,6 juta barel atau 1,84 juta kiloliter per-bulan. Membengkaknya impor premium ini
terjadi, karena belum maksimalnya produksi kilang minyak untuk memenuhi peningkatan
kebutuhan premium dalam negeri.
Lambatnya realisasi pembangunan kilang di Sumatera Selatan, di Balongan dan di Tuban,
adalah karena besarnya investasi dan rendahnya margin yang akan diterima. Dewan
mengharapkan, pembangunan ketiga kilang minyak yang direncanakan paling akhir selesai
pada tahun 2019, tidak meleset. Karena penyelesaian kilang yang memiliki total kapasitas
mengolah minyak 900.000 barrel per-hari, diperkirakan akan mampu mengurangi volume
impor premium. Dewan juga meminta Pemerintah untuk segera menindaklanjuti kebijakan
program energi terbarukan, karena program tersebut telah menjadi kebutuhan kita.

8
Sidang Dewan yang terhormat,
Beberapa waktu berselang, kami merasa prihatin dengan pemboikotan yang dilakukan
APINDO (Asiosiasi Pengusaha Indonesia) dengan cara menarik keanggotaan seluruh
perwakilan mereka dari LKS (Lembaga Kerjasama) Tripartit Nasional. Pemboikotan APINDO
didukung oleh KADIN (Kamar Dagang dan Industri). APINDO merasa bahwa Pemerintah tidak
menghargai dan mengabaikan peran para pengusaha Indonesia yang selama ini telah
memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja dan pembayaran pajak. Mereka
kecewa karena masukan APINDO tidak didengar, berkaitan dengan kebijakan pengupahan dan
regulasi tenaga alih daya.
Dewan sangat menyayangkan, karena LKS Tripartit Nasional adalah forum yang sangat
penting, yang menjadi sarana untuk proses dialog dalam hubungan industrial. LKS Tripartit
telah aktif kembali sejak tahun 2007, menjadi forum koordinasi, mencari solusi bagi setiap
masalah ketenagakerjaan.
Dewan meminta Pemerintah untuk kembali mengajak APINDO dan organisasi pekerja,
dalam rangka membangun hubungan yang harmonis, demokratis, tetapi juga berkeadilan.
Hubungan industrial yang kondusif dan harmonis dengan berperannya pihak-pihak terkait,
sangat diperlukan agar pembangunan ekonomi tetap berjalan, lapangan kerja baru dapat
tercipta, dan pendapatan negara dapat meningkat.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam masalah sosial-kemasyarakatan, tidak henti-hentinya, perhatian kita tertuju pada
masalah Tenaga Kerja Indonesia. Ancaman hukuman mati terhadap para TKI di Malaysia,
China, Singapura, Filipina dan Arab Saudi, sangat memprihatinkan kita. Ada 420 (empat ratus
dua puluh) TKI yang terancam hukuman mati di negara-negara tersebut, di antaranya 99
(sembilan puluh sembilan) orang sudah divonis mati dan tinggal menunggu eksekusi.
Pemerintah harus memperkuat upaya diplomasi luar negeri kita, sehingga setidaknya, bisa
mengurangi hukuman yang menimpa para TKI tersebut. Pendampingan hukum bagi para TKI
yang sedang terkena kasus-kasus di luar negeri, menjadi sebuah keharusan. Pada kedutaan-
kedutaan dimana terdapat banyak Warga Negara Indonesia, harus ditempatkan lebih banyak
personil yang dapat memberikan pendampingan secara hukum. Karena sesungguhnya
pengawalan secara hukum merupakan hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia.
Melihat begitu kompleksnya masalah TKI di Luar Negeri, seperti telah saya singgung di
atas, DPR akan membentuk sebuah Tim Pengawas sebagai salah satu upaya Dewan dalam
membantu menyelesaikan masalah ini.

9
Selain masalah TKI, kasus peredaran narkoba akhir-akhir ini telah sangat meresahkan,
karena makin merasuk ke dalam setiap lapisan masyarakat. Angka pengguna narkotika pada
tahun 2015 oleh BNN diprediksi mencapai 5,1 juta orang, naik 30% dibandingkan dengan
pengguna pada tahun 2011. Penyelundupan narkotika ke Indonesia melalui bandar udara dan
pelabuhan makin marak. Selama kurun waktu tahun 2012, terungkap sejumlah 117 (seratus
tujuh belas) kasus peredaran narkoba dengan aset yang disita senilai Rp. 28 miliar. Peredaran
narkoba yang semakin meluas ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di
kemudian hari.
Mengingat bahaya yang sangat besar yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba ini,
maka perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para
pengedar. Pemberian grasi maupun remisi kepada terpidana narkoba, perlu dipertimbangkan
kembali, walaupun hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang.

Sidang Dewan yang Terhormat
Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan uji publik terhadap
kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. Rencananya, kurikulum tersebut akan diujicobakan
selama tiga tahun sebagai proses transisi, agar proses perubahan dapat berjalan mulus. Salah
satu perubahan yang mendapatkan kritikan dari masyarakat luas adalah terkait penggabungan
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
Dalam pengamatan kami, semangat kurikulum baru ini, salah satunya adalah pada
pemangkasan dan pemadatan jumlah mata pelajaran. Semangat ini sangat dihargai, agar
anak-anak dapat lebih fokus dalam belajar dan lebih memahami materi ajar yang diberikan.
Tingkat kedalaman materi juga perlu diperhatikan, agar para siswa memahami pelajaran yang
diberikan, bukan sekedar menghafalkan materi tanpa tahu manfaat dan kegunaan ilmu yang
mereka pelajari tersebut. Materi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan perkembangan
anak, agar mereka tetap dapat merasakan indahnya masa kanak-kanak.
Pimpinan Dewan mendesak Pemerintah, agar mendesain kurikulum dengan didasarkan
atas kajian yang komprehensif, mendalam dan visioner. Kurikulum pendidikan harus
berorientasi pada masa depan. Kita harus menyiapkan anak-anak kita, agar siap menghadapi
arus globalisasi yang terus berkembang.

Sidang Dewan yang Terhormat,
Bulan-bulan terakhir ini, di berbagai belahan dunia sedang mengalami fenomena cuaca
ekstrim yang bahkan telah menelan korban ratusan jiwa. Di Indonesia, berbagai bencana telah

10
melanda berbagai wilayah. Di akhir tahun 2012 dan memasuki awal tahun 2013, curah hujan
di Indonesia semakin tinggi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi
pada tahun 2013 akan kembali terjadi bencana banjir, longsor, kekeringan, kebakaran lahan
hutan, dan puting beliung pada banyak daerah di Indonesia. Saat ini sebanyak 315
kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sekitar 60,9 juta jiwa tinggal di daerah yang rawan
banjir.
Untuk meminimalisir dampak bencana, pada kesempatan ini Pimpinan Dewan
menghimbau agar semua pihak, terutama yang terkait dengan penanganan bencana untuk
siap siaga serta mengoptimalkan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam penanggulangan
bencana. Selain itu, menyiapkan perangkat early warning yang masif, bukan hanya
berdasarkan peralatan teknologi canggih, tetapi juga kearifan lokal dalam melihat potensi
bencana agar dampak buruk bencana dapat dihindari.

Sidang Dewan yang Terhormat
Terkait masalah-masalah luar negeri, khususnya di Asia, Dewan mencermati bahwa situasi
keamanan sepanjang tahun 2012, belum kondusif. Masih terdapat potensi konflik yang belum
terselesaikan, seperti sengketa Laut China Selatan, rivalitas dan kompetisi politik, benturan
kepentingan ekonomi dan energi, dan lain-lain. Upaya mencegah terjadinya konflik terbuka di
Asia merupakan kepentingan bersama, agar setiap negara bisa terus melaksanakan
pembangunan nasional dengan baik sesuai harapan rakyatnya. Upaya menjaga perdamaian
dan keamanan harus menjadi komitmen semua pihak, termasuk melalui upaya diplomasi
parlemen.
Berkaitan dengan hal ini, Pimpinan Dewan berharap, DPR-RI juga dapat meningkatkan
kiprah diplomasinya di tahun 2013, baik melalui jalur Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR-RI
dengan parlemen negara-negara sahabat, maupun melalui partisipasi di berbagai sidang
organisasi antar parlemen internasional dan regional.
Dalam upaya melaksanakan diplomasi parlemen tersebut, pada tahun 2013, DPR-RI telah
menerima berbagai undangan untuk mengirimkan delegasi ke the 16th General Assembly of
Asia-Pacific Parliamentarians Conference on Environment And Development (APPCED) di
Kathmandu Nepal, tanggal 14-18 Januari 2013. Kemudian, undangan untuk menghadiri the 8th
Conference of PUIC and Other Related Meetings yang dilaksanakan di Karthoum Sudan, pada
tanggal 17-22 Januari 2013, the 21st Annual Meeting of The Asia-Pacific Parliamentary Forum
(APPF) di Vladivostok Rusia, pada tanggal 26-31 Januari 2013, dan menghadiri the 5th Global
Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Conference yang akan
diselenggarakan di Manila Filipina, tanggal 30 Januari-2 Februari 2013. Pengiriman delegasi

11
DPR-RI juga akan dilakukan ke Preparatory Meeting dan ASEAN Leaders Meeting with AIPA
Representatives di Brunei Darussalam, pada bulan April 2013.
Dalam kesempatan ini, Pimpinan Dewan meminta para anggota delegasi Parlemen
Indonesia untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik, agar mampu berkontribusi dalam
setiap kegiatan yang dihadirinya, sehingga upaya diplomasi parlemen yang dilaksanakan dapat
berjalan efektif.

Sidang Dewan yang terhormat,
Mengakhiri pidato ini, Pimpinan Dewan mengajak seluruh Anggota Dewan untuk
bersungguh-sungguh mendarmabhaktikan tugas dan fungsi kita bagi bangsa dan negara, pada
tahun-tahun akhir masa bhakti kita. Mari kita songsong tahun 2013 dengan penuh optimisme
dan kerja keras, dalam upaya memenuhi amanat yang dipercayakan kepada kita. Semoga
langkah kita diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa.
Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan pada pembukaan Masa Persidangan III
Tahun Sidang 2012-2013, dan saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbillamin. Sekian
dan terima kasih.
Wassalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 7 Januari 2013

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Marzuki Alie

12

Leave a Reply