Pidato Habibie Harlah Pancasila 2011

Pidato Lengkap BJ Habibie Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila
Tahun 2011

Jakarta
– Mantan Presiden BJ Habibie mengungkapan secara tepat analisanya mengenai
penyebab nilai-nilai Pancasila yang seolah-olah diabaikan pasca era reformasi. Tak heran
bila pidato yang disampaikannya secara berapi-api itu memukau para hadirin puncak
peringatan Hari Lahir Pancasila.

Acara itu dihadiri oleh Presiden Kelima Megawati dan Presiden SBY. Mereka berpidato
bergiliran. Berikut ini teks pidato lengkap Habibie yang disampaikan dalam acara yang
digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2011).

Assalamu alaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini tanggal 1 Juni 2011, enam puluh enam tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan
sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung
Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang beliau
sebut dengan istilah Pancasila sebagai philosofische grondslag (dasar filosofis) atau sebagai
weltanschauung (pandangan hidup) bagi Indonesia Merdeka.

Selama enam puluh enam tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai
batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer,
demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini.
Di setiap jaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji
ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak
pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.

Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya
fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun
bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan
mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah
tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam
dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila
semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan
ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah
lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-
pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

Mengapa
hal
itu
terjadi?
Mengapa
seolah
kita
melupakan
Pancasila?

Para hadirin yang berbahagia,

Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah "lenyap" dari kehidupan kita. Pertama,
situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik,
regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 — 66
tahun yang lalu — telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus
berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain:
(1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya;
(2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbagi dengan
kewajiban asasi manusia (KAM);
(3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi
menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga
yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya.

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami
bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya,
termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini.
Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila agar
dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang
dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari
luar. Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut
menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap
penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat
generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari
masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya
amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma
dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang
beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Memang,
secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam
membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde
Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila
secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata
ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai
"tidak Pancasilais" atau "anti Pancasila" . Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa
melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan
melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi,
muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol,
sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena
dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga
membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan
kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan
pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang,
golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar
penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada,
Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu
dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan
menyertai kepergian sebuah era pemerintahan !

Para hadirin yang berbahagia,

Pada refleksi Pancasila 1 Juni 2011 saat ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah
dikemukakan banyak kalangan yakni perlunya kita melakukan reaktualisasi, restorasi atau
revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam
rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang. Problema
kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional
maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan
nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde Lama,
Orde Baru dan orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan
dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan
kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan
kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang
kian kompleks dan rumit.

Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala
kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan
bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang majemuk ini.
Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham
radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang
kembali marak beberapa waktu terakhir ini. Saat infrastruktur demokrasi terus
dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam
menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi
perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan
terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi
membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi
keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan.

Krisis ini terjadi karena luruhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik
sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas
warganegara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan
egoisme kelompok dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan
pengabaian terhadap hak-hak sipil warganegara serta pelecehan terhadap supremasi hukum.

Dalam perspektif itulah, reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham
kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan
dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh
tantangan dan ketidakpastian? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyegarkan
kembali pemahaman kita terhadap Pancasila dan dalam waktu yang bersamaan, kita
melepaskan Pancasila dari stigma lama yang penuh mistis bahwa Pancasila itu sakti,
keramat dan sakral, yang justru membuatnya teraleinasi dari keseharian hidup warga dalam
berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah tata nilai luhur (noble values), Pancasila perlu
diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih membumi’ sehingga mudah
diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan.

Para hadirin yang berbahagia,

Sebagai ilustrasi misalnya, kalau sila kelima Pancasila mengamanatkan terpenuhinya
"keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", bagaimana implementasinya pada
kehidupan ekonomi yang sudah menggobal sekarang ini ?

Kita tahu bahwa fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk, tergantung pada
pandangan dan sikap suatu Negara dalam merespon fenomena tersebut. Salah satu
manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam
suatu Negara ke Negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi,
kemudian menjual produk-produk ke Negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus
"membeli jam kerja" bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-
colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu "VOC (Verenigte Oostindische
Companie) dengan baju baru".

Implementasi sila ke-5 untuk menghadapi globalisasi dalam makna neo-colnialism atau
"VOC-baju baru" itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan "jam
kerja" bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui
berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan
rakyat. Sejalan dengan usaha meningkatkan "Neraca Jam Kerja" tersebut, kita juga harus
mampu meningkatkan "nilai tambah" berbagai produk kita agar menjadi lebih tinggi dari
"biaya tambah"; dengan ungkapan lain, "value added" harus lebih besar dari "added cost".
Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia
dengan mengembangkan, menerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat,
khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga
kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang
terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks
masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara
Negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan
implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan
program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara demikian sajalah, Pancasila sebagai dasar
Negara dan sebagai pandangan hidup akan dapat diaktualisasikan’ lagi dalam kehidupan
kita.

Memang, reaktualisasi Pancasila juga mencakup upaya yang serius dari seluruh komponen
bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa
di masa datang sehingga memposisikan Pancasila menjadi solusi atas berbagai macam
persoalan bangsa. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan dalam
kesadaran baru, semangat baru dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial
politik masyarakat Indonesia.

Para hadirin yang saya hormati,

Oleh karena itu saya menyambut gembira upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali empat pilar kebangsaan yang
fundamental: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pilar itu
sebenarnya telah lama dipancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita
di masa lalu. Akan tetapi, karena jaman terus berubah yang kadang berdampak pada
terjadinya diskotinuitas memori sejarah, maka menyegarkan kembali empat pilar tersebut,
sangat relevan dengan problematika bangsa saat ini. Sejalan dengan itu, upaya penyegaran
kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang
terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut.

Marilah kita jadikan momentum untuk memperkuat empat pilar kebangsaan itu melalui
aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai weltanschauung, yang dapat menjadi fondasi,
perekat sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membumikan nilai-
nilai Pancasila dalam keseharian kita, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai
persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat
meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari
bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok nusantara.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan
baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin,
meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja
keras kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.

Melalui gerakan nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, bukan saja akan menghidupkan
kembali memori publik tentang dasar negaranya tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi
para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah dalam menjalankan roda
pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang
demokratis. Saya percaya, demokratisasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi
di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai
Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu alaikum wr wb.

Leave a Reply