Pidato Pengukuhan Prof. Dr. Ir. Fatchan Nurrochmad M.agr

SUMBERDAYA AIR
SEBAGAI SARANA PENDUKUNG
PRODUKSI BERAS DI INDONESIA




UNIVERSITAS GADJAH MADA


Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
pada Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada


Oleh:
Prof. Dr. Ir. Fatchan Nurrochmad, M.Agr.
2

SUMBERDAYA AIR
SEBAGAI SARANA PENDUKUNG
PRODUKSI BERAS DI INDONESIA




UNIVERSITAS GADJAH MADA


Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
pada Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada


Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
pada tanggal 28 Februari 2011
di Yogyakarta


Oleh:
Prof. Dr. Ir. Fatchan Nurrochmad, M.Agr.
3
SUMBERDAYA AIR
SEBAGAI SARANA PENDUKUNG
PRODUKSI BERAS DI INDONESIA

Hari ini merupakan hari yang khusus bagi saya yang mem-
peroleh kehormatan untuk berdiri di mimbar agung ini dalam sidang
terbuka Majelis Guru Besar UGM, guna menyampaikan pidato
pengukuhan. Pengukuhan sebagai Guru Besar sebenarnya merupakan
awal suatu pengabdian kepada masyarakat yang jauh lebih luas
dibandingkan dengan saat saya diterima menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil.
Krisis ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 1930an, tahun
1997 dan tahun 2007 ternyata juga dirasakan oleh bangsa Indonesia.
Pada tahun 1997 penduduk Indonesia yang berstatus menengah
kebawah dan tidak bergerak di sektor pertanian sangat merasakan
dampak negatif yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, semua orang
tahu bahwa krisis sangat menyengsarakan orang banyak tetapi kurang
berpengaruh bagi kehidupan para petani, apalagi bagi mereka yang
bergerak di bidang agribisnis dan agroindustri berorientasi ekspor.
Mereka telah merasakan adanya limpahan berkah. Betapa tidak,
harga-harga komoditas pertanian berorientasi ekspor seperti rempah-
rempah telah menjadikan mereka jutawan bahkan milyarder baru.
Kondisi semacam ini dapat dirasakan oleh petani di Kalimantan,
Sulawesi, atau di tempat lain.
Krisis yang berkepanjangan telah menggugah semua pihak
termasuk di dalamnya adalah pemerintah. Mereka tergugah bahwa
sektor pertanian yang selama ini dinomor duakan dan dipinggirkan
ternyata merupakan mutiara yang tidak akan lapuk sepanjang masa.
Oleh karena itu, sektor pertanian harus dinomorsatukan sebelum
negara kita menuju negara maju berbasis industri yang ditopang
dengan pertanian yang kuat. Hal ini sebenarnya telah didengungkan
sebelumnya bahwa memasuki abad XXI kita akan tinggal landas,
tetapi kenyataannya justru negara kita masih tertinggal di landasan.
Belajar dari sejarah negara-negara yang umumnya mempunyai
empat musim, bahwa sebelum mereka menjadi negara maju (negara
industri) maka sektor pertanian telah mereka bangun sedemikian rupa
sehingga mereka dapat survive untuk akhirnya menjadi negara
4
industri. Dengan menjadi negara industri yang didukung oleh sektor
pertanian yang kuat, maka akhirnya sebagai umpan baliknya adalah
industri pertaniannyapun menjadi maju. Indonesia dapat dikatakan
sebagai salah satu negara agraris karena mayoritas penduduknya
bekerja sebagai petani. Dengan karunia Allah swt berupa sumberdaya
lahan yang subur, sumberdaya air yang melimpah, dan keaneka-
ragaman hayati yang sedemikian rupa, semestinya kita sudah menjadi
negara agraris yang kuat dan tidak tergantung pada negara lain dalam
pemenuhan kebutuhan pangannya. Sektor pertanian tentu saja tidak
akan pernah berhasil tanpa dibarengi dengan campur tangan
pemerintah dan dukungan para petani dan stakeholder yang lain.
Produksi pertanian (pangan/beras) perlu didukung dengan sarana
prasarana pengairan yang memadai dan kegiatan operasi dan
pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan.
Bertolak dari uraian di atas, perkenankan saya menyampaikan
satu butir saja yaitu tentang sumberdaya air sebagai sarana utama
dalam mendukung sektor pertanian khususnya pangan (beras).
MAKNA SUMBERDAYA AIR
Air memberikan makna yang sangat dalam pada kehidupan di
dunia ini. Oleh karena itu, air yang bersifat strategis yang menguasai
hajat hidup makhluk hidup perlu diatur oleh negara. Para pendiri
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasukkan kata air ke
dalam UUD 45 pasal 33 ayat 3 dan dijabarkan lebih lanjut dengan UU
No.11 tahun 1974 tentang Pengairan yang selanjutnya telah dirubah
dengan UU No.7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.
Sumberdaya air mempunyai makna bahwa terdapat nilai man-
faat yang sangat besar yang harus dikonservasi dan dikendalikan daya
rusaknya bagi kehidupan manusia, hewan dan tanaman ditinjau dari
berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, hukum, politik, dan
transmigrasi. Air merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan
negara terutama untuk menunjang ketahanan dan kedaulatan pangan.
Sumberdaya air merupakan sumberdaya alam yang terbarukan, karena
air dapat berubah bentuk mengikuti hukum alam sehingga terciptalah

5
siklus hidrologi. Hal ini menyebabkan ketersediaan sumberdaya air
merupakan fungsi ruang dan waktu, sehingga pengelolaannya akan
terpengaruh oleh waktu akibat adanya siklus.
Air sebagai sarana utama bagi pertumbuhan tanaman tidak dapat
tergantikan oleh unsur lain di alam ini. Air yang terdiri atas hidrogen
dan oksigen dapat melarutkan unsur-unsur hara yang dibutuhkan
tanaman. Air sebagai media pelarut merupakan sarana yag baik untuk
mengangkut unsur-unsur hara dari dalam tanah melalui sistem
perakaran menuju ke tubuh tanaman. Air akan menguap (transpirasi)
melalui stomata sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung dan
pada akhirnya akan menjadikan tanaman dapat tumbuh, berkembang,
berbunga dan akhirnya berbuah. Tanpa air proses kehidupan tanaman
tidak akan pernah ada. Air yang masuk ke dalam tanah akan berfungsi
sebagai pengatur suhu tanah, pengisi kadar lengas tanah, pelindih
bahan-bahan terlarut yang beracun, dan pengatur pH tanah.
Air sebagai sarana utama bagi produksi padi perlu disediakan
dan dikelola dengan baik, arif dan berkelanjutan agar terjadi keajegan
produksi.
DASAR HUKUM
Sumberdaya air mempunyai arti yang sangat luas sehingga perlu
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum
tentang sumberdaya air yang berlaku di Indonesia didasarkan pada 3
hal (Silalahi, 1996) yaitu hukum adat, peraturan perundangan Hindia
Belanda, UUD 45 dan Pancasila. Ketiga peraturan perundang-
undangan tersebut di atas mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan
berbeda satu sama lainnya. Kepemilikan atas air menurut hukum adat
mengacu dan berlaku pada wilayah itu sendiri, hukum Hindia Belanda
bersifat liberal dan individualistik, sedangkan UUD 45 dan Pancasila
menganut hak milik yang bersifat sosial (bukan hak milik mutlak
seperti pada hak eigendom/milik menurut Burgerlijk Wetboek/
KUHPer). Oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan
terkait sumberdaya air yang dibuat oleh pemerintah Indonesia (UU,
PP, Keppres, Kepmen, Kep.Dirjen) harus didasarkan pada Pancasila
dan UUD 45 di samping hukum adat dan mungkin sebagian peraturan
perundangan Hindia Belanda.
6

Sosialisasi peraturan perundangan selama ini tidak menyebar ke
seluruh masyarakat luas terutama para petani, sehingga tidak meng-
herankan kalau mereka tidak dapat menjalankan fungsi dan
kedudukannya dalam hukum yang berlaku.
PERKEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI
Ketersediaan air yang relatif konstan dan kebutuhan air yang
semakin meningkat dari waktu ke waktu dan terjadinya persaingan
penggunaan air, maka sumberdaya air yang ada di dunia ini perlu
dikelola dan dioptimasikan peruntukannya sesuai dengan pengem-
bangan daerah yang akan dilayaninya. Pengelolaan sumberdaya air di
Indonesia untuk irigasi khususnya di bidang pertanian tanaman
pangan (padi) dapat dibagi menjadi tiga masa yaitu masa sebelum
kemerdekaan RI tahun 1945 (masa penjajahan dan sebelumnya), dari
tahun 1945 s.d. tahun 1998 (masa kemerdekaan, masa orde lama dan
orde baru) dan setelah tahun 1998 (masa reformasi dan masa datang).
1. Masa Penjajahan dan sebelumnya
Pengembangan wilayah pertanian di Indonesia ditunjang dengan
pengembangan sarana dan prasarana pengairan berupa sistem jaringan
irigasi teknis yang dibangun terutama oleh pemerintah Hindia
Belanda. Irigasi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak orang mulai
mengenal usaha-usaha budidaya tanaman untuk keperluan memenuhi
kebutuhan pangannya sehari-hari. Usaha-usaha tersebut sampai
sekarang masih dapat dilihat di beberapa tempat misalnya di
Kalimantan dengan sistem irigasi Banjar, di Bali dengan sistem irigasi
Subak, dan di tempat-tempat lain (dengan nama berbeda) dengan
membuat jaringan irigasi yang dilengkapi dengan bangunan-bangunan
sadap, pemberi dan pembagi. Irigasi teknis di Indonesia berkembang
pesat pada akhir abad XIX dan awal abad XX. Hal ini dapat diketahui
dengan adanya bangunan-bangunan permanen yang dibangun oleh
pemerintah Hindia Belanda yaitu pada sungai-sungai di Pulau Jawa

7
khususnya di pantai utara seperti di Cirebon, Tegal, Pemalang,
Brebes, Pekalongan atau di tempat lain seperti di Jawa Tengah, DI
Yogyakarta dan Jawa Timur.
Pada awal mulanya jaringan irigasi tersebut dibangun untuk
memenuhi kebutuhan air tanaman tebu sebagai bahan dasar pem-
buatan gula. Beberapa karesidenan di Jawa waktu itu menjadi
perhatian utama bagi pemerintah Hindia Belanda, karena ketersediaan
sumberdaya air yang melimpah (kuantitas dan kualitas), tersedianya
sumberdaya manusia (petani) yang cukup, sumberdaya lahan yang
subur dan bebas banjir, pupuk, jalan akses, dan yang utama adalah
kemauan pemerintah yang sangat tinggi. Kondisi ini menyebabkan
Indonesia (Pulau Jawa) menjadi primadona pengembangan sektor
pertanian yang berorientasi agribisnis (khususnya tebu), sehingga
banyak pabrik gula yang dibangun di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa pada
awal abad XX (Nurdiyanto, 1994) ada 179 pabrik gula (PG) termasuk
di dalamnya 17 PG di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang
tersebar di Bantul, Kulon Progo (satu buah), dan Sleman yang mana
tak satupun tersisa karena adanya politik bumi hangus pada clash II.
Hal ini nampak dari perintah Markas Besar Komando Djawa,
sehingga sejak 21 Desember 1948 seluruh bangunan penting termasuk
PG dibumihanguskan. Dengan 179 PG tersebut produksi gula yang
dihasilkan adalah 2.970.836 ton (rata-rata per ha 16 ton).
Pemerintah Hindia Belanda dalam mengembangkan agribisnis
berbasis agroindustri terlebih dahulu menyiapkan dan membangun
infrastruktur yang memadai. Jaringan rel kereta api dibangun
sedemikian rupa sehingga dapat menghubungkan pusat-pusat industri
gula dengan 4 buah pelabuhan (Tanjung Emas, Tanjung Perak,
Tanjung Priok dan Cilacap) yang tersebar di Pulau Jawa (Zuhdi,
2008). Perencanaan yang matang dan didukung dengan pembangunan
infrastruktur secara menyeluruh maka produksi gula sebanyak itu
telah dapat diekspor ke berbagai negara. Dengan produksi gula seperti
tersebut di atas maka Indonesia pada tahun 1930an telah menjadi
negara pengekspor gula terbesar di dunia (kedua) setelah Cuba, tetapi
pada saat ini telah berubah seratus delapan puluh derajat menjadi
negara pengimpor gula terbesar di dunia (kedua) yaitu sebesar 0,8 juta
ton (Husodo, 2010). Dengan harga gula saat ini sebesar Rp 10.000,-
/kg, maka devisa yang dapat dihasilkan hampir sebesar Rp 30 T.
8
Pada waktu itu dengan menanam tebu yang berumur 1 tahun,
maka kegiatan-kegiatan pengelolaan lahan dan air merupakan faktor
yang dominan disamping tentu saja kegiatan pemuliaan tanaman tebu
itu sendiri. Pengolahan tanah sebelum dan sesudah tanaman tebu
ditanam menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi petani di lahan
pertanian, jika terjadi pergantian tanaman dari tebu ke padi atau
sebaliknya. Namun demikian pekerjaan tersebut menjadi ringan
dengan adanya air irigasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Pengelolaan
air di jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan air di
lahan pertanian sehingga bangunan-bangunan pemberi/bagi harus
dikelola dengan kriteria tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas.
Pada masa itu, pemerintah (Hindia Belanda) masih melindungi
pelaku agroindustri (Pabrik Gula) karena adanya jaminan hak sewa
atas tanah sawah sampai dengan 50 tahun dan hak kepemilikan
sumberdaya air. Apabila pulau Jawa tidak dikembangkan menjadi
daerah penghasil gula, maka barangkali pada waktu merdeka kita
belum dapat melihat adanya jaringan rel kereta api, jaringan jalan raya
dan jaringan irigasi teknis serta infrastruktur lainnya (seperti pabrik
gula, stasiun, jembatan (gantung), bendungan, bendung dan terowong-
an kereta api) seperti saat ini.
2. Masa Kemerdekaan
Proyek-proyek pengembangan wilayah sungai termasuk di
dalamnya proyek irigasi pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan
air di lahan pertanian yang produktif atau untuk meningkatkan daya
dukung areal yang sudah ada dengan meningkatkan sarana dan
prasarananya seperti rehabilitasi dan upgrading jaringan yang sudah
ada. Usaha-usaha tersebut banyak membawa hasil karena didukung
dengan program-program pertanian yang dimulai dari pra produksi,
produksi dan pasca produksi yang dapat meningkatkan pendapatan
petani sebagai pengelola lahan. Tanpa berpihak pada usaha-usaha
peningkatan pendapatan petani maka pengembangan sumber daya air
untuk pertanian yang bertujuan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat
banyak akan mengalami kegagalan. Kelestarian fungsi bangunan
irigasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan
petani. Tanpa kelestarian fungsi tersebut, maka usaha pemenuhan
9
kebutuhan pangan tersebut juga akan terganggu. Kelestarian fungsi
dari sisi petani menjadi sangat penting manakala terjadi kekurangan
suplai air ke lahan pertanian, sehingga para petani perlu diberi
wewenang untuk mengelola, memelihara, memperbaiki, dan
meningkatkan kinerja sistem jaringan irigasi yang ada di wilayahnya.
Kelestarian jadi sangat penting artinya bagi pemerintah sebagai
pembangun sistem jaringan. Hal ini perlu disadari bahwa untuk
meningkatkan dan atau membangun sistem jaringan irigasi yang baru
memerlukan dana yang sangat besar. Pengembangan daerah irigasi di
Indonesia tidak akan lepas dari campur tangan pemerintah. Hal ini
dapat dimengerti karena sumberdaya air dikuasai oleh negara sehingga
pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengembangkannya
sekaligus melestarikannya. Pengembangan daerah irigasi tidak hanya
difokuskan di Pulau Jawa tetapi juga di luar pulau Jawa. Pengembang-
an daerah irigasi tersebut pada umumnya dibutuhkan pembangunan/
peningkatan bendung, pembangunan bendungan atau pompa-pompa
air beserta bangunan pokok dan pelengkap lainnya.
Teknologi tentang irigasi dari masa ke masa selalu berkembang
baik dari sisi sistem jaringannya maupun dari sistem manajemennya.
Sistem dan manajemen irigasi untuk padi sawah dan non padi akan
berbeda satu sama lainnya. Sistem irigasi padi sawah lebih dikenal
dengan sebutan sistem irigasi konvensional dan irigasi non padi (bisa
juga padi) lebih berkembang ke arah irigasi mikro. Irigasi konven-
sional dengan pengelolaan yang cukup sederhana karena irigasi
tersebut menggunakan gravitasi untuk mendekatkan air dari
sumbernya melalui sistem jaringan irigasi ke tempat yang membutuh-
kannya (sawah). Dalam perkembangannya dengan semakin berkem-
bangnya teknologi, maka sistem jaringan yang ada dapat dikem-
bangkan menjadi sistem irigasi yang mengandalkan tenaga pompa.
Hal ini dapat dijumpai pada irigasi pantai.
Sesuai dengan sifat tanaman padi, dalam perkembangannya
selalu memerlukan air yang cukup banyak (dengan genangan), maka
pengelolaan air irigasi harus memenuhi kriteria tepat jumlah dan tepat
waktu. Kriteria tersebut akan terpengaruh dengan adanya keterbatasan
ketersediaan air.

10
Sesuai dengan falsafah irigasi bahwa air akan diberikan pada
lahan yang kekurangan air, maka selama di lahan sawah tidak terjadi
kekurangan air maka sistem irigasi tidak perlu dioperasikan.
Usaha-usaha pengembangan jaringan irigasi baru akan berman-
faat jika jaringan tersebut dapat melayani kebutuhan air irigasi bagi
daerah irigasi yang dilayaninya minimal 2 kali tanam per tahun.
Bagaimana jika terjadi kekurangan air di sawah? Pada umumnya
sistem jaringan irigasi sudah didesain sedemikian rupa sehingga
terjadi keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Jika terjadi
ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan misalnya pada
kemarau panjang, maka beberapa usaha dapat dilakukan antara lain
dengan mengurangi areal tanam atau mengadakan sistem giliran. Jadi
kalau diperhatikan kerentanan sistem jaringan irigasi masih tetap ada
yaitu masih tergantung pada alam, kecuali kalau kita dapat
menyediakan air irigasi dengan kriteria tepat jumlah, waktu dan
kualitas. Dengan ketersediaan air yang cukup maka sistem jaringan
irigasi dituntut secara terus-menerus untuk mempunyai kinerja yang
baik. Hal ini tentu saja perlu diperhatikan dalam rancang bangun
sistem jaringan irigasi beserta bangunan yang ada di dalamnya.
Pengetahuan tentang hidraulika di saluran terbuka, siphon, talang,
bangunan ukur dan pengatur aliran, bangunan pemberi dan sadap
menjadi sangat penting untuk dicermati. Kesalahan pada rancang
bangun akan berakibat pada rendahnya kinerja sistem jaringan irigasi
yang dibuat.
Pengembangan jaringan irigasi baru sudah selayaknya dikem-
bangkan di luar pulau Jawa yang mempunyai sumberdaya lahan dan
air yang melimpah meskipun terdapat keterbatasan di bidang
sumberdaya manusia yang sebenarnya dapat dipenuhi dengan usaha
transmigrasi. Hal ini sudah pernah dilakukan pembukaan lahan lebih
dari 1 juta ha di Kalimantan tetapi belum berhasil.
Berbeda dengan irigasi konvensional, maka irigasi mikro
membutuhkan daya berupa pompa air pada sistem distribusinya.
Sistem ini tidak atau belum berkembang di Indonesia tetapi
berkembang pesat di negara-negara yang mempunyai empat musim
seperti di Eropa Barat, Amerika dan Jepang. Irigasi mikro mempunyai
kepopuleran tersendiri sebagai sebuah sistem jaringan irigasi yang
lebih ditekankan pada sifat efisiensi sumberdaya (tenaga, kuantitas
11
dan kualitas air) dan efektifitas pengendalian/pengelolaan airnya.
Sistem ini pada umumnya diutamakan untuk memproduksi sayuran,
buah-buahan, bunga, atau tanaman lainnya. Sesuai dengan namanya
maka irigasi mikro yang efisien dalam penggunaan air, maka sistem
jaringannya menggunakan saluran pipa. Dengan sistem ini maka
bangunan-bangunan pokok dan pelengkapnya juga berbeda dengan
sistem jaringan irigasi konvensional.
Pada masa ini termasuk di dalamnya PJP II telah terjadi
pergeseran arah pembangunan pertanian yang tadinya bersifat atau
mempunyai pendekatan komoditif menjadi pendekatan agribisnis dan
peran pemerintah menjadi berkurang dan mulai ditumbuhkan peran
masyarakat.
Pertanian itu bersifaat dinamis (Nurrochmad, 1996 dan 1997),
sehingga pengelolaan sumberdaya air juga harus mengikutinya,
artinya harus fleksibel, dapat diandalkan dan dapat diprediksikan.
Kondisi tersebut pada saat ini belum dapat dilaksanakan secarta baik,
artinya kualitas sumberdaya manusia yang ada kurang atau belum
mampu menetapkan dan memutuskan untuk mengikuti kedinamisan
sektor pertanian yang dapat berubah secara cepat mengikuti permin-
taan pasar. Sudah selayaknya maka pengaruh dinamika sumberdaya
tersebut dibakukan dengan zonisasi daerah irigasi sebagai penghasil
komoditi pertanian tertentu yang berorientasi agribisnis agar dicapai
keajegan produksi yang pada akhirnya akan menuju kepada pengelo-
laan sumberdaya air yang bersifat hidro-ekonomi. Petani tidak
dirugikan oleh petani lain akibat penanaman komoditi yang sama pada
tempat berbeda secara serentak yang pada akhirnya akan menjatuhkan
harga jual komoditas pertanian yang mereka hasilkan.
3. Masa reformasi dan masa depan
Pada masa reformasi pembangunan sarana prasarana pengairan
relatif stagnan jika dibandingkan pada masa sebelumnya, sehingga
mau tidak mau Pemerintah (Pusat dan Daerah) harus menjaga
kelestarian fungsi sistem jaringan irigasi yang sudah ada untuk
menunjang produksi pertanian (beras). Pada masa ini kegiatan operasi,
pemeliharaan dan rehabilitasi menjadi sangat penting dan harus
didukung dengan APBN dan APBD, namun pada kenyataannya dana
12
tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, Pemerintah
Kabupaten Purworejo yang mempunyai sawah beririgasi teknis masih
sulit untuk memenuhi kebutuhan dana operasi yang berkisar antara
Rp 250.000/ha s.d. Rp 1.500.000/ha (Suhudi, 2009), sementara
pemerintah baru mampu menyediakan dana sebesar Rp 140.000/ha
(atau bahkan kurang). Kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya
adalah kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi. Dengan kemampuan yang
terbatas tersebut, maka kegiatan rehabilitasi akan didasarkan pada
skala prioritas (Nurrochmad dkk., 2009). Sebagai contoh hasil analisis
prioritas rehabilitasi 50 daerah irigasi di kabupaten Purworejo
menunjukkan bahwa faktor penentu utama adalah luas areal yang
dilayani bukan atas dasar kondisi kinerja yang sesungguhnya (meski
sudah diatur dengan Permen PU No.39/PRT/M/2006). Kenyataan ini
menunjukkan bahwa terjadi ketidakberdayaan pemerintah Kabupaten
(dan Pusat) dalam penyediaan dana operasi, pemeliharaan dan
rehabilitasi. Keberlanjutan fungsi jaringan irigasi memegang peranan
sangat strategis dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan
Indonesia.
Bagaimana kondisi Indonesia saat ini?
Pengelolaan sumberdaya air merupakan tanggung jawab peme-
rintah sebagai penguasa atas air (UUD 45), tetapi di dalam
pelaksanaannya perlu didukung oleh para petani sebagai penerima
manfaat. Tanpa adanya kerjasama yang baik maka pengelolaan
sumberdaya air tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan.
Sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pada saat ini
menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum sebagai
pengelola di instream. Air sebagai sumberdaya alam tidak dapat
dipisahkan oleh adanya batas administrasi dan kewenangan suatu
institusi. Sumberdaya air sebagai suatu sistem maka keberadaanya
perlu dikonservasi tidak saja di instrem tetapi lebih utama di
offstream. Kewenangan yang ada pada saat ini tidak memungkinkan
Kementeriaan Pekerjaan Umum untuk mengelola sendirian, tetapi
perlu didukung oleh Kementerian Pertanian dan Kehutanan sebagai
pengelola (dalam arti luas) di offstream Daerah Aliran Sungai (DAS).
Pengelolaan sumberdaya air menjadi sangat strategis pada masa yang
13
akan datang sehingga slogan yang telah didengungkan oleh kemen-
terian Pekerjaan Umum dapat menjadi kenyataan apabila pengelolaan
instream dan offstream di bawah satu institusi.
Kebutuhan air untuk budidaya tanaman pangan adalah sangat
besar. Berapa liter jumlah air irigasi yang harus disediakan oleh
pemerintah untuk memproduksi beras per kg? Jika rata-rata kebutuhan
air irigasi sebesar 1 l/det/ha dengan umur padi 100 hari dan hasil
panen beras rata-rata sebanyak 3000 kg/ha, maka kebutuhan air irigasi
per 1 kg beras adalah sebesar 2880 liter di lahan sawah. Jika petani
dapat melakukan penghematan air irigasi dengan pola pemberian air
yang hemat, maka kebutuhan air irigasi untuk memproduksi beras per
1 kg dapat dihemat menjadi 1366 liter (Nurrochmad, 2007). Oleh
karena itu pemberian air irigasi dengan sistem hemat air dan dibarengi
dengan kemauan yang besar dari petani untuk peduli dan arif air maka
penyediaan air irigasi dapat terhemat.
Berapa rupiah dana yang harus disediakan untuk memenuhi
kebutuhan air irigasi tersebut? Dengan penduduk Indonesia sebesar
230 juta orang dan kebutuhan beras sebesar 120 kg/kapita/tahun
(standar PNS), maka kebutuhan air yang harus disediakan sebesar 80
triliun liter. Kapasitas waduk Jatiluhur di Jawa Barat saat ini kurang
lebih 3 triliun liter, sehingga kita memerlukan 27 waduk sebesar
Jatiluhur. Jika harga air irigasi sebesar Rp 1,00/liter maka anggaran
yang harus disediakan pemerintah untuk penyediaan air irigasi sebesar
Rp 80 T.
Untuk memproduksi beras sebanyak itu, maka berapa ha luas
sawah yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan beras saat
ini? Jika 1 ha sawah dapat ditanami padi 2 kali per tahun, maka luas
sawah yang harus disediakan sebesar 4,6 juta ha. Menurut data
Kementerian Pertanian RI total luas sawah di Indonesia adalah 5
jutaan ha, sehingga kebutuhan luas sawah untuk produksi beras saat
ini masih dapat tercukupi.
Bagaimana kondisi Indonesia pada tahun 2050?
Jika pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 2%/tahun, maka
pada tahun 2050 penduduk Indonesia akan menjadi 500 juta jiwa. Ini
berarti bahwa luas sawah yang ada sekarang perlu dilipat duakan.
14
Mampukah kita menyediakan lahan sawah seluas 10 juta ha? Jika
lahan persawahan saat ini mengalami alih fungsi lahan maka justru
produksi beras akan sangat merosot dibandingkan saat ini. Dengan
luas lahan yang sama, maka kebutuhan beras nasional per tahun dapat
tercukupi kalau konsumsi beras perkapita per tahun harus diturunkan
menjadi setengahnya atau menjadi 60 kg. Bersediakah dan maukah
kita hanya makan beras 60 kg/tahun?
Pertanyaan lain adalah berapa liter air harus disediakan? Dengan
hitungan yang sama maka air yang harus disediakan sebanyak 170
milyar m3, atau kita perlu membangun 57 waduk Jatiluhur atau seba-
nyak 4 waduk Three George (kapasitas 40 milyar m3) di China.
Pada masa yang akan datang, optimasi pemanfaatan sumberdaya
air menjadi sangat penting karena adanya pengembangan wilayah
yang terus berjalan seiring dengan pertambahan penduduk dan industri
yang menuntut ketersediaan suplai air bersih dan pangan (beras) yang
memadai. Dengan ketersediaan sumberdaya air yang relatif tetap dan
merupakan fungsi ruang dan waktu, pengelolaan sumberdaya air
secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan perlu segera dilaksa-
nakan oleh satu institusi. Problem yang timbul pada saat ini adalah
keterpaduan yang belum terkoordinasi dalam pengelolaan terpimpin.
Pengelolaan sumberdaya air terkait dengan tiga pilar yaitu
pendayagunaan, konservasi dan pengendalian daya rusak air seperti
tertuang dalam UU No 7 tahun 2004 belum sepenuhnya dapat
dijalankan karena wewenang pengelolaan di instream dan offstream
belum dalam satu wadah. Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai
kewenangan pengelolaan di instream berupa sumberdaya air (lebih
fokus kepada pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air).
Kementerian Pertanian dan Kehutanan mempunyai kewenangan
pengelolaan di offstream berupa sumberdaya lahan, flora dan fauna
(lebih fokus kepada pendayagunaan dan konservasi). Ke depan tiga
kementerian yaitu Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Sumberdaya
Air, pengelola di instream), Pertanian dan Kehutanan (pengelola di
offstream) kiranya dapat diberdayakan menjadi satu kementerian.
Bagaimana dengan Kementerian Pekerjaan Umum? Kementerian ini
tetap ada dan mempunyai peranan yang lebih fokus pada pelayanan
umum di bidang infrastruktur.
15
Arif Air.
Air sebagai sumber kehidupan harus diperlakukan dengan baik.
Jangan meninggalkan sumberdaya air kepada anak cucu kita dengan
kondisi yang rusak, tercemar dan tidak dapat digunakan. Tembang
anak-anak berikut ini:
Ei…. dayohe teko
Ei…. jerengno kloso
Ei…. klosone bedah
Ei…. tambalen jadah
Ei…. jadahe mambu
Ei…. pakakno asu
Ei…. asune mati
Ei…. guwangen kali
Ei…. kaline banjir
Ei…. selehno pinggir,

sebaiknya tidak diajarkan lagi. Kenapa demikian? Kita sekarang ini
perlu mengubah paradigma bahwa sungai bukan lagi tempat
pembuangan tetapi sebagai sumber penghidupan.
Agama apapun mengajarkan pada kita bahwa jangan berbuat
kejahatan terhadap air karena jika air tidak dapat digunakan sesuai
dengan peruntukan maka air tersebut dikatakan tercemar. Jangan
sampai kita mencemari badan air dengan sampah baik padat maupun
cair. Sampah yang paling banyak mencemari badan air adalah sampah
rumah tangga.
Agama telah mengajarkan pada kita untuk berhenti makan
sebelum kenyang. Para orang tua mengatakan makanlah secukupnya
jangan sampai berlebihan. Bahkan restoran prasmanan di Jepang
akan memberikan pinalti (denda) jika para tamu yang makan di
restoran tersebut tidak bisa menghabiskan makanannya. Para Kyai
mengajarkan kepada santrinya supaya makan harus sampai pada butir
nasi yang terakhir, jangan sampai ada yang terbuang (mubadir). Hal-
hal tersebut sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita semua
supaya tidak menyisakan makanan yang pada akhirnya sisa makanan
tersebut akan sampai ke badan air. Sisa makanan (karbohidrat/gula
dan protein/lemak apalagi yang mengandung sulfur) yang terbuang ke
16
badan air akan mengalami proses utrofikasi, aerobiosis, unaerobisos,
dan pada akhirnya dapat mengalami denitrifikasi yang akan membuat
badan air tercemar.
Jika kita mencemari badan air maka di samping kita membu-
tuhkan air untuk proses pencucian, kita sebenarnya juga membuang
air. Kenapa demikian? Jika setiap hari kita membuang 3 butir nasi
(setiap kali makan 1 butir nasi terbuang), maka dalam setahun seluruh
penduduk Indonesia (230 juta jiwa) akan membuang nasi sejumlah
251,85 Milyar butir atau setara 4938,235 ton beras (1 kg beras
Menthik terdiri atas 51.400 butir, C4 terdiri atas 49.800 butir, dan
Cisadane sebanyak 52.900 butir). Dengan demikian maka secara tidak
langsung kita akan membuang air berapa liter? Total air yang dibuang
adalah sebanyak 14,22 juta m3 (atau kita membuang rupiah sebesar Rp
14,2 M, jika harga air irigasi Rp 1,00/lt). Apapun yang kita makan
seharusnya tidak ada yang terbuang. Kerugian tersebut baru dari nasi
yang terbuang belum dari makanan lainnya. Oleh karena itu mulai hari
ini, marilah kita berniat untuk tidak membuang makanan. Kita harus
jaga kualitas air, arif terhadap penggunaan air, memakai secukupnya,
tidak membuang limbah makanan ke dalam badan air.

Dari uraian di atas dapat disampaikan bahwa:
1. Pada
masa
penjajahan,
dengan
hak penguasaan sumberdaya air
ada ditangan individu, sistem sewa tanah dengan konsesi sampai
50 tahun, sehingga banyak pelaku-pelaku agribisnis bersifat
individu atau kelompok yang pada umumnya dimiliki dan
dikelola oleh orang Belanda. Orientasi mereka semuanya adalah
hidro-ekonomi. Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan
perundang-undangan yang sedemikian rupa sehingga pemerintah
Belanda menerapkan sistem hidro-politik untuk menguasai
Indonesia. Pada masa ini Pemerintah telah berhasil mengembang-
kan pengelolaan sumberdaya air dengan sumberdaya lahan
terpilih (pulau Jawa) untuk menunjang kegiatan agroindustri
(gula) yang ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana
transportasi dari pusat-pusat produksi ke pelabuhan, sehingga
Indonesia telah berhasil menjadi negara pengekspor gula terbesar
kedua setelah Cuba.
17
2. Pada masa kemerdekaan, karena sifat peraturan perundang-
undangan tentang sumberdaya air masih bersifat hidro-sosial
maka pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan air
irigasi yang memadai. Peran masyarakat tani sudah muncul tetapi
belum berdaya. Kemampuan petani untuk survive masih sangat
tergantung pada pemerintah dan belum berorientasi pada agri-
bisnis. Kehidupan para petani pada umumnya belum menjanjikan
untuk hidup layak. Pada masa ini Indonesia telah mengem-
bangkan sumberdaya lahan dan air secara simultan sehingga
Indonesia pernah menjadi eksportir beras pada dasawarsa 1980an.
3. Pada masa reformasi dan masa yang akan datang, sosialisasi
peraturan perundang-undangan supaya lebih jelas sehingga setiap
petani dapat mengetahui dengan pasti dan dapat ikut berperan
aktif dalam pengelolaan sumberdaya air terpadu, berkelanjutan
dan menyeluruh sehingga mereka akan arif terhadap air dan tidak
boros. Pengelolaan sumberdaya air, lahan dan tanaman secara
terpimpin mutlak diperlukan dalam upaya mendukung swasem-
bada, ketahanan dan kedaulatan pangan. Penyediaan anggaran
operasi dan pemeliharaan yang memadai, terprogram sesuai
dengan kebutuhan akan membantu beban petani yang belum bisa
mandiri. Pada masa yang akan datang bisakah Indonesia menjadi
negara pengekspor gula dan beras terbesar di dunia? Saat ini saja
untuk berswasembada beras dan gula masih belum tercapai dan
baru sebatas sebagai mimpi (Maksum, 2010). Kebijakan
pemerintah untuk mencapai cita-cita tersebut perlu didukung
secara nyata oleh semua stakeholder.

18

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2005, Undang-Undang Republik Indonesisa No. 7 Tahun
2004 Tentang Sumberdaya Air.
Departemen Pekerjaan Umum, 2006, Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum No.39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007.
Nurdiyanto, 1994, Pabrik Gula Madukismo Dalam Lintas Sejarah:
Studi Awal Tentang Industri Gula (1959-1980), Laporan Penelitian
Jarahnitra, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional,
Yogyakarta, hal. : 95-134
Norrochmad, F., 1996, Analisa Fenomena Sumberdaya Terhadap
Pembagian Air Irigasi, Media Teknik, FT-UGM, hal. 38-42.
Nurrochmad, F., 1997, Pengaruh Dinamika Masyarakat Terhadap
Manajemen Air Irigasi, Prosiding: Rancang Bangun dan
Manajemen Irigasi untuk Mendukung Sistem Usaha Tani
Rakyat yang Berorientasi Agribisnis dan Agroindustri, FTP
UGM, hal. 125-130.
Nurrochmad, F., 2007, Kajian Pola-Hemat Pemberian Air Irigasi,
Forum Teknik Sipil No.XVII/2-Mei 2007, hal.:517-529
Silalahi, M. D., 1996, Pengaturan Hukum Sumberdaya Air dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Alumni, Bandung,
hal. 23-28.
Husodo, SY., 2010, Ketahanan Pangan: Kebijakan, Tantangan, dan
Harapan di Masa Depan, Seminar Ketahanan pangan dalam
Prespektif Sejarah, Yogyakarta 5 Mei 2010
Maksum, M, 2010, Analisis: Mimpi Swasembada, KR 28 Maret 2010.
Zuhdi, S., 2008, Cilacap 1830-1942: Bangkit dan Runtuhnya

Suatu Pelabuhan di Jawa, Kepustakaan Populer Gramedia.
Suhudi, MA., 2010, Analisis Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan
Pemeliharaan (AKNOP) : Studi Kasus Tujuh Daerah Irigasi (DI)
di UPTD Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa
Tengah, Tugas Akhir JTSL FT UGM.

Leave a Reply