PIDATO KETUA UMUM PERADIN

1


PIDATO KETUA UMUM DPP PERADIN
RAPAT KERJA NASIONAL PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
Tangerang, 11-12 November 2011

QUO VADIS PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA
I. PROFESI ADVOKAT DAN (LEMBAGA) BANTUAN HUKUM
A. Periode Awal Kekuasaan Kehakiman
Dalam lintasan sejarahnya, profesi advokat bukanlah suatu profesi yang lahir
dari kultur masyarakat di Indonesia secara genuine melainkan suatu profesi
yang terlahir berdasarkan proses transplantasi hukum sebagai konsekuensi
yang harus diterima (taken for granted) dari pemerintah kolonial dengan asas
konkordansi dan ketunggalan hukum (een heidsbeginsel) yang dianut dalam
politik hukumnya.
Advokat sebagai suatu profesi dalam sistem peradilan di Indonesia pertama
ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili
(Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia
(RO) Staatsblad 1847 No. 23 jo. Staatsblad 1848 No. 57) seperti disebutkan
dalam Pasal 185 Bab VI yaitu Para Advokat sekaligus sebagai Pengacara.
Sifat dari pemberian jasa dan pekerjaan Advokat ditetapkan dalam peraturan
mengenai Hukum Acara Perdata (Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering, Rv)
dan Hukum Acara Pidana (Reglement of de Strafvordering, Sv).
Dalam profesi Advokat melekat kewajiban untuk memberikan bantuan hukumnya
secara cuma-cuma (prodeo) dan hal ini sudah terlihat di dalam ketentuan RO
yang menegaskan bahwa Advokat harus memberikan kewajiban bantuan
hukum cuma-cuma atau setengah dari honorariumnya kepada mereka yang
telah memperoleh ijin untuk mengajukan perkara di muka pengadilan.
Ketentuan yang mengatur profesi Advokat dalam RO inilah yang diidentifikasi
oleh Adnan buyung Nasution dalam paper-nya yang dipresentasikan pada forum
First International on Legal Aid and Legal Service di London tahun 1976 sebagai
ketentuan yang pertama kali mengatur tentang bantuan hukum di Indonesia
dalam arti yang formil.
Dengan demikian tidak mengherankan jika pengaturan mengenai profesi
advokat selalu diikuti adanya kewajiban prodeo seperti yang dapat disebutkan
dalam ketentuan peraturan lainnya yang tercatat sebelum masa kemerde-
kaan sebagai berikut :
1. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 40 tentang Reglement op de Rechtsvordering
(RV), dalam peradilan khusus golongan Eropa (Raad van Justitie) diten-
tukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang advokat atau procureur.
2. Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan
Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II
Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa, orang yang dihukum dan orang yang wajib
memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan
.
3. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang
Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa, pengawasan terhadap
orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan
untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan
.
4. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 496 tentang Regeling van de bijstaan en
vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden,

2
mengatur tentang penasehat hukum yang disebut zaakwaarnemers atau
pada masa itu dikenal dengan sebutan pokrol.
5. Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 tentang Herziene Inlandsch Reglement
(HIR), dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa, Jika seseorang dituduh
bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman
mati, maka jaksa menanyakan kepadanya, apakah ia berkehendak pada
sidang pengadilan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau ahli hukum
.
Dan Pasal 254 menentukan bahwa, Tiap-tiap orang yang tersangka berhak
mempertahankan dirinya pada sidang dengan bantuan seorang pembela
.
6. Staatsblad Tahun 1944 Nomor 44 tentang Het Herziene Inlandsch Reglement
atau RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) Pasal 123, Bilamana
dikehendaki, kedua belah fihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa,
yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa,
kecuali kalau yang memberi kuasa sendiri hadir
.
Pengaturan profesi advokat pada masa kemerdekaan di Indonesia yakni
sebelum dimulainya orde reformasi kurang mendapat perhatian, hal ini
ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah advokat atau istilah lain yang
sepadan dimasukkan dalam UUD 1945 maupun UUD RIS 1949, hanya yang
disebutkan dalam ketentuan UUDS 1950 pada Pasal 7 Bagian V tentang Hak-
Hak Asasi Manusia ayat 4 bahwa, setiap orang berhak mendapat bantuan hukum
yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu
.
Selain profesi advokat, pada masa setelah kemerdekaan juga dikenal adanya
istilah Pokrol atau yang sering disebut dalam istilah Bahasa Inggris bush
lawyer
yaitu mereka yang tidak berlatar pendidikan hukum namun setelah
memperoleh pendidikan praktek hukum seperti; Hukum Acara Perdata,
Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, Hukum Pidana, diberikan izin
pengadilan untuk memberikan nasehat hukum atau melakukan pem-belaan
bagi pencari keadilan di hadapan pengadilan. Oleh karena dalam prakteknya
pokrol ini juga bertindak selayaknya profesi Advokat maka Menteri
Kehakiman kala itu menerbitkan suatu peraturan dengan tujuan penertiban
dalam pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Pokrol yaitu Peraturan
Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1965 tentang Pokrol.
Merebaknya kegiatan Pokrol di lingkungan peradilan ini merupakan implikasi
pengaturan bantuan hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970
Pasal 35 bahwa, Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh
bantuan hukum
dan adanya kenyataan yang tak dapat dipungkiri terkait jumlah
Penasehat Hukum di seluruh Indonesia yang tercatat masih sangat sedikit
berdasarkan hasil Rekapitulasi Menteri Kehakiman vide lampiran Surat
Nomor M.Kp.04.13-374 Perihal Pengangkatan Penasehat Hukum untuk wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Bandung yang hanya berjumlah 126 orang saja yang
telah diangkat1.
Hal lain yang mendasari keberadaan profesi Pokrol tidak lain karena prosedur
beracara (onderzoek) yang berlaku di pengadilan tidak menganut adanya
keharusan didampingi atau diwakili oleh Advokat atau Penasehat Hukum
(verplichte procureurstelling), akan tetapi siapa saja yang mampu dan terampil
memberikan bantuan hukum dapat diperkenankan2 termasuk penunjukkan

1 R. Rambe dan Teguh Trimulyanto, Himpunan Perundang-Undangan Peraturan Advokat Pengacara, Cetakan

Pertama Tahun 1991, hlm. 39
2 Periksa pada Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana), Hukum Acara Perdata (Reglemen Acara Perdata Reglement Op De Rechtsvordering

Staatsblad 1947 No. 52 jo. 1849 No. 63 dan Het Herziene Indonesisch Reglement/H.I.R. Staatsblad

1941 No. 44, Regelemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot

Regeling Van Het Madura (RBg.) Staatsblad 1927 No. 227.

3
kandidat jurusan Hukum dapat diperkenankan untuk menjadi pembela dalam
persidangan berdasar Pasal 250 ayat (5) H.I.R. Bahkan Calon Hakim dalam
lingkungan peradilan pun dapat menjadi kuasa dari pihak yang berperkara
dengan ketentuan pembelaan tersebut bukan merupakan mata pencaharian
pokok sehari-hari (beroep) dan tidak sebagai Panitera Pengganti dalam perkara
yang bersangkutan3.
Oleh karena itu profesi Pokrol inilah (dan bukannya profesi Advokat)
sebagaimana diidentifikasi oleh (Alm) Daniel S. Lev dalam tulisannya Bush
Lawyers in Indonesia, Stratification, Representation and Brokerage
yang sebenarnya
banyak berperan pada periode awal lahirnya kekuasaan kehakiman sebagai
cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga legislatif dan eksekutif. Selain
itu dapat ditunjukkan bahwa peraturan pengawasan terhadap Pokrol yaitu
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Menteri Agama R.I.
Nomor KMA/003/SK/I/1983 dan Nomor 3 Tahun 1983 lebih dulu ada ketimbang
peraturan pengawasan terhadap Penasehat Hukum yaitu Keputusan Bersama
Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Menteri Kehakiman R.I. Nomor KMA/005/
SKB/VII/1987 dan Nomor M.03-PR.08.05 Tahun 19874.
Peraturan pengawasan terhadap Penasehat Hukum diatas diadakan untuk
mengakomodir ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung bahwa, Mahkamah Agung dan Pemerintah
melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris
namun ketentuan
tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor
067/PUU-II/2004 dan diberikan kewenangannya kepada Organisasi Advokat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 12
ayat 1 bahwa, Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
B. Periode Kemandirian Profesi Advokat
Perjuangan PERADIN agar profesi advokat ini diatur dalam suatu undang-
undang tersendiri (lex specialis) dengan tujuan untuk menjadi suatu profesi
yang benar-benar mandiri bersama dengan pentingnya pengaturan lembaga
bantuan hukum merupakan usulan yang dibahas dalam Kongres PERADIN
yang ke III tahun 1970 yaitu pada masa kepemimpinan Lukman Wiriadinata,
SH, usulan mana telah menjadi kesimpulan pada Seminar Hukum Nasional
III tahun 1974 tentang Peranan Profesi Hukum dalam Pembinaan dan
Pembaharun Hukum Nasional bahwa perlu adanya pengaturan bagi Advokat
dan Notaris. Sebelumnya dalam Kongres PERADIN yang ke II Tahun 1969,
PERADIN Jawa Tengah telah memperkenalkan naskah RUU Profesi Advokat5.
Disamping itu absennya kode etik profesi yang mampu mengikat secara
materil dan mempunyai sanksi atas pengingkaran janji profesi adalah
kelemahan PERADIN pada saat itu sebagai organisasi profesi dan menjadi
alasan yang bisa dimengerti (sine ira et studio) mengenai pentingnya penga-
turan tentang profesi ini disusun. Keinginan ini makin mendesak dengan
adanya pemikiran PERADIN untuk mendirikan Yayasan LBH tingkat Nasional.
Lembaga Bantuan Hukum yang kita kenal saat ini dan telah terbentuk di
seluruh Provinsi Indonesia merupakan inisiatif PERADIN sebagaimana
tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PERADIN tanggal 26
Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970 dengan nama Lembaga Bantuan
Hukum/Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/Public Defender) disingkat LBH,
sedangkan sebagai langkah pertamanya (pilot project) adalah yang dikukuhkan di

3 Surat Ketua Mahkamah Agung No. 1902/P/2196/M/1959 Perihal Penunjukkan pembela berdasar Pasal

50 (5) H.I.R. dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. m/96/II/97/K/I/1969 Perihal Izin Membela

erkara Bagi Lulusan SMKA/SHD yang bukan hakim tertanggal 4 Februari 1969 cc KPN dan

PT seluruh Indonesia. (R. Rambe, Op.Cit., hlm. 40-41)
4 R. Rambe, Ibid., hlm. 47-59.
5 P. Wirjanto, Profesi Advokat. Penerbit Alumni 1979, hlm. 41

4
Daerah Khusus Ibukota Jakarta vide Surat Keputusan Gubernur KDH DKI
Jakarta tanggal 14 November 1970 No. 1 b.3/1/31/706.
Dalam perjalanannya tidaklah berlebihan apabila peran LBH memang sangat
signifikan dalam menumbangkan represi kepemimpinan rejim Orde Baru yang
kemudian memunculkan tuntutan reformasi di semua aspek melalui pengung-
kapan berbagai pelanggaran HAM yang terakumulasi sebagai ketidakpuasan
masyarakat (social discontentment) terhadap pemerintah, akan tetapi pada
hakikatnya LBH itu sendiri merupakan wadah inisiatif professional para advokat
yang tergabung di dalam PERADIN untuk mewujudkan tanggung jawab
moralnya dalam membela hak asasi manusia dengan memberikan bantuan
hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu
.
Beberapa nama besar dari Pengurus PERADIN yang menjadi anggota Dewan
Penyantun dan Penasehat LBH bisa disebutkan diantaranya adalah Lukman
Wiriadinata, Yap Thiam Hien, Suardi Tasrief, Harjono Tjitrosoebono dan lain
sebagainya. Tokoh-tokoh senior inilah yang memberi warna profesionalisme
dari lembaga yang dibentuk oleh PERADIN yang kemudian menjadi contoh
bagi organisasi advokat lainnya untuk secara terbatas menjadikan bantuan
hukum cuma-cuma (probono) sebagai tolok ukur keberhasilan program pengab-
diannya kepada masyarakat.
Lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 telah memberikan
status yang jelas bagi profesi Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan
mandiri. Selain saat ini Organisasi Advokat sebagai wadah satu-satunya
profesi Advokat menjadi terlalu polemik serta menguras energi dan pikiran
banyak kalangan, agaknya isu sentral yang justru menjadi salah satu maksud
dan tujuan dibentuknya undang-undang ini justru sebaliknya jauh dari perhatian
yaitu mengenai kewajiban profesi advokat untuk memberikan bantuan hukumnya
secara cuma-cuma ex Pasal 22 Undang-Undang Advokat dan derivasi peraturan
pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.
II. ALIENASI ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM
Bantuan hukum pada hakikatnya inheren dengan profesi advokat an sich
sehingga kewajiban bantuan hukum yang dipaksakan melalui suatu
peraturan perundang-undangan kepada profesi advokat mensiratkan kesan
adanya pelimpahan tanggung jawab negara (state obligation) untuk menjamin
pemenuhan hak masyarakat miskin atas keadilan, oleh karena itu dalam
prakteknya peraturan pemerintah ini tidak efektif. Ditambah lagi putusan
Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 telah menganulir
ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Advokat yang mengatur tentang
ketentuan pidana bagi seseorang yang bukan advokat memberikan bantuan
hukum kepada masyarakat. Putusan tersebut membawa kepada suatu milieu
bahwa saat ini siapapun dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
tanpa terikat pada kode etik dan sumpah profesi advokat.
DPR R.I. melalui Sidang Paripurnanya tanggal 4 Oktober 2011 yang lalu telah
menyetujui Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi suatu
Undang-Undang. Namun dari materi yang termuat dalam Undang-Undang
Bantuan Hukum vis a vis Undang-Undang Advokat, ada hal yang sangat perlu
sedini mungkin disikapi, dicermati, dan diamati secara ilmiah berikut dengan
implikasi sosio-filosofis-yuridisnya yaitu ditempatkannya profesi advokat
bersama dengan profesi lainnya (baca : dosen dan paralegal) sebagai Pemberi
Bantuan Hukum dibawah Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia.

6 Abdurrahman,SH, Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia, Cendana Press, 1983, Jakarta, hlm. 232 – 233

5
Hal ini jelas mengalienasi eksistensi dan esensi profesi advokat yang
memang melekat dalam dirinya kewajiban bantuan hukum cuma-cuma
kepada pencari keadilan yang tidak mampu yang dalam pelaksanaannya
tunduk kepada Kode Etik Advokat Indonesia dan Sumpah Profesi.
Oleh karena itu setidaknya ada beberapa permasalahan yang harus disikapi
dalam RAKERNAS PERADIN 2011 terkait dengan implementasi Undang-
Undang Bantuan Hukum yaitu :
1. Terkait peran mulianya dalam membela masyarakat yang lemah (pro bono
advokat) inkorporasi advokat di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum
telah mengalienasi profesi advokat itu sendiri;
2. Pengaturan bantuan hukum di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum
berikut derivasi peraturan pelaksananya mengenai syarat dan tata cara
pemberian bantuan hukum reservatis reservandis di dalam Pasal 22
Undang-Undang Advokat jo. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara
Cuma-Cuma. Adanya pengaturan materi yang sama di dalam peraturan
perundang-undangan yang berbeda dalam implementasinya akan menim-
bulkan suatu keadaan disharmonis dan tumpang tindih (over-lapping);
3. Standar Profesi Advokat melalui pendidikan dan ujian sebagai syarat konstitutif
yang harus ditempuh bagi calon advokat kehilangan fungsi dan nilai
praktisnya dihadapan sertifikasi yang diperoleh melalui pendidikan dan
latihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum bagi advokat
yang akan direkrut menjadi anggota di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum;
4. Sumpah Profesi yang dibebankan kepada advokat sebelum menjalankan profesinya
di dalam Undang-Undang Advokat menjadi kehilangan makna penghaya-
tannya dalam konteks advokat sebagai anggota Pemberi Bantuan Hukum
karena tidak adanya beban sumpah terhadap anggota lainnya dari kalangan
paralegal, dosen dan mahasiswa dalam tugas pelayanan bantuan hukumnya.
5. Standar Bantuan Hukum dalam implementasinya akan menjadi standar
performance juga bagi advokat yang tergabung sebagai anggota Pemberi
Bantuan Hukum. Jika demikian halnya maka akan terjadi ambivalensi
stndar profesi bagi advokat dalam tugas pelayanan bantuan hukumnya
yaitu Kode Etik Advokat dan Standar Bantuan Hukum. Apakah terhadap
keduanya profesi advokat harus tunduk? Pilihan ini tentu membawa
implikasi terhadap siapakah yang berwenang menindaknya, Organisasi
Advokat atau Menteri sebagai pelaksana Standar Bantuan Hukum?
Pokok pikiran diatas menjadi latar belakang yang mendorong kita menyambut
Rapat Kerja Nasional Tahun 2011 ini terutama bagi PERADIN, selain RAKERNAS
merupakan perintah Kongres yang secara periodik harus diadakan namun
agaknya yang menjadikan RAKERNAS kali ini penting adalah dengan
berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum bersama perangkat Standar
Bantuan Hukum-nya yang ditetapkan oleh Menteri yang implementasinya
bersinggungan pula dengan Standar Profesi Advokat harus kita tempatkan
PERADIN cq POSBAKUMADIN yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari Menteri Hukum dan HAM sebagai salah satu alat bagi usaha
pemerataan keadilan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
Demikian sambutan RAKERNAS PERADIN 2011, dan
Salam Juang PERADIN, Fiat Justitia Ruat Coelum

Leave a Reply