Ilmu Sosial Transformatif Pidato Pengukuhan Prof Purwo S

ILMU SOSIAL TRANSFORMATIF




UNIVERSITAS GADJAH MADA


Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada


Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
pada tanggal 19 April 2011
di Yogyakarta


Oleh:
Prof. Drs. Purwo Santoso, MA, Ph.D


2
Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang Terhormat;
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Mejelis Guru Besar,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik,
Rektor, Wakil Rektor senior, dan Wakil Rektor,
Para Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Lembaga di Lingkup

Universitas,
Segenap Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada,
serta tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan

Pertama-tama perkenankanlah saya dengan segenap kerendahan
hati mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat
dan karunia-Nya, pagi ini saya dapat menyampaikan pidato
pengukuhan saya sebagai Guru Besar Ilmu Pemerintahan pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
Pidato yang hendak saya sampaikan ini sebetulnya remeh-
temeh, namun terlalu riskan untuk diabaikan begitu saja di tengah
tuntutan jaman yang semakin maju berubah. Meskipun demikian,
lingkup pembahasan pidato ini hanya terbatas pada bidang ilmu yang
saya tekuni, yaitu ilmu sosial.
Kita tahu bahwa universitas-universitas di Indonesia, termasuk
Universitas Gadjah Mada yang sangat saya banggakan ini, hendak go
international
dalam skema World Class Research University (WCRU).
Obsesi ini jangan sampai melupakan esensi universitas itu sendiri,
yakni untuk pengembangan ilmu. Apalagi ada sinyalemen bahwa
ilmu sosial di Indonesia sedang mengalami krisis jati diri. Oleh sebab
itu, agar tidak terbuai dengan label world class, para ilmuwan sosial
harus memikirkan ilmu yang betul-betul berkarakter, yakni ilmu sosial
yang transformatif. Atas dasar itulah, pidato ini berjudul:

ILMU SOSIAL TRANSFORMATIF


3
Hadirin yang cendikia;
Sudah menjadi rahasia umum bahwa ilmu pengetahuan adalah
alat kekuasaan. Pengembangan ilmu dalam skala global tentu saja
berlangsung dalam peta kekuatan dan kekuasaan global juga. Dari
pendapat sederhana ini, cukuplah alasan untuk mengatakan bahwa
jerih payah bersama dalam pengembangan ilmu, termasuk ilmu-ilmu
sosial, tidak mungkin bersifat netral.
Sungguh pun demikian, kegiatan pengembangan ilmu, termasuk
memapar diri di kancah internasional, biasanya dilakukan dengan
asumsi adanya ilmu yang netral, termasuk netral dari kepentingan
politik dan ekonomi global. Teori-teori yang dipakai, termasuk teori
sosial, diasumsikan bersifat netral. Penjelasannya pun apa adanya,
dan bukan sebaliknya, menunjukkan ada apa-apanya.
Dalam cara pandang yang populer, teori-teori sosial
diperlakukan sebagai kebenaran dan fakta universal. Penerapannya ke
dalam kehidupan nyata dipahami sebagai aktivitas keilmuan belaka.
Padahal, penerapan teori ke dalam kehidupan masyarakat adalah suatu
pertaruhan nasib. Penerapan paket-paket teori impor, apalagi yang
belum sempat dikaji-sesuaikan dengan kondisi negeri ini acapkali
memunculkan sejumlah persoalan baru.
Ini memang cara pandang klasik-romantis. Ada banyak ilmuwan
yang menepisnya dengan mengatakan: ilmu seharusnya tidak
dibatasi oleh nasionalisme
. Terhadap tepisan ini saya hanya perlu
mengingatkan bahwa ilmu sosial di negeri ini adalah ilmu tentang
kita. Teori-teori yang dibangun orang asing tentang kebersamaan kita,
merupakan ketidaksadaran kita akan arti penting masa depan kita.
Pengetahuan orang asing tentang kita, pada dasarnya adalah
kesempatan lebih pada mereka untuk menguasai kita. Penguasaan
akan ketidaksadaran kita, adalah pintu penjajahan ataupun dominasi.
Apa yang terjadi kalau kendali pengembangan ilmu tidak ada pada diri
kita? Ketidaksadaran tentang keseharian kita yang secara diam-diam
telah mereka teorisasikan, memungkinkan mereka mengendalikan diri
kita melalui ilmu pengetahuan.


4
Hadirin yang budiman;
Ada yang mengatakan di negeri ini ilmu mengalami
kemandegan, dan ada juga yang menilainya terlilit krisis.1) Gejalanya
antara lain tampak pada kontribusi para ilmuwan sosial dalam
pengembangan ilmu, baik di tataran teoritik maupun metodologis,
belum bisa dibanggakan.2) Ilmuwan sosial di negeri ini masih terkesan
terombang-ambing menentukan aliran atau mazhab yang ditawarkan
para teoritikus asing. Selain itu, ketika berdebat tentang politik dan
pemerintahan di Indonesia, rujukannya adalah Indonesianis non-
Indonesia
.
Yang jelas, Indonesia telah lama dijadikan sebagai lokasi
penelitian para ilmuwan sosial mancanegara. Dalam kurun waktu
yang panjang itu, kita hanya membiarkannya terus terjadi. Dari
penelitian-penelitian mereka telah lahir teori-teori besar. Ada teori
dual society yang dirumuskan Booke,3) teori politik aliran yang
ditawarkan Herbert Feith dan Lance Castle,4) ada teori tentang
kekuasaan dalam masyarakat Jawa yang ditawarkan oleh Benedict
Anderson,5) dan entah apa lagi. Kita tidak pernah menandinginya.
Sebagai lembaga pengembangan ilmu, universitas memegang
tanggung jawab moral untuk menjamin komunitas keilmuannya
memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap dan mengembangkan ilmu.
Yang diperlukan bukan hanya pembelajaran pada diri masing-masing
ilmuwan, namun juga komunitas ilmuwan itu sendiri. Pada tingkat
inilah universitas di Indonesia sepertinya masih bermasalah. Boleh
jadi, komunitas ilmuwan sosial di negeri ini mengalami sindrom
collective learning difficulty (kesulitan belajar dalam kebersamaan),
kalau bukan collective learning dissability (ketidakmampuan belajar
dalam kebersamaan). Universitas bisa saja menghasilkan sarjana,
master, tenaga-tenaga profesional dan doktor yang baik, namun belum
tentu memiliki kecanggihan dalam hal pembelajaran demi
menghasilkan temuan-temuan baru.
Contoh sederhana dari collective learning dissability ini adalah
ironi ilmuwan politik. Dalam menggeluti ilmu politik, mereka
kehilangan visi politik, yaitu; tidak mengitung dampak politik dari
akumulasi ilmu itu sendiri
. Oleh karenanya, jika pengembangan ilmu
tidak disertai dengan kejelasan visi politik, ilmuwan sebetulnya
5
hanya partisipan dari suatu sistem informasi.6) Studi Carlile tentang
sistem informasi yang dilakukan dalam hubungan antar bangsa
mengidentifikasi adanya tiga derajat learning organization; yakni (1)
sintaktis, (2) semantik dan (3) transformatif.7) Ketiganya dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Dalam derajat sintaktis, perhatian utama adalah ketepatan
menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran. Mereka hanya
mentransfer ilmu dan memproses informasi secara apa adanya.
Komunitas yang terlibat tidak hirau persoalan metodologis. Belajar
pada dasarnya adalah hanya untuk meniru dan meniru. Obsesi mereka
adalah penguasaan ontologis dalam bidang ilmunya.
Tataran pembelajaran semantik lebih berani menafsir atau
memahami makna tersirat di balik fenomena tertentu. Proses menafsir
memang beresiko salah, namun juga berpotensi menghasilkan
pengetahuan baru berkat kepiawaian metodologi keilmuan.
Sedangkan pembelajaran
transformatif
ditandai oleh
kemampuan mengambil manfaat berdasarkan kebutuhan yang jelas
dan pada saat yang sama paham, fasih dalam menghayati dan
menerapkan metodologi yang tersedia. Berangkat dari kesadaran
konteks dan pemahaman akan berbagai peluang yang terbuka, mereka
terus menerus terlibat dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan.
Para kolega, ilmuwan sosial yang saya hormati;
Mari kita bertanya pada diri sendiri, sambil melakukan evaluasi
diri dalam komunitas masing-masing; masuk kategori manakah model
pembelajaran yang kita selenggarakan? Bilamana kita tampil dalam
peringkat tinggi sebagai WCRU, namun model pembelajarannya
masih berwatak sintaktik, maka peringkat tinggi tersebut sebetulnya
sia-sia. Peranan kita, boleh dibilang, sekedar meniru-niru apa yang
dilakukan oleh ilmuwan di tempat lain.
Keterlibatan dalam WCRU mensyaratkan dedikasi untuk tetap
berkiprah dalam pengembangan ilmu, bukan pengembangan
peringkat. Jika keberhasilan naik peringkat ini tidak diikuti dengan
peningkatan kemampuan mengembangkan ilmu, maka keterlibatan
kita sebetulnya hanya di pinggiran saja, dan mudah terombang-
ambing oleh perubahan global.
6

Hadirin yang saya muliakan;
Ada
kecenderungan
dari
universitas di negara-negara
pascakolonial, tidak terkecuali universitas di negeri ini, menjadikan
universitas di negara-negara maju sebagai rujukan pengembangan
ilmu. Relasi tersebut dapat menimbulkan efek ketergantungan
terhadap perguruan tinggi di negara industri maju, baik secara alamiah
maupun by design. Gejala tersebut terlihat dari sosok universitas yang
belakangan ini telah berubah menjadi pelaku industri pendidikan. Dan
dalam pergeseran ini, tidak ada rumusan tentang arah politik
pengembangan ilmu, selain memastikan menjadi mata rantai industri
itu sendiri. Kita juga tidak punya formulasi yang jelas ke negeri mana
para dosen ilmu-ilmu sosial harus belajar, karena tidak ada spesifikasi
ilmu yang hendak dikembangkan, dan masalah apa yang harus diatasi.
Yang jelas, keputusan itu diambil alih oleh mereka yang menawarkan
beasiswa belajar di luar negeri. Mereka justru yang ingin
mendatangkan kita.
Pelajaran yang bisa dipetik dari pemaparan tersebut adalah
bahwa kita perlu politik pengembangan ilmu. Hal ini tidak bisa
digantikan oleh pengembangan manajemen dan kelembagaan.
Tantangan pengembangan politik keilmuan ini sebetulnya merupakan
bagian tak terpisahkan dari keharusan untuk mengatasi persoalan
bangsanya. Namun sayangnya, pengembangan ilmu justru menambah
target-target baru kalangan ilmuwan itu sendiri.8) Padahal kegagalan
teori sosial di negeri ini masih terasa.
Hadirin yang terhormat;
Kalau komitmen kita adalah menjalankan amanat untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, maka menampilkan universitas
sebagai WCRU haruslah ditopang kapasitas menjadi sumber
pengembangan ilmu. WCRU harus dipastikan tidak berfungsi sebagai
instrumen konglomerasi pengetahuan yang justru memposisikan
Indonesia semakin ketagihan dan tergantung.

7
Citra universitas kita di arena internasional memang harus
semakin menonjol. Jangan sampai kita yang dituntut menyesuaikan
diri terhadap standar yang berlaku di negara lain, karena kita tidak
sanggup memperjuangkan standar alternatifnya.
Telaah kritis tentang WCRU tersebut tidak dimaksudkan untuk
mempersalahkan siapa-siapa, melainkan sekedar mengajak untuk
melakukan refleksi diri. Jangan sampai kita terbuai oleh sistem
peringkat yang diberlakukan dalam WCRU,
sampai-sampai
melupakan hal yang lebih krusial, yaitu menawarkan alternatif
pengembangan ilmu. Dan yang lebih utama lagi, universitas-
universitas di negeri ini idealnya memiliki kontrol terhadap ilmu yang
akan dikembangkan.
Ijinkan saya menggunakan contoh dalam pengembangan teori
politik, khususnya teori demokrasi. Kita belum lupa bahwa konsep
musyawarah begitu gencar di ditonjolkan pemerintah, dan para
ilmuwan politik begitu genjar juga mencercanya. Setelah Orde Baru
berlalu, kita dikejutkan oleh demokrasi permusyawaratan (deliberative
democracy
) yang dikembangkan oleh ilmuwan mancanegara. Ironis
bukan? Kita harus belajar sesuatu kepada orang lain tentang hal yang
pernah dan mungkin masih menjadi watak budaya kita.
Sebab itu, ilmuwan sosial perlu menentukan alat ukur sendiri,
untuk menunjukkan kemajuan kita dalam menggarap persoalan yang
kita lebih tahu, kita lebih mampu. Ukuran itu harusnya bersifat
substantif, misalnya keberhasilan mengembangkan mahzab baru
dalam bidang kajian tertentu. Paling tidak, ukurannya adalah tidak
kecolongan.

Hadirin yang saya muliakan;

Usulan untuk merumuskan politik keilmuan dalam rangka go
international tidaklah mengada-ada. Hal itu juga dilakukan oleh
negara lain. Teori ketergantungan yang dikembangkan oleh para
ilmuwan di negara-negara Amerika Latin misalnya, menyediakan
pijakan bagi perpolitikan di negeri itu untuk memutus ketergantungan
mereka terhadap negara-negara industri maju.9) Model pembelajaran
yang mereka kembangkan adalah model yang transformatif.

8
Hal yang setara dilakukan oleh para ilmuwan di negara Asia
Timur. Mereka dipercaya menjadi arsitek industrialisasi, dan dengan
kepercayaan tersebut mereka mentransformasikan penggunaan teori
pasar yang diunggulkan negara-negara industri maju. Dengan
penguasaan teori pasar, mereka bukannya meminggirkan negara,
melainkan justru memperkuat negara. Formula ini kemudian dilabeli
sebagai teori developmental state. Berkat upaya merekalah kawasan
Asia Timur mengemuka sebagai pusat kekuatan baru perkembangan
ekonomi dunia.
Komunitas ilmuwan sosial di kedua kawasan, ternyata
merumuskan politik pengetahuan untuk negeri mereka. Baik
penerapan teori ketergantungan maupun teori developmental state,
keduanya digerakkan oleh semangat nasionalisme.
Para ilmuwan di masa Orde Baru pun telah mencoba untuk
bekerja dalam bingkai developmental state. Namun, nasionalisme
keilmuan ini tidak tereproduksi secara seksama. Lebih lagi, prestasi
Indonesia tidak segemilang negara-negara di
Asia Timur.
Developmental state pada masa Orde Baru terpeleset menjadi
predatory state. Sambil mempidatokan pembangun, diam-diam
banyak aktor yang menjadi; pemangsa kesejahteraan bangsanya
sendiri
.

Hadirin yang saya muliakan;
Ilmu sosial yang dimaksud di sini mencakup berbagai disiplin,
termasuk Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Eknomi, Antropologi, Sejarah,
Ilmu Hukum dan seterusnya. Istilah transformatif di sini dipakai
dalam pengertian yang longgar, sekedar untuk menandai cara kerja
ilmuwan yang tidak hanya berjuang untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaannya sendiri, namun peduli. Dan pada gilirannya berdedikasi
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakatnya. Muara dari
kegiatan pengembangan ilmu yang ditekuni bukan hanya stok
pengetahuan yang lebih banyak dan lebih baik, melainkan juga
kapasitas mengatasi masalah-masalah sosial.
Sungguhpun demikian, ilmu sosial transformatif bukanlah ilmu
tentang ketrampilan (vokasi). Watak transformatif ilmu sosial bukan
ditentukan oleh ketrampilan teknis, melainkan ditentukan oleh
9
komitmennya untuk mewujudkan realitas baru sesuai dengan yang
diteorikannya. Ketika membahas good governance misalnya,
kepeduliannya bukan hanya pada ukuran dan ciri-ciri good
governance
, melainkan menghasilkan perilaku bersama yang
memenuhi ukuran dan ciri-ciri yang dimaksud. Realita baru ini
merupakan ekspresi dari komitmen etik yang direproduksi melalui
proses pendidikan yang dikelola oleh universitas.
Pengembangan ilmu sosial transformatif mensyaratkan
kepiawaian dalam tiga dimensi filsafat ilmu, yakni: ontologi,
epistemologi
dan aksiologi. Pencanggihan di tiga dimensi ini perlu
dilakukan dalam kebulatan. Artinya sisi epistemologis dan sisi
aksiologis harus mendapatkan perhatian yang serius. Watak
transformatif perlu didasari dengan kejelasan pilihan epistemologis.
Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu sosial transformatif,
keberadaan metode keilmuan yang mengedepankan obyektivitas tidak
harus ditolak, namun harus disadari kenaifannya. Kemudian dicarikan
cara untuk mengkompensasi keperluannya untuk transformatif. Watak
transformatif juga ditentukan oleh pilihan aksilogis-nya. Ilmu sosial
dikembangkan bukan sekedar akumulasi teori, melainkan juga untuk
memperbaiki relasi sosial yang terjalin. Dan akhirnya, menghasilkan
realitas sosial yang di nilai jauh lebih baik.
Studi dalam skala terbatas yang saya lakukan bersama kolega di
Jurusan Politik dan Pemerintahan, menunjukkan bahwa kemandegan
pengembangan ilmu dari sisi ontologis tidak diimbangi dengan
kepiawaian epistemologis dan aksiologis. Sehingga ilmu yang
dipelajari sekedar untuk tahu atau tahu lebih banyak. Sangat sedikit
semangat advokasi yang direproduksi dari kegiatan keilmuan yang
dipelajari. Kepincangan dalam penguasaan dan penerapan tiga
dimensi filsafat ilmu ini, ternyata sejalan dengan tiga tipe
pembelajaran kolektif yang telah dirumuskan oleh Carlile sebelumnya.
Kebuntuan pengembangan ilmu adalah ketika obsesi ontologis
dikejar tanpa penguasaan epistimologis dan aksiologis. Ilmu
dikembangkan sekedar; mau tahu apa yang diketahui orang lain.
Model pembelajaran komunitas seperti ini, wataknya adalah sintaktis,
karena ilmuwan yang bersangkutan tidak sempat memahami duduk
persoalan yang dipelajari. Ketika menengok kembali model
pembelajaran yang berlangsung di masa lalu, kita sering menemukan
10
gejala semacam itu. Sebagai contoh, ketika mengajarkan matakuliah
tentang sistem, kami tidak sempat mempersoalkan mengapa konsep
sistem ditawarkan, dan pengajarannya lebih pada pertanyaan: apakah
sistem itu?
Reproduksi kemampuan menghasilkan pengetahuan akan
lebih terlihat sekiranya yang dilakukan adalah mengajari berpikir
sistem dan memperjuangkan sistem. Pembelajaran akan lebih hebat
lagi sekiranya keberhasilan pembelajaran diukur dari kemampuan
menerapkan sistem dalam praktek kehidupan sehari-hari.
Penguasaan epistimologis memungkinkan ilmuwan memahami
berbagai persoalan, sehingga memungkinkan dirinya mampu menarik
makna. Perluasan kompetensi dari pemahaman ontologis dengan
memperkuat basis epistemologis,
memungkinkan ilmuwan
mengembangkan pembelajaran yang bertaraf semantik. Ijinkan saya
mengajak kembali pada contoh sebelumnya: pembelajaran tentang
sistem
. Targetnya bukan hanya bagaimana mereproduksi cara berpikir
sistemik. Pengembangan ilmu transformatif berlangsung manakala
pertanyaan ontologis
diajukan karena pertanyaan-pertanyaan
aksiologis. Kalaulah belajar sistem dan cara berpikir sistemik,
pembelajaran itu didorong oleh keinginan membentuk sistem dalam
situasi tertentu. Kuatnya dorongan untuk menjawab pemasalahan yang
menggejala,
membutuhkan kerangka epistemologis untuk
menjelaskannya.
Hadirin yang budiman;
Politik pengembangan ilmu yang kita dambakan, sebetulnya
sudah tersirat dari keharusan untuk mengkaitkan Tri Dharma
Perguruan Tinggi sebagai suatu kebulatan. Semangat ini perlu ada
pada setiap ilmuwan. Pengelolaan universitas, sebagaimana tampak
belakangan ini, harus didasari oleh keperluan untuk memastikan
masing-masing Dharma Perguruan Tinggi tersebut bersifat saling
menunjang. Istilah transformatif, yang dikemukakan dalam isi pidato
ini, sebetulnya hanyalah penegasan bahwa muara dari aktualisasi
kegiatan ilmu, baik pendidikan maupun penelitian, adalah pengabdian
pada masyarakat
. Pengabdian ini bukanlah beban tambahan yang
harus dipilih, tapi justru menjadi basis pijakan.

11
Dalam interaksi dengan mitra kerja dari luar negeri, tidaklah
mudah menuntut atau mengajak mereka ambil bagian dalam
menunaikan misi pengabdian pada masyarakat. Sebagai contoh, kami
menjalin kerja sama internasional dengan sejumlah Indonesianis untuk
meneliti proses demokratisasi. Karena mereka bukan orang Indonesia,
mereka tidak punya komitmen untuk mendorong proses demokratisasi
melalui riset tersebut. Mereka sangat antusias untuk menghasilkan
laporan yang baik dan menerbitkannya, namun tidak merasa perlu
untuk memfasilitasi penggalangan jejaring aktivis pro-demokrasi.

Hadirin yang terhormat;
Apa yang bisa dan perlu dilakukan agar WCRU ditopang oleh
politik keilmuan yang kokoh? Bagaimana memastikan ilmuwannya
sanggup keluar dari krisis keilmuan dan memiliki kontribusi bagi
penanganan masalah-masalah sosial di negeri ini?
Prasyarat utama agar bisa berkembang adalah memiliki
keberanian untuk mengevaluasi diri sendiri, dan mengambil langkah
yang tepat berdasarkan evaluasi itu sendiri. Pertanyaannya, pada level
manakah evaluasi itu harus dilakukan? Seberapa jauh unit-unit ini
menata diri mengembangkan ilmu yang digelutinya?
Materi evaluasi bukan hanya seberapa bagus mereka mengelola
proses pembelajaran, melainkan juga memerankan diri sebagai unit
pengembangan ilmu. Kalau perlu, universitas menargetkan lahir dan
berkembangnya mahzab keilmuan sendiri, sehingga komunitasnya
dikenal dari kekhasan gaya pemikirannya, bukan karena gelar atau
jabatan. Jika usulan ini disetujui, maka ilmuwan sosial perlu memiliki
ketegasan aksiologis, sebab ilmu sosial dikembangkan bukan untuk di
timbun melainkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial.
Di Universitas Gadjah Mada disepakati formula pembagian
peran. Formula ini dikenal dengan istilah SADA, singkatan dari
Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik. Dengan
adanya desentralisasi akademik ini, maka pelaku dan tanggung jawab
pengembangan ilmu ada pada unit-unit kecil, setidaknya Jurusan
dengan Program-program Studi
dan pusat-pusat penelitian.
Sehubungan dengan agenda pengembangan WCRU ini, sungguh amat
disayangkan kalau desentralisasi akademik yang telah diberlakukan,
12
tidak bermuara pada aktualisasi diri para ilmuwannya. Skema
desentralisasi akademik akan menjadi hal yang sia-sia, bilamana tidak
bermuara pada kebangkitan ilmuwan dan ilmu sosial di Indonesia.
Tidak optimalnya aktualisasi otoritas akademik yang telah
didesentralisasikan, dapat menyebabkan penampilan WCRU pincang.
Dari segi peringkat bagus, namun memprihatinkan dari segi
kontribusinya. Oleh karena itu, para ilmuwan sosial dituntut untuk
mengevaluasi dirinya sendiri.
Sebetulnya, skema evaluasi sudah ada dan sudah dijalankan.
Pengukuran terhadap kinerja unit-unit akademik ini memang telah
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan skema
EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri). Di
samping itu, ada juga skema akreditasi yang dilakukan oleh Badan
Akreditasi Nasional (BAN). Hanya saja, yang diungkapkan skema ini
bukanlah kinerja dalam pengembangan ilmu, melainkan kinerja dalam
menyelenggarakan proses pembelajaran. Kalaulah kinerja suatu
program studi diberi nilai A, tidak ada jaminan bahwa dalam
pengembangan ilmu, program studi ini berkualitas A.
Hadirin yang bijaksana;
Ketika go international, ada prasyarat yang kita berlakukan pada
diri sendiri, yaitu: sanggup berperan sebagai produsen ilmu. Dengan
demikian, keterlibatan kita di kancah internasional, tidak hanya
pengimpor, namun juga pengekspor pengetahuan. Kita perlu
mewaspadai godaan untuk mudah puas diri. Mengapa? Selama ini
terjadi hubungan yang tidak sama dan tidak seimbang antara negara-
negara industri maju dengan negara-negara berkembang. Tersedianya
teknologi informasi dan berbagai fasilitas lain, telah memudahkan
ilmuwan sosial mengakses berbagai kajian yang ada di muka bumi ini.
Tetapi, ilmuwan sosial di negeri ini hanyalah konsumen bertaraf
global, bukan produsen yang sanggup memasarkan produk-produknya
di arena internasional. Pertanyaannya, bagaimana keluar dari zona
nyaman sebagai konsumen, dan secara lambat tapi pasti hadir sebagai
produsen dan eksportir ilmu?

13
Dalam kultur akademik yang berlaku, ilmuwan memang perlu
merujuk atau menyebut sumber pengetahuan dengan jelas dan jujur.
Hanya saja, kaidah ini tergelincir menjadi ketidakberanian
berargumentasi. Hal ini saya alami ketika membimbing calon sarjana,
calon master dan calon doktor. Mahasiswa kesulitan membangun
proposisi argumentatif dalam tugas akhir mandiri yang mereka
kerjakan. Tampaknya ini terkait kultur pembelajaran ilmu sosial yang
dalam banyak kasus, didasari semangat mentransfer ilmu, bukan
mentransformasikan pengetahuan. Sumbernya jelas: ketidakpiawaian
metodologis
.
Oleh sebab itu, program-program studi yang mengampu ilmu
sosial perlu menjamin penerapan berbagai pilihan mahzab keilmuan.
Dengan tawaran berbagai pilihan mahzab dan pendisiplinan para
ilmuwan, maka muncullah permasalahan-permasalah baru yang
mengundang perdebatan, dan adu piawai menggunakan metodologi
keilmuan masing-masing. Dengan cara itu pula, muncul berbagai
tawaran teori yang pada gilirannya mengundang perdebatan dan
pemahaman serta solusi baru.
Untuk mencapai situasi dimana kontroversi ilmiah justru
menghasilkan temuan-temuan baru, para ilmuwan yang bersangkutan
dituntut untuk memiliki kematangan metodologis. Untuk itu, perlu
dipertimbangkan pentingnya support system dalam pengembangan
kapasitas metodologis. Kita bisa belajar dari London School of
Economics and Political Science
yang mendirikan Methodology
Institute
. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawal
kompetensi metodologi keilmuan dan metode penelitian civitas
akademika-nya. Setidaknya semua kandidat doktor harus belajar di
lembaga ini, meskipun tidak harus mengumpulkan SKS (satuan kredit
semester).
Hadirin yang budiman;
Tanggung jawab utama pengembangan ilmu melekat dalam diri
para ilmuwan, bukan pada pimpinan universitas ataupun pimpinan
fakultas. Ilmu dapat berkembang manakala ada kegelisahan di
kalangan ilmuwan itu sendiri. Dan dijabarkan dalam langkah-langkah
konkrit yang pada gilirannya terakumulasi menjadi agenda-agenda
14
kolektif. Upaya untuk membangkitkan kegelisahan ini sudah
berlangsung, hanya saja belum terlihat sebagai geliat kolektif yang
mengobsesi komunitas keilmuan di dalamnya. Untuk itu diperlukan
setidaknya: (1) pengrajin jejaring ilmuwan atau social crafting; (2)
mobilisasi kegelisahan; (3) konversi kegelisahan menjadi karya-karya
dan amalan ilmiah, serta; (4) reproduksi tapak akademik menjadi
kultur akademik. Oleh karenanya, yang perlu dipertanyakan bukan
hanya agenda-agenda riset unggulan universitas ini, melainkan juga
seperti apakah corak agenda tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini
tentu saja terkait dengan identitas dan jati diri universitas ini.
Sekali lagi, ketrampilan social crafting sangat diperlukan untuk
menggalang agenda berbasis kegelisahan kolektif dalam komunitas
keilmuan yang ada. Tokoh-tokoh kunci dalam komunitas yang ada
dituntut untuk mengoptimalkan kepemimpinannya demi menghasilkan
karya-karya yang menjawab tantangan yang telah dirumuskan. Lebih
dari itu, perlu inovasi untuk memungkinkan produk-produk
keilmuannya terpapar kehadapan publik.
Ijinkan saya mengambil contoh yang saya tahu dari dekat, yakni
inisiatif komunitas Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik di Universitas ini. Menyadari bahwa
kelembagaan yang sudah ada tidak mewadahi aktivitas-aktivitas yang
dikembangkan, maka Jurusan ini menginisiasi unit baru di luar standar
kelembagaan universitas. Unit baru ini mulai memperkenalkan diri
dengan nama PolGov (Research Centre on Politics and Government).
Jurusan ini bermaksud untuk mengaktualisasikan Tri Dharma
Pendidikan Tinggi dalam komunitasnya. Idenya bukan untuk
menjadikan komunitas ini eksklusif, melainkan untuk menjaga agar
Tri Dharma Perguruan Tinggi bisa dikelola secara terpadu. Dengan
inovasinya, komunitas ini mencoba untuk mencerdaskan dirinya.
Dengan inovasi ini, komunitas keilmuan di dalamnya
bermaksud mengembangkan pembelajaran berbasis riset yang
hasilnya memperkuat pembelajaran. Untuk memudahkan komunitas
ini melepas karya-karyanya ke publik, kegiatan riset dan advokasi di
tambah lagi dengan unit yang menjalankan aktivitas publikasi. Dalam
konteks ini, social crafting yang berlangsung, bermuara pada
pengembangan kapasitas kelembagaan, dan pada gilirannya
memfasilitasi pengembangan ilmu melalui karya-karyanya. Dengan
15
karya-karya yang ada, komunitas ini mencoba untuk go international.
Salah satu agenda yang diusung adalah merumuskan demokrasi dan
desentralisasi yang mensejahterakan. Dengan bingkai agenda tersebut,
komunitas ini ikut berkontribusi dalam mewarnai perdebatan tentang
demokrasi dan desentralisasi yang mensejahterakan, baik di forum
nasional maupun internasional.

Hadirin yang saya hormati,
Dalam kesempatan ini, saya hanya mengingatkan bahwa ada
asimetrisme-cara pandang yang tidak sama-dalam pengembangan
ilmu, khususnya ilmu sosial. Kealphaan dalam menghayati
asimetrisme ketika hendak go international, bisa berakibat fatal bagi
Indonesia pada umumnya, dan bagi ilmuwan sosial pada khususnya.
Sebelum terlambat, komunitas ilmuwan sosial perlu melakukan
reorientasi dan pembudayaan hal-hal yang secara filosofis telah
digariskan. Lebih dari itu, komunitas keilmuan perlu merumuskan dan
menyepakati suatu garis politik yang jelas, garis politik keilmuan
untuk Indonesia. Kesepakatan pada tataran operasionalnya tidak
terlalu sulit untuk diraih. Sebab, acuan-acuan normatif yang kita
miliki, seperti Tri Dharma Perguruan Tinggi, sudah cukup jelas
memberi acuan. Yang diperlukan adalah imajinasi kreatif dalam
menafsirkannya.
Untuk go internasional, mau tidak mau, kita harus berangkat
dari kondisi dan kepentingan nasional. Belajar dari pengalaman
negara-negara Asia Timur, keberhasilan mereka berjaya justru dengan
mempertebal nasionalisme-nya. Nasionalisme dalam politik keilmuan
universitas adalah pengabdian pada masyarakat. Artinya, WCRU yang
nasionalistik adalah yang justru membalik pengabdian pada
masyarakat; bukan sebagai beban, melainkan pijakan untuk go
international
. Sejalan dengan hal itu, go international tidak harus
meninggalkan rumah Indonesia.
Ilmu sosial transformatif menuntut kerja keras ilmuwan sosial di
dua titik ekstrim. Satu sisi mereka dituntut untuk mempertebal
penghayatan tentang kaidah fisolofi keilmuan. Namun di sisi lain,
mereka dituntut ambil bagian dalam mewujudkan penghayatan
filosofis tersebut ke dalam proses social crafting.
16
Meskipun tanggung jawab pengembangan ilmu sosial
transformatif ada pada komunitas keilmuan, namun bukan berarti
jajaran pengelola universitas lepas tangan. Dalam belitan krisis ilmu
sosial ini, pengkondisian dari sisi manajemen sangat diperlukan.
Sayap keilmuan dan sayap pengelolaan haruslah mengepak bersama
agar kita bisa berjaya sebagai World Class Research University.
Semoga Allah meridhoi daya upaya ini, semoga ilmu yang
dikembangkan ilmuwan sosial bukan hanya menghasilkan
kemaslahatan umat manusia, namun juga meridhoi ikhtiar untuk
mewujudkannya dari Indonesia. Amien!

Hadirin yang mulia,
Sebelum mengakhiri pidato ini, ijinkanlah saya sekali lagi
mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Dengan perkenan-
Nya-lah apa-apa yang pada awalnya tidak mungkin, sebatas mimpi,
kini bisa terealisasi. Kemudian, saya juga menyadari sepenuhnya
bahwa anugerah Guru Besar ini jelas bukanlah pencapaian personal
tanpa keterlibatan multi aktor, baik secara langsung ataupun
sebaliknya. Namun karena keterbatasan ruang dan waktu, mohon maaf
hanya sebagian saja yang secara eksplisit dapat saya sebutkan,
sementara sebagian besar yang lain saya sebutkan di dalam end-note
naskah.
Secara khusus, saya ingin menghaturkan rasa hormat dan
terimakasih kepada Pak Mashuri Maschab, dua sosok pendidik: (alm)
Pak Koesnadi Hardjo Soemantri dan Pak Josef Riwu Kaho, yang
telah memberi tauladan perihal dedikasi, integritas, profesionalitas,
maupun ketulusan dalam menjalani profesi. Merekalah yang turut
meneguhkan komitmen saya untuk berada di jalur keilmuan.
Selanjutnya adalah keluarga besar baik alumni, mahasiswa, pengawai,
maupun seluruh kolega di JPP FISIPOL UGM.10) Ucapan yang sama,
saya sampaikan kepada para senior dan rekan-rekan di Jurusan
Hubungan Internasional, Komunikasi, Administrasi Negara,
Sosiologi, Sosiatri, dan rekan-rekan karyawan di lingkup FISIPOL
UGM. Khusus untuk mbak Tuti Palupi dan kawan-kawan di Bagian
Kepegawaian: terima kasih banget! Tanpa kerja kerasnya, saya tidak
akan mungkin berdiri di atas podium ini.
17
Dari lubuk hati terdalam, saya juga ingin menyampaikan
terimakasih berikutnya kepada Guru-Guru hebat saya sejak belajar di
SDN 3 Sekuro Jepara, SMP Negeri 1 Jepara, SMA Negeri 1 Jepara.
Juga untuk para dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM,
Program Master Bidang Ilmu Politik di St Marry University,11) serta
Program Doktor Ilmu Pemerintahan di London School of Economics
and Political
,12) yang telah menghantarkan saya masuk ke dunia
akademik yang saya cita-citakan. Terimakasih juga saya peruntukkan
kepada para asisten yang silih-berganti telah meringankan beban kerja
saya dengan kesungguhan dan ketulusan.13)
Selanjutnya, teman-teman di PWNU beserta para Kyai di DIY;
terima kasih di beri kesempatan untuk belajar dan mengabdi. Kepada
Pak Rokhmin Dahuri, bang Rizal Sukma, mas Budhi Soesetyo, serta
mas Sukardi Rinakit, terimakasih untuk persahabatan yang indah.
Untuk Ayahanda (alm) H Soedijono dan Ibunda Zubaidah yang
begitu saya cintai dan hormati, serta kedua Mertua, (alm) H Sutriman
dan (almh) Hj Zuhriah, saya sampaikan terima kasih yang tak
terhingga atas didikan, doa dan restunya. Untuk adik-adik kandungku:
dik Dwi, dik Tri, dik Ponco, dan dik Yayuk, serta adik/kakak iparku:
kak Wik, mbak Nung, mas Salam, dik Salim, dik Fauzan, dik Didik,
dik Mamik dengan keluarga masing-masing, juga terimakasih karena
telah memberi saya ruang dalam keluarga besar yang harmonis.
Ucapan terimakasih yang teristimewa ingin saya persembahkan
kepada keluarga. Karenanya, bersyukur sekali saya memiliki istri yang
sholehah dan penuh cinta, Chudriyati, serta ketiga putri cantik, Yulida
Nur Aini, Riza Maslahati, serta Nabila Fikria. Mereka berempat
dengan caranya masing-masing membuat saya bangga dan bahagia.
Terimakasih untuk dukungan dan doa yang dipanjatkan tanpa henti,
agar Bapak bisa menjadi suami, orang tua, sekaligus ilmuwan yang
baik. Kepada kalian berempat pencapaian ini Bapak dedikasikan.
Akhirnya, kepada seluruh hadirin yang dengan sabar
mendengarkan pidato pengukuhan ini, terimakasih atas kebaikan hati
Anda semua. Mohon maaf atas salah-khilaf kata. Dan mohon maaf
juga apabila forum yang terhormat ini saya gunakan untuk curhat.
Semoga ada manfaatnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.

18
END NOTE

1) Memperingati hari jadi ke-47, FISIPOL UGM mengadakan seminar tentang state
of the art ilmu-ilmu yang diajarkan. Pada tahun 2005, FISIPOL UGM menggelar
acara serupa. Nada pesimistis masih tetap terdengar. Sebagian makalah yang
dipresentasikan di muat dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 9, No. 2,
November 2005.
2) Purwo Santoso; Defisiensi Teori Pemerintahan: Refleksi Atas Desentralisasi di
Indonesia, Paper dipresentasikan dalam Seminar Internasional XI Dinamika
Politik Lokal di Indonesia: Ada Apa Dengan 10 Tahun Otonomi Daerah,
Salatiga, 21-23 July, 2010.
3) J.H. Boeke, Economics and Economic Policy of Dual Soeciety, Tjeenk Willink
& Zoon, Haalem, 1953; J.H. Boeke, Three Form of Disintegration in Dual
Societies
, Indonesie, Vol. 7, No.4, April 1954. Juga, J.H. Boeke, Western
Influence on the Growth of Eastern Population
, Economia Internationale, Vol.
7, No, 2, 1954.
4) Herbert Feith, Lance Castles (eds.), Indonesian Political Thinking 1945-1965,
Equinox Publishing, 2007.
5) Benedic ROG Anderson, The Idea of Power in Javanese Culture, dalam
Claire Holt (ed.), Culture and Politics in Indonesia, First Equinox Edition, 2007.
6) Lihat Huber, George P., Organizational Learning: The Contributing Process
and the Literature, Organization Science, Vol. 2, No. 1 February 1991.
7) Carlile, Paul R., Transferring, Translating, and Transforming: An Integrative
Framework for Managing Knowledge across Boundaries, Organization
Science, Vol. 15, No. 5 (Sep. – Oct., 2004), pp. 555-568.
8) Redefinisi peran intelektual ini, lihat J. Benda, Pengkhianatan Kaum
Cendekiawan, terj. Winarsih P. Arifin, Jakarta: Gramedia,1997.
9) David Lehmann, Dependencia: An Ideological History, Institute of
Development Studies at the University of Sussex, 1986.
10) Drs. Josef Riwu Kaho, Drs. Ibnu Syamsi, Drs. Suhardiman Yuwono, Drs.
Mashuri Maschab, Dra. Djoeharwinarlien, Drs. Haryanto, dan Dra. Ratnawati;
Mas Cornelis Lay, Mas Pratikno, Mas Bambang Purwoko, Mas Ketut Erawan,
Gaffar, Ari, Mada, Linda, Wawan, Miftah, Nanang, Azizah, Sigit, Hanif, Bayu,
dan Nova; Heny, Desy, Ali, Aming, Ayik.
11) Prof Dr. Henry Veltmeyer.
12) Prof Dr. James Putzel dan Prof Dr. Patrick Dunleavy.
13) Diantaranya: Ucu, Gustomy, Ayodha, Joash, Widya, dan Opan.
19
DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M Amin. Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan
Integratif-Interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
Box-Steffensmeier, Janet M., Henry E. Brady, David Collier. The
Oxford Handbook of Political Methodology. Oxford University
Press. 2008.
Carlile, Paul R., Transferring. Translating, and Transforming: An
Integrative Framework for Managing Knowledge Across
Boundaries.
Organization Science, Vol. 15, No. 5 (Sep. – Oct.,
2004), pp. 555-568. 2004.
Dhakidae, Daniel, 2003. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara
Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Easton, David. A Systems Analysis of Political Life, Wiley. 1965.
———. The Political System: An Inquiry Into The State Of Political
Science, Knopf. 1971.
Fiol, C. Marlene. Consensus, diversity and learning in
Organizations, Organization Science, Vol. 5, No. 3 (Aug.,
1994), pp. 403-420. 1994.
Huber, George P. Organizational Learning: The Contributing
Process and the Literature. Orgnization Science, Vol. 2, No. 1
February 1991.
Kleden, Ignas. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES.
1987.
Latif, Yudi. Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia
Muslim Indonesia Abad ke-20. Bandung: Mizan. 2005
Mahasin, Aswab dan Nashir, Ismet (ed). Cedekiawan dan Politik.
Jakarta: LP3ES. 2004.
McKinley, Bryan, Jones Brayboy, Angelina E. Castagno. How might
Native science inform informal science learning?. Cultural
Study of Science Education
, (2008) 3:731750. 2008
Noll, Roger G. Challenges to Research Universities. Brookings
Institution Press. 1998.
Priyono, AE (ed). Krisis Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan di
Dunia Ketiga. Yogyakarta: PLP2M. 1984.
Rosenzweig, Robert M., Barbara Turlington. The Research
Universities and Their Patrons. Univ. of California Press. 1982.
20
Santoso, Purwo, Managing Transformation Toward an International
Research University: Lesson-learned From Gadjah Mada
University. Paper presented at UNESCO Forum on Higher
Education: Research and Knowledge Colloquium on Research
and Higher Education Policy, 29 Nov1 Dec 2006, UNESCO,
Fontenoy, Paris.
_____, dkk; Action Research: Transforming Transport Governanve
Throug Collaborative Learning.
Working Paper 01,
Governance Reform Initiative in Transport Sector (GREAT)
Project, Center for Transportation and Logistics Studies
(PUSTRAL), Gadjah Mada University, 2008.
_____, Potret Politik Ilmu-ilmu Sosial: Di Ambang Involusi, Makalah
disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka perayaan 47
tahun Fisipol UGM, 25 September 2002.1
_____, Defisiensi Teori Pemerintahan: Refleksi Atas Desentralisasi
di Indonesia, paper disampaikan dalam Seminar International
XI: Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Ada Apa dengan 10
Tahun Otonomi Daerah ?, Salatiga, 21-23 July, 2010.
_____,dan Kacung Marijan, Demokratisasi Indonesia Secara

Kontektual, Makalah Kelompok Kerja Demokratisasi,
Disampaikan dalam Konvensi Kampus VII dan Temu Tahunan
XIII Forum Rektor Indonesia di Universitas Sriwijaya,
Palembang pada tanggal 13-15 Januari 2011.
Somantri, Gumilar Rusliwa, 2005. Membebaskan Ilmu Sosial dari
Keterperangkapan Ganda. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Vol. 9, No. 2, November 2005.
Verba, Sydney, Comparative Political Systems, Holbrook Press, 1974.
Whitehead, Jack, Generating Living Theory and Understanding in
Action Research Studies, Action Research, Volume 7(1): 85
99, SAGE Publications, Los Angeles. 2009.

21
BIODATA

Purwo Santoso, lahir di Jepara pada
tanggal 4 Februari 1963. Menamatkan
pendidikan di SDN 3 Sekuro Jepara;
SMP Negeri 1 Jepara, dan; SMA Negeri
1 Jepara. Karena Bapaknya (alm) H
Soedijono dan Ibu Zubaidah berharap
dirinya menjadi pegawai pamong praja,
beliau melanjutkan studinya ke Jurusan
Ilmu
Pemerintahan
Fisipol
UGM,
memperoleh gelar sarjana muda dan
sarjana tahun 1987. Gelar master dalam
bidang
International Development
Studies di raih dari Saint Marys
University, Halifax, Canada pada awal tahun 1992, dan doktor
dalam Ilmu Pemerintahan dari London School of Economics
and Political Science
tahun 1999. Desertasinya berjudul: The
Politics of Environmental Policy-making in Indonesia 1967-
1994: A Study of State Capacity
telah menggiring beliau
menjadi ilmuwan sosial yang berpikir inter-disipliner.
Tidak lama setelah meraih gelar sarjana (S1), Purwo
Santoso menikah dengan Dra. Chudriyati, putri (alm) H
Sutriman dan (almh ) Hj Zuhriah. Pernikahan pasangan ini
dikarunia tiga orang putri yang cantik jelita, Yulida Nur Aini;
Riza Maslahati, dan si kecil yang imut; Nabila Fikria.
Meskipun harapan orang tuanya pupus sebab beliau
tidak menjadi pegawai, pilihannya untuk menekuni dunia
akademik tidak mengecewakan juga. Di samping aktif
mengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan (yang kemudian
berganti nama menjadi Jurusan Politik dan Pemerintahan sejak
tahun 2010), beliau juga pernah menjadi Ketua Jurusan Ilmu
Pemerintahan (2003-2005); Pembantu Dekan I Fisipol UGM
(2004-2008); dan Ketua Pengelola Program S-2 Pascasarjana
Ilmu Politik Fisipol UGM (2009-sekarang). Dan pada tanggal
1 Juni 2010, beliau ditetapkan sebagai Guru Besar Ilmu
Pemerintahan Fisipol UGM berdasarkan SK Mendiknas RI.
22
Ketika naskah pidato ini disiapkan, beliau terpilih sebagai
ketua Departemen Politik dan Pemerintahan yang mengelola
program S1, S2 dan S3.
Selama berkarir, bersama jaringan komunitas ilmuwan
inter-disipliner, LSM dan masyarakat umum, beliau terlibat
aktif dalam upaya membangun dan memperkuat kegiatan
advokasi terhadap kebijakan-kebijakan publik. Selain itu,
beliau juga menjadi pembicara di berbagai forum/seminar,
baik tingkat nasional maupun internasional.
Publikasi yang dihasilkan cukup banyak. Beberapa
diantaranya adalah: Advancing Learning-based Discursive
Engagement: Fixing Learning Disability of Academic
Community in Indonesia
on International Conference;
Exploring Leadership dan Learning Theories in Asia,
University Sains Malaya Penang, Februari 2011; Horizontal
Learning: Alternative to Centralized Governance,
on
International Conference; Exploring Leadership dan Learning
Theories in Asia,
University Sains Malaya Penang, Februari
2011; Demokrasi Indonesia Secara Kontekstual, dalam
Menjadi Tuan di Negeri Sendiri, Problem dan Prospek bagi
Bangsa Indonesia
, Forum Rektor Indonesia, 2011;
Demokrasi dan Kesejahteraan dalam Desentralisasi
Asimetris, dalam Masyarakat Terbuka dan Tantangannya di
Indonesia
, Kumpulan Makalah Diskusi Pararel HUT ke-10
Yayasan TIFA, Jakarta, 8 Desember 2010; Power, Welfare
and Democracy; What should be the major priorities in
research?
, The 6th EuroSEAS Conference was held at the
University of Gothenburg from 26 to 28 August 2010; On the
Name of Democracy; Commoditization of Religions by
Political Parties in Indonesia
, Journal of Indonesian Islam,
Volume 04, Number 01, June 2010; Coming to Terms with
Public Interests; To Link Power, Wealth and Democracy
,
International Conference on Democracy as Idea and Practice,
University of Oslo, 14-15 January 2010; Modul
Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik
, PolGov (Research
Centre on Politics and Government), Jurusan Politik dan
Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2010;
23
Cross-Cultural Learning; Securing Indonesias
Democratization and Decentralization, International
Conference on Malay Culture and Society, Organized by
Universiti Brunai Darussalam, Bandar Sri Begawan,
November 2009; Transforming Transport Governance
Through Collaborative Learning, Governance Reform
initiativE in trAnsporT sector Project (GREAT-Project),
This
research is funded through the Australia Indonesia Governance
Research Partnership – an Australian Government initiative
managed by the Crawford School of Economics and
Government at the Australian National University, 2008;
Proliferation Local Government in Indonesia Identity Politics
Within A Trouble Nation State
, on International Convention of
Asia Scholar (ICAS-5), Kuala Lumpur, 2007; The Map of
Policy Conflict Embedded within Indonesias Political
Reform
, in The Management of Public Policy Conflicts in
Southeast Asia, Published by Southeast Asian Conflict Study
Network (SEACSN), Mumbay, 2007; (With Stein
Kristiansen),
Surviving Decentralisation? Impacts of
Regional Autonomy on Health Service Provision in Indonesia
Health Policy, Vol. 77, hal. 247 259, 2006.

Alamat Kantor : Program Pascasarjana Ilmu Politik

Fisipol UGM, Gd. PAU UGM Lt.3

Sayap Timur Jl. Teknika Utara, Pogung,
Yogyakarta 55281. Telp/fax; 0274-
552212/555880.
Alamat Rumah : Perumahan Candi Indah B-16 Jetis,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman,
Yogyakarta. Telp; 0274-884548/+6281-
227-187-45.
Email
:
psantoso@ugm.ac.id;
psantoso.fisipol@gmail.com
Document Outline

  • ILMU SOSIAL TRANSFORMATIF
  • UNIVERSITAS GADJAH MADA

Incoming search terms:

  • content
loading...

Leave a Reply