Pidato Pembukaan MS IV 9 Mei 2011 8Mei2011





PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2010-2011


SENIN, 9 MEI 2011


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2011



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

EWA INDONESIA
PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2010-2011

SENIN, 9 MEI 2011

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,
Sidang Dewan yang terhormat,


Hari ini 9 Mei, Dewan memasuki Masa Persidangan IV Tahun
2010-2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011, meliputi 49 hari
kerja atau 68 hari kalender. Dalam Masa Persidangan IV Tahun
2010-2011, Dewan tetap melaksanakan 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Dewan akan fokus pada pembahasan berbagai RUU,
mengingat banyak RUU yang harus dapat diselesaikan pada Masa

1
Sidang ini, utamanya pada RUU-RUU yang telah menjadi target
penyelesaian. Adapun fungsi anggaran, dititikberatkan pada
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun 2012. Pada pelaksanaan
fungsi pengawasan, beberapa Tim Pengawas akan terus
melanjutkan tugas.
Sebelum melanjutkan Pidato Pembukaan ini, Pimpinan
memberitahukan adanya 3 (tiga) surat masuk, yaitu 2 (dua) surat
dari Presiden, masing-masing tentang pengusulan Calon Ketua dan
anggota Komite BPH Migas masa jabatan tahun 2011-2015 dan
pengusulan Calon Anggota Dewan Pengawas LPP-TVRI periode
2011-2016. Dan surat dari Ketua BPK-RI perihal Penggantian Antar
Waktu Anggota BPK. Ketiga surat tersebut akan diproses sesuai
dengan prosedur dan mekanisme Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Sebagai pelaksanaan fungsi legislasi, pada Masa Sidang III
yang lalu, Dewan baru dapat menyelesaikan 4 (empat) RUU untuk
disahkan menjadi UU. Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang
Keimigrasian, RUU tentang Informasi Geospasial, RUU tentang
Akuntan Publik, dan RUU tentang Transfer Dana. Oleh karena itu,
Dewan masih harus bekerja keras menyelesaikan beberapa RUU
yang telah memasuki pembicaraan tingkat I.

2
Ada sebanyak 17 (tujuh belas) RUU, masing-masing 14
(empat belas) RUU inisiatif DPR dan 3 (tiga) RUU inisiatif
Pemerintah yang diharapkan akan diselesaikan pada Masa Sidang
IV ini. RUU tersebut antara lain: RUU tentang Penyelenggara
Pemilu, RUU tentang Rumah Susun, RUU tentang Penanganan Fakir
Miskin, RUU tentang Mata Uang, RUU tentang Bantuan Hukum, RUU
tentang Intelijen Negara, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), dan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS).
Untuk RUU tentang BPJS, Dewan menagih komitmen
Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan dan penyelesaian
dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, untuk mengatur
jaminan sosial, kesehatan masyarakat, dan hal-hal yang berkaitan
dengan peningkatan kesejahteraan.
Dalam pembahasan RUU tentang Bantuan Hukum, masih ada
satu pasal yang krusial yaitu mengenai pembentukan Komisi
Nasional Bantuan Hukum (Komnas Bankum). Pemerintah masih
berpendirian masuk ke dalam organ Pemerintah sedangkan DPR
menganggap hal tersebut berada di luar Pemerintah. Untuk RUU
Perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(MK), pasal krusial adalah masalah penggantian antar waktu Hakim
Konstitusi yang masih belum ada kesepakatan. Adapun di dalam
RUU Mata Uang, hal yang masih diperdebatkan mengenai waktu

3
pelaksanaan dan pemberlakuan rupiah baru yang bertandatangan
Bank Indonesia dan Pemerintah. Tentang RUU Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), sebenarnya pembahasannya tinggal senafas
untuk diselesaikan, yaitu satu pasal yang mengatur mengenai
komposisi dan tata cara pemilihan anggota Dewan Komisioner OJK.
Lobi yang dilakukan antara fraksi-fraksi DPR dan pemerintah, belum
mendapatkan titik temu. Pada RUU Rumah Susun, terdapat
beberapa substansi krusial yang masih memerlukan pembahasan
lebih lanjut, antara lain asas pemisahan horizontal, kepemilikan oleh
orang asing, masalah pengawasan, peningkatan kualitas dan
badan/kelembagaan. Adapun RUU tentang Intelijen Negara, belum
ada kesamaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) antara DPR dan
Pemerintah.
Pimpinan Dewan mengharapkan agar berbagai substansi
krusial dalam pembahasan RUU di atas dapat segera dicarikan jalan
keluar, melalui intensitas lobi, baik antar fraksi DPR maupun antara
DPR dan Pemerintah. Dengan demikian, berbagai RUU tersebut
dapat segera diselesaikan dan diambil keputusan dalam Masa
Persidangan ini.

Pelaksanaan fungsi legislasi ini senantiasa dipantau oleh
publik, dan selama ini Dewan sering menerima kritik tajam atas
rendahnya kinerja pelaksanaan fungsi legislasi. Oleh karena itu,
Pimpinan meminta alat-alat kelengkapan Dewan, yaitu Komisi-

4
Komisi, Baleg dan Pansus, untuk mengoptimalkan pelaksanaan
fungsi ini dan menghasilkan produk legislasi yang berpihak kepada
rakyat.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, selain monitoring
terhadap pelaksanaan APBN tahun anggaran 2011 oleh Komisi-
Komisi DPR-RI, maka untuk memenuhi Pasal 157 ayat (2) UU No.
27 Tahun 2009 tentang MD3, Dewan menjadwalkan Pembahasan
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012. Pada
tanggal 20 Mei akan dilakukan Rapat Paripurna untuk
mendengarkan
penyampaian
Pokok-Pokok
Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN oleh Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012, Kebijakan Umum,
dan Prioritas Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Pandangan
fraksi-fraksi atas keterangan Pemerintah diagendakan pada Rapat
Paripurna berikutnya. Hasil Pembicaraan Pendahuluan ini akan
dijadikan masukan oleh pemerintah bagi penyusunan RUU APBN
tahun 2012 dan nota keuangannya setelah melalui persetujuan
Rapat Paripurna DPR.
Satu hal yang harus diperhatikan, baik oleh Komisi-Komisi
maupun Badan Anggaran, adalah bahwa dalam pembahasan
anggaran dengan Pemerintah, hendaknya para Anggota Dewan

5
memahami betul dasar pengalokasian yang tepat sehingga
anggaran dalam APBN dapat terukur, terarah dan tepat sasaran,
sesuai dengan prioritas dan kebijakan pembangunan, yang
berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sidang Dewan yang terhormat,
Penggunaan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan
APBN, dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi
sangat diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat
pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dan stabil, diharapkan akan menyebabkan bergeraknya
sektor ekonomi, sehingga akan menciptakan banyak lapangan
pekerjaan. Dengan demikian, pengangguran akan dapat diatasi,
sehingga secara otomatis angka kemiskinan dapat dikurangi.
Asumsi-asumsi dasar dalam ekonomi makro, seperti PDB (Produk
Domestik Bruto), tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai
tukar Rupiah terhadap Dolar, tingkat suku bunga, harga minyak,
dan produksi/lifting minyak mentah, semua ini akan menentukan
besaran APBN, yang akan mulai dibahas oleh Komisi-Komisi dan
Badan Anggaran DPR-RI.
Dewan akan terus memantau perkembangan nilai tukar
Rupiah. Berdasarkan informasi Bank Indonesia, apresiasi nilai tukar
Rupiah sebesar 3,16% (Rp. 8.675 per US$), bahkan diprediksi akan

6
terus menguat bisa menembus angka Rp. 8.500. Ini yang terkuat
dalam tujuh tahun terakhir, dan merupakan peningkatan yang
tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Jika dikaitkan dengan asumsi
makro dalam penyusunan APBN tahun 2011, patokan nilai tukar
Rupiah sebesar Rp. 9.250 perlu dilakukan adjustment terhadap
angka APBN tahun 2011.
Terapresiasinya nilai tukar Rupiah akan berdampak langsung
pada arus perdagangan Indonesia. Dewan menekankan agar
otoritas moneter dan pengelola kebijakan fiskal harus memantau
terus pergerakan nilai tukar rupiah. Penguatan ini merupakan
respon positif bagi APBN kita. Namun demikian, Bank Indonesia
selaku otoritas moneter harus menjaga nilai tukar rupiah agar tidak
menguat terlalu cepat, karena penguatan yang terlalu cepat,
berpotensi menekan ekspor Indonesia dan berdampak negatif
terhadap fundamental ekonomi makro.

Sidang Dewan yang terhormat,

Mencermati perkembangan ekonomi internasional dewasa ini,
Dewan mengajak Pemerintah segera mengantisipasi dan mengambil
langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi situasi
ekonomi dan moneter di Eropa. Langkah Pemerintah mengantisipasi
krisis keuangan di Eropa ini penting, mengingat negara-negara
Eropa Barat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.

7
Antisipasi ini juga amat penting, mengingat perekonomian Jepang
yang menjadi mitra dagang utama Indonesia masih belum pulih
setelah mengalami musibah gempa bumi dan tsunami tanggal 11
Maret lalu.
Pada bagian lain, kalangan Dewan menyoroti perdagangan
luar negeri Indonesia terkait dengan satu tahun berlakunya ASEAN-
China Free Trade Agreement (ACFTA). Dewan sangat prihatin
dengan semakin terdesaknya industri tradisional kita yang kalah
bersaing dengan produk sejenis dari China. Di satu sisi
perdagangan bebas memang menguntungkan bila produk industri
kita mampu bersaing dengan negara lain. Tetapi di lain sisi,
penciptaan kawasan perdagangan bebas dapat menjadi petaka bagi
kita semua, bila produk perdagangan kita belum mampu bersaing
seperti yang terjadi saat ini. Karena itu, Dewan mendesak
Pemerintah agar di masa depan lebih berhati-hati dalam menyikapi
keinginan negara-negara lain untuk menciptakan kawasan
perdagangan bebas dengan Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar
Indonesia terhindar menjadi obyek atau pasar perdagangan bebas
negara lain.
Dalam kaitan ini, pada waktu Delegasi DPR-RI berkunjung ke
China dan melakukan pembicaraan, antara lain dengan Perdana
Menteri China, Ketua Parlemen China, diperoleh hasil positif bahwa
pihak China sangat terbuka untuk meningkatkan hubungan

8
perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan, dan perlu
adanya keseimbangan dalam hal neraca perdagangan antar kedua
negara.
Kedatangan Perdana Menteri China Wen Jiabao ke Indonesia,
seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk bicara tegas,
mengambil solusi bagi implementasi ACFTA dengan tetap
memperhatikan koridor kerjasama bilateral.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pemberlakuan pembatasan subsidi BBM belum tuntas dibahas
oleh Komisi VII DPR. Komisi VII memberikan catatan bahwa kepada
fraksi-fraksi dan Menteri ESDM diminta mempelajari hasil kajian
Tim, untuk selanjutnya dipresentasikan kembali ke Komisi VII dalam
Forum Rapat Kerja Komisi pada masa sidang ini. Dewan
mengharapkan, agar pembatasan subsidi BBM yang akan
diterapkan, harus terukur dan tepat guna. Pada saatnya,
Pemerintah harus secara terbuka memberikan penjelasan kepada
masyarakat, agar masyarakat memahaminya, dan menghindari
gejolak sosial yang diakibatkannya.

Pembatasan subsidi BBM ini, di satu pihak memang perlu
dilakukan supaya angka subsidi tidak membengkak dan
memberatkan APBN, namun di lain pihak, dalam menerapkan

9
berbagai kebijakan, Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai
kepentingan masyarakat.


Sidang Dewan yang terhormat,

Pada bulan-bulan terakhir ini, banyak masalah berkembang
yang menjadi perhatian kita dan masyarakat Indonesia umumnya.
Permasalahan di bidang politik, keamanan, sosial kemasyarakatan
dan berbagai masalah lain, perlu ditindaklanjuti oleh Dewan untuk
mendapat solusi yang tepat.

Bentrokan yang telah terjadi antara sekelompok masyarakat
petani di Kebumen Selatan dan TNI baru-baru ini, telah dibahas
oleh Komisi I menjelang berakhirnya masa reses. Hasil kesimpulan
Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Pertahanan dan Panglima
TNI, memberikan catatan yang perlu disampaikan: Komisi I
memahami penjelasan yang disampaikan secara terbuka oleh
Menteri Pertahanan dan Panglima TNI berkaitan dengan status
tanah latihan TNI yang berdampak pada terjadinya insiden
bentrokan. Komisi I akan melakukan pembahasan pada masa
sidang ini, untuk menemukan solusi konkret atas permasalahan
status tanah negara yang digunakan sebagai wilayah latihan TNI
dan tanah negara yang dikelola TNI. Dalam kasus ini, perlu
ditekankan penerapan proses hukum sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku bagi penyelesaian masalah sengketa tanah.

10
TNI
harus
meningkatkan
upaya
kehumasannya
untuk
menghadirkan
pemberitaan
berdasarkan
fakta
dengan
memanfaatkan media komunikasi yang ada.
Pada bagian lain, Dewan memberikan apresiasi atas
keberhasilan Kepolisian RI menumpas gembong teroris yang
sempat membuat masyarakat Indonesia resah dan khawatir.
Kendati demikian, rasa aman yang dirasakan masyarakat, tidak
berlangsung lama. Beberapa pekan yang lalu, kembali masyarakat
Indonesia dibuat cemas dengan ulah para teroris, dimulai dari teror
bom buku, aksi bom bunuh diri di Masjid Adz-Dzikro Cirebon, dan
terakhir rencana pengeboman di Gereja Christ Cathedral.
Masyarakat kita sekarang ini, juga semakin dikhawatirkan
dengan gencarnya upaya kelompok yang menamakan dirinya
Negara Islam Indonesia atau NII, yang pada prakteknya ingin
mengganti NKRI menjadi Negara Islam. Kita tentunya sangat
prihatin, bahwa Agama Islam yang rahmatan lil alamin, dijadikan
alat
untuk
melakukan
separatisme,
terutama
dengan
mempengaruhi atau mengindoktrinasi generasi muda kita dengan
paham Islam yang diselewengkan demi tujuan pribadi atau
golongan NII itu sendiri.
Indoktrinasi dilakukan dengan cara-cara merusak moral dan
mental generasi muda bangsa kita. Terhadap hal tersebut, dengan
tegas kita katakan, seluruh Bangsa Indonesia harus yakin bahwa

11
Pancasila dan NKRI merupakan dasar dan bentuk negara
kita yang sudah final, merupakan hasil kesepakatan para
founding fathers beserta seluruh perwakilan rakyat Indonesia ketika
negeri ini didirikan. Oleh karena itu, segenap bangsa Indonesia
harus mempertahankannya.
Beberapa anggota Dewan berpendapat bahwa, keberadaan
NII merupakan organisasi sesat. Selain jelas-jelas bertentangan
dengan Pancasila, juga bertentangan dengan nilai-nilai/kaidah
Islam. Pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran agar
kelompok ini tidak berkembang liar menjadi bahaya laten bagi
kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemerintah harus
melakukan tindakan tegas dengan membubarkan dan membasmi
kelompok NII tersebut. Kami khawatir NII telah masuk hampir di
semua lini, seperti kampus, birokrasi dan menyusup ke partai-partai
politik. Karena itu, gerakan NII harus segera ditindak tegas.

Pemberantasan terorisme dan kelompok NII harus dilakukan
oleh TNI, Kepolisian, aparat intelijen secara komprehensif dan
masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan
tercipta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, dan potensi
yang dapat mengancam keutuhan NKRI dapat dikikis.
Saya menghimbau agar orang tua, pendidik, tokoh
masyarakat dan pemuka agama, untuk senantiasa memberikan
pemahaman yang tepat dan baik tentang Islam dan dalam

12
hubungannya dengan Pancasila dalam kerangka NKRI. Sehingga
anak-anak kita, generasi muda kita tidak akan mudah terpengaruh
oleh doktrin-doktrin sesat yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Sidang Dewan yang terhormat,
Fungsi pengawasan Dewan, akan dilakukan dengan
intensitas tinggi khususnya berkaitan dengan hasil kunjungan kerja
Komisi-Komisi Dewan ke daerah dan adanya temuan-temuan yang
perlu ditindaklanjuti pada saat anggota Dewan bertemu dengan
konstituen. Masih adanya gedung-gedung sekolah yang roboh,
masyarakat miskin yang kekurangan pangan dan gizi, tidak mampu
berobat, dan tidak tersedianya fasilitas kesehatan di rumah sakit
bagi orang miskin, semua ini memerlukan perhatian serius dari
Dewan, sebagai perwujudan dari pelaksanaan fungsi Dewan yang
dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
Dalam kaitan pengawasan ini, beberapa Tim Pengawas yang
telah dibentuk DPR masih terus melanjutkan tugasnya dalam Masa
Sidang IV ini. Tim Khusus Penanganan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) di Arab Saudi masih melanjutkan tugasnya, utamanya tindak
lanjut atas pemulangan TKI yang terlantar di Arab Saudi. Tim
Khusus telah meminta Pemerintah untuk melakukan pengetatan
penempatan TKI informal yang bekerja sebagai penatalaksana
rumah tangga ke Arab Saudi. Tim ini telah melakukan evaluasi

13
keberadaan TKI bermasalah. Evaluasi yang dilakukan oleh Tim
Khusus DPR harus menjadi masukan bagi Pemerintah, agar ke
depan dalam kebijakan pengiriman TKI lebih berorientasi kepada
peningkatan penempatan TKI yang berkualitas serta
bermartabat.
Dengan banyaknya masalah TKI, terutama overstayers di
Arab Saudi, maka perlu ada pembenahan oleh Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dalam membantu
Pemerintah dalam proses perekrutan dan penempatan TKI. Para
calon TKI sudah harus siap bekerja, sekaligus memahami hukum
dan budaya di negara dimana mereka ditempatkan.
Rencana penandatanganan perbaikan nota kesepahaman
mengenai tenaga kerja sektor domestik antar Indonesia dan
Malaysia, yang akan dilakukan pada pertengahan bulan ini, dapat
lebih menjamin kepastian hukum bagi TKI yang bekerja di negara
tersebut. Kesepakatan ini seyogyanya juga dapat diterapkan
dengan negara-negara penerima yang masih diwarnai dengan
berbagai masalah, terutama negara-negara yang tergabung dalam
Dewan Kerjasama Negara Teluk (GCC/Gulf Cooperation Council
GCC), termasuk Arab Saudi yang merupakan negara tujuan utama
para TKI sektor informal. Seiring dengan itu, Dewan akan segera
membahas draf revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

14
Sidang Dewan yang terhormat,

Kejahatan perbankan yang akhir-akhir ini marak kembali,
telah menjadi perhatian Komisi XI. Kejahatan perbankan telah
mencederai dunia perbankan Indonesia yang sekarang sedang
tumbuh kembang dengan pesat dalam ikut memberikan dukungan
bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejak akhir 2010 sampai awal Kwartal II tahun 2011, Polda
Metro Jaya melaporkan telah menangani 8 (delapan) pembobolan
Bank dan 30 (tigapuluh) orang sudah menjadi tersangka, termasuk
kasus di Citibank dan Bank Mega dalam kasus rekening deposito PT.
Elnusa (tbk).

Dampak kejahatan perbankan tentu sangat dirasakan oleh
pihak nasabah, pihak bank, dan dikhawatirkan menstimulasi
dampak sistemik pada perekonomian secara umum akibat
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.
Bank mestinya bisa menjadi lembaga keuangan yang selalu prudent
terhadap
wilayah
internal
dan
eksternal,
yang
dalam
pengelolaannya dibutuhkan kepercayaan masyarakat.

Kasus-kasus kejahatan perbankan terjadi, selain karena
lemahnya penerapan pada manajemen resiko, juga karena
rendahnya profesionalisme dan komitmen beberapa karyawan
terhadap etik lembaganya.

15
Dalam kasus Citibank, BI telah menjatuhkan sanksi atas dua
kesalahan yang dilakukannya. Penjatuhan sanksi kepada Citibank
telah benar. Kita berharap, perbankan pada umumnya, harus
belajar pada kasus ini dalam rangka memperkuat prinsip prudential
dan responsible lending, agar kasus semacam ini tidak terjadi di
perbankan lainnya.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam kaitan dengan masalah pendidikan, Dewan dipastikan
akan membahas tentang pelaksanaan Ujian Nasional yang masih
akan berlangsung hingga tanggal 12 Mei mendatang. Pelaksanaan
Ujian Nasional tahun ini masih diwarnai dengan beberapa masalah,
seperti kurangnya jumlah soal, dana bantuan operasional yang
belum diterima sekolah, sekolah yang belum mengirimkan nilai
yang dibutuhkan dalam pembobotan nilai akhir, dan terjadinya
kebocoran dalam pelaksanaan ujian, sehingga perlu pengulangan
untuk beberapa sekolah.
Wacana menjadikan Ujian Nasional sebagai tiket masuk
Perguruan Tinggi, memang perlu dibahas lebih mendalam dengan
Pemerintah. Ujian Masuk Perguruan Tinggi merupakan tes prediksi
keberhasilan calon mahasiswa, sedangkan Ujian Nasional mengukur
keberhasilan pembelajaran yang telah dijalani. Oleh karena itu,
perlu ditentukan kebijakan yang tepat mengenai masalah ini.

16

Sidang Dewan yang terhormat,
Konferensi Tingkat Tinggi Ke-18 ASEAN di Jakarta yang
dihadiri oleh kepala-kepala Pemerintahan di Kawasan ASEAN, telah
berlangsung sejak 7 Mei, kemarin telah berakhir. KTT ASEAN
merupakan pertemuan akbar, membahas sejumlah isu seputar tiga
pilar ASEAN menuju percepatan pembentukan Komunitas ASEAN
tahun 2015. Tiga pilar tersebut adalah, politik-keamanan, ekonomi,
serta sosial-budaya. KTT ini juga memiliki arti penting, karena ada
sesi khusus dialog antara Kepala-Kepala Pemerintahan ASEAN
dengan Ketua-Ketua Parlemen Negara-Nagara ASEAN.
Di bawah kepemimpinan Indonesia yang menjadi Ketua
ASEAN untuk tahun 2011, diharapkan ASEAN makin solid dalam
membangun kerjasama di antara para anggotanya. Eksistensi
ASEAN sebagai organisasi regional yang sudah matang, dan yang
sedang membangun komunitas bersama, akan dapat meningkatkan
kemakmuran, kesejahteraan, perdamaian, dan keamanan kawasan.
Dalam kaitan dengan diplomasi parlemen, DPR-RI telah
menghadiri beberapa pertemuan internasional, di antaranya sidang
Inter-Parliamentary Union ke 124 di Panama. Dalam sidang ini
Indonesia berhasil menggolkan emergency item mengenai
Strengthening Democratic Reform in Emerging Democracies,
Including North Africa and The Middle East. Indonesia menekankan,

17
bahwa usulan emergency item tersebut dilakukan dalam upaya
mendukung reformasi demokrasi, khususnya bagi negara-negara
Afrika Utara dan Timur Tengah.
Dalam kaitan kepemimpinan Indonesia di Kelompok
Geopolitik Asia-Pasifik, DPR-RI akan menyelenggarakan working
group IPU untuk Parlemen Asia-Pasifik pada awal Juli nanti, untuk
menyatukan pandangan Parlemen Asia Pasifik untuk mewarnai IPU
melalui modernisasi Strategic Plan IPU.
Atas undangan Ketua Parlemen Irak, beberapa hari yang lalu,
Ketua DPR-RI telah memimpin Delegasi DPR-RI ke Irak. Kunjungan
ini memiliki arti penting dalam rangka meningkatkan hubungan
kerjasama kedua negara, khususnya kedua parlemen. Delegasi
DPR-RI telah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri, Wakil
Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Urusan Minyak, Ketua
Majelis Tinggi Islam dan beberapa tokoh Irak. Ketua DPR
berkesempatan menyampaikan pidato di depan anggota Parlemen
Irak, mengkampanyekan perkembangan kehidupan berdemokrasi
yang telah berjalan di Indonesia, khususnya di era reformasi.
Kunjungan Delegasi DPR-RI ke Irak memiliki hasil yang positif
bagi kepentingan Indonesia, khususnya dalam meningkatkan
kerjasama di bidang pertambangan, karena Irak memiliki potensi
besar di bidang Migas.

18
Sidang Dewan yang terhormat,
Pada Masa Reses Persidangan DPR, beberapa Alat
Kelengkapan Dewan telah melakukan kunjungan kerja ke luar
negeri dalam rangka mendapatkan masukan bagi pembahasan dan
penyelesaian RUU yang sedang ditangani. Kunjungan kerja ke luar
negeri, sering mendapatkan kritik dari masyarakat, LSM, dan
berbagai pihak, termasuk yang disampaikan oleh Duta Besar RI
untuk Swiss. Kita menghargai berbagai kritik yang disampaikan.
Pimpinan berpendapat bahwa Kunjungan Kerja ini masih
dibenarkan, tetapi harus sesuai dengan urgensi dan kemanfaatan,
dengan terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan dan
disosialisasikan kepada publik.
Dewan berharap, setiap kritik yang disampaikan kepada
Dewan, harus memiliki argumentasi yang jelas, proporsional, dan
disampaikan melalui mekanisme yang benar. Kiranya, berbagai
kritik ini menjadi masukan bagi Dewan dalam mengemban tugas
konstitusionalnya.



Sidang Dewan yang terhormat,

19
Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun
Sidang 2010-2011 ini kami sampaikan. Kepada para anggota,
Pimpinan mengingatkan kembali bahwa kita telah memiliki Kode
Etik yang baru, yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam kita
bersikap, berperilaku, melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.
Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa untuk senantiasa menjalankan segala amanah yang
diberikan kepada kita sebagai wakil rakyat. Amin. Selamat Bekerja.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


KETOK 3 X


Jakarta, 9 Mei 2011
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


DR. H. MARZUKI ALIE

20

Leave a Reply