Pidato Penutupan Masa Sidang II (17 12 2010)

NASKAH AKHIR

16 Desember 2010

Pukul 15.00 WIB.




PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2010-2011

JUMAT, 17 DESEMBER 2010


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG II
TAHUN SIDANG 2010-2011

JUMAT, 17 DESEMBER 2010

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,

Hari ini Dewan akan segera menutup Masa Sidang II Tahun
2010 – 2011 yang telah dimulai sejak 22 November 2010 yang lalu.
Besok pagi Dewan akan segera memasuki Masa Reses sampai
dengan tanggal 9 Januari 2011 yang akan datang.

Sesuai Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib Pasal 218 ayat
(2), kami akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa Persidangan

1
II yang akan menguraikan hasil kegiatan Dewan selama Masa
Sidang ini dalam melaksanakan tiga fungsi Dewan, serta tanggapan
terhadap berbagai permasalahan yang berkembang akhir-akhir ini,
yang menjadi perhatian kita bersama.

Di penghujung tahun 2010, melalui Rapat Paripurna Dewan
telah ditetapkan pimpinan dan beberapa anggota instansi penegak
hukum, yaitu penetapan saudara Busro Muqodas sebagai Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui proses pemilihan di
Komisi III, dan penetapan 7 (tujuh) anggota Komisi Yudisial.
Pemilihan anggota Komisi Yudisial, dilakukan atas dasar
pertimbangan kecakapan, integritas, dan kompetensi calon. Ketujuh
anggota Komisi Yudisial yang telah mendapatkan persetujuan
Dewan untuk ditetapkan adalah: Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH.;
H. Abbas Said, SH; Imam Anshori Saleh SH, M.Hum; Dr.
Taufiqurrohman S., SH., MH.; Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si.;
Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH., M.Hum.; dan Dr. Ibrahim, SH., MH.,
LLM.

Komisi Yudisial adalah komisi yang mempunyai fungsi
strategis dalam pemberantasan mafia peradilan. Salah satu
tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim
di samping berkewenangan menyampaikan usulan pengangkatan
Hakim Agung kepada DPR. Oleh karena itu, dalam rangka
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga

2
perilaku hakim agar independen dan bebas dari intervensi pihak
manapun, maka fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial harus
benar-benar ditegakkan.
Pada kesempatan lain, Dewan juga menyambut baik atas
pengangkatan Saudara Basrief Arief sebagai Jaksa Agung RI yang
baru, menggantikan Saudara Hendarman Supandji, yang telah
mengakhiri masa tugasnya.
Dewan dan masyarakat berharap bahwa para penegak
hukum mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan
penuh integritas, tanggung jawab, dan senantiasa memegang
teguh profesionalitas, mampu menangani kasus-kasus besar yang
disorot tajam oleh masyarakat akhir-akhir ini. Melalui pengangkatan
dan penetapan Ketua KPK dan Jaksa Agung yang baru, dan
beberapa waktu sebelumnya pengangkatan KAPOLRI, kinerja
penegak hukum diharapkan makin solid, sehingga mampu menjadi
garda depan penegakan hukum di Indonesia. Dewan berkeyakinan,
bahwa ketiga institusi penegak hukum tersebut adalah pilar-pilar
utama pemberantasan korupsi di Indonesia.
Adapun tugas Dewan lainnya dalam rangka penetapan
pejabat publik, yaitu pemilihan keanggotaan Ombudsman Republik
Indonesia, masih akan diselesaikan dalam Masa Persidangan III
yang akan datang.

3
Sidang Dewan yang terhormat,

Tekad
Dewan
untuk
melakukan
optimalisasi
dalam
melaksanakan fungsi perundang-undangan, masih memerlukan
penanganan serius oleh berbagai Alat Kelengkapan Dewan, Komisi,
Pansus, dan BALEG. Dalam penyusunan Prolegnas RUU prioritas
tahun 2010, 70 RUU telah ditetapkan, tetapi capaiannya masih jauh
dari yang diharapkan. Realisasi Program Legislasi tahun 2010 masih
belum berbanding lurus dengan jumlah RUU yang diprogramkan.
Perlu diketahui bahwa penyusunan Prolegnas 2010, merupakan
penyusunan Prolegnas pertama oleh DPR periode keanggotaan
2010-2014. Oleh karena itu, pada awal-awal tahun 2010 DPR lebih
banyak disibukkan untuk menyusun draft RUU berikut naskah
akademiknya. Proses pembahasan RUU, baru dilakukan pada
pertengahan tahun, sehingga jumlah RUU yang selesai pada akhir
tahun pertama dari periode ini tidaklah banyak.

Berbagai kendala dihadapi oleh DPR dalam pelaksanaan
fungsi ini, antara lain berkaitan dengan ketaatan terhadap
pemenuhan jadwal legislasi. Di samping itu, masih banyaknya RUU
yang tertunda penyelesaiannya karena ketidaksepakatan atas
beberapa materi pokok antara DPR dengan Pemerintah, antar
fraksi-fraksi DPR, atau di internal kementerian yang ditugasi untuk
menangani pembahasan RUU di DPR.

4
Dari 70 RUU Prioritas, 36 merupakan inisiatif DPR dan 34
inisiatif dari Pemerintah. Dari jumlah tersebut, baru dapat
diselesaikan 8 RUU menjadi UU, 2 di antaranya diselesaikan pada
Masa Sidang II ini, yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2
tahun 2002 tentang Partai Politik dan RUU tentang Perubahan Atas
UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
Delapan RUU Kumulatif Terbuka di luar RUU Prioritas, telah
dapat diselesaikan. RUU Kumulatif Terbuka terdiri dari RUU yang
berkaitan dengan APBN, RUU Ratifikasi Perjanjian Internasional,
dan RUU tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU.
Enam Belas RUU sudah dalam proses Pembicaraan Tingkat I
dan 5 RUU dalam proses harmonisasi. Dengan demikian, 21 RUU
Prioritas tahun 2010 ini, siap memasuki Pembicaraan tingkat II
pada Masa Sidang III dan IV, atau pada kwartal pertama tahun
2011 yang akan datang. Di antaranya adalah RUU tentang
Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2004
tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 38
tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh, RUU
tentang Otoritas Jasa Keuangan, RUU tentang Transfer Dana, dan
lain-lain.

5
Sedangkan, 41 RUU Prioritas 2010 sudah dalam tahap
penyusunan, dengan rincian 16 RUU dari DPR dan 25 RUU dari
Pemerintah.
Selanjutnya, Badan Legislasi DPR telah mengusulkan
Prolegnas untuk tahun 2011 dan telah mendapat persetujuan
dalam Rapat Paripurna DPR, sejumlah 70 RUU menjadi prioritas.
Dari 70 RUU tersebut, 38 RUU diantaranya merupakan luncuran
tahun 2010 dan 32 RUU merupakan RUU baru, baik yang datang
dari DPR maupun dari Pemerintah. Di samping 70 RUU tersebut,
terdapat 5 RUU yang bersifat kumulatif terbuka.
Banyaknya RUU yang menjadi prioritas yang harus
diselesaikan pada tahun yang akan datang, Pimpinan Dewan perlu
melakukan berbagai terobosan dan langkah-langkah agar kinerja
legislasi dapat ditingkatkan, melalui pertemuan konsultasi Pimpinan
Dewan, Pimpinan Fraksi-Fraksi, dan Pimpinan BALEG dalam waktu
dekat.

Sidang Dewan yang terhormat,
Masih berkaitan dengan fungsi perundang-undangan, saat ini
Dewan telah menerima tiga RUU dari Pemerintah yaitu RUU
tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan; RUU tentang
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; RUU tentang
Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Khusus

6
mengenai RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, substansi atas RUU ini telah mengundang polemik di
masyarakat khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta,
jauh sebelum RUU ini disampaikan Presiden kepada DPR. Pimpinan
Dewan mengharapkan agar materi yang akan menjadi isu krusial
dari RUU ini, yaitu tentang penetapan atau pemilihan terhadap
Gubernur DIY, sebaiknya diserahkan kepada DPR dan Pemerintah,
yang akan melakukan pembahasan sesuai mekanisme dan agenda
rapat yang ditetapkan oleh Rapat Badan Musyawarah DPR-RI.
Kita tidak ingin terjadi debat yang berkepanjangan di ranah
publik. Sebagai wakil rakyat, Dewan pasti akan membahasnya
dengan penuh kehati-hatian, mendengarkan masukan dari
masyarakat, mempertimbangkan semua aspek dengan tetap
mengedepankan kepentingan nasional dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan dengan menghargai
keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta, sejarah perjuangan,
dan budayanya.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam rangka tugas pengawasan, beberapa tim yang telah
dibentuk telah melakukan tugas-tugasnya sepanjang Masa Sidang
II ini. Di antaranya adalah Tim Pengawas DPR-RI terhadap Tindak
Lanjut Rekomendasi DPR-RI tentang pengusutan kasus Bank
Century. Tujuan dibentuknya Tim Pengawas adalah untuk

7
melakukan pengawasan terkait dengan tindak lanjut hasil
rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang pengusutan kasus
Bank Century yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR
pada tanggal 3 Maret 2010. Pengawasan dilakukan agar dapat
memberikan dorongan terhadap penyelesaian secara tuntas,
masalah hukum pada kasus Bank Century, terbentuknya berbagai
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan
sektor moneter dan fiskal secara baik, kembalinya berbagai aset
(asset recovery) yang dimiliki Bank Mutiara (nama baru Bank
Century) yang kini 100% sahamnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin
Simpanan(LPS). Pengawasan juga dilakukan dalam rangka
penyelesaian secara tuntas kasus yang menimpa nasabah PT.
Antaboga Delta Sekuritas.
Tim Pengawas DPR-RI terhadap tindak lanjut rekomendasi
tentang pengusutan kasus Bank Century telah bekerja sejak 27
April 2010 dan telah melakukan serangkaian kegiatan sesuai
dengan kewenangan yang dimilikinya. Pada Rapat Paripurna
tanggal 16 Desember, Tim telah memberikan rekomendasi atas
hasil kerjanya, yang intinya adalah [1] untuk pengawasan
penegakan hukum, perlu terus dilakukan monitoring dengan
melakukan rapat kerja dengan instansi penegak hukum, [2]
mendesak pemerintah untuk mengajukan RUU yang terkait dengan
kasus Bank Century sesuai program legislasi nasional, [3] meminta
Tim Bersama (Tim Terpadu) untuk membuat kerangka kerja yang

8
jelas mengenai pelaksanaan recovery asset, [4] tindak lanjut
penyelesaian kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas masih diperlukan,
terutama untuk merumuskan dan menyepakati skema penyelesaian
nasabah bank, [5] perlu melakukan monitoring yang intensif
terhadap pelaksanaan audit forensic sejak penyusunan TOR sampai
dengan penetapan konsultan dan laporan hasil kerjanya. Atas dasar
rekomendasi ini, Tim meminta paripurna DPR memperpanjang
masa kerja Tim Pengawas.
Adapun tim-tim lain yang telah bekerja secara efektif adalah
Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang hasilnya telah
dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan.
Tim Pemantau berpendapat bahwa 9 Peraturan Pemerintah
(PP) dan 3 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pelaksanaan UU
No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang harus
dilaksanakan paling lambat 2 tahun, saat ini baru diselesaikan 3 PP
dan 2 Perpres. Dengan demikian, masih terdapat 6 Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) yang belum diterbitkan karena masih
dalam proses pembahasan, diharapkan diselesaikan segera.
Adapun Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua, Tim Pemantau mendapatkan bahwa 7

9
pasal yang diamanatkan dalam UU ini perlu ditindaklanjuti dengan
berbagai PP. Sampai saat ini, Pemerintah baru menerbitkan 3 PP.
Tim Pemantau mendorong pemerintah untuk menyelesaikan
peraturan pelaksanaannya agar otonomi khusus dapat berjalan
dengan baik. Untuk peraturan pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001
di tingkat daerah, saat ini pemerintah provinsi telah menerbitkan 8
Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) dan 15 Perdasi (Peraturan
Daerah Provinsi). Namun, masih ada Perdasi dan Perdasus yang
belum terbentuk, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat
pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001.
Permasalahan
dan
kendala
yang
dihadapi
dalam
pembangunan di Papua antara lain, kendala geografis, kultur dan
strata sosial masyarakat dan keterbatasan SDM berpengaruh pada
laju pembangunan, manajemen pemerintahan yang belum
maksimal bersinergi, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas
terhadap sumber daya daerah.
Tim lain yang dibentuk adalah Tim Pengawas Bencana Alam
untuk Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Tim ini
telah bekerja dan telah melaporkan hasilnya dalam Rapat
Paripurna. Rekomendasi dari laporan tim tersebut antara lain,
Pemerintah Daerah perlu melakukan pembenahan dan evaluasi
terhadap penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan
pasca-tanggap darurat, dan harus dapat dipastikan bahwa para

10
korban
bencana
telah
mendapatkan
bantuan.
Tim
juga
menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tim berkesimpulan,
perlunya transparansi dari Pemerintah Daerah mengenai dana
bantuan yang telah diterima dari Pemerintah Pusat melalui APBN
dan bantuan dari berbagai pihak.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam
melaksanakan
fungsi
anggaran,
pada
Masa
Persidangan ini, Komisi-Komisi DPR, dan utamanya Badan
Anggaran, telah memonitor dan melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan APBN 2010, mengingat Masa Sidang II merupakan
semester akhir dari tahun anggaran yang berjalan. Pada
kesempatan ini Dewan mengingatkan Pemerintah agar konsisten
dan benar-benar melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi yang
diambil sesuai rencana kerja setiap tahun yang sudah ditetapkan.
Kepastian, komitmen, dan konsistensi Pemerintah memperbaiki
perekonomian nasional merupakan keharusan, agar terwujud
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kredibel (good
governance). Dewan berharap agar kepercayaan masyarakat harus
benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menumbuhkan
kebersamaan dan kemandirian dalam pembangunan di berbagai
bidang.

11

Berkaitan dengan pelaksanaan APBN, Dewan juga memantau
bahwa menjelang akhir tahun 2010, perkembangan nilai tukar
rupiah terhadap dolar AS cenderung mengalami penguatan yang
cukup berarti. Kurs rupiah telah didasarkan pada mekanisme pasar.
Kita perlu mengingatkan agar otoritas moneter mampu menjaga
momentum stabilitas kurs rupiah. Penguatan (apresiasi) rupiah
terhadap dolar, di satu sisi akan memperlemah ekspor, namun di
sisi lain dapat menambah kredibilitas rupiah, karena harga barang
impor akan menjadi murah di pasar. Dalam kaitan ini, Dewan juga
mengingatkan Pemerintah untuk menyikapi dan mengantisipasi
terjadinya perang kurs sebagaimana yang terjadi pada mata uang
Yuan (China).
Krisis ekonomi yang terjadi di Eropa, khususnya di Irlandia,
dan situasi yang memanas di Semenanjung Korea baru-baru ini,
dikhawatirkan akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi
global. Indonesia perlu mencermati mengenai hal ini, karena situasi
ini juga akan berdampak pada perkembangan arus modal asing
yang masuk ke Indonesia melalui pasar modal. Dewan
berpendapat, arus modal asing jangka pendek cenderung tidak
memberikan kontribusi bagi perekonomian domestik, karena setiap
saat dapat mengalir kembali keluar. Kita berharap, situasi global
yang berpengaruh kepada aliran modal asing (capital inflow) perlu
dialihkan untuk jangka panjang (foreign direct investment), yang
memang memberikan banyak manfaat bagi perekonomian dan

12
pembangunan, termasuk penciptaan lapangan kerja baru. Untuk
mengatasi hal itu, Bank Indonesia diminta bersiap dengan sejumlah
instrumen dan kebijakan. Agar dana masuk ke investasi jangka
panjang, Pemerintah perlu mendorong Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), melakukan penawaran saham (Initial Public Offering/IPO)
serta mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sidang Dewan yang terhormat,

Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menko Ekuin, Menteri
ESDM, dan Menteri Keuangan, telah membahas mengenai rencana
kebijakan pengaturan BBM bersubsidi. Komisi VII meminta
Pemerintah menindaklanjuti amanat Pasal 7 ayat (2) UU No. 10
Tahun 2010 tentang APBN 2011 melalui kebijakan pengaturan BBM
bersubsidi yang dimulai tahun 2011. Namun dalam kaitan dengan
rencana
pembatasan
penggunaan
BBM
bersubsidi
yang
seyogiyanya akan diberlakukan pada 1 Januari 2011 secara
terbatas di wilayah Jabodetabek, sesuai hasil Rapat Kerja Komisi
VII, Dewan menolak kebijakan tersebut. Dewan mendesak
pemerintah untuk mengkaji dampak sosial-ekonomi masyarakat,
dan
lonjakan
inflasi
yang
ditimbulkannya.
Dewan
juga
mempertanyakan kesiapan PT. Pertamina (persero) dalam
memenuhi lonjakan kebutuhan BBM Pertamax dan Pertamax-plus di
seluruh wilayah Indonesia.

13
DPR juga meminta Pemerintah agar melaksanakan kegiatan
sosialisasi secara menyeluruh dan pengawasan yang ketat untuk
mengurangi dampak negatif dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
Komisi VII juga meminta Pemerintah untuk melengkapi kajian
sesuai dengan amanat penjelasan Pasal 7 UU ayat (2) huruf (c).
Setelah
kajian
disetujui
DPR-RI,
Pemerintah
segera
mengimplementasikan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi
tersebut pada akhir kwartal pertama tahun 2011 secara bertahap.
Kita memahami bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk
menyehatkan keuangan negara. Penghematan subsidi BBM tentu
sangat berarti apabila dananya dapat dimanfaatkan bagi
pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal yang
nyaman, yang sekarang ini masih didambakan masyarakat. Dengan
demikian, pembatasan pemakaian BBM bersubsidi dirasakan adil
apabila dilakukan kompensasi dalam pemanfaatannya.

Berkaitan dengan pengembangan sektor transportasi udara,
rencana PT. Garuda Indonesia (Persero) untuk melakukan Initial
Public Offering (IPO) pada bulan Februari 2011, juga menjadi
perhatian Dewan. Dalam kaitan ini, DPR menyarankan pihak
manajemen PT. Garuda Indonesia (Persero) untuk lebih dahulu
memperbaiki kinerja usahanya sebelum melakukan IPO, sehingga
harga saham yang ditawarkan ke publik memberikan gambaran
yang positif, wajar, dan transparan. Dengan demikian, tidak

14
memunculkan polemik seperti yang terjadi pada IPO PT. Krakatau
Steel.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam bidang kesejahteraan rakyat, Dewan dan Pemerintah
telah melakukan beberapa kali bahasan mengenai pelaksanaan
Ujian Nasional tahun 2011. Komisi X telah membentuk Panitia Kerja
Ujian Nasional. Dewan sependapat dengan Pemerintah, bahwa
Ujian Nasional bukanlah satu-satunya standar kelulusan. Dalam
kaitan ini, Panitia Kerja bersama Pemerintah telah berhasil
merumuskan sebuah formula baru yang menjadi standar penilaian
kelulusan siswa SMP dan SMA dan yang sederajat. Formula yang
akan diterapkan pada pelaksanaan Ujian Nasional 2011 akan
mengakomodasi hasil belajar siswa selama di sekolah yang terdiri
dari nilai rapor, ujian sekolah, dan ujian nasional. Dengan demikian,
formula ini diharapkan dapat meningkatkan rasa adil bagi peserta
didik dan juga dapat lebih meningkatkan mutu kelulusan
pendidikan.
Masalah sosial lain yang sangat memprihatinkan kita dan
menyita perhatian Dewan dan masyarakat adalah kebijakan
penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Dewan
merasa prihatin terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang
menimpa para TKI, terutama kasus kekerasan, perlakuan yang

15
tidak manusiawi, pembunuhan, dan terlantarnya puluhan TKI yang
hidup terlunta-lunta di kolong jembatan di negara tempat mereka
mencari nafkah. Arab Saudi selama ini memang merupakan salah
satu negara tujuan utama dari sebagian besar TKI kita yang
bekerja di luar negeri sejak tahun 1977. Hal tersebut disebabkan
besarnya peluang kerja bagi TKI, sehingga jumlahnya makin
bertambah dari tahun ke tahun. Merujuk pada data KBRI Riyadh,
pada bulan Juni 2010, pada saat ini tercatat 231.873 WNi di Arab
Saudi, di antaranya jumlah TKI informal sebanyak 141.009 orang.
Menghadapi hal ini, Komisi-komisi DPR-RI bersama
Pemerintah telah melakukan Rapat kerja khusus membahas
mengenai masalah perlindungan WNI di luar negeri, khususnya
para TKI. Dewan meminta pemerintah memberikan perhatian lebih
besar terhadap ribuan TKI di luar negeri dan bertindak proaktif
dalam
melindungi
kepentingan
mereka.
Dewan
meminta
Pemerintah melakukan pembenahan di dalam negeri dan
meningkatkan diplomasi demi melindungi nasib TKI dengan
Pemerintah di negara tujuan, terutama dengan negara-negara yang
kekerasan terhadap TKI sangat tinggi.
DPR mendorong Pemerintah untuk melakukan lobi-lobi
personal oleh para ulama maupun tokoh masyarakat, dan jika
diperlukan juga melibatkan lembaga HAM internasional untuk ikut

16
menekan pemerintah negara tujuan, serta mengawal seluruh
proses hukum.
Pada kesempatan Sidang Asian Parliamentary Assembly
(APA) di Syria baru-baru ini, delegasi Indonesia telah mengusulkan
satu resolusi tentang perlindungan terhadap pekerja migran.
Delegasi DPR-RI dipimpin Ketua DPR, mengusulkan dan telah
disetujui, untuk dibentuk tim khusus/sub-committee yang
membahas
mengenai
perlindungan
pekerja
migran.
Pada
pertemuan bilateral antara Ketua DPR RI dengan Ketua Parlemen
Syria yang sekarang menjabat Presiden Asian Parliamentary
Assembly (APA), telah diperoleh komitmen untuk menjamin
perlindungan terhadap TKI di negara Syria dengan cara merespon
secara cepat apabila ada TKI yang mengalami masalah.
Atas kasus-kasus TKI ini, Dewan memandang perlu
melakukan revisi terhadap UU No. 39 tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri, agar persoalan penempatan dan perlindungan TKI di luar
negeri dapat ditangani secara lebih baik, demokratis, dan
berkeadilan, dengan berpedoman kepada penghormatan terhadap
hak asasi manusia. Dalam kasus kekerasan TKI baru-baru ini, DPR
telah membentuk Tim Khusus Penanganan TKI di Arab Saudi.

17
Sidang Dewan yang terhormat,

Kita baru saja memperingati Hari AIDS se-Dunia yang jatuh
pada setiap tanggal 1 Desember. Meskipun secara internasional
angka kematian akibat HIV/AIDS telah berhasil ditekan dalam
sepuluh tahun terakhir, namun di Indonesia angka pengidap
HIV/AIDS masih terus bertambah. Dari seluruh penderita HIV/AIDS
di Indonesia, 70 persennya adalah mereka yang berusia produktif.
Adapun bila dilihat dari jumlah perempuan yang menderita
HIV/AIDS, maka sebagian besar pengidap penyakit ini adalah ibu
rumah tangga yang tertular dari suaminya yang memiliki perilaku
seks yang tidak sehat, bukan kaum pekerja seks komersial seperti
anggapan umum selama ini.
Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran HIV/AIDS telah
meluas, karena pada akhirnya ibu penderita HIV/AIDS berpotensi
menularkan virus tersebut kepada anak-anak yang dilahirkannya.
Untuk itu, Dewan meminta agar pemerintah melakukan segala
upaya untuk mengatasi penyakit ini, baik yang bersifat preventif
maupun rehabilitatif.

Terkait dengan bencana alam yang sampai saat ini masih
terjadi di beberapa wilayah di tanah air, Dewan mengharapkan
agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat
melakukan segala tindakan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal
tersebut. Hujan lebat yang terjadi beberapa hari ini telah

18
menyebabkan banjir di 13 kabupaten dan kota di Jawa Timur dan
Jawa Barat, serta daerah Tebing Tinggi di Sumatera Utara.

Meskipun status Gunung Merapi di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Jawa Tengah telah turun menjadi siaga, namun
dampak lanjutan dari letusan masih terus dirasakan. Ancaman
banjir lahar dingin yang terus saja terjadi masih menimbulkan
persoalan bagi warga Magelang dan Yogyakarta. Masih aktifnya
Gunung Bromo dan Anak Gunung Krakatau juga perlu diwaspadai
oleh
pemerintah
daerah
setempat
dan
Badan
Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).

Komisi VII telah meminta Menteri Riset dan Teknologi, serta
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) untuk lebih
meningkatkan kemampuan teknologi dan sosialisasi Tsunami Early
Warning Systems (TEWS), memberikan pelatihan-pelatihan
terhadap masyarakat di daerah pesisir pantai rawan bencana
dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

Sidang Dewan yang terhormat,
Di era globalisasi saat ini, persaingan demi memenuhi
kepentingan nasional masing-masing negara menjadikan upaya
untuk menjaga perdamaian dunia tidak makin mudah. Oleh karena
itu,
setiap
negara
harus
berusaha
dan
bekerja
sama
mengedepankan
kepentingan
bersama
demi
menciptakan

19
perdamaian dunia. Saat ini kita merasa prihatin dengan terjadinya
konflik di Semenanjung Korea yang dapat mengancam stabilitas
kawasan.
Dewan berharap setiap pihak yang bertikai dapat menahan
diri agar konflik ini tidak berkembang jauh. Indonesia yang memiliki
hubungan diplomatik dengan kedua negara, dapat membantu
menjadi mediator dalam mencari solusi damai, demi stabilitas
keamanan kawasan. Mengingat jumlah WNI yang bekerja di Korea
Selatan cukup banyak, Dewan meminta Pemerintah juga siap
dengan rencana penyelamatan dan pemulangan WNI bila situasi
keamanan di Semenanjung Korea makin memburuk.
Dalam kerangka diplomasi parlementer, dan dalam rangka
membangun kerjasama multilateral, saat ini Indonesia menjadi
Ketua
Asia-Pacific
Geopolitical
Group
di
Inter-
Parliamentary
Union
(IPU)
sampai
Oktober
2011.
Kepemimpinan Indonesia untuk 2011 menjadi strategis, mengingat
pada saat ini IPU sedang membahas future plan IPU untuk kurun
waktu 2010-2015. Untuk itu, Indonesia bukan saja harus mampu
menggerakkan 27 parlemen anggota di kelompok ini, untuk
memberikan masukan kepada IPU, juga Indonesia berkesempatan
memberikan gagasan dan kontribusi penting bagi perkembangan
organisasi ini ke depan.

20
Kepemimpinan Ketua DPR-RI selama 2 tahun menjadi
Presiden Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berakhir
awal bulan ini, memberikan arti penting bagi perkembangan
diplomasi parlemen Indonesia yang makin meningkat. Di bawah
kepemimpinan Indonesia, APA telah berhasil memperjuangkan
berbagai resolusi, baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial-
budaya antara lain resolusi tentang dukungan terhadap hak asasi
bangsa Palestina, strategi penangkalan terorisme, perwujudan
pemerataan kesehatan, isu lingkungan dan usulan perlindungan
pekerja migran.
Sementara itu, Indonesia juga akan menjabat Presiden
Konferensi Parliamentary Union of OIC Member State
(PUIC) sampai tahun 2014. Hal ini merupakan sejarah baru,
karena Indonesia (DPR-RI), merupakan negara pertama di Asia
Tenggara yang menjabat posisi sebagai Presiden Konferensi PUIC.
Terpilihnya Ketua DPR-RI sebagai President of the 7th PUIC
Conference membawa konsekwensi tersendiri terutama tanggung
jawab untuk melaksanakan sebaik-baiknya sidang PUIC yang
direncanakan diadakan di Palembang pada tanggal 23-31 Januari
2012.
PUIC adalah organisasi parlemen dari negara anggota OKI
yang beranggotakan 51 negara dan 15 observer dari organisasi
parlemen regional dan internasional. Untuk itulah, kami mohon

21
dukungan seluruh anggota Dewan agar tugas kepemimpinan DPR-
RI di organisasi internasional ini dapat bermanfaat bagi bangsa
Indonesia selain memberikan kontribusi terhadap percaturan politik
internasional.
Masih dalam kerangka diplomasi parlemen, BKSAP telah
membentuk Panitia Kerja Millennium Development Goals (Panja
MDGs) untuk memperkuat peran parlemen dalam upaya
pencapaian MDGs 2015 di Indonesia. Berbagai kegiatan telah
dilakukan, baik di luar maupun dalam negeri, antara lain dengar
pendapat dengan pemangku kepentingan di tanah air dengan
menghimpun
informasi
aktual.
Sebagai
suatu
komitmen
internasional, Indonesia perlu melihat keberhasilan dari parlemen
dan pemerintah negara lain untuk dicontoh dan disesuaikan dengan
keadaan di Indonesia. Panitia kerja berharap, dengan berperan
aktif di kancah internasional, Indonesia dapat menggalang
kemitraan internasional, khususnya bantuan dari negara maju,
untuk percepatan upaya pencapaian di Indonesia.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam Sidang
Paripurna Dewan hari ini. Sebelum menutup sidang ini, izinkan
Pimpinan mengucapkan Selamat Tahun Baru 1432 Hijriyah dan
Selamat Natal bagi Anggota Dewan yang merayakannya dan
Selamat Tahun Baru 2011 bagi seluruh Bangsa Indonesia.
Semoga di tahun mendatang kita dapat melaksanakan tugas

22
konstitusional kita dengan lebih baik. Akhirnya, izinkanlah kami
menutup
sidang
ini
dengan
mengucapkan
Alhamdulillahirrabbilalamin.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.


KETOK 3 X

Jakarta, 17 Desember 2010

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Marzuki Alie

23

Leave a Reply