Transkrip Pidato SBY Kasus Century Dan Bibit Chandra

Jakarta – Pidato SBY menyikapi kasus Bank Century dan kasus Bibit-Chandra memang
cukup panjang. Dia pidato sekitar 20 menit. Namun, pesan SBY sebenarnya jelas,
meski kalimatnya panjang-panjang. Dalam kasus Century, SBY meminta kasus itu
dibedah. Sedangkan dalam kasus Bibit dan Chandra, SBY meminta agar polisi dan
jaksa tidak melanjutkan kasus itu.

Berikut transkrip pidato SBY selengkapnya yang didapatkan detikcom, Senin
(23/11/2009):

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan

Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan
Yang Maha Kuasa serta dengan memohon ridho-Nya pada malam hari ini saya ingin
menyampaikan penjelasan kepada seluruh rakyat Indonesia menyangkut dua isu penting
yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan di negeri kita. Isu penting
yang saya maksud adalah pertama, kasus Bank Century dan kedua kasus Sdr.
Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto yang keduanya telah menjadi
perhatian masyarakat yang amat mengemuka. Kedua isu ini juga telah mendominasi
pemberitaan di hampir semua media massa disertai dengan percakapan publik yang
menyertainya, bahkan disertai pula dengan berbagai desas-desus atau rumor yang
tidak mengandungi kebenaran. Oleh karena itu, selaku Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan, malam ini saya pandang perlu untuk menjelaskan duduk persoalan serta
sikap pandangan dan solusi yang perlu ditempuh terhadap kedua permasalahan
tersebut.

Dalam waktu 2 minggu terakhir ini, saya sengaja menahan diri untuk tidak
mengeluarkan pernyataan menyangkut Bank Century dan kasus Sdr. Chandra M. Hamzah
dan Sdr. Bibit Samad Riyanto, dengan alasan:

Kesatu, menyangkut kasus Bank Century selama ini saya masih menunggu hasil
Pemeriksaan Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang
dilakukan atas permintaan DPR RI. Saya sungguh menghormati proses itu dan saya
tidak ingin mengeluarkan pernyataan yang mendahului, apalagi ditafsirkan sebagai
upaya mempengaruhi proses audit investigatif yang dilakukan BPK. Tadi sore saya
telah bertemu dengan Ketua dan anggota BPK yang menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan investigasi atas Bank Century. Dengan demikian, malam ini tepat bagi
saya untuk menyampaikan sikap dan pandangan saya berkaitan dengan kasus Bank
Century tersebut.

Kedua, menyangkut kasus hukum Sdr Chandra M Hamzah dan Sdr Bibit Samad Riyanto
malam ini saya pandang tepat pula untuk menyampaikan sikap pandangan dan solusi
paling tepat terhadap permasalahan itu. Mengapa? Saudara-saudara masih ingat pada
tanggal 2 November 2009 yang lalu dengan mencermati dinamika di lingkungan
masyarakat luas yang antara lain berupa silang pendapat kecurigaan dan ketidak-
percayaan atas proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan
Agung, saya telah membentuk sebuah Tim Independen, yaitu Tim Independen
Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Sdr. Chandra M.Hamzah dan Sdr. Bibit Samad
Riyanto. Tim Independen ini yang sering disebut Tim-8 bekerja selama 2 minggu,
siang dan malam, dan akhirnya pada tanggal 17 November 2009 yang lalu secara
resmi telah menyerahkan hasil kerja dan rekomendasinya kepada saya. Setelah
selama 5 hari ini jajaran pemerintah, termasuk pihak Polri dan Kejaksaan Agung
saya instruksikan untuk merespons hasil kerja dan rekomendasi Tim-8, maka malam
hari ini secara resmi saya akan menyampaikan kepada rakyat Indonesia, apa yang
sepatutnya kita laksanakan ke depan.memiliki pendirian seperti ini. Dengan catatan, proses penyidikan dan penuntutan
mendapatkan kepercayaan publik yang kuat. Dan tentu saja proses penyidikan dan
penuntutan itu ‘fair, objektif dan disertai bukti-bukti yang kuat.

Dalam perkembangannya, justru yang muncul adalah ketidakpercayaan yang besar
kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung, sehingga telah masuk ke ranah sosial dan
bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, faktor yang
saya pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga
faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, azas manfaat,
serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan.

Sebelum memilih opsi atau konstruksi penyelesaian kasus ini di luar pertimbangan
faktor-faktor non-hukum tadi, saya juga menilai ada sejumlah permasalahan di
ketiga Lembaga Penegak Hukum itu, yaitu di Polri, Kejaksaan Agung dan KPK.
Permasalahan seperti ini tentu tidak boleh kita biarkan dan harus kita koreksi,
kita tertibkan dan kita perbaiki.

Oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah
pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap
mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan
korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu, yaitu Polri,
Kejaksaan Agung dan KPK.

Solusi seperti ini saya nilai lebih banyak manfaatnya dibanding mudharatnya.
Tentu saja cara yang ditempuh tetaplah mengacu kepada ketentuan perundang-
undangan dan tatanan hukum yang berlaku. Saya tidak boleh dan tidak akan memasuki
wilayah ini, karena penghentian penyidikan berada di wilayah Lembaga Penyidik
(Polri), penghentian tuntutan merupakan kewenangan Lembaga Penuntut (Kejaksaan),
serta pengenyampingan perkara melalui pelaksanaan asas oportunitas merupakan
kewenangan Jaksa Agung. Tetapi sesuai dengan kewenangan saya, saya
menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban,
pembenahan dan perbaikan di institusinya masing-masing berkaitan dengan kasus ini.
Demikian pula saya sungguh berharap KPK juga melakukan hal yang sama di
institusinya.

Rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan.

Jika pada akhirnya, insya Allah, kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad
Riyanto ini dapat kita selesaikan, tugas kita masih belum rampung. Justru
kejadian ini membawa hikmah dan juga pelajaran sejarah bahwa reformasi nasional
kita memang belum selesai, utamanya reformasi di bidang hukum. Kita semua para
pencari keadilan juga merasakannya. Bahkan kalangan internasional yang sering
‘fair’ dan objektif dalam memberikan penilaian terhadap negeri kita juga menilai
bahwa sektor-sektor hukum kita masih memiliki banyak kekurangan dan permasalahan.
Sementara itu prestasi Indonesia di bidang demokrasi, peng-hormatan kepada HAM
dan kebebasan pers mulai diakui oleh dunia. Demikian juga pembangunan kembali
perekonomian pasca krisis 1998 juga dinilai cukup berhasil. Sementara itu, dunia
juga menyambut baik peran internasional Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini
yang dinilai positif dan konstruktif.

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada seluruh rakyat
Indonesia bahwa 5 tahun mendatang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap
menjadi prioritas pemerintah. Bahkan dalam program 100 hari, saya telah menetapkan
gerakan Pemberantasan Mafia Hukum sebagai prioritas utama. Kita sungguh serius.
Agar masyarakat bisa hidup lebih tentram, agar keadaan menjadi lebih aman dan
tertib, agar perekonomian kita terus berkembang, dan agar citra Indonesia di
mata dunia bertambah baik, maka reformasi di bidang hukum harus benar-benarsukses dan korupsi harus berhasil kita berantas.

Khusus untuk menyukseskan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum, saya sedang
mempersiapkan untuk membentuk Satuan Tugas di bawah Unit Kerja Presiden yang
selama 2 tahun kedepan akan saya tugasi untuk melakukan upaya Pemberantasan Mafia
Hukum. Saya sungguh mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua Lembaga
Penegak Hukum, dari LSM dan Media Massa, serta dari masyarakat luas. Laporkan
kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum jika ada yang menjadi korban dari praktik-
praktik Mafia Hukum itu, seperti pemerasan, jual-beli kasus, intimidasi dan
sejenisnya.

Dalam kaitan ini, saya menyambut baik rekomendasi Tim-8 dan juga suara-suara dari
masyarakat luas agar tidak ada kasus-kasus hukum, utamanya pemberantasan korupsi
yang dipetieskan di KPK atau juga di Polri dan Kejaksaan Agung. Kalau tidak cukup
bukti hentikan, tetapi kalau cukup bukti mesti dilanjutkan. Hal ini untuk
menghindari kesan adanya diskriminasi dan tebang pilih dalam pemberantasan
korupsi. Apalagi kalau pemeti-esan ini berkaitan dengan praktik-praktik Mafia
Hukum tadi.

Akhirnya saudara-saudara, marilah kita terus melangkah ke depan dan bekerja lebih
gigih lagi untuk menyukseskan pembangunan bangsa.

Kepada jajaran Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan Lembaga-Lembaga penegak hukum dan
pemberantas korupsi lainnya, teruslah berbenah diri untuk meningkatkan integritas
dan kinerjanya. Bangun kerja sama dan sinergi yang lebih baik dan hentikan
disharmoni yang tidak semestinya terjadi.

Kepada masyarakat luas di seluruh tanah air marilah kita lebih bersatu lagi dan
cegah perpecahan di antara kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing perjalanan bangsa
kita ke arah yang benar.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh (asy/nrl)

Leave a Reply