Pidato Penutupan MS I 2012 2013






PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2012-2013

KAMIS, 25 OKTOBER 2012


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2012-2013

KAMIS, 25 OKTOBER 2012



Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati,
Para Wakil Ketua,
Pimpinan Alat Kelengkapan DPR,
Para Anggota DPR-RI,
Hadirin yang berbahagia,


Hari ini Dewan menutup Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013, yang telah
dimulai sejak tanggal 16 Agustus 2012. Masa Sidang I berjalan selama 47 hari
kerja. Sebagaimana sidang-sidang DPR selama ini, pada Masa Sidang I, Dewan
melakukan kegiatan terhadap pelaksanaan tiga fungsi utamanya, yaitu fungsi
legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, DPR juga melakukan kegiatan
terkait dengan penetapan pejabat publik.
Pada Masa Sidang ini, DPR telah memproses penetapan berbagai pejabat
publik yaitu 1 (satu) Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dan 13
(tigabelas) Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan
telah memberikan pertimbangan atas calon-calon duta besar negara sahabat
untuk Republik Indonesia, yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Republik Bangladesh, Mongolia, Republik Sierra Leone, dan Federasi Rusia.
Adapun pejabat-pejabat publik lain yang masih dalam proses penanganan yaitu,
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Hakim Agung dan Calon
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Diharapkan, pejabat-pejabat publik
tersebut sudah dapat ditetapkan pada Masa Sidang II yang akan datang.

1
Sidang Dewan yang Terhormat,
Dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi Masa Sidang I 2012-2013, DPR bersama
dengan Pemerintah telah menyelesaikan 5 (lima) RUU Prioritas dan 7 (tujuh)
RUU Kumulatif Terbuka, dan telah disahkan menjadi UndangUndang. RUU-RUU
tersebut yaitu: [1] RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, [2]
RUU tentang Industri Pertahanan, [3] RUU tentang Veteran Republik Indonesia,
[4] RUU tentang Perkoperasian, dan [5] RUU tentang Pangan.
Sedangkan 7 (tujuh) RUU Kumulatif Terbuka yaitu: [1] RUU tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2011, dan [2] RUU tentang APBN
Tahun Anggaran 2013, serta 5 (lima) RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom
Baru yaitu: [3] Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi
Kalimantan Timur, [4] Kabupaten Pegunungan Arfak, [5] Kabupaten Manokwari
Selatan, keduanya di Provinsi Papua Barat, [6] Kapubaten Pangandaran di
Provinsi Jawab Barat, dan [7] Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung.
Sementara itu, Komisi, Badan Legislasi dan beberapa Panitia Khusus masih
melanjutkan pembahasan 29 (duapuluh sembilan) RUU prioritas yang telah
memasuki Pembicaraan Tingkat I, dan 24 (duapuluh empat) RUU dalam proses
penyusunan. RUU yang telah memasuki Pembicaraan Tingkat I dan diperpanjang
masa pembahasannya, diantaranya adalah: RUU tentang Aparatur Sipil Negara,
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L), RUU
tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Jaminan
Produk Halal, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, RUU tentang Percepatan
Pembangunan Daerah Kepulauan, RUU tentang Desa, RUU tentang Pemerintah
Daerah, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan beberapa RUU lainnya.
Selama Masa Sidang I ini, Komisi dan Badan Legislasi juga telah menyusun
beberapa RUU Priroritas sebagai usul inisiatif DPR sebagaimana telah ditetapkan
di dalam Prolegnas. Yang terbaru adalah RUU tentang Kepalangmerahan dan
RUU tentang Penyiaran.
Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dari beberapa RUU yang telah
selesai dibahas, diantaranya, RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta yang telah menjadi UU No. 13 tahun 2012 menggantikan UU
No. 3 Tahun 1950 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 9 Tahun

2
1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. UU No. 13 tahun 2012
mengatur secara lengkap keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai
dengan kondisi saat ini. UU ini memberikan pengakuan dan penghormatan dari
negara kepada satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau
istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara RI Tahun
1945.
UU No. 13 Tahun 2012 merupakan instrumen yuridis demi berjalannya
pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang demokratis, dan terwujudnya
kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat dengan berlandaskan pada azas
pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinekatunggalikaan,
efektifitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pedayagunaan kearifan
lokal. UU ini memberikan kewenangan istimewa pada tata-cara pengisian
jabatan, kedudukan, serta tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur.
Dengan UU ini, DPR dan Pemerintah telah menangkap aspirasi warga Yogyakarta
yang menginginkan pengisian gubernur dan wakil gubernur dilakukan dengan
penetapan. Namun disisi lain, gubernur dan wakil gubernur juga tidak boleh
melakukan kegiatan politik praktis, karena gubernur dan wakil gubernur adalah
milik semua golongan. Ini merupakan jalan tengah yang dapat diambil untuk
menciptakan suasana yang tenang dan kondusif di Yogyakarta.
Pada tanggal 10 Oktober 2012, Saudara Sultan Hamengkubuwono X serta
Saudara Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam IX telah dilantik sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Pada kesempatan ini, Pimpinan dan seluruh Anggota DPR-
RI mengucapkan selamat, semoga dengan adanya UU No. 13 tahun 2012,
pasangan kepala daerah ini dapat membangun Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan lebih baik, lebih maju dan sejahtera, dengan tata kelola pemerintahan
yang efektif bagi masyarakat.

Sidang Dewan yang Terhormat,
RUU lainnya adalah RUU tentang Industri Pertahanan dan RUU tentang
Veteran Republik Indonesia. Kedua RUU yang telah disetujui menjadi UU dalam
Rapat Paripurna DPR tanggal 2 Oktober 2012 ini, merupakan hadiah dari rakyat

3
Indonesia untuk Ulang Tahun ke-67 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada
tanggal 5 Oktober 2012. RUU tentang Industri Pertahanan memberikan
landasan hukum dalam penyelenggaraan industri pertahanan nasional, sehingga
dapat mendorong dan memajukan pertumbuhan industri, yang mampu mencapai
kemandirian pemenuhan peralatan pertahanan dan keamaman. Sementara RUU
tentang Veteran Republik Indonesia yang menggantikan UU No. 7 Tahun
1967, mengakui dan memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para
veteran yang telah berjuang, membela dan mempertahankan kedaulatan
Republik Indonesia dan ikut melaksanakan perdamaian dunia.
Adapun RUU tentang Perkoperasian yang telah diselesaikan oleh Dewan
melalui beberapa kali perpanjangan tugas, merupakan pengganti UU No. 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini memuat pembaharuan hukum yang
diharapkan mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang
sehat, kuat, mandiri dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang
mendasarkan kegiatannya pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
Pembangunan koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu,
namun jika ditinjau dari segi kualitas, kondisinya masih perlu perbaikan agar
mampu berperan secara signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap
perekonomian nasional.
Pembaharuan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan
ikhtiar dan komitmen kita bersama untuk menjawab berbagai kendala yang
selama ini menghambat perkembangan dan kemajuan Koperasi. Dengan lairnya
UU Perkoperasian yang baru ini, benar-benar menjadikan Koperasi sebagai
badan usaha ekonomi yang efektif dalam upaya mewujudkan kemakmuran
sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Demikian pula dengan RUU tentang Pangan yang telah diselesaikan oleh
Dewan, telah mengatur tentang penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia, agar dapat memberikan manfaat secara
adil, merata, dan berkelanjutan, dengan berdasarkan kepada kedaulatan pangan,
kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Pemenuhan konsumsi pangan
harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumberdaya
dan kearifan lokal secara optimal. Tiga hal pokok yang harus diperhatikan
adalah: [1] ketersediaan pangan yang berbasis kepada pemanfaatan sumber

4
daya lokal secara optimal; [2] keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan
ekonomi oleh seluruh masyarakat; dan [3] Pemanfaatan pangan dan konsumsi
pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Sidang Dewan yang Terhormat,
Ada 2 (dua) RUU yang baru-baru ini menjadi perhatian publik yaitu RUU
tentang Perubahaan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2012.
Oleh Komisi III selaku pengusul, telah disampaikan kepada Badan Legislasi untuk
dilakukan harmonisasi. Namun karena kepentingan yang lebih besar, maka
penyusunan RUU ini tidak dilanjutkan. Mekanisme untuk hal ini akan disesuaikan
dengan Tata tertib DPR dan Peraturan DPR-RI No. 3 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penarikan RUU.
Satu lagi, RUU tentang Keamanan Nasional. RUU ini telah mendapatkan
tanggapan yang beragam dari masyarakat. Menyikapi dinamika yang
berkembang, pemerintah tanggal 23 Oktober 2012 dalam rapat kerja pertama
dengan Panitia Khusus telah menyampaikan RUU Keamanan Nasional yang telah
mengalami revisi. Semula 66 pasal menjadi 55 pasal serta telah dilakukan
penyesuaian dan diharapkan lebih integratif. RUU yang akan dibahas ini
hendaknya jangan sampai menabrak UU yang sudah ada, dan hendaknya tetap
mengedepankan supremasi sipil, mengakomodasi semangat reformasi dan
menegakkan nilai-nilai demokrasi, hukum dan HAM yang selama ini kita
perjuangkan bersama.
Dalam masa sidang ini, selain menghasilkan beberapa RUU yang siap untuk
menjadi UU, DPR telah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan DPR-RI, yaitu Peraturan
No. 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi, No. 2 tahun
2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, dan No. 3
tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang.


5
Sidang Dewan yang terhormat,
RUU Kumulatif terbuka yaitu RUU tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 berisikan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2011 telah diaudit terlebih oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).
Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013 beserta nota
keuanggannya, baru saja diselesaikan. Sedikit tertundanya proses pembahasan
ini, tentunya diarahkan untuk mengoptimalkan pilihan politik anggaran tahun
2013 di tengah-tengah kondisi semakin beratnya kondisi perekonomian kawasan
dan global, yang terkait dengan hasil pembahasan RUU APBN tahun anggaran
2013.
Dewan mencatat bahwa Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah dan
Bank Indonesia, dan dengan memperhatikan pertimbangan DPD-RI, telah
menyepakati sejumlah asumsi dasar APBN tahun 2013 adalah: pertumbuhan
ekonomi sebesar 6,8%, inflasi 4,9%, nilai tukar Rp. 9.300,0 per US Dollar,
tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5%, harga minyak/ICP 100 US$/barel.
Lifting minyak 900,0 ribu barel/hari, lifting gas bumi 1.360,0 ribu barel setara
minyak/hari dan lifting minyak dan gas bumi sebesar 2.260,0 ribu barel/hari.
Berdasarkan kesepakatan, belanja negara dalam tahun 2013 sebesar Rp
1.683,0 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.154,4 triliun
dan transfer ke daerah sebesar Rp. 528,6 triliun. Untuk belanja Pemerintah
Pusat, Dewan mencatat adanya warna yang sedikit berbeda dalam penentuan
politik anggaran tahun 2013, dimana Badan Anggaran dan Pemerintah, sepakat
melakukan
penghematan
belanja
barang
khususnya
melalui
pemotongan belanja perjalanan dinas dalam kisaran 10-15% dari nilai
yang diusulkan dalam RUU APBN tahun 2013, disesuaikan dengan dengan
kebutuhan, tugas, dan fungsi setiap K/L untuk direalokasikan ke belanja modal
K/L bersangkutan.
Pimpinan Dewan menggarisbawahi bahwa dari peruntukan DAK Reguler
sebesar Rp. 29,7 triliun, juga dialokasikan untuk 12 bidang DAK dalam rangka
affirmative policy sebesar Rp. 1,9 triliun bagi 183 daerah tertinggal.
Disamping itu, Dewan juga mencermati bahwa ke-183 daerah tertinggal ini juga

6
mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp. 2,0 triliun yang dialokasikan untuk
2 (dua) bidang DAK, yakni infrastruktur pendidikan dan infrastruktur jalan
masing-masing Rp. 1,0 triliun.
Dewan menegaskan, bahwa meskipun seluruh asumsi dasar dan komponen
APBN tahun 2013 telah disepakati bersama, Pemerintah tetap harus
memberikan
perhatian
yang
serius
atas
catatan
penting
dan
pandangan/pendapat akhir mini Fraksi-fraksi DPR-RI atas pembahasan RUU
APBN 2013, dalam rangka mengoptimalkan peran anggaran bagi pembangunan
nasional.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam kaitan dengan disetujuinya Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013, Dewan mengingatkan Pemerintah untuk
menjaga momentum pertumbuhan ekonomi (PDB) tahun 2012 yang ditargetkan
sebesar 6,8%. Oleh karena itu, Dewan mendesak Pemerintah untuk
meningkatkan penyerapan belanja negara dalam APBN Perubahan Tahun
Anggaran 2012, termasuk anggaran belanja modal. Berdasarkan data dari
Kementerian Keuangan, penyerapan anggaran belanja negara pada APBN-P
Tahun 2012 sampai Semester I tahun 2012 telah mencapai Rp. 629,4 triliun atau
40,7%. Realisasi penyerapan belanja negara itu mencakup realisasi belanja
pemerintah pusat sebesar Rp. 393,9 triliun atau 36,8%, dan realisasi transfer
fiskal ke daerah yang mencapai Rp. 235,5 triliun atau 49,2% dari Rp. 412,5
triliun dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012.
Dewan mengingatkan Pemerintah agar serius dalam menyerap anggaran
belanja negara, yang tinggal hitungan hari. Dewan memahami bahwa kondisi ini
mungkin disebabkan kekhawatiran berbagai kementerian/lembaga dan para
Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola anggaran dengan lebih berhati-hati
agar tidak terjadi kesalahan, sehingga berdampak terhadap penyerapan. Namun
Dewan juga menilai bahwa hal ini bisa juga terjadi karena perencanaan yang
kurang matang dari Kementerian/Lembaga Pemerintah.
Dewan minta Pemerintah memperbaiki secara terus-menerus berkaitan
dengan masalah teknis, mekanisme dan prosedur pelaksanaan anggaran negara,

7
dengan tetap meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban
serta memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik
dan benar, seperti penerapan good goverment and clean goverment.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Hal lain yang mendapatkan perhatian Dewan, terkait dengan kebijakan
subsidi BBM. Besaran subsidi BBM dalam anggaran tahun 2013 mendatang telah
diputuskan bersama berdasarkan perhitungan yang cermat antara Dewan
dengan Pemerintah. Dewan mengkhawatirkan akan terjadi peningkatan kuota
BBM bersubsidi pada tahun anggaran 2013. Hal itu dikarenakan kuota BBM yang
telah disepakati tersebut tergolong besar, sedangkan pengawasan selama ini
masih dipandang lemah.
Seperti kita ketahui bahwa produksi minyak siap jual (lifting) kita terus
menurun setiap tahunnya, sementara pada saat yang sama kebutuhan BBM
dalam negeri terus naik. Kondisi ini dipersulit lagi dengan kecenderungan harga
minyak dunia yang sangat fluktuatif. Hal ini tentunya akan berdampak pada
semakin meningkatnya subsidi BBM ke depan. Dewan berpendapat bahwa upaya
mengelola subsidi BBM secara tepat sasaran akan menjadi salah satu agenda
terpenting pilihan kebijakan fiskal sekarang dan di masa depan. Di samping itu,
Dewan juga mendorong pemerintah untuk segera memperkuat kebijakan
diversifikasi energi yang berbasis energi baru dan terbarukan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Terkait dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, Dewan
telah menerima Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2012 yang disampaikan
oleh BPK RI. Dari hasil pemeriksaan tersebut terungkap sebanyak 13.105 kasus
penyimpangan senilai Rp. 12,48 triliun. Dari jumlah tersebut, 3.976 kasus senilai
Rp. 8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan
kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sedangkan sisanya
sebanyak 9.192 kasus senilai Rp. 3,55 triliun, merupakan kasus penyimpangan
administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta
kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pimpinan Dewan mengharapkan

8
LHP Semester I yang telah diserahkan ke DPR agar segera dilakukan pengkajian
dan penelahaan oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI,
sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Pimpinan Dewan juga memberikan
apresiasi terhadap kegiatan BAKN DPR yang juga telah melakukan telaahan atas
Hasil Pemeriksaan Semester I dan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2011,
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 yang telah dilaporkan pada Rapat
Paripurna 11 September 2012. Hasil telaahan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh
Komisikomisi Dewan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
DPR-RI dalam masa sidang ini telah melakukan pengawasan secara efektif,
salah satunya terkait dengan pengawasan terhadap Kasus Century. Tim
Pengawas Century telah melakukan rapat kerja setiap pekan dengan para
penegak hukum yaitu Polri, KPK, Kejaksaan Agung, Tim Pengembalian Aset,
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian
Keuangan, LPS dan Bank Mutiara. Pada Rapat Tim Century beberapa minggu
yang lalu, Timwas menyampaikan keprihatinannya terhadap penanganan
nasabah Bank Century yang terkait dengan kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas
yang belum mengalami kemajuan dalam penanganannya, padahal Tim
Pengawas pada Raker dengan Menkeu, Dirut Bank Mutiara, Ketua LPS beberapa
bulan yang lalu telah merekomendasikan untuk menyelesaikan pembayaran
sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Tim Pengawas Century dalam
kesempatan rapat dengan para penegak hukum, meminta agar kasus century
dapat segera diselesaikan, mengingat Tim Pengawas akan berakhir masa
tugasnya pada Desember 2012 termasuk penuntasan atas proses hukum dan
tindak pidana umum dan perbankan, tindak pidana pencucian uang, pencarian
aset yang telah dilarikan ke luar negeri dan beberapa hal lainnya.
Penyelenggaraan ibadah haji juga tidak luput dari perhatian Dewan.
Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, pada penyelenggaraan ibadah haji
tahun 2012 ini, DPR RI telah mengirimkan Tim Pengawas yang dipimpin oleh 2
(dua) orang Pimpinan DPR-RI yaitu Saudara Pramono Anung dan Saudara Anis

9
Matta,
untuk
melakukan
pemantauan
dan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan ibadah haji oleh Pemerintah, baik pada tahap persiapan
maupun pelaksanaan, agar penanganan jemaah haji kita dari tahun ke tahun
semakin baik, sehingga para jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan
ibadahnya dengan aman, nyaman dan khusuk.
Agar kualitas pelayanan haji makin baik, profesional, transparan dan
amanah, DPR merencanakan, mengajukan Perubahan UU No. 13 tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, termasuk mempertimbangkan perlunya
pemisahan antara regulator dan operator.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Di bidang penegakan hukum, saat ini banyak kasus-kasus hukum yang
menarik perhatian publik, seperti silang pendapat penanganan dugaan tindak
pidana korupsi dalam kasus pengadaan simulator SIM, antara Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara RI (Polri). Kita sudah
mendengar pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang hal ini, dan
kalangan Dewan dan masyarakat mengapresiasi langkah Presiden dalam
menyelesaikan kasus ini. Selanjutnya kita berharap agar KPK dan Polri dapat
bekerja secara profesional dalam hal penegakan hukum.
Di bidang penegakan hukum lainnya, kalangan Dewan prihatin dengan
adanya beberapa Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan vonis
hukuman mati dan pemberian grasi oleh Presiden terhadap beberapa terpidana
narkoba. Masyarakat berpendapat bahwa, Indonesia sekarang ini sudah berada
dalam darurat narkoba. Barang haram ini sudah merambah ke semua lini
kehidupan masyarakat, pelajar, mahasiswa, aparat pemerintah termasuk
penegak hukum. Pabrik Narkoba tumbuh, dibasmi, tumbuh kembali. Sindikat
Narkoba terjalin sangat rapi bahkan di Lembaga Pemasyarakatan sekalipun, oleh
karena itu, hukuman tegas terhadap terpidana Narkoba perlu ditegakkan.


10
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Hal lain yang menjadi perhatian Dewan ialah fenomena yang terjadi di
kalangan mahasiswa, yaitu peristiwa tawuran pelajar dan mahasiswa yang telah
memakan korban jiwa. Hal ini sungguh memprihatinkan kita semua, mengingat
pelajar/mahasiswa adalah tumpuan bangsa di masa depan. Menurut data hingga
pertengahan tahun 2012, tawuran pelajar sudah terjadi 139 kasus dengan
korban sedikitnya 17 pelajar/mahasiswa meninggal dunia. Boleh dikatakan
bahwa aksi kekerasan ini sudah luar biasa.
Untuk mengantisipasi tawuran pelajar/mahasiswa di masa mendatang,
Dewan mendorong agar lembaga pendidikan/sekolah dapat memperkuat
pendidikan karakter dan budi pekerti yang berorientasi pada pembentukan sikap
dan perilaku. Ada baiknya, pendidikan Pancasila dihidupkan kembali di semua
tingkatan pendidikan, tetapi dengan kurikulum yang baru, disesuaikan dengan
situasi dan perkembangan saat ini. Dewan juga menekankan, agar lembaga
pendidikan/sekolah lebih megefektifkan kegiatan keorganisasian, ruang
berkreasi, baik intra maupun ekstrakurikuler sekolah yang mudah diakses serta
kondusif, bagi perkembangan mental dan karakter remaja.

Sidang Dewan Yang Saya Hormati,
Beberapa hari yang lalu terjadi demo buruh/pekerja yang menuntut beberapa
hal yang bersifat normatif, diantaranya penghapusan tenaga kerja outsourcing
(alih daya), penolakan upah murah oleh perusahaan, dan tuntutan
diberlakukannya BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Tuntutan para pekerja ini
merupakan akumulasi kekecewaan mereka terhadap Pemerintah yang belum
juga menanggapi tuntutan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan nasib.
Padahal pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini dikarenakan adanya
peningkatan daya beli, sementara tidak diimbangi peningkatan daya beli
kalangan pekerja.
Untuk itu Dewan mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri
Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen Hidup Layak, memperbaiki
komponen kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan daya beli pekerja dan
keluarganya, serta kemampuan membayar upah dari perusahaan sektor UKM

11
dalam rangka menjamin kesejahteraan pekerja. Disisi lain, dalam menghadapi
persaingan global yang semakin kompetitif, para pekerja juga dituntut untuk
meningkatkan produktifitas dan etos kerja.
Terkait dengan outsourcing, pada prinsipnya masih tetap bisa dilaksanakan
selama UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih berlaku dan
belum dilakukan revisi, karena outsourcing memang diatur dalam UU tersebut
dan hanya untuk 5 (lima) jenis pekerjaan sektor riil yang meliputi: tenaga kerja
di sektor katering, penyedia jasa transportasi karyawan, tenaga kebersihan, jasa
penunjang di sektor industri perminyakan, dan tenaga keamanan.
Untuk menjawab tantangan dari para tenaga kerja tersebut, Dewan
mendesak agar Pemerintah segera mengundangkan beberapa peraturan yang
terkait, seperti pengundangan beberapa peraturan perundang-undangan yang
sudah diamanatkan dalam UU No 13 Tahun 2003 dan melaksanakan Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, untuk menjamin pemenuhan
kelangsungan pekerjaan dan kepastian hak-hak pekerja outsourcing,
pengawasan dan law enforcement, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap
perusahaan yang melaksanakan outsourcing yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Selama Masa Sidang I ini, DPR RI juga telah melaksanakan sejumlah
kegiatan diplomasi parlemen yang cukup penting. Tidak hanya mengirimkan
delegasi ke berbagai pertemuan antar parlemen di luar negeri, tetapi juga telah
melaksanakan tugas sebagai tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-33. Sidang yang
dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17-22 September
2012, dihadiri oleh delegasi parlemen dari 10 (sepuluh) negara anggota AIPA
serta 9 (sembilan) delegasi parlemen negara-negara peninjau. Sidang tersebut
telah berlangsung dengan lancar dan sukses, serta mendapat apresiasi dari
seluruh delegasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat perkembangan signifikan
yang perlu terus kita dukung, yaitu meningkatnya partisipasi anggota parlemen
perempuan dalam sidang tersebut, yakni mencapai 25% dari total anggota
parlemen AIPA yang hadir.

12
Sidang Umum AIPA yang bertemakan Strengthening the Parliamentary Roles
towards ASEAN Community 2015 telah menghasilkan sebuah Komunike Bersama
dan menyepakati 12 resolusi. Resolusi-resolusi yang dicapai melalui serangkaian
sidang yang diwarnai dengan diskusi dan perdebatan konstruktif tersebut,
mencerminkan visi dan upaya AIPA untuk turut berkontribusi bagi terwujudnya
Komunitas ASEAN 2015. Di samping itu, dihasilkan pula 11 resolusi yang
berkaitan dengan isu keorganisasian AIPA.
Masih berkaitan dengan kegiatan diplomasi parlemen, delegasi Indonesia
baru saja menghadiri Asia-Europe Parliamentary Partnership ke-7 yang
dilaksanakan pada 2-4 Oktober 2012 lalu di Vientiane, Laos. Pertemuan yang
bertema Asia-Europe Partnership for Sustainable Development tersebut,
membahas berbagai masalah di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Pada akhir pertemuan disepakati sebuah Deklarasi yang memuat upaya bersama
dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan di wilayah Asia dan Eropa.
Deklarasi tersebut menekankan perlunya kerjasama yang lebih erat untuk
mengatasi masalah pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, perubahan
iklim global, pengelolaan hutang publik, serta pengurangan resiko bencana
maupun pengelolaannya.
Perlu kami sampaikan pula, bahwa saat ini delegasi DPR RI dipimpin oleh
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso tengah menghadiri Sidang Inter-
Parliamentary Union ke-127 di Quebec City, Canada, yang berlangsung pada
tanggal 21-26 Oktober 2012. Selain topik-topik yang dibahas melalui tiga
standing committee, sidang kali ini memberikan perhatian khusus mengenai
Citizenship, identity and linguistic and cultural diversity in a globalized world.
Sebelumnya, delegasi DPR-RI telah menghadiri Extraordinary Session of The
Executive Committee Inter-Parliamentary Union pada bulan Agustus 2012. Di
sela-sela pertemuan Excom, dilakukan pertemuan Special Gender Partnership
Session dengan tema Gender Sencitive Parliaments, yang antara lain
menetapkan bahwa anggota delegasi Excom Dr. Nurhayati Ali Assegaf akan
menjadi Co-Rapporteur Special Debate on Citizenship, Indentity and Linguistic
and Cultural Diversity in a Globalized World.

13
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Di tengah kekhawatiran masyarakat internasional atas sejumlah ketegangan
yang sedang berlangsung di beberapa kawasan dunia, sebuah langkah besar
tengah terjadi di negara tetangga kita, Filipina. Pada tanggal 7 Oktober 2012
lalu, Presiden Filipina menyatakan telah tercapai kesepakatan awal perdamaian
antara Pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF).
Tercapainya
kesepakatan
tersebut
merupakan
cerminan
kesungguhan
Pemerintah Filipina dalam upaya menciptakan perdamaian yang komprehensif di
Filipina Selatan. Bagi Indonesia, yang selama hampir 20 tahun telah berperan
sebagai fasilitator proses perdamaian antara Pemerintah Filipina dan MILF,
tentunya ini merupakan perkembangan yang sungguh menggembirakan. Sebagai
bagian dari komitmen Indonesia untuk mendorong terciptanya perdamaian dan
stabilitas kawasan, Dewan bersama-sama dengan Pemerintah harus senantiasa
memberikan dukungan dan bantuan, termasuk dalam berbagi pengalaman,
sehingga dapat tercapai penyelesaian yang komprehensif atas konflik yang telah
banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi selama 4 dekade
tersebut.
Dewan juga menyambut baik Pidato Presiden RI di Sidang Umum PBB
beberapa waktu lalu, yang menyuarakan perlunya konsensus internasional untuk
mencegah permusuhan berlatarbelakang agama. Dewan sejalan dengan
pandangan Pemerintah Indonesia, bahwa suatu protokol internasional anti-
penistaan agama, memang dibutuhkan. Dalam kaitan ini pula, sebagai bangsa
yang menjunjung tinggi keragaman budaya dan agama, dan sebagai bagian dari
masyarakat internasional, Indonesia perlu menyerukan sikap saling menghormati
dan pengertian di antara penganut keyakinan yang berbeda-beda.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Beberapa hari yang lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah
dilantik yaitu, Sdr. Joko Widodo sebagai Gubernur dan Sdr. Basuki Tjahaja
Purnama sebagai Wakil Gubernur sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta. Kita
semua menyambut baik terpilihnya gubernur dan wakil gubernur baru, dengan
harapan bahwa pasangan ini mampu memajukan DKI Jakarta sebagai Ibukota

14
Negara, dan mampu memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat Jakarta dalam
segala aspek, yang bermuara pada terealisasikannya Jakarta yang aman,
nyaman, tertib, dan bermartabat. Kepada Saudara Fauzi Bowo dan Saudara
Prijanto yang telah memimpin DKI selama lima Tahun, kita ucapkan terima kasih
atas kerja kerasnya memajukan DKI Jakarta.

Sidang Dewan yang terhormat,
Demikianlah Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 20122013 dan
beberapa kegiatan yang kami angkat dalam kesempatan ini. Besok pagi, 26
Oktober 2012 adalah Hari Raya Idul Adha 1433 H atau Hari Raya Qurban.
Diharapkan, Hari Raya Qurban ini menjadi momentum bagi kita untuk siap
berqurban bagi kemaslahatan umat dan berkontribusi kepada mereka yang tidak
mampu yang perlu mendapatkan perhatian kita. Mudah-mudahan Allah SWT
senantiasa memberikan bimbingan dan rahmatNya kepada kita sekalian. Amin.
Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 25 Oktober 2012

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. MARZUKI ALIE

15

Leave a Reply