1 Pidato Upacara Hut Bpk Th 2008 14 Jan 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PIDATO KETUA BPK RI
PADA
ACARA ULANG TAHUN KE 61
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I.
TANGGAL 14 JANUARI 2008
Yang terhormat:
Para sesepuh: Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK,
Wakil Ketua BPK dan Para Anggota BPK,
Sekretaris Jenderal, Para Pejabat Eselon I, Eselon II, para Tenaga Ahli,
Bapak dan Ibu serta Peserta Upacara,
Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan Salam sejahtera untuk kita semua,

Terlebih dahulu, saya mengajak kita semua mengucapkan puji dan
syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada
Peringatan Ulang Tahun ke 61 BPK yang dirayakan pada hari ini.
Dewasa ini, BPK tengah melakukan perubahan mendasar dan
menyesuaikan diri dengan reformasi yang terjadi selama 10 tahun
terakhir. Perubahan UUD 1945 dan ketiga UU Tahun 2003-2004 yang
menyangkut keuangan negara dan UU No. 15 Tahun 2006 telah merubah
BPK menjadi suatu lembaga yang independen.
Untuk mengisi independensinya itu, BPK telah menyempurnakan
sistem dan prosedur kerjanya, organisasi maupun kerjasamanya dengan
stakeholders. BPK pun sedang dan akan terus menuntut pemulihan
1
kewenangan konstitusionalnya agar dapat memeriksa setiap sen uang
negara dari mana pun sumbernya dan untuk apa pun dipergunakan.
Dalam kaitan sistem dan prosedur, BPK telah menyempurnakan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan menetapkan Kode Etik BPK
serta membentuk Majelis Kode Etik yang mengawasi implementasinya
agar sesuai dengan international best practices. Untuk menegakkan
disiplin internal, pimpinan BPK telah mulai menindak para auditor yang
melanggar kode etik pada awal tahun 2005.
Pada hakikatnya, setiap sen pungutan instansi pemerintah, seperti
pemungutan biaya perkara oleh Mahkamah Agung, harus dapat diperiksa
oleh BPK untuk dilaporkan kepada DPR sebagai pemegang hak budjet.
Biaya perkara adalah merupakan balas jasa atas penggunaan jasa-jasa
publik berupa pengadilan yang disediakan oleh lembaga peradilan negara
yang berada dibawah Mahkamah Agung. Untuk memulihkan hak
konstitusionalnya itu, BPK pun tengah mengajukan judicial review atas UU
No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada Mahkamah
Konstitusi. Tanpa ijin Menteri Keuangan, UU itu melarang BPK melakukan
pemeriksaan penerimaan negara dari pajak oleh Direktorat Jenderal
Pajak.
Pemeriksaan BPK atas penerimaan pajak juga dimaksudkan untuk
membantu perbaikan administrasi perpajakan itu sendiri. Pada hakikatnya
sistem menghitung pajak sendiri (self-assessment) yang kita pergunakan
sejak tahun 1983, tanpa pemeriksaan oleh auditor eksternal, adalah
merupakan lisensi untuk melakukan kejahatan perpajakan. Kejahatan
perpajakan itu dapat dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh petugas
pajak itu sendiri. Kemungkinkan untuk melakukan perbuatan kriminal
seperti itu semakin terbuka dengan kondisi administrasi perpajakan kita
yang masih kurang tertib dewasa ini. Perbaikan administrasi perpajakan,
diharapkan akan dapat membantu peningkatan rasio perpajakan (tax
ratio
) dari tingkat yang rendah, sebesar 13,5 persen dari PDB sekarang
ini.
Saudara-Saudara sekalian,
Peningkatan kualitas audit maupun rekomendasi BPK selama tiga
tahun terakhir telah menyumbang kepada perbaikan sistem keuangan
negara, baik ditingkat (i) pemerintah pusat maupun (ii) pemerintah daerah
dan (iii) BUMN/BUMD untuk mewujudkan ketiga UU Keuangan Negara
Tahun 2003-2004. Selain membuat keuangan negara itu menjadi
transparan dan akuntabel, laporan audit BPK sekaligus dapat
meningkatkan penerimaan maupun menghemat keuangan negara. BPK
melaporkan berbagai dugaan kriminal kepada penegak hukum dalam
rangka pemberantasan korupsi. Pengungkapan ribuan rekening liar di
tingkat Pusat dan Daerah, misalnya, telah memacu Pemerintah untuk
2
melakukan integrasi kas negara menuju perwujudan suatu rekening
terpadu (single treasury account) yang dicita-citakan.
Quality assurance atas laporan audit BPK akan terus menerus
ditingkatkan. Untuk keperluan ini, BPK bersama dengan 9 SAIs (Supreme
Audit Institutions)
negara Asia lainnya, telah menerima bantuan teknis dari
INTOSAI Development Institute (IDI). Bantuan teknis untuk keperluan
yang sama juga diterima oleh BPK dari beberapa SAIs lainnya maupun
dari lembaga-lembaga keuangan regional dan internasional.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci
pokok bagi peningkatan kualitas pemeriksaan BPK. Selain melalui jalur
pendidikan serta pelatihan formal, BPK meningkatkan kualitas sumber
daya manusianya melalui perbaikan sistem penerimaan pegawai, promosi
maupun perbaikan balas jasa serta ganjaran hukuman. Peningkatan
kualitas SDM BPK juga dilakukan melalui interaksi auditornya dengan
rekan-rekannya dari negara-negara lain maupun dengan auditor lembaga
keuangan multilateral. Untuk mendorong kerjasama dan interaksi antar
auditor, BPK berperan aktip dalam berbagai kegiatan ASOSAI maupun
INTOSAI, melakukan kerjasama bilateral dengan sekelompok SAIs
negara-negara lain maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga
keuangan multilateral.
Saudara-Saudara sekalian,
Struktur organisasai dan cara kerja BPK juga telah mengalami
perubahan mendasar selama tiga tahun terakhir. Perluasan organisasi
BPK adalah berkaitan dengan pengembangan tugasnya yang sangat luas.
UUD 1945 dan UU Keuangan Negara Tahun 2003-04 menugaskan BPK
untuk memeriksa ketiga lapis pemerintahan di Indonesia: Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Untuk keperluan ini, UUD 1945 menugaskan BPK
membuka kantor perwakilan di setiap Ibukota Provinsi. Sebagaimana telah
disebut diatas, bertambahnya objek pemeriksan BPK itu juga berkaitan
dengan pemulihan kewenangan konstitusionalnya yang diabaikan dalam
masa Pemerintahan Orde Baru. Sementara itu, juga ada peningkatan
frekuensi permintaan DPR-RI, Pemerintah dan penegak hukum untuk
melakukan audit khusus.
Perluasan tugas BPK juga terjadi karena UU No. 15 Tahun 2004
menugaskan BPK untuk mengurus penyelesaian ganti kerugian negara,
yakni: menetapkan besarnya, menentukan tata cara penyelesaiannya
maupun memantau pelaksanaannya. Sebagai otorita pemeriksa keuangan
negara, BPK pun perlu mengatur, melatih dan memantau kualitas
pekerjaan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang memeriksa sektor negara.
Agar dapat melaksanakan berbagai tugas yang berkembang cepat
itu, UU No. 15 Tahun 2006 telah menambah 2 orang anggota BPK
sehingga menjadi 9 orang. Dewasa ini BPK telah memiliki kantor
3
perwakilan di 28 Ibukota Provinsi dibandingkan dengan hanya 7 pada
akhir tahun 2004. Peralatan kerja termasuk jaringan komputer disamping
laptop bagi tim pemeriksa. Dimasa datang, diharapkan bahwa jaringan
komputer BPK akan dapat dihubungkan langsung dengan semua objek
pemeriksaan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Juga
diharapkan agar BPK memiliki foto satelit untuk dapat menentukan batas-
batas wilayah agar dapat ikut mengatasi konflik kepentingan antar daerah
dalam pembagian PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta pajak atas
eksploitasi sumber daya alam. Foto udara yang sama juga bermafaat bagi
kepentingan lain seperti audit masalah lingkungan serta bencana alam.
Perubahan organisasi BPK juga terjadi dengan terpilihnya lembaga
ini, mulai 1 September 2007, sebagai salah satu pilot project reformasi
birokrasi pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan peningkatan
penghasilan karyawan BPK, program ini sekaligus menuntut peningkatan
produktipitas kerjanya. Berbeda dengan dimasa lalu, kenaikan pangkat
dan promosi jabatan auditor BPK akan diukur dengan indikator prestasi
kerja yang terukur.
Sejalan dengan tuntutan tugasnya yang bertambah berat proses
rekruitmen pegawai telah dilakukan dengan standar yang tinggi dan ketat.
Karena masalah pokok masih terfokus pada audit keuangan, maka
tambahan pegawai itu terutama yang berpendidikan akuntansi dan
keuangan maupun ilmu hukum. Secara bertahap tambahan pegawai dari
disiplin lain dapat ditingkatkan agar BPK dapat melakukan pemeriksan
yang berbasis kinerja.
Perluasan kantor perwakilan, penambahan personil, penambahan
serta modernisasi peralatan kerja dan kenaikan penghasilan auditor BPK
dimungkinkan karena adanya tambahan anggaran yang diberikan oleh
DPR bersama Pemerintah. Anggaran BPK telah meningkat lebih dari dua
kali lipat setiap dua tahun dalam empat tahun terakhir, dari Rp304,4 milyar
pada tahun 2004 menjadi Rp 690,2 milyar pada tahun 2006 dan
Rp1.613,3 milyar pada tahun 2008.
Tambahan anggaran BPK yang besar itu dapat diberikan oleh DPR
dan Pemerintah karena cukup besarnya kontribusi pemeriksaan BPK
pada peningkatan pendapatan dan penghematan keuangan negara
selama tiga tahun terakhir. Audit PNBP pada tahun 2006 telah
meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp24,51 trilun dan $0.75 juta.
Penertiban 2.260 rekening pribadi yang menyimpan uang negara telah
menyumbang sebesar Rp11,54 triliun pada kas negara.
Dalam kaitan dengan upaya pemberantasan korupsi, BPK telah
melaporkan 10 kasus dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak
hukum dengan nilai Rp 2,8 triliun dan $39.1 juta pada tahun 2005. Ada
sebesar 13 kasus yang dilaporkan pada tahun 2006 dengan nilai Rp887,8
milyar dan $114,1 juta. Pada tahun 2007, jumlah kasus yang dilaporkan
pada penegak hukum ada sebanyak 14 dengan nilai Rp3,4 triliun dan
4
$295 juta. Audit BPK telah dapat menghemat subsidi bahan bakar minyak,
listrik dan pupuk sebesar Rp7,1 triliun.
Walaupun organisasi dan jumlah personilnya sudah bertambah
dengan pesat dalam jangka waktu yang sangat singkat, terutama dalam
dua tahun terakhir ini, tidak berati bahwa BPK sudah mampu melakukan
tugasnya dengan sempurna. Untuk mengatasi kesenjangan antara
tuntutan tugas dengan kemampuannya, BPK telah menyusun suatu
Strategic Plan 2006-2010 guna memadukan semua kemampuan BPK
yang tadinya terkotak-kotak di tiap unit kerja. Kemampuan yang terkotak-
kotak itu dipadukan untuk dapat melakukan pemeriksaan tematis dengan
melibatkan melibatkan semua jajaran organisasi BPK, baik ditingkat Pusat
maupun di kantor-kantor perwakilan.
Saudara-Saudara sekalian,
Selain tergantung kepada kemampuan teknis internalnya sendiri,
peralihan pemeriksaan BPK dari pemeriksaan finansil ke pemeriksan
kinerja adalah juga ditentukan oleh tiga hal lainnya. Pertama, kemajuan
pembangunan sistem keuangan negara yang sejalan dengan ketiga UU
Keuangan Negara Tahun 2003-2004. Kedua, penguatan sistem
pemeriksaan internal pemerintah terutama kemampuan Inspektur Jenderal
maupun Bawasda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan audit
finansil. Ketiga, dorongan dari DPR dan DPRD, sebagai pemegang hak
budjet, agar Pemerintah segera menindak lanjuti rekomendasi BPK.
Di negara-negara maju, audit finansil dan penanganan masalah
korupsi adalah terutama dilakukan oleh pengawas internal pemerintah
sendiri,
apakah
Irjen
maupun
Bawasda.
Untuk
mengatasi
keterbatasannya, BPK di negara-negara maju itu juga menggunakan KAP
untuk melakukan audit finansil sektor negara. Dengan demikian, fokus
perhatian BPK di negara-negara maju itu adalah pada audit kinerja
maupun memberikan rekomendasi pada masalah-masalah nasional yang
bersifat strategis.
Dilain pihak, ada dua alasan kenapa kemampuan Irjen dan
Bawasda di Indonesia sangat terbatas untuk melakukan pemeriksaan
keuangan. Pertama, karena kurangnya tenaga-tenaga akuntan. Kedua,
pengalaman masa lalunya yang menekankan pada inspeksi dan
penelusuran latar belakang politik pegawai negeri. Dengan demikian,
pembangunan sistem dan pembangunan kemampuan ini sangat
tergantung kepada kebijakan pemerintah untuk mengalih tugaskan
sebahagian besar dari tenaga-tenaga akuntan terampil yang ada di BPKP
ke Departermen Teknis maupun ke Pemda Provinsi dan Pemda
Kabupaten/Kota. Kalau BPKP akan tetap dipertahankan keberadaannya,
tidak perlu sebesar sekarang dan memiliki kantor perwakilan di semua
Ibukota Provinsi sebelum pemekaran.
5
Percepatan perbaikan sistem keuangan negara juga memerlukan
dorongan dari DPR-RI dan DPRD, sebagai pemegang hak budjet, agar
Pemerintah mempercepat implementasi rekomentasi pemeriksaan BPK.
Dalam kaitan ini, BPK telah menyarankan kepada DPR-RI, DPRD dan
DPD untuk dapat membentuk suatu Panitia Kerja permanen tersendiri
yang secara khusus menangani tindak lanjut temuan BPK. Di Parlemen
negara-negara lain, Panitia Kerja seperti ini dikenal sebagai Public
Accountability Commitee
.
Sebagaimana telah disebut diatas, untuk mengatasi kekurangan
tenaga dan kemampuannya, BPK akan segera mengikut sertakan Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk ikut memeriksa keuangan sektor negara,
dimulai dengan BUMN/BUMD. KAP yang ikut melakukan pemeriksaan
sektor publik itu akan dilatih dan diserifikasi oleh BPK. Materi pelatihan
akan menyangkut akuntansi sektor publik yang menghasilkan komoditi
publik (public goods) dan menimbulkan externalities. Karena menyiapkan
tenaga-tenaga akuntan untuk sektor privat, yang menghasilkan private
goods
, jurusan akuntansi di Fakultas-Fakultas Ekonomi di Indonesia tidak
mengajarkan public goods dan externalities. Bekerjasama dengan IAI
(Ikatan Akuntan Indonesia) BPK akan sekaligus memantau mutu
pemeriksaan para KAP yang memeriksa sektor publik itu.
Saudara- saudara sekalian,
Masih banyak tantangan yang perlu dibenahi agar BPK dapat
menjalankan kewenangan konstitusionalnya lebih baik. Dengan
meningkatkan kerjasama yang sudah baik selama tiga tahun terakhir ini,
saya percaya bahwa dalam masa dua tahun lagi masa tugas saya
sebagai Ketua BPK, tantangan itu semakin dapat kita atasi, seperti:
1. Membuka kantor perwakilan BPK disetiap Ibukota Provinsi agar
dapat memenuhi amanat UUD 1945. Prioritas pembukaan kantor
perwakilan diberikan kepada provinsi yang jauh jaraknya dari kantor
perwakilan yang sudah ada. Untuk menghemat biaya, Perwakilan
BPK-RI di Yogyakarta, misalnya, dapat sekaligus melakukan
pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap kedua sisi neraca semua sektor
negara dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pengikut
sertaan KAP akan segera dimulai dengan pemeriksaan
BUMN/BUMD;
3. Menyempurnakan standar, sistem dan metodologi pemeriksaan BPK
agar setara dengan best practices dunia;
4. Meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK melalui peningkatan mutu
sumber daya manusianya dan peningkatan peralatan kerjanya,
termasuk teknologi informasi. Peningkatan sumber daya manusia
6
BPK itu dilakukan melalui perencanaan human resource
development
yang lebih baik;
5. Sebagaimana diketahui, BPK telah memberikan opini disclaimer
terhadap LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) setiap tahun
secara berturut-turut selama tiga tahun terakhir Pada tahun 2009,
BPK akan melakukan evaluasi menyeluruh upaya perbaikan
transparansi dan akuntabilitas fiskal yang telah dilakukan oleh
pemerintahan SBY-Kalla. Evaluasi BPK tersebut diharapkan dapat
dijadikan menjadi dasar dan rujukan bagi perbaikan bagi
pemerintahan berikutnya;
6. Secara bertahap BPK akan mengalihkan fokus pemeriksaannya dari
audit finansil ke audit kinerja, audit dampak lingkungan dan yang
memperhatikan pembangunan berkelanjutan;
7. Ikut aktip dalam kegiatan regional dan internasional, baik secara
bilateral maupun multilateral, dilingkungan ASOSAI, INTOSAI
maupun audit atas organisasi dilingkungan PBB;
8. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders, baik dengan
lembaga legislatip, pemegang hak budjet, Pemerintah maupun
penegak hukum dalam rangka pembangunan sistem keuangan yang
transparan dan akuntabel serta dalam upaya pemberantasan
korupsi;
9. Meningkatkan etos kerja karyawan BPK dan komitmennya pada
pelaksanaan kode etik BPK.
Sebagai penutup, kembali saya, sekali lagi, menghimbau kepada
kita semua yang bekerja di BPK agar sebagai auditor eksternal, yang
bertugas menegakkan transparansi dan akuntabilitas fiskal, tetap dapat
memberikan suri dan teladan (lead by example) kepada auditees yang
diperiksanya. UU BPK Tahun 2006 telah memberikan lima cara bagi kita
untuk mewujudkan lead by example keterbukaan itu. Pertama memuat
laporan hasil pemeriksaan ke dalam website sehingga masyakarakat luas
dapat mengetahui dan menilai cara kerja BPK. Kedua, menetapkan
keikutsertaan unsur akademisi dan profesi dari luar untuk membantu BPK
termasuk duduk dalam Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Ketiga,
menyerahkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
tahunan BPK oleh Akuntan Publik. Keempat, mutu kerja BPK di audit
secara reguler oleh SAIs negara lain yang tergabung dalam INTOSAI.
Cara kelima untuk mewujudkan lead by example adalah dengan
melaksanakan tugas pemeriksaaan keuangan negara secara profesional,
independen, jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etiknya.
Professionalitas, integritas dan independensi adalah merupakan kunci
sukses BPK dalam meningkatkan citra dan kredibilitasnya selama tiga
tahun terakhir. Resep yang sama akan terus berlaku untuk sukses dimasa
depan dan kemampuan menghadapi globalisasi!
7
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam HUT
BPK ke 61 ini. Dirgahayu BPK!.
Wabillahitaufik Walhidayah,
Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
Prof. Dr. Anwar Nasution
8

Leave a Reply