Pidato Pembukaan Masa Sidang IV 2011 2012





PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2011-2012


SENIN, 14 MEI 2012


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2011-2012


SENIN, 14 MEI 2012

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,
Para Wakil Ketua DPR-RI,
Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan,
Para Anggota Dewan,

Hari ini, 14 Mei 2012, Dewan memasuki Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-
2012 yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 13 Juli 2012, meliputi 42 hari kerja.
Dalam Masa Persidangan IV ini, Dewan akan melaksanakan 3 (tiga) fungsi
konstitusionalnya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk
fungsi anggaran, sebagaimana mekanisme dan prosedur dalam Peraturan Tata Tertib DPR,
sudah akan dilakukan pembahasan RAPBN 2013, pada tataran Pembicaraan Pendahuluan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan ke IV tahun
Sidang 2011 2012, ijinkanlah Pimpinan atas nama Anggota Dewan menyampaikan Duka
Cita yang mendalam serta keprihatian sehubungan dengan terjadinya tragedi kecelakaan
pesawat penumpang Sukhoi Super Jet 100 (SSJ 100) buatan Rusia minggu lalu yang
menewaskan seluruh penumpang dan kru pesawat di daerah Gunung Salak, Bogor.
Semoga keluarga para korban tabah menghadapi musibah ini dan semoga arwah para
korban diterima di sisi-Nya.Tragedi ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi

1
dunia penerbangan kita. Kepada seluruh Tim evakuasi, prajurit TNI, Relawan dan semua
pihak, kami sampaikan penghargaan luar biasa atas langkah-langkah yang tidak kenal lelah
yang telah dilakukan dalam rangka evakuasi kemanusiaan seluruh korban kecelakaan
pesawat Sukhoi. Untuk itu, saya mengajak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat
untuk sejenak mengheningkan cipta ditujukan kepada para korban.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Tahun 2012, DPR masih akan menjalani 3 (tiga) kali masa persidangan, yaitu Masa
Persidangan IV yang dimulai hari ini sampai 13 Juli. Kemudian, Masa Persidangan I Tahun
Sidang 2012-2013, yang akan dibuka dengan agenda Pengantar RAPBN 2013 oleh
Presiden, dimulai tanggal 16 Agustus dan diperkirakan ditutup pada pertengahan Oktober.
Fokus Masa Sidang I adalah pembahasan dan penyelesaian RUU APBN 2013. Selanjutnya,
Masa Persidangan II 2012-2013 akan berjalan awal Nopember sampai dengan minggu
ketiga Desember.
Dengan agenda tersebut, berarti pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan harus
dioptimalkan, khususnya pelaksanaan fungsi legislasi yang masih memprihatinkan. Kita
telah menyetujui prioritas RUU untuk tahun 2012 sejumlah 64 (enampuluh empat) RUU.
Namun, baru 2 (dua) RUU Prioritas yang diselesaikan.
Dengan melihat kedepan di Tahun 2013, diperkirakan, agenda kegiatan untuk
penanganan fungsi legislasi akan berjalan sampai dengan Masa Persidangan III dan IV
(sampai dengan pertengahan Juli 2013), karena untuk Masa Persidangan I Tahun Sidang
2013-2014, akan dititikberatkan kepada pembahasan anggaran, baik mengenai
pembahasan RUU-APBN maupun RUU APBN-Perubahan. Sedangkan Masa Persidangan II
Tahun Sidang 20132014 perpolitikan ditanah airakan diwarnai kegiatan kampanye
menghadapi Pemilu 2014. Dipastikan para anggota Dewan yang akan mengambil bagian
dalam Pemilu Legislatif 2014 tidak dapat sepenuhnya melakukan kegiatan kedewanan.
Oleh karena itu, Pimpinan Dewan tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Alat
Kelengkapan Dewan, baik Komisi, Panitia Khusus maupun Badan Legislasi, untuk benar-
benar fokus menangani fungsi legislasi. Sebagaimana pernah saya sampaikan, tahun 2012
adalah tahun yang sangat ideal apabila kita berkehendak memacu pelaksanaan fungsi ini.
Kita harus mempunyai tekad dan semangat untuk mendekati target prioritas yang telah
ditetapkan.

2
Kita sangat paham bahwa, kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan fungsi ini
tidak semata-mata dihadapi DPR seperti rapat-rapat yang berjalan bersamaan waktu dan
sulitnya mempertemukan kata sepakat terhadap beberapa materi tertentu, tetapi
Pemerintah pun menghadapi masalah yang sama antara lain perlunya pemantapan
koordinasi dan konsolidasi internal Pemerintah. Termasuk harus menyiapkan 14
(empatbelas) RUU yang telah menjadi prioritas yang harus disampaikan kepada DPR untuk
dilakukan pembahasan. Pimpinan Dewan, selain memberikan dorongan bagi
penyelesaiannya, juga bersiap untuk membantu Alat Kelengkapan Dewan, manakala dalam
pembahasan RUU menemui kendala berkaitan dengan sulitnya mendapatkan titik-temu
dalam substansi-substansi strategis. Berbagai terobosan dan langkah-langkah akan
dilakukan, baik melalui konsultasi antar-fraksi maupun konsultasi dengan Presiden.
Dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, kami angkat kembali beberapa hal terkait
dengan proses pembahasan RUU, yaitu:
Pertama, ada 2 (dua) RUU yang telah selesai dibahas oleh Panitia Kerja di Komisi X,
menjelang pengambilan keputusan di tingkat Komisi (pembicaraan tingkat I) ditunda,
karena Pemerintah meminta waktu untuk memantapkan koordinasinya di kalangan internal
mereka. Pemerintah memandang perlu untuk menyelaraskan RUU tentang Pendidikan
Tinggi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, atau peraturan lex-spesialis yang
telah ada saat ini, dalam rangka mengharmonisasikan pendidikan tinggi ke dalam kesatuan
sistem yang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah dengan rujukan UU ini. Demikian pula
dengan RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang juga telah disetujui untuk ditunda.
Kedua RUU ini dipastikan selesai pada Masa Sidang IV.
Kedua, ada 7 (tujuh) RUU yang telah lama dibahas, bahkan telah mengalami
perpanjangan waktu pembahasan melalui keputusan Rapat Paripurna, yaitu RUU tentang
Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU
tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Keistimewaan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan
RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.
Ketiga, ada 7 (tujuh) RUU yang telah dan segera akan dibahas pada masa sidang
sekarang ini dan berlanjut pada masa sidang yang akan datang. Antara lain; RUU tentang
Organisasi Massa, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU tentang
Pangan, RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan.
Keempat, RUU yang sudah diputuskan penanganannya oleh Dewan, yaitu RUU
tentang Perubahan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang

3
Desa serta RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme.
Kelima, ada 6 (enam) RUU yang telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR,
menunggu Surat Presiden untuk penunjukan Menteri yang akan menanganinya bersama
DPR.
Keenam, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang baru saja
kita terima dari Presiden, kita yakini memerlukan prioritas penanganan karena sangat
penting bagi dunia ekonomi.
Ketujuh, ada 23 (duapuluh tiga) RUU yang dipersiapkan oleh Badan Legislasi dan
Komisi-Komisi Dewan dalam bentuk Naskah Akademik yang apabila selesai maka segera
menjadi RUU inisiatif DPR. Selain itu, ada 14 (empatbelas) RUU yang disiapkan oleh
Pemerintah.
Delapan, 19 (sembilanbelas) RUU Pemekaran Daerah, yaitu RUU Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara dan 18 (delapanbelas) RUU pembentukan Kabupaten/Kota.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Sebagaimana kita ketahui, RUU tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan
DPRD yang telah diselesaikan oleh Dewan pada Masa Persidangan III, telah menuai
resistensi dari partai-partai kecil non-parlemen, yaitu dengan mengajukan permohonan uji
materi atas RUU ini ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan uji materiil berkenaan dengan
ketentuan mengenai verifikasi partai peserta Pemilu dan ambang batas parlemen
(parliamentary treshold) 3,5% yang berlaku nasional.
Sudah tentu Dewan perlu mempersiapkan diri dengan membentuk Tim Kuasa
Hukum yang akan mewakili kepentingan DPR dan memberikan tanggapan berkaitan
dengan ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan di dalam RUU tersebut. Dalam
persidangan di Mahkamah Konstitusi, Dewan harus mempertahankannya, karena substansi
yang diujimaterikan telah dibahas sangat intensif oleh Panitia Khusus maupun oleh Fraksi-
fraksi. Namun demikian, persiapan Pemilu 2014 tidak boleh surut dengan adanya proses
ini.


4
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Dalam menjalankan fungsi anggaran, selain memantau pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2012 oleh Komisi-Komisi DPR, maka untuk memenuhi Pasal 157 ayat (2) UU No.
27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD, Dewan sudah menjadwalkan
pembahasan tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013 pada Masa
Persidangan IV. Hal ini merupakan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negaradan Peraturan Tata-Tertib DPR Pasal 152.Dewan mengagendakan Rapat Paripurna
Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013
pada tanggal 16 Mei, dan akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna berikutnya, baik
berkaitan dengan pandangan umum fraksi maupun tanggapan Pemerintah. Agenda
berikutnya dalam Pembicaraan Pendahuluan ini, disesuaikan dengan mekanisme APBN
yang telah berjalan selama ini. Proses akhir dari Pembicaraan Pendahuluan RAPBN adalah
laporan Badan Anggaran DPR-RI kepada rapat Paripurna Dewanyang akan disampaikan
pada minggu terakhir bulan Juni 2012.
Pimpinan mengingatkan bahwa pembahasan dalam tataran Pembicaraan
Pendahuluan RAPBN 2013 harus benar-benar dilakukan dengan penuh ketelitian dengan
mengedepankan profesionalitas dalam menentukan kebijakan anggaran negara, karena
hasil Pembicaraan Pendahuluan akan menjadi dasar Pemerintah untuk menyusun besaran
APBN 2013 yang akan disampaikanoleh Presiden pada tanggal 16 Agustus 2012 yang akan
datang. Dalam kaitan ini Badan Anggaran akan membentuk 4 (empat) Panitia Kerja agar
pembahasannya lebih efisien dan efektif. Kepada Komisi VII, diminta untuk melakukan
pembahasan dengan mitra kerjanya berkaitan dengan asumsi harga minyak mentah dan
lifting minyak, kepada Komisi XI juga, diminta melakukan pembahasan bersama
Pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, nilai tukar dan tingkat suku
bunga Surat Berharga Negara (SBN).

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Berlarut-larutnya permasalahanBBM sangat berkaitan dengan masalah postur APBN
2012 yang sedang berjalan. Para Anggota Dewan diharapkan terus melakukan
pemantauan terkait dengan semakin membesarnya jumlah anggaran subsisdi BBM.
Langkah yang tepat adalah dilakukannya penghematan dan pengendalian BBM bersubsidi,
mengingat subsidi BBM dalam APBN telah disepakati bersama Pemerintah.

5
Pimpinan Dewan mengharapkan, dalam Masa Persidangan IV ini, para Anggota
Dewan hendaknya lebih pro-aktif menemukan kebijakan dan menggali ide-ide bersama
Pemerintah, guna mencari solusi dalam mempertahankan besaran APBN-Perubahan2012
yang telah disepakati, agar ekonomi nasional tetap terjaga dan APBN tetap sehat dan
aman. Untuk membahas dan menetapkan solusi yang tepat dan terukur, Dewan berharap
dapat dituangkan dalam kebijakan-kebijakan serta rencana aksi, dan kemudian dapat
segera diimplementasikan agar ada kepastian di masyarakat.
Dewan dapat memahami permasalahan yang berkembang antara kebutuhan
menutup defisit dalam APBN dan potensi penerimaan negara dengan harga BBM tetap,
seperti yang berlaku dan tidak mengalami kenaikan. Pimpinan Dewan khawatir, bila
kondisi tersebut dibiarkan, dimana subsidi BBM dan listrik meningkat tanpa pengendalian,
maka defisit APBN bisa menembus 3,5% diatas angka yang telah ditetapkan dan ini
bertentangan dengan undang-undang.
Dewan menyadari, tidak banyak opsi yang tersedia dalam memecahkan
permasalahan selama ini dan terlalu banyak energi yang dikeluarkan dalam pembahasan.
Pemerintah harus bekerja lebih keras mencari, mengolah dan memilih opsi yang paling
mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat.
Dewan menanggapi positif solusi yang disampaikan Kepala Negara, yakniPertama,
kita harus melakukan pengurangan secara signifikan penggunaan volume BBM bersubsidi.
Kedua, meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara. Ketiga, semua jajaran
pemerintahan, termasuk lembaga-lembaga negara, juga harus melakukan penghematan
dan efisiensi atas pengeluaran di wilayahnya masing-masing. Dewan berpendapat bahwa
ketiga solusi tersebut sangat mungkin dilakukan sesegera mungkin dengan memberikan
tauladan kepada publik, dimulai dari para pejabat negara yang duduk di lembaga negara,
baik eksekutif maupun legislatif.
Demikian pula dalam sisi penghematan, Pimpinan Dewan menghimbau agar
penghematan dan efisiensi pengeluaran APBN dilakukan dengan skala prioritas terhadap
program dan kegiatan. Dewan juga harus berperan aktif menjelaskan kepada rakyat yang
diwakilinya, agar masyarakat memahami situasi yang dihadapi oleh negara dan
pemerintahnya. Sehingga solusi tersebut benar-benar bisa menjadi solusi yang terbaik bagi
seluruh komponen negara, bagi rakyat, bagi ekonomi, dengan komitmen yang kuat untuk
dilaksanakan secara bersama.

6
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR akan melanjutkan tugas Tim Pengawas
Century yang prosesnya masih berlangsung sampai saat ini. Pimpinan Dewan
mengharapkan kerjasama dari aparat penegak hukum, secara khusus Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja lebih intensif menindaklanjuti hasil rapat Tim
Pengawas Century pada Masa Persidangan III yang lalu. Pimpinan Dewan juga
mengharapkan agar hasil yang lebih konkret dari Tim Pengawas Centuryagar ada
kepastian hukum bagi setiap pihak.
Dewan dalam hal ini BAKN DPR diharapkan fokus kepada ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester II Tahun Anggaran 2011 yang telah disampaikan BPK RI kepada DPR. BAKN
harus melakukan telaahan dan hasilnya disampaikan kepada Komisi-Komisi untuk
ditindaklanjuti, sebagai bentuk pengawasan Dewan terhadap pengelolaan APBN.
Pengawasan ini diharapkan dilakukan dengan lebih efektif agar kedepan pengelolaan
keuangan negara makin transparan, akuntabel dan kualitas pemeriksaan juga akan
semakin baik.
Konflik pertanahan, perkebunan dan pertambangan di berbagai daerah, masih saja
terjadi. Masyarakat menganggap kasus-kasus yang terjadi dan memakan korban terkait
sengketa tanah adalah dikarenakan adanya penindasan antara pemilik modal yang kuat
dengan warga masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Banyaknya kasus tanah yang
tidak juga terselesaikan membuat Komisi II memutuskan untuk membentuk Tim
Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria. Pertimbangan lainnya adalah
rekomendasi Panitia Kerja Sengketa dan Konflik Pertanahan tak pernah dituntaskan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tim ini akan melibatkan sejumlah Komisi. Pelibatan
beberapa komisi ini karena tidak sedikit sengketa atau konflik pertanahan yang berkaitan
dengan aparat keamanan, Kementerian Kehutanan, Pertambangan, Pemerintahan Daerah,
dan juga pihak swasta. Tim ini diharapkan dapat mendorong pemerintah menuntaskan
persoalan sengketa lahan dan konflik agraria.
Upaya ini merupakan ruh semangat Dewan untuk membela kepentingan rakyat
dalam masalah sengketa pertanahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.
Tentunya hasil kerja Tim Khusus Pertanahan ini dapat menghasilkan solusi yang efektif,
dimana setelah melakukan tugasnya, Tim akan menyampaikan rekomendasi kepada
Paripurna DPR dan selanjutnya kepada Presiden dalam rangka menuntaskan masalah-
masalah pertanahan yang ada di tanah air.

7
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Beberapa masalah juga mengundang perhatian pimpinan dan anggota Dewan,
diantaranya masalah tindak pidana korupsi yang sedang dalam proses peradilan. Sudah
banyak putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi disisi lain masih
saja terjadi tindak pidana korupsi. Dewan tidak dapat mencampuri urusan yudikatif,
apapun putusan peradilan harus kita hormati. Kita mengetahui bahwa saat ini badan
peradilan termasuk bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Disisi lain putusan pengadilan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan
masyarakat. Masyarakat terusik dengan putusan badan peradilan yang belum memberikan
hukuman atau vonis yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pandangan
masyarakat terhadap ketidakadilan atas putusan badan peradilan yang tidak maksimal,
membuat sebagian orang merasa apatis dengan penegakan hukum atas tindak pidana
korupsi.
Masalah lain yang juga mendapatkan perhatian kalangan Dewan adalah masalah
Otonomi Daerah. DPR menghargai dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh
peringatan Wakil Presiden dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-16 tanggal 25
April 2012 yang lalu, dimana pelaksanaan Otonomi Daerah masih tumpang-tindih antara
keputusan pusat dan daerah sehingga perlu ada perbaikan secepatnya oleh semua pihak.

Dewan juga berpandangan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah selama ini masih
mengalami keadaan dimana banyak hal yang belum jelas koridornya antara pengelolaan di
pusat dan daerah. Kita memang harus jujur untuk mengakui hal itu. Dewan sependapat
bahwa sumber penyebab masih tumpang tindihnya desentralisasi pelaksanaan Otonomi
Daerah, antara lain belum dijabarkannya secara cermat dan rinci mengenai kewenangan
dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban.
Oleh karena itu, DPR mengajak Pemerintah untuk bekerja sama menjabarkan lebih
lanjut kewenangan Pusat dan Daerah, serta tanggungjawabnya secara jelas, terutama
mengenai kewenangan yang mengatur publik, dana, pendidikan, kesehatan dan
personalia. Dewan sependapat bahwa perlu penerapan "reward and punishment" terhadap
setiap institusi atau daerah yang dinilai berhasil ataugagal dalam melaksanakan
pemerintahannya. Dewan perlu lebih memberi perhatian dan memantau secara serius
dalam masalah kebutuhan mendasar tersebut.
Dalam kaitan dengan masalah otonomi daerah, kalangan Dewan sangat
menyesalkan terjadinya pembakaran terhadap kantor Pemerintah Kabupaten Mesuji oleh

8
massa pendukung wakil bupati yang diberhentikan. Ini adalah tindakan anarkhis yang
tidak boleh dibiarkan dan perlu diambil tindakan hukum yang tegas agar kedepan tidak
terjadi lagi tindakan-tindakan melawan hukum semacam itu.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 2012 tinggal hitungan bulan lagi. Ada 6
(enam) pasang bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, bahkan salah satu
diantaranya adalah Yang Terhormat Dr. H. Hidayat Nur Wahid anggota Fraksi PKS, Ketua
BKSAP. Seperti kita ketahui bersama, ke-enam pasang bakal calon tersebut memiliki
kualitas, kapasitas dan kapabilitas yang baik untuk memimpin Ibukota Jakarta. Oleh sebab
itu, DPR mengharapkan Pemilukada dapat berjalan dengan aman, tertib, langsung umum
bebas dan rahasia (Luber), agar dapat menjadi contoh yang baik bagi pelaksanaan
Pemilukada di daerah lainnya. Kesuksesan Pemilukada DKI akan menjadi barometer bagi
Pemilukada di daerah lain. Kedepan, perlu ada pengaturan di dalam UU Pemilukada
tentang persyaratan calon yang masih menjabat sebagai kepala daerah di wilayah lain.
Terutama dalam kaitan dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat pemilih di
daerahnya.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Hari buruh 1 Mei yang baru lalu telah di peringati oleh seluruh buruh di berbagai
kota di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Peringatan yang sempat mengundang
kekhawatiran masyarakat akan terjadi tindak anarkhis, ternyata tidak terbukti.
Alhamdulillah aksi buruh berjalan dengan tertibdan damai. Perjuangan para buruh yang
disuarakan melalui pimpinan organisasi mereka, sangat patut kita dengar, kita perhatikan
dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah. Isu yang diusung sejauh ini tidak beranjak dari
tuntutan dipenuhinya hak hak normatif mereka seperti perbaikan upah, kesejahteraan,
jaminan sosial, kesehatan dan perlindungan. Membaiknya jaminan berserikat dan
konsolidasi pergerakan buruh, di harapkan akan berhasil membawa perubahan termasuk
reformasi sistem pengupahan dan jaminan sosial.
Demikian pula dengan buruh migran. Buruh migran saat ini berada dalam posisi
yang rentan, bekerja di negara lain yang sering tidak memperoleh perlindungan yang
layak. Kita baru saja menyelesaikan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional
Mengenai Perlindungan Hak Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. RUU

9
ini harus segera menjadi UU karena banyaknya kasus yang berkaitan dengan pekerja
migran. Yang terakhir adalah kasus penembakan tiga orang TKI asal Nusa Tenggara Barat
oleh Polisi Diraja Malaysia, yang sangat menyentuh nurani kita. Dewan meminta agar
kasus ini ditindak lanjuti segera melalui investigasi secara tuntas dan melalui jalur
diplomatik, agar kejadian ini tidak terulang di kemudian hari. Indonesia memiliki komitmen
untuk melaksanakan konvensi ini dalam rangka mendorong penerapan prinsip-prinsip serta
norma standar Internasional bagi perlindungan hak buruh seluruh pekerja migran dan
keluarganya. Salah satu pasal dalam konvensi ini menegaskan bahwa tidak seorangpun
pekerja migran dan anggota keluarganya yang dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau
perlakuan atau penghukuman yang kejam yang tidak manusiawi yang merendahkan
martabat pekerja migran. Dalam konvensi ini juga diatur bahwa pekerja migran dan
keluarganya harus memiliki hak untuk meminta perlindungan pejabat konsuler atau
diplomatik dari negara asalnya atau negara yang mewakili kepentingan negara tersebut,
sehingga semua negara harus meratifikasi konvensi dan mematuhinya.


Sidang Dewan Yang Terhormat,
Masalah sosial lain yang mendapat perhatian Dewan adalah upaya penanganan
terhadap beberapa bencana alam yang telah terjadi di tanah air. Terkait dengan
penanganan korban bencana Lumpur Sidoarjo, Dewan mendesak agar Lapindo segera
menuntaskan
masalah
ganti-rugi
terhadap
penduduk
yang
menjadi
korban,
sehinggamasalah ini tidak berlarut-larut dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial
ekonomi daerah, bahkan dapat meluas menjadi skala nasional. Dewan meminta
Pemerintah untuk mengoptimalisasikan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS).
Terhadap kejadian bencana gempa bumidi Propinsi Aceh baru-baru ini, kita amat
menaruh perhatian, karena ternyata perangkat early warning system tidak berfungsi pada
saat terjadigempa bumi. Hal ini patut menjadi perhatian bagi Pemerintah setempat, karena
perangkat ini akan meminimalisir jatuhnya korban bencana gempa bumi yang berpotensi
tsunami. Demikian pula dengan musibah banjir yang terjadi di wilayah Aceh Tenggara,
membutuhkan penanganan secara cepat dan memadai, terutama yang terkait dengan
kebutuhan bahan pangan dan sanitasi.

10
Sidang Dewan Yang Terhormat,
Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi
salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya
tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan siswa, melainkan
juga ketaqwaan dan akhlak mulia. Oleh karena itu, Dewan perlu mengingatkan kembali
Pemerintah terkait adanya materi pembelajaran dan buku-buku pelajaran kepada anak
didik yang menyimpang dari norma agama, sosial, dan budaya bangsa. Pemerintah melalui
kementerian terkait dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) perlu mencermati
kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan
pendidikan atau dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Penyelenggaraan Ujian Nasional yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu
juga menjadi salah satu fokus perhatian Dewan. Harus diakui bahwa persiapan yang telah
dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Ujian Nasional pada tahun ini relatif
lebih baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, masih
juga ditemui berbagai permasalahan, baik yang bersifat substantif maupun teknis, seperti
kebocoran soal, tertukarnya soal dan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Ujian
Nasional.
Ujian Nasional hendaknya tidak hanya bertujuan untuk menilai standar ketrampilan
akademik, namun juga menjadi evaluasi bagi sikap positif yang dibutuhkan dalam
kehidupan nyata ketika peserta didik keluar dari institusi sekolah. Untuk itu kita perlu
memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No.
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menegaskan bahwa standar
kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. Karena itu lembaga pendidikan hendaknya tidak hanya mengasah
sumberdaya manusia berpengetahuan, melainkan juga berkarakter yang sesuai dengan
nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Berkaitan dengan kiprah DPR RI di bidang diplomasi parlemen, perlu kami
sampaikan bahwa saat ini DPR tengah dalam persiapan sebagai tuan rumah pelaksanaan
Sidang Executive Committee Meeting (Excom)AIPA dan Sidang AIPA Fact Finding
Committee (AIFOCOM) To Combat The Drug Menace ke-9 yang akan berlangsung pada
tanggal 8-12 Juli 2012 di Yogyakarta. Melalui Sidang EXCOM, akan ditentukan topik dan

11
agenda di bidang politik, ekonomi, sosial maupun yang berkaitan dengan keorganisasian
AIPA,dan akan dibahas pada Sidang Umum AIPA ke-33 yang direncanakan akan
berlangsung tanggal 16-22 September 2012 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Sidang AIFOCOM juga memiliki nilai yang tidak kalah penting bagi kepentingan
nasional Indonesia. Sidang AIFOCOM dilaksanakan khusus untuk membahas upaya-upaya
yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam memberantas narkoba di kawasan
Asia Tenggara. Melalui Sidang AIFOCOM, Delegasi Indonesia diharapkan dapat
memperjuangkan resolusi-resolusi yang mampu membantu ASEAN dalam memberantas
peredaran narkoba yang cenderung meningkat. Indonesia sangat berkepentingan dengan
pemberantasan Narkoba mengingat status Indonesia saat ini dalam keadaan darurat
Narkoba. Dewan berharap, segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan baik, sehingga
sidang tersebut dapat berlangsung lancar dan sukses, serta berguna bagi kepentingan
nasional dan bermanfaat bagi kemajuan kawasan Asia Tenggara.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Melihat pada perkembangan yang berlangsung di kawasan saat ini, terdapat satu
perubahan penting yang patut kita cermati, yaitu proses transisi menuju demokrasi yang
tengah berlangsung di Myanmar. Saat ini masyarakat internasional tengah menyaksikan
perkembangan yang menggembirakan berkaitan dengan proses demokratisasi di Myanmar,
dimana Pemilu legislatif yang diikuti oleh seluruh elemen politik dalam masyarakat telah
berhasil dilaksanakan secara demokratis, serta berjalan lancar dan aman. Terlepas dari
masih adanya kekurangan dalam proses demokratitasi negara tersebut, kita patut memberi
apresiasi atas perkembangan demokrasi yang terjadi, dan berharap hal ini terus berjalan
secara positif sesuai dengan harapan masyarakat Myanmar dan internasional
Pencabutan sanksi-sanksi di bidang ekonomi yang pernah dijatuhkan masyarakat
internasional terhadap Myanmar, perlu dicabut, sebagaimana yang diusulkan para
pemimpin ASEAN dalam pertemuan KTT ASEAN di Kamboja baru baru ini. Setiap kemajuan
yang dicapai Myanmar akan turut berkontribusi terhadap kemajuan secara keseluruhan
untuk wilayah regional ASEAN.
Masih terkait dengan perkembangan politik di kawasan, Dewan juga menyambut
positif telah dilaksanakannya Pemilihan Presiden Timor Leste secara aman dan damai, dan
mengucapkan selamat atas terpilihnya Taur Matan Ruak sebagai presiden yang baru.

12
Dewan berharap, kepemimpinan Presiden Taur Matan Ruak dapat membawa kemajuan
bagi rakyat Timor Leste dan hubungan bilateral kedua negara.
Disamping perkembangan posistif yang terjadi di ASEAN, kita masih menyaksikan
keadaan yang tidak kondusif yang terjadi di kawasan lain, seperti persoalan sengketa Laut
Cina Selatan dan situasi di Semenanjung korea yang belum juga kondusif. Bagi Indonesia,
penyelesaian damai atas kasus Laut Cina Selatan, sangat berarti demi menjaga stabilitas
keamanan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk Semenanjung Korea,
kita mengharapkan agar kedua Korea dapat duduk kembali dalam meja perundingan,
untuk menyelesaikan persoalannya dengan baik.
Perlu kami sampaikan, bahwa sebagai bagian dari kegiatan diplomasi parlemen, pada
Masa Persidangan IV ini, Dewan akan menerima kunjungan Ketua Parlemen Singapura,
Presiden Portugal, Ketua Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, dan Ketua
Parlemen Thailand. Kita berharap, kunjungan tersebut dapat meningkatkan persahabatan
kedua negara dan kedua bangsa.

Sidang Dewan Yang Terhormat,
Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012 ini
kami sampaikan. Kiranya kita dapat memanfaatkan waktu pada Masa Persidangan IV
Tahun Sidang 2011-2012 ini dengan sebaik-baiknya.
Kepada para anggota, Pimpinan mengingatkan kembali bahwa kita telah memiliki
Kode Etik yang baru, yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam kita bersikap,
berperilaku, melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Semoga kita diberi kekuatan oleh
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk senantiasa menjalankan segala amanah yang
diberikan kepada kita sebagai wakil rakyat. Amin. Selamat Bekerja.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 14 Mei 2012
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


DR. H.MARZUKI ALIE

13
LAMPIRAN PIDATO PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 20112012

PENANGANAN RUU TAHUN 2012
NO.
PENGELOMPOKKAN
RUU
1. RUU tentang Penanganan Konflik Sosial
2 RUU Prioritas yang sudah selesai
I.
2. RUU Perubahan atas UU No. 10 tahun 2008
dibahas.
tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik
Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal
Balik dalam masalah Pidana (Pemerintah).
4 RUU Kumulatif Terbuka selesai
2. RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention on
II.
dibahas.
Counter Terrorism (Konvensi ASEAN tentang

Pemberantasan Terorisme).
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22
Tahun 2011 tentang APBN 2012.
4. RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional
mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja
Migran dan Anggota Keluarganya.
2 RUU yang dipastikan selesai pada
1. RUU tentang Pendidikan Tinggi
III.
Masa Persidangan IV karena tertunda
2. RUU tentang Pendidikan Kedokteran
dalam pengambilan keputusan.
1. RUU tentang Aparatur Sipil Negara
2. RUU tentang Koperasi
3. RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro
4. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan
7 RUU yang telah mengalami
Piutang Daerah
IV.
perpanjangan waktu pembahasan
5. RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah
oleh Keputusan Rapat Paripurna DPR
Istimewa Yogyakarta
6. RUU tentang Sistem peradilan Pidana Anak
7. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Pembalakan Liar
1. RUU tentang Organisasi Massa
2. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
7 RUU yang telah mulai dibahas pada
Petani
V.
pembicaraan tingkat I dan akan
3. RUU tentang Pangan
berlanjut pembahasannya
4. RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan
(nama semula adalah RUU tentang Pengembangan

14
dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk
Pertahanan).
5. RUU tentang Jaminan Produk Halal
6. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal
7. RUU tentang Keamanan Nasional
RUU yang baru saja diterima dari
1. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
VI.
Presiden dan menjadi prioritas.
(JPSK)
1. RUU tentang Pemerintah Daerah dan RUU tentang
2 RUU yang sudah diputuskan
Desa (ditangani oleh 1 Pansus)
VII.
penaganannya oleh Panitia khusus
2. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
1. RUU Perubahan UU No. 30 tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (surat sudah diterima DPR).
2. RUU tentang Jalan
3. RUU Tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat
6 RUU yang sudah dikirim kepada
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
VIII.
Presiden, menunggu surat Persiden
Tangga
tentang penunjukkan Menteri
4. RUU tentang Mahkamah Agung
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan RI
6. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah
Kepulauan.
1. RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan
Utara.
2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam
Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.
3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Morowali
Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.
IX.
19 RUU Pemekaran Daerah
5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Banggai
Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.
6. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju
Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.
7. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pulau
Taliabu di Provinsi Maluku Utara.
8. RUU tentang Pembentukan Kabupaten
Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
9. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir

15
Barat di Provinsi Lampung.
10. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas
Utara di Provinsi Sumatera Selatan.
11. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.
12. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka
Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.
13. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe
Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
14. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat
di Provinsi Sulawesi Tengah.
15. RUU tentang Pembentukan Kota Raha di Provinsi
Sulawesi Tenggara.
16. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton
Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
17. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton
Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
18. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari
Selatan di Provinsi Papua Barat.
19. RUU tentang Pembentukan Kabupaten
Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.


PENANGANAN NON RUU
1. Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan
Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Kelanjutan kegiatan Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Kasus Bank Century;
3. Tim Pengawas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria;
4. Penetapan Pejabat-pejabat Publik:
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), melengkapi calon-calon yang sudah terpilih;
Rekomendasi terhadap pencalonan duta-duta besar negara sahabat untuk Indonesia ;

16

Leave a Reply