Pidato Penutupan Masa Sidang I

NASKAH AKHIR
28 Oktober 2011
Pukul 17.15 WIB.









PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2011-2012

JUMAT, 28 OKTOBER 2011








DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2011


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2011-2012

JUMAT, 28 OKTOBER 2011

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,
Para Wakil Ketua DPR-RI,
Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan
Dewan,
Para Anggota Dewan,

Sidang Dewan yang terhormat,
Pada hari ini, Dewan akan menutup Masa Sidang I Tahun
Sidang 2011-2012 yang sudah berlangsung sejak tanggal 16 Agustus
2011 yang lalu. Hari ini bersamaan pula dengan Peringatan Hari
Sumpah Pemuda yang ke-83. Dalam kaitan peringatan ini, kita perlu
mengajak segenap komponen bangsa untuk memperkuat komitmen

1
kebangsaan, persatuan dan kesatuan, sebagaimana jiwa dan
semangat Sumpah Pemuda yang digelorakan pada tahun 1928.
Masa Sidang I DPR RI telah berjalan selama 48 hari kerja.
Walaupun kurang dari dua bulan, namun relatif banyak yang
dilakukan terkait tugas dan fungsi Dewan di bidang legislasi,
penetapan anggaran, pengawasan, dan memberikan rekomendasi
serta penetapan pejabat publik, sebagaimana diatur oleh peraturan
perundang undangan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Rekomendasi dan penetapan pejabat publik yang di maksud
adalah rekomentasi atas calon Duta-duta Besar LBBP-RI untuk
negara-negara sahabat yang diajukan oleh Presiden. Pertimbangan
terhadap Calon Duta Besar Negara Sahabat untuk Republik
Indonesia, yaitu Republik Belarus, Filipina, Serbia, Luksemburg,
Republik Islam Afganistan, Kerajaan Arab Saudi, Republik Pantai
Gading dan Republik Bosnia Herzegovina. Penetapan 6 (enam) Calon
Hakim Agung, penetapan calon Anggota BPK-RI. Adapun penetapan
calon pimpinan KPK, dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan
lainnya, dua calon Deputi Gubernur BI, Anggota Komisi Haji
Indonesia, anggota Dewan pengawasn LPP-TVRI masih dalam
proses.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pimpinan Dewan berharap, bahwa Dewan harus lebih fokus
pada pelaksanaan fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi harus

2
dilakukan secara efisien, efektif, dan tepat waktu, karena Dewan
harus dapat menyelesaikan pembahasan setiap RUU yang hanya
dialokasikan dalam 2 (dua) kali Masa Sidang, dan dapat ditambah 1
(satu) kali Masa Sidang bila belum dapat diselesaikan. Pimpinan
Dewan mengingatkan segenap Anggota Komisi-Komisi, Pansus dan
Badan Legislasi, untuk meningkatkan kedisiplinan dalam hal
kehadiran dalam rapat-rapat pembahasan RUU, baik di Komisi,
Pansus, Baleg maupun pada Rapat-Rapat Paripurna.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012 sampai
dengan tanggal 28 Oktober 2011, telah diselesaikan 8 (delapan) RUU
yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22
tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Bantuan Hukum,
RUU tentang Intelijen Negara, RUU tentang Rumah Susun, RUU
tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RUU tentang Pengelolaan
Zakat, dan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS). Tiga RUU Komulatif Terbuka juga telah diselesaikan, di
antaranya RUU APBN 2012.
Dari seluruh RUU yang telah mendapatkan persetujuan,
khusus RUU tentang BPJS telah mengalami pembahasan yang sangat
mendalam, karena UU ini sangat dinantikan oleh masyarakat. RUU
tentang BPJS ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat UUD 1945
alinea ke-4, sila ke-5 Pancasila, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dan UU
No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

3
yang menghendaki bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan
melalui sebuah badan penyelenggara yang dibentuk dengan UU.
Pembahasan RUU tentang BPJS ini telah mengalami
perpanjangan masa tugas karena banyaknya DIM yang harus
diselesaikan serta banyaknya materi yang cukup krusial. Pada
pembahasan atas RUU ini, 9 (sembilan) fraksi DPR dan Pemerintah
telah sepakat untuk membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu, BPJS-1
menyelenggarakan
Program
Jaminan
Kesehatan,
BPJS-2
menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
Substansi yang sangat krusial dalam pembahasan RUU ini
adalah tentang awal mulai beroperasinya BPJS-2. Awalnya,
Pemerintah dan sebagian fraksi DPR-RI menginginkan beroperasinya
BPJS-2 selambat-lambatnya tahun 2016, sedang sebagian fraksi
menginginkan BPJS-2 beroperasi pada tahun 2014. Akhirnya,
dengan semangat kebersamaan, dengan mengutamakan
kepentingan rakyat Indonesia, maka DPR-RI dengan suara
bulat telah menyepakati RUU tentang BPJS disetujui untuk
disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna hari ini
menjelang penutupan sidang. Hasil kesepakatan fraksi-fraksi dan
Pemerintah, BPJS-2 diberlakukan pada tahun 2014, tetapi
operasionalnya selambat-lambatnya pada bulan Juli 2015.
RUU lain yang mendapatkan perhatian adalah RUU tentang
Bantuan Hukum. Undang-undang ini bertujuan pertama, untuk
menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum agar
mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala

4
warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam
hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum
dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik
Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan
dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, penerima bantuan hukum
adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah
hukum di bidang keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik
litigasi maupun non-litigasi. Ketiga, pemberi bantuan hukum adalah
lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi sejumlah
persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UU ini.
Dewan juga menyambut baik telah selesainya pembahasan
atas RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). RUU ini cukup lama
dibahas karena adanya subtansi yang cukup krusial terutama
berkaitan dengan masalah struktur Dewan Komisioner, Tata-Cara
Pemilihan Dewan Komisioner OJK, kewenangan penuntutan oleh
OJK, dan batas waktu peralihan (transisi).
RUU tentang Penyelenggara Pemilu yang sudah diselesaikan
sangat terkait dengan RUU Pemilu Legislatif yang akan segera
dibahas oleh Panitia Khusus DPR-RI bersama Pemerintah. Saat ini,
Pemerintah sudah mempersiapkan DIM yang akan menjadi dasar
pembahasan RUU Pemilu Legislatif. Diperkirakan, pembahasannya
akan berlanjut pada Masa Sidang II dan III. Dengan demikian, pada
kurun waktu sekitar 30 bulan sebelum hari pemungutan suara,
diharapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah dapat dimulai.
Hal yang patut dicermati dalam pembahasan RUU Pemilu adalah

5
beberapa subtansi yang dapat menjadi pending matters oleh Fraksi-
fraksi DPR-RI diantaranya, terkait masalah parliamentary threshold,
konversi suara menjadi kursi, masalah sistem Pemilu, proses
peradilan Pemilu, dan hal-hal terkait dengan Daerah Pemilihan dan
alokasi kursi untuk DPR-RI.
RUU tentang Intelijen Negara telah disetujui untuk disahkan
menjadi UU pada Rapat Paripurna tanggal 11 Oktober 2011. Undang
undang tentang Intelijen Negara dimaksudkan untuk memberikan
payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan intelijen di Indonesia,
mengingat dinamika perkembangan strategis yang mengalami
perubahan begitu kompleks, baik ditingkat global maupun regional.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam
pelaksanaan
fungsi
anggaran,
Dewan
telah
menyelesaikan pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2012 tepat
2 (dua) bulan sebelum APBN dimulai pada 1 Januari 2012. Beberapa
poin penting yang disepakati dan disetujui Dewan antara lain: target
Pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar 6,7%, Inflasi 5,3%, Kurs
rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp.8.800,-, Tingkat suku bunga
SBN sebesar 6,0%, target lifting minyak mentah sebesar 950.000
barel per hari, dan harga patokan minyak mentah Indonesia USD
90,00 per barel. Dewan mengingatkan Pemerintah untuk tetap
mengantisipasi perkembangan ekonomi dan keuangan global serta
berupaya memperkokoh fundamental makro ekonomi dalam negeri,
agar tidak terimbas krisis finansial seperti yang terjadi di Eropa dan
Amerika Serikat.

6
Dalam kaitan dengan kebijakan fiskal 2012 mendatang,
Dewan belum menyetujui rencana Pemerintah menaikkan Tarif
Tenaga Listrik (TTL). Pemerintah diminta melakukan kajian Tarif
Tenaga Listrik yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada
aspek kemampuan bayar konsumen, inflasi, dan dampaknya, hanya
pada beberapa industri, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek
yang lebih luas, antara lain suplai energi primer, dampaknya bagi
industri kecil dan menengah, dampak sosial maupun perekonomian
secara keseluruhan. Komisi Dewan juga meminta Pemerintah
melakukan upaya-upaya penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP
Listrik) dengan merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Sektor Hulu Listrik pada PT.
PLN (Persero), BP. Migas, dan Kementerian ESDM-RI tertanggal 16
September 2011. Dewan mengingatkan PLN, untuk terus menambah
ketersediaan listrik karena semakin meningkatnya kebutuhan listrik
5-10 tahun ke depan.
Masih dalam kaitan dengan kebijakan energi, Dewan juga
belum menyetujui untuk menambah kuota BBM tahun 2012, dan
mempertanyakan
kesiapan
Pemerintah
dalam
melakukan
pembatasan penggunaan BBM tahun 2012 mendatang. Kuota
volume BBM bersubsidi tahun 2012 disetujui berjumlah 37,5 kilo liter,
total kuota BBM bersubsidi berdasarkan APBN-P 2011 adalah sebesar
40 juta KL. Pemerintah perlu melaksanakan terobosan, agar realisasi
distribusi BBM bersubsidi tidak melebihi kuota atau bahkan lebih
rendah dari volume yang sudah ditetapkan, sehingga diharapkan
tidak ada perubahan melalui APBN-P 2012.

7

Sidang Dewan yang terhormat,
Keputusan Rapat Dewan Gubernur BI pada tanggal 11
Oktober 2011 yang menetapkan untuk menurunkan suku bunga
acuan BI rate sebesar 0,25% dari 6,75% merupakan langkah maju
dan positif. Dewan mendukung kebijakan tersebut, namun tetap
meminta otoritas moneter memonitor perkembangan di pasar uang.
Kebijakan penurunan suku bunga merupakan momentum untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi dari konsumsi domestik, dan
perkembangan sektor riil diharapkan akan meningkat. Dewan yakin
BI telah mengkaji dan sangat hati-hati dalam menurunkan suku
bunga,
telah
memperhitungkan
faktor
inflasi,
memantau
perkembangan tingkat suku bunga perbankan serta perkembangan
jumlah uang beredar di pasar.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada Masa Sidang I
ini, banyak masalah-masalah berkembang yang dipantau, dicermati
dan dibahas oleh Komisi-Komisi Dewan dengan Pemerintah,
diantaranya adalah maraknya kasus-kasus penipuan yang dilakukan
oleh sebagian content provider melalui layanan berbagai operator
telekomunikasi. Untuk hal ini, Komisi I membentuk Panitia Kerja
dalam mendalami persoalan regulasi telekomunikasi dan praktek-
praktek penipuan yang terjadi serta perlindungan hak-hak konsumen
telekomunikasi.

8
Persoalan lainnya yang kini juga mendapat perhatian Dewan
adalah tapal batas negara kita yang seringkali menimbulkan
masalah. Hal ini menjadi perhatian, tidak hanya Komisi I, tetapi juga
Komisi II. Masalah yang mengemuka akhir akhir ini adalah wilayah
perbatasan Tanjung Barat dan Camar Bulan di Kalimantan Barat.
Dalam hal tapal batas negara tidak ada kata lain kita semua, DPR
dan Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan wilayah
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konsisten.
Bukan hanya yang terdapat di Pulau Kalimantan, tetapi juga di
wilayah lain di seluruh Indonesia. Tapal batas sangat penting untuk
mendapatkan kejelasan, karena terkait dengan kedaulatan negara
kita. Karena itu harus dihindari terjadinya pengambilalihan wilayah
kita oleh negara lain.
Bahwa masalah perbatasan bukan semata-mata berhubungan
dengan keamanan saja tetapi juga kesejahteraan rakyat kita yang
tinggal di kawasan ini. Buruknya sarana transportasi dan air bersih,
terbatasnya layanan pendidikan dan kesehatan, serta sulitnya
memasarkan hasil bumi yang didapat, menjadi salah satu alasan bagi
masyarakat di perbatasan untuk lebih banyak berinteraksi dengan
negara tetangga. Karena itu, Pimpinan Dewan mengharapkan agar
munculnya masalah perbatasan di kedua desa tersebut hendaknya
menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih giat membangun
kawasan perbatasan, agar benar-benar menjadi beranda depan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9
Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam Rapat Kerja Komisi Dewan dengan pemerintah,
khususnya dengan Menpan dan Reformasi Birokrasi, kepala BPKP
dan Kepala BKN, telah dibahas mengenai penataan kepegawaian
secara nasional. Dewan mengharapkan, agar rencana Pemerintah
untuk melakukan moratorium PNS mulai 1 September 2011 sampai
31 Desember 2012 berlaku efektif dan tepat sasaran. Dewan
meminta kementerian ini, untuk segera menyelaraskan jumlah,
kualitas, distribusi dan komposisi PNS secara nasional, baik dalam
satuan unit organisasi maupun antar instansi, antara pusat dan
daerah maupun antardaerah. Pemerintah diminta melakukan
supervisi, memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan analisis
jabatan, menghitung kebutuhan jumlah pegawai secara riil, dan
menyempurnakan sistem rekruitmen CPNS.
Berkaitan dengan fungsi pengawasan, Tim Pengawas Kasus
Bank Century telah melakukan beberapa kali rapat, antara lain
dengan KPK, Polri dan Kejaksaan. Tim Pengawas Century meminta
agar penegak hukum terus mengoptimalkan menuntaskan semua
perkara yang masih menjadi tanggungjawab nya dan meningkatkan
koordinasi dalam mempercepat proses Mutual Legal Assistance
(MLA). Juga diminta untuk dapat mempercepat proses pengembalian
aset dan mempercepat proses penyelesaian ganti rugi nasabah
Antaboga Delta Sekuritas.
Panitia-panitia kerja yang telah dibentuk oleh beberapa alat
kelengkapan Dewan melanjutkan kegiatan untuk lebih memperdalam
materi bahasan yang dilakukan oleh Komisi-Komisi Dewan. Dalam

10
masa sidang ini Tim Pengawas Haji DPR-RI juga telah
memberangkatkan anggotanya ke Arab Saudi untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah Haji tahun 2011. Tim ini
di ketuai oleh Ketua DPR-RI dengan tugas antara lain menggali fakta
dan temuan yang relevan sebagai masukan kepada KomisiKomisi
DPR RI dalam menyusun kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah
haji.

Berkaitan
dengan
masalah
keamanan,
masyarakat,
Pemerintah, dan kalangan Dewan sangat prihatin terhadap tindakan
teror dan kekerasan yang membawa korban jiwa, khususnya di
Kabupaten Puncak Jaya Papua. Terakhir, tidak kurang dari 8
(delapan) orang meninggal, termasuk tewasnya Kapolsek Mulia pada
saat menjalankan tugas. Berkaitan dengan hal itu, Dewan meminta
perhatian Pemerintah agar semua bentuk kekerasan harus dapat
dihentikan. Situasi di wilayah Papua telah menimbulkan ketakutan
masyarakat termasuk para karyawan PT. Freeport Indonesia. Dewan
juga memberikan dukungan terhadap tindakan tegas dari aparat
keamanan yang telah melakukan penangkapan terhadap beberapa
anggota Panitia Kongres III Rakyat Papua baru-baru ini. Tindakan
tegas perlu diambil, karena kongres telah dijadikan ajang untuk
melakukan tindakan makar terhadap NKRI. Harus dilakukan dialog
untuk mencari solusi bagi penuntasan berbagai persoalan di Papua.
Permasalahan lain yang mendapatkan perhatian Dewan
adalah berkaitan dengan kondisi Tenaga Kerja Indonesia di luar
negeri, terutama dari segi keselamatan. Dewasa ini jumlah tenaga
kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi telah

11
mencapai 43 orang, dengan rincian 24 orang sudah divonis hukuman
mati, sementara 19 orang lainnya sedang dalam penyelidikan.
Dewan mendesak Pemerintah agar secepatnya memanfaatkan
waktu yang ada untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan
terhadap warga negara kita yang terancam hukuman mati di Arab
Saudi, termasuk di negara lain seperti Malaysia dan Singapura.

Kedepan, Pimpinan dewan meminta pemerintah segera
mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pengerah tenaga
kerja yang terbukti telah melakukan pelanggaran. Di samping itu,
pemerintah hendaknya selalu menggalang kerjasama dengan
negara-negara tujuan, agar pengiriman tenaga kerja ke luar negeri
dapat lebih tertata secara baik, sehingga upaya penyelamatan dan
pengamanannya lebih mudah dilakukan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Beberapa hari yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu II.
Dalam perombakan ini, ada beberapa wajah baru yang duduk dalam
kabinet, ada pergeseran menteri, dan ada pernggantian menteri dari
Partai politik oleh kalangan profesional. Juga telah diangkat wakil-
wakil menteri untuk memperkuat Kabinet Indonesia Bersatu II.
Perombakan ini adalah hak prerogatif Presiden. Saat ini adalah
waktu yang tepat untuk dilakukan perombakan, untuk meningkatkan
kinerja Pemerintah yang masih memiliki sisa waktu bekerja kurang
dari 3 (tiga) tahun. Perombakan kabinet, memberikan harapan

12
sekaligus juga membawa tanggungjawab besar bagi anggota kabinet
untuk dapat memenuhi harapan masyarakat. Dewan percaya bahwa
niat baik Presiden dalam melakukan reshuffle adalah disemangati
oleh keinginan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan
rakyat Indonesia. Dewan meyakini bahwa reshuffle dimaksudkan
untuk mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan
golongan. Hasil reshuffle akan memberikan dampak positif bagi
terjaminnya penegakan hukum yang semakin adil dan berfungsinya
lembaga-lembaga penegak hukum yang berpihak pada keadilan dan
kebenaran. Dewan juga berharap akan tetap terjaga hubungan
kemitraan antara Dewan dan Pemerintah, dengan tetap menjunjung
tinggi prinsip dan mekanisme check and balances dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ke depan.

Sidang Dewan yang terhormat,
Dalam masa sidang ini, cukup banyak peran DPR dalam
meningkatkan diplomasi parlemen melalui berbagai kegiatan, baik di
dalam konferensi yang bersifat regional/internasional di beberapa
negara, maupun yang telah dilaksanakan di Indonesia.
Pada pertengahan bulan September 2011, telah dilakukan
Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-32 di
Phnom Penh Kamboja. Menjelang akhir penutupan sidang, sesuai
dengan Statuta AIPA dan regulasi yang telah disepakati bersama,
maka Ketua DPR-RI terpilih menjadi Presiden AIPA untuk kurun
waktu satu tahun. Diterimanya jabatan Presiden AIPA oleh Ketua
DPR-Ri adalah bersamaan waktu dengan kepemimpinan Indonesia di

13
ASEAN sampai dengan tahun 2012. Ini akan makin meneguhkan
komitmen Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai jangkar
hubungan regional utama.
Dalam kapasitas Ketua DPR-RI sebagai Presiden AIPA periode
2011-2012, DPR-RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan
Sidang Umum ke-33 AIPA yang akan diselenggarakan dari tanggal
16 sampai 22 September 2012 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Salah satu kegiatan penting yang perlu disampaikan disini
adalah APA Conference on Principles of Friendship and Cooperation
in Asia and ad hoc Committee Meeting on The Protection and
Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia yang berlangsung
di Solo, tanggal 28-29 September 2011. Dalam pertemuan Asia
Parliamentary Assembly tersebut, sidang menerima dengan baik
Resolution on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant
Workers in Asia yang diusulkan oleh delegasi DPR-RI dalam bentuk
Resolusi. Resolusi ini menekankan pentingnya kerjasama antara
negara pengirim dengan negara penerima pekerja migran untuk
memaksimalkan keuntungan yang didapat serta mengurangi dampak
negatif dari migrasi tenaga kerja. Komitmen dari kedua negara yaitu
negara pengirim dan penerima menjadi sangat penting dalam upaya
melindungi hak-hak asasi para tenaga kerja migran.

Sidang Assembly ke-125 IPU di Bern, Swiss, baru-baru ini,
telah berlangsung dengan lancar, dan dihadiri oleh delegasi DPR-RI.
Secara substantif sidang majelis IPU ke 125 yang mengadopsi IPU
Stategic Plan 2012- 2017 di pandang sebagai keberhasilan
kepemimpinan Presiden IPU yang di anggap sangat relevan dengan

14
tantangan global saat ini. Partisipasi Indonesia dalam sidang majelis
IPU ke 125 dengan masukan subtansi berkaitan dengan isu-isu
global seperti green economy, perubahan iklim, hak atas kesehatan
perempuan dan anak, pelucutan senjata nuklir dan isu isu global
lainnya mendapat apresiasi dari peserta sidang lainnya. Presiden IPU
terpilih Mr. Abdelwahad Radi dari Marocco, berkomitmen untuk
melanjutkan kepemimpinan dan komitmen Presiden IPU sebelumnya
(Mr. Gurirab) dengan patokan pada IPU Stategic Plan 2012- 2017.

Sidang Dewan yang terhormat,

Satu bulan terakhir ini, beberapa bencana telah melanda
negara-negara sahabat, antara lain gempa bumi di Turki dan banjir
bandang di beberapa negara ASEAN. Bencana ini telah menimbulkan
korban jiwa dan memporakporandakan fasilitas umum. Melalui forum
ini, izinkan kami mengatasnamakan DPR RI menyampaikan duka cita
kepada para korban dan keprihatinan yang mendalam atas musibah
yang terjadi. Mudah-mudahan, pemerintah negara-negara yang
terkena bencana dapat segera menanggulanginya.

Sidang Dewan yang terhormat,
Sebelum kami mengakhiri pidato penutupan Masa Sidang I
Tahun Sidang 20112012, perlu kami informasikan bahwa DPR-RI
baru baru ini telah menerima penghargaan yaitu pertama:
penghargaan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia kepada
DPR-RI sebagai Badan Publik Terbaik ke-3 dalam pelaksanaan
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dengan pernghargaan ini, maka DPR-RI dinilai telah mewujudkan

15
transparansi selaku badan publik. Kedua: berdasar laporan
Ombudsman Republik Indonesia tentang pelayanan publik di seluruh
instansi pada triwulan IV 2010, DPR-RI dinilai telah memberikan
pelayanan publik secara baik. Ketiga: terkait dengan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap laporan
keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2010. DPR RI telah
menerima penghargaan dari Pemerintah RI/Wakil Presiden atas
keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun
2010 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan
laporan keuangan. Dalam mempertahankan opini tersebut, baru
baru ini telah ditandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama antara
DPR-RI dengan BPKP. Nota Kesepahaman ini bertujuan membantu
tugas BURT untuk melakukan pengawasan terhadap kesekretariatan
jenderal dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikialah berbagai hal yang perlu kami sampaikan dalam
kaitan dengan penutupan Masa Sidang I tahun sidang 2011 2012.
Besok pagi, DPR RI akan menjalani masa reses singkat. Dewan akan
memulai Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012 pada tanggal 14
November. Pimpinan Dewan mengingatkan kepada seluruh Anggota
untuk
memanfaatkan
masa
reses
sebaik-baiknya
untuk
melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan kinerja.

Berkaitan dengan datangnya Hari Besar Idul Adha 1432 H
pada 6 November yang akan datang, melalui forum ini, izinkan kami
mengucapkan Selamat Merayakan Hari Raya Kurban. Dan kepada

16
para anggota dewan yang akan melaksanakan ibadah haji, kami
ucapkan selamat menjalankannya, semoga lancar dan menjadi haji
mabrur. Amin.
Izinkanlah saya menutup rapat paripurna hari ini dengan
mengucap: alhamdulillahirobbil alamin .
Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.


KETOK 3 X

Jakarta, 28 Oktober 2011

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


DR. H. MARZUKI ALIE

17

Leave a Reply