Pidato Pengukuhan Sutidjo Paradigma Holisti

PERKEMBANGAN ILMU HUKUM:
DARI POSITIVISTIK MENUJU HOLISTIK DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM AGRARIA
NASIONAL





UNIVERSITAS GADJAH MADA


Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Pada Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

Oleh:
Prof.Dr.Sudjito, S.H., M.Si.
PERKEMBANGAN ILMU HUKUM:
DARI POSITIVISTIK MENUJU HOLISTIK DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM AGRARIA
NASIONAL





UNIVERSITAS GADJAH MADA


Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Pada Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
Pada tanggal 28 Maret 2007
Di Yogyakarta

Oleh:
Prof.Dr.Sudjito, S.H., M.Si.
Bismillaahirrohmaanirrohim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Ketua, Sekretaris dan para Anggota Majelis Wali
Amanat Universitas Gadjah Mada,
Yang terhormat Ketua, Sekretaris dan para Anggota Majelis Guru
Besar Universitas Gadjah Mada,
Yang terhormat Ketua, Sekretaris dan para Anggota Senat Akademik
Universitas Gadjah Mada,
Yang terhormat Rektor, para Wakil Rektor Senior dan para Wakil
Rektor Universitas Gadjah Mada,
Yang terhormat Dekan dan para Wakil Dekan di lingkungan
Universitas Gadjah Mada,
Yang terhormat rekan-rekan dosen, mahasiswa, alumni dan segenap
sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yang terhormat para Tamu Undangan, Teman sejawat, Sanak
Saudara dan Hadirin sekalian.

Alhamdulillahirobilalamin. Segala puji dan rasa syukur, saya
panjatkan kehadirat Allah swt., atas ridha dan perkenan-Nya, sehingga
hari ini akan menjadi salah satu hari bersejarah dan penuh makna
dalam kehidupan saya, yaitu suatu kesempatan untuk menyampaikan
pidato ilmiah dalam rangka pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Sebagai manifestasi dari rasa syukur dan bentuk tanggung jawab
ilmiah atas jabatan ini, perkenankan saya menyampaikan Pidato
Pengukuhan Guru Besar, dengan JuduL: PERKEMBANGAN ILMU
HUKUM: DARI POSITIVISTIK MENUJU HOLISTIK DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM AGRARIA NASIONAL
Hadirin yang saya hormati,
Perkembangan Ilmu Hukum. Ilmu hukum sesungguhnya
merupakan ilmu untuk manusia dan kemanusiaan. Ia merupakan
institusi pencarian kebenaran dan keadilan. Kita meyakini bahwa
kebenaran dan keadilan merupakan kebutuhan spiritual setiap
manusia. Kita pun yakin bahwa kebenaran dan keadilan absolut hanya
2
ada pada Allah swt. Manusia, dengan berbekal ilmu hukum terus
berburu kebenaran dan keadilan absolut. Kegelisahan dan kekecewaan
muncul ketika yang diperoleh hanya kebenaran dan keadilan relatif.
Memang, kebenaran dan keadilan absolut tidak mudah diperoleh,
kecuali dengan ilmu hukum yang benar. Manusia tidak boleh
menyerah dan pasrah dengan kebenaran dan keadilan relatif.
Perburuan harus terus dilakukan. Kualitas ilmu hukum pun perlu terus
diperbaharui. Maka menjadi keniscayaan bahwa ilmu hukum terus
berubah, bergeser dan berkembang. Jadilah ilmu hukum bersifat
dinamis, bukan statis.
Perubahan, pergeseran dan perkembangan ilmu hukum dapat
digolongkan sebagai kemajuan (progresivitas) apabila arah dan
kualitas perubahannya mampu mendekatkan manusia kepada
kebenaran dan keadilan absolut. Sebaliknya, apabila perubahan itu
semakin menjauhkan dari kebenaran dan keadilan absolut, dapatlah
disebut sebagai kesesatan, kemunduran bahkan kegagalan. Arah dan
kualitas perubahan ilmu hukum dapat dilihat pada tataran
perubahannya, apakah pada paradigma, substansi ataukah sekedar
metodologi. Penetrasi kejiwaan manusia terhadap realitas – yaitu
segala kondisi, situasi atau objek-objek yang dianggap benar-benar
ada di dalam dunia kehidupan (Piliang, 2004) – akan mempengaruhi
arah, kualitas maupun tataran perubahan ilmu hukum.
Bertolak dari pengertian ilmu hukum di atas, lebih lanjut perlu
dipahami bahwa ilmu hukum memerlukan paradigma (Kuhn, 1963).
Paradigma merupakan sumber, fondasi, asal dan awal dari keberadaan
dan perkembangan ilmu hukum. Paradigma merupakan nilai-nilai
dasar yang telah diyakini kebenarannya oleh komunitas ilmuwan (ahli
hukum), dan untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam berolah ilmu
maupun mengamalkan ilmu hukum ketika berhadapan dengan realitas.
Sebagai unit konsensus yang paling luas dan mendalam mengenai
nilai-nilai dasar, paradigma dapat digunakan untuk membedakan suatu
jenis ilmu hukum dengan ilmu hukum yang lain, sekalian penganut-
penganutnya (Ritzer, 1996).
Paradigma lahir dari pandangan manusia terhadap Tuhan,
manusia dan alam, serta hubungan di antara ketiganya. Nilai-nilai
yang melekat pada entitas-entitas itu dapat diyakini kebenarannya atas
dasar keyakinan yang diperoleh melalui kontemplasi maupun
3
merupakan hasil pertimbangan akal terhadap realitas empiris.
Suatu paradigma selalu mengandung asumsi-asumsi metafisis,
ontologis, dan epistemologis yang umumnya diterima begitu saja
(taken for granted) oleh komunitas sejauh paradigma itu dianggap
dapat menjelaskan suatu kerangka teori yang menjelaskan fenomena
eksperimental. Dengan demikian, paradigma mengandung dua
komponen utama, yaitu prinsip-prinsip dasar dan kesadaran
intersubyektif. Prinsip-prinsip dasar adalah asumsi-asumsi teoretis
yang mengacu kepada sistem metafisis, ontologis, dan epistemologis
tertentu; sedang kesadaran intersubyektif adalah kesadaran kolektif
terhadap prinsi-prinsip dasar itu yang dianut secara bersama-sama
sedemikian sehingga dapat dilangsungkan komunikasi yang memiliki
frame of reference yang sama (Heriyanto, 2003).
Paradigma tidak mesti dan tidak harus rasional, akan tetapi
dapat irasional. Kalaupun manusia berusaha merasionalkan paradigma
akan tetapi gagal, bukan berarti sebuah paradigma salah. Keterbatasan
akal, tidak boleh mengatasi paradigma. Kebenaran yang diperoleh
dengan perantaraan wahyu misalnya, menjadi terberi bagi seorang
Nabi dan pengikut-pengikutnya. Paradigma dapat menjangkau nilai-
nilai religius, dan dengan begitu ilmu hukum menjadi bersifat sakral
(Golshani, 2003). Namun tak tertutup kemungkinan bahwa paradigma
lahir dari nilai filosofis sekuler sebagaimana umumnya dianut ilmu
hukum Barat, sehingga ilmu hukum bersifat profan (Minhaji, 2004).
Mengikuti alur pikir Kuhn dan para pengikutnya, ilmu hukum
dapat dikatakan normal apabila paradigma telah diterima secara utuh
dan menyeluruh oleh komunitas ilmuwan (ahli hukum) serta secara
konsisten dijadikan acuan berolah ilmu maupun mengamalkan ilmu
hukum ketika menghadapi realitas. Dalam kalimat singkat ilmu
hukum dikatakan normal apabila paradigms in operation. Dengan
begitu, ilmu hukum menjadi mapan, stabil dan mencapai kedewasaan
(mature). Apabila kenormalan ilmu hukum itu dapat dipertahankan
dalam jangka waktu lama, maka selama itu pula pemahaman dan
pengamalan ilmu hukum berlangsung lancar. Artinya, segala
permasalahan dapat dijelaskan, diantisipasi dan dicarikan solusi
dengan ilmu hukum tersebut, tanpa ada bagian dari realitas yang perlu
dibuang.
Namun, sunatullah menunjukkan bahwa tidak ada ilmu hukum
4
yang normal dan berjaya sepanjang jaman. Ketika ilmu hukum normal
gagal menghadapi realitas, sehingga dalam hidup dan kehidupan
ditemukan keganjilan-keganjilan (anomalies), maka mulailah orang
menaruh keraguan dan mempertanyakan kenormalan ilmu hukum
tersebut. Misalnya, ketika ilmu hukum selalu mengajarkan tentang
kepastian, ketertiban, keteraturan, sementara itu realitas yang
terbentang justru menunjukkan adanya pemahaman dan pengamalan
ilmu hukum yang simpang-siur, acak, majemuk, sehingga tidak pasti,
tidak tertib dan tidak teratur. Realitas demikian itu tidak sejalan,
menyimpang bahkan bertentangan dengan asas dan doktrin ilmu
hukum normal yang selalu mengajarkan kepastian, ketertiban dan
keteraturan. Apabila paradigma ilmu hukum normal tidak mampu lagi
mengakomodasi keganjilan-keganjilan itu dengan baik, maka sejak
saat itu kenormalan ilmu hukum goyah sehingga menjadi ilmu hukum
abnormal.
Dalam terminologi Kuhnian, momentum perubahan ilmu hukum
dari normal menjadi abnormal itu disebut revolusi keilmuan (scientific
revolution
). Kecepatan dan durasi proses revolusi keilmuan itu
tergantung dari cepat atau lambatnya kehadiran paradigma baru yang
lebih benar. Suatu perubahan pada tingkat substansi atau metodologi
saja belum dapat dikatakan sebagai perkembangan ilmu hukum,
kecuali sekedar dinamika internal dalam ilmu hukum itu sendiri. Ilmu
hukum benar-benar dapat dikatakan telah berubah atau berkembang
ketika paradigma baru telah hadir menggantikan paradigma lama.
Hadirin yang saya hormati,
Ilmu hukum modern. Marilah kita coba cermati, bagaimana
perkembangan ilmu hukum itu pada tataran historis-empiris. Ilmu
hukum bukan merupakan perkecualian, melainkan tunduk dan
mewarisi deskripsi tentang ilmu pada umumnya. Pada uraian-uraian
berikut akan ditunjukkan bahwa ilmu hukum berada dan berkembang
serta saling berbagi dengan ilmu-ilmu lain. Dalam kesempatan
terbatas ini, perkenankan saya memfokuskan perhatian pada
perkembangan ilmu hukum sekitar tiga abad terakhir, sebagaimana
dikenal dengan era modern.
Ilmu
hukum
modern
muncul
pada
abad
pencerahan
5
(enlightement) di daratan Eropa. Perjalanan sosial-politik-kultural
Eropa pada waktu itu didominasi oleh paham liberal-individualisme.
Paham ini merasuk dan mewarnai perkembangan ilmu hukum
modern. Jadilah ilmu hukum modern bersifat Eropa-sentris dan
berkarakter liberal-individualisme.
Kemunculan ilmu hukum modern dipicu oleh kegelisahan
manusia dalam menghadapi alam. Manusia ingin benar-benar
mengetahui mengenai hukum-hukum yang bekerja dalam alam.
Segala usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan akal-pikiran
atau rasio. Oleh sebab itu kelahiran ilmu hukum modern erat
kaitannya dengan penggunaan rasio secara aktif dan rasionalisme.
Hal-hal yang bersifat takhayul, tidak masuk akal, ditinggalkan, seperti
meninggalkan abad kegelapan (dark ages) dan abad pertengahan
(middle ages). Sejak masuk pada abad pencerahan (enlightement) dan
menyusul abad-abad berikutnya, manusia pelan-pelan mampu
mengungkap rahasia dan hukum alam, kemudian bergerak semakin
agresif. Ia tidak hanya ingin mengetahui, melainkan mengendalikan
dan memanipulasi alam. Sejak saat itu ilmu hukum modern
menunjukkan ciri-ciri agresivitasnya (Rahardjo, 2006).
Ilmu hukum modern dibangun dengan paradigma Cartesian.
Adalah Rene Descartes (1596-1650), seorang ilmuwan yang menjadi
pioneer kemunculan ilmu hukum modern. Berkat pandangannya yang
monumental Cogito ergo sum (aku berpikir dan karena itu aku ada),
maka seluruh bangunan ilmu hukum disusun berdasarkan pandangan
tersebut. Rasionalitas menjadi andalan ilmu hukum modern dalam
mengungkap, menjelaskan dan menguasai alam. Fokus perhatian
Cartesian memang benar-benar pada hubungan antara rasio manusia
dengan alam. Keberadaan Tuhan, tidak sekali-kali menyelinap dalam
upaya mengungkap rahasia alam. Alam benar-benar dianggap benda
mati, tanpa jiwa dan tanpa nyawa. Posisi manusia pun dipandang
terpisah dari alam, bahkan ditempatkan dalam posisi berhadap-
hadapan. Manusia berwenang untuk meneliti alam secara laboratoris.
Alam boleh dipecah-pecah, dipilah-pilah, digolong-golongkan sampai
pada bagian-bagian terkecil, yang disebut atom. Atas dasar Cogito
ergo sum
, dan penggarapan alam yang atomistis, maka diyakini bahwa
rahasia alam akan dapat diungkap manusia dengan rasionya.
Paradigma Cartesian semakin kokoh menjadi sumber dan
6
landasan ilmu hukum modern ketika didukung oleh kehadiran Francis
Bacon (1561-1626) dengan metode empirik, induktif, eksperimental.
Dengan perpaduan antara Cartesian dan Baconian, maka upaya
pengungkapan rahasia dan hukum alam berlangsung secara agresif,
yaitu dengan cara memilah, memilih, mereduksi, dan merasionalkan
semua fenomena alam yang menjadi objek-garapan ilmu hukum
modern. Dengan menggunakan analisis rasional dan metode empirik,
induktif, eksperimental, dianggap semua rahasia dan hukum alam
telah dapat dijelaskan, sehingga alam dapat dikuasai.
Jejak-langkah dan agresivitas ilmu hukum modern berlangsung
ditengah-tengah dominasi kejayaan teori besar Issac Newton (1642-
1727) dan positivisme yang dipelopori August Comte (1798-1857).
Teori Newton melihat alam dan proses-proses di dalamnya ibarat
bekerjanya sebuah mesin jam raksasa, di mana bagian-bagiannya
berkaitan satu sama lain, dan bekerja secara linier, mekanik dan pasti.
Alam ditafsirkan bergerak secara spiritless clockwise universe
(Brion, 1995 dalam Rahardjo, 2006). Lahirlah metode Newton yang
linier, matematis dan deterministik. Metode demikian itu menjalin
hubungan erat dengan analytical-positivism atau rechtdogmatiek,
yang ingin melihat hukum sebagai suatu sistem yang tersusun logis,
teratur tanpa cacat logika (Rahardjo, 2000). Dalam pada itu,
pandangan masinal atau clockwise memiliki padanan pada konsep
keteraturan dan kepastian dalam ilmu hukum modern. Di sini hukum
dilihat sebagai institusi sosial yang penuh dengan kepastian dan
keteraturan (Rahardjo, 2006).
Positivisme merupakan anak kandung paradigma Cartesian-
Newtonian. Positivisme adalah suatu pandangan dunia yang
menempatkan metode ilmiah eksperimental sebagai satu-satunya
metode dan bahasa keilmuan yang universal sehingga segala
pengetahuan yang tidak dapat diverifikasi oleh metode itu dianggap
tidak bermakna apa-apa. Positivisme menolak segala modus berpikir
dan mengetahui yang nonlinier materalistik, nonmekanistik seraya
menganggapnya sebagai ilusi-ilusi dan mitos-mitos yang tak
bermakna (Heriyanto, 2003).
Tak pelak, paham positivisme pun mendominasi ilmu hukum
modern. The state of the art ilmu hukum modern adalah positivistik.
Jadilah ilmu hukum modern semakin mereduksi objek-garapannya,
7
selain harus rasional, juga harus dapat diamati secara fisik, diukur dan
ditimbang. Objek-garapan ilmu hukum modern adalah perundang-
undangan atau lazim disebut hukum positif. Hukum positif menafikan
(menolak) semua hal-hal yang masih serba teologis dan metafisis.
Sikap demikian itu, terkait dengan ajaran positivisme bahwa hukum
itu berkembang melalui tiga tahap (law of three stages), yaitu tahap
teologis (fiktif), tahap metafisik (abstrak), dan tahap positif (ilmiah
atau riel). Setiap norma hukum harus dirumuskan jelas-jelas dan
tegas-tegas (eksplisit), agar terhindar dari definisi maupun penafsiran
beragam. Norma-norma hukum yang materinya belum dipositifkan
dalam perundang-undangan, harus ditolak agar terhindar dari
perdebatan antara hukum positif yang berlaku (ius constitutum) dan
hukum yang seharusnya berlaku (ius constituendum). Ciri sistematis
hukum itu merupakan hal yang sentral bagi positivisme. Berkaitan
dengan ciri hukum yang demikian itu, Roberto M.Unger berpendapat
bahwa sistem hukum yang sebenarnya (the legal system, the legal
order
) baru muncul dengan munculnya hukum positif (yang
disebutnya sebagai hukum modern). Sistem sebelumnya belum layak
disebut sistem hukum (Unger, 1976).
Mazhab Wina (Viena School), merupakan salah satu mazhab
ilmu hukum modern yang sangat mengagungkan paradigma
Cartesian-Newtonian dan positivisme Comte. Hans Kelsen, pemimpin
mazhab Wina, dalam Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law, Reine
Rechtslehre
) mengemukakan bahwa hukum adalah susunan logis dari
peraturan-peraturan yang berlaku pada satu tempat tertentu dan ilmu
hukum adalah ilmu tentang peraturan-peraturan itu. Fokus perhatian
hukum semata-mata pada bentuk, bukan pada isi, sehingga hukum
tetaplah sah walaupun tidak adil dan tidak mengandung nilai-nilai
moralitas. Pokok-pokok pikiran Kelsen tentang ilmu hukum modern
dapat disimak dari pernyataannya sebagai berikut (Friedman, 1953;
Rahardjo, 2006):
1. Tujuan dari teori hukum sebagaimana ilmu lainnya adalah untuk
mengurangi chaos and multiplicity to unity;
2. Teori Hukum (legal theory) merupakan science bukan volition. Ia
merupakan ilmu tentang apa itu hukum (what of the law is) bukan
tentang bagaimana seharusnya hukum itu (what the law ought to
8
be);
3. Hukum itu bersifat normatif, bukan merupakan a natural science.
4. Legal theory sebagai teori tentang norma tidak pernah peduli
terhadap effectiveness of legal norms;
5. Teori hukum bersifat formal, yaitu suatu teori tentang cara
mengatur dan mengubah isi hukum dengan cara-cara yang spesifik;
6. Hubungan antara legal theory dengan a particular system of
positive law memungkinkan adanya actual law.
Pokok-pokok pikiran Kelsen di atas secara implisit menyiratkan
adanya pernyataan bahwa ilmu hukum modern berdiri sejajar dengan
ilmu-ilmu lain, ia menggarap objek yang rasional yaitu peraturan-
peraturan, dan ia pun bekerja secara linier, mekanistik dan
deterministik, sehingga objektif. Kata-kata bahwa teori hukum bersifat
formal, mengandung maksud dan keinginan untuk membuktikan
objektivitas ilmu hukum modern, yang terbebas dari muatan nilai
tertentu maupun kepentingan subjektif pihak-pihak tertentu. Dengan
menggunakan teori hukum formal, dimungkinkan adanya hukum
positif yang berlaku universal bagi semua bangsa di muka bumi ini.
Sejak adanya dominasi positivisme terhadap ilmu hukum
modern, dan seiring dengan kehidupan bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat pada era modern yang ditata dengan hukum positif,
maka kehidupan dengan segala aspeknya dipaksa harus rasional. Sejak
saat itu, ilmu hukum menjadi ilmu yang distinct dan esoterik, baik
dalam substansi, metodologi maupun administrasi (Parker, 1973;
Rahardjo, 2000). Dalam hal substansi, ilmu hukum cenderung
membatasi diri pada peraturan yang diproduksi negara (legislated
rules
). Kecenderungan ini mendorong inflasi peraturan-peraturan,
yang katakanlah rasional namun teramat sering terdapat inkonsistensi
baik vertikal maupun horizontal. Selanjutnya dalam hal metodologi,
ilmu hukum modern senantiasa mengacu pada scientific method,
bahkan tidak jarang menyebutnya sebagai satu-satunya metodologi
yang benar (Guba, 1990). Mengikuti jejak-jejak Comte, studi ilmu
hukum modern dilakukan dengan cara-cara empirik dan kuantitatif.
Peningkatan menjadi studi yang bersifat kualitatif baru dilakukan pada
tahap-tahap lebih lanjut melalui teoresasi terhadap bahan hukum yang
9
terkumpul. Keseluruhan peraturan berusaha dikumpulkan, kemudian
dipilah-pilah, digolong-golongkan ke dalam privat-publik, perdata-
pidana, perorangan-kebendaan, dan seterusnya, untuk selanjutnya
dianalisis secara rasional. Jadilah kesimpulan-kesimpulan yang
rasional, parsial dan reduksionistis. Sudah tentu, kesimpulan demikian
ada benarnya (untuk sebagian saja), akan tetapi ketika kesimpulan itu
dikembalikan ke dalam keutuhan realitas yang terkait dengan
persoalan yang dibahas, nyatalah kesimpulan itu tidak memadahi
untuk penjelasan dan penyelesaiannya. Dengan mengandalkan
scientific method saja, ilmu hukum menjadi ilmu yang kering, kaku,
dan tidak mampu menjelaskan realitas yang utuh. Ilmu hukum
rasional yang menafikan muatan nilai, khususnya nilai moralitas,
menjadi ilmu hukum yang asosial dan amoral. Ia tak ubahnya mayat
hidup atau zoombi (Rahardjo, 2003). Demikianlah, gambaran
singkat perkembangan ilmu hukum pada tiga abad terakhir kehidupan
ini.
Hadirin yang saya hormati,
Dari Positivistik Menuju Holistik. Ilmu hukum modern telah
berkembang pesat di negara-negara Eropa kontinental dan negara-
negara bekas jajahannya, termasuk Indonesia. Ilmu hukum yang
berkembang di Indonesia saat ini, cenderung menjadi ilmu praktis
(practical science). Ia bekerja dengan menggarap teks-teks normatif
yang disebut hukum positif. Ia tidak menggarap hukum dari realitas
yang utuh, melainkan sebatas realitas yang logis-rasional saja. Identik
dengan pemikiran Newtonian yang melihat alam sebagai suatu
bangunan yang sistematis, mekanistis, linier dan deterministik, maka
pemahaman dan pengamalan ilmu hukum di Indonesia pun cenderung
positivistik. Hukum dikonsepkan sebagai karya manusia yang
disengaja (purposeful), dan tidak boleh dibiarkan tampil dan
berkembang secara alami seperti hukum alam. Dalam kesengajaan ini
hukum dibangun dan diharuskan dapat menjadi institusi yang
sistematis, sehingga sistem hukum tersusun secara logis-rasional
(Rahardjo, 2000).
Memasuki zaman millenium ketiga, tepatnya pasca reformasi,
pemahaman dan pengamalan ilmu hukum mengalami krisis begitu
10
kompleks dan multidimensional. Sedemikian banyak realitas hukum
dan penyelesaian perkara-perkara hukum yang dipandang masih amat
kurang memuaskan khalayak ramai. Dengan logika terbatas dan
sederhana, mereka yang awam ilmu hukum, mudah dan cepat
berprasangka akan adanya sesuatu yang koruptif sepanjang proses, tak
lain ialah sebagai akibat ulah laku para polisi, jaksa, pengacara,
hakim, yang menyalahi hukum yang berlaku; sementara itu para
aktivis lebih berani menuduh bahwa segala ketidakadilan itu
bersumber dari tiadanya lagi kemampuan hukum formal yang
dibangun berdasarkan falsafah dan teori-teori positivisme, untuk
memfasilitasi dan memenuhi fungsinya sebagai sarana kontrol dalam
kehidupan bermasyarakat yang telah kian tumbuh dan berkembang ke
bentuk struktural organisatorisnya yang kian kompleks, majemuk dan
heterogen (Wignjosoebroto, 2004).
Secara singkat dapat dikatakan bahwa realitas hukum di
Indonesia pasca reformasi telah menjelma menjadi penyakit-penyakit
peradaban (Capra, 1997), dan mengarah kepada high consequence
risk
(Giddens, 1984). Berhadapan dengan realitas hukum demikian,
ternyata ilmu hukum modern gagal memberikan solusinya, sehingga
wajar kalau kepercayaan masyarakat terhadap ilmu hukum modern
menjadi menurun.
Mengapa gagal? Kesalahan utama terletak pada pereduksian
objek-garapan ilmu hukum modern yang membatasi diri pada hukum
positif. Padahal hukum dalam keutuhannnya merupakan sebuah
tatanan (order), yang mencakup tatanan transendental (transcendental
order
), tatanan sosial (social order) dan tatanan politik (political
order
). Di dalam keseluruhan dan keutuhan tatanan (order) itu, apa
yang disebut hukum positif hanya menempati sudut kecil dari political
order
(Rahardjo, 2000). Ilmu hukum modern secara ekstrem telah
memihak pada political order, yang ditandai dengan pereduksian
keutuhan realitas hukum secara luar biasa dan hanya menyisakan
bagian teramat kecil yaitu hukum positif. Sikap demikian itu, identik
dengan
penegakan
pilar
regulatifrasional,
akan
tetapi
mengesampingkan pilar emansipatif-moral (Santos,1995).
Memang, berdasarkan pengalaman dan pengamatan the Critical
Legal Studies (CLS), hukum senantiasa sarat dengan persoalan politik,
ekonomi dan sosial. Proses hukum itu bekerja tidak seperti
11
dikonstruksikan dalam doktrin hukum liberal sebagai netral dan
objektif, tetapi bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang
ada di belakangnya (Unger, 1986). Realitas hukum yang kompleks,
variatif, dan kadang-kadang asimetris, diabaikan (direduksi) oleh ilmu
hukum modern. Realitas hukum yang direduksi itu kemudian hanya
menyisakan kerangka saja, tanpa daging, tanpa ruh, sehingga
kehilangan maknanya, yaitu keadilan. Ilmu hukum modern telah
menjadi ilmu tentang skema atau skeleton hukum (Rahardjo, 2000).
Pereduksian realitas hukum pada gilirannya memunculkan
persoalan kritis, baik dalam tataran pemahaman maupun pengamalan
ilmu hukum modern. Contoh, doktrin rule of law. Doktrin ini
merupakan the emergence of the legal order, yaitu suatu order yang
muncul di Eropa Barat sebagai kelanjutan dari keberantakan susunan
masyarakatnya. Komposisi masyarakat yang terdiri dari kaum raja dan
ningrat runtuh dengan munculnya kekuatan baru dari golongan
borjuis. Untuk menciptakan suatu susunan masyarakat baru, yang bisa
diterima semua golongan, maka muncullah legal order tersebut
(Unger, 1976). Dalam konteks Indonesia, doktrin ini dianggap sebagai
mitos belaka, karena tidak mungkin dapat diterapkan dalam realitas.
Rasio manusia dapat memahami bahwa hukum secara formal sudah
sah, karena telah dibentuk oleh institusi yang berwenang, melalui
prosedur baku yang ditentukan dan dipublikasikan, namun secara
sosiologis ia belum memiliki kekuatan berlaku. Ketaatan masyarakat
terhadap hukum hanyalah sekedar ketaatan yang bersifat complience
(taat hanya karena takut sanksi), dan bukan ketaatan yang bersifat
internalization (taat karena benar-benar menganggap aturan hukum itu
cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya).
Deskripsi di atas melukiskan betapa paradigma positivisme telah
gagal memahami realitas hukum secara utuh. Krisis paradigma
positivisme itu telah mengguncang keyakinan manusia pada abad ini
terhadap keberadaan ilmu hukum modern. Krisis paradigma itu
bahkan telah memunculkan kegelisahan-kegelisahan baru terhadap
apa hakikat alam dan kehidupan, bagaimana hubungan manusia
dengan alam, serta bagaimana pula hubungan manusia dengan Sang
Pencipta. Berawal dari kegelisahan-kegelisahan seperti itu pula pada
gilirannya muncul kesadaran untuk meninggalkan cara pandang
reduksionistik dan atomistik – yang sering diidentikan sebagai metode
12
ilmiah (scientific method) – dan seiring dengan itu perlu dihadirkan
paradigma baru.
Menarik untuk direnungkan pernyataan Fritjof Capra bahwa
dalam menghadapi krisis paradigma positivisme:. . . kita memerlukan
sebuah paradigma baru, visi baru tentang realitas, perubahan yang
mendasar pada pemikiran, persepsi, dan nilai yang kita anut selama ini
. . . (Capra, 1982). Paradigma baru yang ditawarkan itu tidak lain
adalah paradigma holistik (holistic paradigm).
Tawaran paradigma baru dari Capra itu telah mendapatkan
respon sangat positif dari berbagai komunitas ilmiah. Paradigma
holistik telah menjadi arus besar yang tengah melanda dunia keilmuan
saat ini. Agar ilmu hukum bisa tampil sebagai genuine science
(Rahardjo, 2000), maka tidak ada sikap yang lebih arif, kecuali harus
dibangun dengan tertib berpikir berdasar paradigma holistik.
Paradigma holistik, merupakan paradigma yang memandang
keutuhan
lebih
esensial
daripada
jumlah
bagian-bagiannya.
Berparadigma holistik, artinya menggunakan seperangkat asumsi-
asumsi teoretis umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi
ilmiah, yang lebih memandang aspek keutuhan lebih utama daripada
bagian-bagian, bercorak sistemik, terintegrasi, kompleks, dinamis,
nonmekanistik, dan nonlinier. Segala sesuatu di alam raya dipandang
mempunyai nilai-nilai intrinsik. Alam (kosmos) dipandang sebagai
jaringan yang saling berhubungan, dan merupakan sistem kehidupan
yang berkemampuan melakukan self organization. Satu fenomena
dengan fenomena lain ada saling keterhubungan dan kesadaran ikut
berpartisipasi (participating consciousness) dalam kesatuan kosmos
(Berman, 1984).
Karakter yang menyertai paradigma holistik adalah sebagai
berikut:
1. Mendekonstruksi ontologi tentang realitas, dari realitas statis
(sebagaimana dikonsepkan positivisme), menjadi realitas yang
dinamis, cair, berubah, bergerak, dan berproses dalam suatu sistem
jaringan yang menghubungkan bagian-bagiannya satu sama lain
berdasarkan pola-pola dalam keutuhan.
2. Mendekonstruksi pandangan terhadap alam raya bukan sebagai
objek atau benda mati, melainkan sebagai sistem hidup yang
13
memiliki sistem pengendalian dan pengaturan diri.
3. Mendekonstruksi
pandangan
tentang
subjek,
dari
self
positivisme yang cenderung antroposentris-egoistik menjadi self
yang bersifat kosmis, religius, ekosentris dan imanen dalam sistem
yang lebih besar (dunia-akhirat).
4. Mendekonstruksi pola pikir positivisme yang cenderung dikotomis,
hitam-putih, salah-benar (binary-logic) yang memaksa harus
memilih salah satu dan membuang lainnya, ke dalam pola pikir
yang mau mengapresiasi, mengakui, menerima dan menghargai
pluralitas sebagai kekayaan realitas itu sendiri, sehingga ada
wilayah abu-abu.
Hadirin yang saya hormati,
Paradigma Holistik Ilmu Hukum. Perkenan saya untuk
mengemukakan kembali pandangan saya tentang paradigma holistik
ilmu hukum sebagaimana pernah saya sampaikan pada orasi ilmiah
dalam rangka Lustrum ke XII Fakultas Hukum UGM tahun 2006 yang
lalu.
Bagi orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah swt., tentu tidak akan pernah ada keraguan barang sedikitpun
bahwa ilmu hukum itu berasal dan berawal dari Tuhan Yang Maha
Tahu (Al Ilm). Dialah Yang Maha Benar (Al-Haq) dan daripada-Nya
asal-usul kebenaran absolut. Dia pula Yang Maha Adil (Al-Adl) dan
daripada-Nya keadilan absolut berasal. Berasal dan berawal dari-Nya
dan akan terpulang kepada-Nya, segala amal manusia baik yang
tergolong taat pada hukum maupun melawan hukum. Ajaran demikian
itu telah sampai pada semua manusia melalui agama yang diwahyukan
kepada para Rasul dan selanjutnya oleh para Rasul diajarkan,
dijelaskan bahkan dicontohkan dalam segala aspek kehidupan.
Pada hemat saya, moralitas religius seperti di atas harus menjadi
moralitas ilmu hukum dan moralitas kehidupan. Apabila kita sepakat
bahwa seluruh aspek kehidupan tidak ada yang bebas, lepas dan netral
dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan, maka sebenarnya apa yang
disebut moralitas religius menjadi identik dengan moralitas ilmu
hukum. Jangkauan dan cakupan moral ilmu hukum menjadi sangat
14
luas, menyeluruh dan menyentuh semua sendi-sendi kehidupan bagi
siapapun, di manapun dan kapanpun. Dengan kata lain, moralitas ilmu
hukum bersifat universal, dan dalam keuniversalannya mengandung
karakteristik sebagai berikut (Sudjito, 2006):
1. Berkarakter teistik. Tuhan itu Esa, dan dengan keesaan-Nya telah
meliputi segalanya, sehingga tidak tersisa barang sedikitpun untuk
men-Tuhan-kan yang selain Allah swt. Nilai-nilai moral absolut,
baik yang berupa kebenaran maupun keadilan, hanya ada pada Dia,
dan oleh sebab itu segala bentuk aktivitas manusia, termasuk dalam
berolah ilmu hukum harus berporos, berproses, dan bermuara
kepada-Nya. Dengan kata lain, ilmu hukum yang bermoral adalah
ilmu hukum yang dibingkai oleh pandangan dunia yang teistik.
Sebaliknya, terhadap ilmu hukum yang menempatkan selain Allah
swt sebagai ukuran kebenaran dan keadilan, pantas dipertanyakan
komitmen moralnya. Dalam konteks ini semestinya kita ingat akan
sentilan Allah swt dalam firman-Nya yang berbunyi: Apakah
hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah
yang lebih baik dari (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin
?
(QS: Al-Maidah: 50).
2. Berkarakter manusiawi. Moralitas ilmu hukum menjamin
terwujudnya kehidupan manusia agar tegak dan konsisten, tidak
mudah tergoyahkan oleh berbagai perubahan dan hasutan yang
membawa kepada kerusakan. Berolah ilmu hukum atas dasar
moralitas, pada dasarnya beraktivitas dalam pemenuhan tuntutan
fitrah manusia. Ilmu hukum yang bermoral adalah ilmu hukum
yang mampu menjadi pemandu dan obat kerinduan manusia pada
kebenaran dan keadilan absolut. Oleh sebab itu, ilmu hukum
dituntut bersifat fasilitatif terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia
baik lahir maupun batin. Ilmu hukum harus mampu memanusiakan
manusia seutuhnya, dan mampu mencegah, membetengi, dan
melindungi dari setiap upaya yang melanggar hak asasi manusia.
3. Berkarakter realistik. Moralitas ilmu hukum menaruh perhatian
terhadap kebebasan, kelebihan maupun kelemahan yang melekat
pada diri setiap manusia. Realitas seperti itu benar-benar
diperhatikan, sehingga walaupun semua manusia telah dititahkan
sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk-
15
makhluk lain, akan tetapi realitas yang terjadi dapat sebaliknya
yakni manusia berada jauh di bawah martabat seekor binatang.
Dalam kondisi seburuk apapun, moralitas ilmu hukum mampu
memberikan jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan yang
dihadapi manusia karena keterbatasannya itu. Terbuka ampunan
terhadap orang-orang yang terlanjur menganiaya diri sendiri, tetapi
kemudian sadar akan kesalahannya dan segera mohon ampun serta
segera kembali ke jalan yang benar. Terhadap orang-orang
melanggar hukum Tuhan karena terpaksa (bukan karena sengaja),
tidaklah diketegorikan dia berdosa. Moralitas ilmu hukum, dengan
demikian sangat peduli terhadap realitas plural, asimetris dan chaos
yang dihadapi setiap manusia, termasuk pluralitas hukum, asalkan
kemajemukan itu masih dalam bingkai hukum Tuhan.
4. Berkarakter holistik. Sebagaimana kita sadari bahwa ilmu hukum
akan selalu eksis bersamaan dengan eksistensi manusia. Manusia
dalam eksistensinya, tidaklah berdiri sendiri dan terpisah dari
entitas lain, baik alam maupun Sang Pencipta. Dalam proses
kehidupan akan selalu ada komunikasi dan interaksi dengan entitas
lain, baik vertikal terhadap Tuhan maupun horizontal terhadap
alam dan makhluk-makhluk lain. Moralitas ilmu hukum
menyediakan ruang-gerak untuk berlangsungnya keseluruhan
komunikasi dan interaksi tersebut. Derajat, kualitas dan moralitas
ilmu hukum akan terlihat dari seberapa besar ruang-gerak yang
diberikan oleh ilmu hukum dalam memfasilitasi proses komunikasi
dan interaksi keseluruhan entitas, sehingga menjadi jelas bahwa
tidak ada entitas manapun yang terabaikan. Moralitas ilmu hukum
senantiasa mendorong kesatuan yang mendasari tatanan penciptaan
maupun tujuan penciptaan semua makhluk, dalam dimensi waktu
lampau, kini maupun yang akan datang, baik kehidupan di dunia
maupun di akhirat. Dengan begitu, ketika ada perbedaan persepsi,
pandangan, konsep, teori dan apapun mengenai ilmu hukum di
antara entitas yang eksis dalam kehidupan ini, maka yang terjadi
adalah saling menyapa, saling memberi, saling berbagi dan bukan
saling membenci, mencaci, ataupun mereduksi. Moralitas ilmu
hukum senantiasa menempatkan dan menghormati setiap entitas
dalam kedudukannya sebagai subjek atas dasar prinsip
16
pansubjektivitas (Whitehead, 1978), dan tidak sekali-kali
mengobjekan pihak lain. Ilmu hukum yang bermoral senantiasa
merengkuh pandangan holistik dalam menggarap objeknya, dan
tidak sekali-kali membuang ataupun menafikan eksistensi sebuah
entitas.

Kembali perlu kita sadari bahwa arus besar yang kini sedang
melanda dunia ilmu hukum menjelang peralihan abad ke-21, adalah
gerakan menuju ke arah terbentuknya paradigma keilmuan yang lebih
manusiawi, dengan nama paradigma holistik. Kesadaran akan
pentingnya keutuhan itu berkesesuaian dengan pernyataan Edward
O.Wilson bahwa ilmu (science) merupakan satu kesatuan (unity), di
mulai dari sel (biologi) dan berakhir pada ilmu-ilmu sosial (Wilson,
1998). Ilmu hukum modern yang membatasi objek-garapannya hanya
pada realitas fisis-rasional berupa perundang-undangan, tanpa mau
melihat asal-usul maupun muaranya, disadari atau tidak telah
menghilangkan karakter unity tersebut, sehingga keadaannya menjadi
banal (kasar, rusak).
Munculnya paradigma holistik menandai kecenderungan baru
dalam pemahaman ilmu hukum, yang pada intinya bermuara pada
upaya untuk merumuskan ilmu hukum sebagai satu kesatuan (unity
science
); dan dengan rumusan demikian maka sejumlah kekurangan
mendasar yang ditemukan dalam format ilmu hukum positivistik dapat
disempurnakan. Konsep unity science merupakan konsep ilmu hukum
yang sarat nilai. Kerja ilmu hukum mutakhir, semestinya sarat dengan
praduga-praduga filosofis dan keagamaan. Metafisika dan teologika
memainkan peran penting pada segenap tahap aktivitas keilmuan, baik
pada tahap pemahaman maupun pengamalan ilmu hukum. Arti
penting dan peran metafisika dan teologika itu antara lain: untuk
mencari penyatuan daya-daya fundamental alam dan kehidupan
manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Hal demikian penting, untuk
penegasan bahwa pemahaman dan pengamalan ilmu hukum mutakhir
hendaknya senantiasa mencari kesatuan yang mendasari tatanan
penciptaan. Artinya, ilmu hukum mutakhir semestinya merengkuh
pandangan holistik. Dengan pandangan holistik maka dimungkinkan
untuk mengamati hukum secara lebih utuh dan mendalam, dalam arti
mengungkap kebenaran dan keadilan hukum sampai pada konteks
17
makna, sehingga semakin dekat dengan kebenaran dan keadilan
absolut, bukan sekedar kebenaran dan keadilan perundang-undangan.
Ingin ditegaskan pula di sini bahwa dalam pandangan holistik,
tujuan ilmu hukum adalah berupa pengungkapan kesatuan yang
mendasari alam ciptaan. Di sinilah perlunya beragam disiplin ilmu
dipahami, digarap dan diselenggarakan secara holistik, untuk
memberikan gambaran alam dan kehidupan yang utuh. Ilmu hukum
dapat dikategorikan sebagai genuine science, apabila segenap aktivitas
keilmuannya dapat mendekatkan orientasi manusia kepada Tuhan,
berporos pada Tuhan dan dimaksudkan untuk menuju kepada
keridhaan Tuhan, baik secara teoretis maupun praktis.
Tidaklah berlebihan, kalau rumusan-rumusan paradigma holistik
tersebut dipandang sebagai escape into total order. Paradigma holistik
merupakan dasar untuk memahami manusia, alam dan Sang Pencipta
dengan ilmu hukum sakral. Paradigma holistik merupakan dasar bagi
ilmu hukum yang mampu memberikan pencerahan rohani, berpegang
pada pandangan kesatuan manusia-alam-Tuhan, mengakui struktur
hierarkis realitas, dan perhatiannya luas pada perikemanusiaan. Jenis
ilmu
hukum
demikian,
diharapkan
mampu
menjelaskan,
mengantisipasi dan memberi solusi segala permasalahan hukum di
muka bumi ini, sehingga manusia dapat hidup serasi dengan dirinya,
dengan alam dan dengan Allah swt.
Hadirin yang saya hormati,
Karakter holistik UUPA. Marilah kita lihat bagaimana
implikasi dari perkembangan ilmu hukum di atas terhadap hukum
agraria nasional. Dimaksud dengan hukum agraria nasional di sini
adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tak tertulis yang
mengatur agraria. Pokok-pokok pengaturannya terdapat di dalam
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (UUPA). UUPA ini telah diperlengkapi dengan
sejumlah peraturan pelaksanaan, walaupun sebagian daripadanya
hingga kini belum terwujud. Satu hal yang kita prihatin adalah masih
adanya inskonsistensi di antara sejumlah peraturan-peraturan
pelaksanaan tersebut.
Tidak dapat disangkal, bahwa UUPA merupakan produk
18
perundang-undangan yang mampu bertahan cukup lama, ditengah-
tengah pergolakan dan perubahan sosial, politik dan rezim kekuasaan
di negeri ini. Betapapun ada sekian banyak desakan untuk merubah
bahkan mengganti UUPA dengan dalih reformasi agraria, kenyataan
UUPA sampai dengan hari ini masih tegar, utuh dan sah berlaku. Hal
demikian rasanya tidak mungkin terjadi, kecuali UUPA mempunyai
akar yang kuat dan mendalam pada kehidupan bangsa Indonesia. Akar
yang kuat dan mendalam tersebut berupa paradigma keilmuan yang
daripadanya dibangun ilmu hukum yang objek-garapannya meliputi
bumi, air, ruang-angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, sebagaimana lazim disebut agraria (bumi Indonesia).
Saya cermati, karakter holistik UUPA memang sangat kuat.
Kandungan nilai pada keseluruhan pasal-pasal di dalamnya
mencerminkan adanya hubungan tidak terpisahkan antara Tuhan-
manusia-agraria (bumi Indonesia). Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan
bahwa: Seluruh bumi, air dan ruang-angkasa, termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang-
angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Di
dalam kata-kata karunia Tuhan Yang Maha Esa terdapat kandungan
nilai religius yang begitu sakral dan sekaligus mencerminkan karakter
teistik, yaitu:
1. Pengakuan adanya kekuasaan di luar diri manusia yang
menganugerahkan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia, suatu
nikmat yang luar-biasa besarnya. Dia adalah Tuhan Yang Maha
Esa;
2. Pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi
Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa;
3. Pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi
Indonesia dengan bangsa Indonesia;
4. Adanya hubungan antara Tuhan-manusia-bumi Indonesia itu
membawa
konsekuensi
pada
pertanggungjawaban
dalam
pengaturan maupun pengelolaannya, tidak saja secara horizontal
kepada bangsa dan Negara Indonesia, melainkan termasuk juga
pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
19
Di dalam UUPA dikenal dan diakui keberadaan hak bangsa, hak
ulayat, hak perorangan, hak badan hukum, namun dalam
keseluruhannya dibingkai oleh ketentuan Pasal 6 yang berbunyi
Semua hak atas tanah mempunyai funksi sosial. Penempatan bangsa
Indonesia sebagai penerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas bumi
Indonesia mengandung makna bahwa bumi Indonesia merupakan
kepunyaan bersama seluruh komponen bangsa, sehingga setiap warga
negara dihargai sebagai subjek yang mempunyai hak dan
tanggungjawab sama dalam pemeliharaan, penggunaan atau
peruntukkan bumi Indonesia itu. Secara jelas di dalam Pasal 9 ayat (2)
dinyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki
maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan
hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Ketentuan ini
jelas sangat berpadanan dengan karakter manusiawi dan prinsip
pansubjektivitas di dalam paradigma holistik.
Lebih lanjut pada Pasal 11 ayat (2) diatur bahwa: Perbedaaan
dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di
mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan
golongan yang ekonomis lemah. Pasal ini mengandung muatan moral
yang begitu tinggi, yaitu kepeduliannya terhadap realitas plural dalam
kehidupan manusia. Kita menyadari, betapapun hak dan kesempatan
sama telah diberikan UUPA terhadap setiap warga negara dalam
hubungannya dengan bumi Indonesia, namun hasilnya belum tentu
sama. Munculnya golongan ekonomis kuat dan golongan ekonomis
lemah, merupakan keniscayaan. Kata-kata: . . . menjamin
perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.,
merupakan norma hukum yang sarat dengan nilai kemanusiaan. Kaya-
miskin, kuat-lemah adalah realitas kehidupan yang tidak perlu
dipahami secara terkotak-kotak dan berhadap-hadapan, melainkan
sebagai realitas utuh yang saling memberi dan melengkapi. Martabat
manusia tidak diukur dengan status sosial yang ditandai oleh besarnya
penguasaan atas bagian dari bumi Indonesia, melainkan dari
kepedulian terhadap golongan rakyat yang miskin dan lemah. Sikap
demikian merupakan pengejawantahan dari karakter manusiawi dan
teistik paradigma holistik, sekaligus bukti pengamalan ilmu hukum
20
sebagai institusi untuk manusia dan kemanusiaan.
Tanpa harus mengurai pasal demi pasal, kiranya telah diperoleh
gambaran bahwa karakter holistik UUPA memang sangat kuat, dan
dengan demikian potensial untuk dijadikan sebagai sarana untuk
menjelaskan, mengantisipasi dan memberi solusi segala permasalahan
hukum agraria di Indonesia. Ini bukan berarti UUPA telah sempurna
dan anti perubahan. Tidak demikian. Seiring dengan perkembangan
ilmu hukum mutakhir, maka ke depan yang diperlukan adalah
pemantapan karakter holistik itu. Caranya dengan merubah pola pikir,
wawasan dan sikap positivistik menjadi holistik.
Sekedar contoh konkrit dapat diberikan, yaitu hubungan antara
hukum adat dan hukum nasional. UUPA secara normatif sangat
menghargai keberadan hukum adat. Pasal 5 menyebutkan: Hukum
agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum
adat, . . . Dengan pola pikir holistik, ketentuan dalam Pasal tersebut
harus dimaknai bahwa hukum adat merupakan bagian tak terpisahkan
dari hukum nasional. Dalam keutuhannya, hukum nasional menjadi
rusak ketika hukum adat sebagai bagian tak terpisahkan dari hukum
nasional lemah. Oleh karena itu, kewajiban bagi segenap komponen
bangsa untuk mempertahankan bahkan memperkuat keberadaan
hukum adat.
Sungguh sangat berseberangan dengan moralitas ilmu hukum
holistik, setiap tindakan untuk mengeluarkan posisi dan keberadaan
hukum adat dari hukum nasional, misal dengan menyatakan sudah
lemah, bertentangan dengan kepentingan nasional, bertentangan
dengan perundang-undangan, dan sebagainya. Kata-kata seperti itu
tidak boleh muncul, baik dalam bentuk teks perundang-undangan
maupun pemaknaan. Dengan demikian, perubahan pola pikir,
wawasan dan sikap positivistik menjadi holistik hendaknya dilakukan
secara progresif .
Konsep Hukum Progresif. Saya merasa perlu untuk
menekankan pentingnya sikap progresif dalam membaca dan
menerjemahkan hukum agraria nasional, terutama terkait dengan
asumsi-asumsi dasar konsep hukum progresif (Rahardjo, 2005), yang
pada hemat saya sangat relevan dengan ilmu hukum holistik.
1. Hukum agraria nasional bukanlah institusi yang absolut, otonom
21
dan final, melainkan merupakan realitas hukum dinamis yang terus
bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan
kehidupan
manusia.
Apabila
kita
menginginkan
agar
permasalahan-permasalahan agraria di negeri ini dapat diselesaikan
sesuai dengan perkembangan jamannya, maka pembenahan
terhadap hukum agraria nasional harus terus disesuaikan dengan
perkembangan tersebut. Dengan demikian, kualitas komponen
hukum agraria nasional dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor
keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam konteks keutuhan
jalinan Tuhan-manusia-agraria (bumi Indonesia). Jadi, hukum
agraria nasional harus dibaca dan diterjemahkan sesuai dengan
kebutuhan manusia Indonesia secara utuh.
2. Faktor manusia dan kemanusiaan harus lebih menjadi fokus
perhatian
daripada
hukum
agraria
nasional
itu
sendiri.
Mengutamakan faktor manusia dan kemanusiaan di atas hukum
agraria nasional, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan
perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara
utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu), makhluk
sosial dan kalifatullah. Dalam konteks demikian maka setiap
manusia mempunyai tanggung jawab individu, tanggung jawab
sosial dan tanggung jawab religius kepada Allh swt dalam
hubungannya dengan bumi Indonesia.
3. Hukum agraria nasional harus pro-keadilan, pro-rakyat, sekaligus
anti diskriminasi, dan anti anarkhi.
4. Agar hukum agraria nasional mampu menjadi sarana untuk
membawakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka
perlu dilakukan langkah-langkah kreatif, inovatif, progresif, dan
bila perlu dengan cara mobilisasi hukum maupun rule
breaking
. Hukum adat dan kearifan lokal dapat dimenangkan
terhadap hukum nasional. Peraturan pelaksanaan UUPA yang
nyata-nyata bertentangan dengan falsafah Pancasila, harus
ditinggalkan. Hal ini bukan berarti menjurus ke anarkhi, sebab
apapun yang dilakukan dengan progresivitas itu tetap berada pada
koridor moralitas, didasarkan pada logika kepatutan sosial dan
logika keadilan dan tidak semata-mata berdasarkan pada logika
peraturan. Hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong
22
sekaligus pengendali dalam membaca dan menterjemahkan
hukum agraria nasional, melalui pola pikir asosiatif-spiritual.
Dalam konteks keseluruhan uraian di atas, ada baiknya untuk
kita renungkan firman Allah swt., sebagai berikut:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang
berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri
atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan
tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan
kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci
Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka
(Q.S.Ali
Imran: 190-191).

Demikianlah, semoga dengan kesediaan kita untuk hijrah
bersama perkembangan ilmu hukum dari positivistik menuju holistik,
kehidupan ini akan lebih mudah, lebih terarah dan lebih indah.
Hadirin yang saya hormati,
Ungkapan rasa syukur dan terima kasih. Sebagai bagian dari
rasa syukur saya kepada Allah swt yang telah menganugerahkan
jabatan Guru Besar dan memberi kesempatan untuk mengucapkan
pidato ilmiah pada hari ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan
terima kasih kepada tangan-tangan Allah yang telah membantu baik
langsung maupun tidak langsung sehingga saya mampu mencapai
karier Guru Besar ini.
Terima
kasih
saya
sampaikan
kepada
Rektor
UGM
Prof.Dr.Sofian Effendi, MPIA dan Ketua Majelis Guru Besar UGM
Prof.Dr.Ir Boma Wikan Tyoso, MSc., yang telah memberi dukungan
dan kemudahan sehingga tercapainya jabatan Guru Besar ini.
Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum UGM, Dr.Marsudi
Triatmodjo, SH, LLM., para Wakil Dekan, para mantan Dekan, para
Guru Besar, Bapak/Ibu dosen, Bapak/Ibu karyawan, Bapak/Ibu
Pengelola Magister Kenotariatan, para Alumni dan segenap sivitas
akademika Fakultas Hukum UGM.
23
Secara khusus, ucapan terima kasih saya haturkan kepada
Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH dan Prof.Dr.Yusriyadi, SH MH.
Keduanya adalah mantan Promotor dan Co-promotor saya. Curahan
ilmu dan keteladanan sebagai seorang ilmuwan sangat membekas
dihati saya, dan menjadi sumber motivasi serta inspirasi untuk
mengembangkan ilmu-ilmu yang telah saya peroleh dari beliau
berdua. Ya, Allah limpahkanlah kepada beliau berdua umur panjang,
kesehatan dan kesempatan untuk menambah amal ibadahnya, dan
menjadikan ilmunya sebagai ilmu yang bermanfaat
.
Terima kasih yang tulus, untuk seluruh Dosen, Guru dan teman-
teman saya di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNDIP
Semarang, Program Studi Administrasi Negara FISIPOL-UGM, SMA
Negeri I (Teladan) Yogyakarta, SMPN Imogiri, SDN Pundung
Imogiri. Jasa-jasa beliau-beliau akan tetap saya kenang dan menjadi
sumber inspirasi tersendiri.
Dengan hati yang tulus, sembah sungkem dan bhakti saya untuk
kedua orang tua: Bapak Atmoredjo (Almarhum) dan Ibu, kedua
mertua: Bapak S.Purwadi (Almarhum) dan Ibu. Saya menyadari
betapa besar limpahan kasih sayang dan keteladanan dalam mendidik
anak-anaknya. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka
mengasihiku sewaktu aku masih kecil
.
Kepada Saudara-saudaraku, Mas Setyosucipto beserta keluarga,
Mas Sofyan beserta keluarga, adik-adikku: Dik Warni beserta
keluarga, Dik Yanti beserta keluarga, Betok beserta keluarga, terima
kasih atas segala perhatian dan bantuan yang tak ternilai. Semoga
kalian mampu membina rumahtangga yang sejahtera dan bahagia.
Secara khusus, jabatan Guru Besar ini saya persembahkan untuk
istri: Dra.Hj.Tatit Hariyanti, M.Hum., dan anak tersayang: H.Rahman
Hakim Satria. Kalian adalah bagian hidup saya. Pengorbananmu lahir-
batin sungguh luar biasa. Ya Allah, jadikan mereka sebagai
pandangan yang menyejukkan hati, dan mampu menjadi pemimpin
bagi orang-orang bertaqwa
.
Kepada seluruh hadirin, sanak-famili, sejawat dan teman-teman
yang belum disebut, terima kasih atas segala perhatian dan
kesabarannya. Mohon maaf, keinginan untuk menyebut satu persatu
seluruh hadirin, sanak-famili, sejawat dan teman-teman, saya
urungkan lantaran keterbatasan halaman naskah ini, dan sekaligus
24
menghindari risiko karena terlewatkan. Sekali lagi mohon maaf dan
terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


25
DAFTAR PUSTAKA


Berman, M. 1984.The Reenchantment of the World. Bantam Books.
New York.
Brion, D.J. 1995. The Chaotic Indeterminacy of Tort Law: Between
Formalism and Nihilism. dalam David S.C. and Steven J.G.
(ed). Radical Philosophy of Law, Comtemporary Challenges to
Mainstream Legal Theory and Practice.
Humanities Press. New
Jersey.
Capra, F. 1997. The Turning Point: Science, Society and The Rising
Culture (Titik Balik Peradaban: Sains Masyarakat dan
Kebangkitan Kebudayaan terjemahan). Bentang Budaya.
Yogyakarta.
____ 1996. The Web of Life. Harper Collins. London.
Comte, A. 1974. The Philosophy. judul asli : Cours de Philosophie
Positive (1855). diterjemahkan oleh Harriet Martineau. dengan
kata pengantar oleh Abraham S.B. AMS Press. Inc. New York.
____ 1979. Het Positive Denken. judul asli: Discours sur lesprit
positif (1844). diterjemahkan oleh Henriet Plantega, dengan
pengantar dan catatan dari J.M.M.deValk. Boom Meppel.
Amsterdam.
Descartes, R. 1960. Discourse on Method (translated by John Vitch).
J.M.Dent & Sons Ltd. London.
Giddens, A. 1984. Beyond Left and Right. Polity Press. Cambridge.
Golshani, M. 2003. Sains Dan Yang Sakral: Sains Sakral vs Sains
Sekular (terjemahan Mulyadhi K.). International Conference on
Religion and Science in the Post-colonial World. Universitas
Gadjah Mada. Yogyakarta. 2-5 Januari 2003.
Guba, E.G. 1990. The Paradigm Dialog (edited by Egon G.Guba).
Sage Publications. California.
Heriyanto, H. 2003. Paradigma Holistik. Teraju. Jakarta.
Kuhn, T. 1962. The Structure of Scientific Revolution. Chicago:
University of Chicago Press.
Minhaji, A. 2004. Hukum Islam: antara Sakralitas dan Profanitas
(Perspektif Sejarah Sosial). Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga. Yogyakarta.
26
Piliang, Y.A. 2004. Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era
Posmetafisika. Jalasutra. Yogyakarta. Prigogine, I. dan Stengers.
I. Order Out of Chaos. Flamingo. London. 1984.
Rahardjo, S. 2000. Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-
teraturan (Teaching Order Finding Disorder) Tigapuluh Tahun
Perjalanan Intelektual Dari Bojong ke Pleburan. Pidato
Mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 15
Desember 2000.
____ 2003. Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan
(Catatan-catatan Kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum).
Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
Semarang.
____ 2004. Hukum Progresif (Penjelasan Suatu Gagasan). Makalah
disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu
Hukum. UNDIP. Semarang. 04 September 2004.
____ 2006. Hukum dalam Jagat Ketertiban. UKI Press. Jakarta.
Ritzer, G. 1985. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.
Penyadur: Alimandan. Rajawali. Jakarta.
Santos, B.S. 1995. Toward a New Common Sense (Law Science and
Politics in The Paradigmatic Transition). Routledge. New York.
Sudjito. 2006. Reintegrasi Moral Ke Dalam Ilmu Hukum, Suatu
Langkah Menuju Paradigma Holistik Pendidikan Hukum di
Indonesia.
Orasi Ilmiah pada Lustrum ke XII Fakultas Hukum
UGM. Yogyakarta.
Unger, R.M. 1976. Law in Modern Society Toward a Critism of Social
Theory. Collier Macmillan Publisher. London.
____ 1986. The Critical Legal Studies Movement. Free Press. New
York.
Whitehead, A.N. 1982. The Concept of Nature. Cambridge University
Press. Cambridge.
Wignjosoebroto, S. 2002. HUKUM: Paradigma Metode dan
Dinamika Masalahnya. Elsam-Huma. Jakarta.
Wilson, E.O. 1998. Concilience: The Unity of Knowledge. Alfred
A.Knopf. New York. USA.
27
BIODATA


Identitas
1. Nama
: Prof. Dr. Sudjito, S.H.,
M.Si.
2. NIP
: 131283318
3. Jabatan/dmp
: Lektor Kepala/Hukum
Agraria
4. Unit Kerja
: Fakultas Hukum UGM
5. Tempat/Tgl. Lahir : Bantul, 06 – 02 – 1954.
6. Alamat Rumah
: Pilahan KG I No.709,
Kotagede, Yogyakarta.
7. Tilpon Rumah : (0274) 379684
8. Tilpon HP
: 08122775306
9. Alamat Kantor : Fakultas Hukum UGM, Bulaksumur,
Yogyakarta.
10. Tilpon Kantor : (0274) 512781
11. Faximile
: (0274) 512781
12. E-mail
: Sudjito_fh_ugm@yahoo.com
13. Agama
: Islam
14. Isteri
: Dra.Hj. Tatit Hariyanti, M.Hum
15. Anak
: H.Rahman Hakim Satria

Pendidikan
1. Lulus SD di Yogyakarta, tahun 1966.
2. Lulus SMP di Yogyakarta, tahun 1969.
3. Lulus SMA di Yogyakarta, tahun 1972.
4. Lulus S1 Fakultas Hukum UGM, Jurusan Hukum Agraria, tahun
1979.
5. Lulus S2 Program Pasca Sarjana UGM, Program Studi
Administrasi Negara, tahun 1995.
6. Lulus Program Doktor Ilmu Hukum (S3), tahun 2005.

28
Pengajaran
1. Mengajar di Fakultas Hukum UGM dari tahun 1983 s/d sekarang.
2. Mengajar di Program Pasca Sarjana UGM tahun1998 s/d
sekarang.
3. Mengajar pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta.
4. Anggota Komisi Pertimbangan Penelitian UGM, mulai tahun
1999 s/d sekarang.
5. Pengelola Magister Kenotariatan UGM.
Karya Publikasi / Penelitian (terseleksi)
1. PRONA, Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian
Sengketa Tanah Strategis, Penerbit Liberty, 1986.
2. Aspek Yuridis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Absentee di
Purworejo, (publikasi di Majalah Mimbar Hukum tahun 1996).
3. Aspirasi Petani Terhadap Keberadaan P3A (publikasi di Majalah
Mimbar Hukum tahun 1996).
4. Aspek Yuridis Riwayat dan Pola Penguasaan Tanah di Tamansari
(publikasi di Majalah Mimbar Hukum tahun 1997).
5. Aspek Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (publikasi
di Majalah Mimbar Hukum, tahun 1997).
6. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Perwakafan
Tanah Milik (publikasi di Majalah Mimbar Hukum , tahun 1998).
7. Implementasi Konsolidasi Tanah di Ungaran Jawa Tengah
(publikasi di Majalah Mimbar Hukum, tahun 1998).
8. Biaya Pensertifikatan Tanah di Kabupaten Bantul, tahun 2000.
9. Kajian Pembiayaan Irigasi di Jawa Timur, Kerjasama Puspic
UGM dengan PU.Propinsi Jawa Timur, tahun 2000.
10. Konsep Batas Wilayah Laut di Jawa Tengah, Kerjasama PUSPIC
UGM dengan Bappeda Prop.Jawa Tengah, tahun 2001.
11. Aspek Yuridis dan Teknis Penetapan batas Wilayah Laut Dalam
Rangka Otonomi Daerah, tahun 2001.
12. Biaya Tak Resmi Dalam Jual-beli Tanah (Studi Kasus di
Kab.Bantul), MIMBAR HUKUM N0.41/VI2002.
13. Aspek Yuridis Penetapan Batas Wilayah Laut Dalam Rangka
Otonomi Daerah, MIMBAR HUKUM, No.42/x/2002.
29
14. Penegakan Hukum: Akar Permasalahan dan Alternatif Solusinya,
MIMBAR HUKUM, No.43/II/2002.
15. Studi Hukum Kritis Terhadap Privatisasi Air dalam Kerangka
Hak Asasi Manusia, MIMBAR HUKUM, No.44/VI/2003.
16. Legal Semiotic dan Pemaknaan Hukum Yang Berbasis Moral,
MIMBAR HUKUM, No.45/2003.
17. Kajian Konstruktivisme Terhadap Krisis Social Capital dan Legal
Gap Hukum Irigasi, MIMBAR HUKUM, No.46/II/2004.
18. Dimensi Moral Dalam Sosiologi Hukum Indonesia, MIMBAR
HUKUM, No.48/X/2004.
19. Sejumlah karya ilmiah lain, sudah dan belum dipublikasikan,
tetapi tak terdokumentasi.
20. Sejumlah artikel di berbagai Harian (Media Cetak).
Pengabdian pada Masyarakat
1. Melaksanakan penyuluhan hukum di desa-desa Prop.Jawa Tengah
dan DIY, tahun 1983 sampai sekarang.
2. Melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan,
sebagai tim pelaksana pengembangan IPTEK UGM 1998/1999.

Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. Sebagai Panitia dan pengawas Ujian masuk Perguruan Tinggi
Negeri Rayon B PUML 45, tahun 1983 sampai sekarang.
2. Berperan serta aktif dalam berbagai seminar dan diskusi,
lokakarya, baik regional maupun nasional.
3. Mengikuti Kursus AMDAL Tipe A dan Tipe B, PPLH UGM,
tahun 2000.
4. Wakil Ketua Devisi Litigasi PKBH Fak.Hukum UGM, tahun
1999.
5. Aktif Dalam Pelatihan ADR oleh Fak.Hukum UGM, ICEL dan
Asia Foundation, 1999.
Pembimbingan Mahasiswa
1. Pembimbing dan Penguji Skripsi
30
2. Pembimbing dan Penguji Tesis
3. Pembimbing dan Penguji Disertasi
Penghargaan
1. Dosen Teladan Fakultas Hukum UGM 1996 dan 2007.
2. Satyalencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik
Indonesia, tahun 2003.

Leave a Reply