Pidato Presiden RAPBN 2009


PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SERTA
KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
BESERTA NOTA KEUANGANNYA
DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA




Jakarta, 15 Agustus 2008


1
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para
Anggota Lembaga-lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-
badan dan Organisasi Internasional,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji
dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-
Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan,
untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan
pengabdian kita, kepada bangsa dan negara tercinta. Saya ingin
menggunakan kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah
penuh berkah ini, untuk menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya,

2
untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan
Pemerintah atas RAPBN Tahun 2009, beserta Nota Keuangannya.
Insya Allah, dua hari lagi, kita akan memperingati detik-detik
proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-63. Marilah
kita bersama memberikan penghormatan yang tinggi, kepada
segenap pejuang dan pahlawan bangsa, serta para pendahulu
kita. Jasa-jasa dan pengorbanan mereka harus kita balas dengan
menjaga kedaulatan dan keutuhan kita sebagai bangsa, serta
bekerja keras bersama untuk mewujudkan cita-cita proklamasi
kemerdekaan.
Saudara-saudara,
Tahun 2008 ini merupakan tahun yang sangat bermakna bagi
perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tahun ini kita memperingati
kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-63, bertepatan dengan
peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional; 80 tahun Sumpah
Pemuda; dan 10 tahun Reformasi. Tonggak-tonggak sejarah ini,
membuktikan jati-diri Indonesia sebagai bangsa yang besar,
bangsa yang tangguh, bangsa yang selalu mampu mengatasi
tantangan zaman. Setiap cobaan yang kita alami, membuat kita
lebih tegar. Setiap krisis yang kita hadapi, membuat kita lebih

3
kuat. Setiap tantangan yang silih berganti, membuat kita lebih
bersatu.
Dalam 10 tahun terakhir semenjak bergulirnya reformasi,
bangsa Indonesia telah menjalani salah satu era yang paling
transformasional dalam sejarah Indonesia modern. Kita tahu,

hanya segelintir bangsa-bangsa di dunia yang menghadapi badai
dan gejolak bertubi-tubi sebagaimana yang kita alami. Dan hanya
segelintir kecil bangsa-bangsa yang mampu bertahan, bahkan
bangkit menjadi lebih tegar akibat dari cobaan-cobaan sejarah
tersebut.
Dari kondisi yang terpuruk 10 tahun lalu, Indonesia kini telah
berubah menjadi bangsa yang dinamis dan penuh harapan. Kita
sudah pulih dari krisis moneter yang dulu melumpuhkan

Indonesia. Kita telah melaksanakan reformasi yang menyeluruh
di berbagai sektor. Kita sudah berhasil menjalani transisi
demokrasi yang penuh tantangan, yang kini menjadikan Indonesia
negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Kita juga berhasil
mengembangkan budaya politik baru yang demokratis, yang
mengedepankan keterbukaan, kebebasan berpendapat, dan
akuntabilitas pada rakyat, di mana sekarang hukumlah yang

4
menjadi panglima. Kita juga berhasil, dalam tahun-tahun terakhir
ini, memperkokoh integritas NKRI : Aceh yang damai, Papua yang
stabil, serta Maluku, Poso, dan Sampit yang tenteram. Kita
berhasil mengatasi bencana alam paling dahsyat di dunia, yaitu
tragedi tsunami tahun 2004, dengan semangat solidaritas dan
gotong-royong. Dan kita telah kembali menempatkan Indonesia di
garis terdepan percaturan regional dan internasional. Semua ini
bukanlah prestasi individu atau kelompok, namun prestasi dan
kerja keras seluruh bangsa Indonesia.
Dengan segala perubahan mendasar ini, kita tetap
melestarikan jati-diri bangsa kita, yang tercermin dalam empat
pilar: yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Apapun yang terjadi, kita harus terus berpegang teguh pada
keempat pilar itu, sebagai landasan utama dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Namun dengan semua ini, kita harus menyadari bahwa
bangsa kita masih terus diterpa oleh berbagai cobaan yang berat.
Karena itulah, kita tidak punya alasan, dan tidak ada waktu, untuk
mengeluh dan berpangku tangan. Kita tidak bisa tenggelam

5
dalam budaya sinisme dan sifat gamang yang tak kunjung habis.
Dan kita tidak boleh lengah membaca zaman yang telah berubah.
Inilah masanya kita mengubah mentalitas mudah menyerah
menjadi semangat yang berorientasi pada peluang. Saya sungguh
yakin bahwa setiap masalah, setiap krisis, betapapun beratnya,
selalu mengandung benih-benih peluang dan selalu ada jalan
keluarnya. Percayalah, masalah-masalah yang kita hadapi dewasa
ini juga dihadapi bangsa-bangsa lain. Sejarahlah yang kelak akan
membedakan antara mereka yang hanya bisa meratapi nasib, dan
mereka yang tak pernah menyerah mencari solusi. Sejarah
kebangkitan dan perubahan Indonesia, dari 1908, 1928, 1945,
sampai 1998, semuanya diukir oleh pejuang-pejuang yang
bermental Harus Bisa! Apapun masalahnya, kapanpun masanya,
seberapapun keterbatasannya, kalau kita bermental BISA, kita
semua BISA, dan Indonesia pasti BISA!
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,
Terus terang tahun 2008 ini adalah tahun yang sulit dan
sarat dengan tantangan. Harga minyak dunia mencapai titik
tertinggi dalam sejarah. Harga pangan di berbagai penjuru dunia

6
melonjak drastis. Ekonomi dunia terancam resesi. Bank Dunia
memprediksi bahwa situasi energi dan pangan ini berpotensi
memicu krisis sosial, ekonomi dan politik di 33 negara, dan
mengakibatkan 100 juta orang di seluruh dunia kembali jatuh di
bawah garis kemiskinan.
Kenaikan harga minyak dan pangan dunia yang sangat
tinggi, dengan cepat berdampak kepada melambungnya subsidi
energi dan pangan dalam anggaran kita. Tentu Pemerintah akan
terus berusaha untuk menekan dampak negatifnya bagi masyarakat.
Masalah yang kita hadapi sungguh tidak ringan. Beban
subsidi minyak dan listrik diperkirakan akan naik tiga kali lipat
sampai akhir tahun, dibanding anggaran subsidi energi pada
APBN tahun 2008. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa subsidi
energi ini lebih banyak dinikmati oleh mereka yang memiliki mobil,
dan mereka yang memiliki rumah dengan daya listrik yang besar.
Dana ini seharusnya dimanfaatkan untuk membantu jutaan rakyat
kita yang masih miskin, yang jauh lebih membutuhkan bantuan
dari Pemerintah.
Namun, di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu
ini, sesungguhnya kita patut bersyukur, karena kondisi pangan

7
negara kita relatif lebih baik dari banyak negara lain. Mungkin
fakta ini belum banyak diketahui masyarakat. Oleh karena itu,
pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kepada Sidang
Dewan yang terhormat, dan kepada seluruh rakyat Indonesia,
insya Allah, pada tahun ini kita kembali mencapai swa sembada
beras. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak masa Orde Baru,
produksi beras nasional lebih tinggi daripada konsumsi beras kita.
Itulah sebabnya, juga untuk pertama kali sejak masa Orde Baru,
harga beras di dalam negeri lebih rendah daripada harga beras
internasional.
Surplus beras ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.
Dalam suasana krisis pangan global ini, kita harus memperkuat
stok pangan nasional kita. Pemerintah telah menetapkan bahwa
stok beras nasional ditingkatkan hingga mencapai 3 juta ton, dari
sebelumnya hanya 1 juta ton. Barulah setelah itu, kita berbicara
tentang kemungkinan ekspor beras. Stok beras yang kuat ini,
akan menjamin ketahanan pangan kita, sekaligus stabilitas harga
beras pada tingkatan yang terjangkau oleh masyarakat luas.
Yang penting, dalam kondisi yang sulit ini, kita harus
menghindari sikap saling menyalahkan, saling menyerang dan

8
saling menjatuhkan demi tujuan politik sesaat. Sebaliknya, kita
justru harus tetap optimis, terus bekerja-sama, bahu membahu
untuk mengubah krisis menjadi peluang, demi kebaikan rakyat
Indonesia.
Saudara-saudara
Saat ini, kita telah memasuki tahun politik, bahkan tahun
kampanye. Tahun depan kita akan mengadakan Pemilihan Umum
Legislatif yang ketiga dalam era reformasi, dan Pemilihan Presiden
secara langsung yang kedua dalam sejarah demokrasi kita
Demokrasi kita kembali diuji. Apakah kita bisa melampaui
tahun pemilu dengan baik dan damai? Saya rasa kita sepakat
untuk menjawabnya : Bisa ! Kita Bisa!
Marilah kita kembali menjawab tantangan sejarah ini, dengan
menjadikan Indonesia sebagai demokrasi yang pantas dicontoh oleh
dunia.
Kita telah mampu menunjukkan pada dunia, prestasi
gemilang penyelenggaraan pesta demokrasi yang begitu aman,
tertib, damai, jujur dan adil pada tahun 2004. Kita harus mampu
menjaga prestasi itu, dan bahkan meningkatkannya. Ini adalah
tanggung jawab kita bersama, misi kita bersama.

9
Pemilu 2009 harus kita sukseskan, sehingga amanah rakyat
benar-benar dapat diwujudkan, yaitu parlemen dan pemerintahan
yang bersih dan efektif. Tentu saja, untuk mewujudkan hal itu, kita
semua harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, yaitu
kebebasan berpendapat, termasuk berpolitik, tetapi tetap dengan
landasan etika dan aturan main, serta atas dasar kepentingan
bersama. Berani menerima kemenangan dan berani pula
menerima kekalahan secara kesatria.
Dalam hal berdemokrasi ini, mari kita jalankan hak-hak
demokrasi kita, kebebasan kita, dengan menghargai hak-hak dan
kebebasan orang lain, serta dengan menghargai ketertiban dan
pranata hukum (the rule of law). Kemampuan kita untuk menjaga
keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, antara kebebasan
dan ketertiban, akan menentukan kemajuan demokrasi kita. Dalam
hal ini, tidak ada tempat bagi anarki. Karena demokrasi terlalu
berharga untuk dirusak oleh anarki. Pada kesempatan yang
terhormat ini, saya tegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dan
tidak akan kalah terhadap anarkisme dan kekerasan.



10
Saudara- saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Pembangunan ekonomi, kita laksanakan untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Oleh karena itu,
strategi yang saya gariskan adalah strategi pertumbuhan disertai
pemerataan atau growth with equity. Percepatan pembangunan
ekonomi, telah memberikan dampak yang positif baik pada
percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka maupun
tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari
2006 mencapai 10,5 persen, kini telah berhasil diturunkan menjadi
8,5 persen pada Februari 2008. Begitu pula, tingkat kemiskinan,
mengalami penurunan dari 17,7 persen pada tahun 2006 menjadi
15,4 pesen pada Maret 2008. Angka kemiskinan tahun 2008 ini,
adalah angka kemiskinan terendah, baik besaran maupun
prosentasenya, selama 10 tahun terakhir. Tren penurunan angka
kemiskinan ini juga terjadi, walaupun kita menggunakan kriteria
angka kemiskinan dari Bank Dunia. Ini merupakan suatu
kemajuan yang nyata dan patut kita syukuri. Dan saya
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk para
Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh tanah air, yang telah
bekerja keras untuk itu.

11
Dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kemiskinan,
pemerintah telah melakukan harmonisasi dan sinergi program
dan anggaran penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat, yang
implemetasinya dijalankan secara nyata di seluruh Indonesia.
Harmonisasi dan sinergi program dan anggaran kemiskinan ini,
kita terjemahkan dalam tiga klaster program penanggulangan
kemiskinan.
Pada klaster pertama, kita berikan bantuan dan perlindungan
sosial kepada keluarga kurang mampu, atau yang kita sebut
dengan kelompok sasaran. Kita berikan bantuan melalui
penyediaan Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program
Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat, serta
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Juga termasuk dalam klaster
ini adalah Bantuan bagi Lanjut Usia dan Cacat Ganda terlantar,
Bantuan Bencana Alam, Bantuan Langsung Tunai sebagai
kompensasi kenaikan harga BBM, dan Beasiswa untuk anak dari
rumah tangga sasaran,
Pada klaster kedua, kita gulirkan program dan anggaran
berbasis masyarakat, yang diwadahi dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Desa-desa yang

12
masih memiliki kelompok masyarakat miskin, terus kita dampingi.
Mereka kita berdayakan agar dapat memanfaatkan berbagai
program yang telah kita sediakan. Dalam PNPM Mandiri ini,
masyarakat desa dan kelurahanlah yang menentukan sendiri
penggunaan anggaran yang dialokasikan, baik untuk membangun
infrastruktur fisik maupun sosial, sehingga diharapkan benar-
benar tepat sasaran dan berhasil baik.
Pada klaster ketiga, kita tingkatkan pemberdayaan usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk perbaikan iklim
berusaha dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Animo dan
ekspansi Kredit Usaha Rakyat dalam kurun waktu singkat,
menunjukkan betapa besarnya potensi ekonomi masyarakat kita.
Hingga tanggal 31 Juli 2008, telah direalisasikan KUR sejumlah Rp.
8,9 Triliun, dengan jumlah debitur lebih dari 950 ribu orang di
seluruh tanah air. KUR ini diutamakan untuk kredit di bawah Rp. 5
juta, dan tanpa agunan tambahan. Pemerintah bertekad akan
terus memberikan perhatian yang konsisten dan nyata bagi
perbaikan kesempatan dan akses usaha, terutama bagi kelompok
usaha kecil, menengah, dan koperasi.

13
Jika diibaratkan, klaster pertama merupakan pemberian ikan
bagi rakyat miskin dan hampir miskin, yang memang
membutuhkan bantuan perlindungan sosial. Klaster kedua, dapat
diibaratkan sebagai pemberian kail agar masyarakat lebih mandiri.
Dan klaster ketiga, ibarat memberikan perahu, kita berharap
masyarakat kecil bisa mengembangkan usahanya sendiri, bahkan
menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan orang lain.
Anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan
dalam APBN kita, telah meningkat sekitar tiga kali lipat dalam
kurun waktu 2005-2008. Ini menunjukkan adanya pemihakan nyata
kepada masyarakat kurang mampu dalam kebijakan kita. Selain
itu, peningkatan ini juga membantah anggapan, bahwa pemerintah
hanya melakukan retorika dan hanya berwacana. Kita telah berbuat,
dan terus berbuat untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Bidang pendidikan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah.
Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran Departemen
Pendidikan Nasional, merupakan alokasi anggaran tertinggi
dibandingkan dengan departemen lainnya. Anggaran pendidikan

14
telah meningkat hampir dua kali lipat dari Rp78,5 triliun pada
tahun 2005, menjadi Rp154,2 triliun pada tahun 2008. Bahkan,
alhamdulillah, untuk tahun anggaran 2009, di tengah-tengah krisis
harga minyak dan pangan dunia yang berdampak pada perekono-
mian kita, kita telah bisa memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20
persen dari APBN sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Kenaikan anggaran tersebut, digunakan antara lain untuk
melakukan rehabilitasi gedung sekolah dan membangun puluhan
ribu kelas dan ribuan sekolah baru. Sejalan dengan semangat
desentralisasi, pemerintah sejak tahun 2005 memberikan hibah
dalam bentuk bantuan operasional langsung ke sekolah yang
dikenal dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kita
berharap, melalui program BOS ditambah dengan partisipasi
pemerintah daerah, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun, dapat dilakukan secara efektif dengan biaya
yang rendah dan terjangkau bagi masyarakat.
Saya menyadari pula, walaupun biaya sekolah telah
diturunkan, masih ada keluarga Indonesia yang tidak mampu
mengirim anaknya ke sekolah. Pemerintah mengatasi masalah ini
dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga

15
miskin, dengan syarat anak-anak mereka tetap harus masuk
sekolah. BLT bersyarat ini, dikenal juga sebagai Program
Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan di 73 kabupaten
/ kota. Ke depan, program ini, akan diperluas karena berpotensi
memutus rantai kemiskinan antar generasi. Di samping PKH,
pemerintah menyediakan beasiswa untuk lebih dari satu juta
siswa SD / MI, lebih dari 600 ribu siswa SMP / MTs, 900 ribu siswa
SMA/SMK/MA, dan lebih dari 200 ribu mahasiswa PT / PTA.
Sebagian besar siswa dan mahasiswa tersebut, berasal dari
keluarga tidak mampu.
Khusus untuk anak-anak kita yang berprestasi cemerlang,
yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara dengan
meraih medali emas dalam olimpiade berbagai cabang ilmu
pengetahuan, Pemerintah akan memberikan beasiswa, untuk
menuntut ilmu di universitas manapun di seluruh dunia, sampai
mencapai gelar doktor. Kita berharap di masa depan, akan ada
putra-putri bangsa Indonesia yang berada di garis depan
kemajuan ilmu dan teknologi dunia, bahkan kalau bisa meraih
hadiah Nobel. Kita patut bersyukur, pada tahun 2007, kontingen
Indonesia berhasil memperoleh 51 medali emas dari berbagai

16
olimpiade sains internasional. Suatu prestasi yang cemerlang dan
membanggakan.
Di sisi lain, pendidikan sangat bergantung pula pada
kompetensi dan profesionalisme guru dan dosen. Pemerintah
terus memperhatikan perbaikan kesejahteraan dan kualitas
kompetensi guru, antara lain dengan menaikkan penghasilan
mereka. Pada tahun 2004 penghasilan yang diterima guru
golongan terendah masih Rp 842,6 ribu per bulan, pada tahun
2008 telah mencapai Rp1,854 juta, atau naik lebih dari dua kali
lipat. Langkah lain, kita lakukan dengan meningkatkan kualitas
guru dan dosen melalui program peningkatan kualifikasi akademik
S1 dan D4 bagi guru, dan pendidikan S2 dan S3 bagi dosen.
Dengan dipenuhinya amanat konstitusi untuk alokasi
anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN ini, maka lebih
banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan kita di semua aspek. Ini termasuk gedung sekolah,
perpustakaan dan laboratorium sekolah, bea siswa, kompetensi
dan kesejahteraan guru, dan sebagainya. Ini semua adalah
investasi kita, untuk meningkatkan daya saing bangsa, demi masa
depan bangsa yang gemilang.

17
Saudara-saudara,
Anggaran fungsi kesehatan pun meningkat tajam, hampir
tiga kali lipat, dari Rp 5,8 triliun pada tahun 2005, menjadi sekitar
Rp16 triliun pada tahun 2008. Sebagian besar tambahan anggaran,
digunakan untuk menggulirkan pelayanan kesehatan di Puskesmas,
Posyandu, atau melalui Jamkesmas. Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, kini melayani 76,4
juta jiwa. Untuk lebih meningkatkan keterjangkauan masyarakat
terhadap obat, Pemerintah telah menurunkan harga obat generik
secara substansial, terus menerus dari tahun ke tahun.
Pemerintah, juga melakukan revitalisasi program Keluarga
Berencana (KB) yang sempat terbengkalai setelah krisis yang lalu.
Selama tiga tahun terakhir, sudah terlihat pencapaian positif
program KB. Dari 4,2 juta peserta KB baru pada tahun 2005,
menjadi 5,7 juta peserta pada tahun 2007. Program KB harus terus
kita giatkan dan kita tingkatkan, untuk menjaga agar kecenderungan
laju pertumbuhan penduduk semakin rendah. Untuk itu, kerjasama
dan keterpaduan upaya dengan pemerintah daerah mutlak
diperlukan. Dalam era otonomi daerah ini, pemerintah daerah

18
berada di garis depan, dalam sosialisasi dan implementasi
program Keluarga Berencana.
Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kita
telah melakukan peningkatan akses dan partisipasi perempuan
dalam pembangunan. Pemerintah juga terus meningkatkan
perlindungan perempuan dan anak, dengan membentuk Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat
Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah
provinsi dan kabupaten / kota.
Peranan kaum perempuan di sektor publik pun semakin
meningkat. Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 27 orang
Gubenur, Bupati, Walikota atau para Wakilnya yang perempuan.
Ini merupakan peningkatan 125 persen jika dibandingkan 4 tahun
yang lalu. Di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi
sosial, semakin banyak pula kaum perempuan yang tampil dan
memimpin. Pemerintah terus mendorong dan mendukung kaum
perempuan untuk berkontribusi di sektor publik sesuai dengan
kemampuannya.


19
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Kita bersyukur, walaupun ditengah tekanan eksternal yang
bertubi-tubi, kita telah berhasil menjaga tingkat pertumbuhan
ekonomi di atas 6 persen, selama tujuh triwulan berturut-turut.
Bahkan Produk Domestik Bruto Non Migas, telah tumbuh
mendekati 7 persen pada tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi kita,
meningkat dari 5,5 persen pada tahun 2006 menjadi 6,3 persen
pada tahun 2007. Tingkat pertumbuhan ini dicapai ditengah
tekanan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan
melonjaknya harga pangan dan energi. Bahkan pada Semester I
Tahun 2008 kita tetap bisa menjaga momentum perekonomian kita
dengan tingkat pertumbuhan mencapai 6,4 persen. Ini merupakan
laju pertumbuhan tertinggi setelah krisis ekonomi tahun 1998.
Kita juga bergembira bahwa sumber pertumbuhanpun

makin berimbang. Investasi telah pulih, ekspor telah tumbuh
secara signifikan, dan konsumsi masyarakat tetap tumbuh sehat.
Dengan serangkaian reformasi ekonomi, seperti perbaikan iklim
investasi dan amandemen Undang-Undang Perpajakan, saya
yakin, momentum ini akan terus berlanjut. Insya Allah, dalam waktu

20
dekat, laju pertumbuhan ekonomi kita akan kembali pada prestasi
yang pernah kita alami selama 30 tahun sebelum krisis ekonomi.
Dalam pada itu, alhamdulillah, di samping utang luar negeri
kita kepada IMF telah kita bayar lunas, cadangan devisa kita pun
terus meningkat. Bahkan pada bulan Juli 2008 ini, cadangan
devisa kita untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia
mencapai lebih dari US $ 60 milyar. Hal ini semakin memperkokoh
dasar-dasar perekonomian kita, dan menambah kepercayaan
dunia usaha pada khususnya, dan publik pada umumnya, akan
kuatnya perekonomian kita.
Dari sisi sektor riel, pertumbuhan yang terjadi disumbang
oleh berbagai sektor ekonomi. Program revitalisasi pertanian
selama tiga tahun terakhir, telah berhasil mendorong sektor
pertanian mengalami pertumbuhan tinggi. Prestasi ini, berhasil
mengamankan ketahanan pangan kita, pada saat dunia
mengalami tekanan harga pangan yang sangat tinggi, dan
munculnya kecenderungan proteksionisme global dalam bentuk
larangan ekspor komoditas pangan.
Keberhasilan mendorong sektor pertanian dan industri,

tentunya tidak terlepas dari percepatan penyediaan infrastruktur.

21
Pembangunan infrastruktur, mempunyai peran yang penting
dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta
diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Jaringan
transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke;
dari Sangihe Talaud sampai ke Pulau Rote, misalnya, merupakan
salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jaringan ini, juga menjadi tulang punggung distribusi, baik
barang, penumpang maupun jasa, serta penting dalam
peningkatan produksi.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah
menempuh beberapa jalur utama. Pertama, anggaran pemerintah
untuk infrastruktur ditingkatkan dari Rp21,9 triliun pada tahun
2005 menjadi Rp 58 triliun pada tahun 2008, atau naik 165 persen.
Peningkatan tersebut memungkinkan penyelesaian beberapa
proyek besar seperti Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu),
Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara, dan Bandara Hasanudin
di Sulawesi Selatan. Bahkan disain dan pembangunan kedua
bandara tersebut menggunakan sumber dana dalam negeri dan
tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

22
Jalur kedua, dilakukan dengan memberikan jaminan kepada
BUMN, khususnya PLN untuk meningkatkan kapasitas pembangkit
listrik di seluruh Indonesia. Program 10 ribu MW diharapkan
secara bertahap akan menghilangkan krisis pasokan listrik di
semua belahan Nusantara. Insya Allah, mulai pertengahan 2009,
krisis listrik di Jawa – Bali, akan mulai teratasi. Program ini, juga
diharapkan akan mengurangi ketergantungan PLN terhadap BBM.
Rasio elektrifikasi pun dapat meningkat. Alhamdulillah, saat ini,
rasio desa berlistrik telah mencapai sebesar 91,9 persen.
Kita sadar, tidak mungkin semua beban pembangunan
infrastruktur harus dipikul pemerintah. Oleh karena itu,
pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi
perusahaan swasta untuk ikut membangun dan mengusahakan
kegiatan infrastruktur secara adil, kompetitif, dan transparan.
Saudara-saudara,
Di bidang energi, kenaikan harga minyak dunia selama 6
tahun terakhir, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga
keamanan energi (energy security) di tanah air. Pembangunan
energi sepanjang tahun 2007 hingga pertengahan tahun 2008,
antara lain difokuskan untuk meningkatkan kemampuan pasokan

23
energi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi. Peningkatan
kemampuan pasokan energi, kita lakukan melalui upaya
percepatan diversifikasi energi, dengan pemanfaatan energi
alternatif non-BBM, termasuk energi baru dan terbarukan (seperti
mikrohidro, panasbumi, dan bahan bakar nabati), pelaksanaan
konversi minyak tanah ke LPG, dan pembangunan infrastruktur
energi, seperti fasilitas transmisi dan distribusi gas. Pemerintah
terus bertekad untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas,
dan tata kelola sektor energi dalam rangka memanfaatkan
hasilnya semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat.
Itulah sebabnya, saya membuka pintu lebar-lebar dan
mempersilahkan kepada anggota Dewan, untuk menggunakan
hak angket, baik menyangkut kebijakan energi, kenaikan harga
BBM, manajemen usaha minyak dan gas negara, ataupun
penyelidikan yang menyangkut prosedur dan keputusan harga
jual gas maupun BBM. Termasuk juga tentang ekspor impor
minyak mentah dan BBM yang menjadi perhatian anggota Dewan
dan masyarakat luas. Karena memang kita ingin adanya

transparansi dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam di
tanah air kita. Saya juga ingin agar transparansi dan akuntabilitas
sebagai ciri-ciri good governance makin tumbuh di negeri ini.

24
Saya berharap, semua pihak memberikan dukungan bagi
dilaksanakannya hak angket tersebut dengan sebaik-baiknya.
Di samping itu, kita juga harus melakukan penghematan
energi secara efektif. Selama ini kita masih menjadi bangsa yang
boros dalam penggunaan energi. Saya telah mengeluarkan Inpres
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, Bahkan untuk
bisa memberi contoh, saya telah menginstruksikan pembentukan
Gugus Tugas Penghematan Energi di Kompleks Istana
Kepresidenan, termasuk Sekretariat Negara dan Sekretariat
Kabinet. Hasilnya, penghematan energi bisa dilakukan hingga
31,7 persen, selama periode bulan Mei hingga Juli 2008, yang
dibuktikan dengan tagihan listrik bulanan yang menurun. Jika
Istana Kepresidenan bisa melakukannya, maka semua unit
pemerintahan pun seharusnya bisa melakukannya. Untuk itu, saya
telah menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintahan,
memberikan laporan tentang upaya penghematan energi di
lingkungannya masing-masing setiap bulannya.
Tentu saja, yang kita butuhkan adalah penghematan total
dari penggunaan energi nasional. Karena itu tidak cukup


penghematan di kantor-kantor pemerintahan semata. Instansi

25
lembaga-lembaga negara juga harus melakukan hal yang sama.
Seluruh masyarakat juga diharapkan melakukan penghematan,
baik itu di kantor-kantor swasta, maupun di rumah tangga-rumah
tangga. Jika kita semua bisa menghemat listrik sampai 20 persen
saja, artinya akan ada penghematan lebih dari Rp. 17,6 triliun. Ini
adalah jumlah yang sangat berarti, yang bisa kita pakai untuk
pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau bahkan
pertahanan kita.
Saudara-saudara,
Dalam upaya melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi
daerah pasca bencana alam, hingga tahun 2008, pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi telah menunjukkan hasil yang
optimal. Program rehabilitasi dan rekonstruksi fisik, terutama
perumahan, telah selesai di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih menyeluruh di
Aceh dan Nias, akan terus dilanjutkan, meskipun Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, akan berakhir
pada bulan April 2009. Sedangkan proses penanganan terhadap

26
korban semburan lumpur panas Sidoarjo, terus kita upayakan.
Biaya ganti rugi sebesar 20 persen bagi korban semburan lumpur
pada wilayah terdampak, serta rencana penyaluran sisa biaya
ganti rugi sebesar 80 persen, diharapkan dapat selesai pada
tahun 2008 ini juga.
Berbagai upaya pembangunan yang kita lakukan, memang
telah membawa kita ke arah yang lebih maju. Namun, kita juga
harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap
dampak pembangunan, antara lain, ancaman bagi kelestarian
lingkungan. Laju penurunan deforestasi yang telah membaik,
perlu ditingkatkan lagi. Oleh sebab itu, upaya pengendalian
dampak lingkungan terus kita lakukan, seiring dengan aktivitas
pembangunan.
Rehabilitasi dan gerakan penanaman, juga dilakukan untuk
mengurangi lahan kritis. Bahkan, pada tahun 2007 yang lalu,
dilakukan kegiatan penanaman 86 juta pohon, secara serentak di
seluruh tanah air, ditambah dengan penanaman 14 juta pohon oleh
Kaum Perempuan Indonesia, melalui Gerakan Tanam dan Pelihara
Pohon. Gerakan ini, telah mendapatkan penghargaan dari
Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena selain berperan untuk

27
menahan laju deforestasi, kita juga dinilai serius dalam
mengantisipasi perubahan iklim. Gerakan Nasional ini harus terus
kita lanjutkan di masa depan.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Dalam menjalankan amanat rakyat, sejak awal, saya telah
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-
2009. Dalam RPJM Nasional, tercantum tiga agenda pembangunan
nasional kita, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman
dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ketiga agenda
utama itu, tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
menjadi landasan penyusunan APBN setiap tahun.
Dalam pelaksanaan agenda mewujudkan Indonesia yang
aman dan damai, melalui kerja keras dan upaya yang sinergis, kita
berhasil mempertahankan stabilitas sosial, politik dan keamanan
dalam kehidupan masyarakat. Wilayah-wilayah rawan konflik
seperti Aceh, Papua, Poso, dan Maluku, alhamdulillah, terus
memperlihatkan kemajuan secara nyata, terutama dalam proses

28
pemulihan keamanan dan perbaikan kesejahteraan. Situasi yang
semakin stabil, selain memulihkan rasa percaya antar kelompok
untuk saling berinteraksi, juga makin meningkatkan kepercayaan
dan wibawa aparatur pemerintah dan aparat keamanan di mata
masyarakat. Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif,
proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai
pihak, bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyele-
saikan masalah.
Negara kita sudah semakin aman. Kondisi ini makin kita
rasakan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai
Pulau Rote, di manapun dan kapanpun di negeri ini. Ini
merupakan kemajuan yang amat penting, sehingga kita bisa
meluncurkan program Visit Indonesia Year 2008, untuk
mengembangkan pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata, tahun
2007 menyumbangkan penerimaan negara sebesar US $ 5,3 milyar.
Dan berbeda dengan sektor lainnya, sektor pariwisata melibatkan
jutaan tenaga kerja, di bidang perhotelan, makanan, transportasi,
pemandu wisata, sampai industri kerajinan. Menurut laporan,
jumlah wisatawan manca negara yang berkunjung ke Bali,
sebagai barometer pariwisata Indonesia, terus menunjukkan
peningkatan. Pada tahun 2007 yang lalu, wisatawan yang

29
berkunjung ke Bali mencapai angka yang tertinggi sejak krisis
1998, bahkan lebih tinggi dari sebelum terjadinya pemboman di
Bali akhir 2002 yang lalu. Oleh karena itu, agenda mewujudkan
Indonesia yang aman dan damai, terus kita tingkatkan dan kita
jaga bersama.
Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi-aksi
kejahatan transnasional dan terorisme, juga menunjukkan hasil
yang menggembirakan. Aparat keamanan telah berhasil
menangkap, mengadili, dan memvonis para pelakunya. Terakhir,
aparat kepolisian berhasil menemukan sejumlah bahan peledak
dan bom rakitan di Palembang. Di satu sisi, berbagai keberhasilan
itu sangat menggembirakan kita semua. Namun, di sisi lain, kita
harus tetap meningkatkan kewaspadaan. Negara kita, belum aman
dari aksi-aksi terorisme. Demikian pula, kita masih harus terus
melakukan pemberantasan pembalakan liar, pencurian ikan, dan
peredaran gelap narkoba.
Khusus untuk kejahatan narkoba, pemerintah bertekad
untuk memberantas sampai ke akar-akarnya. Pemerintah melalui
Kepolisian dan Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan dan
penuntutan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya,

30
bagi pengedar narkoba. Mereka ini secara langsung membahayakan
generasi muda bangsa, membahayakan masa depan dan
kelangsungan hidup anak-anak kita.
Dalam menegakkan kedaulatan negara, kebijakan pertahanan
negara kita arahkan pada peningkatan profesionalisme dan
kemampuan TNI. Kemampuan pertahanan negara, juga terus kita
tingkatkan, antara lain dengan pemeliharaan kekuatan pokok
minimum (minimum essential force), kesiapan alutsista, dan
terselenggaranya latihan secara teratur. Pada bulan Juli lalu, telah
dilaksanakan Latihan Gabungan TNI yang pertama sejak tahun
1996. Latihan gabungan ini, harus dilakukan secara berkala, agar
Prajurit dan Satuan TNI tetap siaga, profesional, dan berkemampuan
tinggi, untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatan
NKRI.
Khusus pembangunan wilayah perbatasan, kita lakukan
melalui pendekatan beberapa aspek, terutama aspek demarkasi
dan delimitasi garis batas Negara, disamping melalui pendekatan
pembangunan kesejahteraan, politik, hukum, dan keamanan.
Prinsipnya adalah, wilayah perbatasan kita harus dianggap

31
sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
bukannya halaman belakang negara kita.
Saudara-saudara,
Kesejahteraan dan keamanan Indonesia semakin erat
berkaitan dengan situasi internasional. Karena itu, Pemerintah
terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan
untuk kepentingan nasional kita. Postur diplomasi Indonesia
yang semakin tampil mengemuka, tidak terlepas dari
perkembangan demokrasi kita yang semakin mapan, stabilitas
politik yang semakin mantap, situasi hak asasi manusia yang
terus membaik, serta ekonomi yang terus tumbuh.
Bulan Desember tahun lalu, Indonesia mengukir sejarah
diplomasi, dengan keberhasilan kita menjadi tuan rumah
Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UN Conference on
Climate Change) di Bali, yang berhasil melahirkan kesepakatan
historis Bali Road Map. Kita akan terus berjuang agar Bali
Roadmap tersebut dapat menghasilkan suatu kesepakatan global
mengenai perubahan iklim, yang diharapkan dapat dituntaskan
dalam Conference of Parties ke-15 di Kopenhagen akhir tahun 2009.

32
Dalam dua tahun terakhir, Indonesia juga sukses
merampungkan kepemimpinan dalam kelompok Developing Eight
(D-8), yakni kelompok negara-negara berpenduduk muslim, yang
aktif melakukan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Bulan Juli
lalu, saya menyerahkan tongkat kepemimpinan D-8 kepada Malaysia.
Indonesia juga diundang, untuk pertama kalinya, menghadiri
KTT G-8 plus 8 Outreach Summit di Hokkaido, Jepang, bulan Juli
lalu. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia, bersama ekonomi-
ekonomi besar dunia lainnya, membahas isu-isu global dari
perubahan iklim, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan.
Sementara itu, Indonesia juga terus berperan aktif dalam menjaga
perdamaian internasional sebagai anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB.
Indonesia juga berperan aktif dalam merumuskan Piagam
Organisasi Konferensi Islam yang baru. Sebagai hasil Pertemuan
Puncak negara-negara OKI di Senegal pada tahun ini, Piagam OKI
yang baru telah memuat enam hal penting, yaitu : demokrasi, the
rule of law, tatanan pemerintahan yang baik, keadilan sosial, hak
asasi manusia, dan hak-hak kaum perempuan. Piagam OKI yang

33
baru ini, membawa angin segar dan sejarah baru dalam
pembangunan dunia Islam di masa depan.
Indonesia juga telah memprakarsai dan mendorong ASEAN
untuk melakukan transformasi. Melalui Piagam ini, ASEAN tidak
lagi menjadi organisasi yang hanya didasarkan atas deklarasi
atau komunike, tetapi menjadi organisasi yang mempunyai status
dan kerangka hukum (legal personality) yang jelas. Dengan
demikian, ASEAN dapat beradaptasi agar terus relevan
menghadapi perubahan lingkungan strategis internasional.
Hubungan kita dengan Timor Leste juga mengalami
perkembangan penting. Tanggal 15 Juli lalu, Komisi Kebenaran
dan Persahabatan (KKP), telah menyerahkan laporan akhir kepada
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste. Kita
menyambut baik laporan itu, dan akan menindaklanjutinya. Kita
telah menutup lembaran lama, dan membuka lembaran baru.
Membangun semangat baru, penuh kedamaian, kemanusiaan, dan
persaudaran di antara kedua negara.



34
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan.
Mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, merupakan
agenda yang sangat penting. Salah satu aspek yang strategis
adalah pemberantasan korupsi. Sejak awal saya telah
menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi memiliki prioritas
yang tinggi bagi embanan tugas pemerintah. Penindakan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi, telah dilakukan tanpa
pandang bulu. Tak ada yang kebal hukum di negeri ini. Termasuk
juga aparat penegak hukum. Kita bersyukur, sikap tegas Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), telah berhasil mengungkap dan
mengusut kasus-kasus tindak pidana, yang merugikan keuangan
Negara. Perwujudan Indonesia yang bersih dari korupsi, harus
didukung oleh kita semua, baik dengan menyusun perundangan-
undangan yang baik dan kuat, maupun dengan pelaksanaan yang
konsisten dan tanpa kompromi. Hanya dengan langkah ini,
Indonesia dapat membangun martabatnya di mata dunia.
Di sisi lain kita tidak bisa terus hanya memasukkan orang ke
penjara karena korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi
justru harus juga dilihat dalam pencegahan perilaku korupsi.

35
Lagipula keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh
kualitas tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh
karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi
secara bertahap dan terencana. Reformasi birokrasi, bertujuan
untuk memperbaiki pelayanan publik, karena jajaran birokrasi
adalah pelayan masyarakat. Langkah yang telah dan terus kita
lakukan, mencakup perbaikan sistem dan budaya kerja,
pengukuran kinerja, penerapan disiplin, dan remunerasi yang
memadai. Termasuk di dalamnya transparansi dalam proses
pemerintahan. Inilah esensi dari penerapan tata pemerintahan
yang baik (good governance).
Sementara itu, upaya kita untuk terus memperkokoh dan
mematangkan sistem demokrasi, telah berjalan dengan baik.
Pilkada langsung di berbagai daerah, secara umum, telah berada
pada arah yang benar. Tingkat partisipasi masyarakat cukup
tinggi. Rata-rata pada angka 74%. Sampai bulan April 2008,
Pilkada sudah dilaksanakan di 355 Daerah, yakni di 22 Provinsi,
272 Kabupaten, dan 61 Kota di seluruh Indonesia. Dari
keseluruhan pelaksanaan Pilkada tersebut, terdapat 176 gugatan
terhadap hasil Pilkada. Namun, yang menarik, ketika pengadilan
telah mengambil putusan terhadap gugatan tersebut, hampir

36
semua persoalan, kecuali 6 daerah, selesai dengan keluarnya
putusan pengadilan. Ini merupakan wujud dari kedewasaan kita
dalam menjalankan demokrasi.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota
Dewan yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan.
Pemerintah terus melanjutkan tekadnya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Kita akui, tantangan ke depan masih sangat
besar. Untuk itu, sebagai rangkaian pembangunan jangka
menengah 2004-2009, pemerintah telah menetapkan tema
pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009,
yaitu ; Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan
Kemiskinan. Tema itu diterjemahkan kedalam tiga prioritas
pembangunan nasional. Pertama, peningkatan pelayanan dasar
dan pembangunan perdesaan; Kedua, percepatan pertumbuhan
yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang
didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi;
dan ketiga, peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi,
pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.

37
Dengan prioritas itu, maka kebijakan alokasi anggaran
belanja pemerintah pusat pada tahun 2009 diarahkan untuk
mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu
pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas
lapangan pekerjaan (pro job), serta mengurangi kemiskinan (pro
poor). Ketiga prioritas pembangunan nasional tersebut, kemudian
dicerminkan di dalam arah dan postur RAPBN 2009.
Dalam tahun anggaran 2009 Pemerintah bertekad untuk
memenuhi amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran
pendidikan sebesar 20 persen, meskipun dalam kondisi anggaran
yang masih sangat terbatas. Dalam rangka memenuhi Keputusan
Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008, tentang alokasi
dana pendidikan yang harus kita hormati, maka postur RAPBN
2009 dilakukan perubahan dan pemutakhiran. Buku Nota
Keuangan 2009 yang telah diterima oleh anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang terhormat, disusun berdasarkan postur
RAPBN 2009 yang masih menggunakan asumsi harga minyak
sebelum dimutakhirkan dengan perkembangan yang terkini.
Dalam dokumen tambahan Nota Keuangan yang disampaikan hari
ini, dilakukan perubahan asumsi harga minyak sesuai penurunan
harga minyak dunia terakhir. Dengan demikian anggaran subsidi

38
BBM dan listrik juga mengalami penurunan. Sehingga akhirnya,
alhamdulillah, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat
dipenuhi, meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp.
20 triliun, menjadi 1,9 persen dari PDB.
Sebagai basis perhitungan RAPBN 2009, dengan
mempertimbangkan situasi ekonomi global dan domestik,
pemerintah telah menyusun asumsi indikator ekonomi makro.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 6,2 persen, tingkat
inflasi 6,5 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp 9.100 per dolar
Amerika Serikat, suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 8,5 persen.
Harga minyak dunia masih mengalami pergolakan dan sangat
sulit diprediksi. Dalam semester pertama tahun 2008, harga
minyak melonjak di atas 40 persen mencapai US $ 147 per barel.
Namun, pada bulan Juli dan awal Agustus ini, harga minyak
merosot hingga 20 persen, menjadi dibawah US $ 115 per barel.
Pemerintah mengusulkan asumsi tingkat harga minyak mentah
Indonesia untuk tahun 2009, adalah sebesar US$100 per barel.
Harga ini masih dalam cakupan harga yang disepakati DPR yaitu
antara US$ 95-120 per barel.

39
Pilihan harga minyak rata-rata US$ 100 pada tahun 2009,
mencerminkan perkembangan terakhir pergerakan harga minyak
dunia dan berbagai proyeksi yang paling mutakhir. Meskipun
demikian, pemerintah memandang perlu untuk tetap menjaga
APBN dari risiko gejolak harga minyak ke atas yang dapat terjadi
seperti yang terlihat dalam kurun 18 bulan terakhir. Tingkat harga
minyak tersebut, juga akan disertai penutupan risiko harga
minyak ke atas pada tingkat US $ 130. Hal ini disebabkan karena
APBN kita jauh lebih rawan terhadap tekanan harga minyak yang
lebih tinggi, dibanding jika harga minyak turun. Dengan demikian,
kepercayaan terhadap RAPBN 2009 dapat terus terjaga sepanjang
tahun 2009, ketika bangsa kita sedang melakukan serangkaian
pemilihan umum. Sementara itu, lifting minyak mentah Indonesia
pada tahun 2009 diharapkan dapat mencapai 950 ribu barel per hari.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan.
Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2009 serta
sejalan dengan RKP tahun 2009, maka saya mengajukan Pokok-
Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2009 sebagai berikut. Pendapatan
negara dan hibah direncanakan Rp 1.022,6 triliun, atau meningkat

40
Rp 127,6 triliun (14,3 persen) dari APBN-P tahun 2008. Belanja
negara mencapai Rp 1.122,2 triliun, atau naik Rp 132,7 triliun (13,4
persen) dari APBN-P 2008. Dengan demikian, defisit anggaran dalam
tahun 2009, diharapkan mencapai Rp 99,6 triliun (1,9 persen PDB).
Dengan besaran RAPBN tahun 2009 seperti itu, maka untuk
pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, pendapatan negara
serta belanja negara dapat mencapai angka di atas Rp1.000 triliun.
Hal ini menunjukkan, semakin jauh meningkatnya volume APBN
bila dibandingkan di tahun 2005 yang masih sekitar Rp 500 triliun.
Ini juga menunjukan semakin pentingnya APBN dalam perekono-
mian dan pembangunan nasional.
Untuk peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan,
pendidikan dan pembangunan perdesaan, dianggarkan Rp 142,8
triliun. Untuk program penanggulangan kemiskinan dianggarkan
sebesar Rp 66,2 triliun. Khusus untuk pembangunan perdesaan
dianggarkan sebesar Rp17,0 triliun.
Sasaran yang hendak dicapai adalah:
Pertama, penurunan angka kemiskinan menuju ke angka 12-
14 persen;

41
Kedua, peningkatan partisipasi jenjang pendidikan dasar
hingga tingkat pendidikan tinggi;
Ketiga, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma di kelas III Rumah
Sakit, dan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di
Puskesmas; dan
Keempat, peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi
yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rangka mencapai sasaran percepatan pertumbuhan
dan memperkuat daya tahan ekonomi, yang didukung oleh
pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, Pemerintah
mengusulkan alokasi anggaran Rp 77,7 triliun. Anggaran tersebut
akan difokuskan untuk mendukung pembiayaan bagi berbagai
kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 37,2
triliun, menjaga stabilisasi ekonomi sebesar Rp 978,2 miliar, serta
melaksanakan pembangunan infrastruktur dan energi sebesar Rp
39,5 triliun.
Sasaran yang hendak dicapai adalah tingkat pertumbuhan
investasi sebesar 12,1 persen dan pertumbuhan ekspor non-
migas sekitar 13,5 persen. Dari sisi produksi, sasaran yang akan

42
dicapai pada tahun 2009 adalah pertumbuhan sektor pertanian
sebesar 3,7 persen, dan industri pengolahan nonmigas sebesar 6
persen. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka diharapkan
dapat diturunkan menuju angka 7-8 persen dari angkatan kerja.
Selanjutnya, guna mendukung upaya anti korupsi, reformasi
birokrasi, serta penyelenggaraan Pemilu 2009 secara jujur, adil,
dan aman, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 16,7 triliun.
Saudara-saudara,
Dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun
2009 sebagaimana saya kemukakan tadi, sekitar 36 persen atau
Rp312,6 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian
negara/lembaga. Anggaran tersebut belum termasuk tambahan
anggaran pendidikan untuk memenuhi amanat konstitusi sebesar
Rp 46,1 triliun yang kami usulkan dalam Nota Keuangan
tambahan. Kemudian, sekitar 27,8 persen atau Rp 227,2 triliun
untuk subsidi. Anggaran subsidi dalam RAPBN tahun 2009
tersebut akan dialokasikan terutama untuk subsidi BBM sebesar
Rp 101,4 triliun, subsidi listrik sebesar Rp 60,4 triliun, serta
subsidi pangan, pupuk dan benih sebesar Rp32 triliun.
Pemerintah bertekad untuk menjaga stabilitas perekonomian

43
melalui pengendalian harga BBM dan tarif dasar listrik. Namun
demikian, Pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan subsidi
agar makin tepat dan tidak terjadi salah sasaran, serta
mengevaluasi anggaran subsidi berdasarkan perkembangan
harga minyak di pasar dunia.
Dalam upaya mengendalikan beban subsidi BBM, Pemerintah
akan semakin mempercepat program konversi bahan bakar
minyak tanah rumah tangga ke LPG, dan melanjutkan pengendalian
konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal.
Dalam kaitan dengan upaya penghematan subsidi listrik, saya
sangat menghargai pengertian masyarakat dan dunia usaha,
terkait dengan kebijakan pergeseran jam kerja sektor industri
untuk mengurangi beban puncak pemakaian listrik. Insya Allah,
dalam beberapa waktu ke depan, penyediaan energi listrik akan
dapat bertambah melalui pembangunan pembangkit listrik 10 ribu
megawatt yang sepenuhnya didukung Pemerintah.
Di sisi lain, di sektor pertanian, pengalokasian subsidi pupuk
dan benih yang lebih besar dalam tahun 2009, diharapkan dapat
mendukung peningkatan produksi pertanian, utamanya padi,
jagung, dan kedele, pada tahun 2009. Sementara itu, peningkatan

44
subsidi pangan direncanakan untuk membantu penyediaan beras
dengan harga yang lebih murah bagi sekitar 19 juta rumah tangga
sasaran.
Dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik, dalam RAPBN tahun 2009 Pemerintah
mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp143,8
triliun atau naik sekitar Rp20,2 triliun (16,4 persen) dari
perkiraannya dalam tahun 2008. Kenaikan anggaran tersebut
antara lain, untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan
pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-
rata 15 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, serta
perbaikan sistim pembayaran pensiun. Selama empat tahun masa
pemerintahan ini, pendapatan PNS golongan terendah telah kita
tingkatkan 2,5 kali dari Rp 674,0 ribu per bulan pada tahun 2004
menjadi Rp1,721 juta pada tahun 2009.
Tambahan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1
triliun, yang kami usulkan untuk memenuhi amanat konstitusi,
digunakan antara lain untuk meningkatkan penghasilan guru, dan
peneliti. Dengan demikian pendapatan guru golongan terendah
dapat dinaikkan menjadi di atas Rp 2 juta.

45
Saudara-saudara,
Berdasarkan prioritas RKP 2009 dan mempertimbangkan
tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara / Lembaga dalam
RAPBN tahun 2009, terdapat beberapa kementerian/lembaga yang
mendapat alokasi anggaran cukup besar.
Dalam tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional direncana-
kan memperoleh anggaran Rp 52,0 triliun. Alokasi ini belum
mencakup tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun
yang kami usulkan pada Nota Keuangan Tambahan. Departemen
Pekerjaan Umum Rp 35,7 triliun, Departemen Pertahanan Rp35,0
triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp25,7 triliun,
Departemen Agama Rp20,7 triliun, Departemen Kesehatan Rp19,3
triliun, dan Departemen Perhubungan Rp16,1 triliun.

Alokasi yang besar pada anggaran pendidikan untuk

Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama adalah
guna menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan
dasar sembilan tahun. Anggaran itu juga ditujukan untuk
menaikkan kesejahteraan guru secara signifikan. Dengan
anggaran pendidikan yang alhamdulillah sudah mencapai 20
persen dari APBN kita, kita berharap untuk dapat meningkatkan

46
mutu pendidikan di negeri ini, guna membangun keunggulan dan
daya saing bangsa di abad – 21 ini.
Anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen
Perhubungan terutama untuk peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana moda transportasi, serta rehabilitasi dan
pemeliharaan jalan dan jembatan. Sementara itu, prioritas alokasi
anggaran Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia ditujukan untuk menjaga kedaulatan NKRI,
serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Prioritas alokasi anggaran Departemen Kesehatan ditujukan
untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan.
Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam
tahun 2009 direncanakan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp
303,9 triliun atau naik sebesar Rp 11,5 triliun (3,9 persen) dari
APBN-P 2008. Anggaran tersebut, direncanakan dalam bentuk
dana bagi hasil Rp 89,9 triliun, dana alokasi umum Rp 183,4 triliun,

47
dana alokasi khusus Rp 22,3 triliun, serta dana otonomi khusus
Rp 8,3 triliun.
Kebijakan pokok anggaran transfer ke daerah dalam tahun
2009, yang perlu saya garis bawahi, diantaranya adalah DAU
direncanakan sebesar 26 persen dari penerimaan dalam negeri
neto dengan memperhitungkan subsidi BBM, subsidi listrik dan
subsidi pupuk sebagai bentuk berbagi beban (sharing the pain)
antara pemerintah dan daerah.
Dengan semakin besarnya anggaran transfer ke daerah dalam
tahun 2009, maka sejalan dengan semangat otonomi daerah, saya
berharap agar para pimpinan daerah dapat betul-betul
memanfaatkan setiap rupiah dana yang diperoleh, untuk
dialokasikan secara maksimal bagi kepentingan rakyat. Pimpinan
daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan
infrastruktur di daerah, serta mendukung program-program
pengentasan kemiskinan dan penyerapan pengangguran yang
menjadi prioritas pembangunan nasional.


48
Saudara-saudara,
Untuk mendanai anggaran belanja negara dalam tahun 2009,
dalam RAPBN tahun 2009, pendapatan negara dan hibah
direncanakan mencapai Rp 1.022,6 triliun, yang berarti

mengalami peningkatan sebesar Rp 127,6 triliun atau 14,3 persen
dari APBN-P 2008. Jumlah tersebut direncanakan berasal dari
penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun, penerimaan negara
bukan pajak sebesar Rp 295,3 triliun, dan hibah sekitar Rp 0,9 triliun.
Rencana penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun
dalam tahun 2009, berarti naik sekitar Rp 117 triliun atau 19,2
persen dari APBN- P 2008. Peningkatan penerimaan perpajakan
dalam tahun 2009 tetap ditargetkan meskipun tarif pajak
diturunkan dari 30 persen menjadi 28 persen untuk PPh Badan,
dan dari 35 persen menjadi 30 persen untuk PPh Orang Pribadi
sesuai UU PPh baru. Bahkan untuk Usaha Kecil Menengah tarif
pajak hanya sebesar 15 persen atau diberikan keringanan sebesar
50 persen lebih rendah dari tarif PPh Badan. Selain itu, ditetapkan
kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini,
sebesar Rp 13,2 juta menjadi sebesar Rp 15,8 juta untuk wajib
pajak Orang Pribadi, sehingga dapat meringankan wajib pajak

49
menengah ke bawah. Ini semua adalah bentuk keadilan dalam
kebijakan perpajakan kita, keadilan yang disertai tanggung jawab.
Kami akan terus melakukan langkah-langkah perluasan basis
pajak dan perbaikan sistem administrasi perpajakan untuk
mencapai target yang terus meningkat tersebut.
Di bidang kepabeanan dan cukai, dalam tahun 2009 akan
diberlakukan secara penuh penerapan kerjasama perdagangan
antara Indonesia-Jepang dengan skema penurunan tarif bea
masuk, serta pemberlakuan free trade zone (FTZ) di kawasan
pulau Batam, Bintan, dan kepulauan Karimun.
Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
dalam RAPBN tahun 2009 yang direncanakan mencapai Rp 295,3
triliun, berarti naik Rp 12,5 triliun dari APBN-P 2008. Untuk
mengamankan sasaran PNBP Migas yang saat ini sedang menjadi
sorotan anggota Dewan dan masyarakat, dalam tahun 2009 akan
dilakukan optimalisasi produksi minyak dan gas yang didukung
dengan fasilitas fiskal dan nonfiskal. Kemudian, juga ditempuh
upaya pengendalian cost recovery melalui pengendalian alokasi
biaya, evaluasi komponen biaya produksi yang dapat dibiayakan

50
(negative list), serta evaluasi standar biaya pengadaan barang dan
jasa oleh KPS.
Saudara-saudara,
Defisit anggaran sebesar Rp 99,6 triliun (1,9 persen PDB)
dalam RAPBN tahun 2009, direncanakan dibiayai dari sumber-
sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp 110,7 triliun, dan
pembiayaan luar negeri neto minus Rp 11,1 triliun. Dengan
demikian pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang kita
lakukan, lebih besar dari pada jumlah utang luar negeri baru. Hal
ini sesuai dengan tujuan untuk terus mengurangi porsi utang luar
negeri dalam pembiayaan defisit kita.
Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2009 tidak
hanya bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan
mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri,
namun juga ditujukan untuk mendorong pengelolaan utang yang
berhati-hati. Sumber pembiayaan anggaran dari dalam negeri,
terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara, termasuk
Surat Berharga Syariah Negara. Hal ini selain akan memberikan
komitmen pengembangan surat berharga berdasarkan prinsip

51
syariah di Indonesia, juga akan menciptakan alternatif surat
berharga negara yang lebih bervariasi.
Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam
negeri maupun pembiayaan luar negeri sebagaimana saya
kemukakan tadi, maka rasio utang pemerintah terhadap PDB
dalam tahun 2009 diperkirakan akan menurun dari sekitar 54
persen pada tahun 2004, menjadi sekitar 30 persen. Tingkat rasio
utang ini, membuktikan tekad yang kita canangkan bahwa
Indonesia harus bisa dibangun dengan semaksimal mungkin
menggunakan sumber daya kita sendiri. Dengan demikian, suatu
saat nanti kita dapat bangga menyampaikan pada generasi
penerus, anak cucu kita, bahwa kita mewariskan Negara dengan
kekayaan yang makin meningkat, kemakmuran yang merata, dan
utang yang makin kecil atau bahkan tidak ada.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang saya hormati,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Demikianlah, pokok-pokok Pidato Kenegaraan serta
Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun 2009, beserta Nota

52
Keuangannya. Sebelum mengakhiri pidato ini, sekali lagi, saya
mengajak kepada segenap komponen bangsa, marilah di hari
ulang tahun Proklamasi kita yang ke-63 ini, dan ke depan, kita
bangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat, dan
menjalin hubungan kelembagaan lebih erat lagi. Sebagai kepala
negara, sekali lagi, saya mengajak MPR, DPR, DPD, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, dan lembaga-lembaga negara
lainnya untuk bersinergi membangun bangsa yang tercinta ini.
Pemerintah selalu terbuka untuk bekerjasama lebih baik dan
menampung munculnya gagasan-gagasan baru, untuk
penyempurnaan tata hubungan kelembagaan kita.
Dalam melaksanakan pembangunan nasional di tahun 2009,
meskipun merupakan tahun pemilu, saya tetap berharap kita
semua memiliki komitmen untuk menjalankan tugas pemerintahan
secara maksimal dan fokus pada hasil yang nyata. Kita tidak
boleh mengorbankan kepentingan rakyat, dan jangan biarkan pula
rakyat kita menunggu. Seluruh sumber daya yang kita miliki,
harus kita kelola secara efisien dan efektif, agar hasil-hasil
pembangunan nasional benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh
rakyat.

53
Pada tahun 1928 di depan pengadilan Belanda di Den Haag,
Bung Hatta yang diadili karena perjuangannya dalam menuntut
kemerdekaan menyatakan Hanya satu negeri yang menjadi
negeriku. Ia tumbuh dari perbuatan, dan perbuatan itu adalah
usahaku. Negeri yang dikatakan Sang Proklamator itu adalah
Republik Indonesia, dan usaha yang dimaksudkannya adalah
usaha Bangsa Indonesia.
Saudara-saudara, kemajuan bangsa ini ada di tangan kita
sendiri, Bangsa Indonesia. Kalau kita semua bersatu padu, bahu
membahu, seiring sepenanggungan, dalam membangun bangsa,
maka tak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, tak ada
ngarai yang terlalu dalam untuk dilalui, dan tak ada samudera
yang terlalu luas untuk diseberangi. Insya Allah, di abad ke-21 ini
Indonesia akan menjadi salah satu negara yang maju dan
bermartabat di dunia. Maju di segala bidang. Karena kita adalah
bangsa yang besar, yang bangkit dengan usaha kita sendiri.
Kepada para teladan yang datang dari seluruh penjuru tanah
air yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, saya ingin
menyampaikan ucapan selamat atas keteladanan saudara-

54
saudara. Semoga jejak langkah saudara-saudara diikuti oleh
seluruh rakyat di tanah air.
Atas segala pengertian dan dukungan seluruh anggota
Dewan dan seluruh rakyat, saya ucapkan terima kasih.
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita
semua. Mari kita kokohkan persatuan, kebersamaan dan kerja
keras dari segenap komponen bangsa untuk membangun bangsa
dan negara Republik Indonesia yang besar, maju, jaya, dan
gemilang.
Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 15 Agustus 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Leave a Reply